PENGALAMAN MENERAPKAN PPK-BLUD DI RSUD Dr. MOEWARDI SOLO
Syahrudin Hamzah Tim penyusun draft Permendagri No. 61/2007 ttg Pedoman Teknis PPK-BLUD Direktur Keuangan RSUD dr. Moewardi Privinsi Jawa Tengah Pengurus Pusat ARSADA/PERSI
Paparan pada workshop Kemendagri tentang PPK-BLUD di Jakarta, 24 Agustus 2017 1
. DASAR HUKUM BLUD
2
DASAR HUKUM PPK-BLUD UU No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan
UU No. 44 / 2009 ttg RS (Ps.7 & 20)
Negara (Ps. 68 & 69)
PP No. 23 Th. 2005 tentang PPK-BLU
Peraturan Lainnya (Permenkes, Permenkeu, SE Mendagri)
BLUD
PP No. 74 Th. 2012 ttg perubahan atas PP 23/2005
Permendagri No. 61 Th. 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD 3
PRINSIP PENGECUALIAN DARI KETENTUAN UMUM PP No. 23 / 2005 (Pasal 1 Ayat 2) :
PPK-BLU, ........ sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. FLEKSIBILITAS
4
BEBERAPA PENGECUALIAN menurut PP No. 23 / 2005
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penganggaran (tidak rinci di DPA) Penggunaan langsung pendapatan (tidak setor) Pengadaan barang/jasa (dapat tanpa perpres) Tarif (cukup perkada) Rekrut SDM (boleh rekrut peg kontrak) Akuntansi (SAP dan SAK) Kerjasama (boleh pinjam utk investasi dll) Pengelolaan kas (supaya produktif) dll 5
KENDALA YG BERDAMPAK PADA MUTU
(KONDIDI SEBELUM BLUD)
1. Anggaran kaku/rinci/plafon (prosedur rumit, perubahan terbatas, respon lamban) 2. Setor pendapatan (likuiditas nol, kebutuhan tiba2 tak bisa dipenuhi, kreasi terhambat, motivasi kurang) 3. Pengadaan brg/jasa rumit (hight cost, inefisien, selalu terlambat, serba takut) 4. Tarip sulit berubah (tarip rendah, pendapatan rendah, kemampuan biaya rendah) 6
.
PENGALAMAN RSUD Dr. MOEWARDI
7
PROFIL RSUD Dr. MOEWARDI • • • • • • • • •
RS milik Provinsi Jawa Tengah Kelas A sejak tahun 2007 BLU penuh sejak 1 Januari 2009 Karyawan ±2320 org, termasuk tenaga kontrak ±1.200 org Dokter spesialis/sub spesialis ±280 org 800 TT, 90 % pasien BPJS Akreditasi KARS versi 2012 lulus paripurna 2014 Sedang mempersiapkan Akred. Internasional (JCIA) Pendapatan BLUD Rp. 292,9 M (Th.2012), Rp. 310,4 M (Th.2013), Rp. 474,9 M (Th.2014), Rp. 552,6 M (Th.2015), Rp. 591,0 M (Th.2016). 8
FLEKSIBILITAS BLUD YG DITERAPKAN DI RSUD Dr. MOEWARDI Sistem Anggaran yang labih fleksibel Pengadaan brg/js sebagian besar dg norma BLUD Pemenuhan keb. Pegawai dg kontrak Pembagian JP berbasis kinerja Penetapan Tarip dg pergub dll MENDORONG MUTU !!! 9
REGULASI DARI KEPALA DAERAH 1. Pergub Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan RBA BLUD 2. Pergub Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS 3. Pergub Pengadaan barang jasa BLUD 4. Pergub Remunerasi Jasa Pelayanan BLUD 5. Pergub Sistem Akuntansi BLUD 6. Pergub Tarip Pelayanan BLUD 7. Pergub Penghapusan Piutang BLUD 8. Pergub Pengelolaan Investasi dan Pinjaman BLUD 9. Pergub Pengelolaan Aset Tetap BLUD 10
REGULASI PEMIMPIN BLUD Dari Pergub2 tsb ditindaklanjuti/dilengkapi dengan berbagai regulasi Pemimpin BLUD (SK, Peraturan, SOP, dll)
11
. 1. PENGANGGARAN
12
ANGGARAN BLUD DI APBD PP No. 74 / 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 / 2005 tentang PPK-BLUD Pasal 11 Ayat 3a : “Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja”
RBA DALAM KONTEKS APBD/DPA UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 14 Ayat 4 : “Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalam lingkungan kementerian negara yang bersangkutan”.
ANGGARAN BLUD RS Dr MOEWADI Dasar : Pergub Jateng No. 90/2016 Anggaran BLUD di APBD dan DPA dirinci hanya sampai rekening Jenis (satu program, satu kegiatan dan jenis belanja) Rincian belanja/biaya BLUD ada di RBA Antar rincian belanja/biaya di RBA dapat diubah/digeser sesuai kebutuhan (perubahan dalam satu jenis belanja) 15
PERDA APBD PROV. JATENG TH. 2011 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.02. - RSUD Dr. Moewardi Surakarta Kode Rekening 1
Uraian 2
Jumlah 3
1.02.1.02.02.00.00.4. 1.02.1.02.02.00.00.4.1. 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
146,000,000,000 146,000,000,000 146,000,000,000
1.02.1.02.02.00.00.5.
BELANJA DAERAH
216,043,798,000
1.02.1.02.02.00.00.5.1. 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02.02.00.00.5.2
BELANJA LANGSUNG
1.02.1.02.02.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
8,000,000,000
1.02.1.02.02.01.16. 1.02.1.02.02.01.16.5.2.1. 1.02.1.02.02.01.16.5.2.2. 1.02.1.02.02.01.16.5.2.3.
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
4,500,000,000 4,500,000,000 -
1.02.1.02.02.01.19. 1.02.1.02.02.01.19.5.2.1. 1.02.1.02.02.01.19.5.2.2. 1.02.1.02.02.01.19.5.2.3.
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
3,500,000,000 3,500,000,000 -
58,430,548,000 58,430,548,000 157,613,250,000
16
1.02.1.02.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
343,250,000
1.02.1.02.02.02.05. 1.02.1.02.02.02.05.5.2.1. 1.02.1.02.02.02.05.5.2.2. 1.02.1.02.02.02.05.5.2.3.
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
343,250,000 343,250,000
1.02.1.02.02.12. 1.02.1.02.02.12.01.
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN
146,000,000,000 146,000,000,000
1.02.1.02.02.12.01.5.2.1. 1.02.1.02.02.12.01.5.2.2. 1.02.1.02.02.12.01.5.2.3.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
6,239,025,000 135,060,975,000 4,700,000,000
1.02.1.02.02.17. 1.02.1.02.02.17.02. 1.02.1.02.02.17.02.5.2.1. 1.02.1.02.02.17.02.5.2.2. 1.02.1.02.02.17.02.5.2.3.
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KEGIATAN PROMOSI KESEHATAN RS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
70,000,000 70,000,000 5,250,000 64,750,000 17
1.02.1.02.02.20. 1.02.1.02.02.20.01. 1.02.1.02.02.20.01.5.2.1 1.02.1.02.02.20.01.5.2.2. 1.02.1.02.02.20.01.5.2.3.
PROGRAM AKSES PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT KEGIATAN PPKPA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
3,100,000,000 40,000,000 40,000,000 -
1.02.1.02.02.20.03. 1.02.1.02.02.20.03.5.2.1. 1.02.1.02.02.20.03.5.2.2. 1.02.1.02.02.20.03.5.2.3.
KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
2,000,000,000 2,000,000,000
1.02.1.02.02.20.06. 1.02.1.02.02.20.06.5.2.1 1.02.1.02.02.20.06.5.2.2. 1.02.1.02.02.20.06.5.2.3.
KEGIATAN PELAYANAN KRISIS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.20.10. 1.02.1.02.02.20.10.5.2.1. 1.02.1.02.02.20.10.5.2.2. 1.02.1.02.02.20.10.5.2.3.
KEGIATAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELAYANAN RS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
1.02.1.02.02.21.
PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN
100,000,000
1.02.1.02.02.21.20. 1.02.1.02.02.21.20.5.2.1. 1.02.1.02.02.21.20.5.2.2. 1.02.1.02.02.21.20.5.2.3.
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SDM RS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL
100,000,000 100,000,000 -
60,000,000 18,625,000 41,375,000 1,000,000,000 1,000,000,000
18
KONSOLIDASI BELANJA/BIAYA BLUD (Menurut UU No. 1/2004 dan PP No. 74/2012) STRUKTUR APBD/DPA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG PROGRAM ............ KEGIATAN 1 Belanja Pegawai Belajan Barang/Jasa Belanja Modal KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Belajan Barang/Jasa Belanja Modal PROGRAM ............ PROGRAM LAYANAN BLUD KEGIATAN LAYANAN BLUD Belanja Pegawai Belanja Barang/Jasa Belanja Modal 19
DAMPAK POSITIF Kebutuhan tiba2 dan penting sgr dpt dipenuhi Pelayanan lancar Mendorong produktifitas Merubah sikap-perilaku Kepercayaan masyarakat semakin kuat dll 20
. 2. PENGADAAN BARANG/JASA
21
BEBERAPA KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD 1. Pengadaan barang/jasa dari dana APBD sesuai mekanisme yang berlaku. 2. Pengadaan barang/jasa dari dana BLUD sesuai dengan mekanisme BLUD (jenjang nilai sesuai peraturan Kepala Daerah). 3. Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa oleh unit layanan pengadaan (ULP) 4. Jenjang Nilai ditetapkan oleh Gubernur 5. Pemimpin BLUD menetapkan rincian mekanisme pengadaan 22
PP No. 23 TAHUN 2005 Pasal 20 (1) Pengadaan barang dan jasa oleh BLU dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat. Pada bagian penjelasan ayat ini berbunyi : BLU dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
PP No. 23 TAHUN 2005 Pasal 20 (2) Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur /bupati/walikota.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 99 (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah. (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 100 (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 100 (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari: a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 101 (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD dan disetujui kepala daerah.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 101 (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 105 Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan kepala daerah.
REGULASI DI RSDM (1)
Pergub Jawa Tengah No. 71 / 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Prov. Jawa Tengah : A. Nilai s/d 1 M, metode : pengadaan langsung. B. Nilai 1 M s/d 5 M, metode : 1. pelelangan sederhana utk pengadaan brg/js 2. pemilihan langsung utk pengadaan pekerjaan konstruksi 3. Seleksi sederhana utk pengadaan jasa konsultasi C. Nilai diatas 5 M, metode : pelelangan umum/seleksi umum.
REGULASI DI RSDM (2) Peraturan Pemimpin BLUD-RSUD dr. Moewardi nomor 188/19.123/2015 tentang Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD dr. Moewardi
A. Nilai s/d 1 M, metode : pengadaan langsung 1. 2. 3. 4.
Nilai < 10 juta, bukti : nota Nilai > 10 jut - 50 Juta, bukti : kwitansi Nilai > 50 juta - 200 juta, bukti : SPK Nilai > 200 juta - 1 M, bukti : kontrak
REGULASI DI RSDM (3) Untuk penyedia barang/jasa dari luar negeri (internasional) dengan metode penunjukkan/pengadaan langsung dengan mekanisme/syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh di RSDM : Pembayaran jasa surveyor akreditasi JCI
REGULASI DI RSDM (4) Pergub maupun Peraturan Pemimpin BLUD selanjutnya diatur lebih teknis lagi dengan Protap, misal : - Protap kegiatan pengadaan brg/jasa dengan nilai s/d Rp 50 jt - Protap kegiatan pengadaan brg/jasa dengan nilai Rp 50 jt s/d Rp 200 jt - dst Catatan : Secara umum, teknis pelaksanaan yang diatur dalam protap lebih banyak mengikuti sebagaimana yang diatur dalam Perpres ttg pengadaan brg/ja Pemerintah
PELAKSANAAN -
Dilaksanakan ULP (di tingkat RS) yang di dalamnya ada pokja, pjbt pengadaan dll Ada PPK, PPTK dll Secara umum sdh berjalan lancar sesuai ketentuan yang ada Tetap ada kendala, baik regulasi, kompetensi SDM, maupun kendala external
MANFAAT Jenjang nilai lebih longgar, diatur Kepala Daerah Teknis pengadaan diatur oleh BLUD
Dampak Positif Kebutuhan Cepat terpenuhi Lebih efisien Prosedur lebih sederhana Pelayanan lancar 36
. 3. AKUNTANSI DAN PELAPORAN
37
PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Ada 2 macam pelaporan pertanggung jawaban 1. Pelaporan berbasis SAP, untuk keperluan konsolidasi keuangan pemda. 2. Pelaporan berbasis SAK, untuk keperluan internal dan lain-lain.
38
AKUNTANSI BLUD
BASIS SAP (cash towards accrual)
BASIS SAK (accrual)
Out put :
1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Neraca; dan 3. Catatan atasLaporan Keuangan
Untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Pemda
1. 2. 3. 4.
Out put : Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan
Utuk keperluan praktek bisnis sehat 39
. 4. REKRUT PEGAWAI BLUD
40
PP No. 23/2005 Pasal 33 Ayat (1) : Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Penjelasan ayat ini : Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU tenaga profesional non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
PP No. 23/2005 Pasal 33 Ayat (2) : Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 40 : (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan. (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dlpekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 40 : (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
PERMENDAGRI No. 61 TAHUN 2007 Pasal 42 : Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.
REKRUT PEGAWAI BLUD DI RSDM Dasar : Pergub Jareng No. 91/2016 ttg Pengangkatan dan apemberhentian pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD dan RSJD Prov. Jateng ... ----------------1. Sejak BLUD tahun 2009, telah merekrut sekitar 1200 pegawai BLUD non PNS. 2. Sistem kontrak tahunan. 3. Pembiayaan dari RBA. 4. Pelaksanaan teknis diatur pemimpin BLUD. 46
. 5. PEMBAGIAN JP/REMUNERASI
47
DASAR HUKUM JP UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 30 ayat (1) : Setiap rumah sakit mempunyai hak : a........................... b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
REMUNERASI BLUD BERDASARKAN PP NO. 23 TAHUN 2005 Pasal 36 ayat (1) : pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan. Penjelasannya : Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Pasal 36 ayat (2) : Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota atas usulan menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD, sesuai dengan kewenangannya. Penjelasannya : Penetapan remunerasi dalam peraturan dimaksud harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.
REMUNERASI BLUD BERDASARKAN PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007
Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 53 ayat (2), pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi (imbalan kerja) sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan prefesionalisme yang diperlukan, yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun. Pengaturan mengenai remunerasi BLUD tersebut sesuai Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
KETENTUAN PROPORSI JP
(Permenkes No. 12 tahun 2013)
Pasal 28 : (2) a. Biaya pegawai paling besar 44%; dan b. Biaya operasional dan investasi paling kecil 56%. (3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a (44%) berupa komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi gaji pegawai BLU RS Non PNS, Jasa Pelayanan, Insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai.
PERMENKES NOMOR : 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JKN
Lampiran : Bab V, huruf D, angka 2.b : “Besaran Jasa Pelayanan kesehatan di FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) milik pemerintah dalam kisaran 30-50% dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut. Sedangkan untuk FKRTL milik swasta pengaturannya diserahkan kepada fasilitas kesehatan tersebut”. 52
PELAKSANAAN DI RSDM 1. Diatur dg Pergub jateng No. 87/2016 ttg Remunerasi Jasa Pelayanan RSUD dan RSJD Prov. Jateng 2. Teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD
53
. DATA KINERJA
54
DATA PELAYANAN INDIKATOR PELAYANAN
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Pasien IGD
29.208
33.623
40.362
43.224
33.269
27.668
27.969
2.
Pasien R. Jln
3.
Pasien R. Inap
4.
Hari Rawat
5.
BOR
73,72
81,61
74,97
76,66
77,21
75,09
72,33
6.
LOS
5,37
5,45
4,62
4,62
4,15
4,18
3,85
7.
TOI
2,12
1,35
1,68
1,61
1,66
1,94
2,10
8.
BTO
45,18
49,71
54,45
52,92
49,97
46,89
48,21
9.
GDR
88,45
87,90
69,64
65,90
74,45
78,99
81,10
10.
NDR
40,15
49,47
38,96
32, 27
45,45
48,03
52,81
No
220.209 222.238 251.657 31.805
35.827
42.964
189.423 209.695 216.501
300.013 273.006 285.809 293.697 43.756
40.376
41.708
37.363
226.072 227.714 212.961 205.151
.
PENDAPATAN BLUD TAHUN
REALISASI (Rp.)
KENAIKAN DARI TH SEBELUMNYA (%)
2009
120.273.337.220
-
2010
154.253.878.863
28,25
2011
205.618.998.107
33,29
2012
292.913.072.377
42,45
2013
310.439.838.915
5,98
2014
474.932.281.453
52,99
2015
552.604.363.670
16,35
2016
591.067.175.557
6,96
.
TOTAL PENGELUARAN TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
DANA BLUD
109.346.628.766 145.447.287.895 205.670.072.319 298.172.128.154 320.723.817.454 377.572.802.044 522.393.867.259 690.773.900.807
DANA PEMDA
JUMLAH
94.339.022.450
203.685.651.216
79.262.270.699 79.624.973.427 83.858.966.039
224.709.558.594 285.295.045.746 382.031.094.193
133.717.595.714 230.251.707.289 213.569.222.930
454.441.413.168 607.824.509.333 735.963.090.189
203.817.348.838
894.591.249.645
Tahun 2009
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012 22%
35%
46% 54%
Tahun 2013 29%
28%
65%
Tahun 2014
Tahun 2015 30%
39% 71%
78%
72%
61%
70%
Pengeluaran Dana PEMDA Pengeluaran Dana BLUD
PERBANDINGAN PENDAPATAN BLUD DENGAN TOTAL PENGELUARAN TAHUN
PENDAPATAN BLUD (Rp)
TOTAL PENGELUARAN (Rp)
COST RECOVERY TOTAL
2009
120.273.337.220
203.685.651.216
59,04%
2010
154.253.878.863
224.709.558.594
68,64%
2011
205.618.998.107
285.295.045.746
72,07%
2012
292.913.072.377
382.031.094.193
76,67%
2013
310.439.838.915
454.441.413.168
68,31%
2014
474.932.281.453
607.824.509.333
78,14%
2015
552.604.363.670
735.963.090.189
75,08%
2016
591.067.175.557
894.591.249.645
66,07%
Catatan : Cost Recovery Total = (Pendapatan : Total Pengeluaran) x 100%
PERBANDINGAN PENDAPATAN BLUD DENGAN PENGELUARAN OPERASIONAL PENGELUARAN BLUD (Rp)
COST RECOVERY PARSIAL
TAHUN
PENDAPATAN BLUD (Rp)
2009
120.273.337.220
109.346.628.766
109,99%
2010
154.253.878.863
145.447.287.895
106,05%
2011
205.618.998.107
205.670.072.319
99,97%
2012
292.913.072.377
298.172.128.154
98,23%
2013
310.439.838.915
320.723.817.454
96,79%
2014
474.932.281.453
377.572.802.044
125,78%
2015
552.604.363.670
522.393.867.259
105,78%
2016
591.067.175.557
690.773.900.807
85,56%
Catatan : Cost Recovery Parsial = (Pendapatan : Pengeluaran Operasional) x 100%
PENGELUARAN DANA BLUD PER JENIS BELANJA THN PEGAWAI
JENIS BELANJA BRG/JS
JUMLAH MODAL
2009
3.293.700.000
103.845.370.246
2.207.558.520
109.346.628.766
2010
3.872.775.000
133.354.882.529
8.219.630.366
145.447.287.895
2011
6.074.750.000
184.353.675.259
15.241.647.060
205.670.072.319
2012
8.855.950.000
273.025.600.411
16.290.577.743
298.172.128.154
2013
10.902.150.000
303.250.256.184
6.571.411.270
320.723.817.454
2014
14.988.806.500
348.254.904.566
14.329.090.978
377.572.802.044
2015
22.511.700.000
471.433.339.812
28.448.827.447
522.393.867.259
2016
25.775.362.500
538.058.243.059 126.940.295.248
690.773.900.807
PENGELUARAN DANA BLUD PER JENIS BELANJA
Pegawai/Honor
Barang/Jasa
Modal
PENGELUARAN DANA PEMDA PER JENIS BELANJA THN
JENIS BELANJA
GAJI PNS
BRG/JS + HONOR
JUMLAH
MODAL
2009
49.964.859.350 13.934.886.923 30.439.276.177
94.339.022.450
2010
53.212.061.111
11.515.497.883
14.534.711.705
79.262.270.699
2011
62.243.385.810
11.123.983.535
6.257.604.082
79.624.973.427
2012
67.297.785.280
8.866.173.213
7.695.007.546
83.858.966.039
2013
75.924.343.124 33.935.082.590 23.858.170.000
133.717595.714
2014
113.060.865.177 34.597.039.912 82.593.802.200 230.251.707.289
2015
147.028.822.179 12.730.275.888 53.810.124.863 213.569.222.930
2016
137.328.499.802
9.236.167.154 57.252.681.882 203.817.348.838
PENGELUARAN DANA PEMDA PER JENIS BELANJA
Pegawai/Honor
Barang/Jasa
Modal
PENGELUARAN DANA PEMDA PER JENIS BELANJA
PENGELUARAN DANA PEMDA DAN BLUD ANGGARAN
2013
2014
2015
2016
A. DANA PEMDA 1. Pegawai 2. Barang Jasa 3. Modal JUMLAH
76.082.703.124 113.060.865.177 147.028.822.179 137.328.499.802 33.776.722.590 34.597.039.912 12.730.275.888 9.236.167.154 23.858.170.000 82.593.802.200 53.810.124.863 57.252.681.882 133.717.595.714 230.251.707.289 213.569.222.930 203.817.348.838
B. DANA BLUD 1. Pegawai 2. Barang Jasa 3. Modal JUMLAH
11.091.542.200 14.988.806.500 22.511.700.000 25.775.362.500 303.060.863.984 348.254.904.566 471.433.339.812 538.058.243.059 6.571.411.270 14.329.090.978 28.448.827.447 126.940.295.248 320.723.817.454 377.572.802.044 522.393.867.259 690.773.900.807
JUMLAH A + B
454.441.413.168 607.824.509.333 735.963.090.189 894.591.249.645
TOTAL PENGELUARAN (Dana BLUD + Dana Pemda) Rupiah
MANFAAT PENERAPAN . PPK-BLUD
68
MANFAAT (1)
(Setelah 8,5 tahun menerapkan PPK-BLUD)
Meningkatnya Kelancaran Operasional Layanan (berbagai hambatan birokrasi teratasi)
Meningkatnya Mutu Layanan (kelancaran layanan dan perilaku positif SDM mendorong mutu)
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat (masyarakat semakin percaya bahwa RS Pemerintah tidak kalah dengan RS Swasta)
Meningkatnya Kinerja Keuangan (pendapatan meningkat, kemampuan membiayai naik)
MANFAAT (2)
(Setelah 8,5 tahun menerapkan PPK-BLUD)
Meningkatnya Kemandirian (subsidi turun) (subsidi pemerintah semakin kecil, dapat dialihkan untuk program pemerintah yang lain)
Meningkatnya Kemampuan Pembiayaan (mendorong peningkatan mutu)
Meningkatnya Kesejahteraan Pegawai (mendorong kinerja pegawai)
Meningkatnya Sinergi Kinerja Layanan & Keuangan (saling mendorong peningkatan kinerja)
Terima kasih
Wassalam
71
Curiculum Vitae
Nama
: Drs. H. Syahrudin Hamzah, SE., MM.
Alamat Rumah
Tempat, tgl. Lahir
: Jl. Yosodipuro no. 114 B, Solo. Telp./Fax. : 0271-729044, HP : 081 129 4577, e-mail :
[email protected] : Riau, 4 April 1960
Pekerjaan Golongan/eselon
: PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1990, sejak 2009 : IV/C, eselon II
Pendidikan
: S-1 Ekonomi Manajemen Perusahaan UII Jogjakarta S-1 Fisipol Ilmu Pemerintahan UGM Jogjakarta S-2 Magister Manajemen UII Jogjakarta
Jabatan
: - Direktur Keuangan RSUD dr. Moewardi Solo (RS milik Provinsi Jawa Tengah, Kelas A, BLU penuh sejak Januari 2009) - Pengurus Pusat ARSADA periode 2007 – 2010, 2010 – 2013, 2013 – 2016 dan 2016 - 2019 (wakil ketua bidang pembinaan PPK-BLUD) - Pengurus Pusat PERSI periode 2016 - 2019
Kegiatan Lainnya
: - Tim Penyusun dan perumus draft berbagai Permendagri tentang PPK-BLUD - Aktif sebagai Narasumber/Instruktur pada berbagai seminar dan lokakarya nasional di bidang Manajemen dan pengelolaan RS, khususnya dalam persiapan dan pemantapan penerapan PPK-BLUD 72
