R E N C A N A U M U M P E N A N A M A N M O D A L P R O V I N S I K A L I M A N TA N T I M U R TA H U N

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL P R O V I N S I K A L I M A N TA N T I M U R TA H U N 2 0 1 4 - 2 0 2 5

NASKAH AKADEMIS

BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL P ROVIN S I KA LIM AN TAN T I MU R SAMARINDA 2014 0


BA B I P E N DA H U L UA N 1.1.

LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan suatu kegiatan. Dimilikinya perencanaan akan memudahkan pengambilan keputusan sesuai arah yang benar, efisien, dan efektif. Hal inilah yang melatar belakangi disusunnya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur. RUPM sendiri merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (SKPD) dan wilayah (kabupaten/kota) sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal. Diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan. RUPM Provinsi Kalimantan Timur nantinya merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. RUPM Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan landasan kajian akademis yang komprehensif sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Naskah Akademis merupakan referensi penyusunan dan penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) baik yang ada di level provinsi maupun kabupaten/kota. Selanjutnya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke-II Tahun 2014-2018. Selain itu, dokumen RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2030 dengan sebutan “Visi Kaltim Maju 2030: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (Green Economy with Equity)”. Dokumen RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini selaras dengan RUPM Nasional

1


yang ditetapkan atur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan visi jangka panjang Kalimantan Timur (Visi 2025). Untuk itu perlu disusun suatu rumusan, strategi serta langkah-langkah yang perlu dibuat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam menyusun RUPMD dan RUPMK sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, memperhatikan tujuh arah kebijakan penanaman modal yaitu: a. Perbaikan iklim penanaman modal b. Persebaran penanaman modal c. Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) e. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi f. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal g. Promosi penanaman modal Penyusunan RUPM ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah agar terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi sekunder melalui dokumentasi, observasi dan dianalisis dengan suatu metode akademis. Informasi yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk melihat posisi dan kondisi daerah saat ini kemudian melakukan analysis gap antara posisi saat ini dengan strategi yang akan dicapai. Dari sini kemudian disusun arah kebijakan, strategi, dan program

2


beserta kegiatan yang dapat diukur yang dijalankan secara bertahap dalam setiap satu tahun untuk mendapatkan posisi yang diharapkan (to-be) serta sebagai benchmarking kepada unit BPPMD di level Kabupaten Kota. Seluruh isi materi naskah RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah yang logis, akademis, dan kritis. RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini juga diharapkan menjadi panduan bagi segenap sivitas Badan Perijinan dan Penanaman Modal di level Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan serta menjadi pedoman utama dalam menyusun anggaran kerja setiap tahunnya. RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Kalimantan Timur terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kalimantan Timur sebagai provinsi yang terus berkembang, memiliki prospek ekonomi cemerlang dan cenderung stabil dari sisi politik, sosial, dan ekonominya, diharapkan dapat terus mampu membuka peluang-peluang baru mendatangkan sumber kapital bagi ekspansi pembangunan. Untuk itu BPPMD Kalimantan Timur memuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen naskah akademis RUPM Provinsi Kalimantan Timur.

1.2.

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini adalah: a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; dan e) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012.

3


1.3.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini mengikuti kaidah yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 16 Tahun 2012. Pertama, pokok bahasan utama adalah mengenai arah kebijakan penanaman modal Provinsi. Kedua, pembahasan terkait dengan Roadmap (peta panduan) dari implementasi RUPM Provinsi Kalimantan Timur, yang berisikan fokus pengembangan penanaman modal dan prioritas sektor yang diunggulkan daerah baik dalam jangka pendek (2014-2015), jangka menengah (2014-2019), dan jangka panjang (2020-2025). Ketiga,terkait dengan Rencana Fasilitasi Proyek yang strategis dan cepat menghasilkan.

1.4.

SISTEMATIKA

Sistematika penulisan naskah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Timur ini mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Substansi outline penulisan adalah sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, masukan dan keluaran BAB II. ASAS DAN TUJUAN, terdiri atas uraian terkait konsepsi dasar penyusunan RUPM Provinsi Kalimantan Timur dan manfaat serta tujuannya. BAB III. VISI DAN MISI, memuat tujuan jangka panjang dan operasionalisasi pencapaiannya yang tertuang dalam misi. BAB IV. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, Berisikan hasil analisis SWOT yang disajikan dengan memperhatikan potensi dan realitas investasi di Kalimantan Timur yang kemudian memuat gambaran mengenai arah operasionalisasi kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan data-data yang ada.

4


BAB V. PETA PANDUAN. Penyusunan Roadmap Investasi Kalimantan Timur 2014-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang BAB VI. PENUTUP

5


BA B I I A S A S DA N T U J UA N 2.1.

KONSEPSI DASAR

Konsepsi dasar daripada penyusunan RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki beberapa tahapan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Terdiri atas penyusunan naskah akademis RUPM, pembahasan, dan penyusunan naskah RUPM Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Naskah Akademis RUPM Provinsi

Pembahasan Rumusan Naskah Akademis RUPM Provinsi

Penyusunan Naskah RUPM Provinsi Provinsi

Penetapan RUPM Provinsi melalui Pergub Kalimantan Timur

Gambar 2.1 Konsepsi Dasar Penyusunan RUPM Provinsi Kalimantan Timur

2.2.

MANFAAT DAN TUJUAN

Penyusunan RUPM Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota serta para pihak yang terkait dalam proses penyusunan RUPM di Kabupaten/Kota masing-masing. Landasannya ialah

6


sesuai dengan rencana jangka panjang dan isu-isu yang terjadi saat ini dan akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun tujuan penyusunan RUPM ini adalah sebagai acuan pemerintah dalam pembuatan RUMPD dan RUPMK untuk kemudian dilakukan pembahasan sebagai dasar perumusan RUPMP dan RUMPK yang kemudian dapat ditetapkan sehingga tercapai keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Sasaran dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini ialah sebagai acuan dalam perumusan naskah RUPMP Kalimantan Timur sehingga nantinya dapat ditetapkan sebagai RUPMP Kalimantan Timur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur menjadi framework kerja inti dari BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.

7


BA B I I I V I S I DA N M I S I 3.1.

VISI

Visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Umum ini diselaraskan dengan visi dan misi RUPM Nasional sebagai satu bagian dokumen jangka panjang yang terintegrasi. Adapun Visi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah sebagai berikut: “Penanaman Modal yang berkelanjutan dalam rangka Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera” Dari visi tersebut dituangkanlah Misi RUPM Nasional sampai tahun 2025 adalah : a. Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing b. Mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; c. Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian nasional Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarkan kegiatan di wilayah perijinan dan penanaman modal menjabarkan tujuan dan sasaran kebijakan kegiatan penanaman modal di Kalimantan Timur melalui suatu visi dan misi. Visi Badan Perijinan dan Penanaman Modal (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur ialah: "Menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat Kalimantan Timur sejahtera". Terdapat lima kata kunci yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu: a. Institusi yang handal, yaitu BPPMD Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan pelayanan prima dalam hal penanaman modal.

8


b. Profesional, yaitu Aparatur BPPMD Provinsi Kalimantan Timur bisa menunjukan kinerja sesuai harapan masyarakat serta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

c. Memfasilitasi, yaitu BPPMD Provinsi Kalimantan Timur melakukan koordinasi dengan instansi lain agar para investor tertarik untuk melakukan investasi di Kalimantan Timur.

d. Investor, adalah penanam modal pada Sektor Swasta yang berfasilitas dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

e. Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera, adalah suatu tatanan kehidupan masyarakat yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, kecukupan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan setiap anggota masyarakat Kalimantan Timur dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

3.2.

MISI

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan tugas selama ini maupun masukan dari para stakeholder, maka yang ditetapkan sebagai Misi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : a.

Meningkatkan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi;

b. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah; c.

Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran;

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA; 9


e.

Mewujudkan kualitas aparatur yang handal didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Kegiatan BPPMD Provinsi Kalimantan Timur sangat berkaitan dengan bagian dari sepuluh program prioritas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu: a. Mengatasi keterbatasan akses permodalan; b. Peningkatan pelayanan publik, khususnya pelayanan perijinan penanaman modal; c. Iklim investasi.

10


BA B I V ARAH KEBIJAKAN PENAN AMAN M O DA L P R OV I N S I 4.1.

ARAH KEBIJAKAN UMUM

ARAH kebijakan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan RUPM Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Di samping itu, arah kebijakan harus menopang rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. Adapun sasaran pokok pembangunan dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4.1. Keterkaitan RPJPD 2005-2025 (sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008) No 1

Tahapan RPJMD ke-I (2005-2008)

Sasaran Akhir Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga dalam jangka panjang memiliki daya saing yang tinggi; pengembangan ekonomi diarahkan pada pembentukan struktur ekonomi yang mapan dan lebih berpihak pada rakyat banyak; infrastruktur dasar lebih mendukung arah pengembangan kawasan prioritas; pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efisien & efektif, dan hukum lebih diutamakan, serta penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan dengan mengedepankan kelestarian alam & lingkungan

2

RPJMD ke II (2009-2013)

Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi, sehingga pembangunan akan lebih diarahkan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia,

11

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan, pengembangan perekonomian telah mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir.

3

RPJMD ke III (2014-2018)

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama dua periode telah menunjukkan pemantapan menuju masyarakat sejahtera, pemerataan hasil pembangunan telah dirasakan masyarakat. Kualitas SDM semakin meningkat, ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam terbarukan semakin berkembang, dan struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman,pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan. Selanjutnya penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah, serta kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat

4

RPJMD ke IV (2019-2023)

Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera di segenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat,peningkatan efisiensi dan efektifitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum,dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi.

Sumber: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi kini juga telah membuat suatu dokumen pendukung berupa strategi kebijakan transformasi ekonomi pasca-migas dan batu bara dengan sebutan “Visi Kaltim Maju 2030: Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan (Green Economy with Equity)”.

12


Arah kebijakan yang disusun dalam dokumen ini pada dasarnya berusaha untuk memantapkan visi tersebut. Terutama dalam mewujudkan terciptanya kuantitas dan kualitas investasi yang masuk ke daerah Kalimantan Timur. Tujuannya ialah menciptakanstruktur ekonomi yang kuat dan kokoh, berupa keseimbangan antara sektor ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan yang terbarukan. Keseimbangan sektor yang bersifat tradables dan non-tradables. Dan keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial demi terwujudnya pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi hijau. Arah kebijakan juga memperhatikan isu-isu yang sudah terjadi maupun yang akan berpotensi terjadi dalam dinamika pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Dalam merumuskan strategi pengembangan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur, diperlulan analisis lingkungan baik internal maupun eksternal secara cermat. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk Matrik Internal dan Eksternal (IE) serta Matrik Space (MS) sebagai berikut : Tabel 4.2. Faktor Strategis Internal Faktor Strategis Internal Bobot

Rating

Skor

0,15 0,10 0,05 0,05 0,10 0,10 0,05

4 4 3 3 4 3 2

0,60 0,40 0,15 0,15 0,40 0,40 0,10

0,05 0,10 0,05 0,07 0,05 0,05

2 2 1 2 2 2

0,10 0,20 0,10 0,14 0,10 0,10

Kekuatan (S)  Kejelasan Grand Strategi Visi Jangka Panjang Kaltim 2030  Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan  Situasi keamanan yang kondusif  Superioritas Wilayah.  Adanya kepastian hukum /regulasi yang pro penanaman modal  Kesiapan kelembagaan (BPMD) yang memadai  Kesiapan aparatur pemerintah yang berkompeten. Kelemahan (W)  Keunggulan wilayah masih bersifat komparatif  Infrastruktur belum merata dan optimal  Ketidak merataan investasi  Tingginya biaya hidup (inflasi)  Terbatasnya tenaga terampil  RTRW yang belum tuntas

13


 Standarisari pelayanan di daerah.

0,03

1

0,03

1,00

IE MS

2,82 1,6

Bobot

Rating

Skor

0,15 0,15 0,15 0,15

4 3 2 2

0,60 0,45 0,30 0,30

0,15 0,05 0,10 0,10

2 1 2 2

0,30 0,05 0,20 0,20

1,00

IE MS

2,40 0,90

Tabel 4.3. Faktor Strategis Eksternal Faktor Strategis Eksternal Peluang ( O )    

Kesepakatan Pembangunan Kawasan Regulasi Percepatan Pembangunan Pembangunan yang Ramah Lingkungan Pengembangan Energi Terbarukan

Ancaman ( T )    

Degradasi Lingkungan Bencana alam (banjir) Meningkatnya daya saing daerah di luar Kaltim Meningkatnya daya saing Negara-negara Tetangga.

Berdasarkan analisis matrik SWOT, maka diperoleh nilai Internal Eksternal (IE) sebesar 2,82 dan 2, 40 yang berarti bahwa kondisi Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur (Kaltim) berada pada posisi Pertumbuhan dan Stabilitas. Artinya secara internal faktor-faktor yang memberikan sinyal positif atau merupakan kekuatan penanaman modal daerah secara akumulasi relatif besar. Demikian halnya dengan faktor-faktor eksternal yang mendukung terjadi kegiatan penanaman modal di Kalimantan Timur juga relatif besar atau kedua faktor internal dan eksternal di atas nilai rata-rata. Secara grafis hasil analisis disajikan pada Gambar 4.1 Berdasarkan hasil analisis dengan Matrik Space (MS) diperoleh nilai sebesar 1,57 untuk sumber X dan 1,00 untuk sumbu Y atau kondisi Penanaman Modal Daerah

14


Kalimantan Timur berada pada posisi Agresif. Artinya faktor-faktor yang memberikan sinyal atau menunjukkan kekuatan kondisi penanaman modal daerah menunjukkan nilai yang positif atau masih lebih besar jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang melemahkan. Demikian halnya dengan faktor-faktor yang memberikan peluang untuk berkembangnya penanaman modal di Kalimantan Timur juga menunjukkan nilai yang positif atau masih lebih besar jika dibandingkan dengan faktor yang mengancam keberlangsungan penanaman modal. Oleh sebab itu strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pengembangan penanaman modal di Kaltim adalah bersifat Agresif. Terdapat konsistensi antara dua pendekatan baik menggunakan Matrik Internal dan Eksternal (MIE) maupun Matrik Space (MS) dan keduanya mendukung adanya strategi Pertumbuhan dan Stabilitas serta Agresif. Secara grafis hasil analisis disajikan pada Gambar 4.2. Kuat 4,0

Total Skor Internal Rata-rata 3,0 2,0

Lemah 1,0

Tinggi 3,0 Total Skor Eksternal 2,0

Rendah 1,0 Gambar 4.1. Analisis SWOT Matrik Internal dan Eksternal

15


3 Konservatif

2

Agresif

1 1 Defensif

2

3

Competitif

Gambar 4.2. Analisis SWOT Matrik Space

Untuk itu perlu disusun suatu arah dan strategi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah telah berkomitmen untuk mengembangkan strategi dan kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasarkan atas azas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi kebijakan pengembangan investasi di Kalimantan Timur yang fokus pada lima sasaran strategis, yaitu :

16


Tabel 4.4. Sasaran Strategi Penanaman Modal di Kalimantan Timur No 1

2

3

4

5

Sasaran Strategis Memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat dalam penerbitan perijinan semua bidang usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. Mendorong pengembangan komoditi unggulan daerah dengan penyediaan informasi potensi unggulan daerah menjadi produk unggulan yang memiliki nilai tambah yang tinggi Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan

Mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang berorientasi produk ketahanan pangan Mendorong realisasi investasi PMA dan PMDN

Tujuan Akhir Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan Menciptakan lapangan kerja; Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Sumber: LAKIP BPPMD Provinsi Kalimantan Timur, 2012

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu mengacu kepada Rancangan Umum Penanaman Modal sehingga terbangun keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menjadi tujuh arah kebijakan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebagai berikut: a.

Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

b.

Persebaran Penanaman Modal;

c.

Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur dan Energi;

d.

Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (Green Investment);

e.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);

f.

Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal; dan

g.

Promosi Penanaman Modal.

17


4.2. 4.2.1.

ARAH 1: PERBAIKAN IKLIM PENANAMAN MODAL Strategi I: Menjaga dan meningkatkan kondusifitas wilayah

Kalimantan Timur termasuk wilayah paling kondusif di Indonesia dari sisi iklim investasi. Tendensi ini ditandai sangat positif dengan tingginya PMDN (domestic direct investment/DDI) dan PMA (foreign direct investment/FDI). Kita lihat pada Tabel. 2.1. bahwa perkembangan realisasi investasi (PMDN dan PMA) di Kalimantan Timur terus meningkat tajam. Pada tahun 2008, total investasi masih sebesar 449 miliar rupiah. Namun, pada akhir 2012, sudah mencapai 30,47 triliun. Tabel 4.5. Realisasi PMDN dan PMA Investasi di Kalimantan Timur Tahun 2008-2012 (dalam juta rupiah) Tahun

PMDN

PMA

Total

2008

254.973,56

194.063,98

449.037,54

2009

1.523.515,40

2.293.894,62

3.817.410,02

2010

7.881.289,78

9.767.467,47

17.648.757,25

2011

16.196.330,39

12.585.495,72

28.781.826,11

2012

22.770.000,00

7.700.000,00

30.470.000,00

Sumber: diolah dari Kaltim Dalam Angka Tahun 2008 – 2012

Tabel 4.6. Data Eksisting Realisasi Investasi Kategori Nilai Jumlah Proyek

Sektor usaha

PMDN 4.84 triliun 24 Industri kimia dasar dan barang kimia; tanaman pangan dan perkebunan; perdagangan dan reparasi

PMA 1.22 triliun 78 Tanaman pangan dan perkebunan; jasa lainnya; pertambangan; industri makanan; kawasan industri

Sumber: Kaltim dalam Angka, 2012

Positifnya perkembangan dan nilai investasi ini disebabkan semakin mudahnya pola perijinan keberhasilan bidang investasi daerah karena kemudahan proses perizinan dan penanaman modal kepada investor. Sebab, sejak tahun 2010, Kalimantan Timur telah menerapkan sistem atau pola pelayanan perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melalui Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi. Selain juga

18

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 ditunjang oleh semakin mudahnya akses informasi dari pemerintah dan badan setempat dalam mempromosikan keunggulan sektor ekonomi dan komoditas daerah.

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2013 iklim investasi di Kalimantan Timur terus meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan kerap muncul permasalahan yang dihadapi investor. Di antaranya masih sering terjadi tumpang tindih izin, masalah ganti rugi lahan dan tanam tumbuh, masalah tata batas desa, program plasma, masalah infrastruktur, transportasi, dan birokrasi perijinan. Peran BPPMD ke depan harus dapat memfasilitasi masalah yang dihadapi perusahaan dengan membentuk Satuan Tugas Bidang Penanaman Modal. Tumpang tindih izin

Ganti rugi lahan

Birokrasi perijinan

Masalah di lapangan Tanam tumbuh

infrastruktur jalan

Tata batas desa Gambar 4.3. Realiats Permasalahan Investor

Investasi merupakan suatu keputusan bisnis yang memegang peran vital dalam suatu perekonomian. Keputusan melakukan investasi umumnya dipengaruhi oleh faktor keamanan, kepastian hukum, ketersediaan tenaga kerja, mutu pelayanan, kepastian lahan dan kepastian berusaha. Iklim yang kondusif berkorelasi langsung dengan tingkat pertumbuhan minat investasi.

19


4.2.2.

Strategi II: Memudahkan Skema Perijinan dan Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan kekuatan utama yang menjamin keamanan

berinvestasi di daerah. Provinsi Kalimantan Timur, melalui kelembagaan BPPMD wajib memfasilitasi dan menjamin keberlangsungan kegiatan penanaman modal. Penerapan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Sistem ini sudah mulai diimplementasi percontohannya sejak tahun 2009 seiring dengan keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal. Dengan penguatan pada PTSP ini kegiatan perijinan investasi lebih jelas, cepat, dan pada akhirnya akan berpengaruh pada efektifitas kelembagaan dalam rangka realisasi investasi di Kalimantan Timur. Misalnya pada tahun

2008 hingga 2009

perkembangan investasi bergerak lamban, hanya Rp 3,27 triliun dan meningkat jadi Rp 6,3 triliun. Namun semenjak PTSP diterapkan, realisasinya meningkat menjadi Rp 17,88 triliun pada 2010 dan Rp 28,32 triliun pada 2011. Selanjutnya yang juga merupakan kekuatan bagi iklim penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur adalah adanya perbaikan regulasi yang semakin mempermudah proses dan menyederhanakan rentang waktu pelayanan investasi di Indonesia. Di antaranya adalah: a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana umum Penanaman Modal; b. Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perijinan dan Non Prizinan Penanaman Modal; c. Perka BKPM No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; d. Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal; Konsistensi dan implementasi daripada peraturan tersebut lebih pasti, lebih cepat, dan membuat investor semakin mudah merealisasikan kegiatannya.

20


Strategi III: Kepastian kualitas dan pasokan tenaga kerja

4.2.3.

Isu yang menjadi perhatian di Kalimantan Tmur adalah isu terkait dengan kualitas dan pasokan tenaga kerja yang mendukung jenis dan pola investasi yang ada. Kualitas tenaga kerja berpengaruh kepada spesifikasi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Karena arah pembangunan sektor Kalimantan Timur ke depan adalah bersandar pada sektor yang renewable (bisa diperbaharui). Di antaranya adalah sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri manufaktur berbahan dasar pertanian (agroindustri), dan sektor jasa-jasa dan perhotelan. Maka karakteristik tenaga kerja yang memenuhi tuntutan pasar pada sektor-sektor tersebut sangat penting. Data menunjukkan bahwa lulusan SLTP paling besar (84%), berbanding jauh dengan lulusan SLTA (10%) dan perguruan tinggi (5%). Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013), ada kecenderungan lulusan SMK (sekolah menengah kejuruan) semakin diminati pasar kerja. Lulusan perguruan tinggi (diploma dan sarjana) juga demikian. Karenanya strategi ke depan ialah bagaimana investasi dapat seiring memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. SLTA 10%

Perguruan SD Tinggi 1% 5%

SLTP 84%

Gambar 4.4. Komposisi Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja di Kaltim Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal serta membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, maka kondisi pasar tenaga kerja lokal di wilayah Kalimantan Timur termasuk rentan dalam memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor basis. Untuk mendukung maksud tersebut, seringkali tenaga kerja

21


lokal tidak mampu memenuhi permintaan. Banyak perusahaan-perusahaan swasta yang akhirnya mengambil tenaga kerja dari luar daerah. Pada titik ini, biaya perusahaan untuk mendatangkan pekerja dari luar daerah tentu saja merupakan high cost economy, sehingga pada akhirnya minat investor untuk beroperasi di daerah Kalimantan Timur menjadi turun. Hal ini berpotensi mengurangi minat atau setidaknya justru menghambat investasi baru yang masuk, karena investor akan berpikir bahwa biaya awal atau ekspansi usaha memerlukan tambahan faktor produksi (tenaga kerja dan modal) yang besar. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tenaga kerja yang terserap di sektor basis pertambangan adalah sebesar 10,2%, sementara sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (28,6%) diikuti sektor perdagangan (22.9%) dan sektor jasa (19.4%). Walaupun kemampuan sektor tambang dalam menyumbang PDRB sangat tinggi yakni sebesar 54,9% pada tahun 2012, namun daya serapnya termasuk rendah. Hal itu disebabkan sektor ini merupakan sektor dengan padat model serta membutuhkan skil yang cukup tinggi dari tenaga kerjanya.

47,9 28,86 5,9 10,2

24,7 5,3

22,9

0,40,3

5,42,8

8,1 4,8 3,7

19,4 3 2,3

4,2

Gambar 4.5. Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja dan Share Ekonomi di Kaltim

22

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 4.2.4.

Strategi V: Kepastian lahan dan usaha Isu strategis yang juga menjadi faktor penghambat adalah kejelasan status tata

ruang wilayah dan lahan khususnya yang berkenaan dengan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) menjadi Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK). Nilai realisasi investasi di Kaltim memang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terkadang ketika investasi berada pada tahapan implementasi, terkendala dengan status kepastian tata ruang dan lahan yang simpang-siur. Akibatnya investor dirugikan dan ini berpengaruh terhadap kolega investor yang lain yang berminat menanamkan modalnya di Kalimantan Timur. Ketidakjelasan status lahan juga menimbulkan munculnya konflik sosial di lapangan, misalnya pada kasus perkebunan sawit. Ke depan diperlukan adanya kepastian dalam perencanaan induk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kalimantan Timur yang dapat menjadi landasan bagi RTRW di level Kabupaten/Kota untuk menjelaskan peta guna lahan jangka panjang ke investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Gambar 4.6. Pola Struktur Ruang dan Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004-2019

23


4.3. ARAH 2: PERSEBARAN PENANAMAN MODAL 4.3.1.

Strategi I: Memperluas Cakupan Investasi di Wilayah Kabupaten Salah satu isu terkait penanaman modal di Kalimantan Timur ialah karena masih

terkonsentrasinya investasi pada wilayah perkotaan dibandingkan kabupaten. Berdasarkan hasil kajian akademis Tim Penyusun Naskah Akademis dari Universitas Mulawarman, terdapat beberapa faktor yang menghambat yaitu pertama, tidak seimbangnya infrastruktur kota-kabupaten; kedua, kepadatan penduduk yang sangat timpang antar-kabupaten/kota, dan ketiga, lemahnya promosi investasi pada sektorsektor potensial di daerah. Dari Tabel 4.1., Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang adalah wilayah dengan konsentrasi penduduk terpadat di Provinsi ini. Wilayah kabupaten dengan luas 99,17 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 54,35 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Adapun selebihnya, 45,65 persen menetap di daerah kota dengan luas hanya 0,83 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur seluruhnya. Tabel 4.7. Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kalimantan Timur per Kabupaten/Kota Tahun 2011 Kabupaten/Kota Paser Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Penajam Paser Utara Balikpapan Samarinda Bontang

Luas Wilayah (Km2) 10,745 30,694 25,716 31,735 21,952 3,132 504 695 163

Kepadatan (per Km2) 22 6 25 8 8 47 1,148 1,087 915

Sumber: Kaltim dalam Angka, 2012

Untuk itu arah kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka pemerataan persebaran penanaman modal di daerah adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah kabupaten, terutama Jalan, Listrik, Pelabuhan, dan Bandara, pada wilayah kabupaten seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan wilayah perbatasan. 24


4.3.2.

Strategi II: Memecah Konsentrasi Sektor Ekonomi melalui Persebaran Investasi kepada Sektor Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Terbarukan Struktur ekonomi Kalimantan Timur terkonsentrasi pada sektor primer dan

sekunder. Sektor primer umumnya diisi oleh sektor pertambangan minyak dan gas, serta batu bara. Peranan sektor pertambangan dan penggalian cenderung meningkat dari hanya 36,2 persen pada tahun 2001, menjadi 50,5 persen pada tahun 2011. Sementara sektor sekunder, didominasi oleh industri pengolahan hasil-hasil tambang minyak dan gas. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 maka Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan menjadi dua provinsi yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Struktur ekonomi Kalimantan Timur sebelum adanya Kalimantan Utara dan sesudah adanya Kalimantan Utara tidak mengalami perbedaan yang berarti. Sektor primer dan sekunder masih tetap mendominasi dengan karakteristik berbasis sumber daya alam tidak terbarukan (non-renewable resources).

Perdagangan 7% Konstruksi 4% Listrik Gas dan Air 0%

Pengangkutan Keuangan 3% 2%

Jasa-jasa Pertanian 2% 5%

Pertambangan 42%

Industri 35%

Gambar 4.7. Struktur Ekonomi Kalimantan Timur (di luar Kaltara)

Pada Tabel di atas, dapat kita lihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian terus meningkatkan peranannya, sementara industri pengolahan justru semakin menurun peranannya selama 2001-2011. Industri pengolahan sendiri didominasi industri

pengolahan

migas.

Adapun

industri

pengolahan

non-migas

hanya

25


berkontribusi sebesar rata-rata 5,3 persen. Strategi penanaman modal ke depan harus bisa meningkatkan partisipasi sektor lain di luar dari sektor dominan yang ada. Dengan harapan agar terjadi keseimbangan antara antara sektor ekonomi berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan yang terbarukan. Tabel 4.8. Struktur Ekonomi Sektor Pertambangan dan Industri di Kalimantan Timur

Sumber: Visi Kaltim 2030, Bappeda Provinsi Kaltim 2012

Bukti kelemahan utama dari kondisi penanaman modal di Kalimantan Timur adalah dari segi struktur ekonomi masih didominasi ekspor barang alam. Jika kita lihat dari grafik, maka posisi investasi (Pembentukan Modal Tetap Kalimantan

Timur

masih

sebesar

7

persen.

Diikuti

Bruto/PMTB) di konsumsi

(7%);

pengeluaran/konsumsi pemerintah (4%). Kegiatan ekspor menguasai setidaknya 82 persen struktur ekonomi Kalimantan Timur rata-rata selama tahun 2001-2012. Keadaan ini sebenarnya cukup baik jika barang yang diekspor adalah barang-barang hasil kegiatan industri. Hanya saja, kondisinya ialah barang yang diekspor adalah barang alam berupa hasil hutan, tambang, dan perkebunan (sawit) yang umumnya bersifat raw-material dan tidak diolah.

26


Tabel 4.9. Porsi Sektor Ekonomi (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Kaltim, Tahun 2005-2009 2005

2006

Tahun 2007

2008

2009

Porsi Sektor

No 1

Agriculture, Livestock, Forestry and Fisheiy

6.72

6.76

6.76

6.57

6.49

2

Mining and Quarrying

38.14

38.60

38.95

39.32

40.84

3

Manufacturing Industries

36.28

34.39

32.47

31.98

29.97

4

Electricity, Gas and Water Supply

0.29

0.30

0.31

0.31

0.32

5

Construction

2.93

3.07

3.39

3.48

3.72

6

Trade, Hotel and Restaurant

7.00

7.73

8.26

8.15

8.46

7

Transport and Communication

4.48

4.81

5.14

5.29

5.58

8

Finance, Real Estate and Business Services

2.31

2.45

2.79

2.92

3.10

9

Services

1.86

1.88

1.93

1.98

2.05

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, BPS (data diolah)

Gambar 4.8. Rerata Struktur Ekonomi Kalimantan Timur (2001-2012) Jika dilihat berdasarkan rata-rata investasi per sektoral (primer, sekunder, tersier), perilaku penanam modal di Kalimantan Timur terkonsentrasi di seluruh sektor, meskipun terlihat pada PMDN terjadi peningkatan investasi pada sektor sekunder. Investasi PMDN selama tahun 2009-2011, rata-rata adalah sebesar Rp 3,3 trilyun rupiah dengan proporsi 38,74 persen dari seluruh sektor terkonsentrasi di sektor tersier. Sementara investasi PMA rata-rata adalah sebesar 351 juta US$ dolar dengan proporsi 38,74 persen dari seluruh sektor terkonsentrasi di sektor primer.

27

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Tabel 4.10. Realisasi PMDN Kalimantan Timur Menurut Sektor Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah) Sektor Primer Tahun

Sektor Sekunder

Proporsi (%)

Nilai

3.914.548,55

0,55% 43,23% 24,17%

2.443.336,53

28,63%

2009

8.405,50

2010

3.407.055,53

2011 RataRata

Nilai

Sektor Tersier

Proporsi (%)

Proporsi (%)

Nilai 1.466.526,90

7.378.102,45

3,19% 11,74% 45,55%

4.903.679,40

96,26% 45,03% 30,28%

2.783.989,62

32,62%

3.306.385,71

38,74%

48.583,00 925.283,41

3.548.950,84

Sumber: Kaltim Dalam Angka 2010-2012 (data diolah)

Tabel 4.11. Realisasi PMA Kalimantan Timur Menurut Sektor Tahun 2009-2011 (dalam ribu dolar USA) Sektor Primer Tahun

Sektor Sekunder

Proporsi (%)

Nilai

Nilai

183.135,82

378.894,99

0,00% 68,34% 28,11%

351.523,50

40,72%

2009

-

2010

675.675,51

2011 RataRata

Sektor Tersier

Proporsi (%)

Proporsi (%)

Nilai 252.953,84

267.052,34

0,04% 18,52% 19,81%

702.113,47

99,96% 13,14% 52,08%

150.094,71

17,39%

252.953,84

41,89%

95,96

129.898,80


Dari tabel 4.7 dan 4.8 selama kurun waktu tahun 2009-2011 terlihat bahwa pada PMDN, sektor sekunder terus menunjukan peningkatan meskipun secara proporsi rata-rata masih terkonsenterasi pada sektor teriser. Sedangkan pada PMA, investasi terkonsenterasi pada sektor primer. Jadi berdasarkan data tersebut, potensi investasi pada PMDN ada pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan PMA ada pada sektor primer. Tabel 4.12. Rata-Rata Realisasi PMDN dan PMA Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009-2011 PMDN (dalam juta rupiah) 2.901.100,17

PMA (dalam ribu dolar USA) 283.977,38

2.116.123,60

52.266,84

Samarinda

893.477,59

25.897,10

Nunukan

828.242,20

13.062,53

Kutai Timur

759.584,86

67.236,66

Berau

382.355,46

104.674,67

Balikpapan

254.753,26

185.183,30

Bulungan

202.348,10

35.198,04

Paser

151.806,85

3.761,50

21.964,67

340,33

Kabupaten/Kota Bontang Kutai Kartanegara

Penajam Paser Utara

28

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 PMDN (dalam juta rupiah) 21.964,30

Kabupaten/Kota Tarakan

PMA (dalam ribu dolar USA) -

Kutai Barat

-

56.348,50

Tana Tidung

-

35.333,33

Malinau

-

-


Investasi PMDN dan PMA menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir 2009-2011 menunjukan bahwa rata-rata investasi PMDN rata-rata terbesar ada pada wilayah-wilayah yang menjadi lumbung energi di Kalimantan Timur yaitu Bontang dan Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk PMA ada di wilayah Bontang dan Balikpapan. Struktur ekonomi Kalimantan Timur dapat kita lacak menggunakan distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dari proksi ini, struktur ekonomi Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan (37 persen) dan industri pengolahan migas (35 persen) yang umumnya merupakan sektor yang berorientasi ekspor. Gambar 4.7. menunjukkan kepada kita bahwa selama tahun 2000 – 2010, struktur ekonomi dikuasai oleh kedua sektor tersebut. Sektor pertanian menyumbangkan porsi yang sangat kecil (7 persen). Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air bersih Bangunan Pengangkutan dan Komunikasi Jasa-jasa, Keuangan, Perdagangan 3.03%

5.77%

12%

7%

0.31% 37% 35%

Gambar 4.9. Distribusi PDRB ADHK Kalimantan Timur Tahun 2000-2010 Dari fakta mengenai struktur perekonomian Kalimantan Timur ini ada beberapa kesimpulan yang bisa kita uraikan: Pertama, ekonomi Kalimantan Timur sangat bergantung pada sektor tambang dan migas dan karena itu pula sangat bergantung pada permintaan eksternal. Ini tentunya merupakan salah satu sumber devisa asing bagi Indonesia dan Kalimantan Timur. Namun ini juga mengindikasikan bahwa perekonomian Kalimantan Timur

29

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 secara signifikan tergantung pada harga dunia untuk produk minyak, gas, batubara dan termasuk hutan. Fluktuasi pada harga dunia untuk produk-produk tersebut akan menekan stabilitas ekonomi Kalimantan Timur secara siginifikan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur bisa dikatakan sebagai perekonomian besar kapasitasnya dalam mendatangkan devisa, namun rapuh terhadap tekanan dari luar (external shock). Kedua, karena besarnya dominasi sektor tambang dan migas dalam PDRB, maka merupakan fakta bahwa naik turunnya kualitas produksi dan kinerja sektor-sektor inilah yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Di mana ketika sektor ini mengalami resesi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun. Sebaliknya jika sektor ini mengalami booming, maka pertumbuhan ekonomi juga positif dan tinggi. Untuk

itu,

berkaca

pada

kenyataan

tersebut,

sebaiknya Kalimantan Timur

mengembangkan sektor-sektor ekonomi lain sebagai sumber lokomotif ekonomi baru. Dari gambar 4.7 kita dapat melihat bahwa sektor jasa, keuangan, dan perdagangan merupakan sektor yang potensial kontribusinya terhadap perekonomian daerah yaitu 12 persen. Akan tetapi, karakteristik sektor jasa, keuangan, dan perdagangan adalah sektor non-tradable, yang umumnya domestic oriented, tidak membawa devisa, memiliki kandungan impor yang tinggi dan cenderung mengikuti perkembangan permintaan (daya beli) masyarakat. Sektor pertanian (dalam arti luas termasuk perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan) adalah sektor paling potensial di Kalimantan Timur mengingat masih besarnya kapasitas asset sumber daya ini (aktiva). Secara lebih lengkap, hasil analisis Tim Penyusun BPPMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 telah memetakan komoditi/sub-sektor unggulan yang memiliki daya ungkit (keterkaitan ekonomi ke depan dan ke belakang) berdasarkan kuadrannya sebagai berikut (lihat Tabel 4.10) dan berdasarkan dimensi kewilayahannya (lihat Lampiran 3)

30

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Tabel 4.13. Kelompok Sektor-sektor Ekonomi menurut Derajat Kepekaan dan Daya penyebaran Tabel Input-Output Kalimantan Timur Tahun 2009 Indeks Derajat Kepekaan

Tinggi

Rendah

Indeks Daya Penyebaran Tinggi

Rendah

Unggulan (8) 7. Kelapa Sawit 24.Industri Kertas 25.Industri Pupuk 30. Listrik 32. Bangunan 33. Perdagangan 36. Angkutan Darat 40. Jasa Penunjang Angkutan

Potensial (8) 1. Padi 11. Kayu 15. Pertambangan Migas 19. Industri Pengilangan Minyak Bumi 41. Komunikasi 42. Bank 45. Jasa Perusahaan 49. Jasa Perorangan

Potensial (14) 21. Industri Makanan 22. Industri Tekstil, Barang Kulit 23. Industri Kayu dan Hasil Hutan 26. Industri Semen 28. Industri Alat Angkutan 29. Industri Barang Lainnya 31. Air Minum 34. Restoran 35. Hotel 37. Angkutan Sungai 38. Angkutan Laut 39. Angkutan Udara 47. Jasa Soskem 48. Jasa Hiburan dan Rekreasi

Tertinggal (20) 2. Ketela Pohon 3. Sayuran 4. Buah-buahan 5. Tabama Lainnya 6. Lada 8. Perkebunan Lainnya 9. Ayam Ras 10. Peternakan Lainnya 12. Hasil Hutan Lainnya 13. Perikanan Laut 14. Perikanan Darat 16. Batu Bara 17. Pertambangan Non Migas 18. Penggalian 20. LNG 27. Industri Logam Dasar, Besi Baja 43. Lembaga Keuangan Bukan Bank 44. Jasa Persewaan 46. Jasa Pemerintahan 50. Sektor Lainnya

Sumber data: Tabel Input-Output Kalimantan Timur Tahun 2009

Berdasarkan data dari Bappeda (2013), skenario yang diterapkan adalah meminimalkan produksi sektor pertambangan ke industri. Berdasarkan data empiris, sektor Industri cenderung terus menurun dengan proporsi di tahun 2030 sebesar 9%. Sedangkan sektor pertanian hanya mampu berkontribusi sebesar 4%. Sektor pertambangan walaupun mendominasi, tetapi proporsinya tidak bergerak dari 51 % seperti pada tahun 2012. Dengan skenario transformasi, sektor industri akan menjadi basis ekonomi utama Kaltim dengan proporsi sebesar 42%. Sementara, sektor perdagangan dan jasa akan menempati proporsi kedua dengan 20%, sedangkan sektor 31


tambang di urutan ketiga dengan 17% dan pertanian di urutan ke 4 dengan proporsi sebesar 10%. Caranya ialah dengan mengembangkan industri-industri turunan dari sektor-sektor perkebunan, tanaman pangan dan pertambangan. Gambar 4.10. Hasil Akhir Struktur Ekonomi Kalimantan Timur Berdasarkan Skenario Visi 2030

Sumber: Bappeda (2013)

Strategi inti (grand strategy) pembangunan ekonomi yang diusung oleh Pemprov Kaltim dalam visi jangka panjang 2030 mengambil tema pokok: “Pembangunan Kalimantan Timur Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.” Hal yang mengarah

32


pada pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan diimplementasikan dengan dua pendekatan: (i) Pembangunan yang merata dan tersebar dengan membuat strategi kawasankawasan industri unggulan untuk setiap masing-masing Kabupaten/Kota; (ii) Dengan menggeser paradigma pembangunan yang bersandar pada eksploitasi sumber daya alam semata ke pengembangan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. Direncanakan dengan mendirikan industri eksisting (minyak bumi, pupuk, gas, crude palm oil (CPO) dan batubara) dan membangun industri berbasis pertanian.

4.3.3.

Strategi III: Pengembangan Sentra-sentra Ekonomi Baru dengan Mengadopsi Strategi Kawasan Klaster Industri Unggulan Arah penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur ke depan adalah

menerapkan sistem klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Secara keseluruhan,

pusat-pusat

pertumbuhan

ekonomi

dan

konektivitas

tersebut

menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia. Peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi ini menjadi salah satu dari tiga strategi utama (pilar utama).

33


Gambar 4.11. Pola Pengembangan Koridor Ekonomi

Adapun sentra-sentra kawasan ekonomi potensial yang dijadikan pusat-pusat pertumbuhan (sistem klaster) ditetapkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota masing-masing. Rinciannya dapat diuraikan pada Tabel berikut: Tabel 4.14. Sentra-sentra Kawasan Ekonomi Potensial No 1

Kawasan Kawasan Agroindustri Maloy

2

Kawasan Industri Kariangau

3 4

Kawasan Industri Api-Api Kalimantan Timur Industrial Estate

5 6

Kawasan Industri Pariwisata Kawasan Ekonomi Terpadu (Kapet) Sasamba

Keterangan Bertempat di Kutai Timur yang menampung pengembangan kegiatan agribisnis Bertempat di Balikpapan yang akan dijadikan pusat industri wilayah selatan Bertempat di Penajam Paser Utara Terletak di Tanjung Harapan, Kota Bontang, sebagai kawasan industry Terletak di Berau, dengan wisata bahari Sebagai kawasan ekonomi terpadu yang menghubungkan Samarinda-Sanga-Sanga-Muara Jawa dan Balikpapan, bagi pengembangan agribisnis, industri, dan jasa

34


Sesuai dengan Visi Kalimantan Timur 2030, terdapat dua strategi yang dilakukan untuk mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru yaitu: a. Mempercepat dan mengembangkan industri yang sudah ada (eksisting), yaitu industri pengilangan minyak, industri pupuk, industri gas, usaha pertambangan batu bara dan Crude Palm Oil; b. Membangun dan mengembangkan industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala dan klaster industri.

Penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur ke depan harus memasukkan dimensi kewilayahan agar tercapai suatu pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Searah dengan Peraturan Presiden 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Gubernur Kalimantan Timur menetapkan tujuh kawasan klaster industri unggulan di Kalimantan Timur. Di antaranya adalah: a. Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan; b. Kawasan Industri Jasa & Perdagangan di Samarinda; c. Kawasan Industri Petrokimia di Bontang; d. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) dari Turunan Sawit dan Oleochemical Maloy, di Kutai Timur; e. Kawasan Industri Pariwisata Pula Derawan dan sekitarnya, di Berau; f. Kawasan Industri Delta Kayan Food Estate, di Bulungan; g. Kawasan Industri Strategis Perbatasan, di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu).

35


Gambar 4.12. Kawasan Industri Unggulan Kalimantan Timur dengan Dimensi Kewilayahan Kawasan Industri Kariangau Dalam kerangka kebijakan regional kota Balikpapan, untuk menunjang sektor industri nonmigas, telah merencanakan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK) seluas 1.989,54 hektar yang terletak di Kecamatan Balikpapan Barat. Kawasan ini, diproyeksikan sebagai kawasan pelabuhan peti kemas utama industri maju, yang terletak di tepi Teluk Balikpapan. Kawasan Industri Kariangau (KIK) telah ditetapkan sebagai kawasan yang dikonsentrasikan untuk kegiatan industri di kota Balikpapan. Untuk menunjang pengembangan wilayah Kawasan Industri Kariangau, telah direncanakan jaringan transportasi dengan tiga pintu, yaitu : a. Ke arah timur ; melalui jaringan jalan darat KM 13, yang akan menghubungkan wilayah ini dengan jaringan jalan propinsi (Balikpapan Samarinda) b. Ke arah barat ; melalui Pelabuhan Teluk waru 36


c. Ke arah utara; melalui Pelabuhan Teluk Balikpapan

Gambar 4.13. Skema Pelabuhan dan Kawasan Industri Kariangau Balikpapan Kegiatan yang akan berada di Kawasan Industri Kariangau dapat digolongkan menjadi 2 kegiatan besar yaitu kegiatan (1) industri dengan fasilitas pendukungnya serta (2) kegiatan non-industri yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan industri yang ada. a. Kegiatan Industri; Kegiatan industri merupakan kegiatan-kegiatan utama yang akan menempati lahan yang cukup luas. b. Pergudangan c. Pelabuhan Laut; Kawasan Industri Kariangau akan dilengkapi dengan pelabuhan laut untuk angkutan barang, khususnya barang-barang hasil produksi yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat dan peti kemas. d. Fasilitas Pemadam Kebakaran e. Instalasi Pengolahan Limbah; Seluruh kawasan industri akan dibangun pengolah limbah terpadu. f. Fasilitas Umum; Kegiatan industri membutuhkan beberapa fasilitas umum seperti bank, poliklinik, kantor pos, kafetaria/restoran, pertokoan dan fasilitas peribadatan.

37


Tabel 4.15. Rencana Pembangunan Industri di Kawasan Kariangau No 1 2

3 4 5 6

Bahan Mentah Batu bara Minyak dan gas

Sawit Karet Ikan dan udang

Komoditi Briket batu bara a. Methanol: MTBE, asam semut, asam cuka, formal resin b. Amonia: Urea, Melamine, Melamine Ware c. Olefin: Ethylene, Prophylene, Butadin, Carbon Balack d. Arimatik: Benzene, Toluene, Xylene Industri CPO, Minyak sawit, mentega, kosmetik Barang-barang dari bahan baku karet Udang beku, ikan beku, dan sejenisnya

Kawasan KIPI Maloy Kawasan ini diarahkan sebagai pusat pengolahan kelapa sawit, oleo chemical, dan industri turunannya. Terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kaliurang, Kabupaten Kutai Timur. KIPI Maloy diharapkan akan menunjang misi Kalimantan Timur dalam jangka panjang yaitu “mentransformasi ekonomi berbasis migas dan tambang kepada kekuatan ekonomi berbasis non-migas”. Kesadaran bahwa keberadaan sumber daya alam yang potensial adalah perkebunan dengan komoditas kelapa sawit dan potensi ini sangat realistis karena adanya dukungan ketersediaan lahan. Berdasarkan data dari Dewan Minyak Sawit Indonesia (2010), di Indonesia hanya Papua dan Kalimantan Timur yang memiliki luasan lahan potensial paling besar untuk kegiatan perkebunan sawit ini. Hal ini jauh mengalahkan Provinsi lain di Pulau Sumatera seperti Riau, Sumatera Utara, dan Bengkulu (lihat Tabel). Adapun menurut Bappeda (2013) potensi perkebunan sawit bisa mencapai 2,4 juta hektar pada tahun 2023.

38

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Tabel 4.16. Luasan Lahan Potensial untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2010 Provinsi Luas Lahan Potensial (Ha) Sumatera Utara 1.298.000 Riau 2.848.200 Bengkulu 728.479 Kalimantan Barat 3.671.100 Kalimantan Tengah 3.638.500 Kalimantan Timur 4.399.400 Sulawesi Tengah 146.300 Sulawesi Selatan 288.000 Papua 5.896.500 Luas Lahan Potensial 22.914.479 Sumber: Dewan Minyak Sawit Indonesia (2010)

Dasar hukum pembentukan kawasan ini adalah Peraturan Presiden No.32/2012 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); Instruksi Presiden No.1/2012; serta Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009. Tujuan KIPI Maloy adalah ditetapkan sebagai pusat pengolahan kelapa sawit atau CPO (crude palm oil)1, beserta produk turunannya dan pusat industri yang terintegrasi dengan pelabuhan berskala internasional. Garis besarnya dalam KIPI Maloy akan terdiri atas enam (6) zona industri yaitu: a. Zona Industri Oleokimia Dasar; b. Zona Industri berbasis makanan; c. Zona Industri Biodiesel; d. Zona Industri Produk Perawatan; e. Zona Industri Produk Sampingan; f. Zona Industri lainnya. KIPI Maloy memiliki dua konsep pembangunan, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

1 Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Perindustrian (KMP No. 13/M-IND/PER/I/2010) yang telah menetapkan tiga wilayah sebagai lokasi pendirian klaster industri kelapa sawit, yakni: di Sei Mangkei (Sumatera Utara), Dumai, dan Kuala Enok (Riau), serta Maloy (Kalimantan Timur)

39


Klaster Industri Oleochemical

Industri pengolahan hasil tambang

Pelabuhan, Power Plant, Rel Kereta, Terminal Batu Bara

Industri Olien, Peleburan alumunium, stearin dan PFAD, industri asam lemak, minyak goreng dan biodiesel

KIPI Maloy

Kawasan Penunjang

Kawasan Supporting

Pelabuhan CPO; Power Plant; Jalur Rel Kereta Api; Air baku;

Gambar 4.14. Pengembangan dan Keterkaitan KIPI Maloy di Kalimantan Timur KIPI Maloy diusulkan Pemprov Kaltim untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ) dengan luas. MTKEZ merupakan salah satu lokus pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan yang akan menjadi bagian dari postur konektivitas nasional guna memaksimalkan pertumbuhan.

Kawasan Industri Kimia BCIP (Batuta Coal Industrial Port) Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone

KIPI Maloy

Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ)

Gambar 4.15. Maloy Trans Kalimantan

MTKEZ merupakan integrasi antara KIPI Maloy seluas 5.305 hektare, Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (TKEZ) seluas 26.500 hektare dan Kawasan

40


Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (BCIP) seluas 1.000 hektare. Lokasi yang dipilih adalah di Kutai Timur, yaitu di Kecamatan Sangkulirang, Kaliorang dan Bengalon (Lubuk Tutung), Kabupaten Kutai Timur. Pemprov saat ini berupaya menjadikan MTKEZ sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan menjaga dan meningkatkan daya saing investasi yang didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis pada ALKI II, kondisi keamanan yang kondusif, komitmen pemerintah dalam memfasilitasi investasi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. MTKEZ juga didukung oleh kawasan industri lainnya yang tersebar di wilayah Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau), Samarinda (Kawasan Industri Perdagangan dan Jasa), Bontang (Kawasan Industri Minyak, Gas dan Kondensat), Berau (Kawasan Industri Pariwisata), Bulungan (Delta Kayan Food Estate) dan Malinau (Kawasan Hutan Kayan Mentarang). Tabel 4.1. menunjukkan derivasi turunan bahan CPO yaitu minyak goreng dan margarin, sabun, produk oleokimia dasar, biodiesel, dan produk dari industri lainnya. Tabel 4.17. Bahan CPO yang digunakan sebagai produk turunan

Industri

Persentase

CPO Kaltim Bahan Baku CPO (Ton/Tahun)

Minyak goreng + margarin Sabun Oleokimia Dasar Biodiesel Industri lain Jumlah

5%

147.000

CPO Kaltim, Kalteng, Kalsel Bahan Baku CPO (Ton/Tahun 290.000

10,0% 40% 40% 5% 100%

294.000 1.176.000 1.176.000 147.000 2.940.000

580.000 2.320.000 2.320.000 290.000 5.800.000

Sumber: Master Plan Kawasan Industri Maloy, Bappeda Provinsi Kaltim

41


Gambar 4.16. Sketsa Kawasan Pelabuhan Maloy

Gambar 4.17. Sketsa Kawasan KIPI Maloy

Atas dasar tersebut, kawasan perencanaan ditetapkan sebagai Kawasan Industri Maloy. Kawasan dirancang sebagai industri hilir dari CPO yang diharapkan mampu mengolah produk CPO dari wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Jenis Industri yang berpotensi dikembangkan adalah industri hilir berbasis CPO atau kelapa sawit, antara lain: a. Industri Berbasis Makanan -

Minyak goreng

-

Margarin dan shortening

-

Minyak sawit merah

42


-

Palmega

-

Palm Frying Shortening

-

Palm Ghee atau Vanaspati

-

Beta karoten

b. Industri Biodiesel c. Industri Oleokimia Dasar -

Industri fatty acid

-

Fatty alkohol

-

Industri puriffied glyserin

d. Industri Produk Perawatan -

Industri surfaktan

-

Deterjen

-

Industri sabun

-

Kosmetika

e. Industri Berbasis Produk Samping Pabrik Kelapa Sawit -

Industri briket arang

-

Industri makanan ternak

-

Industri kompos

-

Industri karbon aktif

-

Industri particle boar

Kawasan Industri dan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran Kawasan ini terletak di Kota Samarinda dengan hub wilayahnya yaitu Kecamatan Palaran yang akan dijadikan Kawasan Khusus Kota Baru berbasis Industri. Kawasan ini akan menjadi pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) dan kawasan industri yang menunjang kegiatan perdagangan dan produk hasil alam. Pelabuhan TPK Palaran sebearnya sudah selesai dibangun pada 2010 dan saat ini sudah beroperasi. Ke depannya pembangunan TPK Palaran akan menggantikan Pelabuhan lama di Samarinda yang terletak di Jalan Yos Sudarso. Namun saat ini TPK Palaran belum bisa beroperasi 100 persen belum selesainya jalan poros yang menghubungkan transportasi ke dan dari luar Kota Samarinda. Dipindahnya Pelabuhan 43


Samarinda ke TPK Palaran karena pelabuhan lama berada tepat di tengah kota. Sehingga arus lalu lintas kerap macet karena adanya kendaraan berat pengangkut peti kemas. Keberadaan investasi di kawasan ini perlu diutamakan untuk menunjang terciptanya pertumbuhan ekonomi yang kokoh di Kota Samarinda dan Kabupaten lainnya di Kalimantan Timur.

Gambar 4.18. Sketsa Kawasan Jasa dan Industri Palaran

4.4.

4.4.1.

ARAH 3: AKSELERASI PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI Strategi I: Akselerasi Pengembangan Sektor Pangan dan Agroindustri

Provinsi Kaltim memiliki luas lahan dan wilayah perairan yang mendukung sektor pangan dan agroindustri. Pengembangan sektor pangan dan agroindustri (tidak hanya untuk usaha perkebunan seperti karet dan kelapa sawit) diarahkan untuk memperkuat mencapai swasembada pangan yang ditargetkan akan tercapai pada tahun 2018. Pengembangan sektor pangan dan agroindustri dilakukan karena terjadinya penurunan berbagai komoditi tanaman pangan dan meningkatnya permintaan kebutuhan pangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dikawatirkan dapat menciptakan krisis pangan di Provinsi Kaltim.

44


Tabel 4.18. Perkembangan Data Produksi (Ton) Tanaman Pangan Di Kaltim Tahun 2009-2013 Komoditi

2009

2010

2011

2012

2013*

Padi Sawah 421.605 451.491 429.583 435.522 454.793 Padi Ladang 133.955 137.386 123.033 126.438 112.181 Padi 555.561 588.877 552.616 561.959 566.973 Jagung 12.520 11.994 7.340 9.940 7.528 Kedelai 2.255 2.204 2.281 1.364 1.662 Kacang 2.547 2.468 1.817 1.809 1.605 Tanah Kacang Hijau 1.213 932 762 556 468 Ubi Kayu 125.713 110.061 91.858 82.786 81.863 Ubi Jalar 31.948 25.156 21.432 16.367 16.181 *Angka ramalan I Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim, 2013

Pert. (%) 1,91 -4,34 0,51 -11,94 -7,34 -10,9 -21,17 -10,17 -15,64

Arah pengembangan sektor pangan dan agroindusri di Prov Kaltim kedepannya adalah pengembangan tanaman pangan pada rumah tangga pertanian. Untuk pengembangan sektor pangan dan agroindusri, lahan yang potensial untuk dikembangkan adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dengan luas lahan mencapai 6.900 Ha. Sesuai dengan Visi Kaltim 2030, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser akan diarahkan untuk menggerakan sektor pertanian tanaman pangan, sektor peternakan dan perikanan sehingga diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kaltim. Namun berdasarkan data Tim Percepatan Food Estate Kalimantan Timur menunjukan bahwa luas lahan indikasi potensi lahan tidak hanya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser tetapi di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau dengan ketersediaan program ricefood estate mencapai 238.628 ha.

45


Sumber: BPS Penajam Paser Utara, 2013 Gambar 4.19. Penyebaran Rumahtangga Usaha Pertanian di Kabupaten Penajam Paser Utara, Tahun 2013

46


Tabel 4.19. Luas Indikasi Potensi Lahan oleh Pemprov Kaltim Untuk Program RiceFood Estate

No

Kabupaten

1 2 3

Luas Indikasi Pemprov Kaltim Terhadap potensi lahan (ha)

Hasil klarifikasi Kebupaten (19-9-2011) (ha) 5.500 1.500 39.150

Paser 15.159,44 PPU 9.474,48 Kutai Barat 56.942,42 Kutai 4 76.826,99 36.347 Kartanegara 5 Kutai Timur 39.545,58 4.876 6 Berau 11.901,42 12.500 Jumlah 209.850,33 99.873,00 Sumber: Tim Percepatan Food estate Kalimantan Timur, 2012

4.4.2.

Data terakhir Februari 2012 (ha) 5.500 1.400 70.000 36.347 62.630 62.751 238.628,00

Strategi II: Percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur dengan mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis Dari segi bisnis, buruknya pemenuhan infrastruktur merupakan faktor

penghambat seorang investor tidak tertarik menanamkan modalnya di Kalimantan Timur. Hal ini karena buruknya infrastruktur berkorelasi dengan tingginya biaya yang ditanggung perusahaan, sehingga inefisien dan tidak menguntungkan dari segi bisnis. Investasi di bidang infrastruktur menjadi salah satu prioritas, di samping sektor pertanian (secara luas) yang belakangan terus dipromosikan pemerintah provinsi. Kalau infrastruktur berjalan baik, investasi yang lain akan menyusul, tanpa perlu dilakukan insentif pajak lagi. Investor di Kaltim juga dihadapkan dengan masih kurangnya lahan investasi. Hal pertama yang menjadi sorotan adalah masih belum maksimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur seperti Pelabuhan, jalan, dan listrik, yang merupakan prasarana dasar kegiatan ekonomi. Kondisi dilematis terkait dengan infrastruktur ini, apakah ingin meningkatkan kualitas atau kuantitasnya. Hal ini disebabkan keterbatasan dana yang ada dan besarnya pembiayaan untuk membangun/memperbaiki suatu

47


infrastruktur di Kalimantan Timur dikarenakan kondisi geografis yang rumit, bahan baku, dan teknologi pengerjaannya. Hal kedua, adalah terkait dengan belum meratanya persebaran infrastruktur di wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Jika kita ambil infrastruktur jalan sebagai variabel utama yang memicu kegiatan investasi, maka Tabel menunjukkan bahwa di wilayah Kabupaten di Kalimantan Timur masih mengalami permasalahan jalan rusak berat. Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara misalnya masih memiliki kualitas jalan Provinsi non-aspal paling besar yaitu 218 km dan 114 km, masing-masing. Sementara pada jalan kabupaten/kota, Berau dan Kutai Barat menghadapi permasalahan serius terkait kualitas jalan yang rusak. Hal yang sama juga terjadi di ibu kota provinsi, Kota Samarinda, yang masih memiliki kondisi jalan rusak sepanjang 140,11 km. Adapun Kota Bontang dan Balikpapan merupakan dua wilayah yang paling bagus kondisi kualitas jalannya dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan Timur. Tabel 4.20. Kualitas Jalan Provinsi (Kondisi Tahun 2011) – dalam Km Rusak Kabupaten/Kota Rusak Total Tanah Kerikil Berat Paser 16 33.5 49.5 32 90.6 Kutai Barat 10 12.5 22.5 38 58 Kutai Kartanegara 57.6 16.17 73.77 0 114.92 Kutai Timur 143.61 3 146.61 23 218 Berau 15.3 69.07 84.37 0 8 Penajam Paser 32 0 32 0 0 Utara Balikpapan 0 0 0 0 0 Samarinda 0 0 0 0 14 Bontang 0 0 0 0 0 Sumber: Kaltim.bps.go.id/web/KDA12 Tabel 4.21. Kualitas Jalan Provinsi (Kondisi Tahun 2011) - dalam Km Rusak Kabupaten/Kota Rusak Total Tanah Kerikil Berat Paser 231 142.53 373.53 223.49 491.22 Kutai Barat 140.15 23.05 163.2 592.99 408.53 Kutai Kartanegara 0 0 0 0 0 Kutai Timur 0 214.5 214.5 715.27 11.16 Berau 492.17 119.05 611.22 125.06 961.91

48


Penajam Paser 178.64 Utara Balikpapan 54.49 Samarinda 140.11 Bontang 0 Sumber: Kaltim.bps.go.id/web/KDA12

4.4.3.

29.13

207.77

164.01

523.11

4.57 0 0

59.06 140.11 0

119.39 0 21.3

90.74 32.58 1.49

Strategi III: Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan yang masih melimpah sehingga dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur Prospek ekonomi hijau di Indonesia hanya akan berhasil dengan cara merubah

perilaku masyarakat dalam konsumsi energi fosil. Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang harus selaras dengan program pengembangan ekonomi hijau, isu lingkungan hidup, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan penggunaan energi baru terbarukan (non-fosil). Data yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (2011), konsumsi energi terbesar disumbangkan paling besar oleh rumah tangga dan kegiatan industri serta transportasi. Regulasi untuk meminimalkan penggunaan energi fosil efektif untuk mengurangi dampak emisi gas CO2 tanpa melemahkan produktivitas perekonomian Indonesia untuk tetap tumbuh stabil dan cepat harus menjadi pertimbangan utama. Beberapa regulasi yang potensial adalah: a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 terkait dengan insentif pengurangan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) bagi produsen kendaraan LCGC (Low Cost Green Car), b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 22 Tahun 2012, terkait dengan pembelian tenaga listik panas bumi oleh PT. PLN. c. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2012, tetang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Tujuannya untuk mendorong penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan

49


4.5.

ARAH 4: PENANAMAN MODAL YA NG BERWAWASAN LINGKUNGAN ( GREEN INVESTMENT )

4.5.1.

Strategi I: Pengolahan Limbah Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Menjadi Sumber Energi Baru Pemanfaatan segala potensi energi di Kaltim harus berwawasan lingkungan

dengan meminimalisir emisi gas rumah kaca yang dihasilkan sehingga segala bentuk pengolahan limbah yang dibuang dan dapat mencemari lingkungan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi seperti pengolahan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan atau masyarakat sekitar. Tabel 4.22. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Kelapa Sawit Provinsi Kaltim Tahun 2000-2012 Tahun

Luas TM (Ha)

Luasan Total (Ha)

Produksi (Ton)

Produktivitas (Kg/Ha)

TKP (Orang)

2012

374.482,00

961.802,00

5.734.464,00

15.313,00

333.216

2011

312.440,00

827.347,00

4.471.546,00

14.312,00

317.647

2010

219.377,00

663.533,00

3.054.707,00

13.924,46

294.297

2009

188.044,00

530.554,00

2.298.185,50

12.221,53

174.525

2008

156.104,50

409.564,00

1.664.311,00

10.661,52

148.029

2007

132.867,00

339.292,50

2.041.163,00

15.362,45

126.570

2006

113.437,00

225.337,00

1.268.600,00

11.215,83

88.014

2005

108.567,00

201.087,00

1.012.788,50

9.328,70

77.757

2004

99.142,00

171.580,50

957.058,00

9.653,41

72.250

2003

95.130,50

159.079,00

791.064,00

8.315,57

64.339

2002

68.994,00

132.173,50

760.292,50

11.019,69

51.737

2001

51.001,50

117.055,00

446.729,00

8.759,13

12.568

2000 49.085,00 116.887,50 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2013

433.645,00

8.834,57

12.567

Arah pengembangan penanaman modal berwawasan lingkungan adalah investasi yang memanfaatkan limbah menjadi sumber energi baru yang berasal dari sektor pertanian,

perkebunan,

peternakan

perikanan

dan

pertambangan.

Untuk

pengembagan penanaman modal berawasan lingkungan dapat dilakukan di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa reklamasi daerah lahan bekas

50


tambang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Paser Berau, dan Kutai Timur untuk sinergi kegiatan perternakan dan perkebunan, serta limbahnya untuk menjadi energi listrik. Untuk komoditi kelapa sawit, memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan karena selama kurun waktu 10 tahun terakhir tingkat produksi komoditi kelapa sawit terus meningkat. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim hasil produksi dari komoditi kelapa sawit terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur dan Paser sehingga 2 daerah tersebut memiliki potensi untuk berinvestasi dalam pengolahan limbah sawit menjadi sumber energi baru. Tabel 4.23. Rekapitulasi Luas Areal, Produksi & Tenaga Kerja Komoditi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 Kabupaten/Kota

Luasan Total (Ha)

Samarinda

1.262

Balikpapan

10

Kutai Kartanegara

Produksi (Ton)

Produktivitas (Kg/Ha)

5.244 -

7.491 -

TKP (Orang) 691 4

171.041

473.636

6.505

97.777

Kutai Barat

58.818

151.317

19.624

28.848

Kutai Timur

307.368

2.498.530

20.294

61.149

Bontang

20

Paser Penajam P.U

-

10

157.116

1.004.545

14.974

65.818

48.595

471.882

16.867

12.860

615.862

16.873

17.144

Berau 80.183 Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, 2013

4.5.2.

-

Strategi II: Pemetaan dan Penyediaan Lahan Kritis Untuk Perluasan Lahan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) Provinsi Kaltim memiliki luas lahan potensial untuk rice food estate mencapai

238.628 ha, namun luas lahan kritis jauh lebih besar. Pada tahun 2008 luas lahan kritsi di Provinsi Kaltim menacapi 5,7 juta hektar, meskipun terus mengalami penurunan menajdi 4,6 juta hektar pada tahun 2010 dan ditargetkan menjadi 3,4 juta hektar pada tahun 2013. Luasnya lahan kritis tidak terlepas dari adanya peningkatan eksploitasi batu bara. Berdasarkan data Jaringan Tambang Kaltim, jumlah izin usaha pertambagan di Kaltim hingga Desember mencapai 1.488 dengan luas lahan mencapai 5,4 juta hektar belum

51


termasuk izin tambang batubara yang diterbitkan pemerintah pusat berupa PKP2B sebanyak 33 dengan luasan lahan 1,3 juta ha. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 633 izin kuasa pertambagan dengan luas lahan 1,7 juta hektar di tahun 2007.

Sumber: WWW Indonesia, Kementerian Kehutanan dan Tim RDEE, 2011

Gambar 4.20. Luas Area Lahan Kritis Di Provinsi Kaltim Tidak hanya dari pertambagan batu bara, illegal logging juga turut meningkatkan jumlah lahan kritis di Kaltim. Hal ini karena luas lahan Kaltim yang didominasi kawasan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2004, luas lahan kritis di Kaltim merupakan penyumbang emsisi terbesar di Kaltim. Tingginya lahan kritis harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga potensi lahan kritis dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkat nilai ekonomisnya. Arah pengembangan penanaman modal adalah penetapan lahan kritis menjadi lahan untuk perluasan budidaya perkebunan dan tanaman hutan industri (HTI). Untuk perluasan budidaya perkebunan dan HTI dapat dilakukan di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau.

52


4.6.

4.6.1.

ARAH 5: PEMBERDAYAAN USAHA M IKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (UMKM) Strategi I: Penerapan Teknologi Sederhana Tepat Guna dan Kemudahan Akses Teknologi

Usaha UMKM merupakan salah kekuatan ekonomi dalam pembangunan nasional. Namun kekuatan ekonomi UMKM selalu terhambat pada pengembangan inovasi produk. Kondisi ini diakibatkan keterbatasan pengusaaan dan akses teknologi sehingga produk yang dihasilkan dan dipasarkan menjadi tidak efisien dan kompetitif. Untuk itu, penguasan teknologi menjadi kunci bagi pengembangan UMKM. Namun pemanfaatan teknologi terkadang rumit dan tidak tepat guna. Berdasarakan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan UMKM Provinsi Kaltim perkembangan UMKM di Kaltim terus menagalami peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana tabel berikut ini: Tabel 4.24. Perkembangan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2012 Tahun

Pengusahaan Mikro Tenaga Jumlah Omset Kerja (Unit) (Orang) (Juta)

Pengusahaan Kecil Tenaga Jumlah Omset Kerja (Unit) (Orang) (Juta)

Pengusahaan Menengah Tenaga Jumlah Omset Kerja (Unit) (Orang) (Juta)

2008

13.853

-

20.113,00

362.221

723.130

8.776,14

806

14.072

2.290.143

2009

14.146

-

20.603,79

366.408

737.592

10.222,64

817

14.103

2.308.693

2010

17.929

-

46.000,00

377.413

759.648

93.373,00

833

14.167

2.656.127

2011

18.368

-

46.637,00

388.886

782.741

95.327,00

859

14.609

2.754.002

2012

20.524

52.233,00

406.006

814.051

99.140,00

908

14.857

2.987.300

Sumber: Desperindakop Provinsi Kaltim, 2013

Arah pengembangan sektor pangan dan agroindusri di Prov Kaltim kedepannya adalah memberdayakan peran UMKM untuk memanfaatkan penerapan teknologi sederhana tepat guna yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KUKM/X/2005 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/Kep/M.KUKM/ IV/2003 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil 53


Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 20/Per/M.KUKM/Viii/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Di Sentra.

4.6.2.

Strategi II: Pembangunan Jaringan Distribusi Lokal Ke Pasar Global

Peran UMKM dalam perekonomian semakin tereduksi jika tidak ada keseimbangan pemihakan pemerintah, dimana pemerintah lebih berphak kepada pengembangan usaha besar. Padahal terbangunnya usaha besar jarang yang memiliki keterkaitan yang kuat antara sektor hulu dengan hilirnya. Untuk itu peranan UMKM harus diperkuat khusunya dalam keterkaitannya antara sektor hulu dan hilirnya. Pengutan keterkaitan ini menjadi penting mulai dari proses produksi lokal menuju pada pasar global. Sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang didalamnya mengatur tentang upaya Pemerintah dalam mensinergikan potensi dan keunggulan lokal dalam mendukung perkembangan koperasi dan UMKM dengan melibatkan peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat. Berdasarakan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi dan UMKM Provinsi Kaltim komoditas produk unggulan Industri/Menengah Besar Industri yang terdapat di Kabupaten/Kota dengan aneka macam produk unggulan masing-masing di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 sebagai berikut:

54


Tabel 4.25. Komoditas Produk Unggulan Industri/Menegah Besar Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 – 2012 No

Kabupaten/Kota

Produk Unggulan

Kayu Lapis/ Plywood/ Industri Pengolahan Kayu, Sawmil; CPO, Galangan Kapal, Moulding, Industri Tenun, Industri Bengkel, Industri Lem, Kulit Buaya. Kayu Lapis ( plywood ), Mdf, Udang Beku, Kayu/sawmill, Galangan 2 Balikpapan Kapal, Moulding, Bengkel Service, Industri Pengolahan rotan, Garmen. Pupuk urea dan Amoniak, Methanol, Hexamethylene Tetramine, 3 Bontang Melamine, Industri Lem. Kayu Lapis ( plywood ), Mdf, Udang Beku, Industri Pengolahan, 4 Tarakan Kayu/ sawmill, Moulding. Kayu Lapis (plywood ), Mdf, Udang Beku, Industri Pengolahan 5 Kutai Kartanegara Kayu/sawmill, Crude Palm Oil, Moulding, Bengkel Service, Kain Tenun Ulap Doyo. 6 Kutai Timur Industri Pengolahan, Kayu/sawmill, Crude Palm Oil. 7 Kutai Barat Bengkel Service Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Crude Palm Oil, Galangan Kapal, 8 Pasir Industri Pengolahan rotan. 9 PPU Industri Pengolahan Batu Marmer. 10 Berau Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Pulp. 11 Bulungan Industri Pengolahan Kayu/sawmill, Gas Methanol. 12 Malinau Udang Beku, Industri Pengolahan Kayu/sawmil, Moulding, Industri 13 Nunukan Minyak Kelapa. 14 Tana Tidung Data belum terinventarisir. Sumber: Desperindakop Provinsi Kaltim, 2013 1

Samarinda

Arah pengembangan penanaman modal adalah pembangunan jaringan distribusi produk lokal UMKM ke jaringan global, dimana UMKM terkoneksikan dengan kluster UMKM di Provisni Kaltim. Untuk pembangunan jaringan distribusi produk lokal dapat dilakukan di seluruh kabupaten Kota/Kabupaten di provinsi Kaltim yang memiliki produk unggulan untuk dimasukan dalam pasar internasional. 4.6.3.

Strategi II: Pengembangan dan Penguatan Klaster UMKM Berbasis Ekspor

Sebagai kekuatan ekonomi terdepan, UMKM menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini karena penegmbangan UMKM terkait langsung dengan sebagai besar masyarakat (pro poor), punya peran strategis mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (pro growth) dan banyak menyerak tenaga kerja (pro job). Namun, peran UMKM menunjukan ketidakseimbangan dengan kolompok industry

55


besar sehingga timpang dalam struktur industry Indonesia, dimana disatu sisi jumlah perusahaan besar sedikit dan usaha kecil banyak namun hanya berorientasi pasar domestik sehingga perlu dibentuk kluster UMKM. Kluster UMKM adalah Jaringan Industri (industri inti yang menjadi fokus perhatian, industri pemasok bahan baku, bahan pembantu dan asessori, dan industri terkait yang menggunakan sumberdaya yang sama dengan industri inti), pihak atau lembaga yang menghasilkan teknologi, Institusi yang berperan menjembatani (misalnya konsultan) serta pembeli, yang saling terhubung dalam rantai proses peningkatan nilai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 23/per/m.kukm/xi/2005 T e n t a n g

Perubahan atas surat keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah nomor : 32/kep/M.Kukm/iv/2003 tentang pedoman penumbuhan dan pengembangan sentra usaha kecil dan menengah. Adanya program kluster UMKM akan memberikan keuntungan bagi UMKM dibadingkan hanya melakukan usaha perindividu. Jadi arah penanaman modal adalah pengembangan dan penguatan kluster UMKM berbasis ekspor. Berdasarkan Visi Kaltim 2030, Kota Samarinda menjadi pusat sampul jaringan trasportasi Kaltim sehingga akan masuk dalam kawasan andalan untuk jasa dan perdagangan.

4.7.

4.7.1.

ARAH 6: FASILITASI, KEMUDAHAN, DAN INSENTIF PENANAMAN MODAL Strategi I: Percepatan Fasilitasi dan Kemudahan Pelayanan Penananam Modal

Strategi fasilitas yang bisa diterapkan berupa fasilitas fiskal yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu b. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu

56


c. Pembebasan atau keringan bea masuk atas barang-barang impor yang belum diproduksi dalam negeri d. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk produksi dalam negeri e. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri f. Percepatan penyusutan (amortisasi) Strategi kemudahan yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Kemudahan pelayanan PTSP b. Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah. c. Kemudahan perizinan untuk untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian dan perizinan impor d. Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi e. Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis 4.7.2.

Strategi II: Pemberian Insentif

Strategi yang dapat diterapkan dalam bagian ini adalah berupa insentif bagi pelaku usaha di antaranya: a. Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan b. Pengurangan dan pembebasan pajak c. Pengurangan dan pembebasan retribusi d. Pemberian bantuan modal dan dana stimulan

4.8. 4.8.1.

ARAH 7: PROMOSI PENANAMAN MO DAL

Strategi I: Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Yang Efektif

Peningkatan penanaman modal tidak dapat berjalan tanpa adanya peran serta lembaga yang terkait. Artinya ada keberlangsungan dan keberlanjutan koordinasi dan kemiteraan yang dibangun oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi

57


Kaltim dengan lembaga-lembaga lain (di dalam dan luar negeri). Koordinasi dan kemitraan yang dibangun digunakan untuk membangun citra, membangkitkan investasi dan pelayanan jasa investasi.

Gambar 4.21. Penguatan Koordinasi dan Kemitraan Dengan Investor Arah pengembangan penanaman modal adalah penguatan koordinasi dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dengan meperluas tawaran kepada calon investor yang tidak hanya pada sektor yang bersifat jangka pendek tetapi juga jangka menegah dan pajang yang disertai degan adanya perbaikan lingkungan investasi.

4.8.2.

Strategi II: Peningkatan Kualitas Badan Promosi Investasi Daerah

Di masa mendatang dengan luasnya wilayah Provinsi Kaltim dan strategisnya investasi bagi perekonomian daerah menutut pemahaman lebih akan calon investor, pembentukan citra, pengenalan potensi, dan memelihara hubungan baik secara berkelanjutan sehingga perlu ada peningkatan kualitas dan kreatifitas dari aparatur dalam mempromosikan daerahnya masing-masing. Pada dasarnya, Badan Promosi Investasi Daerah dibentuk untuk mempermudah dan mengkonsenterasikan aktifitas promosi investasi sehingga pembentukan, peningkatan peluang dan pemeliharaan invetsasi menjadi lebih terjaga.

58


Gambar 4.22. Promosi Investasi Provinsi Kaltim Setiap kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim harus memberdayakan dan meningkatkan kreatifitas kegiatan pada Badan Promosi Investasi Daerah. Badan tersebut bertugas adalah: (1) memberikan informasi kepada calon investor dan investor akan produk investasi baru, dengan segala manfaatnya; (2) membujuk calon investor secara persuasive melalui media promosi untuk menciptakan permintaan; (3) memelihara hubungan baik melalui manajemen hubungan investor (Customer Relationship Management); dan (4) memberikan nilai tambah (value added) bagi investor dalam investasi.

59


BA B V P E T A PA N D UA N ( R O A D M A P ) 5.1.

PRINSIP DAN ACUAN

Peta Panduan (Road Map) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “Roadmap Investasi Kalimantan Timur 2013 2030” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Roadmap Investasi Kalimantan Timur 2014-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur yang termuat dalam Visi Kaltim Maju 2030. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensitifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi Badan Investasi dan Promosi Kalimantan Timur, yaitu “Menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat Kalimantan Timur sejahtera”. Penyusunan Roadmap Investasi Kalimantan Timur 2014-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kalimantan Timur, adapun tujuan Roadmap Investasi Kalimantan Timur 2014-2025 adalah a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan; b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatankegiatan pengembangan investasi di Provinsi Kalimantan Timur; dan

60


c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemeritah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan. Sasaran dari Roadmap Investasi Kalimantan Timur 2014-2025 adalah sebagai berikut: a. Terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi. b. Terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor. c. Terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi. d. Terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Kalimantan Timur.

61


BA B V I PENUTUP

Dari hasil penyusunan naskah RUPM Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat dijadikan landasan bagi setiap kegiatan di Badan Perijinan dan Penanaman Modal Provinsi (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2025. Kegiatan tersebut pada akhirnya tidak boleh terlepas dari arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RUPM Provinsi Kalimantan Timur ini. Di samping itu dengan tersedianya informasi Peta Panduan (Road Map) dari penanaman modal maka akan semakin memperjelas tahapan fokus kegiatan yang akan dijadikan sasaran secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

62

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Lampiran 1: PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Visi Misi

“Menjadi institusi yang handal dan profesional untuk menarik dan memfasilitasi investor menuju masyarakat

Kalimantan Timur sejahtera” a. Meningkatkan sistem pelayanan perijinan yang handal dan terpadu berbasis teknologi informasi b. Meningkatkan perencanaan dan pengembangan penanaman modal sesuai dengan potensi daerah. c. Meningkatkan promosi yang berdaya saing dan kerjasama penanaman modal yang tepat sasaran. d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi PMDN/PMA e. Mewujudkan kualitas aparatur yang handal didukung ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

ROADMAP RUPM -1 NO

FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Bidang Pangan

JANGKA PENDEK 2014 2015

JANGKA MENENGAH 2015 – 2019

JANGKA PANJANG 2020 – 2025

1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah

1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan.

1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta tranportasi, perdagangan)

2) Identifikasi produk-produk pangan unggulan dan wilayah pesebarannya 3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan 4) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai).

2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur. 4) Pengembangan sektor tanaman pangan

63

2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan. 3) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.

4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial. 5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 6) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (food estate) pada wilayah sentra-sentara pengembangan produk pangan Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

64


ROADMAP RUPM-2 NO


Bidang Infrastruktur

JANGKA PENDEK 2014 2015 1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah 2) Identifikasi infrastruktur strategis(jalan, jembatan,pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah pesebarannya 3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama PemerintahSwasta. 4) Perluasan infrasturktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang. 5) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang sudah tersedia.

JANGKA MENENGAH 2015 - 2019 1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi infrastruktur yang mendorong berkembannya potensi ekonomi dan wilayah. 2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrstrukutr melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi 4) Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5) Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.

65

JANGKA PANJANG 2020 – 2025 1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti Industri (semen, baja) transportasi, perdagangan. 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi infrastruktur melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin. 3) Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier effek yang besar. 4) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 5) Tersedianya infrastruktur keras (hard infrastructur) dan infrastruktur lunak (soft infrastructur) berskala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri Kalimantan Timur yang berbasis pengetahuan dan teknologi.


ROADMAP RUPM-3 NO


Bidang Energi

JANGKA PENDEK 2014 2015 1) Pengembangan PTSP yang lebih efektif dan efisien pada semua wilayah/ daerah 2) Identifikasi potensi energi baru dan terbarukan dan wilayah pesebarannya 3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) dan mekanisme kerjasama PemerintahSwasta untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. 4) Optimalisai/intensifikasi pemanfaatan sumber energi pembangkit listrik.

JANGKA MENENGAH 2015 - 2019 1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan ekstensifikasi energi baru dan terbarukan yang mendorong berkembannya potensi ekonomi dan wilayah. 2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi 4) Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan. 5) Pengembangan sumber enrgi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.

66

JANGKA PANJANG 2020 – 2025 1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa. 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi energi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusu (KEK) dengan ketersediaan energi yang terjamin. 3) Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (spread) Multiplier effek yang besar. 4) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 5) Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan Kalimantan Timur yang berbasis pengetahuan (knowledge-basedenergy) dan teknologi.


ROADMAP RUPM-4 NO


1. Pertanian. a. Tanaman Pangan b. Perkebunan


JANGKA MENENGAH 2015 - 2019


1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) serta kelapa sawit

2) Identifikasi produk-produk pangan (padi, unggulan (padi, jagung, kedelai) dan wilayah pesebarannya 3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang tanaman pangan (padi) dan kelapa sawit 4) Pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (padi) dan kelapa sawit.

2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan sektor tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) dan kelapa sawit yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan industri. 4) Pengembangan sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) dan sawit dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.

67

JANGKA PANJANG 2020 – 2025 1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) dan sawit seperti Industri (pupuk, benih) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan. 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) dan sawit. 3) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) serta sawit yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir 4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. 5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan (padi, jagung, kedelai) dan sawit Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 6) Pengembangan tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) serta sawit berskala besar (food and cpo estate) pada wilayah sentrasentara pengembangan produk pangan dan kelapa sawit Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi.


ROADMAP RUPM-5 NO


2. Industri a.Industri Pengolahan b.Industri Kimia, Logam



JANGKA PANJANG 2020 – 2025


1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi industri pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku (setengah jadi), industri kimia dan logam

1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor industri pengolahan, kimia dan logam seperti sektor transportasi, perdagangan dan jasajasa keuangan.

2) Identifikasi industri-industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah pesebarannya 3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) bidang industri pengolah bahan mentah dan industri pupuk 4) Pengembangan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan (forword lingkage) serta industri pupuk.

2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan sektor industri pengolahan, kimia dan logam yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi. 4) Pengembangan sektor industri pengolahan, kimia dan logam dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.

68

2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis indutsri pengolahan barang jadi, industri kimia dan logam. 3) Peningkatan penggunaan teknologi industri pengolahan barang jadi, kimia dan logam yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. 5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra industri Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 6) Pengembangan sektor infustri pengolahan barang jadi, kimia dan logam dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan teknologi.


ROADMAP RUPM-6 NO


3. Perdagangan dan Jasa.




1) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan insentif untuk kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku dan pemasaran industri pengolahan, industri kimia dan logam

2) Identifikasi kegiatan perdagangan yang mempercepat penyediaan bahan baku ,pemasaran produk pertanian dan idustri pengolahan serta wilayah pesebarannya 3) Memberikan Fasilitas (fiskal non fiskal), Kemudahan (peneydiaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/ biaya, percepatan penyusutan) sektor perdagangan jasa keuangan dan pariwisata 4) Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaikan besar ke depan (forword lingkage) dan kebelakang (backword lingkage)

2) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusha melaui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten. 3) Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan inftrastruktur dan pengembangan energi. 4) Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi. 5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan.

69

JANGKA PANJANG 2020 – 2025 1) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis kegiatan perdagangan barang jadi dan jasa , industri kimia dan logam. 3) Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir. 4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis. 5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi 6) Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Lampiran 2: Pemetaan Sektor Unggulan Dengan Dimensi Kewilayahan Berdasarkan Analisa LQ dan Tipologi Klassen Visi NO

SEKTOR

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berau (III) Kutim (I) Bontang (- II) Samarinda (III) Kukar (II) Samarinda (III)

PPU (III) Kukar (II) Balikpapan (III) Balikpapan (III) Balikpapan (III) PPU (III)

Kubar (III) Paser ( III) Kukar (II) Kubar (III) Kubar (III) Balikpapan (III)

Paser (III) Kubar (III) Samarinda (III) PPU (III) Samarinda (III) Berau (III)

Kukar (II) PPU (III) PPU (III) Paser (III) PPU (III) Kubar (III)

Kutim (I) Berau (III) Berau (III) Berau (III) Paser (III) Kukar (II)

Samarinda (III) Samarinda (III) Kubar (III) Kukar (II) Bontang (- II) Kutim (I)

Balikpapan (III) Bontang ( - II) Paser (III) Bontang (- II) Kutim (I) Paser (III)

Bontang (- II) Balikpapan (III) Kutim (I) Kutim (I) Berau (III) Bontang (- II)

Samarinda (III) Samarinda (III)

Balikpapan (III) Balikpapan (III)

Berau (III) PPU (III)

Kubar (III) Kubar (III)

PPU (III) Paser (III)

Kutim (I) Kutim (I)

Paser (III) Kukar (II)

Kukar (II) Berau (III)

Bontang (- II) Bontang (- II)

Samarinda (III)

PPU (III)

Kubar (III)

Balikpapan (III)

Berau (III)

Paser (III)

Kukar (II)

Kutim (I)

Bontang (- II)

1

PERTANIAN

4

2

PERTAMBANGAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BENGUNAN

3

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

2

3 4 5 6

7 8

9

LOCATION QUATION DAN TIPOLOGI WILAYAH

1 5 7

6 8 9

Keterangan: I: kuadran daerah cepat maju dan cepat tumbuh III: kuadran daerah relatif tertinggal

II: kuadran berkembang cepat IV: kuadran daerah maju tertekan

70

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 Lampiran 3: Penjabaran Matrik Arah Kebijakan No 1

PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

1. Penguatan BPPMD Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap Kota/Kabupaten yang testandarisasi (ISO) dan kewenangan yang jelas.

2. Bidang Usaha Terbuka dan Tertutup Menetapkan Bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan yang jelas, sederhana, kebebasan arus barang dan jasa, modal, penduduk, informasi jika terkait dengan kepentingan nasional dalam wilayah Indonesia

3. Persaingan Usaha.

4. Hubungan Industrial

5. Sistem Perpajakan

Kerjasama dengan Lembaga pengawas persaingan usaha, dan mengikuti perkembangan persaingan usaha di negara lain

Mendorong perusahaan untuk menetapkan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia melalui pelatihan ketrampilan dan keahlian

Mendorong berlakunya pengaturan persaingan usaha (Undang-undang persaingan)

Mendorong perusahaan untuk menjaga keharmonisan yang dilandasi prinsip itikad baik (code of good faith)

Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (perpajakan dan kepabeanan) untuk mendorong terciptangan sistem perpajakan yang sederhana, efektif, dan efisien.

Kriteria bidang usaha tertutup meliputi : kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan. Kriteria bidang usaha terbuka terkait dengan kepentingan nasional : perlindungan sumberdaya alam, usaha MKM, koperasi, peningkatan kapasitas produksi, distribusi, teknologi, modal dalam negeri, kerjasama badan usaha.

71


No 2

No 3

PERSEBARAN PENANAMAN MODAL

FOKUS PENGEMBANGAN PANGAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

1. Pengembangan Sentra-sentra ekonomi Baru Mendukung pengembangan sektor yang strategis sesuai dengan potensi unggulan daerah Pertanian di Berau, PPU dan Kubar, Paser

2. Pemberiaan Fasilitas

Memberikan insentif / kemudahan untuk sektor yang memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat (kelapa sawit, perdagangan, angkutan darat)

1. Pangan

3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Strategis Mendorong investasi pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan (Paser, PPU, Berau, Balikpapan, Samarinda dan Kubar) dengan memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal

4. Pengembangan Sumber Energi Terbarukan Mendorong investasi untuk pengembangan energi terbarukan dengan pemberian insentif (biaya) , fasilitas dan penanggungan resiko.

2. Infrastruktur

Meberikan fasilitas, kemudahan dan insentif terhadap penanaman modal untuk intensifikasi dan ekstentifikasi tanaman pangan. Sektor pendukung pertanian (pupuk. Bibit)

Pengembangan modal infrastruktur diarahkan untuk optimalisasi kapasitas dan kualitas.

Memberikan informasi yang jelas tentang klaster-klaster industri agribisnis (Berau, PPU, Kubar dan Paser)

Pengembagangan sektor pendukung infrastruktur ( Perdagangan, industri, transportasi dan jasa keuangan).

Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mebangun informasi yang akurat dan citra positif produk pangan Kalimantan Timur.

Infrastruktur yang terintegrasi untuk wilayah belum berkembang dan sedang berkembang serta infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah Swasta.

Pengembangan potensi ekonomi daerah

5. Percepatan Pembangunan Infrstruktur Mendorong investasi infrastruktur dengan inventarisasi (informasi) proyek-proyek infrastruktur

3. Energi Pengembangan penanaman modal dengan arah : Optimalisasi potensi sumber energi baru (matahari, air) dan terbarukan (biogas) dan mendorong infrastruktur energi untuk kebutuhan lisrik dalam negeri. Efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan sektor strategis untuk pengembangan energi (industri alat transportasi, mesin dan pipa) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif serta dukungan pembiayaan untuk modal infrastruktur energi baru dan terbarukan.

72

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 No 4

No 5

PENANAMAN MODAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

1. Sinergi Kebijakan

2. Sektor-sektor Perioritas

Adanya sinergi kebijakan penanaman modal dengan kebijakan departemen/skpd terkait dengan program pembangunan lingkungan hidup (pengurangan emisis gas, rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, limbah serta program pencegahan kerusakan keaneka ragaman hayati

Penanaman modal untuk Pengembangan sektorsektor priritas dengan teknologi yang ramah lingkungan serta kegiatan yang memanfaatkan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

3. Ekonomi Hijau

Mendorong kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Strategi Naik Kelas

4. Pemberian Fasilitas

Memberikan kemudahan dan insentif pada kegiatan yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup (pengurangan pencemaran dan perdagangan karbon/carbon trade)

5. Penggunaan Teknologi dan Pengembangan Wilayah Mengembangkan penanaman modal untuk kegiatan produksi yang menggunakan teknologi ramah lingkungan dari hulu sampai hilir dan penanaman modal yang dapat mengembangkan wilayah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Strategi Aliansi

Mendorong usaha penanaman modal Pada skala tertentu untuk menjadi lebih besar. Mikro ke Kcil kemudian Menengah dan Besar. Beberapa upaya untuk kedua strategi adalah : Melakukan pemutahiran data UMKM dan menetapkan UMKM yang potensial Peningkatan kapasitas UMKM di daerah terkait teknis, inovasi dan manajemen Mengikutsertakan UMKM dalam berbagai even pameran dagang (trade expo), temu usaha (matchmaking) dengan para investor Menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan (bunga murah) Memanfaatkan instrumen Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kapasitas UMKM

73

Mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kerjasama (aliansi) kemitraan berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.


No 6

PEMBERIAN FASILITAS, KEMUDAHAN DAN ATAU INSENTIF

1. Fasilitas Fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah adalah : Pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu Pembebasan atau keringan bea masuk atas barang-barang impor yang belum diproduksi dalam negeri

2. Kemudahan

3. Insentif

Kemudahan pelayanan PTSP

Memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan

Pengadaan infrastruktur oleh pemerintah.

Pengurangan dan pembebasan pajak

Kemudahan perizinan untuk untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas keimigrasian dan perizinan impor

Pengurangan dan pembebasan retribusi

4. Kriteria Industri pioner Menyerap banyak tenaga kerja Melakukan pembangunan infrastruktur

Mekanisme Diberikan oleh Menteri/Kapla Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya terhadap bidang usaha di daerah tertentu

Melakukan alih teknologi Pemberian bantuan modal dan dana stimulan

Penyediaan data dan informasi terkait peluang investasi

Berada di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan Menjaga kelestarian lingkungan

Penyediaan sarana prasarana, lokasi dan pemberian bantuan teknis

Melakukan kemitraan dengan usaha UMKM

Pembebasan atau keringanan bea masuk atas bahan baku untuk produksi dalam negeri

Menggunakan modal dan input dalam negeri

Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal yang belum dapat diproduksi dalam negeri Percepatan penyusutan (amortisasi)

74

Kepala BKPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk dibahas dengan Menteri/ Kapala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota tertkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Menteri/ Kepala LPNK, Gubernur, Bupati/Walikota terkait sesuai dengam kesepakatan.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 No 7

PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Penguatan Citra (Image Building) Mengimplemnetasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak penguatan citra penanaman modal. Perbaikan iklim investasi dan pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif

2. Strategi Promosi Mengembangkan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif. Pemanfatan sarana komunikasi yang optimal (Koran, leflet, Baliho, dan media elektronik/ internet). Pemanfaatan sarana publik yang terkait dengan kegiatan investasi (Bandara, Hotel, tempat wisata dan pusat perbelanjaan) untuk penyebaran informasi. Mengikuti berbagai even pameran dagang, kesenian dan seminar pada tingkat regional, nasional dan internasional.

3. Melaksanakan Promosi Melaksanakan kegiatan promosi dengan berbagai cara dan strategi. Waktu yang terjadwal dan kontinue. Sarana yang memadai dan berkuallitas. Pelaksanaan yang profesional

75

4. Peningkatan Koordinasi Meningkatkan koordinasi dengan seluruh kementrian terkait baik pada tingkat pusat maupun daerah melalui peningkatan komunikasi, kerjasama yang diperkuat dengan MOU.

5. Penguatan Peran Fasilitas Menjamin ketersediaan fasilitas dan pemanfaatan (pajak, infrastruktur, modal dan kemudahan perizinan) oleh investor secara memadai .

R E N C A N A U M U M P E N A N A M A N M O D A L P R O V I N S I K A L I M A N TA N T I M U R TA H U N

Recommend Documents