r; ({

(

/3/{

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGETAN DOKUMENTA.SI

&

ARSIP

BAPPENAS Acc

No -

gAli(/r;

c;;,

, /*.../.rk&

Checked

:

({

MATRIK EVALUASI Rancangan Peraturan Daerah

Lampiran

ll:

Pencatuman Materi iluatan Teknis Rancangan Perda Kabupaten /v{agetan tentang Rencana Tata Ruang Witayah l(abupaten dan Kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang iiasjonal beserta Rencana Rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Witayah Provinsi, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, dan Peraturan Perundang'Undangan Bidang Penataan Ruang Lainnya.

Muatan Rancangan Perda RTRW

No:

Nomor

:

Tanggal

:

Juti

2011

Penelaahan Materi llluatan Teknis Rancangan Perda terhadap: l,UUPlt 2.RTRWN 3.Kebiiarkan Nasional Bidang Penataqn Ruang II,RTRWP

Catatan

5,NSPK ti. Konsiskrnsi Muatan Raperdu RTRIII drongan Materiteknis

Penyempurnaan

RTRW Kabupaten Magetan 1

KETENTUAN UMUIIII

2.

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATMN RUANG

2.1

Tujuan Penataan Ruang

Pasal2 Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang Kabupaten dengan mengembangkan potensi lokal agribisnis, industri pengolahan, dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

r .

Muatan r;udah sesuai dengan Permen PU No 1{VPRT/M/2I109 tentang

r

Suriah ,;esuai

.

Sudah sesuai

Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupakrn Magetan

'

Tujuan penataan ruang sudah mencerminkan potensi, visi misi, dan karakteristik kabuperten

2.2

Kebijakan Penataan Ruang Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

a, pengembangan agropolitan hortikultura; b, pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumtler daya alam dan kegiatan budidaya unggulan;

c,

pengembangan sentra industri;

d, penataan kawasan wisata; e. penetapan kawasan lindung;

r

Muatan riudah sesuai dengan Permen PU No.1{]/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

' Kebijakan sudah mencerminkan arah tindakan Or1.r msnr:apai tujuan penataan ruang . Muatan sudah konsisten dengan mi:teri teknis RTRW Kabupatern Magetan

f.

penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah; g. pengembangan pusat kegiatan; L

@*#-

ililDEt Penelaahan Materi Muatan Toktris Rancangan Perda terhadap:r'{1.UUPR

i

2.RTRWltl 3.Kebijakan Naslorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP lS.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

No.

Catatan

P*nyenpurnaan

RTRW Kabupaten lrrlagetan

h, pengembangan prasarana wilayah; dan

i. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan Negara.

2.3

Strategi Penataan Ruang Pasal 4

(1)

Pengembangan agropolitan hortikultura sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/2009 tentang

a dengan strategi meliputi:

(2)

'

Sudah sesuai


a. menetapkan pusat distribusi agropolitan; b, meningkatkan sarana prasarana pendukung agribisnis; dan c, mendirikan pusat informasi sektor agribisnis.

Strategi slldah mencerminkan F,enjabaran kebijakan penataan ruang

Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten

Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan

Maoetan

kegiatan budidaya unggulan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a,menetapkan rencana sistem perwilayahan di Kabupaten; dan b,menetapkan fungsi dan arahan kegiatan utama. (3)

Pengembangan sentra industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf

c

meliputi: a. b.

menetapkan sentra industri pengolahan; menggiatkan promosi pemasaran; dan

c. memperhatikan efek lingkungan sentra induski. (,1)

Penataan kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a.

melakukan kajian terhadap daya dukung dan daya tampung kawasan wisata;

b.melakukan kajian terhadap jumlah timbulan sampah hasil dari [<egiatan u'isata dan ikutannya; dan c. mengendalian terhadap kegiatan perdagangan di kawasan wisattt,

Penelapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi: a, memulihkan fungsi lindung;

b.mengembalikan lahan kritis dengan penghijauan kembali; c, mencegah perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung,

d,meningkatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pengelolaan kawasan; dan e,menghindari kawasan yang rawan bencana sebagai kawasan terbangun. 2

No.

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3,Kebijaltan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

5.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'riteknis

Penyempurnaan

.

RTRW Kabupaten lrtlagetan

(6)

Penyediaan lahan cadangan perkembangan wilayah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf f rneliouti: a.menetapkan ambang batas perencanaan peruntukan lahan budidaya; b.

melakukan kajian daya dukung;

c. merencanakan penduduk

di bawah ambang batas kemampuan daya tampung

penduduk;

d,mencegah adanya inefisiensi ruang dengan menggunakan peta kemampuan lahan sebagai dasar plotting kawasan budidaya; dan e, menyelesaikan konflik lahan eksisting,

(7)

Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 huruf g

meliPuti:

membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki; b.meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara a.

sinergi; dan c, mengembangkan simpul produksi hasil agribisnis,

(8) Pengembangan prasarana wilayah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 huruf

h

meliPutt: a.

mengembangkan jaringan

jalan dalam mendukung pertumbuhan

dan

pemerataan pembangunan mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang; dan c. mengoptimalisasi pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur b.

pendukungnya,

(9) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanirn negara

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hunrf i dengan strategi meliputi:

a.mengembangkan budi daya secara selektif di dalanr dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; b,mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan darn keamanan negara sebagai zona penyangga; 0an

c. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan,

3

Pr:ne|aahanMateriMuatanTeknigRancanganPerdaterhadap:1'UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Naeional Bidang Peqataan Ruang

ltllua|:an Rancangan Perda RTRW

No,

4,RTRWP

S,NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,ri RTRW Kabupaten

Magetan

3.

teknis

; ,

Catatan penyempurnaan

i

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAI{

3.1

Umum Pasal 5

(1)

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas: a,sistem pusat kegiatan; dan

. Muatan sudah sesuai dengan PP N0.26/2008 tentang RTRWN . Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16IPRT/M/2009

b, sistem jaringan prasarana wilayah.

(2)

Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

minimal 1;50.000 tercantum dalam Lampiran

I

yang merupakan bagian

tidak

teroisahkan dari Peraturan Daerah ini.

'.

.

Sudah:esuai

.

Sudah sesuai

tentang

Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Strategisudah mencerminkan penjabaran kebijakan penataan ruang

Muatan sudah korrsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Magetan

3,2 Sistem Pusat Kegiatan Pasal

O

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. sistem Perkotaan; dan b, sistem Perdesaan,

3,3 Sistem Perkotaan Pasal 7 $istem perkotaan sebagaimana dimaksud clalam Pasal 6 huruf a terdiri ata:i: a. pusat perkotaan dan wilayah pelayanan;

b,

rencania fungsi pusat pelayanan; dan

c,

pengembangan fasilitas kawasan perkotaan,

Pasal 8

(1)

Pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliPuti:

a.PKL Perkotaan Magetan meliputi: l.Kecamatan Magetan; 2.

Kecamatan Panekan; dan

3.

Kecamatan Ngariboyo.

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

' Muatan sudah konsisten denoan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan . Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnrvinsi Jawa Timur.

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1,UUPR

Muatan Ranc-angan Perda RTRW

:

.....

.

1.PKLp Perkotaan Maospati dengan wilayah pelayanan meliputi: a) Kecamatan Maospati;

b)Kecamatan Barat; c) Kecamatan Kartoharjo; d) Kecanratan Karangrejo;

e)Kecamatan Karas;

0

Kecamatan Sukomoro; dan g) Kecamatan Bendo.

2.PKLp Perkotaan Kawedanan dengan wilayah pelayanan meliputi:

a) Kecanratan Kawedanan; b) Kecamatan Takeran; dan Kecamatan Nguntoronadi.

3.PKLp Perkotaan Plaosan dengan wilayah pelayanan meliputi:

a)Kecamatan Plaosan;

b) Kecamatan Sidorejo; dan

c)

Kecannatan Poncol.

4.PKLp Perl
a)

Kecamatan Parang; dan

b)

KecanT

atan Lembeyan.

c. PPI( Perkotaan meliputi:

1. Perkotaan Ngariboyo; 2. Perkotaan Barat; 3. PerkotaanKartoharjo; 4, Perkotaan Karangrejo; 5. Perkotaan Karas; 6. Perkotaan Sukomoro; 7, Perkotaan Bendo; 8, Perkotaan Takeran; 9, PerkotaanNguntoronadi; 10. Perkotaan Sidorejo; 11. Perkotaan Poncol; dan

12, Perkotaan

Catatan Fenyempurnaan

.

b.PKLp meliputi:

c)

2.RTRWN 3,Kebijakan Naslonal Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP lt.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mateiri teknis RTRW Kabupaten Magetan

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bldang Penataan Ruang 4.RTRWP

I

Ca:atan

F*nyentpurna;ln

lt,NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,riteknis RTRW Kabupaten Magetan

(2)

Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 huruf

b

meliPuti:

a.PKL Kota Magetan dengan fungsi pelayanan pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan industri; b.PKLp Maospati dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan perindustrian, pertanian, peternakan, perhubungan, dan ketahanan nasional; c.

PKLp Kawedanan dengan fungsi pusat pelayanan sebagai

pusat

pengembanJ;an kawasan pertanian, perindustrian, dan pariwisata;

d.PKLp Plaosan dengan fungsi pusat pelayanan seb,agai kawasan pertanian,

(3)

peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan e, PKLp Parang dengan fungsi pusat pelayanan sebagai kawasan pertanian. Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan sebagaimaner dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliPuti: a, PKL

Perkotaan Magetan;

b, PKLP

Maospati;

c. Pl(Lp Kaweclanan;

d,PKLp Plaosan; dan e. Pl(Lp Parang,

Pasal 9

$istem penjesaan sebagaimania dimaksud dalam Pasal 6 huruf

b

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No, 1 6/PRT/M/20I19 tentang

membentuk PPL meliputi: Desa Milangasriberada

di


Kecamatan Panekan;

Muatan sudah konsisten denqan maleri teknis RTRW Kabupaterr

Desa Sumberclodol berada di Kecamatan Panekan; Desa Turi berada

di

Kecamatan Panekan;

Desa Cepoko berada di Kecamatan Panekan; Desa Banjarejo berada

di

Kecamatan Panekan;

Desa Madigondo berada di Kecamatan Takeran;

Desa Sampung berada di Kecamatan Kawedanan; Desa Tladan berada di Kecamatan Kawedanan; Desa Sayutan berada di Kecamatan Parang; Desa Kentangan berada di Kecamatan Sukomoro;

.

Magetan Muatan sudah sesuai dengan R.aperda Pn:vinsi Jawa Timur

'

Sudah sesuai

k. l.

Desa Pupus berada di Kecamatan Lembeyan;

Desa Kedungpanji berada di Kecamatan Lemtteyan;

m.

n. o.

3.5

Desa Temborcr berada di Kecamatan Karas;

Desa Manjung berada

di

Kecamatan Barat; dan

Desa Karangrnojo berada d Kecamatan Kartoharjo.

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Fasal 10

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b Muatan sudah sesuai dengan PP No. 26 l'ahun 200ti tentang FITRWN Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/2009 tentansl

meliputi:

a, b.

sistem prasarana utama; dan sirstem prasarana lainnya.

.

Sudilh sesuai


Sistem jaringan prasarana wilayah digambarkan pada satu lembar peta tercantum

Muatan sudah sesuai dengan Faperda Pn:vinsi Jawa Timur.

dalam Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1.

Sistem Prasarana Utama

-

$sai11

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaks'ud dalam Pasal 10 huruf a atas:

a,sistem jaringan transpc,rtasi darat; dan b. sistem jaringan perkeretaapian.

Pasal 12 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11

huruf a

terdiri atas: a,jaringan jalan dan jem!,atan; b, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan c, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

Agal


dikonsuliasikan

Muatan sudah konsisten dengan Materi teknis RTRW Kabupaten

denqan

Magetan RTRW Kabupaten Magetan,

Hubdat Kemenhub

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Provinsi Jawa Timur.

Agat

Ditjen

dikottsultasikarr

atas:

a, peningkatan sistem jalan bebas hambatan berada

.


di Kecamatan Kartoharjo

dengan

Dit.Bina

Penelaahan Materi Muatan Tsknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan NasiOnal Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP S,NSPK 6.

Konsistensi Muatan Raperda RTRW clengan Mate,ri teknis

Catatan

n+nyempurnaan

RTRW Kabupaten Magetan Marqa Kemen PU

meliputi ruas jalan bebas hambatan Ngawi " Kertosono;

jalan nasional pada wilayah Kabupaten berupa pengembangan jalan arteri meliputi ruas jalan Madiun * Maospati- Ngawi,

b, jaringan c, jaringan

jalan provinsi berupa pengembangan jalan kolektor meliputi:

1, 2, ruas jalan Monginsidi; 3, ruas jalan Diponegoro; 4, ruas jalan Dr. Sutomo;

ruas jalan batas Kota Magetan-Maospati;

5

ruas jalan A, Yani;

6, ruas jalan P,B, Sudirman;

7

ruas jalan Pahlawan;

8. ruas jalan Gubernur Suryo; dan

I

ruas jalan Cemorosewu (Batas Provinsi Jawa Tengah)

-

Batas Kota

Magetan, d, jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer meliputi ruas-ruas jalan yang

merupakan penghubung antar ibu kota kecamatan.

e, pengembangan jalan Kabupaten meliputi: 1, peningkatan jalan kolektor primer melalui jalan yang menghubungkan

2.

wilayah kabupaten dengan wilayah Kabupaten sekitar; peningkatan jalan lokal primer melaluijalan yang menghubungkan kawasan

perkotaan dengan PPK

rlan kawasan fungsional s€perti kawasan

perdagangan, industri, pariwisata, perkantoran, dan kawasan agropc,litan; dan

3

pengembangan, peningkatan jalan kolektor, lokal, yang menuju kawasan pariwisata, indushi, agropolitan,

(3)

Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan trayek angkutan penumpang.

(4)

Jaringan trayek angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat dijelaskan lebih lanjut di Lampiran lll.

(3)

'Pi:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Naslorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5,NSPK 0 Konsistensi Muatan RaperdaRTRW dengan Mate'ri teknis

rNo,

RTRW Kabupaten

Magetan

r

: i

Catatan

Penyempurnaan

i

Pasal 13

(1) (2)

(3)

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasall2 ayat (1lhuruf c berupa terminal,

. Agar

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/[U/2009 tentang

Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a,terminal penumpang; dan


dikon su ltasikarr

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten

dengan Kemenhub

b, terminal barang. Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pengembangan pelayanan terminal penumpang tipe A berada di Kecamatan

Magetan Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pruvinsi Jawa Timur,

Maospati;

b. pengembangan terminal penumpang tipe B berada di Kecamatan Magetan;

c, pengembangan terminaltipe

a, b, c. d. e,

f,

C meliputi:

Kecamatan Plaosan; Kecamatan Panekan; Kecamatan Parang', Kecamatan Kawedanan; Kecamatan Lembeyan; Kecamatan Ponc{rl; dan

g.

(4)

Kecamatan Barat Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa peningkatan

(5)

terminal barang berada di Kecamatan Karangrejo,

Fasal 14

(1)

(2)

Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/N//2009 tentang

Agar

a. rencana jaringan prasarana perkeretaapian; dan b. rencana prasarana pelayanan perkeretaapian. Rencana jaringan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pedoman Penyusunan RTRW

dikonsultasikar;

huruf a meliPuti: a. pengembangan

l. I Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten I Magetan I Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pn:vinsi Jawa Timur. l(abupaten

dengan Ditjen KA Kemenhub.

I

rel kereta api yang mengltubungkan Kota Madiun dan

Kota

Surakarta; dan b. pengembangan Stasiun Barat berada di Kecamatan Barat

9

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda ter:hadap: 1.UUPR No,

(3) Rencana prasarana pelayanan perkeretaapian

2,RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

Penyer,rpurnaan

sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa peningkatan akses menuju Stasiun Barat berada di Kecanratan Barat.

2. Sistem Prasarana Lainnya Pasal 15

. .

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a, sistem jaringan energi; b, sistem iaringan sumber daya air; c. sistem iaringan telekomunikasi; dan

.

d. sistem iaringan prasarana lingkungan.

a.

26l'ahun 200t1 tentang FITRWN Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang Muatan sudah sesuai dengan PP No.

.

Sudilh sesuai

Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnrvinsi Jawa Timur.

Slstem jaringan energi

Pasal 16

(1)

Sistem jaringan energi sebagaimana riimaksud dalam Pasal 1 5 huruf a terdiri atils: a.

pembangkit tenaga listrik;

b,jaringan transmisi tenaga listrik; c.

jaringan pipa minyak dan gas bunri; dan

d,energi altematif,

(2)

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimalsud pada ayal (1) huruf

a

berupa

pengembangan Pembangkit Liskik Ternaga Mikr,r Hidro (P[.TMH) meliputi: a,

Kr:camatan Plaosan; dan

b,Kecamatan Poncol, (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a, pengembangan jaringan SUTET melalui Kecamatan Kartoharjo; b. pengembangan

jaringan SUTT melalui lt,ecamatan Maospati

-

Kecamatan

Sukomoro - Kecamatan Magetan; c, pengembangan jaringan udara tegangan menengah (SUTM) di seluruh wilayah

Kabupaten; d. pengembangan

jaringan saluran udara tegangan rendah (SUTR) di seluruh

wilayah Kabupaten; dan

10


No.

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP 5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW derngan Mate,riteknis RTRW Kabupaten ltlagetan

i I

Catatan

,'inyempurnaan

e, pengembangan daya listrik berupa gardu induk distribusi meliputi: Kecamatan Maospati dengan kapasitas 20 MVA; dan

1. 2.

(6)

Kecamatan Magetan dengan kapasitas 30 MVA.

Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliouti: a.

Klcamatan l(arangrejo;

b.

Kecamatan Sukomoro; dan

c.

KecamatanKawedanan.

(6) Energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a,pengembangan energi panas bumi berada di Kecamatan Plaosan; dan b, pengembangan biogas kotoran ternak, (7) Pengembangan biogas kotoran ternak sebagaimana dimakriud pada ayat (5) huruf b meliPuti: 1. K'scamatan Poncol;

2,Kecamatan Plaosan; 3. Kecamatan Sidorejo;

4,Kecamalan Panekan: 5.

Kecamatan Lembeyan;

6,

Kecamatan l3endo;

7,

Kecamatan l(arangrejo;

S.Kecamatan 13arat; 9,

Kecamatan Ngariboyo;

10, Kecamatan Parang; 11, Kecamatan Karas; dan 12, Kecamal.an Sukomoro.

1'1

Prrnelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Petda terhadap: 1.UUPR

b

IS.NSPK 6.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/20|19 tentang

Agat dikonsultasikarr

terdiri atas:


denglan

Magetan.

Karya fiemen

.

wilayah mata air; d,sistem jaringan irigasi; dan

c,

e,

wilayah sungai kabupaten,

Sistem jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a,

peningkatan pelayanan

;

b, pengelolaan air minum; dan c. peningkatan sistem jaringan air bersih hingga ke wilayah perdesaan,

Wilayah danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi

:

a, Telaga Pasir; dan (4).

.


b.wilayah danau;

(3).

Penyempurnaan

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 15 huruf b a,sistem jaringan air baku untuk air minum;

(2).

Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis RTRW Kabupaten Magetan

Sistem jaringan sumber daya air Pasal 17

(1),

Catatan

2.RTRWN 3,Kebijatan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Mualan Rancangan Perda RTRW

b, Telaga Wahyu, Wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) huruf c terdiri atas: a. $t (tiga puluh empat) mata air di l(ecamatan Panekan;

b,57 (lima puluh tujuh) mata air di Kecamatan Plaosan; c,'17 (tujuh belas) mata air di Kecanratan Poncol; d.3 (tiga) mata air di Kecamatan Parang; e. 1il (tujuh belas) mata air di Kecamatan Lembeyan;

f, 6 (enam) mata air di Kecamatan Kawedanan; 9,5 (lima) mata air di Kecamatan Maospati; h,6 (enam) mata air di Kecamatan Takeran;

i.

1 (satu) mata air di Kecamatan Karangrejo; dan

j,

1 (satu) mata air di Kecamatan Magetan.

(5).

Mata air sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) tercanlum di Larnpiran lV yang

(6).

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atast a,

Daerah lrigasi (Dl);

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Prr:vinsi Jawa Timur,

Dit,Cipta F:U,

Pr:nelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan NaslOnal Bidang Penataati Ruang 4,RTRWP

Catatan

5,NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

r'eny8mpurnafin

RTRW Kabupaten.lillagetan b,

pengembangan sistem irigasi perpipaan tetes/pancaran; dan

c. sumur pompa air tanah dalam.

(7). Dl sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) huruf a meliputi: a,peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis terdiri clari 2 (lua) Dl yang merupakan kewenangan pemerintah pusat meliputi:

1, 2,

Dl Saluran Induk Madiun (SlM); dan

DlJejeruk. b.peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi sebngah teknis terdiridari

7

(tujuh) Dl yang merupakan kewenangan provinsi meliF,uti:

1, Dl Margopadang; 2, Dl Gandongkerik; 3. Dl Dung Timun; 4, DlKlalung; 5. DlKerep; 6, DlTaji; dan 7, Dl Kuluhan. c, peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah

teknis yang

terdiri

dari 134 (seratus tigapuluh empat) Dl yang merupakan kewenangan kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. d, pengembangan sistern irigasi perpipaan tetes/pancaran dilakukan dengan

menggunakan springkler melipuf.i:

1, Kecamatan F'oncol; 2. Kecamatan Panekan; 3, Kecamatan Plaosan; dern 4, Kecamatan $idoreio,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR I

tlo.

a:.I

2,RTRWN 3.Kebijakan Nasional BidAng Fenataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

S.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'riteknis

::€11)/9f1pUftl3ilh

RTRW Kabupaten Magetan Pasal 18

(1)

(2)

Wilayah sungai kabupaten sebagainrana dimaksud dalarn pasal 1i'pada ayat (1) huruf e meliputi:

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/20I19 tentangl

Agal

a. b. c,

wilayah sungai kabupaten;

Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

dikorrsultasikan

waduk: dan


dengan

Magetan,

Karya Kemen PU.

embung. Wilayah sungai kabupaten sebagaimana dimake'ud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a, b.

Sungai Gandong;

c,

Sungai Semawur;

d. e,

Sungai Ngelang;

f.

g. h.

(3)

Sungai Bringin;

Sungai Ulo; Sungai Punvodadi; Sungai Jungke; dan

Sungai Tinil, Wilayah waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa wilayah Waduk Gonggang beracla di Kecarnatan Poncol.

(4)

Wilayah embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a,

wilayah embung berada di Kecamatan Ngariboyo meliputi:

1.

Embung Banyudono;

3, 4,

Embung Selotinatah; dan

2 b.

Embung Titangkrajan; Embung Bangsri.

wilayah Eml,ung Manjung berada di Kecamatan Panekan;

c, wllayah Embung Dukuh berada di Kecamatan Bendo; dan d. wilayah embung berada di Kecamatan Parang meliputi:

1, 2,

Embung Jokerto; dan Embung Tamanarum.

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pn:vinsi Jawa Timur.

Dit.0ipta

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Muatan: Rancangan Perda RTRW

No,

.il.

c

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Matsri teknis RTRW Kabupaten lilagetan

r' :

sistem kabel; dan

.

sistem nirkabel;

Sistem kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

t'l\

.

Sistem telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:

a, b.

i!enyempurnaan

Sistem jaringan telekomunikasi

Fasal 19 (1)

Gatatan

berupa peningkatan

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16iPRT/M/20r 9 tentang

.

Sudah sesuai


Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Magetan,

jaringrln kabel telekomunikasi hingga pelosok Kabupaten, Sistem nirkabelsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melipuli:

a,

peningkatan dan pengembangan layanan internet sebagai fasilitas umum di seluruh kecamatan; dan

b,

pongembangan menara telekomunikasi diarahkan F,ada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Buoati.

d

Sistem jaringan prasarana lingkungan Pasal 20

'l)

Sistenrjaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16iPRT/M/20119 tentan$

Agal

d terdiri atas:


dikonsl ltasikarr

Muatan sudah konsisten dengan materi

dengan

Magetan.

Karya llemen PU.

a, b. c. sistem pengelolaan limbah; d. sistem drainase; dan e, jalur dan ruang evakuasi bencana. sistem jaringan persampahan; sistem jaringan sanitasi;

(a

Sistern jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf

Dit.0ipta

a

meliputi:

a. b.

penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupalen; penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) menggunakan konlainer meliputi:

1. Kecamatan Magetan; 2, Kecarnatan Plaosan: l_5

Penelaahan Materi Muatan TeknisRancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebiiakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan g6{srriteknis RTRW Kabupaten ltlagetan

3, Kecamatan Panekan; 4. Kecanratan Maospati; 5. Kecamatan Karangrejo; dan 6. Kecanratan Kawedanan. c,

pengadaan l
d,

pengembangan TPA Milangasri berada

di Desa fi,lilangasri dengan

sistem

sitnitary landflll; dan

e, upaya

minimalisasi laju timbulan sampah dengan melakukan pendekatan

reduce, reuse, dan recycle (3R), Pengembangan prasarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a b

pemanfaatan secara optimal fasilitas sanitasi yang ada; dan pembangunan prasarana sanitasi massal.

Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) industri kulit berada di Kscamatan Ngariboyo,

b.

pengembangan dan revitalisasi lnstalasi Pengelolaan Limbah

'Iinja berada

di

Ktlcamatan Panekan; dan

c,

pengelolaan penanganan air limbah dari kegiatan meliputi:

1. 2, 3.

industri:

rumah sakit; hotel;

4, restoran;dan 5. rumah tiangga. Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai sistem pengendali banjir meliputi:

a,

pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan

di

Kabupaten

rneliouti:

1. 2. 3.

b,

kawasan permukiman padat; kawasan kumuh; dan

kawasan sekitar oasar, pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas

Catatan

?envenpurnailn


Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijahan Nasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Catatan

li,NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materri teknis

Penyempurnaan

RTRW Kabupaten ilagetan jalan meliputi:

1.

jalan nasional;

2, jalanprovinsi; 3,

jalan kabupaten; dan

4 jalan desa, c. normalisasi peningkatan saluran primer; dan d. normalisasi r;aluran sekunder di kawasan perkotaan, (0)

Jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a, jalur evakuasi bencana; dan

b. (7)

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi: a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah; b, jalur evakuasi bencana banjir; dan

c, (r3)

ruang evakuasi bencana

jalur evakuasi bencana letusan gunung berapi,

Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b melipulir

a, b.

stadion; lapangan;

c,

R,IH;

d. e,

bangunan kantor pemerintah; bangunan fasilitas sosial; dan

f, bangunan fasilitas umum. (e)

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur dan ruang evakuasi diatur dengan peraturan

Buoati,

.

.

..

.:

Mua{an Rancangan Perda RTRW

No;

Penelaahan Materi Muatan Teknis Ranca[gan PErda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang

i

4,RTRWP Catatan ienyempurnaan l5.NSPK 6. Konsistensi Muatarr Raperda RTRW dengan Mate'ri teknis j RTRW Kabupaten trtlagetan i

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

4.

4.1

Umum Fasal 21

(1)

Rencana pola ruang wilayah terdiri a[as: a. kawasan lintlung; dan b,kawasan budidaya.

(2)

Rencana pola ruang wilayah diganrbarkan dalam peta dengan tingkat keterlitian minimal 1:50,0Cr0 tercantum dalam Lampiran Vl yang merupakan bagian tidak

. . .

Muatan sudah sesuai dengan FP No. 26 I'ahun 2008 tentang

FITRWN |

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16IPRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnlvinsi Jawa

Timur,

.

Sudah sesuai

I

I

I

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

4.2 Kawasan Lindung Fasal 22 Kawasan lindung sebagaimana climaksud dalam Pasal 21 ayat ('l) huruf a terdiri atas: a, kawasan hutan lindung; b, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan seteapat; d, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

e, kawasan rawan bencana alam; dan

f. kawasan

a,

lindung geologi.

Kawasan hutan lindung Fasal 23

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22hurul a dengan luas i] 982 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:

a. Kecamatan Plaosan dengan luas 508 (lima ratus delapan) hektar; b. Kecamatan Poncol dengan luas 1.505 (seribu limta ratus lima) hektar;

c, Kecamatan Panekan dengan luas 45 (empat puluh lima) hektar; dan d, Kecamatan Sidorejo dengan luas 1.924 (seribu sembilan ratus dua puluh empat)

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRT/M/2009 tentangl Pedoman Penyusunnn RTRW l(abupaten


'AgaI dikonsultasikarr Kemenhut.

Magetan. Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnlvinsi Jawa Timur,

hektar.

18

Pr:nelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Naslonal Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP No.

':-'

i

Catatan

Penyempun

5.NSPK 6, Konsistansi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis RTRW Kabupaten Magetan

b,

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Pasal 24

(1)

\t)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRT/M/2009 tentangl

sebagaimana dimaksud dalam pasal 22huruf b berupa kawasan resapan air.


Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW

lebih 492 (empat ratus sembilan puluh dua) hektar meliputi:

Magetan.

a, Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh

I


Kabupaten

Kemenhut

Muatan sudah sesuai dengan R.aperda Prr:vinsi Jawa Timur.

empat)hektar;

b. Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 136 (seratus tiga puluh enam) hektar; dan

c.

K,ecamatan Parang dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hekiar.

Kawasan porlindungan setempat Fasal 25

(1)

Kawasan perlintlungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16IPRT/M/2009 ientang

Agaf

terdiri atas:


dikonsultasikar

a. sempadan sungai;


Dit.SiDlr

b, kawasan sekitar wadulr,;

Magetan.

PU,

c, kawasan sekitar danau;

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pn:vinsi Jawa Timur,

d. kawasan sekitar mata air; e, sempadan irigasi; dan

(2)

f

RIH kawasern oerkotaan.

Kawasan sempadan sungzri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamalan yang dilewati oleh sungai merliputi: a, Sungai Gandong; b. Sungai Bringin;

c, Sungai Semawur; d. Sungai Ngelang; e, SungaiUlo;

f,

Sungai Purwodadi;

K€

Pranelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3,Kebijalran Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP


No,

li.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,ri RTRW Kabupaten

Magetan

teknis

I

I

i

g, Sungai Jungke; dan h, Sungai Tinil,

(3)

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kawasan Waduk Gonggang beradadi Kecamatan Poncol,

(4)

Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

b

berupa

a. Telaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan; dan b. Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan. (5)

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a, kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air di luar kawasan

permukiman;dan

b, kawasan dengan jarak

100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan

permukiman, (r5)

Sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri saluran irigasi primer dan sekunder baik irigasi bertangggul maupun tidak bertanggul,

(7)

Kawasan perunlukan RTH perkotaan sebagairrrana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 2,387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tuiuh) hektar atau 30% (tiga puluh per seratus) dari luas perkotaan,

d, Kawasan suaka alam, pelestarian

alam, dan cagar budaya

Pasal 26 (1)

(2)

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d berupa kawasan cagar lrudaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a, Candi Reog berada di l(ecamatan Panekan; b. Candi Simbatan berada di Kecamatan Takeran; dan

c. Situs Kuno Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan,

.

l'U

l" { . Muatan sudah konsisten denqan maleri teknis RTRW KabuRaten I Magetan. . Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pn:vinsi Jawa Timur. Muatan sudah sesuai dengan Permen Pedoman Penyusunan RTRW

No,16IPRT/M/20119 tentan$

t(abupaten

i

1

Agar dikonst Kemen

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2,RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang ,RTRWP

Muatan Rancanqan Perda RTRW

No,

.:l.i

.

i5.NSPK 0, Konsistensi Muatan

l

Catatan

Penyempurnaan

Rapeda RTRW dengan Materiteknis

RTRW Kabupaten ltlagetan

Kawasan rawan bencana alam Pasal 27

(1)

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri atas:

.

a, kawasan rawan banjir;

b,kawasan rawan gerakan tanah; dan

.

c, kawasan rawan kekeringan,

(ll

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen l']U N0.16/PRT/M/2009 tentang

.

Sudah sesuai


Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Magetan.

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnrvinsi Jawa Timur.

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a,Kali Kanal berada di Desa Pencol Kecamatan Kartohario; b. Kali

Watu berada di Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo;

c, Kali Madiun berada di Desa Kerang, Kecamatan Takeran; dan

d,Kali Ngelang, Desa Ngelang, Kecamatan Karangmojo. (3)

Kawasan rawan gerakan tanah seiragaimana dimaksud pada ayat

(1)

huruf

meliputi:

a.Kecamatan Poncol: b,Kecamatan Plaosan; c. Kecamatan Panekan; clan

(4)

d. Kecamatan Kawedanan, Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud pada rayat (1) huruf c meliputi:

a.Kecamatan Bendo; b,Kecamatan Karas; c, Kecamatan lGwedanan

Kecamatan Kecamatan f, Kecamatan g.Kecamatan d, e,

l-embeyan; Magetan; Ngariboyo; Panekan;

h,Kecamatan Parang; i. Kecamatan Sukomoro:

21

Penelaahan Materi Milatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR No,

r,;i:i Ei'!

2.RTRWN 3,Kebijahan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP I5.NSPK 6, Konsistensi Muatah Rapgrda RTRW dengan Materiteknis

i{anc* ngan Pefda RTRW

";'i

I

Catatan

i

;;:'enyernpurnaan

RTRW Kabupaten Magetan

f

Kawasan lindung geologi Pasal 28

f

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRt,1y120t)9 tentang

| 'Agar

(1)

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 hurut


dikottsultasikarr

f?\

kawasan rawan bencana alam geologi. Kawasan rawan bencana alam geolqyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa


denglar.

kawasan rawan bencana Gunung Berapi Lawu meliputi

Magetan.

ESDM

berupa

:

Muatan sudah sesuai dengan F:aperda Pnrvinsi Jawa fimur,

a, Kali Gonggang meliputi:

1. Kecamatan Poncol; 2. Kecamatan Parang; dan 3. Kecamatan l.embeYan,

b.

Gunung Bancak meliprtti:

1. 2, 3.

Kecamatan Lembeyan; Kecamatan Kawedanan; dan Kecamatan Parang.

c. Kali Ginuk berada di Desa Ginuk Kecamatan Karas; d, Kali Trinil meliouti:

1, Kecamatan Panekan; 2. Kecamatan Karas; dan 3. Kecamatan Sukomoro

e.Kali Catur berada di Kracamatan Panekan,

4,3

Kawasan Budidaya

Fasal 29 Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas: a, kawasan peruntukan hutan produksi; b, kawasan peruntukan hutan rakyat;

I

Muatan sudah sesuai dengan PP No. 26 Tahun 200t1 tentang FiTRWN

I

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16/PRT/M/2009

tentang

c, kawasan peruntukan pertanian;


d. kawasan Peruntulian perikanan; e, kawasan peruntukan pertambangan; f. kawasan peruntukan industri;


g. kawasan peruntukan pariwisata;

Magetan.

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pruvinsi Jawa Timur,

Sudah

Kemen

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap; 1,UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Muatan Rancingan Perda RTRW

No,

IS.NSPK 0.

Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'ri teknis

Catatan !rnnyenpurnaian

RTRW Kabupaten ltlagetan h, kawasan peruntukan permukiman; dan i, kawasan peruntukan lainnya.

a,

Kawasan peruntukan hutan produksi Pasal 30

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dengan luas kurang lebih 2.360 (dua ribu tiga ratus enam puluh) hektar meliputi: a. Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 882 (delapan ratus delapan puluh dua) hektar;

b, Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 323 (tiga ralus dua puluh tiga) hektar; c. Kecamatan Poncoldengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektar; d, Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 248 (dua ratus empat puluh delapan)

. . .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang

Agat


dikonsultasikarr


dengan Kemenhut,

Magetan.

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Prr:vinsi Jawa Timur.

hektar;

e, Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 237 (dua rahrs tiga puluh tujuh) hektar; dan

f. Kecamatan

Lembeyan dengan luas kurang lebih 566 (lima ratus enam puluh enam)

hektar.

b,

Kau'asan peruntukan hutan rakyat Fasal

31

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dengan luas kurang lebih 2,220 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) rneliputi

a. b,

Kecamatan Lembeyan dengan luas kurang lelrih 400 (empat ratus) hektar; dan Kecamatan Panekan dsngan luas kurang lelcih 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) hektar.

' . .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRT/M/20119 tentang

Agat


dikonsr ltasikarr


dengan Kemenhut.

Magetan,

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Provinsi Jawa Timur.

23

Fenelaahan MitCri Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan NasionalBidang Penataan Ruang 4.RTRWP

I ls.t'ISPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis I RTRW Kabupaten Magetan


No,

i

Catatan

fenyempurnaitn

;

Kawasan peruntukan pertanian Pasal 32

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 29 huruf c terdiri atas:

a. b, c. d.

kawasan peruntukan pertanian tanaman pangiln;

'. .

kawasanperuntukanhortikultura; kawasan peruntukan perl<ebunan; dan

Muatan sudah sesuai dengan FP No. 26 l'ahun 2008 tentang

FITRWN |

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

l(abupaten


Magetan.

'

Sudah sesuai

I

I

I

I

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Provinsi Jawa Timur,

kawasan peruntukan peternakal, Pasal 33

(1)

Kawasan perunlukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a terdiri atas: a.pertanian lahan basah; dan b.

(2\

pertanian lahan kering,

Pertanian lahan basah sebagaimana,limaksud pada ayat ('1) huruf a lerdiri atas:


Agaf


dikonsultasikarr


denglan Kementan.

Magetan. Muatan sudah sesuai dengan Raperda Prrlvinsi Jawa Timur,

a,sawah irigasi; dan b,sawah bukan irigasi.

(3) Sawah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 25.782 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektar meliputi:

a,Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar; b,Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 1.221(seribu dua ratus dua puluh satu) hektar;

c,Kecamatan Lembeyan dengan luas kurangtr lebih 2.443 (dua ribu empat ratus empat puluh tiga) hektar; Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 1,016 (seribu enarn belas) hektar; d, e,Kr;camatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 954 (sembilan ratus lima puluh empat) hektar;

f, Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 2.058 (dua ribu lima

puluh

delapan) hektar, g,Kecamatan Magetan dengan luas kurang bbih 1.285 (seribu dua ratus delapan puluh lima) hektar;

24

##-:=r-

::#

Penelaahan Materi Muatan TEktris Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR z.RTRWti 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.TRTRWP

'

No:

S.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan 'r

RTRW Kabupaten

Mate,riteknis

Magretan

I j i

Catatan

lenyempurnaan

I

h,Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 1.638 (seribu rrnam ratus tiga puluh delapan) hektar;

i, Kecamatan Plaosan dengan

luas

kurang lebih 1.086(seribu delapan puluh

enam) hektar; Kr:camatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 901 (sembilan rahls satu) hektar; k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima tatus)

j.

hektar;

l, Kr:camatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1,929 (seribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar; m.Kecamatan Bendo dengan

luas kurang lebih 1,345 (seribu tiga ratus

empat

puluh lima) hektar;

n,Kr:camatan Maospati dengan

luas

kurang lebih 1.290 (seribu dua ratus

sembilan puluh) hektar; o,Kr:camatan Karangrejo dengan luas kurang lebih 929 (sembilan ratus dua puluh sembilan) hektar; p,Kecamatan Karas dery;an luas kurang lebih 1.492 (seribu empal. ratus senrbilan puluh dua) hektar; q,Kr:camatan Barat dengan

luas

kurang lebih 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh

sembilan) hektar; dan

r, Kecamatan Kartoharjo dengan luas kuran{J lebih 1,928 (seribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar

(4) Sawah bukan irigasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih

2574 (dua ribu lima ratus tujuh puluh ernpat) hektar a. Krlcamatan Poncol dengan

luas

meliputi:

kurang lebih 299 (riua ratus sembilan puluh

sembilan) hr:ktar; b, Kr:camatan Parang dengan

luas kurang let:ih 619 (enam ratus sembilan

belas)

hektar;

c. Kr:camatan Lembeyan dengan luas kurarrg lebih 1t30 (seratus enam puluh) hektar;

d, Kecamatan Takeran dengan

luas

kurang lebih 344 (tiga ratus empat puluh

empat) hektar; e, K:camatan Nguntoronadi dengan

luas kurang lebih 130 (seratus tiga puluh)

hektar:

25

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijaltan Nasional Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP

Muafan Rancangan Perda RTRW

No,

. .. '',

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Rapdrda RTRW dengan Mate'riteknis RTRW Kabupaten Magetan

..-:

Catatan

Fenyempurnaan

f, Kecamatan

Kawedanan dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar; g. Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar; h. Kecamatan Ngariboyo dengan luas kurang lebih 152 (seratus lima puluh dua)

hektar; Kecamatan Plaosan dengan luaskurang lebih 102 (seratus dua) hektar; j, Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar; k, Kr:camatan Panekan dengan luas; kurang lebih 8 (delapan) hektar; l, Kecamatan Sukomoro dean luas kurang lebih 2 (dua) hektar;

i

m, Kecamatan Karas dengan

luas kurang lebih 541 (lima ratus empat puluh satu)

hektar; dan n, Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar,

Pertanian lahan trering sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 40,552 (empat puluh ribu lima ratus lima puluh dua) hektar meliputi:

a.Kecamatan Poncol dengan

luas kurang lebih 4'463 (empat ribu empat

ratus

enam puluh tiga) hektetr;

b,Kecamatan Parang dengan

luas kurang lebih 5,324 (lima ribu tiga

ratus; dua

puluh empat) hektar; c, Kecamatan Lembeyan dengan

luas kurang lebih 2,8til (dua ribu delapan ratus

delapan puluh satu) hektar;

d.Kecamatan Takeran dengan luar; kurang lebih 1.186 (seribu seratus delapan puluh enam) hektar;

e,Kecamatan Nguntoronadi dengan

luas kurang lebih 587 {lina ratus

delapan

puluh tujuh) hektar;

f, Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.856 (seribu delapan ratus lima puluh enam) hektar;

g,Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 852 (delapan ratus lima puluh dua) hektar;

h,Kecamatan Ngariboyo dengan

luas kurang lebih

2,123(dua ribu seratus' dua

puluh tiga) hektar;

i. Kecamatan Plaosan dengan luas kurang lebih 5.421

tilima ribu 6mpat ratus dua

puluh satu) hektar;

26

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijak.an NasiOnal Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Irilualan Rancangan Perda RTRW'

No.

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis RTRW Kabupaten Magetan

Catatan

,

Penyempurnaan

j.

Kecamatan Sidorejo dengan luas kurang lebih 3.000 (tiga ribu) hektar; k. Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 3.914 (tiga ribu sembilan ratus empat belas) hektar;

l,

Kecamatan Sukomoro dengan puluh lima) hektar;

luas

kurang lebih 1.375 (seribu tiga ratus tujuh

m.Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 2,945 (dua ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;

n,Kecamatan Maospati dengan luias kurang lebih 1,235 (seribu dua ratusi tiga puluh lima) hektar;

o,Kecamaian Karangrejo dengan luas kurang lebih 586 (lima ratus delapan puluh enam) hektar; p.Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 1,495 (seribu empal ratus senrbilan puluh lima) hektar; q.Kecamatan l3arat dengan luas kurang lebih 704 (tujuh ratus empat) hektar; dan r. Kr:camatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 575 (lima ratus tujuh puluh lima) hektar. (6)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPEI) meliputi sawah irigasi teknis uat sawah irigasi setengah terknis seluas kurang lebih 19.084 (semlrilan belas ribu

I

delapan puluh empat) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 34

(1)

Kawasan peruntukan hortikultura selragaimana dimaksucl dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

(2)

a.

kawasan horlikultura sayur; dan

b

kawasan horlikultura buah.

Kawasan hortikultura sayur sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2,387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lujuh) hektar meliputi:

a,

.

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang

Agal


dikonsultasikarr

Muatan sudah konsisten dengan mal,eri teknis RTRW Kabupaten

denglan Kemeltan,

Magetan. Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnrvinsi Jawa Timur,

kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Pla,rsan dengan komoditas terdiri atas:

1, 2,

bawang merah; bawang daun;

27

P+:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR

No.

I

lduai.an Rancangan Perda RTRW

2.RTRWN 3,Kebijat,an Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

5,NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

.'enyer4purnaan


3. ketang; 4. kubis; 5, kembang kol; 6. sawi; 7, wortel; 8, buncis; 9. tomat; 10. cabe besar; 1'1. ketimun; 1

2. kacang panjang; dan

13, labu siam, kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 254 (dua tatus lima puluh empat) hektar berada di Kecamatan Sidorejo dengan komoditas terdiri atas:

1. 2, 3.

bawang merah; bawang daun; kentang;

4, kubis; 5. kembang kol; 6. sawi; 7. kacang panjang; 8. cabe rawit;

I

tomat;

10. buncis; 11. ketimun; dan 12, labu siam. kawasan hortikultura sayur dengan luas kumng lebih 216 (dua ratus enam belas) hektar berada di Kecamatan Poncol dengarr komuditas terdiri atas:

1, bawang merah; 2. bawang daun; 3. kentang; 4. kubis; 5, wortel; 6, cabe rawi;

Muafan Rancangan PErda RTRW

No.

Pr:nelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWI{ 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

Fenyernpurnaan


7. buncis; 8. ketimun; dan 9. labu siam.

d.

kawasan hortikultura sayur dengan luas kutang lebih 655 (enam ratus limapuluh lima) hektar berada di Kecamatan Panekan dengan komoditas t€rdiri atas:

1, bawang merah; 2, kubis; 3, kembang kol; 4, sawi; 5, kacang panjang; dbn 6. cabe rawit. e,

kawasan hortikultura sayur dengan luas kurang lebih 280 (duaratus delapan puluh) hektar berada di Kecamatan Bendo dengan komoditas terdiri atas:

a. kacang panjang; b, cabe besar;

c, ketimun: d, kangkung; e,

f,

f.

terong; dan bayanr,

kawasan hortikultura sayur dengan luas kuri:ng lebih 57 (lima puluh tujuh) hektar 'fakeran derngan komoditas terdiri atas: berada di Kr:camatan

1. kacang panjang, 2. kangkung; 3, bayam; 4. sawi putih; dan 5. terong. g.

kawasan hortikultura sayur dengan luas llurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar berada di Kecamatan Lembeyan dengan komoriitas terdiri atas:

1, terung; 2. sawi; 3. kacang panjang; 4, cabe besar; 5. cabe rawit: dan

Mu.atan Rancangan Perda RTRW

No.

Fenelaahan Materi Muatan Tsknis Rancangan PerdatErhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6; Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'ri teknis RTRW Kabupaten

6, (3)

lrilagetan

I

'I

Catatan

Penyempurnaan

i

bayam,

Kawasan hortikultura buah sebagaintana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.546 (dua ribu lima ratus empat puluh enam) hektar meliputi: a, kawasan komoditas jeruk besar dengan luas kurang lebih 1,221 (seribu duaratus duapuluh satu) hektar meliputi:

1.

Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 387 (tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar;

2,

Kecamatan Takeran dengan luas kurang lebih 119 (seratus serrrbilan belas) hektar;

3.

Kecamatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 518 (limrr ratus delapan belas) hektar;

4,

Kecamatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar; dan

5.

Kecamatan Magetan dengan luas kurang lebih 96 (sembilran puluh enam) hektar.

b.

kawasan komoditas jeruk kecil dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar meliputi:

1. Kecamatan

Partrng dengan luas kurang lebih 48 (empat puluh delapan)

hektar; dan

2.

c.

Kecamatan Bendo dengan luas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar. kawasan komoditas durian dengan luas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar meliputi:

1. 2,

Kecamatan Poncol dengan luas kurarrg lebih 25 (dua puluh lima) heklar;

Kecamatan Panekan dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektar;

3.

Kecanratan Plaosan dengan luas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar; dan

4.

Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar'

30

penetaahai tvtateri tvtiratan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR No,

i:.

., i

",',' (1)

,'

1.. ,

,,.,

2.RTRWN 3;Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

Rancansan P€ Perda RTRW Muatan Rancdngan Mualan

,r,. , . -,

.

'ra

..

, S.NSPK 6.

tt

,'


r

,

Catatan FenyemPurnaitn

Pasal 35 Kawasan perunlukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16/PRT/M/2009 tentang

komoditasnya terdiri atas: b, tebu; c.

jeruk pamelo;

tembakau;

f.

kelapa;

dikonsultasikarr


dengan Kementan

Magetan,

d. kopi; e.

'Agar


Muatan sudah sesuai dengan Faperda Prrtvinsi Jawa Timur.

g,jambu mente;

h.melinjo;dan

i. durian tawin. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 13.840 (tiga belar; ribu delapirn ratus empat puluh) hektar meliputi: a,Kecamatan Poncol dengan luas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar;

b.Kecamatan Parang dengan luas kurang lebih 1,593 (seribu lima ratus sernbilan puluh tiga) hektar; c. Kecamatan Lembeyan dengan

luas

kurang lebih 435 (empat tatus tiga puluh

lima)hektar;

d.Kr:camatan Takeran dengan

luas kurang lebih 540 (lima ratus empat puluh)

hektar;

e,Kr:camatan Nguntoronadi dengan luas kurang lebih 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) hektar;

f. Kr:camatan Kawedanan dengan luas kurang lebih 1.276 (seribu dua ratus tujuh puluh enam) hektar;

g.Kr:camatan Magetan rlengan

luas kurang lebih 193 (seratus sembilan

puluh

tirSa) hektar;

h,K{?camatan Ngariboyo dengan

luas

kurang lebih 378 (tiga ratus tujuh puluh

delapan) hektar;

i. Kr:camatan Plaosan dengan luas kurang lebih 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar:

j,

Kecamatan Sidorejo dengan

luas kurang lebih 456 (empat ratus lima

puluh

enam) hektar;

31

TEknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR rn TEktr Penelaahan Materi Muatan Nasion Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 2.RTRWN 3.Kebijat,an Nasional

No,

li.NSPK 6. Konsistensi Mualan Muatan Raperda RTRW dengan Mate,riteknis RTRW RW Kabupaten KaI [ttlagetan k. Kecamatan Panekan dengan

luas kurang lebih 1.41ti (seribu empat ratus

Catatan

?snyempumaan

lima

felas) hektar;

l, Kr:camatan Sukomoro dengan luas kurang lebih 1.113 (seribu seratus tiga [elas) hektar; m.Kecamatan Bendo dengan

luas

kurangl lebih 1,496 (seribu empat ratus

sembilan puluh enam) hektar; n.Kecamatan Maospatidengan luas kurang lebih 961 (sembilan ratus enam puluh satu) hektar;

o,Kecamatan Karangrejo dengan

luas

kuretng lebih 710 (tujuh ratus sepuluh)

hektar:

p,Kecamatan Karas dengan luas kurang lebih 845 (delapan ratus empat puluh lima)hektar: q,Kecamatan Barat dengan luas kurang lebih 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) hektar; dan r. Kecamatan Kartoharjo dengan luas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar. Pasal 36 (1)

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 32 huruf d

Muatan sudah sesuai dengan an Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang

AgaI

ternak besa;

Pedoman Penyusunan RTRW V l(abuoaten t

dikon su Itasikarr

ternak kecil: dan

Muatan sudah konsisten dengan de malert teknis RTRW Kabupaten

denglar Kementan.

terdiri atas

a, b. c. (2)

:

Ternak besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 hunrf a meliputi

a.

Kecamatan Poncol;

b

Kecamatan Plaosan;

c. Kecamatan Parang; d. Krlcamatan Sidorejo; e, Kr:camatan l-embeyan,

f, g, h,

i, j.

Magetan.

ternak unggils.

Kecamaian Bendo; Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Barat; Kecamatan lGras; Kr:camatan l,lguntoronadi;

:

Muatan sudah sesuai denganr Faperda F Pn:vinsi Jawa Timur,

i!,hlaian Rancangan Perda RTRW

No,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1'UUPR 2.RTRWil 3.Kebijakan Naeiorral Bidang Penataan Ruang

'

4.RTRWP Ca RTRW dengan ' 5.NSPK 0, Konsistensi Muatatr Raperda Materi teknis , :renyet RTRW Kabupaten [tlagetan i

k,

Kecamatan l(arangrejo;

l, Kr:camatan l(artoharjo; m, Kecamatan Maospati;

n. Kecamatan Ngariboyo; o. Kecamatan Takeran; p, Kecamatan Panekan; clan o. Kecamatan Kawedanan, /')\

Ternak kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:

a, b,

Kecamatan Parang;

c,

Kecamatan Bendo;

d. e,

Kecamatan Lembeyan,

f,

g, h,

i,

j.

k. (4)

Kecamatan Panekan;

Kecamatan Takeran; Kecamatan Plaosan; Kecamatan Panekan; Kecamatan Karas; Kecamatan Kawedanan; Kecamatan Magetan; dan Kecamatan Poncol,

Ternak unggas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:

a, b,

Kecamatan Panekan;

c,

Kr:camatan Plaosan;

d. e.

Kecamatan Kawedanan;

f, g h.

i.

j,

k.

Kecamatan Takeran;

Kecamatan Sidorejo; Krrcamatan Nguntoronadi;

Kecamatan Karas; K{rcamatan Lembeyan;

Kecamatan Parang; Kecamatan Sukomoro; dan Kecamatan Bendo,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Muafan Rancangan Perda RTRW

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW denrgan Mate'ri teknis

Catatan ;lenyernpurnafin


d,

Kawasan peruntukan perikanan Pasal 37

Kawasan prlruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf perikanan darat meliputi:

a,

budidaya perikanan darat ikan nila dan ikan tombro meliputi:

1 2, 3. 4, 5, 6.

b, c,

Kecamatan Panekan; Kecamatan Poncol; Kecamatan Plaosan; Kecamatan Sidorejo; Kecamatan Parang; Kecamatan Lembeyan; dan

7

Kecamatan Kawedanan budidaya perikanan darat ikan gurami meliputi:

1 2, 3,

Kecamatan Parang; Kecamatan Lembeyan; dan

Kecamatan Kawedanan budidaya perikanan darat ikan patin dan ikan lele meliputi:

1 2, 3. 4,

5 6. 7, 8. 9.

Kr:camatan Bendo; Kr;camatan'Iakeran; Kr:camatan I'lgutoronadi; Kecamatan Sukomoro; Kecamatan Karas; Kr:camatnan Karangrejo; Kecamatan Kartoharjo; Kecamatan Barat;dan Kecamatan Maosoati,

d

berupa

. . .


'Agat


dikonsultasikarr


dengan KKP.

Magetan.

Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pnrvinsi Jawa Timur,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP IS.NSPK 6.

e.

Gatatan

itenyempurnairn

Konsistensi Muatan Raperda RTRW derngan Materiteknis RTRW Kabupaten lllagetan

Kawasanperuntukanpertambangan Fasal 38

k.awasan peruntukan pertambangan sebagaimana dinraksud dalam pasal 29 huruf e lerdiri

qtal. a, pertambangan mineral; dan

b

pertambangan panas bumi.

Pasal 39

Pertarnbangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf pertanbangan batuan meliPuti;

a.

berupa

1 5

Agar

Kecamatan Parang;

dikonsultasikarr

Kecamatan Poncol;


dengan

Magetan

ESDM.

Kecamatan Plaosan;

.

Kecamatan Sukomoro; dan Kecamatan Bendo. Kecamatan Takeran: Kecamatan Bendo; Kecamatan Parang;

Kecamatan Lembeyan; Pertarnbangan panas bumi sebagainrana dimalisud dalanr pasal 38 huruf b berada di Gunung Lawu Kecamatan Plaosan,

Kawasan peruntukan industri Fasal 40

Kawasan peruntukan industrisetragaiman climaksud dalam Pasal29 huruf iterdiriatas:

a. b, c.

'


pertambangan pasir bangunan meliputi:

1, 2. 3, 4.

f,

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No, 1 6/PRT/M/20I19 tentanst

pertambangan batuan andesit meliputi:

2. 3, 4.

b

a

industri besar; industri menengah; dan indushi kecil dan/atau mikro.

Muatan sudah sesuai dengan R:aperda Provinsi Jawa Timur,

Ke,men

--#€#€#r:....'.._

Plenelaahanfuateri Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWI{ 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP lS.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

i

Catatan

I

Fenyempurnaan


Muatan sudah sesuai dengan Permen PU

Pasal 41 lndustri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa Industri gula dengern dukungan budidaya tanaman tebu meliputi:

a, Pabrik Gula Rediosari llerada di Kecamatan Kawedanan; dan b. Piabrik Gula Punvodadie berada di Kecamatan Karangrejo. Induslri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa industri kulit nteliputi:

a, Kecamatan b, Kecamatan

Magetan; dan Ngariboyo,

IndLlstri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimi:ksud dalam pasal 40 huruf c terdiri atas:

a,

industri kerajinan genteng meliputi:

1, Kecamatan Maospati; 2, Kecamatan Karas:

3

Kecamatan Barat;

4.


5

Kecamatan Bendo; dan

6. Kecamatan Sukomoro. b,

c.

industri kerajinan batu lrata meliputi:

1 Kecamatan Maospati; 2.

Kecamatan Karas;

3

Kecamatan Barat;

4,


5

Kecamatan Bendo; dan

6.

Kecamatan Sukomoro,

industri keraiinan gerabah meliputi:

1. 2, 3.

Kecamatan Kawedanan; Kecamatan Lembeyan; dan Kecamatan Parang,

.

No,

1

6/PRT/M/20{19 tentang

'


Pedoman Penyusunnn RTRW l(abupaten Muatan $udah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten

dengan

Magetan.

Perindustrian.

Muatan sudah sesuai dengan R,aperda Provinsi iawa Timur

Ke'men

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1.UUPR 2.RTRWll 3,Kebijakan Naslorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP i5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,riteknis

Catatan Fonyempurnaian


g.

Kawasan Peruntukan Pariwisata Fasal 42

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf

I

terdiri

atas:

a. kawasan wisata alam; b, kawasan budaya; dan

c,

kawasan wtsata buatan. Pasal 43 Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

a

Telaga Sarangan berada di Kecamatan Plaosan;

b,

Tr:laga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan;

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/20{19 tentang

c,

Obyek Wisata Puncak Lawu berada di Kecamatan Plaosan;


dikottsultastkarr

d

Air terjun Tirtosari berada di Kecamatan Platlsan;


denglan

e,

Air terjun Pundak Kiwo berada di Kecamatan Plaosan; dan

Magetan.

BudPar

f.

Waduk Gonggang berada di Kecamatan Poncol.

Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud clalam Pasal

. 42 huruf

b

meliputi:

a,

Makam G.B R.Ay. Maduretno dan K P.A,H Ronggo Prawirodircljo

lll

berada di

Kecamatan Kawedanan; Monumen S,rco berada di Kecamatan Bendo;

b. c. Candi Simbatan dan Arca DewiSriberada di Kecamatan d. Candi Reog berada di l(ecamatan Panekan; dan e, Piasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan.

Takeran;

Kawasan pariwisata buatan sebagainrana dimaltsud dalam Pasal 42 huruf c meliputit a, obyek wisata bumi perkemahan berada di Kecamatan Flaosan meliputi: 1.Obyek Wisata Bumi Perkemahan Mojoserni; dan

2 Obyek Wisata Bumi Perkemahan Sarangsari;

b. c, d.

Taman Ria l/anunggal berada di Kecamatan Magetan; Taman Ria Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati; dan Sumber Clelek berada di Kecamatan Nguntoronadi.

Muatan sudah sesuai dengan R,aperda Pn:vinsi Jawa Timur

'

Agat Kemen

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP


No.

S.NSPK 6,

-#Iru

Ka$rasan peruntukan permukiman

.

Fasal tl4 (1)

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dengan luas kurang lebih 13,928 (tiga belas ribu sembilan ratus duapuluh delapan)

hekta terdiri atas:

a, b. \r,

. .

kawasan permukiman perkotaan; dan kawasan permukiman perdesaan.

Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

Kabryatet

ltlgehl*

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW

'

Sudah sesuai.

'

Agar

Kabupaten

Magetan, Muatan sudah sesuai dengan Raperda Pn:vinsi Jawa Timur,

Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 7'.958 (tujuh ribu sembilan ratus limapuluh delapan) hektar meliputi:

a.

permukiman perkotaan Magetan berada di f(ecamatan Magetan; dan

b

(3)

permukiman perkotaan yang menrpakan bagian dariibukota kecamatan. Kawasan permukiman petdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dengan tuas kurang lebih 5.969 (lima ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar berada di seluruh wilayah kabupaten,

Kawasan peruntukan lainnya Fasal 45 (1)

(2)

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2{l huruf i berupa kawa:ian pertahanan dan keamanan.

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a.

Kirwasan Lanud lswahyudi dengan luas liurang lebih

778 (tujuh ratus tujuh

puluh delapan) hektar meliputi:

1. Kecarnatan Maospati; dan 2. Kecarnatan Bentlo. b,

kantor Tentara Republik Indonesia meliputi:

1. kantor Komando Rayon lvliliter (Koramil) berada di seluruh kecamatan; dan

2,

kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di kecamatan Magetan;

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR1714720{)9 tentangl

.


dikonsu ltasikarr

Muatan sudah konsisten dengan mal,eri teknis RTRW Kabupaten

dengan

Magetan,

Hukam.

Ke,men

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP


Nq.

Catatan

5.NSPK 6. KonsiEtensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis RTRW Kabupaten Magetan

c.

kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi:

1, kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan; dan 2, kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di kecamatan Magetan; d, e, 5,

kawasan gudang amunisi berada di Kecamatan Sidoreio; dan kawasan Sekolah Calon Tamtama-A (secata'A) berada di Kecamatan Magetan,

KAWASAN STRATEGIS

.

Fasal 46

(1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas: a,

.

kawasan strategis kepelntingan ekonomi;

b,kawasan strategis kepentingan sosial budaya; dan c. kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan;

(:2)

.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan strategis akan disusun {engan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis,

(3)


l(abupaten

Muatan sudah korrsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten

Mageian,

Muatan sudah sesuai dengan F,aperda Pn:vinsi Jawa

Timur.

I

.

Sudah sesuai

,

Sudah sesuai

I

l I

I

Kawasan strategis digambarkan pada satu lembar peta tercantum clalam Lampiran Vll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini'

a.

Kawasan strategis kepentingan ekonomi Pasal 47

1)

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16lPR11y7!Qt)9 tentangl

Kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

.


ayat (1) huruf a terdiri atasl

a, b, c,

kawasan industri; dan

a,

kawasan agropolitan hortikultura meliputi:

1, Kecamatan Plaosan; 2, Kecamatan Panekan; 3. Kecamatan Sidoreio;dan 4, Kecamatan Poncol; b.

'

kawasan agropolitan;

kawasan oariwisata. Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a t€trdiri atas

kawasan agropolitan perkebunan meliputir

1.

Kecamatan Bendo;

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16IPRT/M/2009 tentang

:

l(abupaten


Magetan.

I I j

i


No,

P,rnelaaFil Materi lluatan'TEkne Rincangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijalran NasionalBidang Penataan Ruang 4.RTRWP

i

I 5.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis j RTRW Kabupaten Magetan -

Catatan

Penyenpurnaan

I

2. Kecamatan Takeran; 3, Kecamatan Sukomoro; dan 4. Kecamatan Kawedanan. (3)

Kawasan industti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a, Sentra Kerajinan Kulit berada di klecamatan Magetan dan Ngaribtryo;

b

Sentra Kerajinan Bambru berada cli Kecamatan Magetan;

c,

Sentra Kerajinan Gamelan berada di Kecamatan Karangrejo; Sentra Makanan Khas Magetan berada di Kecamatan Magetan;

d, e.

f. (4)

IndustriAyarn Panggang Gandu berada di Kecamatan Karangrejo; dan Sentra Kerajinan Batik Sidomukti berada di Kecamatan Sidorejo,

Kawasan strategis kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal huruf ayat (1) b meliputi:

a, wisata alam Sarangan berada di l(ecamatan b. wlsata rekreasi buatan meliputi:

Plaosan;

l,Taman Ria Manunggal berada di Kecamatan Magetan; dan Wsata Kosala Tirta berada di Kecamatan Maospati,

2 Taman

--

b

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya Pasal 48

Kawasan strategis kepentingan sosial budaya sebagaimana rlimaksud pada Pasill

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentanEt

huruf ayat (1) b meliPuti:


a, b. 0. cl.

{},

l.

Makam G B,R.Ay Maduretno berada di Kecamatan Kawedanan;

Muatan sudah konsisten dengan maleri

Makam K P,A.H, Ronggo Prawirodirdjo lll berada di Kecamatan Plaosan;

Magetan,

RTRW

|

'

Sudi:h sesuai

Kabupaten

Monumen Soco berada di Kecamatan Bendo; Candi liimbatan dan Arca Dr:wi Sri berada di Kecamatan Takeran; Candi fleog berada di Kecamatan Panekan; dan Prasasti Watu Ongko berada di Kecamatan Plaosan'

40

F:netratran lvtateri trluatan Tekris Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP 5.NSPK 6. Konsistensi Muatatr Raperda RTRW dengan Materi teknis

No'

--

r

;

Gatatan

I

Fenyempurnaan

RTRW KabuPaten lrlagetan c,

-Kavvasan stEtegF kspentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Fasal 49

Kawasan slrategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagairnana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, meliputi : kawasan di sekitar lereng Gunung Lawu meliputi:

a.

. .

.

Sudah sesuai.


Muatan sudah konsisten dengan

mal.eri

RTRW Kabupaten

Magetan,

a, Kecamatan Plaosan; b, Kecamatan Poncol; c, Kr:camatan Sidorejo; dan d. Kecamatan Panekan,

b,

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M12009 tentang

kawasan resapan air meliPuti:

a. b. c,

Kecamatan Plaosan; Kr:camatan Poncol; Kr:camatanSidorejo;

d

Kecamatan Panekan;

e,

Kecamatan Parang;

g.

Kr:camatan l(awedanan,

f. Kecamatan l-embeyan; dan c, kawasan disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS)Bengawan Solo; dan d. kawasan di sekitar Telaga Sarangan dan l6rlaga Wahyu berada di Kecamatan Plaosan.

6

AMHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

(t) (2)

(3)

-

.

Pusal 50 pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi Arahan program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sunnber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelakanaan' Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas: perwujudan rencana struKur ruang; perwujudan rencana pola ruang; dan penruujudan rencana kawasan strategis' Perumusan program seKory! dalam rangka perwujudan struktur

a. b, c,

. . Muatan sudah sesuai dengan PP No, 26 l'ahun 200t| tentang FITRWN . Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang

.

Sudah sesuai,


Muatan sudah konsisten dengan maferi teknis RTRW Kabupaten Magetan,

A4 .+r

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2,RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP


IS.NSPK 6.

Catatan

fanyernpurnaan

Konsistensi Muatar Raperda RTRW dengan Mate'ri teknis RTRW Kabupaten Magetan

ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan atas

(4)

pelaksanaan

kemampuan

pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah. Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliPuti:

(5) 6.1

a, b. c. d,

Tahap,l (tahun 2011-2015); Tahap II (tahun 2A$-2020); Tahap III (tahun 2021-2025); dan Tahap IV (tahun 2026-203t). Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penvujudan rencana struKur ruang Fasal

51

F,erwujudan rencana $truktur ruang wilayah sebagainrana dimaksud dalan Pasal 50 ayat

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16iPRT/M/2009 tentang

(2) huruf a rneliPuti: a, penvujudan sistern pusat kegiatan; dan b, perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah.



a,

Perwujudan sistem pusat kegiatan Pasal 52

(1)

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliPuti:

(2)

a. b.

perwujudan sistem perkotaan; dan perwujudan sistem perdesaan.

Penmrjudan sisbm perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a, b,

pengembang;an PKL, PKLp, dan trPK;

penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) di seluruh perkotaan Kabupaten;

.

Sudah sesuai,

Fffiil Muafan Rancangan Perda RTRW

No.

ffip]Tffi=

4,RTRWP Catatan i'enyempurnaien i5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,riteknis j RTRW Kebupaten lrflagetan 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang

I

c. d,

penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan; pengendalian kegiatan komersial dan perdagangan mencakup pertokoan, pusat belanja, dan induski di seluruh perkotaan Kabupaten'

(3)

Perwujudan sistem perdosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliPuti:

(1)

a,

pengembangan PPL;

b c.

pengembangan kawasiln desa pusat perturnbuhan; dan pengembang;an pusat pelayanan perdesaan.

b

Pr:nruujuOan sistem

jaringan prasarana wllayah

Pasal 53 Perwujudan sistern jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf lr meliputi: sistem prasarana utama; dan b. sirstem prasarana lainnya,

a

\z)

Muatan sudah sesuat dengan Permen PU No.16IPRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

l(abupaten


Magetan

I

.

Sudah ;esuai.

I

I

I

Perwujudan sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

b (3)

perwujudan.jaringan transportasi darat; dan perwujudan jaringan perkeretaapian.

Perwujudan jaringan transportasi darat sebagairnana dimaKsud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a, peningkatan jalan bebas hambatan; b. pengembangan jalan arteri; c. pengembangan jalan kolektor; d. pengembangan jalan lokal;

(4)

e f.

peningkatan dan pengembangan terminal penumpang;

g, h,

peningkatan pelayanan angkutanr dan

pengembangan terminal barang; pengembangan sistem informasi dan basis data jalan dan jembatan,

Perwrrjudan jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliPuti:

a,

pengembangan jaringan rel;

43

Penelaahan Materi Mrratan Teknis Rancangan,Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP S.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan

Catatan

irenyernpurnaan

Materiteknis


b,

c,

peningkatan stasiun kereta api; dan peningkatan akses jalan menuju stasiun kereta api Pasal 54

Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16lPRT/M/20i19 tentan$

huruf b terdiri atas:

a, perwujudan jaringan energi; b, perwujudan jaringan sumber daya air; 0, perwujudan jaringan telekomunikasi; dan ri, perwujudan sistern prasarana lingkungan.

'

Sudah sesuai,

.

Sudah sesuai

"

Sudah sesuai


Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan,

Pasal 55 Perwujudan jaringan energi sebagaimana dimaksud d,alam Pasal 54 huruf a meliputi:

a, b.

peningkatan pelayanan jaringan listrik di wilayah l(abupaten;


pengembangan jaringan meliputi:

Pedoman Penyusunan RTRW i(abupaten

1, jaringan SUTET;


2, jaringan SUT'|; 3, jaringan SUTlvl;dan

Magetan,

4, jaringan SUTtl.

c,

pengembangan Pembangkit ListrikTenaga Mikro llidro,

Pasal 56 Perwujudan jaringan rsumber derya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:

a,

b

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/20|19 tentang

pengelolaan sumtrerdaya air sesuai dengan pola sumberdaya wilayah sungai;


normalisasi sungeri dan saluran irigasi; peningkatan operasional prasarana jaringan irigatii;


r{

peningkatan embung;

3r

peleslarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan

t,

pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dangkal dan sumber air tanah dalam. pengembangan distribusi utama jaringan air baku untuk air minum; dan

Magetan.

mal,eri

teknis RTRW

Kabupaten

Fenelaahan Materi-iiuatan Teknis Rancangan Perda terhadap; 1.UUPR

l

I i I

2.RTRWN 3.KebiJakan NasionalBidang Penatain Ruang 4.RTRWP S.NSPK 6r Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

No.

RTRW KabuPaten

I

ltlagetan

Catatan

renyempurnaan

peryamnanan mpasitas Oan revitalisasi jaringan air baku untuk air minum di seluruh kecamatan,

Pasal 57

Perwujudan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR17147!QI)9 tentang

meliputi:

a,

peningkatan wilayah pelayanan dalr peningkatan kualitas pelayanan

di

seluruh

kecamatan;

b, pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi; 0, pengembangan sistem telepon nirkabel sebagai jaringan internet murah

.

'

I

Sudah sesuai


Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Maoetan.

di kawasan

perdesaan; dan

rl. pengembangan

tower Base lransmifler System (BTS) dengan pengelolaan secara

bersama di seluruh kecamatan. Pasal 58

Feruujudan pengembangan sistem prasariana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Fasal a,

M

huruf d terdiri atas:

perwujudan sistern prasarana persampahan;

h

perwujudan sistem sanitasi;

fl

perwujrrdan sistern prasarana air limbah;

fl

perwujudan sistern prasarana drainase; dan

p

jalur dan ruang evakuasi bencana.

I

. .

l

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

l'(abupaten

|"

Sudan sesuai,

I

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW KabuRaten

Masetan.

I

I

I

I

.t-_. I

Pasal 59 persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (1) Penvujudan sistem prasarana huruf a meliPuti: a,peningkatan dan pengcmbangan TPA; b. peningkatan dan pengembangan TPS; perkotan; c, penyediaan tempat sarnpah organik dan non organik di kawasan

I

I

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16i PRf,t720t)S tentangl

.

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW KabuPaten


Magetan.

'

SrOrn;esuai,

I

l

I

d,studi kelayakan manajemen pengelolaan sarnpah terpadu; dan e.u$aha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara organik dan non organik,

|

I

I

-#::-L.--*':

45

Pr:nelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Keb$ahan Nasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP No,

5,NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate ri teknis RTRW Kabupaten Magetan

I i

Catatan Pt+nyernpurnaan

j I

l##:-:

Penr,,ujudan sistem sanitasi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

(2)

penyediaan pasarana sanitasi masal; dan

a,

b,penyuluhan cara hidup sehat dengan pemanaatan prasarana sanitasi yang sudah ada.

(3)

Penvurjudan sistem prasarana

air linrbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

huruf c meliPuti: a, peningkatan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri; b. pemantapan instalasi pengolahan limbah tin,ia; c. pengembangan sistem pengolahan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan

d.pengembangan sisterrr pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah nlmah tangga perdesaan, (4)

Penrvujudan sistem prasatana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d berfungsi sebagai sistem pengendali bajir meliputi: peningkatan saluran drainase perkotaan; b,normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;

a,

c, normalisasi saluran sungai; dan

d,memantapkan rencana pengembangan drrn pengelcrlaan saluran drainase di (tj)

seluruh perkotaan, Penrrujudan pengembangan jalur dan ruang evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi: a,pengembangan jalur evakuasi bencana; dan b,

a,

pengembangan ruang evakuasi bencana.

Pelwujudan tencana pola ruang Pasal 60

Ferwujudan rencana pola ruang wilayah selbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. perwujudan kawarsan lindung; dan b, peruujudan kawasan budidaya,

. .

Muatan stidah sesuai dengan Permen Pedoman Penyusunan RTRW

l'U

No.16iPRTll,lll2009 tentang

l(abupaten

I

'

Sudi:h sesuai

I

Muatan sudah konsisten dengan malsri teknis RTRW KabuRaten

MaEetan,

I

I

+o

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3.Kebijalmn Nasional Bidang Penataan Ruang 4-RTRWP

Muatan Ranclngan Perda RTRW

No,

S.NSPK 6,

Catatan

Konsistensi Muatrn Raperda RTRW dengan Materi teknis

Penyempurnaan

RTRW Kabupalen Magetan Pasal 61 Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas:

a. perwujudan kawasan hutan lindung; b. perwujudan kawasan yang nemberi perlindungan terhadap kawasan !awahannya; c, perwujudan kawasan perlindungan sebmpat; d, perwujudan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; e. perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan

I

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/20I19 tentang

.

Sudah sesuai.

.

Sudilh sesuai.

.

Sudilh :esuai,


Muatan sudah kortsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Magetan,

Perwujudan kawasan lindung geologi. Pasal 62

F,erwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a rneliputi:

a, pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung; b, penetapan larangan untuk melakuan berbagai usaha dan/atau kegiatan

di kawasan

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentangl Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten


hutan lindung;

c, pelestarian hayati dan ekosistemnya; d. melakukan pembinaan dan penyuluhan

kepada masyarakert dalam upaya pelestaian

kawasan,

Pasal 63

Perwujudan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:

a,

pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;

b, melakukan program pembinaan pelestarian lingkungan

o, rl,

dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/2009 tentansl Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten


;

penghijauan; dan pembatasan pendirian bangunan yang menutup tanah,

47


No.

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang

4.RTRWP Catatan I5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis I ienyernpurt RTRwKabupaten Magetan i

Pasal 64 (1)

Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam l:asal 61 huruf c terdiri atas:

a. b. c.

perlindungan sempadan sungai;

d

perlindungan kawasan sekitar mata air;

e.

perlindungan sempadan irigasi; dan perlindungan RTH kawasan perkotan

f. (2)

perlindungan kawasan sekitar waduk; perlindungan kawasan sekitar danau;

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR11g1!!t)9 tenianEl

|'

Sudah sesuai

Pedoman Penyusunan RTRW t(abupaten

'


RTRW

Kabupaten

Maoetan,

Perwujudan perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perlindungan sempadan sungai;

(3)

b.

penetapan sempadan sungai di kawasan perkotaan dan perdesaien;

c,

penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan

d, penghijauan, Perwujudan perlindungan kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

(4)

a. b,

penetapan batas kawasan sempadan waduk;

c.

penghijauan.

penetapan batas pasang surut; dan

Perwujudan perlindungan kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

(li)

d

penetapan batas kawasan sempadan danau;

e,

penetapan batas pasang surut; dan

f.

I

penghijauan.

Peruujudan perlindungan kawasan r;ekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. b.

c, (6)

penetapan batas sempadan mata air;

melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya Pelestarian kawasan; dan penghijauan,

Penuujudan perlindungan sempadan irigasi sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf e meliputi:

i

I

L

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP


No.

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis RTRW Kabupaten ftlagetan

a b.

perlindungan sempadan irigasi; penetapan sempadan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;

c.

penetapan pemanfaatan ruang sepadan irigasi;

d, e.

penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan penghijauan.

Perwrrjudan perlindungan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada

(7)

ayal (1) huruf f nreliputi:

a. pe,nertiban bangunan yang berada di kawasan RTH; b, melakukan program pembinaan dan penyutuhan kepada masyarakat

dalam

menjaga fungsi RTH kawasan perkotaan;

c. penetapan larangan untuk melakuan berbagai usaha dan/atau kegiatan

di

kawasan RTH; dan

d penghijauan. Pasal 65

Perwujudan kawasan suaka alilm, peleslarian alam, dan cagar budaya sebagaitnana Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/2009 tentang

dimaksud dalam Pasal 6'1 huruf d terdiri atas:

a. pengav/asan dan pemantauan kawasan suaka alam dan cag;ar budaya; b, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; c, melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya

.

Sudah sesuai,

.

Sudah sesuai


Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Maoetan,

pelestarian lingkungan;

rl. e.

pelestarian bangunan cagar budaya; dan penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga. Pasal 66

(1)

Perwujudan kawasan rawan bencaner alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas: a, perlindungan kawasan banjir; b,perlindungan kawasan gerakan tanah; dan c. perlindungan kawasan rawan kekeringan.

(2)

Penrvujudan perlindungan kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliPuti: a. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.161PR111,17!QI)9 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten

I I

Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW KabuRaten

Magetan.

I I

P,snetaahan MaterlMuatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP

Catatan

5.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

Penyetnpurnairn

RTRW Kabupaten, Magetan b,pembangunan jalur dan ruang evakuasi; dan c. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir,

Peruujudan perlindungan kawasan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a,

pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;

b,

pengembangan jalur dan ruang e'/akuasi; dan

c, melakukan program pembinaan dan penyulrrhan kepada masyarakat di kawasan

gerakan tanah. Penrrr.rjudan kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud padaayat

(1)huruf

c meliPuti: a. pembangunan pompa sumur air dalam; b, pengembang;an bangunan penyimpanan air; dan c. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air. Pasal 67

Perwujudan kawasan lindung geologi setragaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang

kirdiri atas:

a. penetapan rawan letusan Gunung Berapi Lawu; b. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; c. pengembangan jalur dan rtlang evakuasi; dan d, melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan Gunung BeraPi Lawu. Pasal 68


Muatan sudah konsisten denqan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan,

---_f

kawasan budidaya terdiri seiragaimana dimaksud daiam Pasal 60 huruf

b

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/20r19 tentangl (:,

perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;


k

perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat;


perwujudan kawasan peruntukan perlanian; perwujudan kawasan peruntukan perikanan;

Magetan,

d n f,

perwujudan kawasan peruntukan perlambangan; perwujudan kawasan peruntukan industri;

Penelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap; 1.UUPR 2,RTRWN 3.Kebijal€n Naslonal Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP N9,

S.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW derngan

Catatan

qenyempurnaian

Materiteknis

RTRW Kabupaten [ilagetan

g. h, i.

perwujudan kawasan peruntukan pariwisata; perwujudan kawasan peruntukan permukiman; dan perwujudan kawasan peruntukan lainnya,

Pasal 69 Perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

a.

penetapan kawasan strategis kawasan hutarr produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan

b,

. .

pemfrerian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan dengan kelerengan 25'40Y0

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/20{19 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

l(abupaten


Magetan.

|

.

Sudah sesuai

'

Sudah sesuai

I

I

I

yang dikuasai nrasyarakat Pasal 70 Perwujudan kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:

a. b,

pemherian bantuan bibit tanaman pada lahan yrlng dikuasai masyarakat;

melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat di kawasan

. .

hutan rakyat; dern

0.

pengaturan penebangan pohon selektif kepada masyarakat

di

I

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR171y17!Qt)9 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

l(abupaten

I I


Magetan.

I

I

kawasan hutan

rakYat,

Pasal 71 F,erwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdiri atas:

a, b. 0, cl,

mengembangkan dan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjuian; pengembangan tanaman semusim produktif; pengembangan komoditas tanaman keras yang memillki nilai ekonorni tinggi; mengintensifkan pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering;

e, f', t, h,

mengembangkankomoditastanamanhortikultura; mengembangkankomoditilstanamanperkebunan; penataan lokasi kawasan petemakan; dan pengolahan hasil ternak,

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten denqan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan.

Sudah sesuai

Pranelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijahan NasionalBidang Penataan Ruang 4RTRWP No.

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan

RTRWKabupaten

Materiteknis

Magetan

I

. I i

Catatan -

-

Pasal 72 Perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d terdiri atas:

a, pengembangan hralai benih ikan; dan b, pengaturan ienis komoditas dan kawasan pengembangan perikanan.

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRTll,ltl2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten

enyompurnaian

|'

SuOan sesuai.

I

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW KabuOaterr

Magetan.

I

I

Pasat 73 Fenvujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana ,jimaksud dalam Pasal 68

Muatan sudah sesuai dengan Permen l']U N0.16/PRT/M/2009 tentang

huruf e terdiri atas:

a, b,

c,


penyusunan penelitian dan identifikasi potensi tambang; penetapan kawasan pertambangan yang dapat diekploitasii; dan pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan.

l(abupaten


Magetan

I

.

Sudah sesuai

.

Sudah sesuai

I I

I

Pasal 74 Penivujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f terdiri atas:

a. b.

c.

identifikasi dampak tingkungan kegiatan industri; pengembangan kawasan industri; dan

peningkatan kualitas sumberdaya manusia klkal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja,

' .

Muatan sudah sesuai dengan Permen ItU N0,16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten

Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW KabuPaten

Magetan,

| I

I I

Pasal 75 Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimahsud dalam Pasal 68 huruf

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16iPRT/M/2009 tentang

g meliputi:

a. b,


pengembangan dan peningkatan obyek wisata;

penirgkatan koordinasi dengan daerah sekitar wilayah

Kallupaten untuk

mengadakan promosi wisata;

c. d. e. f,

Sudah sesuai

Muatan sudah konsisten denoan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan,

men€|tapkan kar,rlsssn unggulan, andalan dan potensial pengembangan pariwisata;

melindungi situs peninggalan kebudayaan masa lampau; peningkatan sarana prasarana pariwisata; dan meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan daya jual atau daya saing.

I I

52

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP


Catatan

rnyempurnaan

li.NSPK 8. Konsistensi Muatan Rgperda RTRW deingan Materiteknis RTRW Kabupaten,Magetan

Pasal 76 Perwrrjudan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(1)

.

68 huruf h terdiri atas: d. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan

.

e, penruujudan kawasan permukiman perdesaan.

Peruvujudan kawasan pernrukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2)


.

Sudah sesuai,



huruf a meliputi: a.penyediaan sarana dan prasarana permukintan perkotaan; dan b. penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimarra dimaksud pada ayat (1)

(3)

huruf b meliputi: a.pengembangan kawasan permul;iman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian; dan b,

mengembangkan struktur ruang perdesaan meliputi: 1, pengembangan keterkaitan sosial ellonomi antara PPL dengan wilayah

2.

pelayanan; dan penyediaan fasilitas sosial ekonomi. Pasaf 77

Ferwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf

i

terdiri atas;

a,

pemlratasan antara lahan terbangun di sekitat kawasan strategis pertahanarr dan keamanan'dengan kawasan lainnya yang belum terbangun; dan

b,

pengembangan kawasan perdagangan dan jasa,

d

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen

l'U

No.16/PRT/M/2009 tentang

'

Sudah sesuai,

'

Sudah sesuai,


Muatan sudah konsisien dengan mal,eri teknis RTRW Kabupaten Maoetan.

Perwujudan kawasan strategis Pasal 78

Perwujudan rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. b. c,

.

perwujudan kawasan shategis kepentingan ekonomi; perwujudan kawasan strategis sosial budaya; dan penvujudan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

. .

Muatan sudah sesuai dengan Pennen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten


Ffiffiffifr Muatan Rancangan Perda RTRW

ffi

ryan Pero

ffioap,

t

u tl

Pn

2,RTRWN 3.Kebijat,an Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW derngan Materi teknis RTRW K€bupaten ilagetan

?enyemPurnailn

Pasal 79 Perwujudan kawasan strategis kepentingan ekonomi sebagaimana climaksud dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas: a. perwujudan kawasan agropolitan;

b,

c.

,

perwujudan kawasan indushi;dan perwujudan kawasan pariwisata. a

huruf meliputi: a. penyusunan rencana induk pengembangan kawasan agropolitan; b, pengembangan pengelolaan dan kelembagaan kawasan agropolitan; dan pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan agropolitan,

Peruujudan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf meliputi:

a. b. c.

penyusunan rencana irrduk pengembangan kawasan industri; penyusunan rencana induk kawasan industri; penyiapan nrasyarakat dan kebijakan;

d

penyusunan rencana induk pengembangan industri besar, industri menengah,

e.

pengembang;an, penatilan, dan pemantauan kawasan induski; detn

industri kecil dan mikro, serta koperasi;

f.

peningkatan prasarana dan sarana kawasan industri. Perwrrjudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud prada ayat (1) huruf c huruf meliputi:

a.

permbangunan dan peningkatan obyek wisata;

b

penyediaan fasilitas penginapan;

c. pembinaan rnasyarakat sadar wisala; d, peningkatan koordinasi dengan daerah sekitar Kabupaten untuk

mengadakan

promosiwisata;

e

peningkatan sarana

dan prasarana meliputi aksesibilitas dan

akomodasi

pariwisata; dan

f,

pengotimalan potensi lludaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata,

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRt71i4720tJ9 tentanEl Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Maqetan,

Perwujudan kawasan agrupolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c.

.

.

Sudah sesuai,

Prgnelaahan Materi Muatan Tekrnis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2,RTRWN 3.Kebiiakan Naslonal Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Muatan Rancangan PErda RTRr/V

S,NSPK 6,

Catatan

Konsistensi Muatatr Raperda RTRW dengan Materi teknis

Penyempurnaan

RTRtiV Kabupaten ltfiagetan

Pasal 80

Ferwujudan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Muatan sudah sesuai dengan Permen PU

huruf b meliputi:

a, b,

menjaga dan mr:lestarikan kawasan strategis sosial budidaya; dan peningkatan pemanfaatan kawasan untuk penelitian dan pendidikan,

No,

1

6IPRT/M/20|19 tentang

'

Sudilh sesuai,



Pasal 81 F'erwujudan kawasan strategis sesuai kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No, 1 6/PRT/M/201)9 tentang;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi: pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan; dan

a,

b


pemanfaatan untuk pendidikan dan penelitian berbasis lingkungan hidup

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFMTAN RUANG

7.1

Umum Pasal 82

Ketentuan Frengendaliiln pemanfraatan ruang diselenggarakan melalui a. ketentuan umum peraturan zonasl;

b. ketentuan Perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; d, arahan pengenaan sanksi.

7.2

:

Muatan sudah sesuai dengan PP No, 26 I'ahun 2008 tentang FITRWN

.

Sudilh sesuai.

.

Sudah sesuai.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/20119 tentang Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

dan

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaien Maoetan,

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 83

Ketentuan umunr peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi,

Muatan sudah sesuai dengan PP No, 26 Tahun 200t1 tentang RTRWN

l'U

N0,16/PRT/M/2009 tentang

Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

Muatan sudah sesuai dengan Permen

Peraturan zonasi sebagaimana dinraksud pada ayat (1) disusun berdasarkan


rencana rinci tata ruang untuk setiap zonasi pemanfaatan ruang. Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

Magetan.

a.


ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;

55

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadall: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsisttnsi Muatan Raperda RTRW dengan Mate riteknis

irenyempurnaan


Pasal Ketentuang umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf a terdiri atas:

a, b,

ketentuan umum peraturan zonasi $istem prasarana utama; dan ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya, Pasal 85

Ketentuang umum peraturan zonasi sistem prasarana utamer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 hurufa terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi tiistem pusat kegiatan; dan

a. b,

a.

ketentuan umum peraturi:n zonasi sistem jaringan prasarana wilayah.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Pusat Kegiatan Pasal 86

Ketentuan umurn peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagairnana dimerksud

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No. 1 6IPRT/M/20I19 tentang

dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan


a


b.

Maoetan,

ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan keterrtuan: a. diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;

b. tidak diperbc,lehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; c. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan;

d. diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung berupa bangunan

untuk

e,

meningkatkan nilai tambah dengan tetap dilakukan up€rya konsen/asi; tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan;

f,

diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang

Pr:nelaahan MECri Muatan Tsknis Rancangan Perda terhadap; 1.UUPR 2,RTRWI{ 3,Kebijaltan Nasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

i 5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW derngan Materri teknis I RTRW Kabupaten frlagetan

Muatan Ranqangan Perda RTRW

No.

I

Catatan Penyempurnaien

I

saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetaPkan;

g.

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di luar area yang telah ditetapkan sebagai bag;ian dari nrang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, kecuali diikuti ketentuan khusus;

h

tidak diperbcrlehkan dilakukan alih fungsi lahan pada lahan yang telah ditetapkan

sebagai bagian dari lahan pertanirln pangan berkelanjutan;

di

i.

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan

j.

keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian; pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak menggangcu fungsi sistem

dalam

rrrdius

perkotaan dan jaringan prasarana; dan

k. tidak diperbolehkan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang

yang

menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotann dan jaringan prasarana.

(3)

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana dimerksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a, pembatasan intensitas pemanfaalan ruang agar tidak rnenggangglu fungsi sistem perdesaan dan jaringan Prasarana;

b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar

c,

sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing; tidak diperbolehkan merlakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas linggi yang tidak sorasi dengan kawasan sekitarnya;

d. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembanr;unan

di

dalam

rrrdius

keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;

e

f,

diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang dan/atau tidak menimbulkan efek i

negatif bagi z-onayang telah ditetapkan; dan diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian dengan

I

syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona detn fungsi utama zona tersebut.

i

I

:#:

57

Prsnelaahan Materi Muatan Teknis Rancattgan Perda


No.

terhadap: 1'UUPR

2.RTRWN 3,Kebijakan t'lasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP 5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

i i

Catatan

fenyempurnaan

RTRW K€bupaten i'lagetan

b.

ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana wilayah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas: ketentuan umum peraturan zonasi transportasi darat; dan ketentuan umum peraturan zonasi jaringan perkeretaapian.

a, b,

Pasal 88 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.ketentuan umum peraturan zonasijaringan jalan dan jembatan;

b.ketentuan umum peraturan zonasi jaringafl pelayanan lalu lintas dan angkutan umum peraturan zonasi jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan

.

Sudah sesuai



jalan; dan c. ketentuan

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/20119 tentang mal,eri

RTRW Kabupaten

Magetan.

jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: a. ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebat sebagai berikut:

2.

jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter; jalan raya25 (dua puluh lima) meter;

3. 4.

jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan jalan ker:il 11 (sebelas) meter.

1.

b, dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang

pengawasan jalan

sr:bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut: '1, jalan arteri primer 15 (lima belas) meter,

2, jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; 3, jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; 4, jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; 5. jalan arterisekunder 15 (lima belas) meter; 6, jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter; 7, jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; 58

Muafan Rancangan Perda RTRW:

No.

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap; 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijah.an Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP IS.NSPK 6.

'

8,

9 c,

Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'riteknis RTRW Kabupaten ilagetan

jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu,

ticlak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisijalan;

(3)

d,

ticlak diperbolehkan dilakukan pemanfaatan ruang pada rumajil kecuali untuk

e.

pergerakan orangatau barang dan kendaraan; tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan (ruwasja) sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan

f,

diperbolehkan dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan

syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan, Ketentuan umum peraturan zonasijaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketenilan: a, pengembangan jaringan trayek penumpang baru;dan

b, (t+,

peningkatan moda angkutan masal;

ketentuan umum peraturan zonasi jaringan praliarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) huruf c ditiusun deng;an ketentuan:

a. b,

peningkatan prasarana rambu-rambu lalu lintas; tklak boleh memindahakan dan/atau merusak rambu+ambu lalu Iintas; dan pr:ningkatan moda angkutan umum,

Pasal 89 jaringan peraturan perkeretaapian sebergaimana climaksud dalam zonasi Ketentuan Lrmum Pasal 87 huruf b meliputi: pemtratasan pemanfaatan ruang yang peka terfiadap dampak lingkungan akibert lalu

a,

b,

lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; pemtratasan junrlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;

c,

penetapan garis sempadan bangunan

d.

tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu

di sisi jaringan jalur kererta api dengan kebutuhan pengembangan jaringan jalur lingkungan dan memperhatikan dampak kereta api; dan kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/201)9 tentanEl Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri Maoetan,

RTRW

Kabupaten

Sudah

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR


No,

2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,ri teknis

Penyempurnaan


Ketentuan umum peraturan zonasi sistern prasarana lainnya sebagainana dimaksud dalam Pasal 84 hurufb terdiri atas:

a, b,

ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi; ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumbet daya air; dan

d,

ketentuan umurn peraturan zonasi sistem jaringan telekonrunikasi; ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan

c,

Pasal 91 Ketentuan urnum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a berupa ketentuan umum peraturan zonasi sislem jaringan listrik disusun

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentanSl

dengan ketentuan:


' r .

pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di


sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;

Magetan.

Sudah sesuai.

Kabupaterr

membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi SUTT dan SUIET; mefletapkan areal konservasi di sekitar lokasi SUTT dan SUTET kurang lebih 20

(dua puluh) meter pada setiap sisi tiang lishik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagli masyarakat;

' .

tidak diperbolehkan ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah SUTT dan SUTET; dan

dipe'rbolehkan terdapat bangunan

di

bawah jaringan tinggi dengan syarat

disediakan jaringan pengamanan, Pasal 92

(1)

Ketentuan umurn peraturan zonasi sristem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b terdiri atas: a, kertentuan

urnum peraturan zonasi sistem jaringan air baku untuk air minum;

b,ketentuan uhum peraturan zonasi wilayah danau;

Sudah sesuai.

Magetan.

c. ketentuan umum peraturan zonasi wilayah mata air;

(2\

' Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16iPR171,172QtJ9 tentang . Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten . Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten

d,ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi; dan e.ketentuan umum peraturan zonasi wilayah sungai.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan

air baku untuk air

minum

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

60

Ppnelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan PerCa terhadap: 1,UUPR 2.RTRIIYN 3.Kebijat,an Nasional Bldang Penataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

5.NSPK 6; Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

Psnyempurna0n


a.diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan sumber air minum:

b.pembangunan dan p€rmasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah; pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum yang diizinkan meliputi c. kantor pengelola, bak penamp,ungan, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) setinggi-tingginya 30 %; 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) setinggi-tinggirrya 60 %; dan 3, Sempadan bangunan sekurang-kurangnya sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan SiK Gubernur dan/atau SK Bupati pada jalur jalan tertentu, pembilngunan dan pemasangan jarirrgan primer, sekund6r dan SR yang memanfaatkan bahu jalan wajib dilengkapi izin galian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, d,pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak diizinkan dibangun langsung pada sumberr air baku Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah danetu sebagaimana dimzrksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a.diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar wilayafr danau dengan tetap meniaga kelestatian lingkungan; b. diperbolehkan pendirian banguanan hanyan untuk menunjang taman rekreasi; dan c,

tidak dipertlolehkan alih fungsi lindung dikawasi:n sekita danau

yang

menyebabkan kerusakan.

ketentuan umum peraturan zonasi wilayah mata air sebagaimana dimaksud pada (1 ) huruf c tlisusun dengan ketentuan: a,tklat< diperbolehkan menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang

ayat

tidak berhubungan dengan konservasi mata air;

b,diperbolehkan wilayah mata

air digunakan untuk pariwisata selama

tidak

mengurangi kuatitas tata air yang ada; dan c, tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran mata air

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud

Penelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

i 5.NSPK 0. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis I RTRW Kabupaten Magetan


No.

rli'

i

'i:::.

Catatan F

enyempurnaan

I

pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan: a.diperbolehkan mendirikan bangunan mendukung jaringan irigasi; b,pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional disusun dengan ketentuan: menyediakan sempadirn jaringan irigasi sekurang-kurangnya 2 meter di kiri dan kanan saluran: dan c. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pinfu air, bangunan bagi dan llangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, (6)

Ketentuan umurn peraturan zonasi wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1

) huruf e disusun dengan ketentuan:

d.diperbolehkan memanfatkan ruang pada kawasan

di sekitar wilyah

sungai

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindunS kawasan;

e,tklak diperbolehkan mendirikan banguan kecuali bangunan yang

dimerksud

untuk pengelolaan bandan air dan/atau pemanfaatan air; dan

f. diperbolehktrn mendirikan bangunan hanya untuk menunjangt fungsi

taman

rekreasi,

Pasal 93 jaringan telekomunikasi sebagaimana dimerksud peraturan sistem Ketentuan umum zonasi dalam Pasal 90 huruf c berupa meliputi:

a. b,

mengarahkan penggunaan tower bersama untuk jaringan nirkabel; menetapkan sempadan menara telekomunikasi disusun dengan ketentuan: l,Untuk tinggimenara kurang dari45 (empat puluh lima)meter, berjarak minimal

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentanQ Pedoman Penyusunan RTRW

l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW KabuOaten

Magetan.

I

'

Sudah sesuai

I

j

1

20 (dua puluh)meterdari perurnahan, 10 (sepuluh) meter ditempat komerrsial, dan 5 (lima) meter di daerah industri; dan

2,Untuk tinggimenara di atas 45 (empat puluh lima) nreter, jarak dari bangunan perumahan minimal 30 (tiga puluh) meter,15 (lima belas) meter untuk daerah k,rmersial dan 10 (sepuluh) meter untuk daerah industri,

c.

diperbolehkan mengemb'angkan jaringan katrel yang rnelintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah,

62

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP S.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate ri teknis

No.

Catatan f

'.nyempurnaian

RTRW Kabupaten' il|agetan Pasal 94

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebaEaimana dimaksud dalam pasal 90 huruf d terdiri atas: a.ketentuan umum peraturan zonasi sistem jailngan persampahan; b,ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan limbah; c. ketentuan urnum oeraturan zonasi sistem drainase;

. .


'

Sudah sesuai


Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Maoetan,

d.ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi benciana. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a.diperbolehkan bangunan di kawasan TPA dan TPS hanya yang mendukung fungsi pengrrlahan sampah; dan b,diperbolehkern melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA dan TPS.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan: a,penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; b,diperbolehkqn membangun fasililas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; dan c, tklak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah,

(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi disusun dengan ketentuan: a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi di sepanjang jalur drainase; b. tidak diperbolehkan membuang sampah di jaringan drainase; c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan

d,diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat mendukung fungsi drainase. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a,ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana; dan b,ketentuan umum peraturan zonasi ruang evilkuasi bencana. Ketentuan umum peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagairnana dimerksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan ketentuan:

a,diperbolehkan pemanfaatan jalur yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan

b,tklak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang

63

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang

'

4.RTRWP Catatan pEnyempurnaan 5,NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis RTRW Khbupaten Magetan

No,

i

dapat mengganggu kelancaran evakuasi.

(7)

Ketentuan umum peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan: a,diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi evakuasi bencana; dan

b,taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi

diperbolehkan difungsikan untuk fungt;i lainnya dengan syarat tidak rnengganggu fungsi dasarnya.

Pasal 95 K.etentuan umum peraturan zonasi pola ruang wilayah sebaS;aimana dimaksud dalam Fasal 83 ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. b

c

ketentuan umum peraturan zonasi l:awasan lindung; dan kete,ntuan umum peraturan zonasi l:awasan budidaya.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang

Pasal 96 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal


95 huruf a terdiri atas:

Muatan sudah korsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten

a. b. c. d, e. f,

'

Sudah sesuai.

Magetan.

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;

ketentuan urnum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan keterntuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi,

Pasal 97 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaiman dimaksud dalam pasal 96 huruf a disusun dengan ketentuan:

a, b.

pengawasan dan pemantauan untuk pelestariaan kawasan hutan lindung;

dilarangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagi

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16/PRT/M/2009 tentang

.

Sudah sesuai.



64

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2,RTRWN 3.Kebijalan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP


S.NSPK 6.

Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknls RTRW Ka bupaten lVlagetan

usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu

Magetan

fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosisitem alam; Pengembalian fungsi kawasan hutan lindung yang terjadinya alih akibat fungsi; 0.

pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem; pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung; pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung; percepatan rehabilitasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;

n,

penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan

sehingga dapat mempertahankan keberadaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan

melakukan program petnbinaan, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya pelestarian kaurasan lindung dan kawasan rawan bencana Pasal 98 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang nemberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf

(2)

b


berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air.


Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagairnana dimerksud


pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

Magetan.

a,diperbolehktrn menyediakan sumur resapan atau waduk pada lilhan terbangun yang sudah ada; b.

diizinkan kegiatan hutan rakyat;

c, diizinkan terbatas kegiatan budidaya tidak tr:rbangun yang memiliki kemampuan

tinggi dalam menahan limpasan air hujan; d.diperbolehkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

e,diperbolehkan kegiatan pendidikan

dan penelitian dengan syarat tidak

mengubah bentang alam;

f, pembatasan kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan

Certatan

Penye;npurnaan

Muatan Rani3ngan Perda RTRW

No.

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bldang Penataan Ruang 4.RTRWP

i

i IS.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis I RTRW Kabupaten iilagetan

Catatan

renyempurnaan

i

g,dilarang seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air. Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c terdiri atas:

a. b. c. d, e. f,

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai; ketentuan umum oeraturan zonasi Lawasan waduk; ketentuan umum peraturan zonasi l:awasan danau; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air; ketentuan umum peraturan zonasi l:awasan sempadan irigasi; dan kete,ntuan umum oeraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan.

Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai sebagairnana dimerksud dalam Pasal 99 hurufa disusun dengan ketentuan;

a, b, c,

diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;

pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi pengeblaan sungai dan taman rekreasi;

.

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16/PRT/M120119 tentanEl

Sudah sesuai.



pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk

d,

pengelolaan badan air dan/atau pernanfaatan air; diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, rambu-rambu pengamanan,

e,

sarana bantu navigasi pelayaran, papan penyuluhan, dan papan peringatan; diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa

f,

air rninum; diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidal: mengganggu kualitas air sungal;

g.

dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan

h.

menurunkan kualitas sungai; dan tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif.

56

Prsnelaahan Materi Muatan

No.

Tslgis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR

2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

5.NSPK 0. Kortsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis

Penyempurnaian


Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan waduk sebagairnana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b disusun dengan ketentuan:

a, b,

diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;

diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan

air

. .

dan/atau

Muatan sudah sesuai dengan Perrnen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang

'

Sudah sesuai.

.

Sudah ;esuai.



Kabupaten

Magetan.

pemanfaatan air;

c,

tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang

sifatnya

mertgubah bentuk kawasan sekitar waduk;

d, e,

tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sr:kitar waduk;

diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan

f,

tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pr:rmukiman atau kegiatan lain yang

dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk pada

kawasan

sempadannya. Pasal 102 k.etentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau sebagairnana dimaksud dalam Pasal 99 huruf r: disusun dengan ketentuan:

a, b,

dipe,rbolehkan melakukzrn penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penerbangan pohon;

diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan

air

dan/atau

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRT/lv1/2009 tentangl Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Macetan,

pemanfaatan air;

c. d,

tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang

sifatnya

mengubah bentuk kawasan sekitar danau;

tidak diperbok:hkan kegiatan yan$ dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar wa0uK;

e,

diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata; dan

f.

tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang

dapat mengganggu

lr:elestarian

daya tampung waduk pada

kawasan

sempa0annya,

67


No,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Naslonal Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP IS.NSPK 6.

Konsistensi Muatal Raperda RTRW dengan Materiteknis RTRW Kabupaten Magetan

Pasal 103

Ketentuan umum petaturan zonasi kawarsan sekitar mata air sebagainana dimaksud dalam Pasal 99 hurufd disusun dengan ketentuan:

a, b.

diizinkan kegiatan prservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan; diperbolehkan untuk kegiatan pariwisata dar budidaya lain dengan syarat tidak

c,

menyebabkan kerusakan kualitas air; dibatasi pemanfaatan kawasan dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) rneter

.


'


di luar kawasan permukiman dan paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter di dalam kawasan permukiman;

d. e, f,

diwttjibkan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;

dilatang seluruh jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; dan

dilarang seluruh kegiatan yang menggnnggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup, Pasal 104

Ketentuan umum peraturan zonasi kawa{;an sempadan irigasi sebagairnana dimerksud dalam Pasal 99 hurufe disusun dengan ketentuan: diperbolehkan pemasangan papan reklame, papan pernyuluhan dan peringatan,


a.

b.

dan rambu-rambu pengarnan


Muatan sudah konsisten denqan maleri

;

diperbolehkan pemasangan jaringan listrik, jarinagan telepon, pipa air baku untuk

Kabupaten

Maoetan.

air rninum;

c, d.

dipe,rbolehkan pemanfatan ruang untuk RTH; dan

tidak diperbolehkan memanfatkan saluran irigasi untuk sistem drainase lingkungan Pasal 105

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruffdisusun dengan ketentuan:

a. b, b.

diperrbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh kabupaten harus menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi

.

.



Penelaahan Materi Muatan Tgknis Rancangan Perdaterhadap:1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Naslonal Bidang Penataan Ruang S,NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dergan Materiteknis

Muatan Rancangan PEfda RTRW

No.

RTRW Kabupaten

c.

lttlagetan

1

4.RTRWP Catatan i Fenyempurnaan i

dan fasilitas umum lainnya; pemanfaatan ruang terbuka non hijau diprioritaskan pada fungsi utama kawasan

dan kelestarian lingkungan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat evakuasi

d.

bencana; dan dilatang seluruh kegiatan yang bersifat alih fungsi RTH. Pasal 106

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d disusun dengan ketentuan: diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, tJan wisata;

a, b.

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi

c,

tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang menggangygu kelestarian lingkungan

.

.


'

Sudah sesuai

'

Sudah sesuai,

Pedoman Penyusunan RTRW lr(abupaten


di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta

d,

wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yarlg mengganggu upaya pelestarian

budaya

masyarakat setempat, Par;al 107 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal96 huruf e meliputi: a,ketentuan umum peraturan zona$i kawasan banjir; b.ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah; dan c, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kekerinagan.

(2)

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.l6iPRTll/il20t)g tentang Pedoman Penyusunan RTRW

l(abupaten


Magetan,

I I

I

I

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a clisusun dengan ketentuan: a.diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; b,tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan c.

(3)

diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan

pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan gerakan tanah sebagaimana dimerksud

69

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4,RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dargan Materi teknis

Penyempurnaan

,

Mu3tan Rancangan Perda RTRW

RTRW Kabupateh'Mqgetan

;

pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a,diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;

b,diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi ,1an

jalur evakuasi

dari

permukiman penduduk; c,ticlak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan

(,0

gerakan tanah; dan d,diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat sudah memiliki izin

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 huruf c disusun dengan ketentuan: ) a,diperbolehkan pembangunan penampungan air baku; b,diperbolehkan revitalisasi jaringan irigasi;

c. diperbolehkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;

d,diperbolehkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air; dan

e,diperbolehkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan bencana kekeringan. Pasal 108 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi seb,agaiman dimaksud dalam pasal 96 huruf f disusun dengan ketentuan:

a. b,


dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan tuang


dengan recana kawasan strategis dan rencana detail tata ruang; dan

Magetan.

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan riawan letusan Gunung Berapi Lawu.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaintana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas:

a.


penengendalian pemanfatan ruang kawasan rawan letusan Gunung Berapi l-awu

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;

'

Sudah sesuai.

Ponelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1,UUPR

j j ;


No.

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW Kabupaten

b. c. d. e, f, g, h,

4.RTRWP RTRW dengan Materiteknis

2.RTRWN 3,Kebijaltan Nasiorral Bidang Penataan Ruang

illagetan

Catatan

Penyernpurnailn

I

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perunh:kan pedanian; ketentuan umum peraturan zonasi pada kawa$an peruntukan perikanan; ketentuan umum peraturan zonasi Pada kawasan peruntukan industri; ketentuan umum peraturan zonasi lrada kawasan peruntukan pariwisata; ketentuan umum peratumn zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan; ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntrtkan permukiman; dan ketentuan umum peraturan zonasi Frada kawasan peruntukan lainnya, Pasal 110

k.etentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a disusun dengan ketentuan: diizinkan aktivitas pengernbangan hutan secata berkelaniutan; diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan tlan rehabilitasi hutan;

a, b, c, d, e.

. .

diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan;

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentanSl Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten


Magetan.

I

.

Sudah sesuai.

.

Sudah sesuai.

I

I

I

diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan oernanfaatan hasil hutan; dan dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan. Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukirn pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b terdiri atas:

a, b. c. d.

ketentuan umum peraturiln zonasi l:awasan pertanian tanaman pangan; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura; ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan kete,ntuan umum peraturiln zonasi kawasan peternakan. Pasal 112

(1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 t huruf a disusun clengan ketentuan: a.diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan;

b,diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah; c. mencegah dan membatasi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan untuk

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PR-t111,1720t)9 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

Kabupaten

I I


Magetan,

I

I

7L

Prsnelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nagional Bidang Penataan Ruang

No,

I5.NSPK 6.

RTRW Kabupaten kegiatan budidaya lainnya; d,dilarang aktivitas budidaya yang rnengurangi luas kawasan sawah beririgasi; dan e,dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi,

f't\

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dhnaksud dalam Pasal

t

huruf b disusun clengan ketentuan: a.pengembangan agroindustri dan agrowisah serta penyiapan sarana prasarana 11

pendukung;

(4)

b,

peningkatan produktivitas pertaniiln hortikultura;

c.

pngembang;an produltsi komoditas andalan; dan

d,diizinkan aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c disusun denglan ketentuan: a.diizinkan aktivitas pendukung pertanian perkebunan; b,

diizinkan mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu frrngsi perkebunan;

c.

dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan.

tl)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntul:an kegialan peternakan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 111 huruf d disusun dengan ketentuan: a,

diperbolehkern mendirikan bangunan untuk mendukung sarana petternakan;

b.diperbolehkan mendirikan bangunan untuk keperluan penyediaan suplai bahan makanan ternak; c.

diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif lain

di luar zona

penyangga peruntukan peternakan;

d,diperbolehkan pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu; dan

e,pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan perunlukan peternakan.

4,RTRWP

Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'ri

lrlagetan

teknis

r

j I I

Catatan

Penyempurr Penyempurnaien

Psnelaahan Materi Muatan TEknis Rancangan PerdatErhadap: 1.UUPR 2,RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5.NSPK 6, Konsistansi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

Cetatan Penyempurnaian

RTRW Kabupaten lrilagetan Pasal 113 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c disusun dengan ketentuan:

a, b,

diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana perikanan; dan dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan waduk untuk perikanan darat.

.

.


|

.

Sudah sesuai.

I

.

Sudah sesuai,

|.

Sudah sesuai.


Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Maoetan,

Pasal 114 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagairnana dimerksud dalam Pasal 1 09 huruf d disusun dengan ketentuan: penyediaan ruang untuk;zona penyangga berupa RTH;

a. b,

diperbolehkan penyelenggaraan perumahan karyawan, fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/20I19 tentang Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan.

diwajibkan penyelenggaraan IPAL; rl

diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan induski; diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga penrntukan inclustri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang; dan pembatasan p,3mbangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri. Pasal 115

Ketentuan umum peraturan i:onasi kawasan peruntukan pariwisata sebagairnana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e disusun dengan ketentuan: diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas penrmahan ditn permukiman

a,


dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak nrengganggu bentang alam

Muatan sudah konsisten denqan maleri teknis RTRW Kabupaten

daya tarik parirrvisata;

Magetan

b.

dipe,rbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesu€ri dengan skala daya tarik

c.

diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiratan pariwisata;

pariwisatanya;

dan

d,

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16IPRT/M/20)9 tentang

pembatasan pendirian bangunan hanya menunjang pariwisata.

Muatqn.Raniangan Pe$ a RTRW

No.

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP IS.NSPK 0,

Konsistensi Muatan RaperdaRTRW dengan Mate'riteknis RTRW

Kabupaten.Magetan

i

I

I

a

i

Pasal 116

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 09 huruf f disusun dengan ketentuan: diwajibkan melaksanakan reklamasi pada lahan bekas galian/penambangan;

a, b. c. d.

e. f.

kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;

' Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang | . Sudan Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten . Muatan sudah konsisten dengan materi teknis RTRW Kabupaten Magetan, I

I

I

tidak diperbolehkan menambang batuan di p:rbukitan yang di bawahnya terrlapat mata air penting atau pemukiman; tidak diperbolehkan menambang bongkah batu dari dalam sungai yang terlelak di bagian hulu dan di dekat jembatan; percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merullah fungsi utama kautasan; dan penambangan pasir atau pasir batr: di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, Pasal 117

K.etentuan umum peraturan zt:nasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 09 huruf g disusun dengan ketentuanl diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan

a.

b,

skalanYa;

diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16iPRT/M/201)9 tentang Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan materi ieknis RTRW Kabupaten Magetan.

skalanYa;

c. d.

pengembangan pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:

1, 2. 3.

kemiringan lereng;; ketersediaan dan mutu sumber air bersih; dan bebas dari potent;i banjir/genangan,

prioritas pengembangan pada permukiman hirarki rendah dengiln peningkatan pelayanan fasilitas permukiman;

e.

pengembangan permukiman ditunjang dengan pengembangan fasilitas pendukung unit permukiman meliputi:

1. 2.

fasilitasperdagangan; fasilitas jasa;

I

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perdaterhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.KebiJakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP 5,NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

No.


3. 4, 5.

f.

i j

Catatan

Fenyeinpurnaan

I

fasilitas hiburan; fasilitas pemerintahan; dan fasilitas peiayanan sosial.

pada kawasan peruntultan permukiman dapat dikembangkan ftr:giatan industri kecil/mikro yang tidak menimbulkan polusi;

g, h.

optirnalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur yang sementara tidak diusahakan; dan pembatasan prerkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbalasan dengan kawasan lindung.

Pasal 118 (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 109 huruf h berupa ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan.

(:2)

Ketentuan umum peraturan zonasi l
. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16lPRTll,ll20t)g tentang

,

Sudah sesuai.



a.diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas rsosial sebagai pendukung kegiatan pertahanan keamanan ;

b.pembatasan perubahan fungsi bangunan rumah dan pendirian menara BTS pada kawasan Lanud lswahyudi; c,

pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pertahanan keamanan; dan

d.dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu aktivitas pertahanan keamanan,

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis Pasat 119 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan shategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) huruf c terdiri atas:

a.

ketentuan umum peraturan zonasi pada katvasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b,

ketentuan umum peraturan zonasi pada karvasan strategis sesuai kepentingan sosial budaya; dan

75


No,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4.RTRWP

Catatan

5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materiteknis

Fenyempurnairn

RTRW Kabupaten ttlagetan

c.

ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan stratellis sesuai l'ungsi dan daya dukung lingkungan, Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 119 huruf a disusun dengan

.

.

Sudah sesuai,

,

Sudah sesuai.


ketentuan:

a.

diperbolehkan pengembangan kawasan penunjang ekonomi

b.

sarana dan prasarana yang memadai; pembatasan perubahan fungsi ruang pada setiap bagian dari kawasan strategis

c


yang

ditunjang

'


RTRW

Kabupaterr

Magetan.

ekonomi; dipe,rbolehkan alokasi ruang atau zona secara khusus yang dilengkapi dengan

ruang terbuker hijau untuk memberikan kesegaran cli tengah kegiatan yang intensitasnya tinggi;

d,

pembatasan perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka boleh sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka; dan

e,

tidak diperbolehkan perubahan fungsi pada zona yang dinilai penting untuk mendukung aklivitas kawasan strategis pertuntbuhan ekonomi,

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis $esuai kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 19 huruf b disusun dengan ketentuan: pada radius tertentu harus dilindungi dad perubahan fungsi yang tidak mendukung

a.

kawasan startegis sosial budaya;

b.

diperbolehkan ditambahlsan fungsi penunjang tanpa menghilangkan identitas dan

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRTlMl2009 tentangl

.



karakter kawasan;

c,

dibatasi pengembangan kegiatan budidaya di sekitar kawasan startegis sosial budaYa;

d.

tidak diperbolehkan melakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau perubahan ruang di sekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasarnya; dan

76


No.

'

,t

.

Pr:nelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP

Catatan

5.NSPK 0. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Matsri teknis

P+nyernpurnaan

RTRW Kabupaten llagetan

e.

tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu yang mempunyai fungsi yang bertentangan. Pasal 122

Ketentuan Umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 t huruf c disusun dengan ketentuan:

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No. 1 6/PRT/M/20I)9 tentang

a.

diperbolehkan melakukan kegiatan untuk mengembalikan fungsi dan daya dukung



b,

lingkungan seperti rona awal; dibolehkan pembuatan sumur resapan pada kawasan yang didalamnya terdapat

teknis RTRW

.

Sudah sesuai.

.

Sudah sesuai,

Kabupaten

Magetan,

zonia peresapan atr; dan

c,

diperbolehkan melakukan kegiatan percepatan rehabilitasi untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang,

7.3 l(etentuan Perijinan Pasal 123

(1)

(2)

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h adalah proses administrasi dan teknis yang harus clipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata

Muatan sudah sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2008 tentang FITRWN Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentang

ruang;


Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin


pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten;

Maoetan.

Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rang;ka penanaman modalwajib mernperoleh izin pemanfiaatan ruang dari Bupati; (,1)

Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koorclinasi BKPRD; dan

(li)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kr:tentuan perizinan pemanfaatan ruang akan ditetapkan dengiln peraturan Bupati,

77

penetaatrin trnaterl Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bldang Penataan Ruang 4,RTRWP 5.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'ri teknis


No.

!

Catatan I

II'

jcnV€mDUrnaan

RTRW Kabupaten tttlagetan

Pasal 124 Jenis ijin pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. b, c, d, e,

.

izin Prinsip; izin lokasi; izin penggunaan pemanhatan tanah (IPPT);

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentangl

.

Sudilh sesuai.


Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaterr Maoetan.

izin mendirikan bangunan; dan izin lainnYa. Pasal 125

(1)

(:)

lzin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

lzin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis phrmohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16IPRT/M/2009 tentansl

Sudah sesuat.

Pedoman Penyusunttn RTRW l(abupaten


bangunan, dan i;zin lainnya, Pasal 126

(1)

lzin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 turuf b adalah izin

yang

diberikan kepadil pemohon untuk memperoleh ruang yang dipedukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

(2)

lzin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a,untuk luas t ha sampai 25 (dua puluh tima)hektar diberikan izin selama 1 (satu)

.

.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRTIM/2009 tentang

Sudah sesuai,



tahun;

b,untuk luas krbih dari25 (dua puluh lima)herktar sampaidengan 50 (lima puluh) hektar diberikan izin selama 2 (dua) tahun; dan c,untuk luas lebih dari50 (lima puluh)hektardiberikan izin selama

l3

(tiga)tahun.

Pasal 127

(1)

lzin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaktrud dalam Fasal 124 huruf izin

.

lzin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang dan/atau

.

c berupa izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan diberikan berdasarkan lokasi.

(2)

korporasi/badan hukum yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.


'

Sudah sesuai,



78

Fenelaahin trttateri Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR I

Muatan Rancangan PErda RTRW

No.

RTRW Kabupaten

(3J lzin

penggunaan pemanfaatan

lanah

diperuntukkan

,

4.RTRWP Catatan teknis i Fenyempurnaitn

2.RTRWN 3.Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 5.NSPK 6; Konsistensi Muatan RaperdarRTRW dengan Materi

bagi kegiatan

llagetan

i

yang

memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan. Pasal 128

lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d adalalr izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,

npmperlua$, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung gesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Pasal 129 lz-in

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf e terdiri atas: izin usaha pertambangar ;

h

.{

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR1711720t)9 tentang Pedoman Penyusunan RTRW

izjn usaha perkebunan; izin usaha pariwisata;

Kabupaten


Magetan.

izin usaha industri;

|

'

Sudah sesuai

I

I

I

izin usaha kawasan induski; d

izin usaha perdagangan; izin usaha perikanan; dan

h.

izin usaha pengembangan sektoral lainnya.

t.

7,4

Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 130

(1)

(2)

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam P;rsal 82 httruf c diberikan oleh pemerintah daerah tiesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentrran terhadap pelaksianaan kegiatan pemanfaatan ruang

'. Muatan sudah sesuai dengan PP No 26 l'ahun 200[J tentang FIIRWN Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentang

yang rnendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten. Pemberian insr".ntif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi

.

berwenang,

(3)



Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan BuPati,

79

gan Perda Pe terhadap: 1.UUPR Penelaahan Materi Muatan Toknis Rancangan Penata Ruang 4.RTRWP 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan


No,

ITRW dengan t Materi teknis li.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW RTRW Kabupaten Magetan

Pasal 131 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan

rJo. 1 6/PRT/M/20I19 tentang Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.1

rencana tata ruang wilayah,


/r\

Insentif dapat berupa insentif fiskal dan atau insentif non fiskal.

tekr RTRW Kabupaten Muatan sudah korsisten dengan mal,eri teknis

/e\

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

Magetan.

(1)

a,

.

Sudi:h sesuai.

,

Sudiih sesuai,

keringanan pajak daerah;

b,

kompensasi;

c,

subsidi silang;

d.imbalan; e,sewa ruang; dan

f, konkibusi saham.

t{)

Insentif non fiskal sebagainrana dimaksud pada ayat (2) dapat beruptt: a, pembangunan dan pengadaan prasarana; kemudahan prosedur perizinan; dan c, penghargaan, b,

(5)

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tataruang.

({j)

(1)

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidaksejalan dengan rencana tata ruang. Pasal 132 lnsentifyang diberikan terhadap pelaksanaan kergiatan yang sejalan dengan rencana tata rrrang sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) terdiriatas:

a,insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada mas'yarakat

dalam

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; b, insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam

wilayah kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. (2)

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dapat diberikan:

.

,lo 16/PRT/M/20I19 ientanll Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.1

.

tekr RTRW Kabupaten fv|uatan sudah konsisten dengan maleri teknis


Magetan,

Penelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4.RIRWP 5.NSPK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'riteknis

Catatan Penyempurnaian

RTRW Kabupaten Magetan a. memberikan prioritas utama persertifikatan tanah secara masal dan/atau subsidi; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan

c, pemberian penghargaan kepada masyarakat,

(3)

lnsentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaankegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dinraksud pada ayat (1) huruf b daoat diberikan dalam bentuk: a. kemudahan prosedur perizinan; b, kompensasi;

c, subsidi silang; d. imbalan; e,

sewa ruang;

f, kontribusi saham; dan g.

(1)

(2)

pemberian penghargaan.

Pasal 133 Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 me,rupakan perangkat untuk mencr:gah, membatasi pettumbuhan. atau mengurangi kegiatan yang tidak se,jalan

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No,16IPRT/M/2009 tentang

dengan rencana tata ruang wilayah.


Pemberian disinsentif terdiil atas:


a,disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan

b.disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. (3)

Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalampelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a,pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; b.

pembatasan penyediaan infrastruktur;

c, penghentian izin; dan d, penalti.

(4)

Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah laindalam

Magetan.

.

Sudah sesuai,

Fenelianin

1.UUPR

I

I l5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate'riteknis i RTRW Kabupaten Magetan 2.RTRWN 3,Kebijak.an Nasiolal Bidang Penataan Ruang


No.

tvtateri Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap:

4'ilRTRWP

Catatan

Penyempurnaan

I

pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berupa teguran tertulis,

7.5 Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 134 (1)

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 82 huruf

d

merupakan tindakan penerliban yangy dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana

(2)

dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan. (3)

Pengenaan sanksi diberikan kepada orang atau badan hukum yang melanggar

(4)

ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, Pemanfaatan nlang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang

'. .

26l'ahun 200t1 tentang RTRWN Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/20I19 tentang

Muatan sudah sesuai dengan PP No.


Muatan sudah konsisten dengan mai'eri teknis RTRW Kabupaten Magetan,

dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif. Sanksi administrastif sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) terdiri atasr: a,

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d.penutupan lokasi; e,pencabutan izin; f, pembatalan izin: g, pembongkaran bangunan; h,

pemulihan fungsi ruangt; dan/atau

i. denda administratif. Pasat 135 Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf r: dilakukan:

a,

pengenaan terhadap:

1, 2. 3.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strulltur ruang; pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

pemanfaatan ruang tanpa

izin pemanfaatan ruang yang

diteri,itkan

. .


.

Sudah sesuai.



berdasarkan RTRW kabupaten;

82

Flnelaahin MaGri Muatan Teknis Rancangan Muatan Rancangan Perda RTRW

No.

PErda terhadap: 1.UUPR

2,RTRWN 3,Kebiiakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP 5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,ri teknis

Catatan i

,

.'enyetnPurnaan

RTRW KabuPaten ltlagetan

-4. 5, 6.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan

izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

7,

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

pemberian surat peringatan tertulis dengan penerbitan surat peringatan terrtulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; dan penerbitan surat peringatan tertulis dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 136 Fenghentian sementara kegiatan sebagaimana dimalisud dalam Pasal 134 ayat (5)huruf b dilakukan:

a,

pengenaan terhadap: pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;

1, 2. 3.

4. 5,

pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

. .

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/20{19 tentang

.

Sudah sesuai.


Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Magetan.


pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik urnum,

b.

penghentian sementara kegiatan dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

B3

F,r

Tffiri

MttatanTitlis n'aniangan

Perda terhadap: 1'UUPR

2,RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penatatn Ruang 4'RTRWP 5.NSPK 6, Konsistettsi Muatan Rapgrda RTRW dengan Materiteknis RTRW Kabupaten lilagetan Pasal 137 Penghentian sementara pelayanan urnum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf c dilakukan: pengenaan terhadap:

a.

1, 2. 3,

. .

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang; pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PRT/M/2009 tentangl Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaterr Magetan.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan tuang yang diterbitkan [rerdasarkan RTRW kabupaten;

b.

4.

pelanggaran ketentuan

5,

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; dan pemanfaaian ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang

yang ditetapkan dalam persyaratan

izin

olehperaturan perundang'undangan dinyatakan sebagai milik umum' penghentian sementara pelayanan umum diriitci jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan; dan

c,

penEhentian sementara pelayanan umum dilakukan sampai terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 138 Penutupan iokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasarl 134 ayat (5) huruf d dilakukan:

a,

.

pengenaan tethadap:

1, 2. 3,

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strulrtur ruang;

.

pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasl;

pemanfaatan ruI;ang tanpa

izin pernanfaatan ruang yiang diterl,itkan

berdasarkan RTRW kabuPaten;

4.

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pem,anfaatan rueng yang diterbitkan trerdasarkan RTRW kabupaten;

5,



izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyalakan sebagai milik umum; dan

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No 16lPRT/M/20i19 tentan(l Pedoman Penyusunan RTRW l(abupaten

Muatan sudah konsisten dengan maleri teknis RTRW Kabupaten Maoetan.

"

Sudah sesuai.


No.

.. I

Penelaahan Materi Muatan TEktris Rancangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3.Kebijalcan Nasiorral Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP

!

i l5.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Matori teknis i RTRW Kabupaten Magetan

.4,..

Catatan Penyempurnaien

I

b, c,

tidak benar. penrJtupan lokasi akan dilakukan secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surzrt perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang; dan

lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang rlengan R'lRW Kabupaten daniatau ketentuan teknis pemanfaatan ruang,

Pasal ,|39 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat(I5) huruf e dilakukan:

a.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR171y720t)9 tentanst

pengenaan tethadap:

1. 2, 3, 4.

5,

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strulitur ruang; pelanggaran ketentuan arahan peratufan zonasi;

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

.

|

'

Sudah sesuai.


Muatan sudah konsisten dengan mdleri

RTRW

Kabupaten

Maqetan.

yang diterbitkan lrerdasarkan RTRW kabupaten;

pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan br:rdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyalakan sebagai milik umum; dan

6, b,


tidak benar, pencabutan izin akan dilakukan apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang s€rcara permanen, I

I

Par;al140 Pembatalarr izin sebagaimana dir"naksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf f dilakukan:

a.

1. 2. 3.

I

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0,16/PRT/M/2009 tentangl

I

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strufitur ruang;

Pedoman Penyusunnn RTRW

j



pengenaan terhadap:

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

l(abupaten

Magetan.

.

Sudan sesuai,

I

I I

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

4,


yang ditetapkan dalam persyaratan izin

I

.:#-.-

:-l---B5

Fenetaattan Materi Muatan TskFRincangan Perda terhadap: 1.UUPR 2.RTRWN 3,Kebijakan Nasional Bidang Penataan RuanS 4.RTRWP S.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Mate,riteknis RTRW Kabupaten

Muatan Rancangan Poida RTRW

No.

frtlagetan

5,

l

ij i

Catatan

eenyempurt $enyempurnaan

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

-

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan

6.

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar,

b,

penrbatalan izin diterbitkan berdasarkan lembar evaluasi yang b,;risikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten.

Pasal 141

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf g Muatan sudah sesuai dengan Permen PU No.16/PRT/M/2009 tentang

dilakukan:

a,


pengenaan terhadap: pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strulttur ruang;

1. 2. 3.

4,

Magetan.

izin pemanfaatan ruang yang ditert,itkan


pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan herdasarkan RTRW kabupaten;

5.

pelanggaran ke,tentuan

6,

pemanfaatan ruang yang dil.erbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

7.

pemanfaatan ru6ng dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang


izin

peraturan perundang'undangan dinyalakan sebagai milik urnum; dan tidak benar,

b,

pembongkararr bangunan akan dilakukan secara Faksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah pembongkaran bangunan.

I I




l(abupaterl

I I

'

Sudah sesuai

it1,l*'i:an Raneangan Perda RTRW

No,

Prsnelaahan Materi Muatan Teknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR 2.RTRWN 3.Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP

Catatan

lt.NSPK 6. Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Matoriteknis RT RW Kabupaten lttlagetan

Pasal 142 Pemulihan lungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) huruf h dilakukan:

a.

1, 2. 3.

'


pengenaan terhadap: pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang;




pemanfaatan ruiang tanpa

izin

pernanfaatan ruang yang diterbitkan

5. 6.

*"''

Maoetan.

]


4, ,

"o'n



yang ditetapkan dalam persyaratan izin 1

pemanfaatan ruang yang diterbitkan Mrdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyalakan sebagai milik ufnum; dan

7.

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

b, c,

I

perrrulihan fungsi dilakukiln oleh pelanggar dengan jangka waktu tertentu; dan

I

pemulihan fungsi dilakultan oleh pejabat yang berwenang secara paksa apabila pelanggar dalam jangka waktu tertentu tidak nrelakukan pemulihan fungsi'

L-

Pasal 143

I

Denda administratif sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 134 ayat (5) huruf i dilakukan:

a.

Muatan sudah sesuai dengan Permen PU N0.16/PR17117!QI)9 tentang

pengenaan terhadap:

1. 2. 3.





izin penanfaatan ruang yang dlterb,itkan

berdasarkan RTF|W kabupaten;

4,

Kabupaten

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana strul(ur ruang;


5.


6,

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten; pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

yang ditetapkan dalam persyaratan izin

Magetan.

| I

I

l

.

SrOuf,sesuai.


Fenelaatran frllateri lt uatan TEknis Rancangan Perda terhadap: 1'UUPR Z.RTRWN 3,Kebiialtan Nasional Bidang Penataan Ruang 4'RTRWP ii,N$PK 6, Konsistensi Muatan Raperda RTRW dengan Materi teknis RTRW Kabupaten llagetan

7. b,

fraturilperu;Aang'undangan dinyalakan sebagai milik urnum; dan


tidak benar. denda administrasi dapat dikenakan secara te,rsendiri atiru bersama'sama dengan pengenaan sanksi administratif.

Direktur Pembinaan Penalaan Ruang Daerah WilaYah I

Draj-inat\4srlgjES N

lp.1

1

0037902

88

r; ({

Recommend Documents