QUALITY SERVICE BIRTH CERTIFICATE THE UNIT EXECUTIVE TECHNICAL POPULATION AND NOTES ON CIVIL SERVICE MUSI RAWAS DISTRICT ABSTRACT Oleh: Yayat Saputra Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Universitas Bengkulu Birth certificate as identification shall be given to each child, as defined in Article 27 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, then there is Law. 23 of 2006 which regulates the administration kependudkan more about giving birth certificate. So that is an issue in this study is to increase the number of birth certificates issued, the Government adopted a policy Musi Rawas put UPT service in the District for a birth certificate. In this study examines Specific Birth Certificate Service Quality In Musi Rawas. The design of this study is descriptive qualitative research methods, descriptive research method. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. From these results it can be seen that the quality of the Birth Certificate Service Technical Unit and the Department of Population Civil Musi Rawas good enough and almost all the indicators are in line with expectations and objectives of the program are expected yan. The results of this study concluded that there are 3 that need to be optimized include the supervision of the District Court in the District UPT and employees and employees Dianas Civil Registration. The government needs to harmonize Law. 23/2006 on Population Administration, article 32 of the Law NO. 23/2002 on Child Protection, Article 5, 27, 28. And the Government needs to pro-actively integrated and closer access to public services to meet the birth certificate free of charge to all children (0-18 years), and develop coordination with related agencies in order to foster the conditions for the birth certificate requirement. The government needs to improve socialization Law. 23/2006 on Population Administration and Law. 23/2002 on Child Protection to the public. PENDAHULUAN Akta Kelahiran sebagai identitas diri wajib diberikan kepada setiap anak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kemudian ada UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudkan. perbandingan jumlah
kelahiran dengan jumlah Akta Kelahiran Rutin, Eksaminasi/Terlambat dan Dispensasi di Kabupaten Musi Rawas,
terlihat bahwa persentase anak yang mendapatkan Akta Kelahiran relatif masih rendah. Rendahnya persentase kepemilikan Akta Kelahiran tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas pelayanan yang diberikan.
METODE PENELITIAN penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu observasi, dokumentasi.
wawancara
dan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa maka kualitas layanan Akta Kelahiran Pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sudah cukup baik dan hampir semua indicator sudah sesuai dengan harapan dan tujuan program yan diharapkan. Akuntabilitas Indikator kemudahan pelayanan yang diberikan dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan Masyarakat sudah puas dan dengan adanya UPT i Kecamatan masyarakat sangat terbantu sekali dalam pengurusan Akta Kelahiran hanya saja yang masih memberatkan pengurusan Akta Kelahiran Dispensasi yang harus dibuktikan dari Pengadilan Negeri.
Indikator keadilan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan golongan/status masyarakat yang dilayani, dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap keadilan pelayanan oleh aparat lebih menyukai/memilih kondisi pengurusannya dilayani oleh UPT di Kecamatan hubungan antara pegawai dikecamatan lebih akrab dan tidak membeda-bedakan. Hal ini sudah sesuai dengan harapan program di mana Penyuluh KB lebih adil begitu juga hal nya petugas Dinas capil dalam melayani Akta Kelahiran. Hal ini karena para Penyuluh KB relatif lebih banyak mengenal dan dikenal warga di wilayah kerjanya daripada petugas
Disduskcapil sehingga kemungkinan Penyuluh KB untuk mendahulukan pemohon yang dikenalnya/membeda-bedakan pelayanan kepada pemohon yang dikenalnya relatif tidak ada. Diharapkan pemindahan pengurusan kepada Penyuluh KB dapat meningkatkan keadilan pelayanan Dimensi Efisiensi Indikator kecepatan waktu penyelesaian Akta Kelahiran untuk pengurusan akta kelahiran yang dibawah satu (satu) tahun semua responden menjawab prosesnya memang cepat. Terlihat bahwa indikator kecepatan penyelesaian akta kelahiran akan lebih cepat dan lebih mudah apabila persyaratannya terpenuhi dan usia kelahiran yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun akan lebih mudah dan lebih cepat ditangani oleh pihak yang terkait. Seluruh responden yang merasa bahwa pegawai langsung melayani dengan cepat, tingkat kepuasan terhadap kecepatan pelayanan menjadi lebih tinggi dan lebih menyukai/memilih kondisi setelah adanya UPT di Kecamatan di mana pegawai langsung melayani dengan lebih cepat. Mendasarkan jawaban tersebut artinya pegawai pada UPT relatif lebih cepat dalam melayani permohonan Akta Kelahiran. Hal ini dapat terjadi karena jumlah pemohon Akta Kelahiran di UPT relatif lebih sedikit dibandingkan saat masih terpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga waktu antrian pemohon Akta Kelahiran lebih singkat dan meningkatkan kecepatan petugas untuk melayani pemohon Akta Kelahiran. Ini telah sesuai
dengan harapan/tujuan didesentralisasikannya pelayanan Akta Kelahiran kepada UPT. Indikator keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya pengurusan Akta Kelahiran, setelah adanya Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan keseluruhan responden sudah puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas KB dan Dinas Catatan Sipil masyarakat dan masyarakat merasa biaya untuk mengurus Akta Kelahiran dapat meringankan dan tidak adanya indikasi harus mengeluarkan uang lebih. Hal ini sudah sesuai dengan harapan program di mana masyarakat sudah terbantu untuk mendapatkan Akta Kelahiran dengan penyederhanaan persyaratan dan penurunan biaya tak langsung untuk mendapatkan Akta Kelahiran (biaya untuk transport dan lain-lain di luar harga Akta Kelahiran itu sendiri DIMENSI EFEKTIVITAS
Indikator kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan Akta. setelah adanya UPT di Kecamatan, hampir seluruh responden merasa puas karena sebelum adanya kerjasama Dinas Capil dengan Dinas KB jadi dalam hal ini seluruh responden menjawab setuju, artinya dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap jarak yang harus ditempuh
untuk mengurus Akta menjadi lebih tinggi dan lebih menyukai/memilih kondisi ini setelah desentralisasi yaitu pelayanan oleh UPT yang dinilai lebih dekat dan lebih mudah dicapai. Untuk menemui petugas yang mengurus Akta Kelahiran membutuhkan biaya yang banyak ? semua responden menyatakan tidak begitu penting mempermasalahkan berapa rupiah biaya yang mesti mereka keluarkan sejauh itu tidak terlalu berlebihan dari besarnya biaya yang mesti mereka keluarkan apabila mereka mengurus sendiri ke Dinas Catatan Sipil di Kecamatan Muara Beliti dan lebih menyukai/memilih kondisi setelah desentralisasi yaitu pelayanan oleh UPT yang dinilai lebih murah biayanya untuk menemui petugas yang mengurus Akta Kelahiran. Semua responden menyatakan tidak begitu penting mempermasalahkan berapa rupiah biaya yang mesti mereka keluarkan sejauh itu tidak terlalu berlebihan dari besarnya biaya yang mesti mereka keluarkan apabila mereka mengurus sendiri ke Dinas Catatan Sipil di Kecamatan Muara Beliti dan lebih menyukai/memilih kondisi setelah desentralisasi yaitu pelayanan oleh UPT yang dinilai lebih murah biayanya untuk menemui petugas yang mengurus Akta Kelahiran. Dengan jawaban tersebut berarti dengan adanya UPT di Kecamatan, akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Akta Kelahiran menjadi semakin mudah, sebagaimana tujuan program desentralisasi pelayanan ini.
Indikator kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya resmi yang telah ditetapkan. UPT di Kecamatan relatif dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan urusan warga masyarakat dalam pengurusan membuat Akta Kelahiran, kalaupun biaya yang mereka keluarkan disamping biaya telah ditetapkan mereka tidak segan-segan memberikan uang fee kepada petugas untuk wujud terima kasih sudah terbantunya beban mereka bila dibandingkan dengan mereka mengurus sendiri ke Dinas Catatan Sipil di Kecamatan Muara Beliti. Berarti dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kesesuaian harga yang dibayarkan dengan ketentuan relatif lebih menyukai/memilih kondisi setelah adanya pelayanan oleh UPT yang dinilai masih sesuaian harga dengan ketentuannya. Hal ini relatif sudah bisa memenuhi harapan program sesuai dengan kenyataan dilapangan di mana dengan memindahkan pelayanan dari pegawai Sub Dinas/Bidang Catatan Sipil kepada UPT di Kecamatan masih tetap dapat lebih memberikan kepastian Harga Akta Kelahiran. Indikator sikap petugas dalam merespon keluhan pemohon Akta Kelahiran Respon para petugas UPT di Kecamatan-kecamatan setelah, responden merasa bahwa pegawai
yang melayani Akta Kelahiran mau mendengarkan keluhan mereka, artinya dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kemauan pegawai yang melayani Akta Kelahiran untuk mendengarkan keluhan tentang pelayanan menjadi lebih tinggi dan lebih menyukai/memilih kondisi setelah adanya Unit Pelaksana Teknis yaitu pelayanan oleh UPT yang pegawainya lebih mau mendengarkan keluhan tentang pelayanan. Hal ini dapat terjadi karena spesifikasi tugas UPT memang lebih banyak bersifat persuasif kepada masyarakat sehingga juga berdampak positif kepada pelayanan Akta Kelahiran. Hal ini sebelumnya tidak menjadi salah satu tujuan yang diharapkan oleh program. Namun berarti merupakan salah satu dampak positif program ini, di mana dengan berpindahnya pelayanan kepada UPT, masyarakat merasa lebih diperhatikan dalam penanganan keluhan mengenai pelayanan. DIMENSI EMPATI Indikator sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan secara sopan dan ramah Setelah adanya UPT di Kecamatan, jawaban responden yang berpendapat bahwa pegawai yang melayani Akta Kelahiran lebih sopan dan ramah dalam memberikan
pelayanan semakin puas. Artinya dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kesopanan dan keramahan pegawai lebih tinggi dan lebih menyukai/memilih kondisi setelah UPT di Kecamatan yaitu pelayanan oleh UPT yang dinilai lebih sopan dan ramah. Berarti UPT dalam memberikan pelayanan relatif lebih sopan dan ramah. Hal ini termasuk dalam tujuan program sebelumnya dan berarti merupakan dampak sampingan yang positif bahwa ternyata Penyuluh KB yang telah biasa melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam bidang kependudukan, dapat memanfaatkan pengalamannya tersebut dalam memberikan pelayanan Akta. DIMENSI RESPONSIBILITAS
a. Indikator kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan khususnya konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah adanya UPT di Kecamatan, pegawai yang melayani Akta Kelahiran menjadi semakin tidak disiplin waktu kerjanya lebih rendah, artinya dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kedisiplinan pegawai justru lebih rendah sedangkan pelayanan oleh Dinas Capil di Muara Beliti bahwa pegawai yang melayani Akta Kelahiran lebih disiplin waktu kerjanya.
Peningkatan kedisiplinan petugas pemberi pelayanan Akta Kelahiran memang tidak menjadi harapan/tujuan program ini namun tentunya bila tingkat kedisiplinannya jauh lebih buruk maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dalam jawaban pertanyaan di ajukan kepada responden terlihat bahwa tingkat kedisiplinan Penyuluh KB/UPT di Kecamatan relatif lebih rendah dibandingkan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini terjadi karena Penyuluh KB memiliki tugas utama melaksanakan penyuluhan yang menuntutnya untuk tidak hanya berdiam di UPT tetapi aktif ke desa-desa. Hal inilah yang mengakibatkan pemohon Akta merasa Penyuluh KB tidak disiplin karena tidak ada di UPT. b. Indikator tanggung jawab petugas dalam menyelesaikan persoalan dalam pelayanan Setelah adanya UPT di Kecamatan jumlah responden yang merasa jelas dan pasti ke mana/dengan siapa mengurus Akta Kelahiran sudah ada kepuasan dari warga. Hanya saja apabila masyarakat yang mengurus pembuktian di Pengadilan Negeri selain dari banyaknya pungutan-pungutan yang tidak jelas, menghabiskan waktu, tenaga dan materi. Artinya dalam hal pilihan masyarakat, tingkat kepuasan terhadap kepastian ke
mana/dengan siapa mengurus Akta Kelahiran Dispensasi sudah cukup terpuaskan dan lebih menyukai/memilih kondisi dengan tidak dilibatkan dengan aparatur di Pengadilan Negeri. Hal ini tidak kontradiktif dengan jawaban pertanyaan sebelumnya di mana untuk penyelesaian ditingkat UPT atau Dinas Capil responden justru merasa petugas yang melayani Akta Kelahiran manjadi lebih mudah ditemui/dicari. Namun hal ini dapat saja terjadi di mana selama ini masyarakat telah biasa memiliki beberapa alternatif dalam mengurus Akta Kelahiran, di antaranya: langsung bertanya ke Dinas, lewat Perangkat Desa, Bidan Desa, ataupun lewat pegawai Kecamatan. Setelah dilaksanakannya UPT di Kecamatan, kurang dilaksanakan sosialisasi bahwa Akta Kelahiran telah dapat diurus lewat UPT sehingga mengakibatkan kebingungan masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan harapan program agar masyarakat dipermudah dalam mendapatkan Akta Catatan Sipil/Surat Kependudukan. PENUTUP Dengan adanya UPT di Kecamatan-kecamatan yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas kualitas Layanan Akta Kelahiran pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan dari UPT di Kecamatan maupun layanan langsung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari tingkat kepuasan masyarakat sudah mencapai harapan dan tujuan program ini, hanya saja yang sangat memberatkan masyarakat pembuatan Akta Kelahiran Dispensasi, hal ini yang jadi memberatkan masyarakat bukan pada UPT di Kecamatan atau dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi pengurusan di Pengadilan Negeri khususnya harus dibuktikan dari pengadilan. Jadi dalam hal ini pemerintah Perlu lebih mengintensifkan sosialisasi program ini dari pihak UPT di Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kepada masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terpadu perlu pro aktif dan mendekatkan akses layanan masyarakat untuk pemenuhan akta kelahiran tidak dipungut biaya kepada semua anak (0-18 tahun), serta mengembangkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka menumbuhkan kondisi kebutuhan masyarakat terhadap akta kelahiran; (sektor Kesehatan, Pendidikan dan Peradilan)
DAFTAR PUSTAKA ______, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. ______,Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ______, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. ______, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 1999-2004, Kabupaten Banyumas dalam Angka 1998-2003, Purwokerto. Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, 2003, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Purwokerto.
Dwiyanto, Agus, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, 2002, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Koetamsi, 1997, Manajemen Pelayanan Masyarakat, Diklat Propinsi Dati I Jawa Tengah, Semarang.
Kotler, Phillips, 1995, Manajemen Pemasaran: Analisis Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian Jilid I, Salemba Empat, Jakarta.
Langbein, Laura Irwin, 1980, Discovering Whether Programs Work: A Guide to Statistical Methode for Program Evaluation, Scott, Foresman and Company, London. Mulyana, Deddy, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Pandangan Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya,, Remaja Rosda, Bandung Nazir, Moh, 1999, Metode Penelitian, Balai Aksara, Jakarta. Osborne, David and Peter Plastrik, 1997, Memangkas Birokrasi, Lima Strategi menuju Pemerintahan Wirausaha, PPM, Jakarta. Paramita, Budi, 1985, Struktur Organisasi di Indonesia, Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Putra,
Fadillah dan Kapitalisme Yogyakarta.
Saiful Arif, Birokrasi,
2001, LkiS,
Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan, Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Robbins, Stephen P., 1994, Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi, Arcan, Jakarta. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1985, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta. Soetopo, 1992, Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
St. Hery Haryadi, 2003, Kajian Akte Kelahiran Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ungaran. Soegiat, Roes H, dan Soeratno, 1998, Pelayanan Prima, Diklat Propinsi Dati I Jawa Tengah, Semarang. Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Supranto, 1997, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan, Rineka Cipta, Jakarta. Wahab,
Solichin Abdul, 1999, Evaluasi Kebijakan Publik, Konsep, Tipologi Penelitian dan Strategi Pemanfaatannya, FIA Unibraw dan Penerbit IKIP Malang.
Warella, Y, 1997, Administrasi dan Kualitas Pelayanan Publik, Pidato Pengukuhan pada Upacara Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Ilmu Administasi Negara Universitas Diponegoro, Semarang. Wibawa,
Samudra, dkk, 1994, Kebijakan Publik, Raja Persada, Jakarta.
Evaluasi Grafindo
