LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2004 Nomor 19 QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG TAHUN 2004-2014 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SABANG, Menimbang
: a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Sabang sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000, maka pemanfaatan ruang wilayah perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka perlu disusun rencana tata ruang wilayah sebagai arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang; d.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang dengan Qanun;
: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2758); 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427); 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469); 9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507); 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 15. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054); 17. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 27. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SABANG MEMUTUSKAN : Menetapkan
: QANUN KOTA SABANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG TAHUN 2004-2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Sabang; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah; 3. Walikota adalah Walikota Sabang; 4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sabang; 5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya; 6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak; 7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 9. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang; 10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud; 11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional; 12. Kawasan adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi dan/atau aspek pengamatan fungsional tertentu; 13. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan; 14. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; 15. Visi adalah suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota; 16. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Wilayah Kota untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan diperingkat kota; 17. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinerja yang mesti dicapai dalam pembangunan wilayah Kota berkaitan dalam kerangka visi dan misi yang telah ditetapkan; 18. Strategi pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan kota yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan; 19. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 20. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi; 21. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
22. Kawasan sedang berkembang adalah kawasan yang diarahkan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan/perkembangan kawasan sesuai dengan arahan fungsi ruang utama yang telah ditetapkan; 23. Kawasan permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur; 24. Sistem Pusat Kegiatan adalah kawasan-kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan baik campuran maupun spesifik yang memiliki fungsi strategi dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan budaya serta kegiatan pelayanan kota yang menurut hirarkhinya terdiri dari sistem pusat kegiatan utama berskala kota, regional, nasional dan internasional, sistem sub pusat yang berskala lokal dan sub-sub pusat berskala lingkungan; 25. Bagian Wilayah Kota (BWK) adalah bagian-bagian wilayah kota yang merupakan kesatuan fungsional pelayanan. 26. Jalan Arteri Primer adalah jalan raya utama yang berfungsi sebagai jalan raya yang sedikit sekali mempunyai jalan keluar masuk ke daerah atau pekarangan kanan-kiri nya dan berfungsi menghubungkan daerah-daerah dan kota-kota satu dan yang lainnya dan juga melewati bagian luar kota-kota itu. 27. Jalan Arteri Sekendur adalah jalan raya utama yang berfungsi sebagai jalan raya di dalam batas kota yang sedikit sekali mempunyai jalan keluar masuk ke kanan kiri dan menyalurkan lalu lintas campuran berat. 28. Jalan kolektor adalah jalan yang menghubungkan bagian-bagian utama di dalam kota atau sebagai penghubungan dengan jalan-jalan utama di dalam kota. 29. Jalan lokal atau jalan lingkungan adalah jalan yang melayani suatu lingkungan atau yang menghubungkan suatu lingkungan dengan jalan kolektor. 30. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota. 31. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota. 32. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara masa bangunan lainnya, rencana saluran, jaringan listrik tegangan tinggi, jaringan pipa gas, dan sebagainya. 33. Daerah Milik Jalan (Damija) adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang ini mencakup perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah sesuai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Wilayah Perencanaan Kota Sabang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kota dalam pengertian wilayah administrasi seluas 15.300 Ha, yang terdiri dari Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukakarya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, Gambar 01. (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a) Azas, visi, misi pembangunan, tujuan, sasaran, dan fungsi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Sabang; b) Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang Kota Sabang; c) Struktur dan pola pemanfaatan ruang; d) Pengendalian pemanfaatan ruang; e) Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.
BAB III AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN FUNGSI Bagian Pertama Azas Pasal 3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a disusun berazaskan : a. pemanfaatan kawasan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum; c. akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Fungsi Paragraf 1 Visi dan Misi Pembangunan Kota Sabang Pasal 4 Visi pembangunan Kota Sabang adalah terwujudnya masyarakat Kota Sabang yang maju, sejahtera, aman, dan bertaqwa kepada ALLAH SWT melalui Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pasal 5 Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperlukan misi pembangunan Kota Sabang, sebagai berikut : a. Mewujudkan Sabang yang maju melalui Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan yang berkompetisi. b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat. c. Mewujudkan pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat. d. Mewujudkan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. e. Mewujudkan aparatur daerah yang profesional, produktif dan bebas dari KKN.
Paragraf 2 Tujuan Penataan Ruang Pasal 6 Tujuan penataan ruang Kota Sabang, yaitu : a. Mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor melalui pemanfaatan ruang kota secara serasi, selaras, dan seimbang serta berkelanjutan; c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya.
Paragraf 3 Sasaran Penataan Ruang Pasal 7 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka diperlukan sasaran penataan ruang Kota Sabang, yaitu tertatanya struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan keterpaduan program-program sektoral yang telah disempurnakan untuk menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan potensi dan kendala wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paragraf 4 Fungsi Penataan Ruang Pasal 8 Fungsi penataan ruang Kota Sabang adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Kota Sabang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.
BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG Bagian Pertama Umum Pasal 9 Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang Kota Sabang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf b, diwujudkan dalam bentuk kebijakan pengembangan tata ruang Kota Sabang, dan strategi penataan ruang Kota Sabang yang meliputi strategi pemanfaatan ruang kawasan lindung, strategi pemanfaatan ruang kawasan budidaya, strategi pemanfaatan ruang kawasan tertentu, strategi pengembangan sistem pusat kegiatan, dan strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana.
Bagian Kedua Kebijakan Pengembangan Tata Ruang Pasal 10 Kebijakan pengembangan tata ruang Kota Sabang sebagaimana dimaksud Pasal 9, adalah: a. Meningkatkan aksesibilitas di Kota Sabang dengan mengembangkan prasarana dan sarana perhubungan laut dan perhubungan udara untuk memperlancar aliran investasi, produksi dan pemasaran produk-produk unggulan; b. Mengembangkan dan mengoptimalkan kualitas SDM, yang bertumpu pada karakteristik masyarakat lokal, memberdayakan masyarakat Kota Sabang sebagai masyarakat madani dan religius, melibatkan partisipasi masyarakat lokal serta berpihak pada kepentingan masyarakat lokal; c. Mengembangkan investasi di sektor-sektor unggulan serta menyusun strategi pemasaran dan promosi investasi Kota Sabang; d. Memanfaatkan keunggulan komparatif untuk mengembangkan komoditas unggulan/strategis yang menjadi unggulan pasar regional dan pasar ekspor sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan daya saing Kota Sabang; e. Mengembangkan Kota Sabang sebagai pusat perdagangan regional yang akan diposisikan sebagai pintu masuk dan pintu keluar pergerakan orang dan barang atau “simpul pemasaran wilayah”,
f. Membangkitkan ekonomi lokal Kota Sabang dengan dukungan sektor agribisnis perikanan laut dan perkebunan, industri pengolahan hasil perikanan laut dan industri hilir CPO untuk memberikan akses terhadap pasar global; g. Mengembangkan produk pariwisata dengan memantapkan produk-produk yang telah ada seperti Taman Laut Rubiah dan diversifikasi lokasi objek wisata yang baru seperti Lheung Angien, Anoi Itam, Pantai Kasih, Gapang, Kilometer “0”, agrowisata dan hutan wisata; h. Memperkuat kerjasama antarwilayah yang sinergis dan saling menguntungkan untuk membangun sebuah jaringan secara sinergi sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan posisi daya saing Kota Sabang serta mengembangkan jaringan dengan wilayah lain baik dalam lingkup nasional maupun regional; i. Meningkatkan keterkaitan usaha untuk menata struktur ekonomi dan memberdayakan sumberdaya lokal untuk menata struktur industri; j. Mempersiapkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk mengantisipasi Kota Sabang sebagai bagian Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terkemuka di Wilayah Barat Indonesia dan ASEAN.
Bagian Ketiga Wilayah Pengembangan Pasal 11 Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, Kota Sabang dibagi atas 5 (lima) wilayah pengembangan utama dengan kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah pengembangan sebagai berikut : a. Wilayah Pegembangan Kota Sabang, merupakan pusat kawasan perkotaan Sabang, kawasan pertahanan dan kawasan kota baru; b. Wilayah Pengembangan Balohan, merupakan pusat kawasan industri; c. Wilayah Pengembangan Iboih, merupakan pusat kawasan pariwisata; d. Wilayah Pengembangan Paya, merupakan pusat kawasan permukiman; e. Wilayah Pengembangan Batee Shoek, merupakan pusat kawasan pertanian dan perkebunan. Bagian Keempat Strategi Pengembangan Tata Ruang Paragraf 1 Strategi Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung Pasal 12 Strategi pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 9, adalah: a. Melakukan kesepakatan di antara pihak-pihak yang terkait guna mendeliniasi kawasan lindung termasuk penetapan Tata Guna Hutan Kesepakatan di Kota Sabang. b. Menyiapkan Qanun mengenai penetapan kawasan lindung beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. c. Menetapkan batas sempadan sungai dan pantai sesuai dengan pertimbangan teknis pengamanan jalur sungai dan pantai. Paragraf 2 Strategi Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pasal 13 Strategi pemanfaatan ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah:
a. Membuat perangkat hukum berupa Qanun beserta sanksi yang jelas tentang pemanfaatan ruang kawasan budidaya. b. Membuat jalur wisata untuk menarik wisatawan. c. Mengembangkan kerjasama dalam upaya pembangunan khususnya untuk kawasan permukiman, industri, dan pariwisata. d. Meningkatkan kemampuan kawasan yang menjadi pusat-pusat kegiatan melalui penyediaan fasilitas pendukung. Paragraf 3 Strategi Pemanfaatan Ruang Kawasan Tertentu Pasal 14 Strategi pemanfaatan ruang kawasan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 9, adalah: a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. b. Mempercepat pertumbuhan kawasan yang sangat tertinggal. c. Terjaminnya upaya pertahanan dan keamanan negara. d. Memperkuat integrasi nasional. e. Meningkatkan daya dukung lingkungan.
Paragraf 4 Strategi Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan Pasal 15 Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah: a. Terselenggaranya tingkatan primer yang berperan sebagai pusat kawasan. b. Terselenggaranya tingkatan sekunder yang berperan sebagai pusat koleksi dan penyeimbang. c. Terselenggaranya tingkatan tersier yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal. Paragraf 5 Strategi Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Pasal 16 Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah: a. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara efektif sampai akhir tahun rencana. b. Setiap kebutuhan sarana dan prasarana ditentukan berdasarkan standar-standar perencanaan.
BAB V STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG KOTA SABANG Bagian Pertama Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Paragraf 1 Umum Pasal 17 (1) Rencana struktur tata ruang Kota Sabang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf c, diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang; (2) Komponen utama pembentuk ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
a. b. c. d. e. f.
Persebaran penduduk; Rencana pengembangan kawasan Kota Sabang; Rencana Sistem Pusat kegiatan/Sistem Kota-kota; Rencana Sistem transportasi; Rencana Sistem Prasarana Wilayah; Rencana Pengembangan Jaringan Utilitas; Paragraf 2 Persebaran Penduduk Pasal 18
(1) Untuk mewujudkan persebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, maka ditetapkan kebijakan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan; (2) Jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut : a. Jumlah penduduk di Kecamatan Sukajaya pada tahun 2014 dibatasi sebanyak-banyaknya 23.890 jiwa; b. Jumlah penduduk di Kecamatan Sukakarya pada tahun 2014 dibatasi sebanyak-banyaknya 28.978 jiwa. Paragraf 3 Rencana Pengembangan Kawasan Kota Sabang Pasal 19 Rencana pengembangan kawasan Kota Sabang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebagai berikut: a. wilayah perkotaan, yang meliputi kawasan pusat Kota Sabang, kawasan pertahanan, dan kawasan kota baru ; b. kawasan industri, yang meliputi kawasan pelabuhan Balohan, kawasan industri perikanan Jaboi, dan kawasan penyimpanan bahan bakar minyak (BBM); c. kawasan pariwisata, yang meliputi kawasan wisata gapang, Lueng Angen, Teupin Layeue, Teupin Seureukui, Pulau rubiah dan Land Mark Area untuk kawasan 0 km Indonesia; d. kawasan pengembangan permukiman, yang terletak di Kelurahan Paya, serta e. kawasan pertanian dan perkebunan yang meliputi sebagian Kelurahan Batee Shoek dan Keunekai. Paragraf 4 Rencana Sistem Pusat Kegiatan Pasal 20 (1) Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebagai pembentuk struktur ruang untuk melayani arus orang, jasa dan barang dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan ataupun sebaliknya yang mempunyai keterkaitan sistem wilayah Kota Sabang. (2) Rencana sistem pusat kegiatan sebagai pembentuk struktur ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam Lampiran II, Gambar 02, ditetapkan sebagai berikut : a. Pusat Pelayanan Primer yang berperan sebagai pusat kawasan berada dalam kawasan Pusat Kota Sabang; b. Pusat Pelayanan sekunder yang berperan sebagai pusat koleksi dan penyeimbang yang terdiri dari kawasan industri dengan pusatnya di Balohan, kawasan pusat permukiman di Seunara Kecamatan Sukakarya, dan kawasan Pariwisata dengan pusatnya di Iboih; c. Pusat Pelayanan Tersier yang berperan sebagai pusat kegiatan lokal terdiri dari kawasan permukiman baru dengan pusatnya di Paya Kecamatan Sukajaya, kawasan permukiman di
Paya Karieng Kecamatan Sukajaya, dan kawasan pengembangan pertanian dan perkebunan dengan pusatnya di Batee Shoek. Pasal 21 Pengembangan fasilitas untuk masing-masing pusat kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 20, terdiri atas: a. Fasilitas pada Kawasan Primer, meliputi: 1. pemerintahan yaitu instansi pemerintah daerah dan Badan Pengelola Kawasan sabang. 2. perdagangan, yaitu grosir dan pusat pertokoan 3. pendidikan, pada tingkatan menengah atas, yaitu SMA, SMK, dan MA, apabila memiliki dukungan yang cukup besar dikembangkan pendidikan tinggi. 4. Kesehatan yaitu fasilitas Rumah Sakit. 5. Fasilitas-fasilitas yang berfungsi untuk pelayanan regional atau fungsi kota. b. Fasilitas pada Kawasan Sekunder, meliputi: 1. Pemerintahan untuk tingkat Kecamatan atau pembantu Kecamatan 2. Perdagangan yaitu pusat pertokoan dan pergudangan 3. Pendidikan, pada tingkatan SMP dan sederajat termasuk MTs 4. Kesehatan berupa fasilitas puskesmas dan poliklinik 5. Fasilitas lainnya yang berfungsi untuk pelayanan dalam skala Kecamatan. c. Fasilitas pada Kawasan Tersier meliputi: 1. Pemerintahan untuk tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2. Perdagangan yaitu pusat perbelanjaan lingkungan 3. Pendidikan minimal untuk tingkat SD 4. Kesehatan yaitu fasilitas puskesmas pembantu, posyandu, dan BKIA 5. Fasilitas lainnya yang berfungsi untuk pelayanan skala lokal.
Paragraf 5 Rencana Sistem Transportasi Pasal 22 Rencana sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, terdiri atas pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Pasal 23 (1) Rencana pengembangan transportasi darat sebagaimana dimaksud Pasal 22, meliputi rencana jaringan jalan; (2) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdapat dalam Lampiran II, Gambar 03 dan Lampiran I, Tabel 01; (3) Rencana potongan jalan untuk sistem jaringan jalan utama di Kota Sabang terdapat dalam Lampiran II, Gambar 04 dan Gambar 05. Pasal 24 Rencana pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud Pasal 22, diarahkan pada penyediaan jasa pelabuhan dan jalur pelayaran domistik dan internasional untuk mendukung pengembangan Kota Sabang.
Pasal 25 Rencana pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud Pasal 22, diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kebandarudaraan di Bandara Maimun Saleh dan rencana jalur penerbangan nasional dan internasional. Paragraf 6 Rencana Sistem Prasarana Wilayah Pasal 26 (1) Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf e, terdiri atas : a. b. c. d. e. f.
Prasarana perdagangan dan jasa Prasarana perindustrian dan pergudangan Prasarana pendidikan Prasarana kesehatan Prasarana pemerintahan dan pelayanan umum Prasarana pariwisata
(2) Prinsip dasar pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebagai berikut : a. Penempatan prasarana sebaiknya memperhatikan kegiatan lain di sekitarnya agar tidak terjadi konflik antar kegiatan. b. Jarak ke lokasi disesuaikan dengan skala pelayanan setiap prasarana. c. Penempatan prasarana disesusiakan dengan perkembangan fisik wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan pengembangan wilayah. d. Penyediaan prasarana perlu memperhatikan pertumbuhan wilayah mengingat adanya perbedaan untuk setiap bagian kawasan dalam wilayah. e. Penyediaan prasarana harus mencukupi baik secara kuantitas maupun kualitas. f. Penyediaan prasarana harus merata sehingga dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat. Pasal 27 (1) Pengembangan prasarana perdagangan dan jasa diarahkan melalui pengelompokan kegiatankegiatan perdagangan dan jasa di kawasan pusat perdagangan yang telah ada, pembangunan pasar serta pusat perbelanjaan lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan, menyebarkan distribusi pasar serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap prasarana perdagangan dan jasa. (2) Kebutuhan dan sebaran lokasi prasarana dan sarana perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 02. Pasal 28 (1) Pengembangan prasarana industri dan pergudangan diarahkan melalui penyediaan fasilitas berupa kapling industri siap bangun serta prasarana pendukung yang meliputi instalasi pengelolaan limbah, jalan, pelabuhan, serta utilitas dasar seperti jaringan air bersih, listrik, dan telepon. (2) Kebutuhan dan sebaran lokasi prasarana dan sarana industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 03. Pasal 29 (1) Pengembangan prasarana pendidikan diarahkan melalui penyediaan prasarana berupa gedung sekolah yang memadai serta pengadaan guru sekolah yang berkualitas, dan pemerataan pendidikan dengan penyebaran fasilitas serta peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
(2) Kebutuhan dan sebaran lokasi prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 04. Pasal 30 (1) Pengembangan prasarana kesehatan diarahkan melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana yang sudah ada, dan menambah fasilitas yang ada terutama untuk skala lingkungan sehingga diperlukan pengalokasian fasilitas yang tepat. (2) Kebutuhan dan sebaran lokasi prasarana dan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 05. Pasal 31 (1) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum diarahkan melalui pembangunan beberapa badan, kantor dinas teknis untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan penggunaan fasilitas umum di Sabang dan pemerataan fasilitas pelayanan umum di seluruh lapisan masyarakat. (2) Kebutuhan dan sebaran lokasi prasarana dan sarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 06. Pasal 32 Pengembangan prasarana penunjang pariwisata diarahkan melalui pembangunan fasilitas yang mendukung kawasan pariwisata di Iboih yang meliputi Gapang, Lueng Angen, dan titik 0 km Indonesia. Paragraf 7 Rencana Pengembangan Utilitas Pasal 33 (1) Rencana pengembangan utilitas Kota Sabang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf f, dilakukan secara serasi serta diupayakan untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Kota Sabang. (2) Pengembangan dan penyediaan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: a. b. c. d. e. f.
Rencana pengembangan jaringan air bersih dan pemanfaatan air baku; Rencana pengembangan jaringan drainase dan pengendalian banjir; Rencana pengembangan jaringan air limbah; Rencana pengelolaan sistem persampahan; Rencana pengembangan jaringan listrik; Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi.
Pasal 34 (1) Pengembangan jaringan air bersih dan pemanfaatan air baku diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan cakupan pelayanan air bersih untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan ketersediaan air baku yang ada; (2) Rencana pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Sukakarya akan meningkatkan cakupan pelayanan di Kelurahan Kota Atas, Kota Bawah Barat, Kota Bawah Timur dan pengembangan ke Kelurahan Aneu Laut, Krueng Raya, Paya Seunara, Batee Shoek dan Iboih.
(3) Rencana pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Sukajaya cakupan pelayanan di Kelurahan Ie Meule dan Cot Ba’u dan pengembangan ke Kelurahan Balohan, Anoi Itam dan Jaboi. (4) Sumber air yang akan dikembangkan berasal dari Danau Aneuk Laut. (5) Rencana pengembangan jaringan air bersih sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), adalah terdapat dalam Lampiran II, Gambar 06.
Pasal 35 (1) Pengembangan jaringan drainase dan pengendalian banjir diarahkan untuk mendukung pemeliharaan jalan agar tidak cepat rusak dan menciptakan sistem jaringan yang terhirarki yang meliputi saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier. (2) Pengembangan drainase di Kecamatan Sukakarya direncanakan pada jalur utama atau jalan utama sebagai penyalur air hujan dan pendukung untuk pemeliharaan jalan dengan panjang saluran 10.000 m untuk sebelah kanan dan kiri jalan. (3) Pengembangan drainase di Kecamatan Sukajaya direncanakan pada jalur utama atau jalan utama sebagai penyalur air hujan dan pendukung untuk pemeliharaan jalan dengan panjang saluran 5.500 m untuk sebelah kanan dan kiri jalan. Pasal 36 (1) Pengembangan jaringan air limbah diarahkan untuk meminimalkan tingkat pencemaran pada badan air tanah dengan menggunakan sistem pembuangan limbah atau sistem setempat yang direncanakan memanfaatkan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). (2) Pengembangan jaringan air limbah di Kecamatan Sukakarya direncanakan membangun Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 754 unit sampai tahun 2014. (3) Pengembangan jaringan air limbah di Kecamatan Sukajaya direncanakan membangun SPAL 685 unit sampai tahun 2014. Pasal 37 (1) Pengelolaan sistem pelayanan persampahan diarahkan untuk : a. b. c. d.
Pengembangan 3R atau 3M (mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang) Peningkatan cakupan pelayanan Pengadaan pengelolaan alat angkut Alternatif kerjasama pemerintah dan swasta
(2) Rencana pengelolaan sistem pelayanan persampahan untuk Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Sukajaya ditekankan pada optimalisasi pelayanan sehingga cakupannya meningkat, penambahan prasarana operasional yaitu pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan serta Usaha Daur Ulang Pupuk Kompos (UDPK) untuk mengurangi timbunan sampah yang masuk ke Tempat Penampungan Akhir (TPA). Pasal 38 (1) Rencana pengembangan jaringan listrik diarahkan melalui pemanfaatan sistem gabungan saluran udara dan saluran bawah tanah. (2) Pengembangan jaringan distribusi listrik melalui saluran kabel bawah tanah.
Pasal 39 Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan untuk mewujudkan sambangunan telepon di daerah utama sebagai pusat-pusat pertumbuhan Kota Sabang. Bagian Kedua Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Sabang Paragraf 1 Umum Pasal 40 (1) Untuk mewujudkan struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 17, rencana pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagai berikut : a. Arahan pengelolaan kawasan lindung; b. Arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya; c. Arahan pemanfaatan ruang kawasan tertentu; d. Arahan pengembangan kawasan prioritas; e. Arahan intensitas penggunaan lahan. (2) Rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota Sabang sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah terdapat dalam Lampiran II, Gambar 07. Paragraf 2 Arahan Pengelolaan Kawasan Lindung Pasal 41 (1) Pengelolaan ruang kawasan lindung di Kota Sabang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam atau buatan yang ada di dalamnya, dan mencegah berbagai kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan baik pada kawasan lindung maupun sekitarnya. (2) Penentuan jenis kawasan lindung, definisi, dan kriteria untuk kawasan lindung ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, Tabel 07. Pasal 42 (1) Pengelolaan kawasan lindung di Kota Sabang diarahkan sebagai berikut : a. Penetapan kawasan lindung terletak di sebagian besar terbentang di sepanjang batas Kecamatan Sukakarya dengan Kecamatan Sukajaya; b. Kawasan lindung difungsikan sebagai hutan lindung untuk menjaga kawasan di bahwahnya dari bahaya erosi mengingat tingkat kelerengannya yang cukup tinggi; c. Hutan lindung di sub-kawasan Kota Sabang berfungsi sebagai wilayah penyangga antara aktivitas perkotaan di pusat Kota Sabang dengan aktivitas industri yang akan dikembangkan di Balohan. (2) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah terdapat dalam Lampiran II, Gambar 08. Paragraf 3 Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya Pasal 43 (1) Pemanfaatan ruang kawasan budidaya diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas permukiman, perindustrian, pariwisata, industri perikanan, pertanian yang meliputi tanaman pangan dan peternakan, perkebunan, serta pertambangan.
(2) Penentuan jenis, definisi, dan kriteria untuk kawasan budidaya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, Tabel 08. Pasal 44 Arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya di Kota Sabang dilakukan sebagai berikut : a. Mengarahkan kegiatan pembangunan fisik berupa kegiatan perkotaan agar tidak mengganggu kawasan pertanian. b. Kawasan pertanian diarahkan pada lokasi yang tanahnya sesuai serta memiliki akses untuk pendistribusian produksinya yang dipusatkan di Kelurahan Keunekai. Luasan lahan pertanian diupayakan untuk dapat dipertahankan dan alih guna lahannya sebaiknya juga masih dalam koridor sektor pertanian yaitu dari pertanian tanaman pangan lahan basah menjadi pertanian lahan kering ataupun perkebunan. c. Kegiatan pertambangan diusahakan agar tidak mengganggu kelestarian lingkungan yang salah satunya dilakukan dengan penertiban terhadap pertambangan rakyat. d. Lokasi sepanjang timur dapat dikembangakan sebagai kawasan wisata disamping kawasan Iboih yang memang dipusatkan untuk aktivitas ini. e. Kelurahan Kota Atas, Kota Bawah Barat dan Kota Bawah Timur, Cot Ba’u, dan Cot Abeuk, diarahkan menjadi kawasan perkotaan. Kawasan perumahan dikembangkan di Kawasan Perkotaan dan di bagian selatan Kelurahan Paya. f. Meningkatkan kemampuan pengelola kawasan khususnya dalam hal pembiayaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. g. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan serta melengkapinya dengan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Pasal 45 Upaya pemanfaatan ruang kawasan budidaya di Kota Sabang dilakukan sebagai berikut : 1. Membuat perangkat hukum berupa Qanun beserta sanksi yang jelas tentang pemanfaatan ruang kawasan budidaya. 2. Membuat jalur wisata untuk menarik wisatawan. 3. Mengembangkan kerjasama dalam upaya pembangunan khususnya untuk kawasan permukiman, industri, dan pariwisata. 4. Meningkatkan kemampuan kawasan yang menjadi pusat-pusat kegiatan melalui penyediaan fasilitas pendukung, yaitu : a. Pengembangan kawasan pusat kota yang juga berperan sebagai kawasan perdagangan dan jasa perlu dilengkapi dengan prasarana berupa pelabuhan baik untuk penumpang dan barang, gudang penyimpanan barang untuk memperlancar aktivitas ekspor impor serta transit barang, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, serta utilitas dasar seperti air bersih, air limbah,telepon, dan listrik. b. Pengembangan kawasan perindustrian perlu dilengkapi dengan prasarana berupa lapangan kontainer, pelabuhan industri, gudang, kapling-kapling untuk pengembangan industri, instalasi pengelolaan limbah, serta utilitas dasar serta jalur transportasi yang aksesibel terhadap pasar dan bahan baku. c. Pengembangan kawasan pariwisata perlu dilengkapi dengan prasarana berupa penginapan, restoran, jalur wisata, serta pusat informasi wisata Sabang. d. Pengembangan kawasan industri perikanan perlu dilengkapi dengan prasarana berupa dermaga perikanan, tempat pelelangan ikan, serta cooling storage atau gudang pendingin. e. Pengembangan kawasan perumahan perlu dilengkapi dengan prasarana berupa fasilitas ekonomi dan sosial seperti pasar lingkungan, sekolah, dan sarana kesehatan disamping utilitas dasar dan prasarana transportasi. f. Pengembangan kawasan pertanian perlu dilengkapi dengan prasarana berupa gudang penyimpanan sementara atau lumbung desa, toko-toko peralatan pertanian, sarana pembibitan, serta jalur transportasi yang aksesibelitas terhadap pasar.
Paragraf 4 Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Tertentu Pasal 46 (1) Pemanfaatan ruang kawasan tertentu diarahkan untuk pengembangan kawasan yang terletak di kawasan Kota Sabang, Kawasan Balohan, dan Kawasan Iboih. (2) Sasaran pengembangan kawasan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah : a. Terselenggaranya penataan ruang kawasan yang strategis dan diprioritaskan dalam rangka penataan ruang wilayah. b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budidaya yang berada dalam kawasan tertentu. c. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kesejahteraan dan pertahanan keamanan negara. d. Menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan strategis baik bagi pembangunan nasional maupun bagi pembangunan daerah. Paragraf 5 Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas Pasal 47 (1) Pengembangan kawasan prioritas diarahkan untuk pengembangan kawasan yang terletak di Kota Sabang yang meliputi : a. b. c. d.
Kawasan cepat tumbuh; Kawasan rawan bencana alam; Kawasan perbatasan; Kawasan pengendalian khusus.
(2) Kawasan cepat tumbuh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kawasan pariwisata Iboih, kawasan industri Balohan, dan kawasan permukiman baru Paya. (3) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi sebagian kawasan di wilayah Kota Sabang yaitu antara Balohan dan Kota Bawah Timur. (4) Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan negara lain yaitu Thailand, Malaysia, dan India. (5) Kawasan pengendalian khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi daerah-daerah perbukitan yang memiliki hutan yang sangat baik dan kawasan industri dan pariwisata.
Paragraf 6 Arahan Intensitas Penggunaan Lahan Pasal 48 Rencana intensitas penggunaan lahan diarahkan untuk pengaturan tertib pembangunan dan tertib bangunan yang terdiri atas : a. b. c. d.
Kepadatan bangunan; Rencana ketinggian bangunan; Rencana garis sempadan bangunan (GSB); Rencana penanganan bangunan.
Pasal 49 (1) Kepadatan bangunan kota ditentukan berdasarkan angka koefisien dasar bangunan (KDB) untuk masing-masing BWK. (2) Arahan kepadatan bangunan di Kota Sabang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 09. Pasal 50 (1) Ketinggian bangunan ditentukan berdasarkan nilai koefisiensi lantai bangunan (KLB) yang disesuaikan dengan lebar jalan berdasarkan lingkungan tempat bangunan itu berdiri. (2) Arahan ketinggian bangunan di Kota Sabang sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat dalam Lampiran I, Tabel 10. Pasal 51 (1) Garis sempadan bangunan (GSB) ditentukan berdasarkan ukuran daerah milik jalan (Damija) atau Right of way (ROW), yaitu : a. Sepanjang koridor jalan arteri sekunder, yaitu minimum sebesar 10 meter dari batas Damija (ROW); b. Sepanjang koridor jalan kolektor sekunder, yaitu 8 meter dari batas Damija (ROW); c. Sepanjang koridor jalan lokal sekunder, yaitu 8 meter dari batas Damija (ROW); d. Sepanjang koridor jalan lingkungan, yaitu 4 meteri dari batas Damija (ROW); (2) Garis sempadan pantai yaitu 20 sampai 100 meter, kecuali pada kawasan yang sangat diperlukan bagi kepentingan umum. Pasal 52 Arahan rencana penanganan bangunan untuk pengembangan Kawasan Pusat Kota Sabang, yaitu : a. Untuk pembangunan baru diarahkan ke wilayah/daerah yang masih belum terbangun; b. Untuk jenis penanganan bangunan dengan melakukan peningkatan, perbaikan, revitalisasi dan pembaharuan diarahkan ke daerah yang sudah terbangun, padat dan kumuh; c. Untuk jenis penanganan pemugaran dan perlindungan diarahkan kepada gedung/bangunan bersejarah yang mempunyai nilai sejarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA SABANG Bagian Pertama Pedoman Pengendalian Pasal 53 (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d, didasarkan atas arahan-arahan sebagaimana dimaksud pada rencana struktur tata ruang dan pemanfaatan ruang provinsi dan kecamatan. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan tertentu, sistem pusat-pusat kegiatan, sistem transportasi, sistem prasarana wilayah dilaksanakan melalui pengawasan, penertiban dan perizinan terhadap pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua Pengawasan Pemanfaatan Ruang Pasal 54 Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) terdiri atas : a. Pemantauan, adalah usaha atau perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. Pelaporan, adalah kegiatan memberi informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; c. Evaluasi, adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Bagian Ketiga Penertiban Pemanfaatan Ruang Pasal 55 Kegiatan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dilakukan dengan cara pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Keempat Pendayagunaan Mekanisme Perijinan Pasal 56 Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 57 Dalam kegiatan rencana tata ruang wilayah Kota Sabang, masyarakat berhak: a. b. c. d.
berperanserta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata ruang Kota Sabang; mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang; menikmati manfaat dan/atau pertambahan nilai sebagai akibat perencanaan Kota Sabang; memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan Kota Sabang.
Pasal 58 (1) Untuk mengetahui Rencana Tata Ruang Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, masyarakat dapat mengetahui melalui Lembaran Daerah Kota, dan atau pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah. (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta Rencana Tata Ruang Kota Sabang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani Rencana Tata Ruang Kota Sabang. Pasal 59 (1) Dalam menikmati manfaat dan atau pertambahan nilai sebagai akibat pengembangan kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku;
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan kawasan andalan beserta sumber daya alam yang terkandung didalamnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Pasal 60 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan dengan cara musyawarah antar pihak yang berkepentingan; (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Sabang, masyarakat wajib: a. berperan serta dalam memelihara kualitas Kota Sabang; b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Pasal 62 Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; Pasal 63 Dalam pemanfaatan ruang di Kota Sabang, peran serta masyarakat dapat berbentuk: a. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah; b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pengembangan Kota Sabang yang berkualitas; d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; e. pemberian masukan untuk penetapan lokasi kawasan andalan; dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pasal 64 (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan Kelurahan; Pasal 65 Dalam pengendalian pembangunan Kota Sabang, peran serta masyarakat dapat berbentuk: a. pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan Kota Sabang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pengembangan Kota Sabang; b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang.
Pasal 66 Peran serta masyarakat dalam pengendalian pembangunan Kota Sabang disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat Kelurahan ke Kecamatan kepada Walikota dan pejabat yang berwenang.
BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 67 (1) Pelanggaran terhadap Qanun ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB IX PENYIDIKAN Pasal 68 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pasal 67 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang pengangkatannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang dan kewajiban melaksanakan penyidikan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka; melakukan penyitaan benda dan atau surat; mengambil sidik jari dan memotret tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: a. b. c. d. e.
pemeriksaan tersangka; pemasukan rumah; penyitaan barang; pemeriksaan saksi; pemeriksaan tempat kejadian.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 69 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian berskala 1:25.000, dan buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. Pasal 70 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang digunakan sebagai pedoman bagi : a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan pada skala 1 : 5.000, Rencana Teknik Ruang Kota pada skala 1 : 1.000, dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala 1 : 1.000; b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antara wilayah kota serta keserasian antar sektor; c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat; d. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan; e. perumusan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah Kota Sabang. Pasal 71 (1) Jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang ini, selama 10 (sepuluh) tahun sejak Qanun ini diundangkan; (2) Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan minimal 5 (lima ) tahun sekali.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 72 Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota Sabang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 73 (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Tahun 1993 – 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 74 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.
Disahkan di Sabang Pada tanggal 1 Juni 2004 WALIKOTA SABANG, Dto SOFYAN HAROEN Diundangkan di Sabang Pada tanggal 1 Juni 2004 SEKRETARIS DAERAH KOTA, Dto SURADJI JUNUS LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI E
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SABANG TAHUN 2004 - 2014
I. PENJELASAN UMUM Ketentuan mengenai Tata Ruang Wilayah Kota Sabang selama ini diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang tahun 1993 – 2003. Dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional tersebut perlu dijabarkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, Kota Sabang merupakan salah satu bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, sehingga penjabaran rencana tata ruang wilayah Kota Sabang juga harus memperhatikan fungsinya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Karena itu, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Sabang tersebut perlu disesuaikan dengan materi dan terminologi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang dimaksud merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Sabang, yang meliputi : a. Azas, visi, misi pembangunan, tujuan, sasaran, dan fungsi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota Sabang; b. Kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang Kota Sabang; c. Struktur dan pola pemanfaatan ruang; d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang; e. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang berisi : a. Arahan pengembangan penduduk Kota Sabang; b. Arahan rencana pengembangan aktivitas Kota Sabang dalam bentuk peruntukan yang mencakup : c. d. e. f. g.
Arahan pengelolaan kawasan lindung Arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya Arahan pemanfaatan ruang kawasan tertentu.
Arahan rencana pengembangan kawasan Sabang Arahan rencana pengembangan sistem pusat kegiatan Arahan pengembangan sistem transportasi Arahan pengembangan sistem prasarana wilayah Arahan rencana utilitas.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan.
Dalam mewujudkan pembangunan Kota Sabang sebagai bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, maka perlu disusun skenario pengembangan Kota Sabang. Untuk melakukan pengembangan Kota Sabang tersebut terlebih dahulu perlu menetapkan tujuan pembangunan Kota Sabang, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : a. Secara internal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setempat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi ekonomi maupun potensi lokasi. Untuk itu perlu menetapkan dan mengembangkan sektor unggulan yang menjadi andalan pasar regional dan pasar ekspor sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan daya saing Kota Sabang; b. Secara eksternal, meningkatkan posisi Kota Sabang sebagai pusat perniagaan dan pertumbuhan ekonomi untuk wilayah Barat Indonesia. Untuk itu perlu dibangun aliansi strategi atau kerjasama antarwilayah yang sinergis dan saling menguntungkan untuk memperkuat sebuah “synergic networking” sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan posisi daya saing Kota Sabang. Skenario pengembangan Kota Sabang menitikberatkan pada upaya untuk mempercepat posisi Kota Sabang sebagai pusat perniagaan dan pusat pertumbuhan ekonomi untuk Wilayah Barat Indonesia yang berorientasi pada manfaat jangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan komitmen serta dukungan politik dan pendanaan. Berdasarkan visi dan misi pengembangan Kota Sabang 2014 serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sabang maka secara garis besar skenario pengembangan Kota Sabang dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu : • • •
Skenario dengan tahap percepatan akan diterapkan dari Tahun 2004 – 2006; Skenario dengan tahap transformasi diterapkan dari Tahun 2007 – 2011; Skenario dengan tahap penguatan diterapkan dari Tahun 2012 – 2014. SKENARIO
Percepatan (Acceleration)
Transformasi (Transformati on)
Penguatan (Stretching)
2004 – 2006 (3 Tahun) Comparative Advantage Perikanan Laut, Perkebunan
2007 – 2011 (5 Tahun) Æ
2012 – 2014 (2 Tahun) Competitive Advantage Trading, Tourism & Services
V GRAFIK VA
JANGKA WAKTU DAYA SAING SEKTOR EKONOMI UTAMA EKSPOR UTAMA
Bahan Mentah
Industri pengolahan hasil perikanan dan industri hilir CPO Bahan Olahan
Bahan Jadi & Jasa
Skenario Pengembangan Kota Sabang 2004 – 2014
A. Tahap Percepatan (Acceleration) : 2004 - 2006 Skenario pengembangan Kawasan Sabang dengan strategi percepatan terutama diarahkan untuk pemanfaatan potensi SDA yang ada dan peningkatan produksi pada sektor-sektor primer (perikanan laut, pertanian, perkebunan dan kehutanan) dan peningkatan ekspor bahan mentah. Strategi percepatan ini berupa : Memprioritaskan pengembangan sektor agribisnis (perikanan laut dan perkebunan) serta industri kecil dan menengah sebagai sektor unggulan di Kota Sabang;
Membangkitkan ekonomi lokal di Kota Sabang dengan dukungan sektor agribisnis (perikanan laut dan perkebunan) sebagai “prime mover” untuk memberikan akses terhadap pasar regional dan global; Meningkatkan infrastruktur produksi dan distribusi untuk memperlancar investasi, produksi dan pemasaran produk-produk unggulan; Pengembangan pelabuhan Sabang untuk menunjang ekspor komoditas unggulan; Meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi menuju pelabuhan Sabang dan Kotar Udara Maimun Saleh melalui pengembangan dan peningkatan sistem jaringan jalan regional; Pengembangan sektor pertambangan dengan memanfaatkan deposit bahan tambang secara optimal; Meningkatkan kualitas SDM yang bertumpu pada karakteristik dan potensi lokal; Mengembangkan komoditas unggulan/strategis yang menjadi unggulan pasar regional di Kawasan ASEAN dan Asia Pasifik sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan daya saing wilayah; Mengembang kapasitas kelembagaan dan meningkatkan “good governance” dalam mendukung pelaksanaan Kota Sabang sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
B. Tahap Transformasi (Transformation) : 2007 - 2011 Skenario pengembangan Kawasan Sabang dengan strategi transformasi terutama diarahkan untuk menarik investasi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan perkebunan serta peningkatan ekspor bahan setengah jadi. Strategi transformasi ini berupa : Upaya untuk meningkatkan nilai tambah bagi sektor/komoditas unggulan serta meningkatkan nilai ekspor komoditas setengah jadi, melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan industri hilir CPO; Memperkuat aliansi strategi atau kerjasama antarwilayah yang sinergis dan saling menguntungkan untuk membangun sebuah “synergic networking” sebagai kekuatan pendorong untuk meningkatkan posisi daya saing Kota Sabang serta mengembangkan kerjasama ekonomi regional “networking” dengan wilayah/negara lain di kawasan ASEAN dan negara-negara Asia Pasifik; Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hasil tangkapan perikanan laut dan hasil perkebunan; Memanfaatkan keunggulan komparatif berupa posisi geografis dan keanekaragaman sumberdaya alam guna menarik investasi dari luar dalam rangka meningkatkan keunggulan daya saing wilayah; Meningkatkan keterkaitan usaha untuk menata struktur ekonomi dan memberdayakan sumberdaya lokal di Kota Sabang untuk menata struktur industri; Untuk mendukung kegiatan ekspor komoditi unggulan dari Pelabuhan Sabang dan Bandar Udara Mainmun Saleh, dibutuhkan pengembangan infrastruktur perhubungan, yaitu: Peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Sabang dan Bandar Udara Maimun Saleh; Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan regional yang menghubungkan antara sentra produksi dengan Pelabuhan Sabang dan Bandar Udara Maimun Saleh. C. Tahap Penguatan (Stretching) : 2012 - 2014 Skenario pengembangan Kawasan Sabang dengan strategi penguatan terutama diarahkan untuk mengembangkan industri manufaktur (elektronika, perakitan kendaraan, kimia), perdagangan, pariwisata dan jasa transportasi. Strategi penguatan ini berupa : Membangun kawasan pusat perdagangan dan pariwisata yang kompetitif dalam pasar global ditunjang posisi strategis Kota Sabang, industri pengolahan dan pariwisata; Mengembangkan sistem perdagangan dan jasa pariwisata yang terintegrasi dengan pasar global; Mengembangkan industri berbasis teknologi, yakni: industri elektronika, industri perakitan kendaraan, industri galangan kapal; Mengembangkan jaringan informasi bisnis yang handal; Meningkatkan diversifikasi ekonomi baik diversifikasi horisontal maupun vertikal; Mengembangkan prasarana dan sarana ekonomi dan keuangan; Mengembangkan prasarana dan sarana informasi dan komunikasi.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Angka 1 s.d. 25
:
Cukup Jelas.
Pasal 2
:
Cukup Jelas.
Pasal 3
:
Azas keterpaduan, yakni memperhatikan kesatuan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintahan (pusat, provinsi, dan kota), sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat berdasarkan pertimbangan menyeluruh. Azas daya guna dan hasil guna, yakni memperhatikan segenap potensi dan pemanfaatan SDA, SDB, dan SDM yang ada, agar dapat menghasilkan manfaat dan kualitas ruang yang optimal bagi wilayah. Azas keserasian, keseimbangan dan keselarasan, yakni memperhatikan persebaran penduduk, pertumbuhan serta keterkaitan antar dan antar kawasan, agar tercapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Azas berkelanjutan, yakni memperhatikan kemampuan daya dukung SDA, lingkungan dan kepentingan generasi berikut agar tercapai keserasian daya dukung secara berkelanjutan. Azas keterbukaan, yakni memperhatikan hak yang ada pada setiap masyarakat untuk mengetahui rencana-rencana tata ruang wilayah yang disusun secara terbuka. Azas persamaan dan keadilan, yakni memperhatikan adanya hak yang sama pada setiap masyarakat untuk menikmati manfaat dan atau nilai tambah ruang, serta hak untuk mendapatkan penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya akibat kegiatan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang wilayah. Azas perlindungan hokum, yakni memperhatikan perlunya jaminan perlindungan untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha terhadap setiap hak azasi atas pemanfaatan ruang yang diberikan kepada masyarakat.
Pasal 4 s.d. 31
:
Cukup Jelas.
Pasal 32
:
Beberapa jenis fasilitas yang perlu dikembangkan untuk mendukung pengembangan prasarana pariwisata adalah: Pembangunan jaringan jalan untuk memperlancar akses ke seluruh objek wisata yang ada di Kawasan Sabang. Pembangunan berbagai fasilitas seperti
penginapan yang layak, restoran, tokotoko souvenir, serta tempat-tempat pagelaran seni dan budaya. Pembangunan sarana telekomunikasi dan pusat-pusat informasi wisata khususnya di Pusat Kota Sabang sebagai inlet wisatawan dan di Inoih sebagai pusat kegiatan wisata Kota Sabang.
Pasal 33
:
Cukup Jelas.
Pasal 34
:
Pasal 35
:
Pengembangan jaringan air bersih dilakukan dengan memanfaatkan air baku Danau Aneuk laut dan memanfaatkan topografi yang ada sehingga dapat dialirkan secara gravitasi ke daerah pelayanan karena cakupannya masih kecil. Pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Sukakarya akan meningkatkan pelayanan di daerah pelayanan saat ini yaitu Kelurahan Kota Atas, Kota Bawah Barat, Kota Bawah Timur dan pengembangan ke Kelurahan Aneu Laut, Krueng Raya, Paya Seunara, Batee Shok dan Iboih dengan penambahan cakupan pelayanan dari 67.41% pada tahun 2004 menjadi 77% pada tahun 2014. Pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Sukajaya akan meningkatkan pelayanan di daerah pelayanan yang ada saat ini yaitu Kelurahan Le Meule dan Cot Ba’u dan pengembangan ke Kelurahan Balohan, Anoi Item danjaboi dengan peningkatan cakupan pelayanan dari 31,72% tahun 2004 menjadi 80% tahun 2014. Saluran primer, adalah saluran yang membawa limpasan air hujan ke lokasi pembuangan akhir. Dalam hal ini yang dipersiapkan menjadi saluran primer adalah sungai-sungai atau alur-alur dari perbukitan yang membawa aliran air ke muara di pantai. Sesuai dengan fungsinya saluran primer ini akan memiliki dimensi yang relatif besar dibanding saluran-saluran lainnya. Saluran sekunder, adalah saluran yang membawa limpasan air hujan menuju saluran primer. Dalam hal ini yang akan dimanfaatkan sebagai saluran sekunder adalah jaringan anak-anak sungai yang mengalir menuju sungai besar (saluran primer). Saluran sekunder buatan yang dibuat di tempatkan di sepanjang jaringan jalan arteri primer. Saluran tersier, adalah saluran yang
membawa limpasan air hujan di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil. Pada prinsipnya saluran tersier ini membawa limpasan air hujan menuju saluran sekunder, tetapi untuk beberapa kasus jika memungkinkan dapat saja saluran tersier ini langsung menuju saluran primer. Saluran tersier ini adalah saluran-saluran drainase yang dibuat di sepanjang jaringan jalan non arteri primer. Pasal 36
:
Pasal 37
:
Kecamatan Sukakarya, produksi lumpur pada tahun 2004 sebesar 452 m3/tahun, maka di Kecamatan Sukakarya diperlukan Jamban Keluarga 754 unit, MCK 6 unit dan SPAL 754 unit yang akan berkembang kebutuhannya sampai tahun akhir perencanaan 2014 dengan produksi lumpur tinja 1.067 m3/tahun dengan keperluan Jamban Keluarga 3.200 unit, MCK 71 Unit dan SPAL 3.200 unit. Kecamatan Sukajaya, produksi lumpur pada tahun 2004 sebesar 32 m3/tahun, maka di Kecamatan Sukajaya diperlukan Jamban Keluarga 2 unit dan SPAL 685 unit yang akan berkembang kebutuhannya sampai tahun akhir perencanaan 2014 dengan produksi lumpur tinja 60 m3/tahun dengan keperluan Jamban Keluarga 32 unit dan SPAL 3.200 unit. Dengan kebutuhan sarana yang semakin meningkat sedangkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan perlunya sarana masih minim, diprioritaskan penyuluhan kesehatan dan sosialisasi untuk membuat tangki septik sebagai pembuangan tinjanya. Rencana lokasi TPA yang akan dikembangkan dan dioptimalkan adalah TPA eksisting di Lhok Batee Kelurahan Cot Abeuk seluas 2 Ha. Pada masing-masing Kecamatan akan dikembangkan UDPK (Usaha Daur Ulang Pupuk Kompos) untuk memanfaatkan limbah-limbah organik dari pertanian, peternakan, pasar dan domestik. Pusat pemasaran pupuk akan dibangun di masing-masing simpul pemasaran pulau. Kecamatan Sukakarya, sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik yang timbulan totalnya sebesar 8 ton/hari tahun 2004 dan akan bertambah terus sampai 18 ton/hari tahun 2014.
Pasal 38 s.d. 74
:
Kecamatan Sukajaya, sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik yang timbulan totalnya sebesar 3 ton/hari tahun 2004 dan akan bertambah terus sampai 4 ton/hari tahun 2014. Rencana pengembangan untuk masingmasing Kecamatan ditekankan pada optimalisasi pelayanan sehingga cakupannya meningkat, penambahan prasarana operasional yaitu pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan serta Usaha Daur Ulang Pupuk Kompos (UDPK) untuk mengurangi timbulnya sampah yang masuk ke TPA.
Cukup Jelas.
LAMPIRAN I QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TANGGAL 1 JUNI 2004 DAFTAR LAMPIRAN I Tabel 01 Tabel 02
Tabel 03
Tabel 04
Tabel 05
Tabel 06
Tabel 07 Tabel 08 Tabel 09 Tabel 10
RENCANA JARINGAN JALAN UTAMA DI KOTA SABANG KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PERINDUSTRIAN DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 JENIS, DEFINISI, DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG JENIS, DEFINISI, DAN KRITERIA KAWASAN BUDIDAYA ARAHAN KEPADATAN BANGUNAN DI KOTA SABANG ARAHAN KETINGGIAN BANGUNAN DI KOTA SABANG
Tabel 01 RENCANA JARINGAN JALAN UTAMA DI KOTA SABANG NO
1
2
3
4
5
NAMA RUAS JALAN
PANJANG (KM)
KLASIFIKASI FUNGSI JALAN
DAMIJA ATAU RIGHT OF WAY (ROW)
Jalur Utama a. Balohan - Sabang b. Sabang – KM 0
10 28,8
Arteri Primer Kolektor Primer
24 – 30 15 – 20
Jalan Lingkar Selatan a. Balohan - Keuneukai
11,5
15 – 20
b. Keuneukai – Lh Angen
13,5
Kolektor Sekunder Kolektor Sekunder
Jalan Lingkar Utara a. Balohan–Anoi Itam – Ie Meulee b. Tapak Gajah - Sabang Jalur Alternatif Balohan – Aneuk Laot Jalur Penghubung Cot Damar - Keuneukai
15 – 20
13,8
Kolektor
15 – 20
1,5
Kolektor
15 – 20
7
Kolektor Sekunder
15 – 20
8,8
Kolektor Sekunder
15 – 20
Tabel 02 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN DAN JASA DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 JENIS PRASARANA
JUMLAH LUASAN UNIT @ (M2)
SKALA PELAYANAN
LOKASI
1.
Warung
250
150
Klaster
Tersebar
2.
Pertokoan
25
1.800
Kawasan
Pusat Kota Sabang
3.
Pusat Perbelanjaan Lingkungan
2
20.250
Kawasan
Pusat Kota Sabang
Perkantoran
25
1.800
Kawasan
Pusat Kota Sabang, Cot Ba’u dan Balohan
4.
Tabel 03 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PERINDUSTRIAN DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 JENIS PRASARANA JUMLAH UNIT
LUASAN @ (M2)
SKALA PELAYANAN
LOKASI
1.
Instalasi pengelolaan air limbah
1
sesuai kebutuhan
Kawasan
Balohan
2.
Mess transito
1
sesuai kebutuhan
Kawasan
Balohan
3.
Areal penampungan limbah padat sementara
1
sesuai kebutuhan
Kawasan
Balohan
Tabel 04 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 JENIS PRASARANA
JUMLAH UNIT
LUASAN @ (M2)
SKALA PELAYANAN
LOKASI
SD
35
5.400
Lingkungan
Tersebar
SMP
10
4.050
Kecamatan
Tersebar
SMA
5
4.050
Kecamatan
Tersebar
SMK
3
4.050
Kecamatan
Tersebar
MI
10
5.400
Lingkungan
Tersebar
MTs
4
4.050
Kecamatan
Tersebar
MA
4
4.050
Kecamatan
Tersebar
Tabel 05 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 JENIS PRASARANA
JUMLAH UNIT
LUASAN @ (M2)
SKALA PELAYANAN
LOKASI
1.
Apotik
6
525
Klaster
Tersebar
2.
Puskesmas Rawat Inap Kecamatan
3
2.400
Kecamatan
Balohan, Paya Seunara, Keunekai
3.
Puskesmas Sentinel Kecamatan
1
450
Kecamatan
Kecamatan Kota
4.
Puskesmas Pembantu
13
500
Kelurahan
Tersebar
5.
Rumah Dokter/ Paramedis Puskesmas
15
675
Kecamatan
Kecamatan Kota, Keunekai
Praktek Dokter
13
-
Lingkungan
Tersebar
6.
7.
Poliklinik
4
3.000
Kecamatan
Pusat Kota, Balohan, Paya Seunara dan Keunekai
8.
RS Unit Gawat Darurat
1
15.000
Kawasan
Pusat Kota Sabang
9.
Pusling. Roda Empat
2
-
Kecamatan
Kecamatan Kota dan Keunekai
10. Pusling. Perahu Bermotor (Ambulance Laut)
1
-
Kota Sabang
Pusat kota
11. Pusat Diklatkes (Akper/Akbid)
1
10.000
Kota Sabang
Pusat Kota
12. Alat-alat Kesehatan/ Mobiler Puskesmas Rawat Inap
3
Paket
Kecamatan
Balohan, Paya Seunara, Keunekai
Tabel 06 KEBUTUHAN DAN SEBARAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM DI KOTA SABANG SAMPAI TAHUN 2014 JENIS PRASARANA 1.
Balai/Gedung Pertemuan
JUMLAH LUASAN @ SKALA UNIT (M2) PELAYANAN 1
1.500
Kawasan
LOKASI
Pusat Kota Sabang
2.
Bioskop
1
3.000
Kawasan
Pusat Kota Sabang
3.
Gedung Perpustakaan
1
1.500
Kawasan
Pusat Kota Sabang
4.
Lapangan Olahraga
4
8.400
Kecamatan
Pusat Kota, Balohan, Paya Seunara dan Keunekai
5.
Gedung Olahraga
4
1.000
Kecamatan
Pusat Kota, Balohan, Paya Seunara dan Keunekai
6.
Perkampunga n Atlit
1
240.000
Kawasan
Ujong Kareung
7.
Pemadam Kebakaran
2
1.500
Kawasan
Pusat Kota Sabang dan Balohan
8.
Kantor Kecamatan
4
1.500
Kecamatan
Pusat Kota, Balohan, Paya Seunara dan Keunekai
9.
Taman Bermain dan olahraga
25
1.675
Lingkungan
Tersebar
Tabel 07 JENIS, DEFINISI, DAN KRITERIA KAWASAN LINDUNG JENIS KAWASAN Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya Kawasan Hutan Lindung
DEFINISI
Kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.
Kawasan Bergambut
Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama.
Kawasan Resapan Air
Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer) yang berguna sebagai sumber air.
Kawasan Perlindungan
KRITERIA
- Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan atau - Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan atau - Kawasan hutan dengan ketinggian 2.000m atau lebih di atas permukaan air laut. Tanah bergambut dengan ketebalan 3m atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.
JENIS KAWASAN Setempat Sempadan Pantai
DEFINISI
KRITERIA
Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi panrtai
Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat - Minimal 100m di kiri kanan sungai besar dan 50m di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman - Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan. Daratan sekeliling tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50100m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Minimal radius 200m di sekitar mata air.
Sempadan Sungai
Kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, dan mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai
Kawasan Sekitar Danau/Waduk
Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk
Kawasan Sekitar Mata Air
Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam Kawasan Suaka Alam
Kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan satwa, dan daerah pengungsian satwa.
Kriteria cagar alam adalah: - Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta type ekosistemnya - Memiliki formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusun - Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak/belum diganggu manusia - Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelola yang efektif dengan daerah-daerah penyangga yang cukup luas - Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan konservasi Kriteria Suaka Margasatwa - Tempat hidup dan berkembangbiaknya
JENIS KAWASAN
DEFINISI
KRITERIA suatu jnis satwa yang perlu dikonservasi - Memiliki keanekaragaman dan populasi yang tinggi - Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu - Mempunyai luasa yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan Kriteria Hutan Wisata - Memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alami maupun buatan - Memenuhi kebutuhan manusia dan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusatpusat pemukiman penduduk - Mengandung satwa buru yang dapat dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa. Kriteria Daerah Perlindungan Plasma Nutfah - Memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di kawasan konservasi yang telah ditetapkan - Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut - Mempunyai luas dan lapangan yang tidak membahayakan.
Pantai Berhutan Bakau
Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan
Kriteria Daerah Pengungsian - Merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut - Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan baru bagi satwa tersebut. Minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air
JENIS KAWASAN
DEFINISI
KRITERIA
bakau (mangrove) yang berfungsi memberi perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan. Kawasan Suaka Daerah berupa perairan laut, Alam Laut dan perairan darat, wilayah pesisir, Perairan Lainnya muara sungai, gugusan atol, dan karang yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan ekosistem Taman Nasional, - Taman nasional adalah Taman Hutan Raya, kawasan pelestarian alam yang dan Taman Wisata dikelola dengan sistem zonasi Alam yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi, dan pendidikan - Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa asli atau buatan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, dan rekreasi. - Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian di darat maupun laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekrasi alam. Kawasan Cagar Alam Kawasan dimana lokasi dan Ilmu bangunan hasil budaya manusia Pengetahuan yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alam yang khas berada
Kawasan yang sering atau brpotensi tinggi mengalami bencana alam
Kawasan Rawan Bencana
pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.
Kawasan berhutan dan bervegetasi tetap, memiliki flora dan fauna yang beranekaragam, memilki arsitektur bentang alam yang baik, dan memiliki akses yang baik untuk keperluan wisata.
Tempat dan ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala, dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan Rawan akan bencana letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor.
Tabel 08 JENIS, DEFINISI, DAN KRITERIA KAWASAN BUDIDAYA JENIS KAWASAN
DEFINISI
KRITERIA
Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih tanam
Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan yang diperuntukkan bagi hutan
Kawasan hutan dengan faktor lereng lapangan, jenis tanaman, dn curah hujan yang mempunyai nilai skor 125 – 174, di luar hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980 Kawasan hutan dengan faktor lereng lapangan, jenis
Kawasan Hutan Produksi
JENIS KAWASAN
DEFINISI produksi tetap dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam
Kawasan Hutan Produksi Konversi
Kawasan hutan yang bilamana diperlukan dapat dialihgunakan
KRITERIA tanaman, dn curah hujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang di luar hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980 Kawasan hutan dengan faktor lereng lapangan, jenis tanaman, dn curah hujan yang mempunyai nilai skor 124 atau kurang di luar hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan konversi lainnya (SK Mentan No 683/Kpts/Um/8/1981 dan 837/Kpts/Um/11/1980
Kawasan Pertanian Kawasan Tanaman Pangan Lahan Basah
Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah ataupun teknis
Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering
Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan
Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan
Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
Kawasan Peternakan
Kawasan yang diperuntukkan bagi peternakan hewan besar dan padang penggembalaan ternak
Kawasan Perikanan
Kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam maupun perairan darat lainnya. Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan Kawasan yang
Kawasan Pertambangan
Kawasan
Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan yang memiliki: a. Ketinggian < 1.000m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30m Kawasan yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan yang memiliki: a. Ketinggian < 1.000m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30m Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan dengan mempertimbangkan faktor-faktor: a. Ketinggian < 2.000m b. Kelerengan < 40% c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30m Kawasan yang sesuai untuk peternakan/penggembalaan ternak dengan mempertimbangkan faktorfaktor: a. Ketinggian < 1.000m b. Kelerengan < 15% c. Jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah Kawasan yang sesuai untuk perikanan ditentukan dengan mempertimbangkan faktorfaktor: a. Kelerengan < 8% b. Persediaan air cukup Kriteria lokasi sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan untuk daerah masing-masing yang mempunyai potensi bahan tambang bernilai tinggi. a.
Kawasan yang memenuhi
JENIS KAWASAN
DEFINISI diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.
Perindustrian
Kawasan Pariwisata
Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan yang diperuntukkan bagi pemukiman
KRITERIA persyaratan lokasi industri Tersedia sumber air baku yang cukup c. Ada sistem pembuangan limbah d. Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi. Kawasan yang mempunyai: a. Keindahan alam dan panorama b. Masyarakat dengan kebudayaan bernilai tinggi dan diminati wisatawan c. Bangunan peninggalan budaya dan atau mempunyai nilai sejarah tinggi a. Kesesuaian lahan dengan masukan teknologi yang ada b. Ketersediaan air jernih c. Lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah ada/berkembang d. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah. b.
Tabel 09 ARAHAN KEPADATAN BANGUNAN DI KOTA SABANG BWK
Pusat Kota
Pusat Kota
Non Pusat Kota
Blok Penggunaan Lahan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelabuhan Pergudangan Hankam (AL) Pertamina Ruang Terbuka Hijau Lainnya Perdagangan/Komersial Perkantoran Permukiman Kepadatan Tinggi Permukiman Kepadatan Sedang Permukiman Kepadatan Rendah Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau Lainnya Kawasan Wisata Hutan Hotel Permukiman Kepadatan Tinggi Permukiman Kepadatan Sedang Permukiman Kepadatan Rendah Perdagangan dan Jasa Ruang Terbuka Hijau Lainnya
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0,4 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4 0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,8 0,6 0,4 0,8 0,0 0,0
Tabel 10 ARAHAN KETINGGIAN BANGUNAN DI KAWASAN PUSAT KOTA SABANG BWK
Pusat Kota
Pusat Kota
Blok Penggunaan Lahan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.
Non Pusat Kota
6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pelabuhan Pergudangan Pertahanan (AL) Pertamina Ruang Terbuka Hijau Lainnya Perdagangan/Komersial Perkantoran Permukiman Kepadatan Tinggi Permukiman Kepadatan Sedang Permukiman Kepadatan Rendah Fasilitas Umum Ruang Terbuka Hijau Lainnya Kawasan Wisata Hutan Hotel Permukiman Kepadatan Tinggi Permukiman Kepadatan Sedang Permukiman Kepadatan Rendah Perdagangan dan Jasa Ruang Terbuka Hijau Lainnya
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 0,4 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8
Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,2 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0 2,4 2,4 1,6
Ketinggian Bangunan Maksimal (Tingkat) 3 1 1 1 0 0 4 4 2
0,6
1,2
2
0,4
0,8
2
0,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,8
2,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,8
3 0 0 1 0 1 1
0,6
0,6
1
0,4
0,4
1
0,8 0,0 0,0
0,8 0,0 0,0
1 0 0
