PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SABANG, Menimbang
:a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaan atas Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pelaksanaan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
Mengingat
:1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049); 6. Undang- …
-2-
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.
Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 26). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang. 2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota. 3. Walikota adalah Walikota Sabang. 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota. 5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Kekayaan Daerah Kota. 6. Dinas ...
-3-
6. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan KehutananKota selaku Pemungut Retribusi Rumah Potong Hewan. 7. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. 8. Retribusi RPH yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 10. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti setor retribusi ke rekening Kas Daerah yang ditandatangani oleh Bendahara PenerimaanDinas. 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 12. Juru Pungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi. 13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kota Sabang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Walikota ini mempunyai maksud untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kota Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPH. (2) Pelaksanaan RPH mempunyai tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pelaksanaan Pemungutan RPH. BAB III ...
-4-
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : a. tata cara pemungutan retribusi; b. tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat penyetoran retribusi; c. tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; d. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedarluwarsa; BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 4 (1) Pemungutan Retribusi dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan kesehatan, pengandangan dan pemotongan hewan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Dinas. (2) Pemungutan retribusi SKRD atau karcis.
dilakukan
dengan
menggunakan
(3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. (4) Pemungutan dilakukan di RPH oleh Juru Pungut Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. BAB V PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Pembayaran Pasal 5 (1) Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas. (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan ke kas daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. (3) Wajib retribusi yang telah melunasi Retribusi diberi SKRD atau karcis sebagai bukti lunas pembayaran. (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat). Bagian Kedua ...
-5-
Bagian Kedua Penyetoran Pasal 6 (1) Retribusi yang telah dipungut oleh Juru Pungut Retribusi wajib disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas. (2) Bendahara Penerimaan Dinas wajib menyetor ke rekening kas daerah melalui Bank dan melaporkan paling lambat dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu pembayaran oleh Wajib Retribusi, yang dilengkapi dengan fotokopi SKRD atau puntungan karcis. (3) Dalam hal penyetoran bertepatan dalam hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya. (4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan STS yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan, mengetahui Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Subbagian Keuangan Dinas dan petugas bank. (5) Bendahara Penerimaan Dinas yang telah menyetor retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan 1 (satu) lembar fotokopi SKRD atau karcis dan 1 (satu) lembar fotokopi STS kepada Bendahara Penerimaan DPPKKD. (6) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. BAB VI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan/pengurangan dan pembebasan retribusi. (2) Keringanan/pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal tertentu dengan melihat kemampuan wajib retribusi. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi. BAB VII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA Pasal 8 (1) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi atau retribusi yang terutang atau yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Dinas. (2) Laporan ...
-6-
(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan wajib retribusi yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. Pasal 9 (1) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut: a. dilakukan inventarisasi piutang Retribusi yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihan oleh Dinas disertai alasan tentang kesulitan penagihannya; b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat Kota; c. hasil audit disampaikan kepada Kepala Dinas; d. Kepala Dinas menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi tersebut kepada Walikota. (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Dengan berlandaskan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang. Ditetapkan di Sabang pada tanggal Oktober 2015 WALIKOTA SABANG,
ZULKIFLI H. ADAM Diundangkan di Sabang pada tanggal Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,
SOFYAN ADAM BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR
