PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa Berdasarkan Pasal 127 Huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/ Kota;
b.
bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dibentuk dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar RI 1945 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 5. Undang-Undang RI Nomor Penagihan Pajak dengan Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara
19 Tahun 1997 tentang Surat Paksa (Lembaran Tahun 1997 Nomor 42, Nomor 3686);
6. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); 7.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 9. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2015); 10. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 11. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan, pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5101); 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Permberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Daerah;
3.
Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5.
Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Ogan Komering Ulu Timur;
6.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7.
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8.
Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan rumah potong hewan.
9.
Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
10.
Rumah potong hewan selanjutnya disingkat (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
11.
Pemeriksaan medik hewan adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang sebelum hewan dipotong.
12.
Pemeriksaan medik daging adalah kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa daging yang diperiksa aman, sehat, utuh dan halal dikonsumsi oleh masyarakat.
13.
Pengawasan medik kulit adalah serangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dokter hewan yang berwenang untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan yang menyangkut keamanan, mutu kulit, dan hasil olahannya.
14.
Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur kepada wajib retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
15.
Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melalkukan penyidikan.
16.
Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pension persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik , atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, danbentuk badan lainya.
17.
Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan;
18.
Surat tagihan retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / sanksi administrasi berupa dan / denda;
19.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
20.
Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
21.
Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
22.
Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
23.
Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
24.
Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrativ berupa bunga atau denda;
25.
Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran y ang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
26.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27.
Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang pihak tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya; BAB II NAMA OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
1)
Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa/fasilitas pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2)
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan retribusi rumah potong hewan. Pasal 3
1)
Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
2)
Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5
1)
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
2)
Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa usaha;
3)
Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah; BAB V PRINSIP DAN SASARAN Pasal 6 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan rumah potong hewan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7
(1) Struktur tarif retribusi RPH berdasarkan jenis pelayanan dan/atau jenis hewan yang dipotong. (2)
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemeriksaan medik hewan b. Penggunaan kandang peristirahatan c. Penggunaan pemotongan hewan d. Pemeriksaan medik daging e. Pemeriksaan Medik kulit f. Penggunaan sarana lainnya, berupa : - Ruang pemecahan daging - Ruang pelayuan daging - Ruang perebusan - Ruang penampungan kulit. Pasal 8
Besarnya tarif retribusi RPH ditetapkan sebagai berikut :
Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong
Sapi/ Kerbau Babi Kambing
TARIF (Rp) / ekor 15.000 5000 5000
Pemakaian Kandang
Sapi / Kerbau Babi Kambing/ Domba
6000 2000 2000
Pemakaian tempat pemotongan
Sapi / Kerbau Babi Kambing/ Domba
30.000 12.000 12.000
JENIS PELAYANAN
Pemakaian daging
tempat
JENIS TERNAK
pelayuan Sapi / Kerbau Babi Kambing/ Domba
5000 2000 2000
Pemakaian Angkutan
100/ kg/km
Pasal 9 1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali ; 2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 11 1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan penyelenggaraan pelayanan fasilitas RPH. 2) Retribusi RPH terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan fasilitas RPH atau sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD;
BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 1) 2)
Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka; Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara dipungut oleh petugas retribusi;
3)
Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Dae rah paling lambat 1 (satu) hari kerja;
4)
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 16
1). Pengeluaran surat teguran / peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai
awal
tindakan
pelaksanaan
penagihan
retribusi
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran; 2).Dalam
jangka
waktu
7
(tujuh)
hari
setelah
tanggal
surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang; 3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelua rkan oleh pejabat yang ditunjuk; 4). Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 17 1) Atas
kelebihan
pembayaran
retribusi,
wajib
retribusi
dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; 2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan
kelebihan
pembayaran
retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan; 3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan permohonan
pengembalian
kelebihan
retribusi
dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka wakyu paling lama 1 (satu) bulan; 4). Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih d ahulu hutang retribusi tersebut;
5). Pengembalian
kelebihan
pembayaran
retribusi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB; 6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan
bunga
sebesar
2%
(dua
persen)sebulan
atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 18 1).
Permohonan diajukan
pengembalian
secara
tertulis
kelebihan
kepada
pembayaran
Bupati
dengan
retribusi sekurang-
kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat wajib retribusi b. Masa retribusi c. Besarnya kelebihan pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas; 2).
Permohonan pengembalian kelebihan opembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
3). Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 19 1). Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi; 2).
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran; BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 20
(1)
Bupati
dapat
memberikan
pengurangan,
keringanan,
dan
pembebasan retribusi; (2)
Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan;
(3)
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati; BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 21
1). Hak untuk penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitungsejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan surat teguran b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung; 3). Dalam hal diterbitkanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimannya Surat Teguran tersebut. 4).Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih
mempunyai
utang
Retribusi
dan
belum
melunasinya kepada Daerah. 5). Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuranatau
penundaan
pembayaran
dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. Pasal 22 1).Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan. 2). Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 3). Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23 1).
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
2).
Pemberian
insentif
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku BAB XVII KETENTUAN PIDANA Pasal 24 (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang (2).
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
(3). Denda
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan
Penerimaan Negara. BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25 (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi
wewenang
khusus
sebagai
penyidik
untuk
melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2).
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a) Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi
atau
badan
hukum
tentang
kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d) Memeriksa
buku-buku,
catatan,
dokumen,lain
berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah e) Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f)
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
g)
Menyuruh ruangan
berhenti,
atau
berlangsung
tempat
dan
melarang pada
memeriksa
seseorang saat
meninggalkan
pemeriksaan
identitas
orang
sedang
dan
atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h) Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i)
Memanggil
orang
untuk
didengar
diperiksa sebagai tersangka saksi;
keterangannya
dan
j)
Menghentikan
penyidikan
jika
perkara
tersebut
tidak
memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k) Melakukan
tindakan
lain
yang
perlu
untuk
kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; (3).Penyidik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
pasal
ini
memberitahukan dimulai nya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Peraturan Daerah ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang agar mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan
Daerah
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; Ditetapkan di Martapura pada tanggal 28 April 2014 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR dto H. HERMAN DERU Ditetapkan di Martapura pada tanggal 29 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, dto H. IDHAMTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 4
