QANUN KOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

QANUN KOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2013 -2017 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SABANG, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang Tahun 2007-2027, dan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Sabang periode 2012-2017, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh/Kabupaten/Kota disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan serta kebutuhan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 3. Undang- …

-2 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758). 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 11. Undang- …

-3 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Social, and Cultural Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant International on Civil and Political Right (Konvenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 19. Undang- ...

-4 

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

-5 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5375); 32. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; 33. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014; 34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang.........., sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan .......... 35. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Sabang 2007-2027 36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 20122017; 37. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6);

-6 

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2013-2017.

JANGKA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang. 2. Pemerintahan Kota adalah Unsur Pemerintahan Kota yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Kota dan Pemerintah Kota. 3. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota. 4. Walikota adalah Walikota Sabang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang. 8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan programprogram indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 11. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah kota Sabang untuk mencapai tujuan. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota tahun 2013–2017 yang selanjutnya disebut dengan RPJM Kota adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang merupakan hasil penyesuaian.

-7 

13. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang. 14. Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK Tahun 2013-2017 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2013-2017 adalah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis, Kantor dan Lembaga Daerah untuk priode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yang mengacu kepada RPJM Kota. 15. Rencana Kerja Pembangunan Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan daerah Kota untuk periode 1 (satu) tahun. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG Pasal 2 RPJM Kota berisi penjabaran visi, misi dan program Walikota hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung pada 14 Juni 2012, sebagai landasan dan atau pedoman Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2013 sampai tahun 2017, dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKPK Kota. Pasal 3 Sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut: BAB I BAB II BAB III

: PENDAHULUAN : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

BAB BAB BAB BAB

IV V VI VII

BAB VIII

: : : :

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX BAB X BAB XI

: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN : PENUTUP Pasal 4

RPJM Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

-8 

Pasal 5 RPJM Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi: a. Pemerintah Kota dalam Penyusunan RKPK setiap tahunnya yang dikoordinir oleh Bappeda; b. SKPK dalam menyusun Renstra SKPK dan Renja SKPK berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Bappeda; c.

Pemerintahan Gampong dalam menyusun RPJM Gampong dan Renstra Gampong berkonsultasi dengan Bappeda. Pasal 6

RPJM Kota dilaksanakan oleh Walikota dan seluruh SKPK atas dukungan seluruh Pemangku Kepentingan Kota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota secara berkelanjutan. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SABANG Pasal 7 (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kota lingkup Kota, kecamatan dan Gampong di wilayah Kota. (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. keseluruhan proses pembangunan Kota; dan

perencanaan

kebijakan

b. keseluruhan proses pelaksanaan kebijakan dan rencana pembangunan Kota. (3) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kota oleh Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda. (4) Tata cara dan mekanisme kerja Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

-9 

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 (1)

RPJM Kota dalam perjalanannya pelaksanaannya dapat dilakukan peninjauan kembali/perubahan.

(2)

Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat setelah 2 (dua) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

(3)

Peninjauan kembali/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan dengan Qanun.

(4)

Dokumen perencanaan pembangunan Kota yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(5)

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka RPJM Kota menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Kota transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPK Tahun 2018 sebelum ditetapkannya RPJM Kota Tahun 2018-2023 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih periode selanjutnya. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

-10 

Pasal 10 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Kota Sabang pada tanggal WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Kota Sabang 2013 M pada tanggal 1434 H SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 3

2013 M 1434 H

-11 

PENJELASAN ATAS QANUN KOTA SABANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2013 -2017 I.

UMUM Kota Sabang sebagai salah satu kota yang merupakan bagian wilayah Provinsi Aceh. Kota Sabang merupakan wilayah kepulauan yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan gugusan Pulau Rondo berbatasan dengan wilayah Kabupaten Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh, sebelah Utara berbatasan dengan Lautan Andaman, India, yang memiliki luas wilayah 12.213,97 hektar. Seluruh wilayah Kota Sabang merupakan bagian dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, sehingga penjabaran rencana pembangunan Kota Sabang juga harus memperhatikan fungsinya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undangundang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, dan Undangundang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bahwa Kota Sabang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan jangka menengah Kota Sabang (RPJM Kota Sabang) Tahun 2013-2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun Untuk masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Sabang periode tahun 2012-2017, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Sabang yang penyusunannya berpedoman kepada Qanun Kota Sabang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMK …

-12 

RPJMK Sabang Tahun 2013-2017 dalam penyusunannya juga memprhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2012-2017 dan Qanun Kota Sabang Nomor 6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032. Keberadaan dokumen perencanan RPJMK Sabang Tahun 2013-2017 ini memberikan landasan bagi Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam menjamin konsistensi antara perencanaan, pengangaran, pelaksanaan dan pengawasan, karena merupakan dokumen acuan bagi Pemerintah Kota Sabang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang (RKPK Sabang) yang disusun setiap tahun sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang (APBK Sabang). II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG NOMOR