Publikasi Media Pada Kegiatan KKP Kerjasama Dengan Kabupaten Bone
Media Online
www.aktual.co.id
Bupati Bone Sambut Baik Kerjasama dengan KKP Jakarta, Aktual.co — Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani perjanjian kerjasama kelautan dan perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bupati Bone, A. Fahsar M. Padjalangi pun menyambut baik kerjasama dengan KKP. Diharapkan, hal ini bisa mewujudkan keberhasilan kerja demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Demi mencapai keberhasilan program kerja, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kami amat menyambut baik kerja sama BPSDM KP dengan Pemerintah Kabupaten Bone. Terlebih sinergi ini telah lama terjalin dengan baik, khususnya antara jajaran Pemerintah Kabupaten Bone dengan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone,” katanya , seusai penandatanganan kerjasama.
SUPM Bone merupakan salah satu lembaga pendidikan KKP. Pada 25 Juni lalu, Suseno mewisuda 108 orang lulusan SUPM Bone TA 2012/2013, yang terdiri dari program studi Nautika Perikanan Laut 23 orang, Teknologi Budidaya Perikanan 62 orang, dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 23 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 orang terserap di dunia usaha/industri dalam negeri, 5 orang di dunia usaha/industri luar negeri, 2 orang berwirausaha, 64 orang melanjutkan studi, dan 19 orang mengikuti tes tahap kedua permagangan ke Jepang.
Suseno menambahkan, dengan dilaksanakannya penandatanganan PKS ini diharapkan dapat tercapainya tujuan PKS tersebut, yaitu mensinergikan sumber daya di BPSDM KP dan Kabupaten Bone serta bersama-sama meningkatkan kapasitas SDM KP di Kabupaten Bone dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.
Ari Purwanto
KKP dan Pemkab Bone Jalin Kerjasama JAKARTA- Kabupaten Bone memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi tersebut akan semakin meningkat hasilnya apabila didukung Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu dikatakan Kepala BPSDMKP, Suseno Sukoyono, seusai penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPSDMKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (5/7). Untuk itulah sambung Suseno, kerjasama dengan Pemda sangat penting. Seperti kerjasama dengan Pemda Kabupaten Bone. “Kabupaten Bone memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Garis pantainya membentang sepanjang 138 km dengan luas 101.638 ha. Jumlah kecamatan pantai sebanyak 10 kecamatan yang terdiri dari 63 desa/kelurahan. Luas potensi tambak sekitar 15.244 ha dan yang terealisasi sekitar 11.632 ha,”jelasnya. Seperti diketahui Budidaya yang dikembangkan oleh masyarakat Bone antara lain budidaya udang, bandeng, rumput laut, dan kepiting bakau. Luas potensi kolam sekitar 2.085 ha dan yang teralisasi sekitar 270 ha. Selain itu Bone memiliki kelompok masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 625 kelompok yang terdiri dari kelompok nelayan sebanyak 179 Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sedangkan untuk pembudidaya ikan sebanyak 287 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), pengolah dan pemasar sebanyak 77 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), pengawas sebanyak 59 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), serta pembenih ikan sebanyak 6 kelompok. Sementara itu menurut Bupati Bone, A. Fahsar M. Padjalangi, menyambut baik kerjasama dengan KKP. “Kami amat menyambut baik kerja sama BPSDM KP dengan Pemerintah Kabupaten Bone. Terlebih sinergi ini telah lama terjalin dengan baik, khususnya antara jajaran Pemerintah Kabupaten Bone dengan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone,” katanya. Untuk diketahui SUPM Bone merupakan salah satu lembaga pendidikan KKP. Pada 25 Juni lalu, Suseno mewisuda 108 orang lulusan SUPM Bone TA 2012/2013, yang terdiri dari program studi Nautika Perikanan Laut 23 orang, Teknologi Budidaya Perikanan 62 orang, dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 23 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 orang terserap di dunia usaha/industri dalam negeri, 5 orang di dunia usaha/industri luar negeri, 2 orang berwirausaha, 64 orang melanjutkan studi, dan 19 orang mengikuti tes tahap kedua permagangan ke Jepang.(rp)
www.news.liputan6.com
BPSDM KP Tandatangani Kerja Sama dengan Pemkab Bone
Citizen6, Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, tentang Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) di Kabupaten Bone. Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh Kepala BPSDM KP, Suseno Sukoyono, dan Bupati Bone, A. Fahsar M. Padjalangi, Jumat 5 Juli 2013 di kantor pusat BPSDM KP, Jakarta. Ruang lingkup PKS meliputi peningkatan kapasitas SDM KP, peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kelautan dan perikanan, pertukaran data dan informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta perluasan kesempatan kerja sektor kelautan dan perikanan. Pelaksanaan PKS meliputi kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bidang kelautan dan perikanan, advokasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah di sector kelautan dan perikanan. Serta hasil teknologi maupun produk yang siap dimanfaatkan oleh masyarakat, bakti sosial, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik bagi peserta didik kelautan dan perikanan, penyusunan konsep, bahan materi publikasi, dan catalog direktori informasi pendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu juga pemanfaatan fasilitas pendukung kegiatan peningkatan kapasitas SDM, serta penciptaan lapangan pekerjaan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. Sebagaimana disampaikan Suseno, BPSDM KP merupakan salah satu unit Eselon I KKP yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM KP melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan. Visi BPSDM KP adalah mencetak SDM unggul bagi pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk
kesejahteraan masyarakat. Misinya adalah mencetak SDM KP yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, mencetak SDM KP yang mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan Perikanan, serta mencetak SDM KP yang mampu memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan. "Agar gagasan mulia tersebut dapat diimplementasikan dengan baik tentu saja memerlukan peran serta kita semua. Karenanya salah satu tujuan pada Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan sumber daya para pihak dan bersama-sama meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone dalam rangka mendukung program prioritas KKP terkait industrialisasi kelautan dan perikanan, minapolitan yang berwawasan lingkungan dengan konsep Blue Economy," ujar Suseno. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Fashar. "Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pembangunan daerah khususnya pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone, diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat," ungkapnya. Fashar menambahkan, Kabupaten Bone memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Garis pantainya membentang sepanjang 138 km dengan luas 101.638 ha. Jumlah kecamatan pantai sebanyak 10 kecamatan yang terdiri dari 63 desa/kelurahan. Luas potensi tambak sekitar 15.244 ha dan yang terealisasi sekitar 11.632 ha. Budidaya yang dikembangkan oleh masyarakat antara lain budidaya udang, bandeng, rumput laut, dan kepiting bakau. Luas potensi kolam sekitar 2.085 ha dan yang teralisasi sekitar 270 ha. Mengenai SDM KP, Kabupaten Bone memiliki kelompok masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 625 kelompok yang terdiri dari kelompok nelayan sebanyak 179 Kelompok Usaha Bersama (KUB), pembudidaya ikan sebanyak 287 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), pengolah dan pemasar sebanyak 77 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar), pengawas sebanyak 59 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), serta pembenih ikan sebanyak 6 kelompok. "Karenanya kami amat menyambut baik kerja sama pengembangan SDM KP antara BPSDM KP dengan Pemerintah Kabupaten Bone. Terlebih sinergi ini telah lama terjalin dengan baik, khususnya antara jajaran Pemerintah Kabupaten Bone dengan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone," ujar Suseno. SUPM Bone merupakan salah satu lembaga pendidikan KKP. Pada 25 Juni lalu, Suseno mewisuda 108 orang lulusan SUPM Bone TA 2012/2013, yang terdiri dari program studi Nautika Perikanan Laut 23 orang, Teknologi Budidaya Perikanan 62 orang, dan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan 23 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 orang terserap di dunia usaha/industri dalam negeri, 5 orang di dunia usaha/industri luar negeri, 2 orang berwirausaha, 64 orang melanjutkan studi, dan 19 orang mengikuti tes tahap kedua permagangan ke Jepang. Suseno berharap, dengan dilaksanakannya penandatanganan PKS ini diharapkan dapat tercapainya tujuan PKS tersebut, yaitu mensinergikan sumber daya di BPSDM KP dan Kabupaten Bone serta bersama-sama meningkatkan kapasitas SDM KP di Kabupaten Bone dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan. (Efrimal Bahri/YSH)
www.qiandaoribao.co.id
KKP Realisasikan Potential Gain dari Kawasan Konservasi 2013年7月8日
Jakarta, Harian Nusantara - Industri kelautan dan perikanan Indonesia harus bisa memperhitungkan potential loss dan potential gainterkait dengan upaya mengelola kawasan konservasi perairannya. Mengingat luas kawasan konservasi akan mencapai 20 juta hektar (ha) pada tahun 2020 mendatang, pemerintah dalam hal ini KKP (kementerian kelautan dan perikanan) merasa perlu untuk merealisasikan potential gain. “Ibaratnya ada orang-orang berduit di tengah laut kita. Tapi dia tidak tahu, akan membagikan ke siapa duitnya. Tetapi kalau kita bisa kasih tahu clue-cluenya, yaitu dengan SDM yang professional di dunia kelautan dan perikanan. Mereka bisa sebagai sea safety officer, marine contractor, taxonomist, maritime social scientist, atau apa saja yang terkait dengan eco-tourism,” Suseno Sukoyono, Kepala Badan Pengembangan SDM -KP KKP mengatakan kepada Harian Nusantara . Pengelolaan kawasan konservasi yang efektif di Indonesia bukan tidak mungkin, bisa menyerupai Great Barrier Reef (GBR) di Australia. Tempat tersebut adalah kumpulan terumbu karang, tepatnya di laut koral, lepas pantai Queensland di timur laut Australia. Para stake holders bisa menjual keindahan GBR yang biodiversitasnya kaya, perairan yang hangat dan jernih. Bahkan lokasi terjangkau, karena ada fasilitas terapung yang disebut love aboards, membuat karang menjadi tujuan pariwisata yang terkenal, terutama penyelam. “Mereka bisa menjual (keindahan) terumbu karang di lautnya. Dulunya, tidak ada apa -apa, cuma crane. Sementara kalau kita mau bandingkan keindahan karangnya, (milik) kita jauh lebih bagus. Tapi mereka berhasil dengan kemasan dan media yang luar biasa, termasuk promosi. Hotel-hotelnya bagus, bersih, dan semuanya termasuk SDM profesionalnya sudah mengikuti standard kompetensi. Sehingga KKP menerbitkan SK3 (standar kompetensi kerja khusus), salah satunya untuk promosi seperti yang ada di Australia tersebut.”
KKP menargetkan 2.400 tenaga professional yang mengelola 76 kawasan konservasi perairan di Indonesia pada tahun 2014. Upaya tersebut, salah satunya dengan penerbitan SK3 Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi yang partisipatif. Kurikulum S3 juga sudah diuji, mulai dari tingkat daerah/kabupaten, nasional Indonesia, regional sampai dunia. “Kita menguji dengan acuan standard kompetensi yang dari Amerika. SK3 yang kita terbitkan beberapa hari yang lalu juga merupakan yang pertama di dunia.” KKP juga menerbitkan Standar Kompetensi Kerja (SKK), Rencana Strategi Pengembangan SDM, Komite SKK, Peta Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi, Kelompok Kerja Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan, Modul Pelatihan, dan lain sebagainya. Peserta pendidikan akan disebar di berbagai dae rah di seluruh nusantara, terutama yang ada kawasan konservasinya. “Tapi sebagian besar peserta pendidikan yang terkait dengan eco-tourism, seperti operator berbagai fasilitasnya.” Beberapa negara di kawasan Pacific Rim seperti Fiji, Solomon Islands sangat antusias untuk menduplikat sistem pendidikan SKK. Negara -negara kecil di Pacific Rim tersebut berencana membangun eco-tourism sendiri. Tetapi kurikulumnya masih mengandalkan dari yang sudah dibuat di Indonesia. “Kita bu at kurikulumnya hampir empat tahun. Sehingga mereka (negara di Pacific Rim) tertarik untuk meng-copy.” Penerapan kurikulum berjenjang, seperti yang sudah ada di Wakatobi, Bunaken dan lain sebagainya. KKP menformulasikan semua materi kurikulum yang berjenjang tersebut dalam SK3. Pusat pendidikan dengan SKK di seluruh Indonesia ditangani oleh 32 instruktur yang sudah mendapat sertifikasi dunia. Rationya, satu orang instruktur bisa melatih 125 orang peserta. Kemampuan 32 instruktur tersebut juga yang membuat negara-negara di Pacific Rim semakin antusias. “Fiji, Timor Leste, Solomon Islands sudah menyampaikan keinginannya untuk ikut pendidikan di sini. Bahkan duta besar Fiji sudah kirim surat untuk bisa diikut -sertakan. Sehingga, kita bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan sudah memberi balik kepada dunia.” Sementara itu, Bupati Kabupaten Bone Sulawesi Selatan (Sulsel) A. Fahsar M. Padjalangi melihat potensi wisata baharinya. Prospek dari kegiatan wisata bahari
akan mendongkrak PAD (pendapatan asli daerah). Bone juga potensial dengan sumber daya ikan tangkapan di laut, serta budidaya. Garis pantai membentang sepanjang 138 km dengan luas 101,638 ha. Jumlah kecamatan pantai sebanyak 10 kecamatan yang terdiri dari 63 desa/kelurahan. Luas poten si tambak sekitar 15.244 ha, tapi yang terealisasi sekitar 11.632 ha. “Potensi wisata bahari kami di Bone sebetulnya di atas Wakatobi, Bunaken. Potensi perikanan tangkap, budidayanya juga di atas rata-rata kabupaten lain di Sulawesi. Tapi kami belum member dayakan secara maksimal. Saya sendiri baru menjabat sebagai bupati sekitar tiga bulan. Tapi kami sudah pasang target untuk PAD dari sektor perikanan, kelautan,” kata Fahsar usai penanda-tanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan BPSDMKP di GMB III Jakarta (5/7). PAD dari sektor kelautan dan perikanan masih sekitar 10 persen, atau sekitar Rp 10 milyar. Sementara target yang baru dicanangkan, PAD kabupaten Bone bisa mencapai Rp 20 milyar. Bone masih sangat mengandalkan sektor pertanian dan perikanan. Beberapa hasil alam dari perkebunan dan pertanian antara lain padi, jagung, coklat, cengkih, dan lain sebagainya. “Kami juga akan mulai mendulang sektor pertambangan, terutama biji besi, logam. Sehingga PAD yang sekarang ini sekitar Rp 58 milyar, bisa terus meningkat dari tambahan sektor pertambangan.” Potensi akan semakin meningkat jika dibarengi dengan kehandalan SDM. Kabupaten Bone memiliki kelompok masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 625 kelompok yang terdiri dari kelompok nelayan sebanyak 179 kel ompok usaha bersama (KUB). Sektor budidaya mencakup 287 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), pengolah dan pemasar sebanyak 77, dan lain sebagainya. “Pemerintah Bone sudah seperti terangkat dengan penanda -tanganan MoU kerjasama dengan BPSDMKP terutama untuk pembangunan sektor kelautan.” Semua potensi yang ada di Bone tetap tidak lepas dari ketersediaan SDM yang handal. Salah satu yang paling diandalkan adalah kegiatan riset untuk pengembangan kekayaan alam Bone. “Kami sangat berharap ada inovasi di sektor kelautan. Hasil riset baru juga bisa membantu upaya menjual daerah kami, termasuk wisata bahari.”
Tambak pengembangan ikan air tawar setara dengan hasil tangkapan di laut. Bahkan ikan tuna, hasil tangkapan di Bone juga semakin digemari. Nilai ekspornya cenderung meningkat. Tahun 2012, nilai ekspor tuna mencapai sekitar 112 juta ton per tahun. Target tahun ini, diperkirakan meningkat sampai 20 persen. Selain itu, kepiting dari Bone juga diekspor ke Jepang, Singapura. “Kualitas kepiting dari Bone beda jauh dengan yang dihasilkan di daerah lain. Kepiting khas Bone berwarna coklat, dan telurnya banyak.” Karena nilai ekspornya semakin meningkat, masyarakat Bone juga semakin sulit mencari kepiting. Setiap kali ada pengumpul produk perikanan, kepiting yang selalu dicari terlebih dahulu. “Lebih cepat pesan, karena ada pengumpul yang punya jalurnya, mereka semakin untung.” Pembudidaya bisa juga menjual hasil budidaya dan kepiting tangkapan kepada pengumpul yang di bandara. Pengumpul sering juga kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor, atau yang dari luar pulau, terutama Jawa. Sehingga ada kemungkinan, Pemerintah Kabupaten Bone akan membantu permodalan bagi pembudidaya kepiting. “Selain modal, mereka juga sering mengalami kendala akibat pergeseran wilayah tambak atau abrasi. Wilayah utara Bone, dimana banyak pembudidaya sering mengalami kesulitan akibat pergeseran.” (Liu)
Media Cetak
