PUBLIKASI MEDIA KERJASAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK
MEDIA ON-LINE
http://www.surabaya.tribunnews.com
KKP-BPS Garap Pendataan Garam Nasional SURYA Online, SURABAYA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan Pendaataaan Garam Nasional. Kerjasama KKP dan BPS ini ditandai dengan penndatanganan Beriita Acara oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), Sudirman Saad, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP, Suseno Sukoyono dan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono di Hotel Meritus Surabaya, Kamis (21/3/2013). Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama KKP dan BPS mengenai penyediaan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan nomor 05/MENKP/KB/V/2010 nomor 01/KS/19/-V/2010 tanggal 19 Mei 2010. Kesepakatan itu ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala BPSS saat itu. Sebagai bentuk konkret dari kerjasma ini pihak KKP dan BPS menyelenggarakan pelatihan untuk peningkaatan kapasitas SDM di bidang dataa dan statistik. Ada dua angkatan pendidikan yang diikuti 74 peserta pada November 2012. Tahun ini kembali ada dua angkatan yang diikuti 80 orang dalam pelatihan yang dijalankan 22 Maret dan 5 April 2013. "Selama ini data yang ada hanya dari KKP tapi seringkali diributkan, kalau naanti data garam nasional dikeluarkan BPS harusnya bis dijadikan cuan bbbersamaa dalam pengambilan kebijakan," ujar Sudirman. Penulis : Dyan Rekohadi
KKP Kerja Sama Pendataan Garam dengan BPS Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan garam nasional guna memprediksi angka produksi komoditas tersebut di Tanah Air. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) KKP Suseno di Surabaya, Kamis mengemukakan upayanya menjalin kerja sama dengan BPS juga dipicu pentingnya ketersediaan data dan statistik dalam pengambilan berbagai kebijakan. "Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia mengingat luas laut mencapai 70 persen dari wilayahnya. Bahkan, jumlah pulau sekitar 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.497 Kilometer persegi yang merupakan terpanjang di dunia," ujarnya, dalam Pelatihan Tenaga Pendamping Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat. Menurut dia, dari berbagai potensi yang sangat besar itu garam termasuk di dalamnya sehingga penyuluh kelautan dan perikanan memiliki peranan penting sebagai pencatat data kelautan dan perikanan di lapangan. "Namun, tantangan dalam pengembangan program SDM kelautan dan perikanan adalah sistem pendataan bidang kelautan dan perikanan di pusat dan daerah yang masih perlu dibenahi," katanya. Oleh karena itu, jelas dia, strategi penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dan perikanan bisa dengan meningkatkan SDM berbasis data kebutuhan mitra teknis pusat dan kabupaten/kota. "Kini penyuluh kelautan dan perikanan telah dibekali fasilitas 'SMS Gateway' guna melakukan pencatatan data di lapangan. Melalui fasilitas ini, para penyuluh dibekali dengan telepon seluler," katanya. Ia optimistis, fasilitas itu dapat menjadi sarana mereka untuk melaporkan data dan informasi di daerah secara berkala ke server di pusat yang ditangani oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Peirkanan BPSDM KP. "Ada pula fasilitas Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan) sehingga data dapat diperbarui setiap saat dan di manapun oleh admin yang ditentukan," katanya. Mengenai alasan KKP memilih BPS, tambah dia, karena BPS merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan data resmi secara nasional. Ruang lingkup kesepakatan kerja sama meliputi pemanfaatan saranan dan prasarana pendataan garam nasional, pemanfaatan tenaga lapangan pengumpul data garam nasional, serta pengolahan, analisis, dan penyajian data garam nasional. "Kerja sama ini merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama KKP dan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Sektor Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MENKP/KB/V/2010 dan Nomor 01/KS/19-V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang ditandatangani Menteri KKP dan Kepala BPS," katanya. Pada kesempatan sama, Deputi Bidang Statistik BPS, Adi Lumaksono, melanjutkan, dalam waktu dekat pendataan terhadap garam akan difokuskan pada berapa produksi garam di Tanah Air. Untuk merealisasinya BPS siap menghitung luas lahan dan produktivitas garam nasional. "Jika statistik garam dapat dikumpulkan maka ke depan produksi garam nasional dapat diumumkan kepada masyarakat. Bahkan, bisa menjadi tolok ukur bagaimana pentingnya impor garam dari sejumlah negara," katanya.(*)
www.beritajatim.com
Kementerian Kelautan dan BPS Kerjasama Pendataan Garam Nasional Reporter : Renni Susilawati Surabaya (beritajatim.com) - Sadar potensi pesisir pantai di 42 kota dan kabupaten di Indonesia memiliki potensi garam yang cukup besar. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat tahun 2012 lalu, produksi garam surplus hingga 1,2 juta ton. Namun sayangnya data surplus ini tetap membuat kebijakan meng-impor garam tak berhenti. Sadar akan produksi garam harus menjadi pusat perhatian dan terekspose untuk semua kalangan, KKP menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan Pendaataaan Garam Nasional. Tujuannya untuk mengetahui data produksi riil demi memudahkan pemerintah membuat kebijakan kedepan. Kerjasama KKP dan BPS ini ditandai dengan penanda-tangan MoU oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K), Sudirman Saad, Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP, Suseno Sukoyono serta Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono di Hotel Meritus Surabaya, Kamis (21/3/2013). "Setiap data yang dikeluarkan BPS, pasti berdampak terhadap inflasi maupun deflasi di masyarakat. Dan kami harapkan hal yang sama juga terjadi di bisnis garam, sehingga lebih menggeliat lagi dan petani garam bisa terselamatkan dari rendahnya harga panen," jelas Sudirman. Dan untuk menyelenggarakan pendataan terhadap garam ini BPS pun menggelar pelatihan untuk peningkaatan kapasitas SDM di bidang dataa dan statistik. Ada dua angkatan pendidikan yang diikuti 74 peserta pada November 2012. Tahun ini kembali ada dua angkatan yang diikuti 80 orang dalam pelatihan yang dijalankan 22 Maret dan 5 April 2013. "Hal ini kami lakukan, agar data tentang produksi garam berasal dari sumber yang sama yakni BPS. Selama ini datanya meski ada dua yakni di KKP dan kementrian perdagangan," tandasnya.[rea/ted]
www.antarajatim.com
BPS Siapkan 8.000 Penyuluh Sukseskan Sensus Garam Surabaya (Antara Jatim) - Badan Pusat Statistik menyiapkan 8.000 penyuluh guna menyukseskan Sensus Garam pada tahun ini. "Ribuan penyuluh tersebut meliputi 3.312 orang penyuluh swadaya, 3.188 orang penyuluh berstatus PNS/CPNS, dan 1.500 penyuluh yang berpredikat PPTK," kata Deputi Bidang Statistik BPS, Adi Lumaksono di Surabaya, Kamis. Mereka akan ditempatkan di 40 kabupaten/kota yang berada di sembilan provinsi. "Di Jatim, lokasi sensus garam di Kabupaten Sampang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Tuban," ujarnya. Ia menjelaskan, Sensus Garam merupakan program kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa pendataan terhadap garam, dengan fokus mengukur produksi garam di Indonesia. "Sensus Garam untuk mengetahui luas lahan dan produktivitas garam nasional. Ini untuk mengetahui secara riil produksi garam nasional," ucapnya. Selain itu, hasil Sensus Garam dapat digunakan sebagai indikator pengambilan berbagai kebijakan, di antaranya perlu atau tidaknya impor garam. "Semoga saja dengan program kerja sama ini, percepatan penyediaan data garam nasional dapat segera terwujud," kata Adi Lumaksono. (*)
http://surabaya.detik.com
Target Swasembada Garam, Pemerintah Kerahkan 8 Ribu Penyuluh Surabaya - Pemerintah siapkan, 8 ribu penyuluh perikanan untuk mendampingi para petani garam di 40 kabupaten/kota penghasil garam terbanyak se-Indonesia. Tujuannya untuk mencapai swasembada ekspor garam pada 2014 mendatang. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, ribuan penyuluh yang disiapkan juga bertujuan untuk meningkatkan produksi garam negeri dengan komposisi 50% KW1 dan 50% KW2 plus KW3. "8 ribu penyuluh perikanan yang akan mendampingi para petani garam telah kami bekali fasilitas SMS gateway untuk pencatatan data di lapangan agar data dan informasi di daerah secara berkala bisa update ke server di Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan," kata Sudirman Saad, kepada wartawan di Hotel Meritus Surabaya, Kamis (21/3/2013) malam. Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) KKP ini menjelaskan, para penyuluh juga difasilitasi Demonstrasi Plot (Demplot) berukuran 10 hektar per kabupaten/kota. Demonstrasi Plot (Demplot) ini sarana bagi penyuluh dan petani untuk menerapkan teknologi yang diterima dalam bentuk kegiatan nyata di lapangan. Sudirman mengungkapkan, 8 ribu penyuluh tersebut terdiri dari 3188 PNS/CPNS, 1500 PPTK dan 3312 swadaya. Mereka akan memberi penyuluhan meliputi bagaimana memetakan sawah, cara pemberian air hingga kapan petani garam siap panen. "Ini cara kami untuk mengarah ke swasembada dan ekspor garam di 2014 mendatang," kata Sudirman lagi. Untuk kualitas produk garam nasional pada tahun 2012 masih 20% KW1 dan 80% KW2 plus KW3. Oleh karena itu, Sudirman menarget, pada 2013 ini kualitas produksi garam bisa mencapai 50% KW1 dan 50% KW2 plus KW3. Ribuan penyuluh itu akan disebar ke 40 kabupaten/kota di 9 propinsi, diantaranya, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Karawang, Demak, Brebes, Pati, Jepara, Rembang, Gresik, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Bangkalan, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, Lamongan, Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kabupaten Aceh Utara. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik, Adi Lumaksono mengaku pihaknya akan bekerja sama dengan KKP untuk menyajikan data terkait produksi garam nasional, potensi laut Indonesia serta sensus petani yang selaras. Hal ini berkaitan dengan data yang dirilis BPS dengan KKP selalu bersinggungan. "BPS melakukan pengumpulan data secara sensus dan survei. Namun kami mengakui, pasti ada non sampling error sehingga menimbulkan angka berbeda dari angka yang dirilis KKP," pungkas Adi.
(nrm/ze)
www.bisnis-jatim.com
BPS Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan Targetkan Pendataan Garam Rampung 2014 SURABAYA – Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan garam nasional di 42 kabupaten/kota penghasil bahan pengasin tersebut, yang ditargetkan rampung pada 2014. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Suseno mengatakan hasil pendataan itu akan dijadikan data resmi, untuk acuan pengambilan kebijakan tentang pergaraman antara lain perlu tidaknya mengimpor garam. Menurut dia, pengambilan kebijakan tentang garam membutuhkan ketersediaan data dan statistik yang akurat, maka kami bersinergi dengan BPS yang memiliki kewenangan mengeluarkan data resmi secara nasional. “Pelaksanaan kesepakatan kerja sama [antara KKP dan BPS] mencakup kegiatan pendataan garam nasional, pelatihan dan pendampingan tenaga lapangan pendukung pendataan, verifikasi dan validasi data, penyusunan rancangan tabel, penyusunan program tabel, pengolahan dan analisis,” ujarnya seusai penandatanganan kerja sama pendataan garam nasional di Surabaya, Kamis (21/3) petang. Data KKP menyebutkan wilayah penghasil garam di dalam negeri disebutkan sebanyak 42 kabupaten/kota di sembilan provinsi dengan areal tambak garam seluas 30.000 hektare. Volume produksinya berkisar 60 ton – 70 ton per hektare per musim panen. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Adi Lumaksono menyebutkan pendataan garam akan dimulai pertengahan tahun ini berupa pengumpulan statistik garam, sesudah dilakukannya sensus pertanian pada 1 – 31 Mei mendatang. Selanjutnya, data resmi ditargetkan dapat dikeluarkan pada 2014. Menurut dia, pendataan meliputi luasan areal ladang garam secara nasional, produksi ratarata ladang garam per hektare dan berapa kali panen per tahun. “Pada periode tertentu kami akan mengumumkan berapa produksi garam per tahun, termasuk volume konsumsi rumah tangga maupun industri. Dengan demikian, akan dapat diketahui bahwa Indonesia defisit garam atau tidak, apakah perlu impor garam atau tidak,” tutur Adi. (gia)
http://www.kominfo.jatimprov.go.id
KKP GANDENG BPS LAKUKAN PENDATAAN GARAM Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pendataan garam nasional. Kerjasama itu dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Ditjen KP3K) KKP dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP) KKP dengan Kedeputian Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS). Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Dirjen KP3KP, Sudirman Saad, Kepala BPSDM KP, Suseno dan Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono, di Surabaya, Kamis (21/3). Penandatanganan MoU pendataan garam nasional merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama KKP dan BPS mengenai Penyediaan Data dan Informasi Sektor Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN-KP/KB/V/2010 dan Nomor 01/KS/19V/2010 tanggal 19 Mei 2010. Kepala BPSDM KP, Suseno mengatakan, salah satu tantangan dalam program pengembangan SDM kelautan dan perikanan adalah sistem pendataan bidang kelautan dan perikanan di pusat dan daerah yang masih perlu dibenahi. Strategi penyelenggaraan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan adalah dengan peningkatan kompetensi SDM berbasis data kebutuhan mitra teknis pusat dan kabupaten/kota. Saat ini, penyuluh kelautan dan perikanan telah dibekali fasilitas SMS gateway dalam melakukan pencatatan data di lapangan. Melalui fasilitas ini, maka para penyuluh tersebut dibekali dengan telepon seluler dan mereka melaporkan data dan informasi di daerah secara berkala ke server di pusat, yang ditangani oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPSDM KP. Selain itu terdapat pula fasilitas Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (SIMLUH KP). Melalui SIMLUH KP, maka data-data tersebut dapat diupdate setiap saat dan di mana saja oleh admin yang telah ditentukan. Sehingga data yang update dapat diperoleh dengan mudah setiap saat. Untuk mendukung ketersediaan data tersebut, maka sinergi dengan BPS sangat diperlukan, terlebih BPS merupakan instansi pemerintah yang berwenang dalam mengeluarkan data resmi secara nasional. Karena itu pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini meliputi kegiatan pendataan garam nasional; pelatihan dan pendampingan tenaga lapangan pendukung pendataan; dan verifikasi dan validasi data, penyusunan rancangan tabel, penyusunan program tabel, pengolahan dan analisis. Ruang lingkup kesepakatan kerjasama meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pendataan garam nasional; pemanfaatan tenaga lapangan pengumpul data garam nasional; serta pengolahan, analisis, dan penyajian data garam nasional. Untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang data dan statistik, BPSDM KP, melalui Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS, menyelenggarakan pelatihan dua angkatan yang diikuti sebanyak 74 orang peserta pada bulan November 2012.
Tahun ini, pelatihan tersebut diselenggarakan mulai tanggal 22 Maret 2013 dan 5 April 2013 bagi dua angkatan yang diikuti oleh 80 orang penyuluh perikanan sebagai pesertanya. Tujuan pemberian pelatihan ini adalah untuk membantu unit kerja Eselon I lingkup KKP dalam mencatat data dan statistik mengenai kelautan dan perikanan untuk memperoleh data yang valid. Dengan diselenggarakannya kesepakatan kerjasama antara Ditjen KP3K dan BPSDM KP dengan BPS ini, diharapkan dapat tercapainya tujuan kesepakatan kerjasama, yaitu percepatan penyediaan data garam nasional. Dengan demikian, ketersediaan data resmi mengenai garam secara nasional dapat segera terwujud untuk mendukung berbagai pengambilan kebijakan yang tepat bagi kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas laut mencapai 70% dari wilayahnya, jumlah pulau sekitar 17.504 pulau, garis pantai sepanjang 81.497 km2 yang merupakan terpanjang di dunia, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa, dengan beragam jenis biota laut, ikan, serta keindahan panorama lautnya. Salah satu potensi yang sangat besar itu adalah garam, mengingat garis pantai yang sangat panjang tersebut, yang telah menjadi kebutuhan masyarakat luas secara nasional. Untuk mendukung kebutuhan garam nasional, KKP telah mencanangkan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Dalam pengambilan berbagai kebijakan, termasuk mengenai garam, maka ketersediaan data dan statistik sangat diperlukan. (jal)
MEDIA CETAK
