KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 telah selesai disusun. Laporan reformasi birokrasi ini dibuat untuk memenuhi surat Direktur Jenderal
Badah
Peradilan
Agama
Mahkamah
Agung
nomor
0720/DjA/OT.01.2/02/2017 dan surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor W13-A/0848/OT.01.2/2/2017 tanggal 27 Pebuari 2017, sekaligus sebagai media komunikasi dan akuntabilitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Bondowoso dalam menjalankan tupoksinya. Penyusunan laporan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bondowoso menyadari bahwa sebenarnya pekerjaan terberat dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan budaya kerja (culture set) dan pola pikir (mind set) segenap pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso. Perubahan pada tingkatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi. Laporan ini disampaikan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bondowoso. Selain itu, laporan ini juga sebagai bentuk komitmen Pengadilan Agama Bondowoso untuk senantiasa meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Tim Pelaksana RB Pengadilan Agama Bondowoso mengharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi perbaikan maupun peningkatan kinerja pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Bondowoso dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi. Reformasi sebagai awal dari tonggak perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara telah meniupkan angin pembaharuan. Mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya bahkan hukum. Karena informasi yang semula ditutup rapat-rapat dengan alasan isu stabilitas dan keamanan telah membungkam keinginan banyak rakyat untuk dapat mengakses informasi
i
publik semakin kuat dan mendorong atmosfer pembaharuan kultur dalam layanan publik. .
Bondowoso, 07 Maret 2017 Ketua,
Drs. H. Thabrani, S.H., M.H.
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
i iii
A. PENDAHULUAN
1
B. DASAR HUKUM
2
C. CAPAIAN PELAKSANAAN RB
4
1. Manajemen Perubahan
6
2. Penataan Peraturan Perundang Undangan
8
3. Penataan Dan Penguatan Organisasi
9
4. Penataan Ketatalaksanaan
10
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
10
6. Penguatan Akuntabilitas
11
7. Penguatan Pengawasan
12
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
12
D. EVALUASI
17
1. Hambatan / Permasalahan
18
2. Rencana Tindak Lanjut
19
E. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) 1. LKE 2. Eviden (untuk 8 area)
iii
LAMPIRAN 1. LKE (Laporan Kerja Evaluasi) 2. SK Tim Reformasi Birokrasi 3. SK Tim Penilai Role Model 4. SK Tim Inovasi 5. SK Pengawas Bidang 6. SK Pengawas Disiplin Kerja 7. SK Baperjakat 8. SK Pengelola Meja Informasi 9. SK Pengelola Meja Pengaduan 10. SK Tim LKjIP 11. SK Tim Laporan Tahunan
iv
A. Pendahuluan Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan atau perubahan mendasar terhadap system penyelenggara pemerintahan terutama
menyangkut
aspek-aspek
kelembagaan
(organization),
ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia (aparatur). Pengadilan Agama Bondowoso merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi infomasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu perlu diambil langkahlangkah yang bersifat dasar, komperehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : 1 BAB I | PENDAHULUAN
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Dengan adanya perubahan tersebut tentu membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan
dan pengelolaan
Peradilan Agama ke depan baik itu dari segi ketenagaan (Sumber Daya Manusia), administrasi, financial maupun sarana dan prasarana. B. Dasar Hukum Berdasarkan pasal
24 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Karena Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UndangUndang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, “organisasi, administrasi, dan financial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “ketentuan mengenai organisasi, adminstrasi, 2 BAB I | PENDAHULUAN
dan financial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal untuk Peradilan Agama lahirlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah. Berbagai
peraturan
pemerintah
sebagai
landasan
legal
dan
operasional Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011 Tanggal 01 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan; 3 BAB I | PENDAHULUAN
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia; 8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20152019; 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 43/KMA/SK/III/2013 tentang Penunjukan Koordinator Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 10. Surat Keputusan Kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomro:
05/BP/SK/II/2013
tentang
Pembentukan
Tim
Penilaian
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
C. Capaian Pelaksanaan Perubahan Capaian Pelaksanaan Perubahan di Pengadilan Agama Bondowoso dapat dibuktikan diantaranya dengan adanya pembentukan Tim Reformasi Birokrasi oleh Ketua Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan Surat Keputusan
Ketua
Pengadilan
Agama
Bondowoso
Nomor:
W13-A18/525i/Kp.04.6/II/2017 Tanggal 16 Februari 2017 dengan bidangbidang sesuai dengan kelompok kerja sebagai berikut: Kelompok Kerja Manajemen Perubahan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kelompok Kerja Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana, Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan, dan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) 4 BAB I | PENDAHULUAN
lingkungan peradilan (termasuk Pengadilan Agama Bondowoso sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama). MA juga sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggung jawab dan tantangan yang sangat besar, karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuan
guna
mewujudkan
organisasi
sebagai
lembaga
yang
profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Penyatuan satu atap beserta semua konsekuensi logis yang muncul menjadi lembaga yang mumpuni dalam bidang peradilan dan mampu mengelola administrative, personil, finansial dan sarana prasarana, membuat Mahkamah Agung melakukan perubahan atau pembaruan di semua aspek hampir bersamaan melalui 8 (delapan) area perubahan. Hal ini menjadi acuan bagi Pengadilan Agama Bondowoso melakukan 8 (delapan) area perubahan juga, yaitu: 1. Area I Manajemen Perubahan 2. Area II Peraturan Perundang-undangan 3. Area III Organisasi 4. Area IV Tatalaksana 5. Area V Manajemen Sumber Daya Manusia 6. Area VI Akutantabilitas 7. Area VII Pengawasan 8. Area VIII Pelayanan Publik Dengan adanya area perubahan tersebut di atas secara bertahap akan mengarahkan pada perubahan yang menyangkut sikap mental dan perubahan struktur organisasi Badan-badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama Bondowoso seperti pemisahan Panitera dan Sekretaris pada Peradila Tingkat Banding dan Pertama. Beberapa sistem pengeloalaan organisasi dengan Teknologi Informasi yang terpadu (IT) merupakan sarana dukungan untuk tercapainya Transparansi Pengelolaan Putusan aupun pengelolaan organisasi yang modern, yang didukung 5 BAB I | PENDAHULUAN
Profesionalitas Sumber Daya Manusia dengan Perubahan Sikap Mental Aparatur. 1. Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bondowoso dengan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain: a) Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dengan tetap menjamin Kepastian Hukum bagi masyarakat pencari keadilan; b) Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil); c) Seluruh unit kerja menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; d) Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja yakni peradilan tingkat pertama seperti Pengadilan Agama Bondowoso, satuan unit kerja di atasnya peradilan tingkat banding, hingga pada organisasi tertinggi secara keseluruhan. Setiap unit kerja bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terukur sehingga memiliki kontribusi yang besar dan optimal terhadap kinerja lembaga peradilan. Melalui
manajemen
perubahan,
implementasi
Reformasi
Birokrasi di Pengadilan Agama Bondowoso dimulai dari mengubah mind set (pola pikir) dan cultural set (budaya/kebiasaan) menuju arah budaya yang lebih professional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi sasaran atau target dari Reformasi Birokrasi itu sendiri. Kegiatan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bondowoso untuk mewujudkan kedua hal tersebut diantaranya dengan diadakannya kegiatan rutin internal seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bondowoso berupa apel pagi setiap hari senin, absensi hadir dan pulang seluruh pegawai dengan aplikasi face (wajah) dan jari, diberlakukannya surat izin keluar kantor bagi seluruh pegawai, senam pagi di hari jum’at 6 BAB I | PENDAHULUAN
sebulan sekali, khataman al-qur’an pada hari rabu setiap 1 (satu) bulan sekali, bahkan terdapat 10 budaya malu yang dibacakan dan diikuti seluruh pegawai pada saat apel pagi sebagai berikut: 1) Malu datang terlambat, 2) Malu tidak berpakaian rapi, 3) Malu pulang lebih awal, 4) Malu tidak masuk kerja, 5) Malu selalu sering izin, 6) Malu berpakaian dinas tidak sesuai aturan, 7) Malu bekerja tanpa program, 8) Malu pekerjaan terbengkalai, 9) Malu tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, 10) Malu tidak bertata krama dan tidak sopan santun.
Apel Rutin Senin Pagi Pengadilan Agama Bondowoso
Senam Rutin Hari Jum’at sebulan sekali Pengadilan Agama Bondowoso 7 BAB I | PENDAHULUAN
2. Penataan Peraturan Perundang Undangan Pengadilan
Agama
Bondowoso
selalu
merevisi
serta
merealisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai atau sudah tidak berlaku tidak akan diberlakukan. Kaitannya dengan penataan peraturan perundang-undangan, fungsi pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal
tersebut
menyatakan bahwa
Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang. Penjelasan tersebut intinya menyatakan bahwa peraturan yang dapat diterbitkan Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibentuk dalam pembentukan undang-undang, karena sifat peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung hanya sebagai pengisi kekosongan hukum acara dan tidak mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara atau hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian. Dalam menjalankan fungsi pengaturan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah kebijakan
yang disebut
Peraturan
Mahkamah Agung atau bisa disebut (PERMA). Selain menerbitkan PERMA, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Kedua surat tersebut dijadikan landasan hukum bagi Pengadilan Agama Bondowoso sebagai acuan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama. Mahkamah Agung juga telah meletakkan upaya harmonisasi terhadap peraturan yang tidak sinkron dan menerbitkan regulasi baru dalam mencapai visi dan misi Mahkamah Agung sesuai kebutuhan dalam hal penataan peraturan perundang-undangan. 8 BAB I | PENDAHULUAN
Pada tahun 2015 disusunlah program dan kegiatan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan yaitu penataan berbagai peraturan yang dikeluarkan/diterbitkan Mahkamah Agung dengn output: a. Meningkatkan
peraturan
perundang-undangan
yang
dikeluarkan/diterbitkan oleh Mahkamah Agung. b. Menurunnya
tumpang tindih dalam
pembentukan peraturan
perundang-undangan. c. Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundangundangan. 3. Penataan Dan Penguatan Organisasi Dalam hal penataan dan penguatan organisasi telah dilakukan evaluasi mengenai Job description atau uraian tugas masing-masing pegawai Pengadilan Agama Bondowoso agar tidak ada overlapping (tumpang-tindih) mengenai tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Selain itu juga telah dilakukan evaluasi dan analisis mengenai kinerja pegawai yang tertuang dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Menindaklanjuti pegawai yang akan diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan instansi atau unit kerja lain sebagai upaya penguatan organisasi di dalam intansi Pengadilan Agama Bondowoso sendiri. Dengan diadakannya pemisahan di bidang administrasi, baik administrasi perkara dan administrasi non perkara. Hal ini juga sebagai wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi Mahkamah Agung, sehingga Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia meneribitkan Peraturan Mahkamah AGung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9 BAB I | PENDAHULUAN
4. Penataan Ketatalaksanaan Penerapan
mengenai
penataan
tatalaksana
juga
telah
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bondowoso yang kemudian dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP), baik di bidang administrasi perkara yakni administrasi Kepaniteraan maupun di bidang administrasi non perkara administrasi Kesekretariatan. Pengembangan e-government juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat pencari keadilan seperti diantaranya website untuk penyediaan informasi mengenai Pengadilan Agama Bondowoso, termasuk system pengaduan yang saat ini bisa diakses langsung oleh masyarakat. Selain itu telah diterapkan kebijakan keterbukaan informasi publik bahkan telah dilakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik berupa indentifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian informasi tersebut. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Sebagai bahan melaksanakan perubahan reformasi birokrasi berkenaan dengan sistem manajemen SDM, telah dilakukan analisis jabatan dan beban kerja seluruh pegawai Pengadilan Agama Bondowoso sehingga monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu pegawai tersebut dijadikan dasar untuk pengembangan karir dan pemberian tunjangan kinerja. Selain itu sistem informasi pegawai berbasis
IT
mendapat
perhatian
khusus
dalam
penginputan,
pengembangan maupun pemutakhiran sistem aplikasi tersebut sekaligus sebagai database (pangkalan data) pegawai. Pengadilan Agama Bondowoso juga melaksanakan 4 (empat) program percepatan yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung , yaitu pelayanan: 1) SIKEP. Mahkamah Agung yang telah mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang bertujuan untuk menyediakan data pegawai yang terpusat. Sistem ini dibuat untuk mendapatkan data 10 BAB I | PENDAHULUAN
pegawai yang cepat, akurat dan tepat. Data ini akan dijadikan sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan ke depan selain itu data digunakan sebagai basis data Mahkamah Agung RI dan bisa digunakan untuk kepentingan lembaga serta langkahlangkah strategis. 2) Pengangkatan Jabatan Struktural berbasis IT. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan, maka terjadi perubahan struktur pengadilan yang berdampak kepada penambahan kelas pengadilan, eselonisasi dan wilayah hukum pengadilan yang ada. Pengisian melalui Rapat Baperjakat yang membahas 3.512 jabatan baru telah menggunakan data berbasis IT sehingga mempercepat dan mempermudah pimpinan dalam menentukan kebijakan. 3) Usul Kenaikan Pangkat Paperless. Dengan peningkatan Pengadilan dan peningkatan eselonisasi pejabat struktural maka banyak pegawai yang naik pangkat pilihan, dengan adanya sistem aplikasi maka akan mempermudah proses kenaikan pangkat tersebut. 4) Evaluasi PKT per-triwulan. Dengan evaluasi per triwulan fungsi pengawasan akan cepat diketahui oleh pimpinan mengenai capaian dan hambatan yang terjadi bagi pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai target sudah ditentukan. 6. Penguatan Akuntabilitas Penyusunan Renstra (Rencana Startegis) melibatkan langsung pimpinan didalamnya termasuk pelaporan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) telah dilakukan evaluasi dan pencapaian target secara maksimal sesuai dengan perjanjian kinerja, sekaligus menjadi acuan rencana kinerja tahun berikutnya. Pelaporan-pelaporan tersebut 11 BAB I | PENDAHULUAN
(Renstra, LKjIP, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja) telah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dan data-data kinerja dilakukan secara berkala. Selain itu Pengadilan Agama Bondowoso tetap berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam menangani akuntabilitas kerja dan tentunya hal-hal yang terkait dengan target capaian di dalam kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja ataupun Rencana Kinerja, karena hal ini juga berhubungan langsung dengan merealisasikan Reformasi Birokrasi. 7. Penguatan Pengawasan Disusunnya pemantauan pengaduan masyarakat dan penanganan yang ditindaklanjuti atas pengaduan tersebut serta pengevaluasian dan tindaklanjut dari hasil evaluasi pengaduan masyarakat merupakan salah satu penguatan dari segi pengawasan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bondowoso. Bahkan aplikasi pengaduan atau whistle blowing system telah disosialisasikan, diimplementasikan kepada masyarakat. Tentu hal ini merupakan perubahan dalam pengawasan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya, karena dengan adanya pengaduan serta aplikasi yang mendukung untuk mempermudah pengaduan bermanfaat khususnya untuk Pengadilan Agama Bondowoso sekaligus Mahkamah Agung pada umumnya agar lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan dan bekerja secara professional, transaparan, adil. 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pengadilan
Agama
Bondowoso
selalu
berinovasi
dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga semangat layanan SYAR’I (Siap melayani masYARakat bondowoso dengan sepenuh hatI) menjadi slogan dan diterapkan dalam pelayanan. Disamping itu juga terdapat layanan keliling BMC (Bondowoso Mobile Court) Pengadilan Agama Bondowoso. Layanan keliling BMC tersebut memberikan 12 BAB I | PENDAHULUAN
informasi seputar kewenangan Pengadilan Agama Bondowoso dan penyerahan dokumen para pihak yang belum diambil di Kantor Pengadilan Agama Bondowoso berupa AC/Salinan Putusan/Penetapan, layanan keliling BMC juga dilengkapi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Selain itu untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi
dalam
kegiatan sidang keliling Pengadilan Agama
Bondowoso menggunakan seragam BMC (Bondowoso Mobile Court). Inovasipun tetap berlanjut dengan adanya layanan kesehatan yakni tes tekanan darah dan timbangan berat badan bagi masyarakat pencari keadilan dilakukan dengan gratis (tanpa dipungut biaya), layanan charger handphone, layanan wifi juga disiapkan guna mempermudah masyarakat yang berperkara. Terdapat pula layanan ruang bermain anak, layanan air minum mineral, layanan pakaian syar’i (kerudung) bagi pihak yang berpakaian kurang sopan dan rapi & Layanan Baca (Majalah, Koran dll.) Pengadilan Agama Bondowoso, layanan informasi media sosial Pengadilan Agama Bondowoso. Untuk menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Bondowoso telah memanfaatkan atau mengunakan sistem aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tak luput pula penyediaan media pengaduan pelayanan serta SOP pengaduan layanan yang kemudian tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan dan dilakukan pula evaluasi terhadap seluruh pelayanan di Pengadilan Agama Bondowoso.
13 BAB I | PENDAHULUAN
Tim BMC (Bondowoso Mobile Court)
Layanan BMC (Bondowoso Mobile Court) & Layanan Charger HP
14 BAB I | PENDAHULUAN
Ruang Bermain Anak & Layanan WiFi Pengadilan Agama Bondowoso
Layanan Kesehatan Pengadilan Agama Bondowoso
15 BAB I | PENDAHULUAN
Layanan Air Minum Mineral Pengadilan Agama Bondowoso
Layanan Pakaian Syar’i (Kerudung) bagi pihak yang berpakaian kurang sopan dan rapi & Layanan Baca (Majalah, Koran dll.) Pengadilan Agama Bondowoso. 16 BAB I | PENDAHULUAN
Layanan Informasi Media Sosial Pengadilan Agama Bondowoso D. Evaluasi Berbagai program kerja serta 8 (delapan) perubahan area Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan secara maksimal dan optimal perlu adanya evaluasi dari hasil yang telah dilaksanakan. Hal ini juga sebagai acuan dan landasan untuk menjadikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama akan semakin lebih baik ke depannya sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat dalam pelayanan publik. Mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan dibutuhkan hambatan atau permasalahan yang timbul akibat dari hasil pelaksanaan tersebut. Oleh Karen itu akan dijelaskan hambatan atau permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dari evaluasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bondowoso.
17 BAB I | PENDAHULUAN
1. Hambatan / Permasalahan Berbagai program kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) perubahan area Reformasi Birokrasi masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan kedepan yang harus diselesaikan, diantaranya : a. Dari segi sarana dan prasarana masih bisa dikatakan kurang memenuhi
standar untuk menunjang pelaksanaan Reformasi
Birokrasi termasuk gedung kantor serta anggaran pengelolaan keuangan seperti gedung kantor Pengadilan Agama Bondowoso yang saat ini masih ditempati yang belum memenuhi standar prototype gedung kantor kelas IB, dimana perkara yang diterima dan diputus mencapai 2.000 (dua ribu) lebih perkara setiap tahunnya yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bondowoso dengan gedung yang masih sangat minim ini. Pengadilan Agama Bondowoso telah mendapatkan anggaran renovasi dan perluasan gedung kantor namun demikian anggaran renovasi tersebut tidak cukup sampai gedung yang direnovasi selesai bahkan anggaran renovasi tersebut masih bertahap dan membutuhkan waktu lama untuk menempati gedung yang sesuai dengan standar prototype gedung kantor kelas IB, sehingga pelayanan publik tetap dilaksanakan dengan gedung lama; b. Sistem aplikasi yang terdapat di Pengadilan Agama Bondowoso yang terkait dengan layanan publik diantaranya seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Sms Center (terdiri dari info jadwal sidang, info akta cerai dan pengaduan), aplikasi antrian sidang dan lain-lain. Adanya aplikasi-aplikasi tersebut seharusnya membantu dan meringankan masyarakat
pencari
keadilan, akan tetapi
penggunaan aplikasi tersebut tidak maksimal digunakan oleh para pihak (pencari keadilan) maupun masyarakat karena hampir semua masyarakat masih belum melek teknologi (masih belum mengerti dan belum bisa mengopersionalkan penggunaan teknologi. 18 BAB I | PENDAHULUAN
2. Rencana Tindak Lanjut Rencana tindak lanjut dari hambatan dan permasalahan Reformasi dan Birokrasi sebagai berikut: a. Dalam pengajuan RK-BMN (Rencana Kerja – Barang Milik Negara) serta Usulan Data Dukung RKA-K/L Tahun 2018 anggaran renovasi dan perluasan gedung kantor sampai pada tahap finishing, sehingga gedung yang direnovasi tersebut segera dapat ditempati dan untuk sementara waktu gedung yang saat ini digunakan dioptimalkan dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi tanpa mengurangi pelayanan publik yang prima meskipun gedung yang digunakan dibawah standar prototype gedung kelas IB; b. Mengenai aplikasi-aplikasi yang belum dimaksimal atau digunakan oleh para pihak (pencari keadilan) maupun masyarakat luas, perlu diadakannya sosialisasi pada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi tersebut, karena keterbukaan informasi dalam Reformasi Birokrasi merupakan kunci awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
19 BAB I | PENDAHULUAN
LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI (INDEKS RB) INSTANSI : Pengadilan Agama Bondowoso TAHUN : 2016 A. PROSES (60) I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 1 Tim Reformasi Birokrasi (1) a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
4,78 0,89
a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di monitoring dan evaluasi rencana kerja, evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi 2 Road Map Reformasi Birokrasi (1) a. Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal b. Road Map telah mencakup 8 area perubahan
a. 4 area atau lebih b. 1-3 area c. tidak ada
c. Road Map telah mencakup "quick win"
a. Quick win ada sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat b. Quick win ada tapi tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak dapat diselesaikan dalam waktu cepat c. Belum ada quick win a. Seluruh unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map b. Sebagian besar unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map c. Sebagian kecil unit organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan Road Map d. Belum ada organisasi yang dilibatkan dalam penyusunan Road Map a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map d. Seluruh anggota organisasi belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Road Map
d. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi
e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi
3 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi a. Seluruh PMPRB telah direncanakan dan a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik diorganisasikan dengan baik b. Sebagian besar PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik c. Sebagian kecil PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik d. Seluruh PMPRB belum direncanakan dan diorganisasikan dengan baik
A/B/C
A
1
A/B/C/D
A
1
A/B/C/D
B
0,67
95,60% 89,00%
1,00 100,00% Y/T
Ya
1
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
A/B/C/D
A
1
A/B/C/D
A
1
2,00 100,00%
A/B/C/D
A
1
b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja
a. Seluruh aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi b. Sebagian besar aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi A/B/C/D c. Sebagian kecil aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi d. Seluruh akktivitas PMPRB belum dikomunikasikan pada masing-masing unit organisasi c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi a. Seluruh Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan Tim Asessor PMPRB pelatihan b. Sebagian besar Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan A/B/C/D c. Sebagian kecil Tim Asessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan d. Seluruh Tim Asessor PMPRB belum mendapatkan pelatihan a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan berlaku yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB. b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi A/B/C/D partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB. c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada. e. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi?
a. Koordinator assessor telah melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi b. Koordinator assessor telah melakukan reviu A/B/C terhadap sebagian kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi c. Koordinator assessor belum melakukan reviu kertas kerja sebelum menyusun kertas kerja instansi f. Apakah para asesor mencapai konsensus a. Mayoritas koordinator assessor mencapai atas pengisian kertas kerja sebelum konsensus dan seluruh kriteria dibahas menetapkan nilai PMPRB instansi? b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai A/B/C konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) A/B/C namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara secara aktif dan berkelanjutan dalam aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi A/B/C/D c. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi a. Ada media komunikasi yang cakupannya b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang menjangkau seluruh pegawai dan pemangku reformasi birokrasi yang sedang dan akan kepentingan terkait serta dilaksanakan secara dilakukan berkala b. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai dan pemangku A/B/C/D/E kepentingan terkait c. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai d. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatan tertentu e. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
A
1
0,89
A
1
A
1
89,00%
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model
II.
a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalam perubahan b. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuai ukuran organisasi c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5) 1 Harmonisasi (2,5) a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang- pemetaan terhadap seluruh peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
2 Sistem pengendalian dalam penyusunan a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi
a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron
a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian sistem pengendalian penyusunan penyusunan peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan III. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6) 1. Evaluasi (3) a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan untuk menilai ketepatan fungsi dan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada ketepatan ukuran organisasi seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada unit organsiasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang jenjang organisasi organisasi kepada seluruh unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagian unit organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unit organisasi
A/B/C/D
B
0,67
3,34 1,88
A/B/C
A
1
A/B/C
B
0,5
1,46
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C
B
0,5
66,75% 75,00%
58,50%
6,00 100,00% 3,00 100,00%
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok
e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
g. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi kepada unit kerja a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada sebagian unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi mandat kepada kerja Ya, apabiladengan telah dilakukan evaluasiunit yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis 2. Penataan (3) Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
A/B/C
A
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1 3,00 100,00%
A/B/C/D
A
1
IV. PENATAAN TATALAKSANA (5) 1 Proses bisnis dan prosedur operasional tetap a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses a. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi A/B/C/D c. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi d. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam b. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP A/B/C/D c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
d. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
a. Seluruh unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP) a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional
A
1
A
1
A/B/C/D
A
1
A/B/C/D
A
1
2 E-Government (2) a. Sudah memiliki rencana pengembangan e- Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan eY/T government di lingkungan instansi government di lingkungan instansi a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan eb. Sudah dilakukan pengembangan egovernment di lingkungan internal dalam government secara terintegrasi rangka mendukung proses birokrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e(misal: intranet, sistem perencanaan dan government namun belum terintegrasi A/B/C/D penganggaran, sistem data base SDM, dll) c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d.Belum ada pengembangan dan implementasi egovernment a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan ec. Sudah dilakukan pengembangan egovernment untuk meningkatkan kualitas government secara terintegrasi pelayanan kepada masyarakat (misal: b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan ewebsite untuk penyediaan informasi government namun belum terintegrasi A/B/C/D kepada masyarakat, sistem pengaduan) c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi egovernment a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan ed. Sudah dilakukan pengembangan egovernment untuk meningkatkan kualitas government secara terintegrasi pelayanan kepada masyarakat dalam b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan etingkatan transaksional (masyarakat government namun belum terintegrasi A/B/C/D dapat mengajukan perijinan melalui c. Sudah dilakukan pengembangan e-government website, melakukan pembayaran, dll) namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi egovernment 3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi keterbukaan informasi publik informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)
5,00 100,00% 1,50 100,00%
2,00 100,00% Ya
1
A
1
A
1
A
1
1,50 100,00%
Y/T
Ya
1
b. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
V.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
A/B/C/D
A
1
A/B/C
A
1
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan A/B/C/D c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi A/B/C/D c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi c. Rencana redistribusi pegawai telah Y/T disusun dan diformalkan pegawai d. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi Y/T dan diformalkan kebutuhan 5 tahun a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang e. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah kinerja utama instansi telah dihitung dan dihitung dan diformalkan diformalkan pada seluruh unit organisasi b. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi A/B/C/D c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan belum dilakukan 2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2) a. Pengumuman penerimaan diinformasikan a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui secara luas kepada masyarakat berbagai media (misal: website, jejaring sosial, dsb) b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui A/B/C media secara terbatas (misal: papan pengumuman di kantor) c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online ) online dan dapat segera diperoleh informasi Y/T mengenai kepastian status pendaftaran. Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif administrasi dan kompetensi. Persyaratan Y/T memberikan kesempatan luas kepada masyarakat. d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan Y/T akuntabel dan bebas KKN prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan. apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan Ya, Y/T secara terbuka oleh publik dengan mudah
14,06 93,72% 1,00 100,00%
A
1
A
1
Ya
1
Ya
1
A
1
2,00 100,00%
A
1
Ya
1
Ya
1
Ya
1
Ya
1
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang a. Telah ada standar kompetensi jabatan kompetensi jabatan a. Telah dilakukan asessment kepada seluruh b. Telah dilakukan asessment pegawai pegawai b. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawai c. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawai d. Telah Belumdiidentifikasi dilakukan assessment a. kebutuhanpegawai pengembangan c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
d. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi
e. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala
4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan
c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka
kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi b.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belumdilakukan ada pengembangan berbasis a. Telah monitoringpegawai dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi
0,75 Y/T
Ya
1
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C/D
A
1
A/B/C
B
0,5
75,17%
6,00 100,00% ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional b. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara terbatas c. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama d. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi Ya, apabila pelaksanaan promosi dilakukan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak independen Ya, apabila tahapan diumumkan secara terbuka melalui media IT seperti website panitia seleksi dsb
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
5 Penetapan kinerja individu (2) a. Penerapan Penetapan kinerja individu
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.
1,53 a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai A/B/C/D c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja A/B/C/D organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Seluruh Belum ada pegawai yang melakukan penilaian a. pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya A/B/C/D c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya d.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu diatasnya a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu terhadap seluruh pegawai a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar g. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai b. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian besar pegawai c. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada sebagian kecil pegawai d. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai
A
1
A
1
A
1
A/B/C/D/E
C
0,5
A/B/C
B
0,5
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C/D
B
0,67
f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu
76,29%
6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan
c. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
d. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward )
7 Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) a. Informasi faktor jabatan telah disusun b. Peta jabatan telah ditetapkan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan
8. Sistem Informasi Kepegawaian (1) a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan b. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai c. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
1,00 100,00% ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi b. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unit organisasi c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unit organisasi d. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
A/B/C
A
1
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C/D
B
0,67
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
Y/T
Ya
1
0,78 Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan b. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan c. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan d. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan
Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian a. Seluruh unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian b. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm Informasi Kepegawaian c. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian d. Sistem informasi kepegawaian digunakan Ya, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan sebagai pendukung pengambilan kebijakan kebijakan manajemen SDM manajemen SDM
78,00%
1,00 100,00%
VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS (6) 1 Keterlibatan pimpinan (2) a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada pada saat penyusunan Renstra saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra A/B/C/D c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada pada saat penyusunan Penetapan Kinerja saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja A/B/C/D c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Apakah pimpinan memantau pencapaian a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja kinerja secara berkala secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala A/B/C/D c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala 2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan a. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya A/B/C/D meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Ya, apabila terdapat dokumen pedoman b. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja Y/T telah disusun akuntabilitas kinerja a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik c. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi b. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi A/B/C/D c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belum implementasi d. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses a. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh oleh seluruh unit seluruh unit organisasi b. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasi A/B/C/D c. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasi d. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara e. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan A/B/C/D/E c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan
5,07 84,53% 2,00 100,00%
A
1
A
1
A
1
3,07
A
1
Ya
1
B
0,67
B
0,67
C
0,5
76,80%
10,96 91,35% 1,50 100,00%
VII. PENGUATAN PENGAWASAN (12) 1 Gratifikasi (1,5) a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi b. Telah dilakukan public campaign
Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan praktik gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi penanganan gratifikasi e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut telah ditindaklanjuti 2 Penerapan SPIP (1,5) Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP tentang SPIP b. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian c. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
e. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern
3 Pengaduan Masyarakat (2) a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat b. Penanganan pengaduan masyrakat telah diimplementasikan
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko
Y/T
Ya
1
A/B/C
A
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1 1,34
Y/T
Ya
1
A/B/C
A
1
A/B/C/D
B
0,67
B
0,67
A
1
A
1
a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi A/B/C/D c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan A/B/C/D kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
A/B/C
89,00%
2,00 100,00% Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyrakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring pengaduan masyarakat dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti System (1,5) 4 Whistle-Blowing Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle a. Telah terdapat Whistle Blowing System Blowing System a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan organisasi b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasi c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasi d. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System
e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
5 Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan
A/B/C/D
A
1
A/B/C
A
1
Y/T
Ya
1 1,25
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
Ya
1
B
0,5
B
0,67
Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah Y/T diimplementasikan a. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi A/B/C tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti A/B/C/D c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti
Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Y/T Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unit organisasi A/B/C/D c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan telah Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah Y/T diimplementasikan diimplementasikan d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring Benturan Kepentingan dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring A/B/C dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti A/B/C/D c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti
83,40%
1,50 100,00% Ya
1
A
1
Ya
1
A
1
A
1
6 Pembangunan Zona Integritas (2,5) a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas
Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatangani sesuai ketentuan Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan dan evaluasi secara berkala b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Zona integritas yang telah ditentukan belum di monitoring dan evaluasi e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju sebagai “menuju WBK/WBBM” WBBM b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK c. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK 7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) a. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir b. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir c. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah di tindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir d. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaran c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai b. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaran c. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggaran d. Seluruh fungsi kebutuhan belum didukung oleh anggaran a. pengawasan internal berfokus pada d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko client dan audit berbasis risiko b. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko c. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan audit berbasis risiko d. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan audit berbasis risiko VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6) 1 Standar Pelayanan (1) Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar a. Terdapat kebijakan standar pelayanan pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan
2,00 Y/T
Ya
1
Y/T
Ya
1
A/B/C
A
1
A/B/C
B
0,5
A/B/C
B
0,5
1,38
A/B/C/D
A
1
A/B/C/D
B
0,67
A/B/C/D
A
1
A/B/C/D
A
1
80,00%
91,75%
5,84 97,25% 1,00 100,00% Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (1) a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem punishment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
e. Terdapat inovasi pelayanan 3 Pengelolaan Pengaduan (1,5) a. Terdapat media pengaduan pelayanan
a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan A/B/C/D c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar A/B/C pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala A/B/C c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP
A
1
A
1
A
1 1,00 100,00%
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan A/B/C/D prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) A/B/C b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. pelayanan diakses melalui a. Informasi Telah terdapat sistemsulit sanksi/reward bagiberbagai pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi A/B/C kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan A/B/C/D secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan c. Terdapat unit yang mengelola pengaduan ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pelayanan pengaduan
Y/T
A
1
A
1
A
1
A
1
Ya
1 1,50 100,00%
Y/T
Ya
1
A/B/C
A
1
Y/T
Ya
1
d. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas kualitas pelayanan pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan e. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / 4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) masukan a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
5 Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) a. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan b. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
A/B/C/D
A
1
A/B/C
A
1
1,34
A/B/C
A
1
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
B
0,67
1,00 100,00% Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan
Y/T
Ya
1
A/B/C/D
A
1
A/B/C
A
1
TOTAL PENGUNGKIT
B. HASIL (40) I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20) Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (14) Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas 2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6) Organisasi II.
89,00%
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi 1. Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7) Korupsi
55,04
14,4
0,72 60,00%
0-100
60
8,40
0-5
5
6,00 100,00% 10,00
0-4
4
100%
7,00 100,00%
2. Opini BPK (3)
Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan
III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) Diisi 1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan TOTAL HASIL NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
WTP/WTP dengan paragraph Wajar penjelas/ Tanpa WDP/TMP 3,00 100,00% Pengecu /TW/Tidak alian menyusun Laporan Keuangan
0-4
2,5
6,25
63%
6,25
62,50%
30,7 0,76625 85,69
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor:W13-A18/525i/Kp.04.6/II/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
Mengingat
:a. Bahwa sesuai kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional yang harus dilaksanakan
oleh setiap Kementerian / lembaga / Pemerintah, maka Pengadilan Agama Bondowos Bondowoso sebagai salah satu badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI Harus melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi tersebut; b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Agama Bondowoso dipandang mampu dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Bondowoso;
:1.
2. 3. 4.
5.
6. 7. 8.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bersih dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033/KMA/SK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO; PERTAMA
: Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Bondowoso ,dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Tim bertugas:
1. Merumuskan kebijakan, rencana dan program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Bondowoso;
2. Melakukan kajian terhadap Reformasi Birokrasi diPengadilan Agama Bondowoso; 3. Membuat pedoman, petunjuk dan langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif dan sistematik dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal keputusan ini ditetapkan deng an ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkandi : Bondowoso Padatanggal Ketua,
: 16 Februari 2017
Drs. H. THABRANI, S.H.,MH. NIP.19631231.199403.1. 022
TembusankepadaYth: 1. DirektoratJendralBadanPeradilanAgamaMahkamahAgungRI; 2. KetuaPengadilanTinggi Agama Surabaya; 3. Yangbersangkutan;
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor:W13-A18/525i/Kp.04.6/II/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 PEMBINA PENANGGUNG JAWAB KETUA WAKILKETUA SEKRETARIS
: Drs.. H. THABRANI, S.H., M.H. : Drs. AMINUDDIN : M. NIDZAM FICKRY, S.H. : S H O H E H, SH. : MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H.
BIDANG-BIDANG : 1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinator : HARUN Jp, S.Ag, M.H.I. Anggota
: UMAR SUKI,SH. ZAENUL YUSUFI,S.H.I.
AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I., M.H. 2. Kelompok Kerja Penguatan Organisasi dan Penataan Tata Laksana Koordinator : Drs. IMAM KHUSAINI Anggota
: Drs. H. ABD. RASID,SH..
SAMINA LAELA, S.E,SH. Hj. NUR AIRIN 3. Kelompok Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dan Penguatan Pengawasan Koordinator : MUSLICH, S.Ag, MH. Anggota : MOHAMMAD ARIFIN JATMIKO WIJAYARSO, S.H. DWI FITRIANI, A.Md. ACHMAD WALIF RIZQY, S.H.
4. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Koordinator Anggota
: SULAIMAN,SH : TRI ANITA BUDI UTAMA ATIK YULIANA, S.H. SRI MULYATI
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
Drs. H. THABRANI, S.H., MH. NIP.19631231.199403.1. 022
PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/525j/KP.02.I/II/2017 TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Peradilan maka perlu diterapkan Role Model pada Pengadilan Agama Bondowoso; b. Bahwa penerapan Role Model ini didasarkan pada beberapa kriteria; c. Bahwa dalam penerapan Role Model yang didasarkan pada beberapa criteria perlu dibentuk Tim Penilai Role Model. 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor : 43Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- UndangNomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 3. Undang-undang Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia; 4. Undang-undangNomor : 53 Tahun 2010 tentangDisiplinPegawai. 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaandan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan PengadilanAgama; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Mengingat
Memperhatikan
MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
Menunjuk nama-nama yang terdapat dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Role Model pada Pengadilan Agama Bondowoso Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/22/KP.02.1/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Penilai Role Model Pada Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017. Tim bertugas:
1. Melakukan penilaian pegawai berdasarkan criteria keteladanan dan profesional. 2. Membuat 3peringkat pegawai terbaik berdasarkan criteria keteladanan dan professional. KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkandi :Bondowoso Padatanggal :16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., MH. NIP.19631231.1994031.022 TembuasanYth.: 1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah AgungRI; 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 3. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMABONDOWOSO Nomor : W13-A18/525j/KP.02.I/II/2017 TENTANG TIM PENILAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN AGAMABONDOWOSO
No
NAMA
NIP
JABATAN DINAS
TIM
1
Drs. AMINUDDIN
196501031994031006
Ketua
Ketua
2
M. NIDZAM FICKRY, SH.
196803031993031003
Panitera
Sekretaris
3
SHOHEH, S.H.
197212141994031001
Sekretaris
Anggota
4
SAMINA LAELA, S.E., S.H.
198103152011012005
Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Anggota
Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP.19631231.199403.1.022
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/525g/HM.02.3/SK/II/2017 TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
1.
2.
3.
Mengingat
:
1.
2. 3. 4.
5.
Menetapkan
Pertama
Kedua
Bahwa demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik Seperti yang diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian pelayanan secara maksimal kepada masyarakat pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi Tim Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Bondowoso; Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor144/KMA/SK/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/KMA/SK/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengarah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan Tahun 2015;
MEMUTUSKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 Mencabut Surat Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13A18/33/HM.02.3/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017. Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Agama Bondowoso.
Ketiga
: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Keempat
: Surat Keputusan ini berlaku sejaktanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bondowoso Pada tanggal 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP.19631231.199403.1.022
Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Nomor : W13-A18/525g/HM.02.3/SK/II/2017 Tanggal : 16 Februari2017 --------------------------------------------------------------------------
SUSUNAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017
NO. 1 1.
NAMA / NIP 2 Drs.H. THABRANI, S.H., M.H. NIP.19631231.199403.1.022
JABATAN DINAS
JABATAN TIM
3
4
Ketua
Pelindung
2.
Drs. AMINUDDIN NIP. 19650103.199403.1.006
Hakim Madya Muda
Pengarah
3.
MUSLICH, S.Ag, M.H. NIP. 19710331.199803.1.003
Hakim Madya Pratama
Ketua/PenanggungJawab
4.
M. NIDZAM FICKRY, S.H. NIP. 19680303.199303.1.003
Panitera
Sekretaris
5.
SOFYAN TSAURI, S.S. NIP. -
Tenaga Honorer Anggota/Operator IT Ditetapkan di Bondowoso Pada tanggal 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H. ,M.H. NIP.19631231.199403.1.022
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/525l/KP.00.3/SK/II/2017 TENTANG PERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PENGAWASAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
Mengingat
1.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 , dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita ;
2.
Bahwa tentang tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud point 1 diatas, telah diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkunagn Peradilan ;
3.
Bahwa Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
4.
Bahwa pada Pengadilan Agama Bondowoso telah ditunjuk Hakim Pegawas Bidang, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/2598a./PS.00/SK/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016 ;
5.
Bahwa oleh karena itu para Hakim Pengawas Bidang diperintahkan untuk segera melakukan pengawasan di bidang masing-masing untuk semester I Tahun 2017;
: 1.
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 Tentang tanggung jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tinggkat pertama dalam pelaksaan pengawasan;
2. 3. 4.
Menetapkan Pertama
MEMUTUSKAN Memerintahkan kepada Para Hakim Pengawas Bidang sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/525l/PS.00/SK/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 untuk segera melaksanakan Pengawasan pada bidang masing-masing;
Kedua
: Jangka waktu Pengawasan adalah selama 19 (sembilan belas ) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 sampai dengan 30 Maret 2017;
Ketiga
Melaporkan hasil pengawasannya dimaksud kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Bondowoso selaku koordinator dan penaggung jawab pengawasan pada saat berakhirnya pelaksanaan pengawasan;
\Kedua
Surat Keputusan diberikan kepada yang bersngkutan untuk dapat dillaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab; Ditetapkan di Pada Tanggal KETUA
Bondowoso 16 Februari 2017
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1. 022 Tembusan Yth. : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/525l/PS.00/SK/II/2017 Tanggal : 16 Februari 2017 ------------------------------------------------------------------
NO.
NAMA/NIP
1
2
JABATAN DINAS 3
1.
Drs. AMINUDDIN NIP. 19650103.199403.1.006
Wakil Ketua/Hakim Madya Muda
2.
HARUN, Jp, S.Ag., M.H.I. 19621201.199003.1.002
Hakim Madya Pratama
3.
Drs. IMAM KHUSAINI NIP. 19620705.199403.1.002
Hakim Madya Pratama
JABATAN ORGANISASI 4 Penanggung Jawab Pengawasan/Koordinator Pengawasan
1
Pengawas Bidang : Kinerja Pelayanan Publik meliputi : - Pengelolaan Managemen - Kepemimpinan - Pembinaan SDM - Kedisiplinan. - Ketepatan penyelesaian perkara 2 Pengawas Bidang Managemen Peradilan Meliputi : - Program Kerja. - Pencapaian Target - Pengawasan - Pembinaan
1
Pengawas Bidang Adminsitrasi Perkara meliputi : - Prosedur Penerimaan Perkara, Permohonan Bading, Kasasi dan Peninjauan Kembali - Pengaduan Masyarakat 2 Pengawas Bidang Administrasi Persidangan meliputi : - Pembagian perkara - Pelaksanaan persidangan penyelesaian perkara dan pola Bidalmin - Proses Pelaksanaan Mediasi - Pelaksanaan Putusan ( Eksekusi )
4.
MUSLICH, SA.g, M.H.
Hakim Madya Pratama
1 Pengawas Bidang Administrasi Umum Meliputi : - Kepegawaian - Keuangan - Inventaris - Perpustakaan 2 Pengawas Bidang Administrasi Perkara : - Keuangan Perkara - Pemberkasan dan Kearsipan serta Pelaporan Perkara
Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP 19631231.199403.1. 022
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/521a/PS.00/SK/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAK DISIPLIN KERJA TAHUN 2017 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
Mengingat
:
a.
Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta penegakan disiplin kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso dipandang perlu membentuk Tim Penegak Disiplin KerjaTahun 2017.
b.
Bahwa Anggota Tim Penegak Disiplin sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13A18/19/PS.00/SK/I/2017 tanggal 02 Januari 2017 telah mengalami mutasi dan Promusi maka perlu diadakan perubahan terhadap susunan anggota Tim Penegak Disiplin sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan dimaksud.
c.
Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
1. 2.
3.
4. 5. 6.
7.
8.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 013/KMA/SK/III/1988 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 069/KMA/SK/ V/2009 tanggal 13 Mei 2009. MEMUTUSKAN
Menetapkan Pertama
Kedua
Ketiga
: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/19/PS.00/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Tim Penegak Disiplin Kerja Tahun 2017. SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG PENUNJUKAN TIM PENEGAK DISIPLIN KERJA TAHUN 2017. Menunjuk Hakim/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penegak Disiplin Kerja Pengadilan Agama Bondowoso.
Keempat
Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Kelima
: Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bondowoso Pada tanggal 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1. 022
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta; 3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Nomor : W13-A18/521a/PS.00/SK/II/2017 Tanggal : 16 Februari 2017
-----------------------------------------------
SUSUNAN TIM PENEGAK DISIPLIN KERJA No.
NAMA/NIP
JABATAN DINAS
JABATAN TIM
1. 1.
2
3 Wakil Ketua/Hakim Madya Muda Panitera
Hakim Madya Muda
4 Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota
Sekretaris
Anggota
Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Anggota
Drs. AMINUDDIN NIP. 19650103.199403.1.006
2.
M. NIDZAM FICKRY, S.H. NIP. 19680303.199303.1.003
3.
Drs. H. IMAM KHUSAINI NIP. 19620705.199403.1.002 SHOHEH, SH NIP. 19721214.199403.1.001 SAMINA LAELA, S.E., S.H. NIP. 19810315.2001101.2.005
4. 5.
Ditetapkan di Bondowoso Pada tanggal 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1. 022
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/525k/KP.02/SK/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
Mengingat
:
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan usul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta penunjukan mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan PNS di lingkungan Pengadilan Agama Bondowoso perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 ; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian ; Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 jo Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 1998 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural; Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS ;
MEMUTUSKAN : PENUNJUKAN TIM PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017; Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: W13-A18/23/KP.02/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 20117, tentang Penunjukan Tim Promosi dan Mutasi Jabatan pada Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017; Menunjuk Tim Promosi dan Mutasi Jabatanpada Pengadilan Agama Bondowoso dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ; Melaksanakan Keputusan inidengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 16 Februari 2017 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022
Tembusan disampaikan kepada yth. 1. Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta; 2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta; 3. Tuada Muda Uldilag di Jakarta; 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta; 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabay
Daftar lampiran: Surat Keputusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/525k/KP.02/SK/II/2017 Tanggal : 16 Februari 2017 SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
NO.
NAMA / NIP
Jabatan
Jabatan dalam Tim
Wakil Ketua / Hakim Madya Muda
Ketua Merangkap anggota
1.
Drs. AMINUDDIN
2.
NIP. 19650103.199403.1.006 M. NIDZAM FICKRY, S.H.
Panitera
Wakil Ketua Merangkap anggota
3.
NIP.19680303.199303.1.003 SHOHEH, S.H.
Sekretaris
Sekretaris Merangkap Anggota
4.
NIP. 19721214.199403.1.001 Harun, Jp, S.Ag., M.H.I.
Hakim Madya Pratama
Anggota
5.
NIP. 19621201.199003.1.002 SAMINA LAELA, S.E., S.H.
Kasubag. Kepegawaian dan Ortala
Anggota
NIP. 19810315.2001101.2.005
KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO NOMOR: W13-A18/525p/HK.00/SK/II/2017 TENTANG PERUBAHAN ANGGOTA TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
:
a.
b. c.
d.
Mengingat
:
1. 2
3.
4. 5. 6. 7. 8.
Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efesien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bondowoso dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya; Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bondowoso dilaksanakan melalu Meja Informasi. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik, maka Pengadilan Agama Bondowoso telah membentuk Tim Pengelola Meja Informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13A18/2055/HK.00/SK/XI/2016 tanggal 10 November 2016. Bahwa oleh karena sebagian anggota Tim Pengelola Meja Informasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13A18/2055/HK.00/SK/XI/2016 telah menjalani mutasi dan Promusi, maka perlu diadakan perubahan terhadap susunan anggota Tim Pengelola Meja Informasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan dimaksud. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerimaan Tamu; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
1
9.
10.
11.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan; Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yustisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI; Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama. MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA KETIGA
:
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/2055/HK..00/SK/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Tim Pengelola Pelayanan Meja Informasi Tahun 2016. Mengubah anggota Tim Pengelola Meja Informasi Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana terlampir Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022
2
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: W13-A18/525p/HK..00/SK/II/2017
TIM PENGELOLA MEJA INFORMASI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 JABATAN
NAMA
KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Agama
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
M. NIDZAM FICKRY, S.H.
Panitera
Petugas Informasi
1. M. NUR PREHANTORO, S.H.
Panmud Hukum
2. UMAR SUKI, S.H.
Panmud Permohonan
3. Drs. H. ABD. RASYID
Panmud Gugatan
4. SULAIMAN, S.H.
Panitera Pengganti
Penanggungjawab Informasi
1.
M. NUR PREHANTORO, S.H.
Panmud Hukum
2.
ABDUS SAMAD, S.H.
Staf
3.
ANDY LORAN KASSANDRA, S.E.
Staf
Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. Thabrani, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022
3
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO NOMOR: W13-A18/525c/HK.00/SK/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN MEJA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1. 2
3. 4.
5. 6.
7.
8.
Bahwa dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Bondowoso tentang layanan pengaduan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan; Bahwa masyarakat yang kurang puas terhadap Pelayanan Aparatur Lembaga di Pengadilan Agama Bondowoso dapat mengadukan hal tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku; Bahwa agar Pelayanan Meja Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Pengaduan di Pengadilan Agama Bondowoso. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI; Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang penyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II , Pedoman Pelaksananaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksananaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Peradilan;; Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERTAMA
: :
KEDUA KETIGA
: :
KEEMPAT
:
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017; Tim Pengelola Meja Pengaduan bertuga sampai dengan Desember 2017; Penugasan ini bagi yang melaksanakan tugas rangkap tetap melaksanakan tugas pokoknya dan tidak merubah pangkat dan penghasilan yang bersangkutan; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1. 022
Tembusan : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya; 3. Arsip.
Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor: W13-A18/525c/HK.00/SK/II/2017
TIM PENGELOLA PELAYANAN MEJA PENGADUAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017
JABATAN
NAMA
KETERANGAN
Ketua
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Bondowoso
Sekretaris
MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H.
Panitera Muda Hukum
Penanggung Jawab Teknis
- Kepaniteraan M. NIDZAM FICKRY, S.H.
Panitera Sekretaris
- Kesekretariatan SHOHEH, S.H. Petugas Meja Pengaduan
1.
- ATIK YULIANA, S.H.
Panitera Pengganti
2.
- ABDUS SAMAD, S.H.
Staf
Ditetapkan di : Bondowoso Pada tanggal : 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1. 022
Agama
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/525m/OT.01.2/SK/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Bahwa berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-005.04.2.401345/2017, tersedia anggaran penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi / Laporan Kegiatan Pada Pengadilan Agama Bondowoso. 4. Bahwa oleh karena itu kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditetapkan honorariumnya masingmasing.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. 3. DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017 Nomor : DIPA005.01.2.401344/2017, tanggal 07 Desember 2016
Menetapkan Pertama
MEMUTUSKAN : : : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dengan susunan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Kedua Ketiga
Nama dan NIP Drs. H. TABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231 199403 1 022 Drs. AMINUDDIN NIP. 19650103.199403.1.006 M. NIDZAM FICKRY. S.H. NIP. 19680303.199303.1.003 SHOHEH, S.H. NIP. 19721214 199403 1 001 MOCHAMMAD NUR PREHANTORO, S.H. NIP. 19841227 200604 1 001 UMAR SUKI, SH. NIP. 19650812 199403 1 004 Drs. H. ABD RASYID NIP. 19610529 199303 1 001 AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I., M.H. NIP. 19851210 201101 1 010 SAMINA LAELA, S.E., S.H. NIP. 19810315 201101 2 005 ZAENUL YUSUFI, S.H.I. NIP. 19802701 200912 1 003 DWI FITRIANI, A.Md NIP. 19880519 200912 2 001
Jabatan Pengarah Penanggungjawab Penanggungjawab Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
: Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bondowoso Anggaran Tahun 2017 akun 521211 (Penyusunan LAKIP). : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Ditetapkan di : Bondowoso Pada Tanggal : 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Nomor : W13-A18/525n/OT.01.2/SK/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO Menimbang
a. b. c.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4. Menetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga Keempat
Bahwa untuk melihat hasil pencapaian pelaksanaan program kerja Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017, maka dipandang perlu menyusun laporan tahunan Pengadilan Agama Bondowoso. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan tahunan tersebut perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Tahunan. Bahwa nama-nama sebagaimana tercatat dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 013/KMA/SK/III/1988 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama.
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : W13-A18/13/OT.01.2/SK/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bondowoso Tahun 2017. Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Tim Penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bondowoso. : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan tanggungjawab. : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bondowoso Pada tanggal 16 Februari 2017 Ketua, Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP.19631231.199403.1.022
Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan AgamaBondowoso. Nomor : W13-A18/525n/OT.01.2./SK/II/2017 Tanggal : 16 Februari2017 ------------------------------------------------------------------------SUSUNAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2017 No.
NAMA/NIP
JABATAN DINAS
JABATAN TIM
1.
M. NIDZAM FICKRY, S.H. NIP. 19680303.199303.1.003
Panitera
Ketua
2.
SHOHEH, S.H NIP. 19721214.199403.1.001
Sekretaris
Sekretaris
3.
MOCHAMMAD NUR PREHANTORO,S.H. NIP. 19841227.200604.1.001
Panmud Hukum
Anggota
4.
Drs.H. ABD. RASYID NIP. 19610529.199303.1.001
Panitera Muda Gugatan
Anggota
5.
UMAR SUKI, S.H. NIP. 19610529.199303.1.001
Panitera Muda Permohonan
Anggota
6.
ZAENUL YUSUFI, S.H.I. NIP. 19800127.200912.1.003
Kasubag Umum dan Keuangan
Anggota
7.
SAMINA LAELA, S.E., S.H. NIP. 19810315.201101.2.005
Anggota
8.
ATIK YULIANA,S.H. NIP. 19790725.201505.2.001
Kasubag Kepegawaian dan Ortala Staf Panmud Hukum/Pengelola Laporan Bulanan Perkara
9.
ACHMAD WALIF RIZQY,S.H. NIP. 19870912.201403.1.002
Staf Umum dan Keuangan
Anggota
Anggota
Ditetapkan di Bondowoso Pada tanggal 16 Februari 2017 Ketua Pengadilan Agama Bondowoso,
Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. NIP. 19631231.199403.1.022
