P U T U S A N NOMOR : 48/B/2012/PT.TUN.MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PT.BERKAT SAWIT SEJATI, dalam hal ini diwakili oleh SURYA, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. BERKAT SAWIT SEJATI, alamat kantor pusat Jl. Cideng Barat Nomor 58 B Jakarta Pusat 10150 dan alamat kantor kebun, Jl. Dayung Sumpal Km 25 Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan; Selanjutnya memberi kuasa kepada: H.Refman Basri, SH,MBA, Zulchairi,SH, Muhammad Faisal Rambey,SH, dan Elidawati Harahap, SH, masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, beralamat di Jl. Kejaksaan No. 7 Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. BUPATI MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN, Tempat Kedudukan di Jl. Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Sekayu;
Hal 1 dari 22
Dalam hal ini memberi kuasa kepada
1. H. IDHAM KHALID, SH,
2. Hj.NURMALAH, SH, MH, 3. M. EDY SISWANTO, SH, 4. HERWINSYAH,SH, 5. AGUSTINA ZAIN, 6. SARINAH, SH, 7. ZUL FATAH,SH, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, kantor hukum Idham Khalid & Nurmalah, Jl. Mayor Salim Batubara No.2641, RT. 39 RW.10 kel.20 D1 Kec. Ilir Timur I Sekip Pangkal Palembang 30127, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai Tergugat/ Terbanding I; 2. PT.INTIPUTERA KANAAN, dalam hal ini diwakili oleh NISCHAL JAIN selaku Direktur PT.INTIPUTERA KANAAN, Alamat kantor Jl. Surya Utama Blok V No.25 Kedoya Utara Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. M. IQBAL HADROMI,SH, 2. GITA PETRIMALIA,SH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hadromi & Partners Law Firm, beralamat di Setia Budi Atrium 2 nd Floor, Suit 209 A, Jalan HR.Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING II;
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut: 1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 48/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 12 April 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;
Hal 2 dari 22
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/Pen.HS/2012/PT.TUN-MDN, Tentang Penetapan Hari Sidang; 3. Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2012, yang dimohonkan banding; 4. Telah membaca Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
TENTANG DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadan-keadaan dan duduk perkara sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2012, yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi: -
Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara: 1.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
Hal 3 dari 22
tanggal 17 Januari 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding II; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2012, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 17 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2012; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 14 Februari 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Februari 2012; Menimbang, bahwa pada pokoknya memori banding Penggugat/Pembanding menyatakan, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang aquo telah salah dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan dan salah dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut : -
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2012, yang dimohonkan banding;
-
Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
Hal 4 dari 22
Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan dan menyerahkan salinan memori banding dari Penggugat/Pembanding
tersebut kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II
Intervensi/Terbanding II pada tanggal 20 Februari 2012, sesuai Surat Pemberitahuan Memori Banding Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding tersebut, Tergugat/ Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing tertanggal 16 Maret 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Maret 2012, dan pada hari itu juga Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memberitahukan dan menyerahkan kedua salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/ Pembanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG,tanggal 19 Maret 2012; Menimbang, bahwa berdasarkan kontra memori banding tersebut pada pokoknya Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II menyatakan, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUNPLG, tanggal 17 Januari 2012 dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut: -
Menerima Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
-
Menolak permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2012, yang dimohonkan banding;
-
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;
Hal 5 dari 22
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 14 Februari 2012; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2012, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG; Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari sejak saat pembacaan putusan tanggal 17 Januari 2012,
Hal 6 dari 22
sehingga permohonan banding paling lambat harus diajukan pada tanggal 31 Januari 2012; Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Januari 2012 dan putusan yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding diucapkan pada tanggal 17 Januari 2012, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa
setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2011, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lain yang bersangkutan,
memori
banding,
kontra
memori
banding,
dalam
rapat
permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2012 telah dicapai permufakatan bulat dengan pertimbangan berikut ini; Dalam Eksepsi; Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat/Terbanding I mengajukan eksepsi sebagai berikut : -
Bahwa secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;
Hal 7 dari 22
-
Bahwa pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding prematur, karena belum ada kepastian lokasi ijin pertambangan berada pada titik koordinat wilayah yang sama dengan lokasi HGU No.07/MUBA;
Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengajukan eksepsi sebagai berikut :
-
Bahwa secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa aquo, karena merupakan sengketa perdata yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;
-
Bahwa uraian Gugatan Penggugat/Pembanding kabur, karena Penggugat/ Pembanding tidak dapat menjelaskan titik koordinat dan batas-batas HGU yang berada diatas area lokasi ijin usaha pertambangan yang disebutkan pada surat keputusan obyek sengketa;
-
Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding salah obyek, karena tidak dapat menyebutkan batasan atau koordinat peta wilayah HGU yang tumpang tindih dengan lahan Ijin Usaha Pertambangan atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding II;
-
Bahwa pengajuan gugatan Penggugat/Pembanding prematur, karena belum ada kepastian lokasi ijin pertambangan berada pada titik koordinat wilayah yang sama dengan lokasi HGU No.07/MUBA;
Hal 8 dari 22
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan pada putusan halaman 48 s/d 53 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat/ Terbanding I dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding II;
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Negara Medan,
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Palembang tersebut diatas dinilai sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan aquo ditingkat banding;
Dalam Pokok Perkara;
Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada halaman 57 s/d 78 ternyata telah tercapai permufakatan bulat dalam menilai kewenangan Tergugat/Terbanding I menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, sedangkan mengenai aspek proseduralnya terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan Hakim Ketua Majelisnya;
Menimbang, bahwa penilaian tentang apakah Bupati Musi Banyuasin sebagai Tergugat/Terbanding I berwenang atau tidak mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa,
oleh
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Palembang
dipertimbangkan pada putusan halaman 57 s/d 59, yang pada pokoknya menyatakan
Hal 9 dari 22
bahwa dari segi materi (ratione materiae) dan dari segi tempat (ratione loci), sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, Pasal 37 huruf a, Pasal 48 ayat (1) huruf c dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Bupati Musi Banyasin sebagai Tergugat/Terbanding I berwenang mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa;
Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pertimbangan tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan aquo ditingkat banding;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada putusan halaman 60 s/d 62 pada pokoknya menyatakan telah terbukti terdapat tumpang tindih areal penerbitan surat keputusan obyek sengketa dengan areal sertipikat HGU atas nama Penggugat/Pembanding pada 17 titik koordinat, seluas sekitar 1.134 Ha;
Menimbang, bahwa sertipikat HGU atas nama Penggugat/Pembanding diterbitkan pada 19 Februari 2003 (vide bukti P-8) dan surat keputusan obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 2010 (vide bukti T-10). Dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sertipikat HGU tersebut
Hal 10 dari 22
terbit lebih dahulu dari pada surat keputusan obyek sengketa, sehingga harus dijamin kepastian hukumnya, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu penerbitan surat keputusan obyek sengketa semestinya tidak boleh tumpang tindih dengan sertipikat HGU atas nama Penggugat/Pembanding;
Menimbang, bahwa apabila Tergugat/Terbanding I sesuai dengan kewenangan nya tetap akan mengeluarkan surat keputusan obyek sengketa terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II, dengan alasan bahwa kegiatan usaha pertambangan mendapat prioritas utama dari kegiatan usaha lainnya, maka sesuai dengan prinsip keadilan, Tergugat/Terbanding I haruslah terlebih dahulu mewajibkan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang tumpang tindih tersebut dengan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik lahan HGU, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 135, 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Surat Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding I terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II (vide bukti T-4, T-5, T-6,T-7,T-8) dan Surat Ijin Usaha Pertambangan (vide bukti T-4, T-5, T-6,T-7,T-8), yang pada lampirannya poin angka V menegaskan; “ Jika terjadi tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan dengan kepentingan lainnya, maka pemegang
Hal 11 dari 22
Kuasa Pertambangan sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus lebih dahulu menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
Menimbang, bahwa penilaian tentang apakah prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dipertimbangkan pada putusan halaman 59 s/d 78, yang pada pokoknya menyimpulkan, bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sebagaimana diuraikan berikut ini;
Menimbang, bahwa menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada putusan halam 65 dipertimbangkan,” bahwa oleh karena IUP Eksplorasi yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2009 secara hukum tunduk kepada UU No.4 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009, kemudian IUP Operasi Produksi (obyek sengketa) dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 2010, kedua jenis ataupun tahapan IUP tersebut merupakan izin tersendiri dan mempunyai hak dan kewajiban tersendiri, dengan demikian dapat dinilai secara terpisah oleh pemerintah (Tergugat) untuk menentukan kelayakan masing-masing tahap IUP, kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 yaitu…”. Selanjutnya pada
Hal 12 dari 22
putusan halaman 66 pada pokoknya dipertimbangkan, bahwa perselisihan hak atas tanah bukan terjadi pada tahap IUP Eksploirasi, tetapi pada tahap IUP Operasi Produksi;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena IUP Operasi Produksi (obyek sengketa vide bukti T-10) merupakan rangkaian proses dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan IUP Eksplorasi (vide bukti T-9). Oleh karena itu, Tergugat/ Terbanding I dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi terhadap Tergugat II Intervensi/ Terbanding II harus memperhatikan
kewajiban-kewajiban yang melekat pada IUP
Eksplorasi tersebut, yang antara lain pada poin ke 28 ditegaskan adanya kewajiban pemilik IUP Eksplorasi untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah akibat kegiatan IUP Eksplorasi. Sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, apabila Tergugat II Intervensi/Terbanding II belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding pada saat memiliki IUP Eksplorasi, semestinya Tergugat/Terbanding I tidak mengeluarkan IUP Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II, karena secara tegas pada diktum ketujuh dari IUP Eksplorasi menyebutkan, bahwa IUP Eksplorasi dapat diberhentikan sementara, dicabut atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dalam diktum ketiga, yang salah satunya adalah melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah (vide bukti T-9). Oleh karena itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dinilai salah
Hal 13 dari 22
dalam menerapkan ketentuan Pasal 8, 119 ayat (1), 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 100 , Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010;
Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha
Negara
Palembang
pada
putusan
halaman
70
pada
pokoknya
mempertimbangkan, bahwa Undang-Undang Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, tidak mengatur adanya persetujuan pihak ketiga sebagai syarat dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi, sehingga penerbitan surat keputusan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya mempertimbangkan pada putusan halaman 72, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, pengakuan para pihak tidak menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat/Pembanding ataupun masyarakat lainnya pada tahapan IUP Eksplorasi, maka penerbitan surat keputusan obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena salah satu kewajiban Tergugat II Intervensi selaku pemegang IUP Ekplorasi adalah menyelesaikan pembayaran ganti rugi hak atas tanah, yang hal tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding II, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
Hal 14 dari 22
1976, pada lampiran point 21.ii menyebutkan, bahwa apabila didalam areal kuasa pertambangan atau areal izin pertambangan daerah tingkat eksploitasi terdapat bagian tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat hukum adat dengan suatu hak yang sah, maka pemegang Kuasa Pertambangan atau Izin Pertambangan Daerah harus membebaskan hak itu terlebih dahulu…”(vide bukti T-11) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2007, menyebutkan; “ Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) wajib memberikan ganti rugi akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada diatasnya kepada yang berhak atas tanah didalam lingkungan wilayah
kerja”,
sehingga dengan
demikian
tindakan
Tergugat/Terbanding I
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha
Negara
Palembang
pada
putusan
halaman
73
pada
pokoknya
mempertimbangkan, bahwa terjadinya tumpang tindih antara wilayah IUP Operasi Produksi (obyek sengketa) dengan sebagian wilayah HGU milik Penggugat/Pembanding tidaklah dapat membatalkan obyek sengketa secara keseluruhan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena areal yang tumpang tindih merupakan satu kesatuan dengan areal yang tidak tumpang tindih, sehingga
Hal 15 dari 22
konsekuensi pembatalan terhadap areal yang tumpang tindih adalah ikut membatalkan areal yang tidak tumpang tindih, akan tetapi Tergugat/Terbanding I dapat memproses kembali penerbitan IUP Operasi Produksi terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II atas tanah yang tidak tumpang tindih tersebut, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada putusan halaman 73 s/d 74 pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa oleh karena areal IUP Operasi Produksi (obyek sengketa) yang dinyatakan tumpang tindih dengan areal HGU milik Penggugat/Pembanding merupakan wilayah pertambangan yang telah ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah, maka berarti Tergugat/Terbanding telah memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang lokasi yang dimungkinkan untuk diberikan IUP kepada masyarakat;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena tidak terbukti Tergugat/ Terbanding I secara khusus telah mengumumkan kepada masyarakat, bahwa dilokasi tersebut akan diterbitkan IUP Operasi Produksi terhadap Tergugat II Intervensi/ Terbanding II;
Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; “ Wilayah pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Hal 16 dari 22
ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoorinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; “
Penetapan wilayah
pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan : a……..; b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan …..” serta Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan; “ Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Tergugat/Terbanding I dalam menetapkan wilayah pertambangan terhadap Tergugat II Intervensi/Terbanding II,
harus berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Nasional
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai instansi terkait dan Penggugat/Pembanding sebagai
pemilik HGU serta berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan wajib melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap tanah yang bersangkutan, agar pemberian ijin IUP Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding II tidak tumpang tindih dengan sertipikat HGU atas nama Penggugat/Pembanding;
Menimbang, bahwa penilaian mengenai aspek prosedural penerbitan surat keputusan obyek sengketa, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Hal 17 dari 22
Palembang mengemukakan pendapat yang berbeda dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;
Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada putusan halaman 75 pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa meskipun dalam PERDA Kabupaten Musi Banyuasin tidak mengatur persyaratan adanya persetujuan pemilik tanah dalam penerbitan IUP Operasi Produksi, bukan berarti Tergugat/Terbanding I lepas tanggungjawabnya untuk memantau wilayah IUP. Berdasarkan fakta persidangan, Tergugat/Terbanding I tidak pernah turun kelokasi untuk memantau fisik lapangan, sehingga dinilai sebagai ketidak cermatan Tergugat/Terbanding I dalam menerbitkan IUP Operasi Produksi (obyek sengketa). Selanjutnya Tergugat/Terbanding I dalam proses penerbitan obyek sengketa tidak mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan Tergugat II Intervensi/ Terbanding II kepada masyarakat, hal tersebut terbukti bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengetahui adanya IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi;
Menimbang, bahwa kemudian pada putusan halaman 76 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh Pasal 135, Pasal 39 ayat (1) huruf g dan huruf I UU No.4 Tahun 2009 jo kewajiban Pemegang IUP Eksplorasi pada poin ke-28 keputusan Tergugat/Terbanding I No.1050 Tahun 2009 yang sama-sama menetapkan
Hal 18 dari 22
bahwa penyelesaian perselisihan tanah kepada pihak pemegang hak atas tanah adalah kewajiban pemegang IUP Eksplorasi;
Menimbang, bahwa selanjutnya pada putusan halaman 77 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya mempertimbangkan, bahwa oleh karena kewajiban terhadap pemegang hak atas tanah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta ditindaklanjuti dengan penerbitan IUP Eksplorasi oleh Tergugat/Terbanding I, maka Tergugat/Terbanding I bertanggungjawab untuk menjaga kepastian hukum yang telah dibuatnya, sehingga dengan demikian seharusnnya Tergugat/Terbanding I tidak sampai menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai pertimbangan-pertimbangan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut diatas sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum putusan aquo ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdapat alasan yang kuat menurut hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2011, sehingga oleh karena itu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Hal 19 dari 22
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
itu
kepada
Tergugat/Terbanding
I
diperintahkan untuk mencabut surat keputusan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
harus dihukum membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat
pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Mengingat : -
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 39/G/2011/PTUN-PLG, tanggal 17 Januari 2012, yang dimohonkan banding;
Hal 20 dari 22
MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi: -
Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan batal keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat/Terbanding I, berupa Keputusan Nomor 1151 Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Intiputera Kanaan;
3.
Memerintahkan Bupati Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat/Terbanding I untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Keputusan Nomor 1151 Tahun 2010, tanggal 25 Oktober 2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Operasi Produksi Kepada PT. Intiputera Kanaan;
4.
Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah );
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2012, oleh kami, H. ARPANI MANSUR, SH. MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, dan YOSRAN, SH. M. Hum. dan H. A. SYAIFULLAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
Hal 21 dari 22
yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKMUR SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya;
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
dto,
dto,
YOSRAN, SH. M. Hum.
H. ARPANI MANSUR, SH. MH.
dto,
H. A. SYAIFULLAH, SH.
PANITERA PENGGANTI
dto,
MAKMUR SITEPU, SH. Perincian Biaya Perkara 1. Biaya Materai Putusan……….. Rp.
6.000,00
2. Biaya Redaksi Putusan……….. Rp.
5.000,00
3. Biaya Proses Perkara………….. Rp. 239.000,00 Jumlah………………………………
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 22 dari 22
