PT

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 30/PID/2013/PT.TK)

(Jurnal)

Oleh SEKAR PRAMUDHITA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2014

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.30/PID/2013/PT.TK) Oleh: Sekar Pramudhita, Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica (Email: [email protected]) Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Contoh kasus pemalsuan surat putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 30/Pid/2013/PT.TK yang dijatuhkan vonis 5 bulan pidana bersyarat dengan hukuman masa percobaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan apakah hukuman yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutkan ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah Pasal 183 dan 184 KUHAP, selain itu hakim juga mempertimbangkan berdasarkan teori-teori hukum, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan, dan teori ratio decidendi, selanjutnya Putusan Nomor. 30/Pid/2013/PT.TK ini telah memenuhi rasa keadilan. Hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Kata kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pemalsuan Surat, Rasa Keadilan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIC CONSIDERATION OF JUDGE IN METING OUT CRIMINAL SUSPECTS A CRIMINAL OFFENCE AGAINST COUNTERFEITING A LETTER (CASE STUDY OF DECISION NO.30/PID/2013/PT.TK) By : Sekar Pramudhita, Diah Gustiniati, Dona Raisa Monica (Email: [email protected]) A criminal offense criminal falsification letters is fairly unsettling society, because the intentions predictable and neatly arranged so hard to track. Criminal falsification generally carried by investors who has authority in an assamblage of society institution or government agencies and organizations. Case in counterfeiting ietters Tanjung Karang High Court Number 30/Pid/2013/PT.TK inflicted unconditional criminal verdict by punishment 5 mounths probations. Problems in research is whether being ground consideration the judge in criminal dropped the suspect criminal falsification letters and whether punishment inflicted have filled the sense of justice. This research was conducted using an approach the problem through normative juridical approach and empirical juridical with primary file and secondary file where each file obtained from research libraries and in the field. Analysis of data described in the description sentence and analyzed qualitative, then hence forward drawn a conclusion. Based on the research and discussion and inconclusive basic consideration judge in this case is article 183 and 184 KUHAP besides the judge also consider based on theories law, namely theory balance, scientific theory approach, and theories ratoi decidendi, next verdict number 30/Pid/2013/PT.TK this has fulfilled the sense of justice. It is based on interest of the victim, had the fulfillment the defedant and society. Keyword : Basic Consideration of the Judge, The Forgery of Letters, A Sense of Justice.

I. Pendahuluan Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit. Tindak Pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud inabstracto dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.1 Tindak pidana sendiri semakin hari semakin marak terjadi dan berkembang semakin cepat di kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek seperti aspek sosial, lingkungan,dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu objek tindak pidana yang ada yaitu tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi 1

Tri Andrisman, Hukum Pidana , Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Dalam hal pemalsuan surat tersebut dapat berupa pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya. Hal itu dapat dilakukan oleh pelaku dengan cara menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan Surat. Salah satu kasus tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang adalah Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK . Didalam putusan tersebut majelis hakim memvonis Riski Meliana melanggar pasal 263 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan Surat. Majelis hakim menganggap Riski Meliana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada

2

sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Terdakwa telah terbukti bersalah dengan mengajukan proposal yang dibuatnya untuk mendapatkan dana SPP-PNPM (Simpan Pinjam Perempuan-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelompok Mandiri Tahun 2010 yang beranggotakan Riski Meliana (Ketua), dengan anggota kelompok Suci Apriani, Rosyani, Heni Rosyida, Rohaya, Melisa, Asmawati, Sudarya, Susilawati, Laliyana. Dalam proposal tersebut berisikan Surat Permohonan Pinjam, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng PNPM-MP, Rencana Angsuran Kelompok, fotokopi KTP masing-masing anggota kelompok. Proposal pengajuan dana yang dibuat oleh terdakwa tersebut didalamnya terdapat tanda tangan dan fotokopi KTP para anggota kelompok yang dipalsukan. Sehingga seolah dengan kehendaknya sendiri para saksi menyetujui dan membenarkan membutuhkan dana SPP-PNPM tersebut. Dana yang diminta oleh terdakwa kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPMMP sebesar Rp 20.000.000,- yang kemudian pada tanggal 03 September 2010 tersebut dicairkan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Riski tersebut, anggota kelompok mengalami kerugian karena saksi diminta untuk melunasi pinjaman PNPM, padahal para saksi tidak pernah merasa mengajukan pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa, namun terdakwa merasa vonis yang dijatuhkan terlalu berat maka terdakwa mengajukan banding. Kemudian ditingkat banding hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengabulkan banding tersebut dengan hanya memvonis terdakwa selama 5 (lima) bulan pidana bersyarat. Berkaitan dengan hal tersebut terdakwa hanya menjalani pidana bersyarat dengan hukuman masa percobaan, yang mana hukuman ini sangat ringan jika dibandingkan dalam Pasal 264 KUHP yang menjatuhkan hukuman maksimal 8 (delapan) tahun penjara. Penulis ingin mengetahui apasaja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK)”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK? b. Apakah pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK sudah sesuai dengan rasa keadilan?

3

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari keadaan hukum, yaitu dengan mempelajari, menelaah, peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan hukum empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat. II. Pembahasan A. Dasar

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan surat dalam Putusan No. 30/Pid/2013/PT.TK

Tugas hakim sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan perkaraperkara tersebut berupa perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pada Pasal 3 dan 4 disebutkan pula bahwa semua peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan adalah berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta dilakukan dengan bebas dari segala

campur tangan dan tidak membedabedakan orang. Penulis melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat No: 30/PID/2013/PT.TK. menyatakan terdakwa Riski Meliana bin M. Yusuf terbukti bersalah melanggar Pasal 263 Jo Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan dijatuhi vonis 5 bulan pidana bersyarat dengan hukuman masa percobaan dan membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar RP 2000. Berdasarkan wawancara penulis dengan Aris, menyatakan bahwa penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dituntut selama 1 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp 23.000.000, sedangkan terdakwa memohon agar dihukum seringanringannya. Disini hakim dituntut agar cermat dalam menganalisis suatu perkara, melihat benar hal apasaja yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan atau memberatkan penjatuhan hukuman, sesuai dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan. 2 Berkaitan dalam kasus pemalsuan surat dalam putusan No.30/Pid/2013/PT.TK dengan terdakwa Riski Meliana binti M. Yusuf ini yang menjadi alat bukti dalam persidangan adalah : 1. Keterangan Saksi Keterangan saksi dalam kasus ini terdiri dari para anggota kelompok yang dirugikan yaitu Suci Apriani, Rosyani, Heni Rosida, Rohaya, Melisa, 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Kalianda, pada tanggal 21 Mei 2014, Pukul 11.00 Wib

4

Asmawati, Laliyana.

Sudarya,

Susilawati,

2. Keterangan Ahli Keterangan ahli dalam kasus ini adalah penanggung jawab operasional kegiatan PNPM, yaitu Asep Mukhtar Effendi bin H. Jamhur.

3. Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa dalam kasus ini adalah Riski Meliana binti M. Yusuf terdakwa kasus pemalsuan surat. 4. Surat Surat-surat dalam kasus ini adalah 1 lembar eksemplar berita acara musyawarah antar desa prioritas usulan PNPM Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan Ta.2007, 1 lembar eksemplar asli proposal usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan peguliran Kelompok Mandiri Desa Gebang Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Ta. 2009 dan 2010, 1 lembar kuitansi asli tanda terima dana pinjaman kelompok SPP tanggal 07 November 2009, 1 lembar fotokopi pembayaran bunga dan angsuran pokok kredit SPP Ta.2010, 4 lembar KTP Asli korban. Hal yang memberatkan dalam putusan No. 30/Pid/2013/PT.TK, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga keseimbangan, keharmonisan dan kekeluargaan relatif dapat terganggu akibat perbuatan terdakwa. Sedangkan hal yang meringankan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa jujur dan berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan. 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. 3. Terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan wawancara penulis dengan Aris, bahwa dari uraian petimbangan-pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, maka majelis hakim memiliki pendapat yang berbeda dengan jaksa penuntut umum dalam hal pemidanaan bagi terdakwa. Menurut majelis hakim Penjatuhan pidana dari 1 tahun pidana penjara dan denda Rp 23.000.000,- menjadi 5 bulan pidana bersyarat dengan hukuman masa percobaan dirasa sudah tepat dan adil untuk diterapkan bagi terdakwa. Memasukkan terdakwa kedalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani pidana bukanlah satu-satunya solusi untuk memperbaiki diri terdakwa. Namun masih ada jalan lain bagi terdakwa untuk menjalani pidana yaitu dengan memperbaiki diri di dalam masyarakat dengan bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat.3 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aris maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa itu sudah sesuai, tepat dan adil, karena terdakwa sudah ada nitan baik untuk mengganti kerugian tersebut kemudian menyesali perbuatannya. Hukuman masa 3

Ibid.

5

percobaan yang dijalani terdakwa dengan bersosialisasi dalam masyarakat membuat terdakwa memiliki banyak kesempatan dan tantangan untuk berbuat tindak pidana, sehingga dengan ini diharapkan bagi terdakwa untuk bisa menahan diri dan memperbaiki diri agar tidak berbuat tindak pidana lagi. Berdasarkan wawancara penulis dengan Guntur.P, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda, maka hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pada tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Pasal 263 Jo Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan pertimbangan hakim diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding. 4 Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama. Putusan hakim Pengadilan Tinggi ini bersifat yudekfaksi yang artinya hakim dalam memutus perkara melihat terlebih dahulu fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan seperti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Sifat putusan pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang ini besifat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda yang dimohonkan banding. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Guntur. P maka dapat dianalisis 4

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada tanggal 03 Juni 2014, pukul 10.00 wib.

oleh penulis bahwa terdakwa terbukti bersalah karena akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dalam masyarakat. Berdasarkan bukti yang terungkap dipersidangan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, maka disimpulkan putusan hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dan tepat karena pada hakikatnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Eddy Rifai, menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasar alat bukti yang sah seperti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP. Bukti-bukti tersebut harus terungkap dalam persidangan sehingga pelaku tindak pidana dapat dikatakan bersalah. Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar dakwaan.5 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Eddy Rifai dapat penulis analisis bahwa hakim dalam memutus 5

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, hlm.167.

6

perkara yang diadilinya harus berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan serta dengan tidak membedabedakan individu, tentu pula dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Hakim juga dalam melaksanakan tugasnya harus terbebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Menurut hasil wawancara diatas penulis sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh narasumber bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dengan terdakwa Riski Meliana binti M. Yusuf yang dinyatakan sah dan diyakinkan bersalah melanggar Pasal 264 KUHP. Analisis dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi. Hakim menjatuhkan vonis 5 bulan pidana bersyarat dengan hukuman masa percobaan dirasa sudah tepat dan adil, karena selama hukuman masa percobaan itu dijalankan terdakwa dapat memperbaiki diri dengan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Sehingga diharapkan bagi terdakwa untuk menahan diri dan memperbaiki diri agar tidak berbuat tindak pidana lagi. Dalam putusan No.30/Pid/2013/PT.TK, selain melihat pada Pasal 183 dan 184 KUHAP, hakim juga menggunakan teori-teori hukum, yaitu teori keseimbangan, teori pendekatan keilmuan, dan teori ratio decidendi. Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, dan edukatif bagi

terdakwa, bukan merupakan alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa. B. Rasa Keadilan Dalam Putusan No. 30/Pid/2013/PT.TK Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbanganpertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan. 6 Hakim untuk memutuskan putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat harus melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/ religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan “trial by press”, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Isentencing of disparity), aspek model sistem pidana yang ideal bagi Indonesia dan aturan-

6

Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm 50.

7

aturan formil yang terdapat dalam Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan surat. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menganalisis, bahwa putusan No.30/Pid/2013/PT.TK dengan terdakwa Riski Meliana bin M. Yusuf telah memenuhi rasa keadilan hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Hal ini sesuai pula dengan teori keseimbangan dimana adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban, kepentingan terdakwa dan kepentingan masyarakat. Sehingga rasa keadilan itu tidak hanya dirasa oleh korban dan masyarakat tetapi juga dirasa oleh terdakwa. III. Simpulan A. Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis dapat ditarik simpulan bahwa : 1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No: 30/Pid/2013/PT.TK, terdakwa Riski Meliana binti M. Yusuf didasarkan pada pertimbanganpertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dalam putusan ini hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menggunakan pertimbangan bersifat yuridis dalam menentukan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menurut Pasal 184 KUHAP hakim meminta alat bukti yang sah berupa keterangan saksisaksi, keterangan ahli dan barang bukti. Terbuktinya semua unsur-unsur delik yang didakwakan berdasarkan pembuktian fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan yang didapat dari alat bukti. Pertimbangan non-yuridis dipergunakan untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Dan juga dalam kasus ini Hakim menggunakan teori pendekatan yang digunakan untuk mempertimbangkan penjatuhan putusan pada suatu perkara yaitu teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan, teori pendekatan keilmuan, yaitu dalam menjatuhkan pidana harus secara sistematik dan penuh kehati-hatian, harus dilengkapi ilmu pengetahuan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dan teori ratio decidendi, yaitu teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara kemudian mencari peraturan perundangan yang relevan. 2. Dalam putusan No.30/Pid/2013/PT.TK untuk menentukan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat maka hakim melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu aspek keadilaan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek figur terdakwa dan “trial by press”, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan

8

(sentencing of disparity), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek diatas, maka hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat rasa keadilan korban maupun masyarakat, tetapi juga pidana tersebut harus memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan teori keseimbangan, yaitu adanya keseimbangan antara syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait, yaitu adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan korban, kepentingan terdakwa dan kepentingan masyarakat.

B. Saran Berdasarkan simpulan diatas maka penulis menyarankan kepada penegak hukum diharapkan dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkan pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehingga tercapai tujuan pemidaan yang semata-mata bukanlah untuk melakukan suatu balas dendam tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

DAFTAR PUSTAKA A. Literatur Andrisman, Tri, 2011, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Dewantoro, Nanda Agung, 1987, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada, Jakarta. Hamzah, Andi, 2011, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta. B. Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2011, Sinar Grafika, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2011, Sinar Grafika, Jakarta. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Lain-lain Putusan Nomor 30/PID/2013/PT.TK http://yayansuhendri.blogspot.com http://hadisiti.blogspot.com http://sitimaryamnia.blogspot.com