PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 202/Pdt/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H.,M.Pd., Mantan Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara Periode 2006 s.d. 2011, Bertempat tinggal di Perum Winajaya B-59 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya,

2. HARISTANTO. S.H.,M.H., Mantan Sekretaris

Yayasan Bina Putera

Nusantara Periode 2006 s.d 2011, Beralamat di Jalan Wijayakusumah

Nomor I Rt. 002 Rw.012 Kelurahan Cikalang. Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,

Dalam hal ini Keduanya telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada YUSEP MULYANA, SH, Advokat , Beralamat kantor di Jalan

Palem Botol Nomor 5, Komplek Perumahan Palem Permai Kav.14, Kota Tasikmalaya

Selanjutnya

disebut

PEMBANDING

I

TERGUGAT I DAN PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II ;

SEMULA

3. Hj. NANI MULYANI, S.H.,SpI, Notaris, Berkedudukan di Tasikmalaya,

Beralamat kantor di Jalan. Masjid Agung Nomor 28 Kota Tasikmalaya 46112, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT ;

L a w

a

n:

YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, Beralamat kantor di Kampung Pakuluran RT. 02 RW. 10 Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh UUS

RUSYAMSI AFANDI, SKM selaku Ketua , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ;

Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 62

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 April 2016 Nomor 202/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

2. Berkas

perkara

dan

turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Tasilmalaya Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 05 November 2015 berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di dalam surat

gugatannya tertanggal 24 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 24 Desember 2014 dengan register

perkara

mengemukakan 1.

Bahwa

Nomor

75/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,

hal-hal sebagai berikut :

PENGGUGAT

adalah

Yayasan yang

pada

pokoknya

bergerak dibidang

pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yaitu yang

didirikan dihadapan Notaris Suryana S.H berdasarkan Akta Pendirian Yayasan

Bina Putera Nusantara Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006

sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Direktorat Administrasi

Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-

770.HT.01.02. TH.2007 tertanggal 6 Maret 2007 dan sebagaimana telah

dilakukan Perubahan di Notaris H. Bambang Heryanto, S.H berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tertanggal

16 Juli 2013 yang telah didaftarkan dan dicatatkan perubahannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU2.

AH.01.06-699 tertanggal 2013; [BUKTI P-1 s.d P-4] ;

Bahwa PARA TERGUGAT adalah pengurus Yayasan masing-masing TERGUGAT I sebagai Ketua Yayasan dan TERGUGAT II sebagai

Sekretaris Yayasan sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian

Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006


dimana dalam organ-organ PENGGUGAT terdapat tiga organ yaitu sebagai berikut:

2.1 Organ Anggota Pembina: 1. H.Suryana, S.H ;

2. Drg. H. Ahmad Haris M.Kes ; 3. Badrudin Muslim ;

2.2 Organ Pengurus ;

1. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd ; 2. Haristanto, S.H., M.M ;

3. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;

2.3 Organ Pengawas ;

1. Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ; 2. Ir. Agus Hendarto ;

3. Mohamad Husein Idris, Amd ;

Kesemuanya merupakan organ-organ yayasan sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-770.HT.01.02. 3.

TH.2007 tertanggal 6 Maret 2007; [Vide Bukti P-1 dan P-2] ;

Bahwa PENGGUGAT merupakan pengelola SMK Farmasi Putera

Nusantara sesuai dengan dengan pelimpahan Pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Pemerintah

Kota Tasikmalaya Nomor 424/0171A/Dikmen Pebruari

2007 Perihal Pelimpahan Pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara dari Yayasan Pendidikan dan kesehatan Lingkungan At-Taqwa kepada PENGGUGAT 4.

terhitung

sejak

diterbitkannya

Akta

Pendirian

PENGGUGAT Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006; [Bukti P-5] ;

Bahwa sehubungan dengan adanya pelimpahan pengelola SMK Farmasi Putera Nusantara [Vide Bukti P-5] sesuai Keputusan Kepala Dinas

Pendidikan

Kota

Tasikmalaya

Nomor

421.5/0292/Dikmen

tertanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan perubahan Nomenklatur/ Nama/Bidang Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Farmasi Putera Nusantara Kota Tasikmalaya menjadi SMK Bina Putera Nusantara Kota Tasikmalaya “selanjutnya disebut SMK BPN”; [Bukti P6] ;


5.

Bahwa SMK BPN sebagai sekolah swasta yang pelopor program

keahlian farmasi di kota Tasikmalaya menjadikan SMK BPN sebagai sekolah favorit dikota Tasikmalaya dan memiliki siswa yang sangat

banyak dan kelas-kelas SMK BPN tidak dapat menampung calon-calon 6.

siswa baru yang ingin bersekolah di SMK BPN; ;

Bahwa semakin gencarnya kampanye pemerintah tentang SMK dan kebutuhan pemuda Indonesia sekolah yang benar-benar disiapkan

untuk bekerja. Oleh sebab itu, SMK BPN membuka bidang studi keahliah baru sesuia Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.5/4337/Dikmen tertanggal 16 Pebruari 2009

tentang Pemberian Izin Kepada SMK Bina Putera Nusantara Kota

Tasikmalaya untuk membuka Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Telekomunikasi dengan Kompetensi kehalian Teknik Transmisi Telekomunikasi; [Bukti 7.

P-7] ;

Bahwa sehubungan dengan membukanya bidang-bidang keahlian yang dibuka SMK BPN telah mendapat animo yang sangat luar biasa dari masyarakat Kota Tasikmalaya dibuktikan semakin banyaknya siswa

8.

yang mendaftar di SMK BPN; [Bukti P-8] ;

Bahwa semakin banyaknya siswa semakin meningkatnya kebutuhan

operasional sekolah untuk kegiatan belajar mengajar sehingga kelas yang ada di Kampus I yang berada di Jalan Ling Gunung dan yang

berada di Indihiang menjadikan pihak sekolah memohon kepada Pihak

Yayasan untuk dapat membeli tanah untuk dibangun sebagai fasilitas sekolah

demi

menambah

kelas-kelas

dan

fasilitas

pendukung

operasional sekolah atas banyaknya siswa baru yang mendaftar di SMK 9.

BPN; [Bukti P-9] ;

Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Hj. Liah Dahlia Dalam Pernyataan jual Beli Ibu Hj. Lia Dahlia telah menjual Tanah selua 180 Bata kepada

TERGUGAT II melakukan pembelian persis disamping KAMPUS II SMK BPN yaitu Tanah Milik adat dengan Persil Nomor 68 C. 180 SPPT No. 001-0019.0

seluas

2.560

M2

sesuai

Peta

“selanjutnya disebut Objectum Litis”;[BuktiP-10] ;

Bidang1439/2010


10. Bahwa sesuai dengan PERNYATAAN JUAL BELI TANAH yang dibuat

dan ditandatangani yang dibubuhi materai cukup oleh Ibu Hj. Lia Dahlia dalam pernyataannya menyampaikan sebagai berikut:

“Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, telah menjual sebidang

tanah dengan luas 180 bata yang berlokasi di RT. 01 RW. 10 Kelurahan Panyingkiran

Kecamatan

Indihiang

Kota

Tasikmalaya

Seharga

Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)/bata kepada Saudara Haristanto atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara.;[Bukti P-11] ;

11. Bahwa proses pembayaran pembelian atas Tanah SMK BPN dilakukan

oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menggunakan Uang PENGGUGAT

dengan

bukti

pengambilan

uang

di

rekening

PENGGUGAT dengan Penarikan uang PENGGUGAT termin pertama sebesar Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan penarikan termin kedua sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan penarikannya TERGUGAT II); [Bukti P-12 dan P13] ;

12. Bahwa pembayaran atas tanah tersebut [Vide Bukti P-10] dibayar

dengan uang Yayasan Bina Putera Nusantara[Vide Bukti P-12 dan P-13]

TERGUGAT II sebagai Sekretaris Yayasan saat itu dipercaya dan diberi mandat oleh Yayasan untuk membeli Tanah SMK BPN tersebut akan

tetapi sudah seharusnya dan sepatutnya Tanah tersebut dibuat atas nama PENGGUGAT melainkan secara melawan hukum dibuat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 dibuat atas nama Haristanto, S.H., M.M [TERGUGAT II] dan Drs. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd; [Bukti P-14] ;

13. Bahwa atas Akta Jual Beli atas Tanah SMK BPN tersebut dibuat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II hal tersebut mendapat pertanyaan dari seluruh Organ Yayasan Baik dari Organ Pembina,

Organ Pengawas dan Pihak Sekolah melalui Kepala Sekolah SMK BPN akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat memberikan

alasan yang wajar atas Pemegang Hak Atas Tanah SMK BPN tersebut secara yuridis seharusnya dibuat atas nama PENGGUGAT;

14. Bahwa kondisional saat tersebut Yayasan dikuasai secara penuh oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT II dan sikap TERGUGAT II yang otoriter


dalam mengelola yayasan. Oleh sebab itu semua mengenai kebijakan yayasan ditentukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga

seluruh organ yayasan hanya dapat protes atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;

15. Bahwa TERGUGAT II yang merupakan sekretaris Yayasan dilaporkan kepada Kepolisian Polresta Kota Tasikmalaya atas pencurian materialmaterial milik Yayasan akan tetapi laporan tersebut dicabut oleh TERGUGAT I yang notabenenya selaku Ketua Yayasan;

16. Bahwa bentuk

sikap

otoriter

TERGUGAT

II

sebagaiman yang

dinyatakan dalam kronologis kejadian aksi di SMK BPN yang dibuat dan

ditandatangani oleh TERGUGAT I atas sikap TERGUGAT II sebagai sekretaris yayasan bersikap arogansi, otoriter, dan bertindak dengan

kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan aturan-aturan organisasi. Sebagai bukti sikap arogansi TERGUGAT II bahwa pada tanggal 22

September

2010

beliau

menantang

Ketua

Yayasan

atau

TERGUGAT II, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah diajak berkelahi dan TERGUGAT II telah mengambil alih kebijakan sekolah serta menampar salah satu siswa sekolah dengan buku; [Bukti P-15] ;

17. Bahwa atas tindakan-tindakan TERGUGAT II yang bertindak otoriter di tubuh yayasan melakukan tindakan refresif kepada seluruh unsurunsur yayasan yaitu memecat para guru yang tidak TERGUGAT II;

18. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II yang sagat super power dan arogan

dan

lebih

berorientasi

pada

kentungan

dari

pada

mengembangkan pendidikan di Kota Tasikmalaya membuat seluruh

Guru SMK BPN membuat mosi tidak percaya kepada TERGUGAT II agar TERGUGAT II mengundurkan diri sebagai yayasan karena melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji; [Bukti P-16] ;

19. Bahwa TERGUGAT I yang semula bertentangan dengan TERGUGAT II

seiring terjadi gejolak TERGUGAT I juga ikut-ikutan bersikap otoriter dan membuat kondisi sekolah dan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak

kondusif sehingga menjadikan sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi siswa-siswa SMK BPN;

20. Bahwa atas gejolak dan protes dari Unsur Yayasan dan Unsur Sekolah PARA TERGUGAT mulai tidak Aktif sebagai organ PENGURUS yayasan;


21. Bahwa atas gejolak yang terjadi di tubuh Yayasan Bina Putera

Nusantara dan telah habis masa jabatan seluruh unsur Yayasan sesuai masa bakti 2006/2011 [VIDE BUKTI P-1 s.d P-2] maka diadakan Rapat

Pembina Yayasan yang sebagai wadah menyelesaikan kekisruhan didalam tubuh Yayasan;

22. Bahwa PARA TERGUGAT telah di undang secara patut dan sesuai

dengan anggaran dasar yayasan Rapat Pembina Yayasan. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pembina Yayasan memutuskan

memberhentikan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara masa

bakti 2006/2011 dan menetapkan kepengurusan yang untuk masa bakti 2012/2017; [BUKTI P-17 s.d P-19] ;

23. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus

yayasan Vide Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) ialah 5 (lima) dilakukan Perubahan Anggaran Dasar PENGGUGAT sebagaimana dirubah dalam Perubahan

Yayasan Bina Putera Nusatntara dihadapan Notaris H. Bambang Heryanto, S.H Nomor 13 tertanggal 16 Juli 2013 menyatakan:

 Mengesahkan perubahan sususan anggota pembina untuk masa bakti 2013 s.d 2018 yakni: Pembina

: Tuan Badrudin Muslim ;

Anggota

: Tuang Aang Miftahurrohman ;

Anggota

: Tuan Mohammad Husein Idris, Sarjana Pendidikan

 Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Pengurus dan Pengawas yakni:

1. Tuan Drs. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd ; 2. Tuan Haristanto, S.H., M.M ;

3. Tuan Drs. H. Nana Rosadi, Apt., M.Si ;

4. Tuan Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ; 5. Tuan Ir. Agus Hindarto;

6. Tuan Mohammad Husein Idris, Amd ;

 Mengesahkan perubahan susunan Anggota Pengurus dan Pengawas untuk masa bakti tahun 2013 sampai dengan 2018 yakni: PENGURUS : Ketua

: Tuan Uus Rusyamsi Afandi, SKM ;


Sekretaris

: Tuan Agus Sugiarto, S.Pd ;

PENGAWAS

: Tuan Muhamad Martin ;

Bendahari

: Tuan Edi Solehudin, S.HI ;

Anggota

: Tuan Pian Sofyan Nurochman, S.Si., Apt ;

Anggota

: Tuan Tatang ;

Atas perubahan organ-organ Yayasan tersebut PARA TERGUGAT

tidak lagi menjabat sebagai pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara; [Vide Bukti P-3 dan P-4] ;

24. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui obyek sengketa dibuat atas nama pribadi yaitu adanya Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya; [Bukti P-20] ;

25. Bahwa dalam Pengumuman data Fisik dan Yuridis [Vide Bukti P-20]

diketahui oleh PENGGUGAT bahwa disebutkan dalam pengumuman

tersebut disebutkan status kepemilikan objectum litis didasarkan pada Akta jual beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;

26. Bahwa atas akta jual beli tersebut PENGGUGAT melakukan investigasi notaris yang mengeluarkan akta jual beli tersebut dan hasil investasi

yang dilakukan oleh PENGGUGAT diketahui Akta Jual Beli 390/2010 dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT dan hasil investigasi objectum litis proses Akta Jual Beli dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan Hj. Surkeni;

27. Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan bahwa

TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan

Persil Nomor 68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok Gunung

Muncang di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;

Batas objectum litis: Utara

: Jalan Sukarindik ;

Timur

: NIB. 10.0714 ;

Barat

: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;

Selatan : Tanah Milik Adat Asep. Muan. Diah dan Dedi ; 28. Bahwa atas terbitnya Akta Jual Beli

atas objectum litis yang dibeli

dengan menggunakan uang PENGGUGAT sudah sepatutnya tidak

dibuat atas nama PARA TERGUGAT membuktikan bahwa PARA Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 8 dari 62

TERGUGAT memiliki niat tidak baik dalam mengelola Yayasan Bina

Putera Nusantara sebagai yayasan yang bergerak dalam dunia pendidikan yaitu yang mengelola SMK BPN;

29. Bahwa sebagaimana PARA TERGUGAT telah diberhentikan dan tidak lagi menjadi pengurus yayasan [Vide Bukti P-3 dan P-4] sudah sepatut

dan seharusnya PARA TERGUGAT mengembalikan aset-aset milik Yayasan [VIDE BUKTI P-10] agar objectum litis tidak disalahgunakan oleh PARA TERGUGAT dan Pihak lain yang tidak bertanggungjawab;

30. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan aset-aset PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT melakukan pemblokiran atas tanah persil (objectum litis)

sesuai dengan surat nomor 20/YBPN/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013; [BUKTI P-21] ;

31. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan PENGUGAT atas pemblolikiran

PENGGUGAT

[Objiktum dan

litis]

PARA

Badan

Pertanahan

TERGUGAT

dan

mengundang

KELURAHAN

PANYINGKIRAN untuk melakukan Gelar Kasus Pertanahan; [BUKTI P22] ;

32. Bahwa sehubungan dengan diadakannya mediasi yang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya antara PENGGUGAT

dengan PARA TERGUGAT. Hasil mediasi tersebut menghasilkan terang-benderang pemilik yang sebenarnya atas [objectum litis] sesuai

dengan resume gelar perkara pertanahan tersebut TERGUGAT II menyatakan bahwa:

a. “Betul tanah tersebut atau aset semuanya adalah milik Yayasan tapi sampai sekarang masih sebagai pengurus yang sah belum pernah mengundurkan diri.

b. “Bahwa

dalam

mediasi

Bapak

Soleh pihak

dari

Kantor

Pertanahaan Kota Tasikmalaya yang memediasi mengajukan pertanyaan kepada PARA TERGUGAT. Apakah Tanah tersebut milik yayasan atau perorangan dijawab oleh PARA TERGUGAT “Ya Milik Yayasan” ;

Bahwa terkait dengan pengakuan objiktum litis merupakan milik

PENGGUGAT Bapak Soleh (PIHAK BPN Kota Tasikmalaya) menyatakan bahwa objiktum litis sebaiknya di renvoi . karena jika


sertifikat

milik

perorangan

dikemudian; [BUKTI P-23] ;

dikhawatirkan

akan

ada

masalah

33. Bahwa terkait hasil mediasi dari BPN Kota Tasikmalaya menyatakan sebagainya objectum litis sebaiknya direnvoi di PPAT.[VIDE BUKTI P23] Namun, PARA TERRGUGAT tidak mematuhi hasil mediasi tersebut;

34. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat nomor 23/YBPN/IV/2014

tertanggal 11 April 2014 perihal permohonan kepada PARA TERGUGAT mengembalikan

secara

sukarela

aset-aset

PENGGUGAT; [BUKTI P-24] ;

Yayasan

kepada

35. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pengembalian objectum litis [Vide Bukti P-34] oleh PENGGUGAT agar mengembalikan aset dengan

cara dilakukannya renvoi atas kepemilikan objectum litis secara sukarela. Namun, PARA TERGUGAT tidak mau melakukakan renvoi

atas kepemilikan objectum litis sekalipun [Vide Bukti P-23] PARA TERGUGAT MENGAKUI BAHWA OBJECTUM LITIS MERUPAKAN MILIK PENGGUGAT;

36. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang secara melawan hukum tidak

mau

melakukan

PENGGUGAT

renvoi

mengajukan

atas

surat

kepemilikan

permohonan

objectum

kepada

litis

Kantor

Pertanahan Kota Tasikmalaya perihal Permohonan Pembatalan atas

kepemilikan hak atas objectum litis yang masih diatasnamakan pribadi PARA

TERGUGAT

agar

Kantor

Pertanahan

Kota

Tasikmalaya

yang

tidak

mengalihkan objectum litis kepeda pemilik yang sesungguhnya yakni PENGGUGAT; [Bukti P-25] ;

37. Bahwa

atas

tindakan

PARA

melalui

Kuasa

TERGUGAT

mau

mengembalikan Tanah SMK BPN tersebut secara sukarela, kemudian PENGGUGAT

hukumnya

MENSOMIIR

PARA

TERGUGAT dibawah surat: MLP/NT-023/SM/XI/2014 tertanggal 25 Nopember

2014

perihal

somasi

dan

Undangan

dan

MLP/NT-

024/SM/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 perihal somasi dan Undangan; [Bukti P-26] ;

Sesuai SOMASI telah dilakukan pertemuan antara Kuasa Hukum

PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 yang bertempat di Rumah Makan Saung

Rangon

Kota

Tasikmalaya

PARA

PENGGUGAT

siap


mengembalikan seluruh aset yayasan termasuk objectum litis jika dengan

kompensasi

5.500.000.000,

yang

tidak

masuk

akal

(lima miliar lima ratus juta rupiah);

sebesar

Rp.

38. Bahwa sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT secara

tegas selalu meminta kepada PENGGUGAT kompensasi sebesar Rp. 5.500.000.000, (lima miliar) jika ingin obyek sengketa ingin direnvoi atas kepemilikan haknya menjadi milik PENGGUGAT;

39. Bahwa atas permintaan kompensasi tersebut PENGGUGAT tidak dapat menyanggupi permohonan kompensasi tersebut disebabkan tidak

memiliki keuangan sebesar yang diminta oleh PARA TERGUGAT tersebut;

40. Bahwa atas permintaan kompensasi tersebut semakin membuktikan bahwa ada niat yang tidak baik oleh PARA TERGUGAT yang hanya mengedepankan keuntungan semata yang sangat bertentangan dengan Pasal 2 Anggaran Dasar PENGGUGAT yang memiliki maksud dan tujuan serta Kegiatan yang menyatakan:

Maksud Tujuan Yayasan ialah dalam bidang: a. Sosial;

b. Keagamaan;

c. Kemanusiaan;

Maka atas permintaan kompensasi tersebut PENGGUGAT tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut disebabkan PENGGUGAT bukan perusahaan yang memiliki pendapatan yang tetap seperti Perseroan Terbatas yang lebih mengedepankan keuntungan. Oleh sebab itu,

sudah sepatutnya PARA TERGUGAT seharusnya lebih mendorong membantu yayasan sesuai dengan tujuan bukan melakukan yang sebaliknya

yang

meminta

uang

sebesar

tersebut

yang

tidak

dimungkinkan baik secara moril dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;

41. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara tegas dan tidak terbantahkan dan diakui oleh PARA TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan:


Pasal 5 ayat 1 UU Yayasan “Kekayaan Yayasan baik berupa uang,

barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium,

atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.

42. Bahwa atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh

PARA TERGUGAT sangat bertentangan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya

untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat

dimintakan

pertanggungjawaban

dengan

memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telahmelakukan PerbuatanMelawan ukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;

43. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

(“UU Yayasan”), Pengurus tidak berwenang:

a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b. Mengalihkan

kekayaan

Pembina; dan ,

Yayasan

kecuali

dengan

persetujuan

c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;

Bahwa terkait dengan hal tersebut bentuk pengalihan aset-aset milik

PENGUGAT diatasnamakan PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Yayasan, yaitu bahwa pengurus

Pembina;

harus

terlebih

dahulu

mendapatkan persetujuan

dari

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,

terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam

menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;


4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

32. Bahwa lebih lanjut pendapat yang sama menurut pendapat ahli hukum

Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III

Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, menjabarkan unsure-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); b. Perbuatan itu harus melawan hukum; c. Ada kerugian;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e. Ada kesalahan;

Bahwa sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan oleh Ahli Hukum Mariam Darus dimana PARA TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan

negatif bagi PENGGUGAT dimana secara melawan hukum objectum

litis dialihkan menjadi milik PARA TERGUGAT oleh karena hal tersebut membuat PENGGUGAT mengalami kerugian atas perbuatan PARA TERGUGAT ;

33. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT

telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu bertentangan

dengan unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata diatas tentang perbuatan melawan hukum;

a. TERGUGAT berkewajiban menjaga objectum litis sebagai milik yayasan yang tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan rapat pembina;

b. Bahwa objectum litis dibuat atas nama penggugat bertentangan dengan hak subyektif yayasan;

c. TERGUGAT sepatutnya tidak mengalihkan objectum litis menjadi atas nama pribadi yang merupakan milik PENGGUGAT;

34. Bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata diatas, suatu perbuatan

dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana Menurut Surat Edaran MA

terdapat empat unsur dalam pengertian perbuatan melanggar hukum sesudah tahun 1919, yaitu :

1. Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.


3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.

4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat.:

35. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang mengalihkan Kekayaan Yayasan adalah bentuk pelanggaran atas hak subyek dari orang lain,

kewajiban hukum sendiri sebagai Pengurus yayasan yang harus menjaga aset yayasan akan tetapi secara melawan hukum PARA TERGUGAT secara melawan hukum mengalihkan objectum litis diatas namakan pribadi PARA TERGUGAT.

36. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang sangat bertentangan dengan

asas kepatutan yang seharusnya yang sudah sepatutnya PARA TERGUGAT sebagai pengurus adalah orang yang pertama yang

memagari aset-aset yayasan jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang bertanggungjawab;

37. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata perbuatan TERGUGAT adalah merupakan suatu perbuatan melanggar suatu hak hukum

PENGGUGAT sebagaimana telah memenuhi sedikitnya empat unsur

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata dan beradasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh

R. Setiawan, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum

perikatan", cetakan kelima, penerbit Bina Cipta Bandung tahun 1994, halaman 75 yakni adalah sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,

atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;

2) Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ;

3) Adanya kerugian pada diri penggugat;

4) Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;

38. Bahwa menyatakan PENGGUGAT telah benar dan sah secara hukum

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan Pasal 1365 Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU Yayasan;


a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Adapun perbuatan-perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama yang

bertentangan

dengan

hukum,

yakni

perbuatan

PARA

TERGUGAT secara melawan hukum telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan;

b. Adapun yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig) ;

c. Bahwa atas penjabaran atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan

oleh PARA TERGUGAT secara tegas dan tidak terbantahkan telah memenuhi unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dengan

demikian jelas dan tidak terbantahkan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mengalihkan aset yayasan kepada PARA TERGUGAT;

39. Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik dari objectum litis hingga kini belum

dapat

memaksimalkan

aset-aset

milik

PENGGUGAT,

maka PARA PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objectum litis kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas objectum litis tersebut;

40. Bahwa menurut pendapat Mr. C. Assers's L.E.H Rutten, yang menyatakan bahwa “schade” dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah

kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. dijelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau materil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan

hidup. Sebagaimana dalam putusun Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam

perkara

W.P.

Keruningen

mempertimbangkan sebagai berikut:

v.

van

Bessum

cs.

Telah

“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil,

sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan

dan

kesenangan

hidup,

yang

sesungguhnya

diharapkan dinikmatinya (gederfdeIevensvreugde )”.

dapat


41. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas, nyata dan terang

bahwasanya Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad), karena telah

menimbulkan

kerugian

kerugian

terhadap

Penggugat

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

42. Bahwa menyatakan terhadap diri PENGGUGAT berhak atas penggatian

biaya, kerugian yang telah ditimbulkan oleh PARA TERGUGAT dalam

perkara a quo sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. adapun rincian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

a. Bahwa kerugian materil yang PENGGUGAT alami yakni hilangnya

hak Penggugat untuk menikmati dan terhalang hak Penggugat memaksimalkan

hak

tanah

PENGGUGAT,

kerugian

materil

diperhitungkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;

b. Kerugian Immateriil dengan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT (lost profit) serta mengakibatkan

banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hakhak

PENGGUGAT

kepada

keuangan

yayasan

dan

dilakukan

TERGUGAT.

TERGUGAT,

mengakibatkan

serta

terganggunya

banyaknya

usaha

PENGGUGAT terganggu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang Maka

layak

berdasarkan

hukum

PENGGUGAT mengajukan ganti kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.,(lima puluh lima miliar rupiah) ;

43. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PARA PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa

(dwangsom)

sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;


44. Bahwa atas obyek sengketa sedang diajukan proses pembuatan sertfikat

oleh

PARA

TERGUGAT

di

Kantor

Pertanahan

Kota

Tasikmalaya PENGGUGAT memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tasikmalaya mengeluarkan Putusan sela agar melakukan sita jaminan dan mengintruksikan kepada seluruh instansi terkait untuk tidak

melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas tanah obyek sengketa Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2

sesuai Peta Bidang1439/2010 sesuai Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang terletak di Kelurahan Panyingkiran

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tersebut sampai ada keputusan yang tetap atas obyek sengketa ;

Bahwa PENGGUGAT juga khawatir PARA TERGUGAT akan berusaha

untuk mengalihkan, menjual dan/atau menjaminkan kepada pihak lain dan, dan juga gugatan ini mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan

apabila dikabulkan, PARA PENGGUGAT sekali lagi memohon agar

Majelis Hakim Pengadilan Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini ;

45. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);

46. Bahwa karena telah terbukti secara melawan hukum PARA TERGUGAT

telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya PARA TERGUGAT untuk membayar atas perkara yang timbul dari perkara ini;-

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI 1. Mengabulkan

PENGGUGAT;

permohonan

sita

jaminan

yang

diajukan

oleh

2. Meletakkan sita jaminan terhadap :

Tanah terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010


Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tercatat atas nama

PARA TERGUGAT ;

DALAM POKOK PERKARA : Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;

3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah

terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;

4. Menyatakan tanah objek sengketa beserta bangunan yang ada diatasnya milik PENGGUGAT yang dibeli berasal dari PENGGUGAT milik PENGGUGA ;

5. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT

tanpa hak Akta Jual Beli

Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas tanah terperkara beralamat

di

Kelurahan

Panyingkiran

Kecamatan

Indihiang

Kota

Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-

0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010 dibuat atas nama

PARA TERGUGAT dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad);

6. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas tanah terperkara beralamat

di

Kelurahan

Panyingkiran

Kecamatan

Indihiang

Kota

Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 0010019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010, maka harus

dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT, yakni sebesar:


-

Biaya

berdasarkan

tuntutan

PENGGUGAT

sebesar

Rp.

5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung menanggung

kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus ;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateril dengan hilangnya keuntungan (lost profit) yang sedianya dapat diperoleh

PENGGUGAT serta banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT, serta terganggunya

kelangsungan operasional yayasan mengakibatkan banyaknya kegiatan PENGGUGAT terganggu karena tidak memaksimalkan asset-aset yang

dibuat atas nama TERGUGAT. Maka total ganti kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.,- (lima puluh lima miliar rupiah) hukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi;

10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom)

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dihitung per-hari setiap

kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach vangewijsde) hingga dilaksanakannya putusan tersebut;

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);

12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair: :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasimalaya C.q Majelis Hakim

Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian antara

kedua belah pihak, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan

Pihak Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:

1. Halaman 6 Angka 7 yaitu sebagai berikut: Sebelumnya menyebutkan:


-

Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan bahwa

TURUT TERGUGAT sebagai mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan

Persil Nomor 68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok Gunung

Muncang di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;


Timur

Selatan Barat


: NIB. 10.0714 ;-

: Tanah Milik Adat Asep. Muan. Diah dan Dedi ; : Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;

Adapun perubahannya menjadi:-

Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan

bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan Persil Nomor 68 C. 180 seluas

2560 M2 yang terletak di Blok Gunung Muncang di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Sesuai Akta Jual Beli Nomor 390/2010. Batas objectum litis; Batas objectum litis: Utara


Timur

: Haristanto dan Jumli Sutisnawija

Barat


Selatan

: Tanah Milik Adat Asep. Mus. Diah dan Dadi ;

2. Halaman 12 Dalam Provisi angka 2: Sebelumnya menyebutkan: -

Meletakkan sita jaminan terhadap Tanah terperkara beralamat

di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya

Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0

seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010 Akta Jual Beli Nomor

390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tercatat atas nama PARA TERGUGAT;

Adapun Perubahannya menjadi: -

Meletakkan sita jaminan terhadap: Tanah terperkara beralamat

di Blok Gunung Muncang Kelurahan Panyingkiran Kecamatan


Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang

1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tercatat

atas nama PARA TERGUGAT;

3. Halaman 12 dalam Pokok Perkara angka 3: Sebelumnya menjelaskan ; -

Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah

terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT

Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;

Adapun Perubahannya menjadi: -

Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah

terperkara

beralamat

di

Blok

Gunung

Muncang

Kelurahan

Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT No. 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010, dengan batas-batas: Utara

: Jalan Sukarindik ;-

Selatan

: Tanah Milik Adat Asep. Mus. Diah dan Dadi ;--

Timur Barat

: Haristanto dan Jumli Sutisnawijaya ;


4. Halaman 13 angka 5:

Sebelumnya menjelaskan: -

Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT tanpa hak Akta Jual Beli

Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas tanah terperkara beralamat

di

Kelurahan

Panyingkiran

Kecamatan

Indihiang

Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT

Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010

dibuat atas nama PARA TERGUGAT dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad);

Adapun perubahannya menjadi: -

Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT tanpa hak Akta Jual Beli

Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas tanah terperkara


beralamat

di

Blok

Gunung

Mucang

Kelurahan

Panyingkiran

Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta

Bidang1439/2010 dibuat atas nama PARA TERGUGAT dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad);

5. Halamanan 13 angka 6:

Sebelumnya menjelaskan: -

Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember

2010 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas tanah

terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010,

maka harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Adapun perubahannya menjadi: -

Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember

2010 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas tanah terperkara

beralamat

di

Blok

Gunung

Mucang

Kelurahan

Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT No. 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010, maka harus dinyatakan batal demi hukum dengan

segala

akibat

hukumnya,

mempunyai kekuatan hukum;

atau

setidak-tidaknya

tidak

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui

Kuasanya masing-masing te!ah mengajukan Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tertanggal 22 April 2015: DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi :

1. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk

menggugat Para Tergugat dan menuntut pembatalan Akta Jual Beli


Nomor 390/2010 tanggal 29 Desember 2010 aquo, karena Penggugat adalah bukan pihak-pihak dalam Akta Jual Beli tersebut ;

a. Bahwa dalam petitumnya Penggugat telah menuntut pembatalan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Hani Muliyani, SH., PPAT di Tasikmalaya, padahal

Penggugat adalah bukan pihak pembeli maupun penjual dalam Akta

Jual Beli tersebut, karena yang menjadi pihak-pihak dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Nyonya Hajjah SURKENI selaku Penjual dan Tergugat I dan II selaku Pembeli ;

b. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum apapun (tidak ada innerlijke samenhang) antara Penggugat dengan Para Tergugat

dalam kaitannya dengan pembelian tanah yang dilakukan Tergugat I dan II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tanggal 29

Desember 2010 tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kewenangan (“legitima persona standi in judicio”) apapun untuk

menuntut dan atau mengajukan gugatan pembatalan Akta Jual Beli aquo, karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk

bertindak mewakili Yayasan Bina Putera Nusantara dan karenanya tidak berwenang pula untuk mengajukan gugatan aquo, sebab Penggugat

adalah bukan pihak dan karenanya diluar unsur Kepengurusan Yayasan

Bina Putera Nusantara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH Nomor.17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

-

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan diri

bertindak untuk dan atas nama “Yayasan Bina Putera Nusantara” yang didasarkan pada Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara

Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH, Notaris di Jakarta ; -

padahal

Untuk melakukan perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Bina Putra

Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH, harus dilakukan oleh seluruh unsur Pembina, Pengurus dan Pengaas Yayasan yang bersangkutan, sedangkan Penggugat

adalah bukan pihak dan karenanya diluar unsur Kepengurusan Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 23 dari 62

Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putra Nusantara Nomor 17 tanggal 9

Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH yang telah disahkan

berdasarkan

Surat

Keputusan

Direktorat

Jenderal

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-770.HT.01.02. TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ; -

sebab

Terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, Sdr.BADRUDIN MUSLIM

sudah mengundurkan diri sebagai Pengurus dan atau Anggota

Pembina, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Sdr. BADRUDIN MUSLIM tertanggal 17

Pebruari 2007, sehingga karenanya Sdr. BADRUDIN MUSLIM tidak -

berwenang untuk membuat Akta Perubahan Pengurus Yayasan ;

Bahwa selain sudah mengundurkan diri, ternyata dalam Akta

Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli

2013 yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heryanto, SH tersebut, Sdr. BABDRUDIN MUSLIM telah menyatakan diri bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Para Pembina dan Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara, padahal seluruh Pembina dan Pengurus serta

Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan

berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tersebut, termasuk

Tergugat I dan II, tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. BADRUDIN MUSLIM untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina

Putera Nusantara, sehingga karenanya Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heryanto, SH tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat dan karenanya Akta Perubahan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh Sdr. BADRUDIN MUSLIM dan seluruh organ

Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk bertindak mewakili seluruh

organ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah, apalagi membuat Akta Perubahan Pengurus -

Yayasan aquo;

Bahwa ternyata Penggugat dan orang-orang yang mengatas-namakan

Pengurus Yayasan yang namanya tercantum dalam Akta Notaris H. Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 24 dari 62

Bambang Heryanto Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, adalah diluar kepengurusan

Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkkan

Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 dan telah disahkan Kemenkumham,

sehingga

karenanya

orang-orang lain

di

luar

kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah tersebut, tidak berwenang untuk membuat Akta Perubahan Pengurusan -

Yayasan dimaksud ;

Bahwa dengan demikian baik Sdr. BADRUDIN MUSLIM maupun

orang-orang lain yang tercantum dalam Akta Perubahan tersebut, adalah bukan Unsur Pembina, Pengurus maupun Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah dan karenanya tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke samenhang), baik dengan Para Tergugat

maupun dengan Yayasan Bina Putra Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Suryana,SH Nomor 17

tanggal 9 Oktober 2006, oleh karena itu maka Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”) untuk menuntut dan

atau mengajukan gugatan aquo dengan bertindak dan atau mengatasnamakan Yayasan Bina Putera Nusantara, karenanya gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Perkara Perdata atas Gugatan Penggugat aquo harus ditangguhkan

terlebih dahulu sampai perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

-

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan

Nomor TBL/1549/K/VII/2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014, Tergugat II telah melaporkan Penggugat, in casu Sdr.Badrudin dan

kawan-kawan, kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu”

berkaitan dengan pembuatan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang -

Heryanto, SH tersebut ;

Bahwa selain itu, Tergugat II–pun telah pula melaporkan Penggugat,

in casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat


Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara”,

demikian sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/

Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/JBR/RES TSM KOTA tanggal -

17 Nopember 2014 ;

Bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II tersebut,

hingga kini masih berjalan, baik di Polres Metropolitan Jakarta Utara maupun di Polres Tasikmalaya Kota, oleh karena itu perkara Perdata

Register Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm aquo, harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara pidana tersebut diputus oleh

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satu dan lain hal untuk menghindari putusan yang saling bertentangan yang secara eventual akan menimbulkan kesulitan dalam pemulihan hukumnya kelak di kemudian hari ;

4. Perubahan Gugatan oleh Penggugat telah mengubah isi pokok gugatan, sehingga karenanya melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku, karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

-

Bahwa perubahan atas surat gugatan tertanggal 24 Desember 1986

yang dilakukan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, ternyata telah merubah isi pokok gugatan, antara lain

perubahan terhadap batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa, padahal menurut hukum, perubahan gugatan tidak diperkenankan untuk merubah isi pokok surat gugatan, hal mana merupakan

pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata yang menimbulkan ketidak-jelasan gugatan, dan sebagai konsekwensi yuridis-nya terhadap gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Vide : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 – 12 – 1975, Nomor

226 K/ Sip/1973 (dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, tahun 1993);

5. Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas dan tidak lengkap/kurang pihak (partij) ;

-

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa

baik Hj. LIA DAHLIA maupun Hj. SURKENI masing-masing disebutsebut Penggugat sebagai Penjual atas Tanah Objek Sengketa, dan ini

membuktikan

ketidak-jelasan

gugatan

Penggugat,

siapa


sebenarnya yang bertindak selaku Penjual atas tanah Objek -

-

Sengketa tersebut, apakah Hj. LIA DAHLIA ataukah Hj.SURKENI…?

Bahwa agar gugatan aquo menjadi jela dan lengkap, maka tentunya

baik Hj. LIA DAHLIA maupun Hj. SURKENI, mutlak harus dijadikan pihak dalam perkara aquo ;

Bahwa karena Hj. LIA DAHLIA dan Hj. SURKENI tidak dijadikan

pihak, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon

agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan : -

Menerima eksepsi dari Para Tergugat ; Menyatakan

gugatan

Penggugat

(niet onvantkelijke verklaard) ;

aquo

tidak dapat diterima

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara aquo ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka : Dalam Pokok Perkara : 1.

Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik

2.

3.

secara explisit maupun implisit ;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara aquo ;

Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan

bahwa Penggugat adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana,SH Nomor 17 tanggal 9 Okrtober 2006 ; -

sebab

Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal

9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH tersebut, unsur kepengu-rusannya adalah bukan Penggugat, melainkan Tergugat I


dan II yang bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Bina -

Putera Nusantara ;

Penggugat adalah pihak-pihak yang berada di luar dan tidak ada

kaitannya dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara,

Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006,

sehingga Penggugat tidak bisa bertindak mewakili dan mengatasnamakan Yayasan Bina Putera Nusantara, apalagi mengajukan 4.

gugatan aquo ;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara

Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya, anggotanya terdiri dari : 

Anggota Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH ;

-

Badrudin Muslim ;



Anggota Pengurus, terdiri dari :

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;



: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ;

Sekretaris : Haristanto, SH. MM (Tergugat II) ;

Anggota Pengawas, terdiri dari :

-

Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ;

-

Mohamad Husen Idris, Amd ;

5.

Drg. Ahmad Haris, M.Kes. ;

Ir. Agus Hendarto ;

Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan nama “YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA”

berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia 6.

Nomor C-770.HT.01.02.TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ;

Bahwa dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola SMK

Farmasi Bina Putera Nusantara adalah bukan Penggugat melainkan Tergugat I

dan II selaku Ketua dan Sekretaris beserta seluruh jajaran

Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah sesuai dengan Akta

Pendirian No. 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH

(empat) di atas

yang anggotanya sebagaimana tersebut pada angka 4


7.

Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2007,

Sdr.BADRUDIN MUSLIM telah menyatakan mengundurkan diri sebagai

Pengurus dan atau Anggota Pembina, sehingga karenanya terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007 Sdr. BADRUDIN MUSLIM sudah tidak berada dan karenanya diluar Anggota Pembina Yayasan Bina Putera 8.

Nusantara aquo ;

Bahwa terhitung sejak dibuatkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9

Oktober 2006 tersebut, kemudian Tergugat I dan II beserta jajaran kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara, mengelola SMK Bina

9.

Putera Nusantara (disingkat SMK-BPN) sebagaimana mestinya ;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tergugat I dan II membeli Objectum Litis dari Nyonya

Hajjah SURKENI, berupa sebidang tanah seluas 2.560 m2, persil Nomor

68 Kohir Nomor 180, terletak di Blok Gunung Muncang, dengan batasbatas, di sebelah : Utara

Timur


: NIB Nomor 00714 Haristanto ;

Selatan : Tanah milik adat Asep, Mus M, Diah dan Dadi ; Barat

: Tanah milik adat Mustafa dan Engkus ;

10. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tersebut adalah merupakan akta

otentik – yang tanpa harus dibuktikan lagi – telah mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna (verplichte bewijs) dan mengikat kepada semua pihak, termasuk kepada Penggugat, baik formil maupun

materil, sehingga karenanya akta jual beli tersebut harus dinyatakan sah

menurut hukum, sebab telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku ;

11. Bahwa dengan demikian maka Penggugat yang nota bene adalah di luar

dan karenanya bukan pihak penjual dan bukan pula pihak pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut, tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke

samenhang) dan tidak ada kaitannya dengan Akta Jual Beli tersebut,

oleh karena itu maka Penggugat tidak berwenang untuk menuntut pembatalan atas akta jual beli tersebut, karenanya tuntutan pembatalan akta jual beli yang diajukan oleh Penggugat aquo, haruslah ditolak ;

12. Bahwa di atas tanah Objectum Litis tersebut telah dibangun bangunan

bertingkat untuk digunakan sebagai Sekolah atau Kampus SMK-BPN


oleh Tergugat I dan II dan oleh seluruh jajaran Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

13. Bahwa pada sekitar tahun 2010, timbul persoalan dimana Penggugat

telah berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi segenap unsur

SMK-BPN untuk berdemo guna mengambil alih Yayasan Bina Putera

Nusantara dari pengelolaan Tergugat I dan II bertindak selaku Ketua & Sekretaris Yayasan;

14. Bahwa pada tahun 2013, tanpa sepengetahuan Pembina, Pengurus

termasuk Para Tergugat dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, Penggugat telah mengambil alih Yayasan

dengan cara membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara,

demikian sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris H.Bambang Heryanto, SH, Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 ;

15. Bahwa Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH Nomor 13 tanggal 16 Juli

2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, haruslah dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; sebab

a. Sesuai dengan ketentuan ex pasal 7 huruf (a) Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, Perubahan Anggaran Dasar, in casu

pembuatan Akta Perubahan Yayasan, harus dilakukan melalui Keputusan Pembina, yaitu yaitu dalam hal ini Suryana, SH dan Drg. Ahmad Haris, M.Kes, karena Sdr. Badrudin Muslim sudah menyatakan mengundurkan diri ;

b. Bahwa ternyata Akta Notaris H. Bambang Heryanto,SH Nomor 13

tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera

Nusantara, dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Pembina pada

Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

c. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari

2007, sudah mengundurkan diri sebagai anggota dan Pembina

Yayasan, sehingga tidak bisa bertindak mewakili Yayasan untuk membuat

suatu perubahan Yayasan aquo ;


d. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim dalam Akta Perubahan Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut telah mengaku bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Pembina dan Pengurus Yayasan, padahal semua Pembina dan Pengurus Yayasan tidak pernah

memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Sdr.Badrudin

Muslim untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara ;

e. Bahwa ternyata orang-orang yang tertera dalam Akta Perubahan

Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut, termasuk Sdr. Badrudin Muslim, adalah diluar kepengurusan Yayasan Bina Putera

Nusantara yang sah menurut Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

f. Bahwa selain itu ternyata Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No. 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, tidak menyebut-nyebut dan atau tidak menunjuk akta yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Akta Nomor

17 tanggal 9 Oktober 2006, sehingga karenanya Akta Perubahan Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak ada kaitannya

dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

g. Bahwa dengan demikian maka jelas Akta Perubahan Yayasan Bina

Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris

H. Bambang Heryanto, SH tersebut adalah tidak sah dan

karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

16. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II telah

melaporkan kepada Polres Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan

Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor 2014 ;

TBL/1549/K/VII/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli

17. Bahwa selain itu, Tergugat II–pun telah pula melaporkan Penggugat,

in casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 31 dari 62

Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara”, demikian

sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/JBR/ RES TSM KOTA tanggal 17 Nopember 2014 ;

18. Bahwa laporan pidana di Polres Metropolitan Jakatra Utara dan di

Polres Tasikmalaya Kota tersebut, hingga kini masih berjalan, oleh

karena itu perkara Perdata Reg. Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm aquo, harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara pidana

tersebut diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satu

dan lain hal untuk menghindari putusan yang saling bertentangan yang secara

eventual

akan

menimbulkan

hukumnya di kemudian hari ;

kesulitan

dalam

pemulihan

19. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, di hadapan Mohamad

Hikmat, SH., Notaris di Tasikmalaya, telah dibuat Akta “PERNYATAAN

KEPUTUSAN YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA” Nomor 19

tanggal 18 Nopember 2013, yang merupakan perpanjangan atau

kelanjutan dari Akta Pendirian Yayasas Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

20. Bahwa di dalam Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013

tersebut, ditegaskan bahwa Sdr. BADRUDIN MUSLIM selaku Anggota Pembina Yayasan dan Drs. MOHAMAD HUSEIN IDRIS selaku Anggota

Pengawas Yayasan, telah menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan

Bina Putra Nusantara, sedangkan Drg. AHMAD HARIS., M.Kes disebutkan telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengangkat Drs. ERI SETIADI selaku Anggota Pengawas Yayasan ;

21. Bahwa dengan demikian maka

di dalam Akta Pernyataan Nomor 19

tanggal 18 Nopember 2013 tersebut selengkapnya telah dibentuk susunan kepengurusan yang anggotanya terdiri dari : 

Pembina, terdiri dari :



Pengurus, terdiri dari :

-

Suryana, SH ;

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;



Sekretaris

: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ; : Haristanto, SH. MM (Tergugat II) ;

Pengawas, terdiri dari :


-


-

Drs. Eri Setiadi ;

-

Ir. Agus Hendarto ;

22. Bahwa karena Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013

tersebut telah dibuat oleh unsur semua Pembina, Pengurus dan Pengawas

sebagai

pihak-pihak

yang

berwenang,

maka

Akta

“Pernyataan Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” Nomor 19

tanggal 18 Nopember 2013 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH, harus dinyatakan sah menurut hukum dan karenanya yang harus dijadikan dasar untuk pengelolaan SMK-BPN

adalah Susunan Kepengurusan sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 19 Nopember 2013 ;

23. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tuntutan ganti kerugian, dwangsom

maupun sita jaminan yang diajukan Penggugat, adalah tidak berdasar hukum sama sekali, dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan ;

24. Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan

Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, juga irrelevant ;

25. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tidak ada alasan hukum apapun

bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak seluruhnya althans dinyatakan tidak dapat diterima ;

26. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat

mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya

-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul

dinyatakan tidak dapat diterima ; dalam perkara aquo ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan undang-undang,

dengan ini Para Tergugat Dalam Konpensi hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai Para Penggugat


Dalam Rekonpensi (Para Penggugat Drk), sedangkan Penggugat Dalam Konpensi akan disebut Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat Drk) ;

2. Bahwa mohon agar kiranya dalil-dalil yang dikemukakan dalam Bagian

Konpensi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Bagian Rekonpensi aquo, baik secara eksplisit maupun implisit ;

3. Bahwa Para Penggugat Drk adalah Pengurus Yayasan Bina Putera

Nusantara, bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan, demikian sesuai dengan A kta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor

17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya, yang anggotanya terdiri dari : 

Anggota Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH ;

-

Badrudin Muslim ;



Anggota Pengurus, terdiri dari :

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;



Drg. Ahmad Haris, M.Kes. ;

: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ;

Sekretaris : Haristanto, SH. MM (Tergugat II) ;

Anggota Pengawas, terdiri dari :

-


-

Mohamad Husen Idris, Amd ;

-

Ir. Agus Hendarto ;

4. Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan nama “YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA”

berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-770.HT.01.02.TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ;

5. Bahwa dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola dan

menguasai Asset Yayasan dan SMK Bina Putera Nusantara (SMK-BPN) adalah Para Penggugat Drk beserta seluruh Pembina dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah menurut Akta Pendirian Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 34 dari 62

Yayasan, maka Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali ;

7. Bahwa untuk itu kemudian baru pada tanggal 18 Nopember 2013 Pengurus Lama mengadakan Rapat Pembina beserta Pengurus dan

Pengawas, dimana dalam Rapat tersebut telah dibuat suatu Keputusan Yayasan, demikian sebagaimana ternyata dalam Akta “PERNYATAAN

KEPUTUSAN YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA” Nomor 19

tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh dan di hadapan Mohamad Hikmat, SH Notaris di Tasikmalaya ;

8. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan tersebut merupakan perpanjangan

atau kelanjutan dari Akta yang dibuat sebelumnya, yaitu Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana,SH ;

9. Bahwa di dalam Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut, ditegaskan bahwa Sdr. BADRUDIN MUSLIM selaku Anggota Pembina Yayasan dan Drs. MOHAMAD HUSEIN IDRIS selaku Anggota

Pengawas Yayasan, telah menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan

Bina Putra Nusantara, sedangkan Drg. AHMAD HARIS., M.Kes disebutkan telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengangkat Drs. ERI SETIADI selaku Anggota Pengawas Yayasan ;

10. Bahwa kemudian di dalam Akta Pernyataan Keputusan Nomor 19 tanggal

18 Nopember 2013 tersebut telah dibentuk susunan kepengurusan yang anggotanya terdiri dari :  

Pembina, terdiri dari :

-

Suryana, SH ;

-

Ketua

-

Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;

Pengurus, terdiri dari :



Sekretaris

: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Penggugat Drk) ;

: Haristanto, SH. MM (Penggugat Drk) ;

Pengawas, terdiri dari :

-


-

Drs. Eri Setiadi ;

-

Ir. Agus Hendarto ;


11. Bahwa karena Akta Pernyataan Keputusan Nomor 19 tanggal 18 Nopember

2013 tersebut telah dibuat oleh unsur semua Pembina,

Pengurus dan Pengawas sebagai pihak-pihak yang berwenang, maka Akta “Pernyataan Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” Nomor

19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH, harus dinyatakan sah menurut hukum

dan karenanya yang harus dijadikan dasar untuk melakukan pengelolaan SMK-BPN

adalah

Susunan

Kepengurusan

sesuai

dengan

Pernyataan Keputusan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 aquo ;

Akta

12. Bahwa pada sekitar tahun 2010, ketika Para Penggugat Drk sedang mengelola SMK-BPN, Tergugat Drk beserta jajarannya telah melakukan suatu

perbuatan

pengelolaan

melawan

SMK-BPN

hukum

tersebut

dengan

secara

cara

tidak

mengambil alih

benar,

dengan

mempengaruhi semua unsur SMK-BPN untuk berdemo mengusir Para Penggugat Drk dari Kampus SMK-BPN dimana Para Penggugat Drk berkantor ;

13. Bahwa setelah Tergugat Drk melakukan pengambil-alihan pengelolaan SMK-BPN secara fisik, kemudian pada tahun 2013, Tergugat Drk telah membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, demikian

sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH

Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013, Akta Perubahan mana dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat Drk selaku Pengurus dan

Pembina serta Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;

14. Bahwa Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, telah

dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya

harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; sebab

a. Sesuai dengan ketentuan ex pasal 7 huruf (a) Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, Perubahan Anggaran Dasar, in casu

pembuatan Akta Perubahan Yayasan, harus dilakukan melalui Keputusan Pembina, yaitu dalam hal ini Suryana, SH dan Drg.


Ahmad

Haris,

M.Kes,

mengundurkan diri ;

karena

Sdr.

Badrudin

Muslim

sudah

b. Bahwa ternyata Akta Notaris H. Bambang Heryanto,SH Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera

Nusantara, dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Pembina pada Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006;

c. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, sudah mengundurkan diri sebagai anggota dan Pembina Yayasan, sehingga tidak bisa bertindak mewakili Yayasan untuk membuat suatu perubahan Yayasan aquo ;

d. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim dalam Akta Perubahan Yayasan Nomor

13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut telah mengaku bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Pembina dan Pengurus Yayasan, padahal semua Pembina dan Pengurus Yayasan tidak pernah memberikan kuasa kepada

siapapun, termasuk kepada Sdr.

Badrudin Muslim untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara ;

e. Bahwa ternyata orang-orang yang tertera dalam Akta Perubahan

Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut, termasuk Sdr.

Badrudin Muslim, adalah diluar kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 f.

Oktober 2006 ;

Bahwa selain itu ternyata Akta Perubahan Yayasan Bina Putera

Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, tidak menyebut-nyebut dan atau

tidak menunjuk akta yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Akta Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, sehingga karenanya Akta Perubahan

Yayasasn Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak ada

kaitannya dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;

15. Bahwa dengan demikian maka jelas Akta Perubahan Yayasan

Bina

Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh

Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut adalah tidak sah dan Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 37 dari 62

karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

16. Bahwa oleh karena itu maka penguasaan dan pengelolaan Tergugat Drk

atas SMK Bina Putra Nusantara (SMK-BPN) tersebut adalah tidak sah menurut hukum, sebab dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut

hukum, oleh karena itu maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Drk selaku Pengelola SMK-BPN yang sah, baik material maupun immaterial;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat Drk tersebut, kemudian Penggugat II Drk melaporkan kepada Polres Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan

Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/

Pengaduan Nomor TBL/1549/K/VII/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014 ;

18. Bahwa selain itu, Penggugat II Drk pun telah pula melaporkan Tergugat Drk, in casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat

Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara”, demikian

sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/ JBR/RES TSM KOTA tanggal 17 Nopember 2014 ;

19. Bahwa dengan demikian maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dihukum untuk segera mengosongkan

SMK-BPN tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat Drk untuk dikuasai dan dikelola secara baik dalam keadaan

bebas dari segala beban dan sitaan serta hak-hak dari pihak manapun, dengan

ancaman

membayar

uang

paksa

(dwangsom)

sebesar

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat Drk dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya

lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap ;


20. Bahwa kerugian Para Penggugat Drk yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Drk atau oleh orang-orang lain

yang mendapat hak dari padanya sebagai akibat dari pengambil-alihan

pengelolaan SMK-BPN tanpa alas hak yang sah tersebut, dapat diperinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materil sebagai akibat dari hilangnya hak Para Penggugat Drk untuk menikmati hasil pengelolaan SMK-BPN, yang jika diperhitungkan dengan jumlah murid SMK-BPN terhitung sejak tahun

2010, pada saat pengambil-alihan pengelolaan SMK-BPN sampai

dengan sekarang, maka jumlah kerugiannya tidak akan kurang dari sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang

harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk

kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian Immaterial sebagai akibat dari kehilangan hak Para Penggugat Drk untuk menguasai, mengelola dan menikmati serta

mendidik anak-anak SMK-BPN yang besarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun kerugian immaterial tersebut jumlahnya tidak akan kurang dari sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;

21. Bahwa agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir), dan adanya syakwasangka

bahwa

Tergugat

Drk

akan

memindah-tangankan

pengelolaan SMK-BPN tersebut, maka Para Penggugat Drk mohon agar kiranya terhadap seluruh asset dan atau harta kekayaan Yayasan Bina

Putera

Nusantara

(conservatoir beslag) ;

aquo,

diletakkan

dalam

sita

jaminan

22. Bahwa gugatan aquo telah didukung oleh alat-alat bukti yang sesuai

dengan ketentuan ex pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voerrad ;

Berdasarkan atas hal-hal terurai diatas, maka dengan ini Para Penggugat Drk/ Tergugat Konpensi mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menerima dan


memeriksa gugatan rekonpensi aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Drk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya ;

4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Mohamad Hikmat, SH, Notaris di Tasikmalaya ;

5. Menyatakan Para Penggugat Drk adalah pengelola yang sah yang

berhak menguasai asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara dan asset SMK-BPN Kota Tasikmalaya ;

6. Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera

Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH., Notaris di Jakarta;

7. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan Tergugat Drk atas asset-asset

Yayasan Bina Putera Nusantara dan SMK-BPN, adalah tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Drk ;

8. Menghukum Tergugat Drk dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan penguasaan dan pengelolaan

asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara dan SMK-BPN tersebut kepada Para Penggugat Drk dalam keadaan bebas dari segala beban

dan sitaan serta hak-hak dari pihak manapun, terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat Drk sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar

lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus

oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;


10. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat Drk sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima

milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk secara seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Drk sebesar Rp.10.000.000,- (satu juta rupiah) per-

hari untuk setiap kali Tergugat Drk lalai dalam memenuhi isi putusan aquo, terhitung sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

12. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

13. Menghukum Turut Tergugat Konpensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan aquo ;

14. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ; JAWABAN TURUT TERGUGAT tertanggal 01 April 2015 : A. DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa

pada

pokoknya

Turut

Tergugat

membantah

dan

menyangkal seluruh dalil-dalil, hal-hal dan keterangan-keterangan

yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut, kecuali

yang secara

tegas-tegas

Jawaban Turut Tergugat ini;

2. Bahwa

di

dalam

menyatakan pada

gugatannya

diakui sebagai benar di

dalam

( hlm. 6 angka 27 ) Penggugat

pokoknya sebagai berikut:

"27. Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Mengeluarkan Akta Jual

Beli atas Objectum Litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan Persil Nomor 68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok

Gunung Muncang di Kalurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;



: Jalan Sukarindik;

Timur

: NIB 10.0714;

Selatan : Tanah Milik Adat Asep, Muan, Diah dan Dedi; Barat : Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus;

3. Bahwa sedangkan di dalam gugatannya (him.13 angka 6), Penggugat menuntut menyatakan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal

29 Desember 2010 yang menurut Penggugat dikeluarkan oleh Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Bahwa Turut Tergugat tidak mengkonfirmasi apakah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada halaman 6 angka 27 gugatannya

tersebut adalah benar ataukah tidak, akan tetapi Turut Tergugat menganggap penting untuk mengklarifikasi apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ;

5. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 2 surat

gugatannya, Turut Tergugat

kedudukan Turut

Tergugat

digugat oleh

sebagai

NOTARIS,

Penggugat dalam bukan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT);

sebagai

6. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara NOTARIS dengan PEJABAT

PEMBUAT

AKTA

TANAH (PPAT), baik

menyangkut

undang-undang yang mengaturnya, baik menyangkut kewajibannya maupun menyangkut kewenangan dan tanggung jawabnya;

7. Bahwa

tentang

JABATAN NOTARIS

diatur

di dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

8. Bahwa sedangkan tentang PEJABAT PEMBUAT AKTA

TANAH

diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

9. Bahwa Turut Tergugat digugat oleh Penggugat dengan alasan bahwa Turut

Tergugat

sebagai

Notaris

membuat

/

mengeluarkan

Akta Jual Beli atas objectum litis sebagaimana terkutip pada angka 2 dan angka 3 di atas ;

10. Bahwa

padahal

menurut

peraturan

perundang-undangan

sebagaimana disebutkan di atas (angka 7 dan angka 8), Turut


Tergugat sebagai Notaris tidak berwenang membuat/mengeluarkan Akta Jual Beli Tanah ;

11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor

37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah;

12. Bahwa dengan demlkian gugatan Penggugat setidak-tidaknya khusus terhadap

Turut

Tergugat

adalah

kabur

dan

tidak

jelas

(obscuur libel) yang oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa

dari

Pertanahan

mencermati Nasional

isi

gugatan

Penggugat

Kantor Pertanahan Kota

maka Badan Tasikmaiaya

mestinya dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat;

14. Bahwa akan tetapi ternyata

Badan

Pertanahan

Nasional Kantor

Pertanahan Kota Tasikmaiaya tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara ini;

15. Bahwa dengan demikian berarti gugatan Penggugat kurang pihak

yang oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa

seluruh

dalil-dalil

bantahan,

hal-hal

dan

keterangan-

keterangan yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Jawaban Para Tergugat di DALAM EKSEPSI mohon dianggap dikemukakan

lagi seluruhnya di DALAM POKOK PERKARA ini;

2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membantah dan menyangkal seluruh

dalil-dalil,

hal-hal

dan

keterangan-keterangan

yang

dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang

secara tegas-tegas dinyatakan benar oleh Turut Tergugat di dalam Jawaban Turut Tergugat di DALAM POKOK PERKARA ini;

3. Bahwa tidak benar sama sekali bahwa Turut Tergugat sebagai Notaris pernah membuat/mengeluarkan Akta Jual Beli Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;


4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang didalilkan dan

dituntut

oleh

Pemerintah Nomor

Penggugat 37

sudah

Tahun 1998 tentang

Pejabat Pembuat Akta Tanah;

5. Bahwa

oleh

karena

sesuai dengan Peraturan

itu

tuntutan

Peraturan Jabatan

Penggugat

agar

Akta Jual

Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang katanya dibuat oleh Turut Tergugat sebagai Notaris harus dinyatakan batal demi hukum seharusnyalah ditolak;

6. Bahwa andaikatapun dalil-dalil Penggugat adalah benar -quad non-

maka yang mestinya digugat adalah menyangkut uang yang

didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat, dan yang digugatpun adalah

hanya

pihak

yang

menerima

uang yaltu

Tergugat saja; jadi tldak menyangkut akta yang didalilkan

Penggugat dibuat oleh Turut Tergugat;

oleh

7. Bahwa telah terjadi transaksi suatu objek jual beli antara Hj. Surkeni dengan Tergugat, maka

apabila

ada

kejanggalan

dalam

transaksi dimaksud seharusnyalah para pihak terkait yaitu antara penjual

dan pembeli yang menggugat, bukannya orang di luar

para pihak

terkait

yang

tidak ada hubungan

dengan

diterbitkannya akta yang dimasalahkan oleh Penggugat;

proses

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil bantahan, hal-hal dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Jawaban Para

Tergugat di DALAM EKSEPSI dan di DALAM POKOK PERKARA mohon

dianggap

dikemukakan

REKONVENSI ini;

lagi

seluruhnya

di

DALAM

2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membantah dan menyangkal seluruh

dalil - dalil,

kemukakan

hal - hal dan

keterangan – keterangan yang

oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang

secara tegas-tegas dalam Jawaban

dinyatakan

benar

oleh

Turut

Turut Tergugat di DALAM EKSEPSI,

POKOK PERKARA dan di DALAM REKONVENSI ini;

Tergugat di di

dalam

3. Bahwa Turut Tergugat yang DALAM KONVENSI berposisi sebagai Turut Tergugat, di DALAM REKONVENSI ini dengan sendirinya


disebut

dan

berposisi

sedangkan yang semula sebagai

sendirinya

Penggugat, disebut

REKONVENSI;

sebagai

PENGGUGAT

di DALAM

di DALAM

dan

REKONVENSI,

KONVENSI

REKONVENSI

berposisi

sebagai

dalam posisi ini

dengan

TERGUGAT

4. Bahwa di dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal

menuntut

29

supaya

Desember

Akta Jual

2010

yang

Beli Nomor 390/2010

menurut

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikeluarkan oleh

Turut Tergugat

hukum dengan segala akibat hukumnya, atau

setidak-tidaknya

Konvensi/Penggugat Rekonvensi "harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum";

batal

demi

5. Bahwa baik profesi Notaris maupun profesi PPAT adalah profesi

kepercayaan, dalam perkataan lain bahwa profesionalitas, integritas

dan kredibilitas seorang Notaris dan PPAT ditentukan oleh produk hukum berupa akta yang dibuat olehnya ;

6. Bahwa suatu sidang pengadilan, seperti halnya sidang perkara ini, o!eh Majelis Hakim dinyatakan terbuka untuk umum dan dengan

demikian segala proses persidangan dapat diketahui oleh umum/ masyarakat/publik;

7. Bahwa dengan demikian Rekonvensi menuntut Penggugat Tergugat

tentang Penggugat Konvensi / Tergugat

supaya

Akta Jual

Beli

yang

menurut

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikeluarkan oleh Turut

Konvensi/Penggugat Rekonvensi hams dinyatakan

batal

demi hukum sudah barang tentu mengakibatkan berkurangnya

kepercayaan publik/masyarakat terhadap profesionaiitas, integritas dan kredibilitas

Turut

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi

yang pada gilirannya sangat meruglkan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa

perbuatan Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

dan

oleh

karenanya mewajibkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

mengganti kerugian yang diderita oleh Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;


9. Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Turut ergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akibat dari perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

10. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum kalau Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat

Turut

Rekonvensi membayar ganti kerugian

Tergugat

Konvensi

/

Penggugat

Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah);

Rekonvensi

kepada

sebesar

BERDASARKAN DALIL-DALIL, KETERANGAN-KETERANGAN DAN HALHAL YANG DIKEMUKAKAN

OLEH TURUT TERGUGAT

Dl

DALAM

JAWABAN TURUT TERGUGAT INI, URUT TERGUGAT MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG SEBAGAI BERIKUT :

MEMERIKSA

PERKARA

INI

MEMUTUSKAN

A. DALAM EKSEPSI: " "

Menerlma dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterlma;

B. DALAM POKOK PERKARA : ” ”

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau

tidaknya sejauh menyangkut kepentingan Turut Tergugat;

setidak-

Membebankan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini”;

C. DALAM REKONVENSI: ” ” "

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Turut Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan

perbuatan melawan hukum ;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena

itu membayar ganti kerugian kepada Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat

Rekonvensi

sebesar

Rp.

1.000.000.000,-

(satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;


”

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik Daiam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpensi

dari Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Pihak Penggugat

melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dan Jawaban Dalam Rekonpensi tertanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

gugatannya semula dan menolak tegas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para

Tergugat dan Turut Tergugat, dan selanjutnya atas Replik dan Jawaban

Dalam Rekonpensi tersebut, Pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi tertanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpensi, sedangkan Pihak Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Eksepsi, dan Jawabannya, selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan Duplik Dalam Rekonpensi tertanggal 22 Juni 2015, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang

tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor

75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm tanggal 05 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI : -

Menolak tuntutan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI ; -

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Blok Gunung Muncang Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang,


Kota Tasikmalaya berupa tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor

001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010

sesuai Akta Jual Beli Nomor

390/2010 tertanggal 29 Desember 2010

yang dibuat di hadapan Notaris Hani Muliyani, S.H. (Turut Tergugat), dengan batas-batas: Utara


Selatan

: Tanah Milik Adat Asep, Mus, Diah dan Dadi ;

Timur Barat

: Haristanto dan Jumli Sutisnawijaya ;


Adalah milik Yayasan Bina Putera Nusantara ;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor

390/2010 tertanggal 29 Desember

2010 atas objek sengketa yang dibuat di hadapan Notaris Hani Muliyani, S.H. (Turut Tergugat) tersebut tidak berkekuatan hukum ;

5. Menghukum

Turut

putusan perkara ini;

Tergugat

untuk

tunduk

dan

patuh

terhadap

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI :-

Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat

Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam

Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.481.000,00 (satu juta empatratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II

semula Tergugat II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya Nomor 75/Pdt.G/2014/ PN.Tsm tanggal 05 November 2015;


Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang ditanda tangani oleh Jurusita

pengganti Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, pengajuan permohonan

banding oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,

Pembanding III semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kelas I B Tasikmalaya pada tanggal 16 Desember 2015, yang mana

memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut,

Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal

Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Kelas IB

Tasikmalaya pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa

Berkas Perkara (Inzage) Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang ditanda tangani

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas

perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya

sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula

Tergugat II dan Pembanding III semulaTurut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu

dan tata-cara serta

memenuhi syarat-syarat yang


ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Tergugat telah

mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1.

Bahwa di muka persidangan perkara a quo di muka Majelis Hakim Tingkat

Pertama,

membantah

dan

Turut

Tergugat/Pembanding

menyangkal

seluruh

pada

dalil-dalil,

pokoknya

hal-hal

dan

keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Turut Tergugat/Pembanding; 2.

Bahwa

di dalam gugatannya (hlm. 6 angka 27) Penggugat

menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : “27.Bahwa

proses

Akta

Jual

Beli

atas

Objectum

Litis

menjelaskan bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Notaris

Mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum Litis antara Hj.

Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan Persil Nomor

68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok Gunung Muncang di Kalurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;

Batas objectum litis : Utara

: Jalan Sukarindik.

Selatan

: Tanah Milik Adat Asep, Muan, Diah dan Dedi.

Timur Barat

: NIB 10.0714.

: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus.

3. Bahwa sedangkan di dalam gugatannya (hlm. 13 angka 6), Penggugat

menuntut menyatakan Akta Jual Beli, Nomor 390/2010 tertanggal 29

Desember 2010 yang menurut Penggugat dikeluarkan oleh Turut Tergugat/Pembanding dinyatakan batal demi hukum dengan segala

akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;


4. Bahwa Turut Tergugat/Pembanding tidak mengkonfirmasi apakah

yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada halaman 6 angka 27

gugatannya tersebut adalah benar ataukah tidak, akan tetapi Turut Tergugat/Pembanding menganggap penting untuk mengklarifikasi apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ; 5.

Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 2 surat

gugatannya,

Turut

Tergugat/Pembanding

digugat

oleh

Penggugat dalam kedudukan Turut Tergugat/Pembanding sebagai NOTARIS, bukan sebagai PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ; 6.

Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara NOTARIS dengan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), baik menyangkut

undang-undang yang mengaturnya, baik menyangkut kewajibannya maupun menyangkut kewenangan dan tanggung-jawabnya ;

7. Bahwa tentang JABATAN NOTARIS diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

8. Bahwa sedangkan tentang PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

9. Bahwa Turut Tergugat/Pembanding digugat oleh Penggugat dengan alasan

bahwa

Turut

membuat/mengeluarkan

Tergugat/Pembanding Akta

Jual

Beli

sebagai

atas

objectum

sebagaimana terkutip pada angka 2 dan angka 3 di atas ; 10. Bahwa

padahal

menurut

peraturan

Notaris

litis

perundang-undangan

sebagaimana disebutkan di atas (angka 7 dan angka 8), Turut

Tergugat/Pembanding sebagai Notaris tidak berwenang membuat/ mengeluarkan Akta Jual Beli Tanah ;


11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Pembanding yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sudah sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

12. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat,-- setidak-tidaknya

khusus terhadap Turut Tergugat/Pembanding,-- adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

13. Bahwa dari mencermati isi gugatan Penggugat maka Pertanahan

Nasional

Kantor

Pertanahan

Kota

Badan

Tasikmalaya

semestinya dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat juga ;

14. Bahwa akan tetapi ternyata Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara ini ;

15. Bahwa dengan demikian berarti gugatan Penggugat kurang pihak yang oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

16. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. tanggal 5 November 2015 tersebut (hlm 43 s/d

hlm 45) Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutip tentang argumentasi hukum Turut Tergugat/Pembanding mengenai Akta Jual Beli, Nomor

390/2010 tertanggal 29 Desember 2010yaitu bahwa akta tersebut

bukanlah Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris melainkan adalah Akta

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; 17. Bahwa

akan

HUKUMNYA

tetapi

Majelis

di

dalam

Hakim

TENTANG

Tingkat

Pertama

PERTIMBANGAN tidak

sedikitpun

menyinggung dan tidak memberi pertimbangan hukum sama sekali


argumentasi hukum Turut Tergugat/Pembanding tentang Akta Jual Beli, Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tersebut ;

18. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat

Pertama di dalam putusannya yang dimohonkan banding itu tetap

menyebut bahwa Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29

Desember 2010 tersebut adalah AKTA NOTARIS yang dibuat oleh NOTARIS, padahal akta tersebut bukan akta notaris melainkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

19. Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Akta Jual

Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tersebut tidakdiajukan sebagai bukti, baik fotokopinya apalagi aslinya ;

20. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dimohonkan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

21. Bahwa akan tetapi di dalam amar putusan Pengadilan Negeri

Tasikmalaya yang dimohonkan banding tersebut Majelis Hakim

Tingkat Pertama tidak menyatakan sama sekali bahwa Turut Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

22. Bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar

putusannya tetap menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas objek sengketa yang dibuat di hadapan

Notaris

Hani

Muliyani,

SH,

Sp.1

Pembanding) tersebut tidak berkekuatan hukum ;

(Turut

Tergugat/

23. Bahwa bagaimana mungkin Turut Tergugat/Pembanding yang sebagai PPAT (bukan sebagai Notaris) membuat Akta Jual Beli, Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tersebut tanpa dan tidak

secaramelawan hukum itu akan tetapi kemudian akta yang dibuatnya

itu dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tidak berkekuatan hukum, apalagi akta dimaksud tidak diajukan sebagai


bukti di muka persidangan, baik aslinya maupun paling tidak fotokopinya? ;

24. Bahwa bagaimana mungkin pula Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tasikmalaya bisa menyatakan sesuatu akta itu tidak

berkekuatan

hukum

tanpa

melihat

sendiri

akta

yang

dinyatakannya tidak berkekuatan hukum itu, karena akta itu memang tidak diajukan dan tidak dijadikan bukti di muka persidangan? ;

25. Bahwa menurut van Boneval Faure , “kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya ”(“in die motivering ligt de zedelijk kracht van het vonnis”) ;

( Lihat : Setiawan, SH, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara

Perdata, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 371, yang mengutip dari Mr. R. van Boneval Faure, Het Bergerlijk Procesrecht, 2 e deel, E.J. Brill, Leiden, 1900, hlm. 201 ; > Setiawan adalah hakim yustisial Mahkamah Agung R.I. )

26. Bahwa menurut Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus

memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

27. Bahwa sementara itu SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor 14 Tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu

kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sabagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi ;


28. Bahwa juga menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung,

salah satu alasan bagi Mahkamah Agung dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi untuk membatalkan sesuatu putusan Pengadilan dari

semua lingkungan peradilan adalah apabila dalam sesuatu putusan yang diperiksa pada tingkat kasasi itu Hakim “lalai memenuhi syarat-

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

kelalaian

itu

bersangkutan” ;

dengan

batalnya

putusan

yang

29. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ; i.c. Putusan

Pengadilan

Negeri

yang

putusannya

dikuatkan

oleh

Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksisaksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian”

dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli ;

( Lihat : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 22 Juli 1970 Nomor

638

K/Sip/1969

Yurisprudensi

Mahkamah

dalam

Agung

Rangkuman

Republik

Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. , 1993, hlm. 337 )

30. Bahwa suatu Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena

kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena

dalam

putusannya

itu

hanya

mempertimbangkan

mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan

soal

di dalam

memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai

fakta-faktanya

maupun

mengenai

soal

pengetrapan

hukumnya tetapi terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;


31. Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya

mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat,

tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan ; (Lihat :

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 492

K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, di dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2005, hlm. 15)

32. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat

ketidak-tertiban dalam beracara (dalam perkara itu khususnya mengenai surat bukti yang diduga palsu); (Lihat

:

PUTUSAN

K/Sip/1972

MAHKAMAH

tanggal

18

AGUNG

Oktober

Nomor

1972,

di

672

dalam

Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Jakarta 1993, hlm. 338)

33. Bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan

Negeri

/

Pengadilan

Tinggi

dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;

yang

kurang

cukup

(Lihat : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, di dalam Himpunan Kaidah Hukum

Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004,


Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2005, hlm. 12)

34. Bahwa dari kutipan-kutipan peraturan perundang-undangan, Surat

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan putusan-putusan Mahkamah

Agung tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dimohonkan banding tersebut, sangat kuat alasan hukum bahwa

Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut harus dibatalkan karena,--

antara

lain,

atau

setidak-tidaknya,--

kurang

cukup

dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sekaligus tidak terhadap

ada penilaian sama sekali

penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Turut Tergugat/

Pembanding ; BERDASARKAN ALASANNYA

TASIKMALAYA NOVEMBER

KEBERATAN-KEBERATAN

TERHADAP NOMOR

2015

PUTUSAN

BERIKUT

PENGADILAN

75/PDT.G/2014/PN.TSM.

YANG

DIKEMUKAKAN

ALASAN-

NEGERI

TANGGAL

OLEH

5

TURUT

TERGUGAT/PEMBANDING DI DALAM MEMORI BANDING INI, TURUT

TERGUGAT/PEMBANDING MOHON AGAR KETUA PENGADILAN TINGGI

BANDUNG, DALAM HAL INI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI PADA TINGKAT BANDING, BERIKUT :

MEMUTUSKAN SEBAGAI

M E M U T U S K A N:  

Menerima permohonan banding dari Pembanding / Turut Tergugat

NY. HJ. HANI MULIYANI, SH, Sp.1 ; Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tasikmalaya

75/Pdt.G/2014/PN. Tsm. tanggal 5 November 2015;

Nomor

M E N G A D I L I: DALAM KONVENSI :


DALAM EKSEPSI :  

Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk

seluruhnya ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : 



Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-

tidaknya

sejauh

menyangkut

Pembanding ;

kepentingan

Turut

Tergugat/

Membebankan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :   

Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Turut Tergugat/

Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; Menyatakan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

melakukan perbuatan melawan hukum ;

Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh

karena itu membayar ganti kerugian kepada Turut Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,

(satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ; Membebankan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra

Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding

Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dikarenakan putusan perkara a quo di bacakan dalam persidangan pada tanggal 5 November 2015, sehingga batas akhir pengajuan pernyataan

banding jatuh pada tanggal 19 November 2015, sementara itu PEMBANDING in Cassu TURUT TERGUGAT menyatakan pernyataan Banding pada tanggal 3 Desember 2015;


2. Alasan- Alasan/Dalil-Dalil Dalam Memori Banding Pembanding

Tidak Memuat Hal-Hal Baru, Melainkan Hanya Mengulang HalHal Yang Telah Diperiksa Oleh Pengadilan Tingkat Pertama

3. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tasikmalaya Telah Tepat Dan Benar Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan

Mengadili

Perkara

Aquo

dengan

menyatakan

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Para

4. Majelis hakim judex factie pengadilan Negeri Tasikmalaya telah tepat menerapkan hukum terkait penentuan turut tergugat adalah orang yang bertanggung jawab atas terbitnya AJB Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;

5. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Telah Tepat Menerapkan Hukum Terkait Penentuan PihakPihak Yang Terlibat Dalam Perkara;

6. Majelis Hakim Judex Factie

Pengadilan Negeri Tasikmalaya

Telah Tepat Pertimbangannya Dan Penerapan Hukumnya Dalam Penentuan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Termasuk Pembanding (Turut Tergugat)

karena tanpa hak membuat AJB Nomor 390/2010 tertanggal 29 desember 2010.

Bahwa sebagai penutup, berdasarkan alasan-alasan hukum

yang telah disampaikan oleh TERBANDING sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya TERBANDING mohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi BANDUNG Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan

mengadili

perkara

menjatuhkan putusan sebagai berikut

banding

a

quo

dapat

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.TSM. tanggal 5 November 2015;

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMBANDING.

Atau:


Apabila Majelis Hakim Tinggi Bandung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

mohon putusan

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas,

Terbanding semula Penggugat yang telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan berdasarkan hukum serta berkeadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam

perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah

Majelis Hakim tingkat banding

memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya tangal 05

November 2015, Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. serta telah membaca dan

memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh

Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II dan

Pembanding III semula Turut Tergugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara ; Menimbang,

bahwa

setelah

Majelis

hakim

tingkat

terhadap

banding

mencermati keberatan Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II

semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat tersebut dan

dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,

menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada

prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan

benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan

sendiri dalam memutus

perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,

maka putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, November

2015

Nomor

75/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,

yang

tanggal

05

dimohonkan

pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I ,

Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat

tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang peradilan ;

Mengingat, ketentuan dalam

timbul di kedua tingkat

Undang-undang Nomor 20 Tahun

1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :  Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat ;

 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, tanggal 05 November 2015,

Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,

yang dimohonkan banding tersebut ;

 Menghukum Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat

untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan

ditingkat

banding

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

sebesar Rp.150.000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016

oleh kami HENDRIK PARDEDE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DR (HC) SATRIA US.


GUMAY, S.H., dan DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Pengadilan

Tinggi

Bandung

tanggal

27

Surat Penetapan Ketua April

2016,

Nomor

202/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Juni - 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan dihadiri

oleh

para Hakim Anggota

tersebut, serta dibantu oleh H. DEDDY RUSMAN RUKMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti berperkara.

akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd,

DR (HC) SATRIA US. GUMAY, S.H.,

HENDRIK PARDEDE, S.H.,M.H

Ttd. JERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H., PANITERA PENGGANTI, Ttd. H. DEDDY RUSMAN RUKMANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan ………… Rp. Materai …………………… Rp.

5.000,-

6.000,-

Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah

Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh libu rupiah)


PT.BDG

Recommend Documents