P U T U S A N
Nomor 202/Pdt/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :
1. Drs. H. JUMLI SUTISNAWIJAYA, S.H.,M.Pd., Mantan Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara Periode 2006 s.d. 2011, Bertempat tinggal di Perum Winajaya B-59 RT. 003 RW. 003 Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya,
2. HARISTANTO. S.H.,M.H., Mantan Sekretaris
Yayasan Bina Putera
Nusantara Periode 2006 s.d 2011, Beralamat di Jalan Wijayakusumah
Nomor I Rt. 002 Rw.012 Kelurahan Cikalang. Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya,
Dalam hal ini Keduanya telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada YUSEP MULYANA, SH, Advokat , Beralamat kantor di Jalan
Palem Botol Nomor 5, Komplek Perumahan Palem Permai Kav.14, Kota Tasikmalaya
Selanjutnya
disebut
PEMBANDING
I
TERGUGAT I DAN PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT II ;
SEMULA
3. Hj. NANI MULYANI, S.H.,SpI, Notaris, Berkedudukan di Tasikmalaya,
Beralamat kantor di Jalan. Masjid Agung Nomor 28 Kota Tasikmalaya 46112, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT ;
L a w
a
n:
YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA, Beralamat kantor di Kampung Pakuluran RT. 02 RW. 10 Kelurahan Penyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh UUS
RUSYAMSI AFANDI, SKM selaku Ketua , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING SEMULA PENGGUGAT ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 1 dari 62
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 27 April 2016 Nomor 202/PEN/PDT/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas
perkara
dan
turunan
resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Tasilmalaya Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm tanggal 05 November 2015 berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya di dalam surat
gugatannya tertanggal 24 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tertanggal 24 Desember 2014 dengan register
perkara
mengemukakan 1.
Bahwa
Nomor
75/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,
hal-hal sebagai berikut :
PENGGUGAT
adalah
Yayasan yang
pada
pokoknya
bergerak dibidang
pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yaitu yang
didirikan dihadapan Notaris Suryana S.H berdasarkan Akta Pendirian Yayasan
Bina Putera Nusantara Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006
sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Direktorat Administrasi
Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-
770.HT.01.02. TH.2007 tertanggal 6 Maret 2007 dan sebagaimana telah
dilakukan Perubahan di Notaris H. Bambang Heryanto, S.H berdasarkan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tertanggal
16 Juli 2013 yang telah didaftarkan dan dicatatkan perubahannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU2.
AH.01.06-699 tertanggal 2013; [BUKTI P-1 s.d P-4] ;
Bahwa PARA TERGUGAT adalah pengurus Yayasan masing-masing TERGUGAT I sebagai Ketua Yayasan dan TERGUGAT II sebagai
Sekretaris Yayasan sebagaimana ditetapkan dalam Akta Pendirian
Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 2 dari 62
dimana dalam organ-organ PENGGUGAT terdapat tiga organ yaitu sebagai berikut:
2.1 Organ Anggota Pembina: 1. H.Suryana, S.H ;
2. Drg. H. Ahmad Haris M.Kes ; 3. Badrudin Muslim ;
2.2 Organ Pengurus ;
1. Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd ; 2. Haristanto, S.H., M.M ;
3. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;
2.3 Organ Pengawas ;
1. Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ; 2. Ir. Agus Hendarto ;
3. Mohamad Husein Idris, Amd ;
Kesemuanya merupakan organ-organ yayasan sebagaimana telah disahkan oleh Keputusan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-770.HT.01.02. 3.
TH.2007 tertanggal 6 Maret 2007; [Vide Bukti P-1 dan P-2] ;
Bahwa PENGGUGAT merupakan pengelola SMK Farmasi Putera
Nusantara sesuai dengan dengan pelimpahan Pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Pemerintah
Kota Tasikmalaya Nomor 424/0171A/Dikmen Pebruari
2007 Perihal Pelimpahan Pengelolaan SMK Farmasi Putera Nusantara dari Yayasan Pendidikan dan kesehatan Lingkungan At-Taqwa kepada PENGGUGAT 4.
terhitung
sejak
diterbitkannya
Akta
Pendirian
PENGGUGAT Nomor 17 tertanggal 9 Oktober 2006; [Bukti P-5] ;
Bahwa sehubungan dengan adanya pelimpahan pengelola SMK Farmasi Putera Nusantara [Vide Bukti P-5] sesuai Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan
Kota
Tasikmalaya
Nomor
421.5/0292/Dikmen
tertanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan perubahan Nomenklatur/ Nama/Bidang Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Farmasi Putera Nusantara Kota Tasikmalaya menjadi SMK Bina Putera Nusantara Kota Tasikmalaya “selanjutnya disebut SMK BPN”; [Bukti P6] ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 3 dari 62
5.
Bahwa SMK BPN sebagai sekolah swasta yang pelopor program
keahlian farmasi di kota Tasikmalaya menjadikan SMK BPN sebagai sekolah favorit dikota Tasikmalaya dan memiliki siswa yang sangat
banyak dan kelas-kelas SMK BPN tidak dapat menampung calon-calon 6.
siswa baru yang ingin bersekolah di SMK BPN; ;
Bahwa semakin gencarnya kampanye pemerintah tentang SMK dan kebutuhan pemuda Indonesia sekolah yang benar-benar disiapkan
untuk bekerja. Oleh sebab itu, SMK BPN membuka bidang studi keahliah baru sesuia Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421.5/4337/Dikmen tertanggal 16 Pebruari 2009
tentang Pemberian Izin Kepada SMK Bina Putera Nusantara Kota
Tasikmalaya untuk membuka Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Telekomunikasi dengan Kompetensi kehalian Teknik Transmisi Telekomunikasi; [Bukti 7.
P-7] ;
Bahwa sehubungan dengan membukanya bidang-bidang keahlian yang dibuka SMK BPN telah mendapat animo yang sangat luar biasa dari masyarakat Kota Tasikmalaya dibuktikan semakin banyaknya siswa
8.
yang mendaftar di SMK BPN; [Bukti P-8] ;
Bahwa semakin banyaknya siswa semakin meningkatnya kebutuhan
operasional sekolah untuk kegiatan belajar mengajar sehingga kelas yang ada di Kampus I yang berada di Jalan Ling Gunung dan yang
berada di Indihiang menjadikan pihak sekolah memohon kepada Pihak
Yayasan untuk dapat membeli tanah untuk dibangun sebagai fasilitas sekolah
demi
menambah
kelas-kelas
dan
fasilitas
pendukung
operasional sekolah atas banyaknya siswa baru yang mendaftar di SMK 9.
BPN; [Bukti P-9] ;
Bahwa berdasarkan keterangan Ibu Hj. Liah Dahlia Dalam Pernyataan jual Beli Ibu Hj. Lia Dahlia telah menjual Tanah selua 180 Bata kepada
TERGUGAT II melakukan pembelian persis disamping KAMPUS II SMK BPN yaitu Tanah Milik adat dengan Persil Nomor 68 C. 180 SPPT No. 001-0019.0
seluas
2.560
M2
sesuai
Peta
“selanjutnya disebut Objectum Litis”;[BuktiP-10] ;
Bidang1439/2010
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 4 dari 62
10. Bahwa sesuai dengan PERNYATAAN JUAL BELI TANAH yang dibuat
dan ditandatangani yang dibubuhi materai cukup oleh Ibu Hj. Lia Dahlia dalam pernyataannya menyampaikan sebagai berikut:
“Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, telah menjual sebidang
tanah dengan luas 180 bata yang berlokasi di RT. 01 RW. 10 Kelurahan Panyingkiran
Kecamatan
Indihiang
Kota
Tasikmalaya
Seharga
Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)/bata kepada Saudara Haristanto atas nama Yayasan Bina Putera Nusantara.;[Bukti P-11] ;
11. Bahwa proses pembayaran pembelian atas Tanah SMK BPN dilakukan
oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan menggunakan Uang PENGGUGAT
dengan
bukti
pengambilan
uang
di
rekening
PENGGUGAT dengan Penarikan uang PENGGUGAT termin pertama sebesar Rp. 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan penarikan termin kedua sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang dilakukan penarikannya TERGUGAT II); [Bukti P-12 dan P13] ;
12. Bahwa pembayaran atas tanah tersebut [Vide Bukti P-10] dibayar
dengan uang Yayasan Bina Putera Nusantara[Vide Bukti P-12 dan P-13]
TERGUGAT II sebagai Sekretaris Yayasan saat itu dipercaya dan diberi mandat oleh Yayasan untuk membeli Tanah SMK BPN tersebut akan
tetapi sudah seharusnya dan sepatutnya Tanah tersebut dibuat atas nama PENGGUGAT melainkan secara melawan hukum dibuat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 dibuat atas nama Haristanto, S.H., M.M [TERGUGAT II] dan Drs. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd; [Bukti P-14] ;
13. Bahwa atas Akta Jual Beli atas Tanah SMK BPN tersebut dibuat atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II hal tersebut mendapat pertanyaan dari seluruh Organ Yayasan Baik dari Organ Pembina,
Organ Pengawas dan Pihak Sekolah melalui Kepala Sekolah SMK BPN akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat memberikan
alasan yang wajar atas Pemegang Hak Atas Tanah SMK BPN tersebut secara yuridis seharusnya dibuat atas nama PENGGUGAT;
14. Bahwa kondisional saat tersebut Yayasan dikuasai secara penuh oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT II dan sikap TERGUGAT II yang otoriter
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 5 dari 62
dalam mengelola yayasan. Oleh sebab itu semua mengenai kebijakan yayasan ditentukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sehingga
seluruh organ yayasan hanya dapat protes atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
15. Bahwa TERGUGAT II yang merupakan sekretaris Yayasan dilaporkan kepada Kepolisian Polresta Kota Tasikmalaya atas pencurian materialmaterial milik Yayasan akan tetapi laporan tersebut dicabut oleh TERGUGAT I yang notabenenya selaku Ketua Yayasan;
16. Bahwa bentuk
sikap
otoriter
TERGUGAT
II
sebagaiman yang
dinyatakan dalam kronologis kejadian aksi di SMK BPN yang dibuat dan
ditandatangani oleh TERGUGAT I atas sikap TERGUGAT II sebagai sekretaris yayasan bersikap arogansi, otoriter, dan bertindak dengan
kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan aturan-aturan organisasi. Sebagai bukti sikap arogansi TERGUGAT II bahwa pada tanggal 22
September
2010
beliau
menantang
Ketua
Yayasan
atau
TERGUGAT II, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah diajak berkelahi dan TERGUGAT II telah mengambil alih kebijakan sekolah serta menampar salah satu siswa sekolah dengan buku; [Bukti P-15] ;
17. Bahwa atas tindakan-tindakan TERGUGAT II yang bertindak otoriter di tubuh yayasan melakukan tindakan refresif kepada seluruh unsurunsur yayasan yaitu memecat para guru yang tidak TERGUGAT II;
18. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II yang sagat super power dan arogan
dan
lebih
berorientasi
pada
kentungan
dari
pada
mengembangkan pendidikan di Kota Tasikmalaya membuat seluruh
Guru SMK BPN membuat mosi tidak percaya kepada TERGUGAT II agar TERGUGAT II mengundurkan diri sebagai yayasan karena melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji; [Bukti P-16] ;
19. Bahwa TERGUGAT I yang semula bertentangan dengan TERGUGAT II
seiring terjadi gejolak TERGUGAT I juga ikut-ikutan bersikap otoriter dan membuat kondisi sekolah dan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak
kondusif sehingga menjadikan sekolah menjadi tempat yang tidak nyaman bagi siswa-siswa SMK BPN;
20. Bahwa atas gejolak dan protes dari Unsur Yayasan dan Unsur Sekolah PARA TERGUGAT mulai tidak Aktif sebagai organ PENGURUS yayasan;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 6 dari 62
21. Bahwa atas gejolak yang terjadi di tubuh Yayasan Bina Putera
Nusantara dan telah habis masa jabatan seluruh unsur Yayasan sesuai masa bakti 2006/2011 [VIDE BUKTI P-1 s.d P-2] maka diadakan Rapat
Pembina Yayasan yang sebagai wadah menyelesaikan kekisruhan didalam tubuh Yayasan;
22. Bahwa PARA TERGUGAT telah di undang secara patut dan sesuai
dengan anggaran dasar yayasan Rapat Pembina Yayasan. Sesuai dengan Berita Acara hasil Rapat Pembina Yayasan memutuskan
memberhentikan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara masa
bakti 2006/2011 dan menetapkan kepengurusan yang untuk masa bakti 2012/2017; [BUKTI P-17 s.d P-19] ;
23. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan pengurus
yayasan Vide Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan) ialah 5 (lima) dilakukan Perubahan Anggaran Dasar PENGGUGAT sebagaimana dirubah dalam Perubahan
Yayasan Bina Putera Nusatntara dihadapan Notaris H. Bambang Heryanto, S.H Nomor 13 tertanggal 16 Juli 2013 menyatakan:
Mengesahkan perubahan sususan anggota pembina untuk masa bakti 2013 s.d 2018 yakni: Pembina
: Tuan Badrudin Muslim ;
Anggota
: Tuang Aang Miftahurrohman ;
Anggota
: Tuan Mohammad Husein Idris, Sarjana Pendidikan
Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Pengurus dan Pengawas yakni:
1. Tuan Drs. Jumli Sutisnawijaya, S.H., M.Pd ; 2. Tuan Haristanto, S.H., M.M ;
3. Tuan Drs. H. Nana Rosadi, Apt., M.Si ;
4. Tuan Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ; 5. Tuan Ir. Agus Hindarto;
6. Tuan Mohammad Husein Idris, Amd ;
Mengesahkan perubahan susunan Anggota Pengurus dan Pengawas untuk masa bakti tahun 2013 sampai dengan 2018 yakni: PENGURUS : Ketua
: Tuan Uus Rusyamsi Afandi, SKM ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 7 dari 62
Sekretaris
: Tuan Agus Sugiarto, S.Pd ;
PENGAWAS
: Tuan Muhamad Martin ;
Bendahari
: Tuan Edi Solehudin, S.HI ;
Anggota
: Tuan Pian Sofyan Nurochman, S.Si., Apt ;
Anggota
: Tuan Tatang ;
Atas perubahan organ-organ Yayasan tersebut PARA TERGUGAT
tidak lagi menjabat sebagai pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara; [Vide Bukti P-3 dan P-4] ;
24. Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui obyek sengketa dibuat atas nama pribadi yaitu adanya Pengumuman Data Fisik dan Yuridis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya; [Bukti P-20] ;
25. Bahwa dalam Pengumuman data Fisik dan Yuridis [Vide Bukti P-20]
diketahui oleh PENGGUGAT bahwa disebutkan dalam pengumuman
tersebut disebutkan status kepemilikan objectum litis didasarkan pada Akta jual beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;
26. Bahwa atas akta jual beli tersebut PENGGUGAT melakukan investigasi notaris yang mengeluarkan akta jual beli tersebut dan hasil investasi
yang dilakukan oleh PENGGUGAT diketahui Akta Jual Beli 390/2010 dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT dan hasil investigasi objectum litis proses Akta Jual Beli dilakukan oleh PARA TERGUGAT dengan Hj. Surkeni;
27. Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan bahwa
TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan
Persil Nomor 68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok Gunung
Muncang di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
Batas objectum litis: Utara
: Jalan Sukarindik ;
Timur
: NIB. 10.0714 ;
Barat
: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;
Selatan : Tanah Milik Adat Asep. Muan. Diah dan Dedi ; 28. Bahwa atas terbitnya Akta Jual Beli
atas objectum litis yang dibeli
dengan menggunakan uang PENGGUGAT sudah sepatutnya tidak
dibuat atas nama PARA TERGUGAT membuktikan bahwa PARA Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 8 dari 62
TERGUGAT memiliki niat tidak baik dalam mengelola Yayasan Bina
Putera Nusantara sebagai yayasan yang bergerak dalam dunia pendidikan yaitu yang mengelola SMK BPN;
29. Bahwa sebagaimana PARA TERGUGAT telah diberhentikan dan tidak lagi menjadi pengurus yayasan [Vide Bukti P-3 dan P-4] sudah sepatut
dan seharusnya PARA TERGUGAT mengembalikan aset-aset milik Yayasan [VIDE BUKTI P-10] agar objectum litis tidak disalahgunakan oleh PARA TERGUGAT dan Pihak lain yang tidak bertanggungjawab;
30. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan aset-aset PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT melakukan pemblokiran atas tanah persil (objectum litis)
sesuai dengan surat nomor 20/YBPN/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013; [BUKTI P-21] ;
31. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan PENGUGAT atas pemblolikiran
PENGGUGAT
[Objiktum dan
litis]
PARA
Badan
Pertanahan
TERGUGAT
dan
mengundang
KELURAHAN
PANYINGKIRAN untuk melakukan Gelar Kasus Pertanahan; [BUKTI P22] ;
32. Bahwa sehubungan dengan diadakannya mediasi yang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Tasikmalaya antara PENGGUGAT
dengan PARA TERGUGAT. Hasil mediasi tersebut menghasilkan terang-benderang pemilik yang sebenarnya atas [objectum litis] sesuai
dengan resume gelar perkara pertanahan tersebut TERGUGAT II menyatakan bahwa:
a. “Betul tanah tersebut atau aset semuanya adalah milik Yayasan tapi sampai sekarang masih sebagai pengurus yang sah belum pernah mengundurkan diri.
b. “Bahwa
dalam
mediasi
Bapak
Soleh pihak
dari
Kantor
Pertanahaan Kota Tasikmalaya yang memediasi mengajukan pertanyaan kepada PARA TERGUGAT. Apakah Tanah tersebut milik yayasan atau perorangan dijawab oleh PARA TERGUGAT “Ya Milik Yayasan” ;
Bahwa terkait dengan pengakuan objiktum litis merupakan milik
PENGGUGAT Bapak Soleh (PIHAK BPN Kota Tasikmalaya) menyatakan bahwa objiktum litis sebaiknya di renvoi . karena jika
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 9 dari 62
sertifikat
milik
perorangan
dikemudian; [BUKTI P-23] ;
dikhawatirkan
akan
ada
masalah
33. Bahwa terkait hasil mediasi dari BPN Kota Tasikmalaya menyatakan sebagainya objectum litis sebaiknya direnvoi di PPAT.[VIDE BUKTI P23] Namun, PARA TERRGUGAT tidak mematuhi hasil mediasi tersebut;
34. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan surat nomor 23/YBPN/IV/2014
tertanggal 11 April 2014 perihal permohonan kepada PARA TERGUGAT mengembalikan
secara
sukarela
aset-aset
PENGGUGAT; [BUKTI P-24] ;
Yayasan
kepada
35. Bahwa sesuai dengan surat permohonan pengembalian objectum litis [Vide Bukti P-34] oleh PENGGUGAT agar mengembalikan aset dengan
cara dilakukannya renvoi atas kepemilikan objectum litis secara sukarela. Namun, PARA TERGUGAT tidak mau melakukakan renvoi
atas kepemilikan objectum litis sekalipun [Vide Bukti P-23] PARA TERGUGAT MENGAKUI BAHWA OBJECTUM LITIS MERUPAKAN MILIK PENGGUGAT;
36. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang secara melawan hukum tidak
mau
melakukan
PENGGUGAT
renvoi
mengajukan
atas
surat
kepemilikan
permohonan
objectum
kepada
litis
Kantor
Pertanahan Kota Tasikmalaya perihal Permohonan Pembatalan atas
kepemilikan hak atas objectum litis yang masih diatasnamakan pribadi PARA
TERGUGAT
agar
Kantor
Pertanahan
Kota
Tasikmalaya
yang
tidak
mengalihkan objectum litis kepeda pemilik yang sesungguhnya yakni PENGGUGAT; [Bukti P-25] ;
37. Bahwa
atas
tindakan
PARA
melalui
Kuasa
TERGUGAT
mau
mengembalikan Tanah SMK BPN tersebut secara sukarela, kemudian PENGGUGAT
hukumnya
MENSOMIIR
PARA
TERGUGAT dibawah surat: MLP/NT-023/SM/XI/2014 tertanggal 25 Nopember
2014
perihal
somasi
dan
Undangan
dan
MLP/NT-
024/SM/XI/2014 tertanggal 25 Nopember 2014 perihal somasi dan Undangan; [Bukti P-26] ;
Sesuai SOMASI telah dilakukan pertemuan antara Kuasa Hukum
PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 yang bertempat di Rumah Makan Saung
Rangon
Kota
Tasikmalaya
PARA
PENGGUGAT
siap
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 10 dari 62
mengembalikan seluruh aset yayasan termasuk objectum litis jika dengan
kompensasi
5.500.000.000,
yang
tidak
masuk
akal
(lima miliar lima ratus juta rupiah);
sebesar
Rp.
38. Bahwa sampai gugatan ini diajukan PARA TERGUGAT secara
tegas selalu meminta kepada PENGGUGAT kompensasi sebesar Rp. 5.500.000.000, (lima miliar) jika ingin obyek sengketa ingin direnvoi atas kepemilikan haknya menjadi milik PENGGUGAT;
39. Bahwa atas permintaan kompensasi tersebut PENGGUGAT tidak dapat menyanggupi permohonan kompensasi tersebut disebabkan tidak
memiliki keuangan sebesar yang diminta oleh PARA TERGUGAT tersebut;
40. Bahwa atas permintaan kompensasi tersebut semakin membuktikan bahwa ada niat yang tidak baik oleh PARA TERGUGAT yang hanya mengedepankan keuntungan semata yang sangat bertentangan dengan Pasal 2 Anggaran Dasar PENGGUGAT yang memiliki maksud dan tujuan serta Kegiatan yang menyatakan:
Maksud Tujuan Yayasan ialah dalam bidang: a. Sosial;
b. Keagamaan;
c. Kemanusiaan;
Maka atas permintaan kompensasi tersebut PENGGUGAT tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut disebabkan PENGGUGAT bukan perusahaan yang memiliki pendapatan yang tetap seperti Perseroan Terbatas yang lebih mengedepankan keuntungan. Oleh sebab itu,
sudah sepatutnya PARA TERGUGAT seharusnya lebih mendorong membantu yayasan sesuai dengan tujuan bukan melakukan yang sebaliknya
yang
meminta
uang
sebesar
tersebut
yang
tidak
dimungkinkan baik secara moril dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
41. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara tegas dan tidak terbantahkan dan diakui oleh PARA TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan:
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 11 dari 62
Pasal 5 ayat 1 UU Yayasan “Kekayaan Yayasan baik berupa uang,
barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium,
atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas”.
42. Bahwa atas PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh
PARA TERGUGAT sangat bertentangan dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang
melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya
untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap PARA TERGUGAT dapat
dimintakan
pertanggungjawaban
dengan
memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT karena PARA TERGUGAT telahmelakukan PerbuatanMelawan ukum (onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGGUGAT;
43. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
(“UU Yayasan”), Pengurus tidak berwenang:
a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b. Mengalihkan
kekayaan
Pembina; dan ,
Yayasan
kecuali
dengan
persetujuan
c. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ;
Bahwa terkait dengan hal tersebut bentuk pengalihan aset-aset milik
PENGUGAT diatasnamakan PARA TERGUGAT tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 37 ayat (1) huruf b UU Yayasan, yaitu bahwa pengurus
Pembina;
harus
terlebih
dahulu
mendapatkan persetujuan
dari
Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum,
terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam
menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 12 dari 62
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
32. Bahwa lebih lanjut pendapat yang sama menurut pendapat ahli hukum
Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III
Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, menjabarkan unsure-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); b. Perbuatan itu harus melawan hukum; c. Ada kerugian;
d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
e. Ada kesalahan;
Bahwa sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan oleh Ahli Hukum Mariam Darus dimana PARA TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan
negatif bagi PENGGUGAT dimana secara melawan hukum objectum
litis dialihkan menjadi milik PARA TERGUGAT oleh karena hal tersebut membuat PENGGUGAT mengalami kerugian atas perbuatan PARA TERGUGAT ;
33. Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan PARA TERGUGAT
telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu bertentangan
dengan unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata diatas tentang perbuatan melawan hukum;
a. TERGUGAT berkewajiban menjaga objectum litis sebagai milik yayasan yang tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan rapat pembina;
b. Bahwa objectum litis dibuat atas nama penggugat bertentangan dengan hak subyektif yayasan;
c. TERGUGAT sepatutnya tidak mengalihkan objectum litis menjadi atas nama pribadi yang merupakan milik PENGGUGAT;
34. Bahwa dari rumusan pasal 1365 KUHPerdata diatas, suatu perbuatan
dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana Menurut Surat Edaran MA
terdapat empat unsur dalam pengertian perbuatan melanggar hukum sesudah tahun 1919, yaitu :
1. Pelanggaran terhadap hak subyektif dari orang lain. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri.
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 13 dari 62
3. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik.
4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat.:
35. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang mengalihkan Kekayaan Yayasan adalah bentuk pelanggaran atas hak subyek dari orang lain,
kewajiban hukum sendiri sebagai Pengurus yayasan yang harus menjaga aset yayasan akan tetapi secara melawan hukum PARA TERGUGAT secara melawan hukum mengalihkan objectum litis diatas namakan pribadi PARA TERGUGAT.
36. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang sangat bertentangan dengan
asas kepatutan yang seharusnya yang sudah sepatutnya PARA TERGUGAT sebagai pengurus adalah orang yang pertama yang
memagari aset-aset yayasan jangan sampai disalahgunakan oleh pihak yang bertanggungjawab;
37. Bahwa dengan demikian sudah jelas dan nyata perbuatan TERGUGAT adalah merupakan suatu perbuatan melanggar suatu hak hukum
PENGGUGAT sebagaimana telah memenuhi sedikitnya empat unsur
perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata dan beradasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh
R. Setiawan, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum
perikatan", cetakan kelima, penerbit Bina Cipta Bandung tahun 1994, halaman 75 yakni adalah sebagai berikut:
1) Adanya perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain,
atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
2) Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ;
3) Adanya kerugian pada diri penggugat;
4) Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara kesalahan si pembuat dengan kerugian yang timbul;
38. Bahwa menyatakan PENGGUGAT telah benar dan sah secara hukum
mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan Pasal 1365 Jo. Pasal 37 Ayat (1) UU Yayasan;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 14 dari 62
a. Adanya suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum pada umumnya;
Adapun perbuatan-perbuatan Para Tergugat secara bersama-sama yang
bertentangan
dengan
hukum,
yakni
perbuatan
PARA
TERGUGAT secara melawan hukum telah melanggar Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan;
b. Adapun yang dikatakan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig) ;
c. Bahwa atas penjabaran atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan
oleh PARA TERGUGAT secara tegas dan tidak terbantahkan telah memenuhi unsur-unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Dengan
demikian jelas dan tidak terbantahkan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mengalihkan aset yayasan kepada PARA TERGUGAT;
39. Bahwa PENGGUGAT sebagai pemilik dari objectum litis hingga kini belum
dapat
memaksimalkan
aset-aset
milik
PENGGUGAT,
maka PARA PENGGUGAT menuntut agar PARA TERGUGAT untuk menyerahkan tanah objectum litis kepada PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas objectum litis tersebut;
40. Bahwa menurut pendapat Mr. C. Assers's L.E.H Rutten, yang menyatakan bahwa “schade” dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah
kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. dijelaskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau materil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan
hidup. Sebagaimana dalam putusun Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 dalam
perkara
W.P.
Keruningen
mempertimbangkan sebagai berikut:
v.
van
Bessum
cs.
Telah
“Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil,
sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan
dan
kesenangan
hidup,
yang
sesungguhnya
diharapkan dinikmatinya (gederfdeIevensvreugde )”.
dapat
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 15 dari 62
41. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas, nyata dan terang
bahwasanya Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad), karena telah
menimbulkan
kerugian
kerugian
terhadap
Penggugat
sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1365 KUHPerdata menyatakan : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;
42. Bahwa menyatakan terhadap diri PENGGUGAT berhak atas penggatian
biaya, kerugian yang telah ditimbulkan oleh PARA TERGUGAT dalam
perkara a quo sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata. adapun rincian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
a. Bahwa kerugian materil yang PENGGUGAT alami yakni hilangnya
hak Penggugat untuk menikmati dan terhalang hak Penggugat memaksimalkan
hak
tanah
PENGGUGAT,
kerugian
materil
diperhitungkan sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT secara tanggung renteng;
b. Kerugian Immateriil dengan hilangnya keuntungan yang sedianya dapat diperoleh PENGGUGAT (lost profit) serta mengakibatkan
banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hakhak
PENGGUGAT
kepada
keuangan
yayasan
dan
dilakukan
TERGUGAT.
TERGUGAT,
mengakibatkan
serta
terganggunya
banyaknya
usaha
PENGGUGAT terganggu PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang Maka
layak
berdasarkan
hukum
PENGGUGAT mengajukan ganti kerugian immaterial yang dinilai dengan mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.,(lima puluh lima miliar rupiah) ;
43. Bahwa agar PARA TERGUGAT mematuhi putusan ini, maka wajar bila PARA PENGGUGAT memohon agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa
(dwangsom)
sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 16 dari 62
44. Bahwa atas obyek sengketa sedang diajukan proses pembuatan sertfikat
oleh
PARA
TERGUGAT
di
Kantor
Pertanahan
Kota
Tasikmalaya PENGGUGAT memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tasikmalaya mengeluarkan Putusan sela agar melakukan sita jaminan dan mengintruksikan kepada seluruh instansi terkait untuk tidak
melakukan kegiatan dalam bentuk apapun atas tanah obyek sengketa Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2
sesuai Peta Bidang1439/2010 sesuai Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang terletak di Kelurahan Panyingkiran
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya tersebut sampai ada keputusan yang tetap atas obyek sengketa ;
Bahwa PENGGUGAT juga khawatir PARA TERGUGAT akan berusaha
untuk mengalihkan, menjual dan/atau menjaminkan kepada pihak lain dan, dan juga gugatan ini mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan
apabila dikabulkan, PARA PENGGUGAT sekali lagi memohon agar
Majelis Hakim Pengadilan Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini ;
45. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad);
46. Bahwa karena telah terbukti secara melawan hukum PARA TERGUGAT
telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya PARA TERGUGAT untuk membayar atas perkara yang timbul dari perkara ini;-
Berdasarkan uraian-uraian diatas, penggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya untuk memberikan keputusan sebagai berikut :
DALAM PROVISI 1. Mengabulkan
PENGGUGAT;
permohonan
sita
jaminan
yang
diajukan
oleh
2. Meletakkan sita jaminan terhadap :
Tanah terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 17 dari 62
Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tercatat atas nama
PARA TERGUGAT ;
DALAM POKOK PERKARA : Primer:
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah
terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;
4. Menyatakan tanah objek sengketa beserta bangunan yang ada diatasnya milik PENGGUGAT yang dibeli berasal dari PENGGUGAT milik PENGGUGA ;
5. Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT
tanpa hak Akta Jual Beli
Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas tanah terperkara beralamat
di
Kelurahan
Panyingkiran
Kecamatan
Indihiang
Kota
Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-
0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010 dibuat atas nama
PARA TERGUGAT dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad);
6. Menyatakan Akta Jual beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas tanah terperkara beralamat
di
Kelurahan
Panyingkiran
Kecamatan
Indihiang
Kota
Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 0010019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010, maka harus
dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT, yakni sebesar:
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 18 dari 62
-
Biaya
berdasarkan
tuntutan
PENGGUGAT
sebesar
Rp.
5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung menanggung
kepada PENGGUGAT secara seketika dan sekaligus ;
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Kerugian Immateril dengan hilangnya keuntungan (lost profit) yang sedianya dapat diperoleh
PENGGUGAT serta banyaknya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menagih hak-hak PENGGUGAT kepada TERGUGAT, serta terganggunya
kelangsungan operasional yayasan mengakibatkan banyaknya kegiatan PENGGUGAT terganggu karena tidak memaksimalkan asset-aset yang
dibuat atas nama TERGUGAT. Maka total ganti kerugian tersebut adalah sebesar Rp. 55.000.000.000.,- (lima puluh lima miliar rupiah) hukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi;
10. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom)
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dihitung per-hari setiap
kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach vangewijsde) hingga dilaksanakannya putusan tersebut;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad);
12. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Subsidair: :
Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Tasimalaya C.q Majelis Hakim
Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
Menimbang, bahwa dengan tidak tercapainya perdamaian antara
kedua belah pihak, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan
Pihak Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagai berikut:
1. Halaman 6 Angka 7 yaitu sebagai berikut: Sebelumnya menyebutkan:
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 19 dari 62
-
Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan bahwa
TURUT TERGUGAT sebagai mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan
Persil Nomor 68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok Gunung
Muncang di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
Batas objectum litis: Utara
Timur
Selatan Barat
: Jalan Sukarindik ;
: NIB. 10.0714 ;-
: Tanah Milik Adat Asep. Muan. Diah dan Dedi ; : Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;
Adapun perubahannya menjadi:-
Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan
bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan Persil Nomor 68 C. 180 seluas
2560 M2 yang terletak di Blok Gunung Muncang di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Sesuai Akta Jual Beli Nomor 390/2010. Batas objectum litis; Batas objectum litis: Utara
: Jalan Sukarindik ;
Timur
: Haristanto dan Jumli Sutisnawija
Barat
: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;
Selatan
: Tanah Milik Adat Asep. Mus. Diah dan Dadi ;
2. Halaman 12 Dalam Provisi angka 2: Sebelumnya menyebutkan: -
Meletakkan sita jaminan terhadap Tanah terperkara beralamat
di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0
seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010 Akta Jual Beli Nomor
390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tercatat atas nama PARA TERGUGAT;
Adapun Perubahannya menjadi: -
Meletakkan sita jaminan terhadap: Tanah terperkara beralamat
di Blok Gunung Muncang Kelurahan Panyingkiran Kecamatan
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 20 dari 62
Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang
1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tercatat
atas nama PARA TERGUGAT;
3. Halaman 12 dalam Pokok Perkara angka 3: Sebelumnya menjelaskan ; -
Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah
terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT
Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;
Adapun Perubahannya menjadi: -
Menyatakan PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah
terperkara
beralamat
di
Blok
Gunung
Muncang
Kelurahan
Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT No. 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010 Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010, dengan batas-batas: Utara
: Jalan Sukarindik ;-
Selatan
: Tanah Milik Adat Asep. Mus. Diah dan Dadi ;--
Timur Barat
: Haristanto dan Jumli Sutisnawijaya ;
: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;
4. Halaman 13 angka 5:
Sebelumnya menjelaskan: -
Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT tanpa hak Akta Jual Beli
Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas tanah terperkara beralamat
di
Kelurahan
Panyingkiran
Kecamatan
Indihiang
Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT
Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010
dibuat atas nama PARA TERGUGAT dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad);
Adapun perubahannya menjadi: -
Menyatakan Perbuatan PARA TERGUGAT tanpa hak Akta Jual Beli
Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas tanah terperkara
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 21 dari 62
beralamat
di
Blok
Gunung
Mucang
Kelurahan
Panyingkiran
Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta
Bidang1439/2010 dibuat atas nama PARA TERGUGAT dengan tujuan mendapat keuntungan pribadi adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige over heidsdaad);
5. Halamanan 13 angka 6:
Sebelumnya menjelaskan: -
Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember
2010 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas tanah
terperkara beralamat di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010,
maka harus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
Adapun perubahannya menjadi: -
Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember
2010 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT atas tanah terperkara
beralamat
di
Blok
Gunung
Mucang
Kelurahan
Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT No. 001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang1439/2010, maka harus dinyatakan batal demi hukum dengan
segala
akibat
hukumnya,
mempunyai kekuatan hukum;
atau
setidak-tidaknya
tidak
Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui
Kuasanya masing-masing te!ah mengajukan Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
JAWABAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II tertanggal 22 April 2015: DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi :
1. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk
menggugat Para Tergugat dan menuntut pembatalan Akta Jual Beli
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 22 dari 62
Nomor 390/2010 tanggal 29 Desember 2010 aquo, karena Penggugat adalah bukan pihak-pihak dalam Akta Jual Beli tersebut ;
a. Bahwa dalam petitumnya Penggugat telah menuntut pembatalan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Hani Muliyani, SH., PPAT di Tasikmalaya, padahal
Penggugat adalah bukan pihak pembeli maupun penjual dalam Akta
Jual Beli tersebut, karena yang menjadi pihak-pihak dalam Akta Jual Beli tersebut adalah Nyonya Hajjah SURKENI selaku Penjual dan Tergugat I dan II selaku Pembeli ;
b. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum apapun (tidak ada innerlijke samenhang) antara Penggugat dengan Para Tergugat
dalam kaitannya dengan pembelian tanah yang dilakukan Tergugat I dan II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tanggal 29
Desember 2010 tersebut, oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kewenangan (“legitima persona standi in judicio”) apapun untuk
menuntut dan atau mengajukan gugatan pembatalan Akta Jual Beli aquo, karenanya gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio” untuk
bertindak mewakili Yayasan Bina Putera Nusantara dan karenanya tidak berwenang pula untuk mengajukan gugatan aquo, sebab Penggugat
adalah bukan pihak dan karenanya diluar unsur Kepengurusan Yayasan
Bina Putera Nusantara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH Nomor.17 tanggal 9 Oktober 2006 ;
-
Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan diri
bertindak untuk dan atas nama “Yayasan Bina Putera Nusantara” yang didasarkan pada Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara
Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH, Notaris di Jakarta ; -
padahal
Untuk melakukan perubahan atas Akta Pendirian Yayasan Bina Putra
Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH, harus dilakukan oleh seluruh unsur Pembina, Pengurus dan Pengaas Yayasan yang bersangkutan, sedangkan Penggugat
adalah bukan pihak dan karenanya diluar unsur Kepengurusan Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 23 dari 62
Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putra Nusantara Nomor 17 tanggal 9
Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH yang telah disahkan
berdasarkan
Surat
Keputusan
Direktorat
Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor C-770.HT.01.02. TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ; -
sebab
Terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, Sdr.BADRUDIN MUSLIM
sudah mengundurkan diri sebagai Pengurus dan atau Anggota
Pembina, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Sdr. BADRUDIN MUSLIM tertanggal 17
Pebruari 2007, sehingga karenanya Sdr. BADRUDIN MUSLIM tidak -
berwenang untuk membuat Akta Perubahan Pengurus Yayasan ;
Bahwa selain sudah mengundurkan diri, ternyata dalam Akta
Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli
2013 yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heryanto, SH tersebut, Sdr. BABDRUDIN MUSLIM telah menyatakan diri bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Para Pembina dan Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara, padahal seluruh Pembina dan Pengurus serta
Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan
berdasarkan Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tersebut, termasuk
Tergugat I dan II, tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. BADRUDIN MUSLIM untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina
Putera Nusantara, sehingga karenanya Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H.Bambang Heryanto, SH tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat dan karenanya Akta Perubahan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh Sdr. BADRUDIN MUSLIM dan seluruh organ
Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk bertindak mewakili seluruh
organ Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah, apalagi membuat Akta Perubahan Pengurus -
Yayasan aquo;
Bahwa ternyata Penggugat dan orang-orang yang mengatas-namakan
Pengurus Yayasan yang namanya tercantum dalam Akta Notaris H. Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 24 dari 62
Bambang Heryanto Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, adalah diluar kepengurusan
Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkkan
Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara, Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 dan telah disahkan Kemenkumham,
sehingga
karenanya
orang-orang lain
di
luar
kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah tersebut, tidak berwenang untuk membuat Akta Perubahan Pengurusan -
Yayasan dimaksud ;
Bahwa dengan demikian baik Sdr. BADRUDIN MUSLIM maupun
orang-orang lain yang tercantum dalam Akta Perubahan tersebut, adalah bukan Unsur Pembina, Pengurus maupun Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah dan karenanya tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke samenhang), baik dengan Para Tergugat
maupun dengan Yayasan Bina Putra Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Notaris Suryana,SH Nomor 17
tanggal 9 Oktober 2006, oleh karena itu maka Penggugat tidak mempunyai “legitima persona standi in judicio”) untuk menuntut dan
atau mengajukan gugatan aquo dengan bertindak dan atau mengatasnamakan Yayasan Bina Putera Nusantara, karenanya gugatannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Perkara Perdata atas Gugatan Penggugat aquo harus ditangguhkan
terlebih dahulu sampai perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
-
Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan
Nomor TBL/1549/K/VII/2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014, Tergugat II telah melaporkan Penggugat, in casu Sdr.Badrudin dan
kawan-kawan, kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu”
berkaitan dengan pembuatan Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang -
Heryanto, SH tersebut ;
Bahwa selain itu, Tergugat II–pun telah pula melaporkan Penggugat,
in casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 25 dari 62
Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara”,
demikian sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/
Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/JBR/RES TSM KOTA tanggal -
17 Nopember 2014 ;
Bahwa perkara pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II tersebut,
hingga kini masih berjalan, baik di Polres Metropolitan Jakarta Utara maupun di Polres Tasikmalaya Kota, oleh karena itu perkara Perdata
Register Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm aquo, harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara pidana tersebut diputus oleh
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satu dan lain hal untuk menghindari putusan yang saling bertentangan yang secara eventual akan menimbulkan kesulitan dalam pemulihan hukumnya kelak di kemudian hari ;
4. Perubahan Gugatan oleh Penggugat telah mengubah isi pokok gugatan, sehingga karenanya melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku, karenanya gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
-
Bahwa perubahan atas surat gugatan tertanggal 24 Desember 1986
yang dilakukan Penggugat, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatannya, ternyata telah merubah isi pokok gugatan, antara lain
perubahan terhadap batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa, padahal menurut hukum, perubahan gugatan tidak diperkenankan untuk merubah isi pokok surat gugatan, hal mana merupakan
pelanggaran terhadap Hukum Acara Perdata yang menimbulkan ketidak-jelasan gugatan, dan sebagai konsekwensi yuridis-nya terhadap gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Vide : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 – 12 – 1975, Nomor
226 K/ Sip/1973 (dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, tahun 1993);
5. Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak jelas dan tidak lengkap/kurang pihak (partij) ;
-
Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa
baik Hj. LIA DAHLIA maupun Hj. SURKENI masing-masing disebutsebut Penggugat sebagai Penjual atas Tanah Objek Sengketa, dan ini
membuktikan
ketidak-jelasan
gugatan
Penggugat,
siapa
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 26 dari 62
sebenarnya yang bertindak selaku Penjual atas tanah Objek -
-
Sengketa tersebut, apakah Hj. LIA DAHLIA ataukah Hj.SURKENI…?
Bahwa agar gugatan aquo menjadi jela dan lengkap, maka tentunya
baik Hj. LIA DAHLIA maupun Hj. SURKENI, mutlak harus dijadikan pihak dalam perkara aquo ;
Bahwa karena Hj. LIA DAHLIA dan Hj. SURKENI tidak dijadikan
pihak, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat mohon
agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan : -
Menerima eksepsi dari Para Tergugat ; Menyatakan
gugatan
Penggugat
(niet onvantkelijke verklaard) ;
aquo
tidak dapat diterima
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara aquo ;
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka : Dalam Pokok Perkara : 1.
Bahwa mohon agar dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara aquo, baik
2.
3.
secara explisit maupun implisit ;
Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Para Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara aquo ;
Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa Penggugat adalah Yayasan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana,SH Nomor 17 tanggal 9 Okrtober 2006 ; -
sebab
Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal
9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH tersebut, unsur kepengu-rusannya adalah bukan Penggugat, melainkan Tergugat I
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 27 dari 62
dan II yang bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan Bina -
Putera Nusantara ;
Penggugat adalah pihak-pihak yang berada di luar dan tidak ada
kaitannya dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara,
Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006,
sehingga Penggugat tidak bisa bertindak mewakili dan mengatasnamakan Yayasan Bina Putera Nusantara, apalagi mengajukan 4.
gugatan aquo ;
Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara
Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya, anggotanya terdiri dari :
Anggota Pembina, terdiri dari :
-
Suryana, SH ;
-
Badrudin Muslim ;
Anggota Pengurus, terdiri dari :
-
Ketua
-
Bendahara : Drs. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;
: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ;
Sekretaris : Haristanto, SH. MM (Tergugat II) ;
Anggota Pengawas, terdiri dari :
-
Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ;
-
Mohamad Husen Idris, Amd ;
5.
Drg. Ahmad Haris, M.Kes. ;
Ir. Agus Hendarto ;
Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan nama “YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA”
berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia 6.
Nomor C-770.HT.01.02.TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ;
Bahwa dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola SMK
Farmasi Bina Putera Nusantara adalah bukan Penggugat melainkan Tergugat I
dan II selaku Ketua dan Sekretaris beserta seluruh jajaran
Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah sesuai dengan Akta
Pendirian No. 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH
(empat) di atas
yang anggotanya sebagaimana tersebut pada angka 4
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 28 dari 62
7.
Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2007,
Sdr.BADRUDIN MUSLIM telah menyatakan mengundurkan diri sebagai
Pengurus dan atau Anggota Pembina, sehingga karenanya terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007 Sdr. BADRUDIN MUSLIM sudah tidak berada dan karenanya diluar Anggota Pembina Yayasan Bina Putera 8.
Nusantara aquo ;
Bahwa terhitung sejak dibuatkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9
Oktober 2006 tersebut, kemudian Tergugat I dan II beserta jajaran kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara, mengelola SMK Bina
9.
Putera Nusantara (disingkat SMK-BPN) sebagaimana mestinya ;
Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tanggal 29 Desember 2010, Tergugat I dan II membeli Objectum Litis dari Nyonya
Hajjah SURKENI, berupa sebidang tanah seluas 2.560 m2, persil Nomor
68 Kohir Nomor 180, terletak di Blok Gunung Muncang, dengan batasbatas, di sebelah : Utara
Timur
: Jalan Sukarindik ;
: NIB Nomor 00714 Haristanto ;
Selatan : Tanah milik adat Asep, Mus M, Diah dan Dadi ; Barat
: Tanah milik adat Mustafa dan Engkus ;
10. Bahwa Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tersebut adalah merupakan akta
otentik – yang tanpa harus dibuktikan lagi – telah mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna (verplichte bewijs) dan mengikat kepada semua pihak, termasuk kepada Penggugat, baik formil maupun
materil, sehingga karenanya akta jual beli tersebut harus dinyatakan sah
menurut hukum, sebab telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku ;
11. Bahwa dengan demikian maka Penggugat yang nota bene adalah di luar
dan karenanya bukan pihak penjual dan bukan pula pihak pembeli dalam Akta Jual Beli tersebut, tidak ada hubungan hukum apapun (innerlijke
samenhang) dan tidak ada kaitannya dengan Akta Jual Beli tersebut,
oleh karena itu maka Penggugat tidak berwenang untuk menuntut pembatalan atas akta jual beli tersebut, karenanya tuntutan pembatalan akta jual beli yang diajukan oleh Penggugat aquo, haruslah ditolak ;
12. Bahwa di atas tanah Objectum Litis tersebut telah dibangun bangunan
bertingkat untuk digunakan sebagai Sekolah atau Kampus SMK-BPN
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 29 dari 62
oleh Tergugat I dan II dan oleh seluruh jajaran Pengurus Yayasan Bina Putera Nusantara berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;
13. Bahwa pada sekitar tahun 2010, timbul persoalan dimana Penggugat
telah berupaya sedemikian rupa untuk mempengaruhi segenap unsur
SMK-BPN untuk berdemo guna mengambil alih Yayasan Bina Putera
Nusantara dari pengelolaan Tergugat I dan II bertindak selaku Ketua & Sekretaris Yayasan;
14. Bahwa pada tahun 2013, tanpa sepengetahuan Pembina, Pengurus
termasuk Para Tergugat dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, Penggugat telah mengambil alih Yayasan
dengan cara membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara,
demikian sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris H.Bambang Heryanto, SH, Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 ;
15. Bahwa Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH Nomor 13 tanggal 16 Juli
2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, haruslah dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; sebab
a. Sesuai dengan ketentuan ex pasal 7 huruf (a) Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, Perubahan Anggaran Dasar, in casu
pembuatan Akta Perubahan Yayasan, harus dilakukan melalui Keputusan Pembina, yaitu yaitu dalam hal ini Suryana, SH dan Drg. Ahmad Haris, M.Kes, karena Sdr. Badrudin Muslim sudah menyatakan mengundurkan diri ;
b. Bahwa ternyata Akta Notaris H. Bambang Heryanto,SH Nomor 13
tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera
Nusantara, dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Pembina pada
Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;
c. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari
2007, sudah mengundurkan diri sebagai anggota dan Pembina
Yayasan, sehingga tidak bisa bertindak mewakili Yayasan untuk membuat
suatu perubahan Yayasan aquo ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 30 dari 62
d. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim dalam Akta Perubahan Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut telah mengaku bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Pembina dan Pengurus Yayasan, padahal semua Pembina dan Pengurus Yayasan tidak pernah
memberikan kuasa kepada siapapun, termasuk kepada Sdr.Badrudin
Muslim untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara ;
e. Bahwa ternyata orang-orang yang tertera dalam Akta Perubahan
Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut, termasuk Sdr. Badrudin Muslim, adalah diluar kepengurusan Yayasan Bina Putera
Nusantara yang sah menurut Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;
f. Bahwa selain itu ternyata Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara No. 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, tidak menyebut-nyebut dan atau tidak menunjuk akta yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Akta Nomor
17 tanggal 9 Oktober 2006, sehingga karenanya Akta Perubahan Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak ada kaitannya
dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;
g. Bahwa dengan demikian maka jelas Akta Perubahan Yayasan Bina
Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris
H. Bambang Heryanto, SH tersebut adalah tidak sah dan
karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa atas perbuatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat II telah
melaporkan kepada Polres Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan
Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor 2014 ;
TBL/1549/K/VII/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli
17. Bahwa selain itu, Tergugat II–pun telah pula melaporkan Penggugat,
in casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 31 dari 62
Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara”, demikian
sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/JBR/ RES TSM KOTA tanggal 17 Nopember 2014 ;
18. Bahwa laporan pidana di Polres Metropolitan Jakatra Utara dan di
Polres Tasikmalaya Kota tersebut, hingga kini masih berjalan, oleh
karena itu perkara Perdata Reg. Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm aquo, harus ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara pidana
tersebut diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, satu
dan lain hal untuk menghindari putusan yang saling bertentangan yang secara
eventual
akan
menimbulkan
hukumnya di kemudian hari ;
kesulitan
dalam
pemulihan
19. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, di hadapan Mohamad
Hikmat, SH., Notaris di Tasikmalaya, telah dibuat Akta “PERNYATAAN
KEPUTUSAN YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA” Nomor 19
tanggal 18 Nopember 2013, yang merupakan perpanjangan atau
kelanjutan dari Akta Pendirian Yayasas Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;
20. Bahwa di dalam Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013
tersebut, ditegaskan bahwa Sdr. BADRUDIN MUSLIM selaku Anggota Pembina Yayasan dan Drs. MOHAMAD HUSEIN IDRIS selaku Anggota
Pengawas Yayasan, telah menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan
Bina Putra Nusantara, sedangkan Drg. AHMAD HARIS., M.Kes disebutkan telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengangkat Drs. ERI SETIADI selaku Anggota Pengawas Yayasan ;
21. Bahwa dengan demikian maka
di dalam Akta Pernyataan Nomor 19
tanggal 18 Nopember 2013 tersebut selengkapnya telah dibentuk susunan kepengurusan yang anggotanya terdiri dari :
Pembina, terdiri dari :
Pengurus, terdiri dari :
-
Suryana, SH ;
-
Ketua
-
Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;
Sekretaris
: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ; : Haristanto, SH. MM (Tergugat II) ;
Pengawas, terdiri dari :
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 32 dari 62
-
Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ;
-
Drs. Eri Setiadi ;
-
Ir. Agus Hendarto ;
22. Bahwa karena Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013
tersebut telah dibuat oleh unsur semua Pembina, Pengurus dan Pengawas
sebagai
pihak-pihak
yang
berwenang,
maka
Akta
“Pernyataan Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” Nomor 19
tanggal 18 Nopember 2013 yangdibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH, harus dinyatakan sah menurut hukum dan karenanya yang harus dijadikan dasar untuk pengelolaan SMK-BPN
adalah Susunan Kepengurusan sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 19 Nopember 2013 ;
23. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tuntutan ganti kerugian, dwangsom
maupun sita jaminan yang diajukan Penggugat, adalah tidak berdasar hukum sama sekali, dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan ;
24. Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan
Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena selain tidak berdasar hukum sama sekali, juga irrelevant ;
25. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas tidak ada alasan hukum apapun
bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, karenanya gugatan Penggugat aquo harus ditolak seluruhnya althans dinyatakan tidak dapat diterima ;
26. Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka dengan ini Para Tergugat
mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul
dinyatakan tidak dapat diterima ; dalam perkara aquo ;
DALAM REKONPENSI :
1. Bahwa sesuai dengan hak istimewa yang diberikan undang-undang,
dengan ini Para Tergugat Dalam Konpensi hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi dan selanjutnya akan menyebut diri sebagai Para Penggugat
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 33 dari 62
Dalam Rekonpensi (Para Penggugat Drk), sedangkan Penggugat Dalam Konpensi akan disebut Tergugat Dalam Rekonpensi (Tergugat Drk) ;
2. Bahwa mohon agar kiranya dalil-dalil yang dikemukakan dalam Bagian
Konpensi tersebut di atas, dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Bagian Rekonpensi aquo, baik secara eksplisit maupun implisit ;
3. Bahwa Para Penggugat Drk adalah Pengurus Yayasan Bina Putera
Nusantara, bertindak selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan, demikian sesuai dengan A kta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor
17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya, yang anggotanya terdiri dari :
Anggota Pembina, terdiri dari :
-
Suryana, SH ;
-
Badrudin Muslim ;
Anggota Pengurus, terdiri dari :
-
Ketua
-
Bendahara : Drs. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;
Drg. Ahmad Haris, M.Kes. ;
: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Tergugat I) ;
Sekretaris : Haristanto, SH. MM (Tergugat II) ;
Anggota Pengawas, terdiri dari :
-
Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ;
-
Mohamad Husen Idris, Amd ;
-
Ir. Agus Hendarto ;
4. Bahwa Akta Pendirian Yayasan tersebut telah disahkan pada tanggal 06 Maret 2007 dengan nama “YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA”
berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-770.HT.01.02.TH.2007 tanggal 06 Maret 2007 ;
5. Bahwa dengan demikian maka yang berhak untuk mengelola dan
menguasai Asset Yayasan dan SMK Bina Putera Nusantara (SMK-BPN) adalah Para Penggugat Drk beserta seluruh Pembina dan Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah menurut Akta Pendirian Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 34 dari 62
Yayasan, maka Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan Keputusan Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali ;
7. Bahwa untuk itu kemudian baru pada tanggal 18 Nopember 2013 Pengurus Lama mengadakan Rapat Pembina beserta Pengurus dan
Pengawas, dimana dalam Rapat tersebut telah dibuat suatu Keputusan Yayasan, demikian sebagaimana ternyata dalam Akta “PERNYATAAN
KEPUTUSAN YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA” Nomor 19
tanggal 18 Nopember 2013, yang dibuat oleh dan di hadapan Mohamad Hikmat, SH Notaris di Tasikmalaya ;
8. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan tersebut merupakan perpanjangan
atau kelanjutan dari Akta yang dibuat sebelumnya, yaitu Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana,SH ;
9. Bahwa di dalam Akta Pernyataan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 tersebut, ditegaskan bahwa Sdr. BADRUDIN MUSLIM selaku Anggota Pembina Yayasan dan Drs. MOHAMAD HUSEIN IDRIS selaku Anggota
Pengawas Yayasan, telah menyatakan mengundurkan diri dari Yayasan
Bina Putra Nusantara, sedangkan Drg. AHMAD HARIS., M.Kes disebutkan telah meninggal dunia, dan selanjutnya mengangkat Drs. ERI SETIADI selaku Anggota Pengawas Yayasan ;
10. Bahwa kemudian di dalam Akta Pernyataan Keputusan Nomor 19 tanggal
18 Nopember 2013 tersebut telah dibentuk susunan kepengurusan yang anggotanya terdiri dari :
Pembina, terdiri dari :
-
Suryana, SH ;
-
Ketua
-
Bendahara : Drs. H. Nana Rosadi, Apt. M.Si ;
Pengurus, terdiri dari :
Sekretaris
: Jumli Sutisnawijaya, SH. M.Pd (Penggugat Drk) ;
: Haristanto, SH. MM (Penggugat Drk) ;
Pengawas, terdiri dari :
-
Drs. Aten Wawan Riswandi, M.Pd ;
-
Drs. Eri Setiadi ;
-
Ir. Agus Hendarto ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 35 dari 62
11. Bahwa karena Akta Pernyataan Keputusan Nomor 19 tanggal 18 Nopember
2013 tersebut telah dibuat oleh unsur semua Pembina,
Pengurus dan Pengawas sebagai pihak-pihak yang berwenang, maka Akta “Pernyataan Keputusan Yayasan Bina Putera Nusantara” Nomor
19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH, harus dinyatakan sah menurut hukum
dan karenanya yang harus dijadikan dasar untuk melakukan pengelolaan SMK-BPN
adalah
Susunan
Kepengurusan
sesuai
dengan
Pernyataan Keputusan Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 aquo ;
Akta
12. Bahwa pada sekitar tahun 2010, ketika Para Penggugat Drk sedang mengelola SMK-BPN, Tergugat Drk beserta jajarannya telah melakukan suatu
perbuatan
pengelolaan
melawan
SMK-BPN
hukum
tersebut
dengan
secara
cara
tidak
mengambil alih
benar,
dengan
mempengaruhi semua unsur SMK-BPN untuk berdemo mengusir Para Penggugat Drk dari Kampus SMK-BPN dimana Para Penggugat Drk berkantor ;
13. Bahwa setelah Tergugat Drk melakukan pengambil-alihan pengelolaan SMK-BPN secara fisik, kemudian pada tahun 2013, Tergugat Drk telah membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara, demikian
sebagaimana ternyata dalam Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH
Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013, Akta Perubahan mana dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat Drk selaku Pengurus dan
Pembina serta Pengawas Yayasan Bina Putera Nusantara yang sah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 ;
14. Bahwa Akta Notaris H. Bambang Heryanto, SH Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara tersebut, telah
dibuat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya
harus dinyatakan batal demi hukum, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; sebab
a. Sesuai dengan ketentuan ex pasal 7 huruf (a) Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, Perubahan Anggaran Dasar, in casu
pembuatan Akta Perubahan Yayasan, harus dilakukan melalui Keputusan Pembina, yaitu dalam hal ini Suryana, SH dan Drg.
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 36 dari 62
Ahmad
Haris,
M.Kes,
mengundurkan diri ;
karena
Sdr.
Badrudin
Muslim
sudah
b. Bahwa ternyata Akta Notaris H. Bambang Heryanto,SH Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tentang Perubahan Yayasan Bina Putera
Nusantara, dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Pembina pada Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006;
c. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2007, sudah mengundurkan diri sebagai anggota dan Pembina Yayasan, sehingga tidak bisa bertindak mewakili Yayasan untuk membuat suatu perubahan Yayasan aquo ;
d. Bahwa Sdr. Badrudin Muslim dalam Akta Perubahan Yayasan Nomor
13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut telah mengaku bertindak selaku Pemegang Kuasa dari segenap Pembina dan Pengurus Yayasan, padahal semua Pembina dan Pengurus Yayasan tidak pernah memberikan kuasa kepada
siapapun, termasuk kepada Sdr.
Badrudin Muslim untuk membuat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusantara ;
e. Bahwa ternyata orang-orang yang tertera dalam Akta Perubahan
Yayasan Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut, termasuk Sdr.
Badrudin Muslim, adalah diluar kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara menurut Akta Notaris Suryana, SH Nomor 17 tanggal 9 f.
Oktober 2006 ;
Bahwa selain itu ternyata Akta Perubahan Yayasan Bina Putera
Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, tidak menyebut-nyebut dan atau
tidak menunjuk akta yang telah dibuat sebelumnya, yaitu Akta Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006, sehingga karenanya Akta Perubahan
Yayasasn Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 tersebut tidak ada
kaitannya dengan Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Suryana, SH ;
15. Bahwa dengan demikian maka jelas Akta Perubahan Yayasan
Bina
Putera Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh
Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut adalah tidak sah dan Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 37 dari 62
karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa oleh karena itu maka penguasaan dan pengelolaan Tergugat Drk
atas SMK Bina Putra Nusantara (SMK-BPN) tersebut adalah tidak sah menurut hukum, sebab dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut
hukum, oleh karena itu maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Drk selaku Pengelola SMK-BPN yang sah, baik material maupun immaterial;
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat Drk tersebut, kemudian Penggugat II Drk melaporkan kepada Polres Metropolitan Jakarta Utara atas dugaan tindak pidana “Memberikan Keterangan Palsu” berkaitan dengan pembuatan
Akta Perubahan Yayasan Bina Putera Nusanara Nomor 13, tanggal 16 Juli 2013 oleh Notaris H. Bambang Heryanto, SH tersebut, demikian sebagaimana ternyata dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/
Pengaduan Nomor TBL/1549/K/VII/ 2014/PMJ/RESJU tanggal 24 Juli 2014 ;
18. Bahwa selain itu, Penggugat II Drk pun telah pula melaporkan Tergugat Drk, in casu Sdr. Uus Rusyamsi, SKM dkk kepada Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota atas dugaan tindak pidana “Pemalsuan Surat
Perubahan Kepengurusan Yayasan Bina Putera Nusantara”, demikian
sebagaimana ternyata dalam Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor B/2995/XI/2014/ JBR/RES TSM KOTA tanggal 17 Nopember 2014 ;
19. Bahwa dengan demikian maka Tergugat Drk atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya, harus dihukum untuk segera mengosongkan
SMK-BPN tersebut dan kemudian menyerahkannya kepada Para Penggugat Drk untuk dikuasai dan dikelola secara baik dalam keadaan
bebas dari segala beban dan sitaan serta hak-hak dari pihak manapun, dengan
ancaman
membayar
uang
paksa
(dwangsom)
sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari untuk setiap kali Tergugat Drk dan orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya
lalai dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 38 dari 62
20. Bahwa kerugian Para Penggugat Drk yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Drk atau oleh orang-orang lain
yang mendapat hak dari padanya sebagai akibat dari pengambil-alihan
pengelolaan SMK-BPN tanpa alas hak yang sah tersebut, dapat diperinci sebagai berikut :
a. Kerugian Materil sebagai akibat dari hilangnya hak Para Penggugat Drk untuk menikmati hasil pengelolaan SMK-BPN, yang jika diperhitungkan dengan jumlah murid SMK-BPN terhitung sejak tahun
2010, pada saat pengambil-alihan pengelolaan SMK-BPN sampai
dengan sekarang, maka jumlah kerugiannya tidak akan kurang dari sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) yang
harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk
kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
b. Kerugian Immaterial sebagai akibat dari kehilangan hak Para Penggugat Drk untuk menguasai, mengelola dan menikmati serta
mendidik anak-anak SMK-BPN yang besarnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, namun kerugian immaterial tersebut jumlahnya tidak akan kurang dari sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak perkara a quo berkekuatan hukum tetap ;
21. Bahwa agar gugatan aquo tidak sia-sia (illusoir), dan adanya syakwasangka
bahwa
Tergugat
Drk
akan
memindah-tangankan
pengelolaan SMK-BPN tersebut, maka Para Penggugat Drk mohon agar kiranya terhadap seluruh asset dan atau harta kekayaan Yayasan Bina
Putera
Nusantara
(conservatoir beslag) ;
aquo,
diletakkan
dalam
sita
jaminan
22. Bahwa gugatan aquo telah didukung oleh alat-alat bukti yang sesuai
dengan ketentuan ex pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karenanya patut untuk dikabulkan disertai dengan putusan serta merta (uit voerbaar bij voerrad ;
Berdasarkan atas hal-hal terurai diatas, maka dengan ini Para Penggugat Drk/ Tergugat Konpensi mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menerima dan
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 39 dari 62
memeriksa gugatan rekonpensi aquo, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Drk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pendirian Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh Suryana, SH, Notaris di Tasikmalaya ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Yayasan Bina Putera Nusantara Nomor 19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh Mohamad Hikmat, SH, Notaris di Tasikmalaya ;
5. Menyatakan Para Penggugat Drk adalah pengelola yang sah yang
berhak menguasai asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara dan asset SMK-BPN Kota Tasikmalaya ;
6. Menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat Akta Perubahan Yayasan Bina Putera
Nusantara Nomor 13 tanggal 16 Juli 2013 yang dibuat oleh H. Bambang Heryanto, SH., Notaris di Jakarta;
7. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan Tergugat Drk atas asset-asset
Yayasan Bina Putera Nusantara dan SMK-BPN, adalah tidak sah dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Drk ;
8. Menghukum Tergugat Drk dan atau orang-orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan penguasaan dan pengelolaan
asset-asset Yayasan Bina Putera Nusantara dan SMK-BPN tersebut kepada Para Penggugat Drk dalam keadaan bebas dari segala beban
dan sitaan serta hak-hak dari pihak manapun, terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat Drk sebesar Rp. 5.500.000.000,00 (lima milyar
lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus
oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk, terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 40 dari 62
10. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat Drk sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima
milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Drk kepada Para Penggugat Drk secara seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Drk sebesar Rp.10.000.000,- (satu juta rupiah) per-
hari untuk setiap kali Tergugat Drk lalai dalam memenuhi isi putusan aquo, terhitung sejak perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Menyatakan putusan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
13. Menghukum Turut Tergugat Konpensi untuk tunduk dan taat terhadap putusan aquo ;
14. Menghukum Tergugat Drk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;
SUBSIDAIR :
Memberikan putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ; JAWABAN TURUT TERGUGAT tertanggal 01 April 2015 : A. DALAM EKSEPSI: 1. Bahwa
pada
pokoknya
Turut
Tergugat
membantah
dan
menyangkal seluruh dalil-dalil, hal-hal dan keterangan-keterangan
yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya tersebut, kecuali
yang secara
tegas-tegas
Jawaban Turut Tergugat ini;
2. Bahwa
di
dalam
menyatakan pada
gugatannya
diakui sebagai benar di
dalam
( hlm. 6 angka 27 ) Penggugat
pokoknya sebagai berikut:
"27. Bahwa proses Akta Jual Beli atas Objectum Litis menjelaskan bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Notaris Mengeluarkan Akta Jual
Beli atas Objectum Litis antara Hj. Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan Persil Nomor 68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok
Gunung Muncang di Kalurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 41 dari 62
Batas objectum litis: Utara
: Jalan Sukarindik;
Timur
: NIB 10.0714;
Selatan : Tanah Milik Adat Asep, Muan, Diah dan Dedi; Barat : Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus;
3. Bahwa sedangkan di dalam gugatannya (him.13 angka 6), Penggugat menuntut menyatakan Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal
29 Desember 2010 yang menurut Penggugat dikeluarkan oleh Turut Tergugat dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa Turut Tergugat tidak mengkonfirmasi apakah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada halaman 6 angka 27 gugatannya
tersebut adalah benar ataukah tidak, akan tetapi Turut Tergugat menganggap penting untuk mengklarifikasi apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ;
5. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 2 surat
gugatannya, Turut Tergugat
kedudukan Turut
Tergugat
digugat oleh
sebagai
NOTARIS,
Penggugat dalam bukan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT);
sebagai
6. Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara NOTARIS dengan PEJABAT
PEMBUAT
AKTA
TANAH (PPAT), baik
menyangkut
undang-undang yang mengaturnya, baik menyangkut kewajibannya maupun menyangkut kewenangan dan tanggung jawabnya;
7. Bahwa
tentang
JABATAN NOTARIS
diatur
di dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
8. Bahwa sedangkan tentang PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH
diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
9. Bahwa Turut Tergugat digugat oleh Penggugat dengan alasan bahwa Turut
Tergugat
sebagai
Notaris
membuat
/
mengeluarkan
Akta Jual Beli atas objectum litis sebagaimana terkutip pada angka 2 dan angka 3 di atas ;
10. Bahwa
padahal
menurut
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana disebutkan di atas (angka 7 dan angka 8), Turut
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 42 dari 62
Tergugat sebagai Notaris tidak berwenang membuat/mengeluarkan Akta Jual Beli Tanah ;
11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor
37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Bahwa dengan demlkian gugatan Penggugat setidak-tidaknya khusus terhadap
Turut
Tergugat
adalah
kabur
dan
tidak
jelas
(obscuur libel) yang oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
13. Bahwa
dari
Pertanahan
mencermati Nasional
isi
gugatan
Penggugat
Kantor Pertanahan Kota
maka Badan Tasikmaiaya
mestinya dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat;
14. Bahwa akan tetapi ternyata
Badan
Pertanahan
Nasional Kantor
Pertanahan Kota Tasikmaiaya tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara ini;
15. Bahwa dengan demikian berarti gugatan Penggugat kurang pihak
yang oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
B. DALAM KONVENSI :
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa
seluruh
dalil-dalil
bantahan,
hal-hal
dan
keterangan-
keterangan yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Jawaban Para Tergugat di DALAM EKSEPSI mohon dianggap dikemukakan
lagi seluruhnya di DALAM POKOK PERKARA ini;
2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membantah dan menyangkal seluruh
dalil-dalil,
hal-hal
dan
keterangan-keterangan
yang
dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang
secara tegas-tegas dinyatakan benar oleh Turut Tergugat di dalam Jawaban Turut Tergugat di DALAM POKOK PERKARA ini;
3. Bahwa tidak benar sama sekali bahwa Turut Tergugat sebagai Notaris pernah membuat/mengeluarkan Akta Jual Beli Tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 43 dari 62
4. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang didalilkan dan
dituntut
oleh
Pemerintah Nomor
Penggugat 37
sudah
Tahun 1998 tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Bahwa
oleh
karena
sesuai dengan Peraturan
itu
tuntutan
Peraturan Jabatan
Penggugat
agar
Akta Jual
Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 yang katanya dibuat oleh Turut Tergugat sebagai Notaris harus dinyatakan batal demi hukum seharusnyalah ditolak;
6. Bahwa andaikatapun dalil-dalil Penggugat adalah benar -quad non-
maka yang mestinya digugat adalah menyangkut uang yang
didalilkan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat, dan yang digugatpun adalah
hanya
pihak
yang
menerima
uang yaltu
Tergugat saja; jadi tldak menyangkut akta yang didalilkan
Penggugat dibuat oleh Turut Tergugat;
oleh
7. Bahwa telah terjadi transaksi suatu objek jual beli antara Hj. Surkeni dengan Tergugat, maka
apabila
ada
kejanggalan
dalam
transaksi dimaksud seharusnyalah para pihak terkait yaitu antara penjual
dan pembeli yang menggugat, bukannya orang di luar
para pihak
terkait
yang
tidak ada hubungan
dengan
diterbitkannya akta yang dimasalahkan oleh Penggugat;
proses
C. DALAM REKONPENSI :
1. Bahwa seluruh dalil-dalil bantahan, hal-hal dan keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Jawaban Para
Tergugat di DALAM EKSEPSI dan di DALAM POKOK PERKARA mohon
dianggap
dikemukakan
REKONVENSI ini;
lagi
seluruhnya
di
DALAM
2. Bahwa pada pokoknya Turut Tergugat membantah dan menyangkal seluruh
dalil - dalil,
kemukakan
hal - hal dan
keterangan – keterangan yang
oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang
secara tegas-tegas dalam Jawaban
dinyatakan
benar
oleh
Turut
Turut Tergugat di DALAM EKSEPSI,
POKOK PERKARA dan di DALAM REKONVENSI ini;
Tergugat di di
dalam
3. Bahwa Turut Tergugat yang DALAM KONVENSI berposisi sebagai Turut Tergugat, di DALAM REKONVENSI ini dengan sendirinya
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 44 dari 62
disebut
dan
berposisi
sedangkan yang semula sebagai
sendirinya
Penggugat, disebut
REKONVENSI;
sebagai
PENGGUGAT
di DALAM
di DALAM
dan
REKONVENSI,
KONVENSI
REKONVENSI
berposisi
sebagai
dalam posisi ini
dengan
TERGUGAT
4. Bahwa di dalam gugatan konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal
menuntut
29
supaya
Desember
Akta Jual
2010
yang
Beli Nomor 390/2010
menurut
Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikeluarkan oleh
Turut Tergugat
hukum dengan segala akibat hukumnya, atau
setidak-tidaknya
Konvensi/Penggugat Rekonvensi "harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum";
batal
demi
5. Bahwa baik profesi Notaris maupun profesi PPAT adalah profesi
kepercayaan, dalam perkataan lain bahwa profesionalitas, integritas
dan kredibilitas seorang Notaris dan PPAT ditentukan oleh produk hukum berupa akta yang dibuat olehnya ;
6. Bahwa suatu sidang pengadilan, seperti halnya sidang perkara ini, o!eh Majelis Hakim dinyatakan terbuka untuk umum dan dengan
demikian segala proses persidangan dapat diketahui oleh umum/ masyarakat/publik;
7. Bahwa dengan demikian Rekonvensi menuntut Penggugat Tergugat
tentang Penggugat Konvensi / Tergugat
supaya
Akta Jual
Beli
yang
menurut
Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikeluarkan oleh Turut
Konvensi/Penggugat Rekonvensi hams dinyatakan
batal
demi hukum sudah barang tentu mengakibatkan berkurangnya
kepercayaan publik/masyarakat terhadap profesionaiitas, integritas dan kredibilitas
Turut
Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi
yang pada gilirannya sangat meruglkan Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa
perbuatan Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Turut
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi
dan
oleh
karenanya mewajibkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
mengganti kerugian yang diderita oleh Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 45 dari 62
9. Bahwa kerugian immaterial yang diderita oleh Turut ergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akibat dari perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
10. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum kalau Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menuntut Penggugat Konvensi/Tergugat
Turut
Rekonvensi membayar ganti kerugian
Tergugat
Konvensi
/
Penggugat
Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah);
Rekonvensi
kepada
sebesar
BERDASARKAN DALIL-DALIL, KETERANGAN-KETERANGAN DAN HALHAL YANG DIKEMUKAKAN
OLEH TURUT TERGUGAT
Dl
DALAM
JAWABAN TURUT TERGUGAT INI, URUT TERGUGAT MOHON AGAR MAJELIS HAKIM YANG SEBAGAI BERIKUT :
MEMERIKSA
PERKARA
INI
MEMUTUSKAN
A. DALAM EKSEPSI: " "
Menerlma dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterlma;
B. DALAM POKOK PERKARA : ” ”
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau
tidaknya sejauh menyangkut kepentingan Turut Tergugat;
setidak-
Membebankan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini”;
C. DALAM REKONVENSI: ” ” "
Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Turut Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan
perbuatan melawan hukum ;
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh karena
itu membayar ganti kerugian kepada Turut Tergugat Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi
sebesar
Rp.
1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 46 dari 62
”
Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik Daiam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi;
Menimbang, bahwa atas Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpensi
dari Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Pihak Penggugat
melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dan Jawaban Dalam Rekonpensi tertanggal 19 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
gugatannya semula dan menolak tegas dalil-dalil Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para
Tergugat dan Turut Tergugat, dan selanjutnya atas Replik dan Jawaban
Dalam Rekonpensi tersebut, Pihak Para Tergugat telah mengajukan Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi tertanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi, Jawaban, dan Gugatan Rekonpensi, sedangkan Pihak Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
Eksepsi, dan Jawabannya, selanjutnya Pihak Penggugat telah mengajukan Duplik Dalam Rekonpensi tertanggal 22 Juni 2015, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang
tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor
75/Pdt.G/ 2014/PN.Tsm tanggal 05 November 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI: DALAM EKSEPSI ; -
Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Blok Gunung Muncang Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang,
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 47 dari 62
Kota Tasikmalaya berupa tanah milik adat Persil Nomor 68 C. 180 SPPT Nomor
001-0019.0 seluas 2.560 M2 sesuai Peta Bidang 1439/2010
sesuai Akta Jual Beli Nomor
390/2010 tertanggal 29 Desember 2010
yang dibuat di hadapan Notaris Hani Muliyani, S.H. (Turut Tergugat), dengan batas-batas: Utara
: Jalan Sukarindik ;
Selatan
: Tanah Milik Adat Asep, Mus, Diah dan Dadi ;
Timur Barat
: Haristanto dan Jumli Sutisnawijaya ;
: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus ;
Adalah milik Yayasan Bina Putera Nusantara ;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor
390/2010 tertanggal 29 Desember
2010 atas objek sengketa yang dibuat di hadapan Notaris Hani Muliyani, S.H. (Turut Tergugat) tersebut tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum
Turut
putusan perkara ini;
Tergugat
untuk
tunduk
dan
patuh
terhadap
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI :-
Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat
Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -
Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam
Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.481.000,00 (satu juta empatratus delapan puluh satu ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, Kuasa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II
semula Tergugat II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya Nomor 75/Pdt.G/2014/ PN.Tsm tanggal 05 November 2015;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 48 dari 62
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan
Banding Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang ditanda tangani oleh Jurusita
pengganti Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, pengajuan permohonan
banding oleh Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding ;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya,
Pembanding III semula Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kelas I B Tasikmalaya pada tanggal 16 Desember 2015, yang mana
memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2015 ;
Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding tersebut,
Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal
Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Kelas IB
Tasikmalaya pada tanggal 21 Januari 2016;
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Perkara (Inzage) Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm yang ditanda tangani
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, Para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas
perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya
sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk diperiksa dalam tingkat banding;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula
Tergugat II dan Pembanding III semulaTurut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu
dan tata-cara serta
memenuhi syarat-syarat yang
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 49 dari 62
ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya pemohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Tergugat telah
mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1.
Bahwa di muka persidangan perkara a quo di muka Majelis Hakim Tingkat
Pertama,
membantah
dan
Turut
Tergugat/Pembanding
menyangkal
seluruh
pada
dalil-dalil,
pokoknya
hal-hal
dan
keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh Para Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui sebagai benar oleh Turut Tergugat/Pembanding; 2.
Bahwa
di dalam gugatannya (hlm. 6 angka 27) Penggugat
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : “27.Bahwa
proses
Akta
Jual
Beli
atas
Objectum
Litis
menjelaskan bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Notaris
Mengeluarkan Akta Jual Beli atas Objectum Litis antara Hj.
Surkeni dengan PARA TERGUGAT dengan Persil Nomor
68 C. 180 seluas 2560 M2 yang terletak di Blok Gunung Muncang di Kalurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya ;
Batas objectum litis : Utara
: Jalan Sukarindik.
Selatan
: Tanah Milik Adat Asep, Muan, Diah dan Dedi.
Timur Barat
: NIB 10.0714.
: Tanah Milik Adat Mustafa dan Engkus.
3. Bahwa sedangkan di dalam gugatannya (hlm. 13 angka 6), Penggugat
menuntut menyatakan Akta Jual Beli, Nomor 390/2010 tertanggal 29
Desember 2010 yang menurut Penggugat dikeluarkan oleh Turut Tergugat/Pembanding dinyatakan batal demi hukum dengan segala
akibat hukumnya, atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 50 dari 62
4. Bahwa Turut Tergugat/Pembanding tidak mengkonfirmasi apakah
yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada halaman 6 angka 27
gugatannya tersebut adalah benar ataukah tidak, akan tetapi Turut Tergugat/Pembanding menganggap penting untuk mengklarifikasi apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut ; 5.
Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat pada halaman 2 surat
gugatannya,
Turut
Tergugat/Pembanding
digugat
oleh
Penggugat dalam kedudukan Turut Tergugat/Pembanding sebagai NOTARIS, bukan sebagai PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ; 6.
Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara NOTARIS dengan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), baik menyangkut
undang-undang yang mengaturnya, baik menyangkut kewajibannya maupun menyangkut kewenangan dan tanggung-jawabnya ;
7. Bahwa tentang JABATAN NOTARIS diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
8. Bahwa sedangkan tentang PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
9. Bahwa Turut Tergugat/Pembanding digugat oleh Penggugat dengan alasan
bahwa
Turut
membuat/mengeluarkan
Tergugat/Pembanding Akta
Jual
Beli
sebagai
atas
objectum
sebagaimana terkutip pada angka 2 dan angka 3 di atas ; 10. Bahwa
padahal
menurut
peraturan
Notaris
litis
perundang-undangan
sebagaimana disebutkan di atas (angka 7 dan angka 8), Turut
Tergugat/Pembanding sebagai Notaris tidak berwenang membuat/ mengeluarkan Akta Jual Beli Tanah ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 51 dari 62
11. Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat/Pembanding yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat sudah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat,-- setidak-tidaknya
khusus terhadap Turut Tergugat/Pembanding,-- adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
13. Bahwa dari mencermati isi gugatan Penggugat maka Pertanahan
Nasional
Kantor
Pertanahan
Kota
Badan
Tasikmalaya
semestinya dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai Turut Tergugat juga ;
14. Bahwa akan tetapi ternyata Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya tidak dijadikan pihak oleh Penggugat dalam perkara ini ;
15. Bahwa dengan demikian berarti gugatan Penggugat kurang pihak yang oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
16. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. tanggal 5 November 2015 tersebut (hlm 43 s/d
hlm 45) Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutip tentang argumentasi hukum Turut Tergugat/Pembanding mengenai Akta Jual Beli, Nomor
390/2010 tertanggal 29 Desember 2010yaitu bahwa akta tersebut
bukanlah Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris melainkan adalah Akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ; 17. Bahwa
akan
HUKUMNYA
tetapi
Majelis
di
dalam
Hakim
TENTANG
Tingkat
Pertama
PERTIMBANGAN tidak
sedikitpun
menyinggung dan tidak memberi pertimbangan hukum sama sekali
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 52 dari 62
argumentasi hukum Turut Tergugat/Pembanding tentang Akta Jual Beli, Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tersebut ;
18. Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat
Pertama di dalam putusannya yang dimohonkan banding itu tetap
menyebut bahwa Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29
Desember 2010 tersebut adalah AKTA NOTARIS yang dibuat oleh NOTARIS, padahal akta tersebut bukan akta notaris melainkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
19. Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Akta Jual
Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tersebut tidakdiajukan sebagai bukti, baik fotokopinya apalagi aslinya ;
20. Bahwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dimohonkan banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
21. Bahwa akan tetapi di dalam amar putusan Pengadilan Negeri
Tasikmalaya yang dimohonkan banding tersebut Majelis Hakim
Tingkat Pertama tidak menyatakan sama sekali bahwa Turut Tergugat/Pembanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
22. Bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam amar
putusannya tetap menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 atas objek sengketa yang dibuat di hadapan
Notaris
Hani
Muliyani,
SH,
Sp.1
Pembanding) tersebut tidak berkekuatan hukum ;
(Turut
Tergugat/
23. Bahwa bagaimana mungkin Turut Tergugat/Pembanding yang sebagai PPAT (bukan sebagai Notaris) membuat Akta Jual Beli, Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tersebut tanpa dan tidak
secaramelawan hukum itu akan tetapi kemudian akta yang dibuatnya
itu dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tidak berkekuatan hukum, apalagi akta dimaksud tidak diajukan sebagai
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 53 dari 62
bukti di muka persidangan, baik aslinya maupun paling tidak fotokopinya? ;
24. Bahwa bagaimana mungkin pula Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tasikmalaya bisa menyatakan sesuatu akta itu tidak
berkekuatan
hukum
tanpa
melihat
sendiri
akta
yang
dinyatakannya tidak berkekuatan hukum itu, karena akta itu memang tidak diajukan dan tidak dijadikan bukti di muka persidangan? ;
25. Bahwa menurut van Boneval Faure , “kekuatan moral suatu putusan hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya ”(“in die motivering ligt de zedelijk kracht van het vonnis”) ;
( Lihat : Setiawan, SH, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara
Perdata, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 371, yang mengutip dari Mr. R. van Boneval Faure, Het Bergerlijk Procesrecht, 2 e deel, E.J. Brill, Leiden, 1900, hlm. 201 ; > Setiawan adalah hakim yustisial Mahkamah Agung R.I. )
26. Bahwa menurut Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus
memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;
27. Bahwa sementara itu SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor 14 Tahun 1977 menegaskan bahwa dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu
kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sabagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 54 dari 62
28. Bahwa juga menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung,
salah satu alasan bagi Mahkamah Agung dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi untuk membatalkan sesuatu putusan Pengadilan dari
semua lingkungan peradilan adalah apabila dalam sesuatu putusan yang diperiksa pada tingkat kasasi itu Hakim “lalai memenuhi syarat-
syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
kelalaian
itu
bersangkutan” ;
dengan
batalnya
putusan
yang
29. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan-putusan
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan ; i.c. Putusan
Pengadilan
Negeri
yang
putusannya
dikuatkan
oleh
Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksisaksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian”
dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli ;
( Lihat : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG tanggal 22 Juli 1970 Nomor
638
K/Sip/1969
Yurisprudensi
Mahkamah
dalam
Agung
Rangkuman
Republik
Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung R.I. , 1993, hlm. 337 )
30. Bahwa suatu Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena
kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena
dalam
putusannya
itu
hanya
mempertimbangkan
mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan
soal
di dalam
memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai
fakta-faktanya
maupun
mengenai
soal
pengetrapan
hukumnya tetapi terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 55 dari 62
31. Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya
mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat,
tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan ; (Lihat :
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 492
K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, di dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam
Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004, Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2005, hlm. 15)
32. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat
ketidak-tertiban dalam beracara (dalam perkara itu khususnya mengenai surat bukti yang diduga palsu); (Lihat
:
PUTUSAN
K/Sip/1972
MAHKAMAH
tanggal
18
AGUNG
Oktober
Nomor
1972,
di
672
dalam
Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penerbit Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Jakarta 1993, hlm. 338)
33. Bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan
Negeri
/
Pengadilan
Tinggi
dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) ;
yang
kurang
cukup
(Lihat : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, di dalam Himpunan Kaidah Hukum
Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004,
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 56 dari 62
Dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, Jakarta 2005, hlm. 12)
34. Bahwa dari kutipan-kutipan peraturan perundang-undangan, Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan putusan-putusan Mahkamah
Agung tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dimohonkan banding tersebut, sangat kuat alasan hukum bahwa
Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut harus dibatalkan karena,--
antara
lain,
atau
setidak-tidaknya,--
kurang
cukup
dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sekaligus tidak terhadap
ada penilaian sama sekali
penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Turut Tergugat/
Pembanding ; BERDASARKAN ALASANNYA
TASIKMALAYA NOVEMBER
KEBERATAN-KEBERATAN
TERHADAP NOMOR
2015
PUTUSAN
BERIKUT
PENGADILAN
75/PDT.G/2014/PN.TSM.
YANG
DIKEMUKAKAN
ALASAN-
NEGERI
TANGGAL
OLEH
5
TURUT
TERGUGAT/PEMBANDING DI DALAM MEMORI BANDING INI, TURUT
TERGUGAT/PEMBANDING MOHON AGAR KETUA PENGADILAN TINGGI
BANDUNG, DALAM HAL INI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI PADA TINGKAT BANDING, BERIKUT :
MEMUTUSKAN SEBAGAI
M E M U T U S K A N:
Menerima permohonan banding dari Pembanding / Turut Tergugat
NY. HJ. HANI MULIYANI, SH, Sp.1 ; Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Tasikmalaya
75/Pdt.G/2014/PN. Tsm. tanggal 5 November 2015;
Nomor
M E N G A D I L I: DALAM KONVENSI :
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 57 dari 62
DALAM EKSEPSI :
Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat untuk
seluruhnya ;
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-
tidaknya
sejauh
menyangkut
Pembanding ;
kepentingan
Turut
Tergugat/
Membebankan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini ;
DALAM REKONVENSI :
Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Turut Tergugat/
Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; Menyatakan
Penggugat
Konvensi/Tergugat
melakukan perbuatan melawan hukum ;
Rekonvensi
Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi oleh
karena itu membayar ganti kerugian kepada Turut Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,
(satu miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus ; Membebankan
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi
membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi ;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra
Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pengajuan Pernyataan Banding Oleh Pembanding
Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dikarenakan putusan perkara a quo di bacakan dalam persidangan pada tanggal 5 November 2015, sehingga batas akhir pengajuan pernyataan
banding jatuh pada tanggal 19 November 2015, sementara itu PEMBANDING in Cassu TURUT TERGUGAT menyatakan pernyataan Banding pada tanggal 3 Desember 2015;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 58 dari 62
2. Alasan- Alasan/Dalil-Dalil Dalam Memori Banding Pembanding
Tidak Memuat Hal-Hal Baru, Melainkan Hanya Mengulang HalHal Yang Telah Diperiksa Oleh Pengadilan Tingkat Pertama
3. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tasikmalaya Telah Tepat Dan Benar Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan
Mengadili
Perkara
Aquo
dengan
menyatakan
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
Para
4. Majelis hakim judex factie pengadilan Negeri Tasikmalaya telah tepat menerapkan hukum terkait penentuan turut tergugat adalah orang yang bertanggung jawab atas terbitnya AJB Nomor 390/2010 tertanggal 29 Desember 2010;
5. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Telah Tepat Menerapkan Hukum Terkait Penentuan PihakPihak Yang Terlibat Dalam Perkara;
6. Majelis Hakim Judex Factie
Pengadilan Negeri Tasikmalaya
Telah Tepat Pertimbangannya Dan Penerapan Hukumnya Dalam Penentuan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Para Tergugat Termasuk Pembanding (Turut Tergugat)
karena tanpa hak membuat AJB Nomor 390/2010 tertanggal 29 desember 2010.
Bahwa sebagai penutup, berdasarkan alasan-alasan hukum
yang telah disampaikan oleh TERBANDING sebagaimana tersebut diatas, untuk selanjutnya TERBANDING mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi BANDUNG Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan
mengadili
perkara
menjatuhkan putusan sebagai berikut
banding
a
quo
dapat
1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya Nomor : 75/Pdt.G/2014/PN.TSM. tanggal 5 November 2015;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMBANDING.
Atau:
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 59 dari 62
Apabila Majelis Hakim Tinggi Bandung yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).
mohon putusan
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas,
Terbanding semula Penggugat yang telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dan berdasarkan hukum serta berkeadilan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam
perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah
Majelis Hakim tingkat banding
memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Tasikmalaya tangal 05
November 2015, Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm. serta telah membaca dan
memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh
Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II dan
Pembanding III semula Turut Tergugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik yang menyangkut eksepsi maupun yang menyangkut tentang pokok perkara ; Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
hakim
tingkat
terhadap
banding
mencermati keberatan Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II
semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat tersebut dan
dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama,
menurut Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada
prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga oleh Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara A quo sudah tepat dan
benar serta beralasan hukum sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan
sendiri dalam memutus
perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 60 dari 62
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, November
2015
Nomor
75/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,
yang
tanggal
05
dimohonkan
pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I ,
Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat
tetap dinyatakan dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang peradilan ;
Mengingat, ketentuan dalam
timbul di kedua tingkat
Undang-undang Nomor 20 Tahun
1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI : Menerima Permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Tasikmalaya, tanggal 05 November 2015,
Nomor 75/Pdt.G/2014/PN.Tsm.,
yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Pembanding I semula Tergugat I , Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Turut Tergugat
untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan
ditingkat
banding
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
sebesar Rp.150.000,-
Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, Tanggal 15 Juni 2016
oleh kami HENDRIK PARDEDE, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan DR (HC) SATRIA US.
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 61 dari 62
GUMAY, S.H., dan DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Pengadilan
Tinggi
Bandung
tanggal
27
Surat Penetapan Ketua April
2016,
Nomor
202/PEN/PDT/2016/PT.Bdg, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Juni - 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri
oleh
para Hakim Anggota
tersebut, serta dibantu oleh H. DEDDY RUSMAN RUKMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti berperkara.
akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Ttd.
Ttd,
DR (HC) SATRIA US. GUMAY, S.H.,
HENDRIK PARDEDE, S.H.,M.H
Ttd. JERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H., PANITERA PENGGANTI, Ttd. H. DEDDY RUSMAN RUKMANA, S.H.
Perincian biaya perkara :
Redaksi Putusan ………… Rp. Materai …………………… Rp.
5.000,-
6.000,-
Pemberkasan ……………. Rp. 139.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh libu rupiah)
Putusan Nomor 202/Pdt/2016/PT.Bdg, Halaman 62 dari 62