PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk

PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE TIGA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 MARET 2010 DAN 2009

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN -tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di.

- 5 PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Periode Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 (Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1.

UMUM

a. Pendirian Perusahaan PT Langgeng Makmur Industri Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968, yang diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris Kho Boen Tian, S.H., No. 40 tanggal 30 Nopember 1972 yang kemudian diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 3 tanggal 7 Januari 1976 mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT Langgeng Jaya Plastic Industry Ltd., menjadi PT Langgeng Makmur Plastic Industry Ltd. Akta pendirian beserta perubahannya ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. Y.A 5/39/11 tanggal 24 Januari 1976, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 62 Tambahan No. 706 tanggal 4 Agustus 1987. Berdasarkan Akta Notaris Adam Kasdarmadji, S.H., No. 450 tanggal 27 Juni 1997, nama Perusahaan diubah menjadi PT Langgeng Makmur Industri Tbk, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6.500 HT.01.04 TH.97 tanggal 10 Juli 1997. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., No. 43 tanggal 18 Juli 2008 untuk memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-81769.AH.01. 02. Tahun 2008 tanggal 4 Nopember 2008. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1976. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang industri perabotan rumah tangga yang terbuat dari plastik dan aluminium, alat masak anti lengket, karung plastik, pipa Polyvinyl Chloride (PVC) serta produk-produk lain yang terkait dengan bidang tersebut. Perusahaan berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 256, Sidoarjo, Jawa Timur dan mempunyai tiga pabrik yang berlokasi di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur; Trosobo, Jawa Timur dan Tangerang, Banten. b. Penawaran umum saham Perusahaan Pada tahun 1994, Perusahaan telah melakukan penawaran umum saham sejumlah 18.000.000 saham dengan nilai nominal Rp l.000 per saham melalui pasar modal di Indonesia dengan harga penawaran Rp 3.000 per saham. Pada Mei 1997, Perusahaan membagikan 35.400.000 saham bonus yang berasal dari agio saham dan mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per saham (stock split). Pada bulan Oktober 1997, Perusahaan membagikan dividen saham sebanyak 26.432.000 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau sejumlah Rp 13.216.000.000, sehingga modal disetor penuh meningkat menjadi 215.232.000 saham. Pada tahun 2000, Perusahaan mengkapitalisasi semua agio saham, selisih nilai aset dan kewajiban dalam rangka pengampunan pajak dan sebagian selisih penilaian kembali aset tetap ke modal saham dengan mengeluarkan 43.046.400 saham bonus dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau sejumlah Rp 21.523.200.000 (Catatan 12), dimana setiap pemegang 5 (lima) saham Perusahaan yang terdaftar pada daftar pemegang saham pada tanggal 27 September 2000, berhak menerima 1 (satu) saham bonus (baru).


Pada tahun 2004, 2002 dan 2001 Perusahaan telah menerbitkan masing-masing 84.768.494 saham, 97.361.291 saham dan 88.066.495 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau masingmasing sebesar Rp 42.384.247.000, Rp 48.680.645.500 dan Rp 44.033.247.500 yang berasal dari konversi obligasi - seri III, seri II dan seri I yang telah disetujui dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., No. 56, tanggal 20 Desember 2000. Pada tahun 2005, Perusahaan telah menerbitkan 480.042.989 saham dengan nilai nominal Rp 500 per saham atau sejumlah Rp 240.021.494.500 yang berasal dari konversi hutang yang direstrukturisasi. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, seluruh saham Perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. c. Karyawan, dewan komisaris, direksi dan komite audit Pada tanggal 31 Maret 2010, susunan anggota dewan komisaris, direksi dan komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen

: Hendro Budianto : I Putu Wirata

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : : :

Komite Audit Ketua Anggota Anggota

: I Putu Wirata : Bing Hartono Poernomosidi : Stefanus Julianto

Hidayat Alim Kosasih Namawan Alim Pangestu Alim Irawan Alim

Pada tanggal 31 Maret 2009, susunan anggota dewan komisaris, direksi dan komite audit Perusahaan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen

: I Putu Wirata : Hendro Budianto

Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur

: : : :

Hidayat Alim Kosasih Namawan Alim Pangestu Alim


Komite Audit Ketua Anggota Anggota

: I Putu Wirata : Bing Hartono Poernomosidi : Stefanus Julianto

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 19 Juni 2009, yang diaktakan dengan Akta Notaris Siti Nurul Yuliani, S.H.,M.Kn, No. 70 tanggal 19 Juni 2009, para pemegang saham mengukuhkan Bapak Hendro Budianto sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Irawan Alim sebagai Direktur Perseroan, yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. AHU-AH.01.10-15977. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan memiliki masing-masing 1.723 dan 1.814 orang karyawan tetap. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI Kebijakan akuntansi dan pelaporan yang diterapkan Perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: a. Dasar penyusunan laporan keuangan Dasar penyusunan laporan keuangan disusun dengan konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah. Pada tahun 2008, sesuai dengan ketentuan transisi PSAK No. 16 (Revisi 2007) “Aset Tetap”, seluruh saldo penilaian kembali aset tetap yang dicatat sebagai bagian dari “Selisih penilaian kembali aset tetap” sejumlah Rp 80.046.508.375 telah direklasifikasi ke defisit (Catatan 12b). b. Kas dan setara kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan (jika ada) dan tidak digunakan sebagai jaminan hutang. c. Transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”.


Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. d. Piutang usaha Piutang usaha dinyatakan sebesar nilai faktur dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap akun piutang masingmasing pelanggan pada akhir tahun. Piutang yang tak tertagih dihapuskan pada saat terjadinya. e. Persediaan Sejak 1 Januari 2009, Perusahaan telah mengadopsi PSAK No. 14 (Revisi 2008), mengenai “Persediaan” yang efektif untuk periode pelaporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009 dan diterapkan secara prospektif. Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (average method). Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya penjualan. f.

Biaya dibayar di muka Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

g. Aset tetap Sebelum tanggal 1 Januari 2008, aset tetap, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau jumlah yang dinilai kembali untuk aset tetap tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan. Efektif 1 Januari 2008, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), “Aset Tetap”, yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain” dan PSAK No. 17 (1994), “Akuntansi Penyusutan”. Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansi pengukuran atas aset tetap. Perusahaan telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya. Penerapan PSAK revisi ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Alat Pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

20 – 30 12 – 20 5 5


Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya khusus sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau masa manfaat ekonomis, mana yang lebih pendek. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari “Aset Tetap”. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke perhitungan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan. Sesuai dengan PSAK No. 48, “Penurunan Nilai Aset”, nilai aset ditelaah untuk penurunan dan kemungkinan penurunan ke nilai wajar aset apabila adanya suatu kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat direalisasikan seluruhnya. h. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat barang dikirim. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). i.

Transaksi dan saldo dalam mata uang asing Perusahaan menyelenggarakan pembukuannya dalam Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, seluruh aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Kurs yang digunakan (Rupiah yang disetarakan dengan pecahan satu mata uang asing) pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: 2010 2009 Euro, Eropa US$, Dolar Amerika Serikat SG$, Dolar Singapura HK$, Dolar Hong Kong

j.

12.216 9.115 6.505 1.174

15.327 11.575 7.618 1.494

Pajak penghasilan badan Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.


Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika kewajiban dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal neraca. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterima atau, jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan. k. Sewa guna usaha Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi (capital lease) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan. Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). Aktiva sewa guna usaha disajikan sebagai bagian dari aktiva tetap di neraca sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aktiva tetap pemilikan langsung. Laba atau rugi yang terjadi dari transaksi penjualan dan penyewaan kembali (“sale-and-leaseback transactions”) (jika ada) ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa manfaat aktiva sewa guna usaha yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method). Hutang sewa guna usaha disajikan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha. l.

Imbalan kerja karyawan Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”, untuk metode akuntansi atas imbalan kerja karyawan. Sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2004), perhitungan estimasi kewajiban untuk imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”. Keuntungan dan kerugian aktuaria diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuaria bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari jumlah yang lebih besar antara nilai kini imbalan pasti dan nilai wajar aset program pada tanggal neraca. Keuntungan dan kerugian aktuaria ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan rata-rata sisa masa kerja karyawan. Kemudian, biaya jasa lalu yang timbul akibat penerapan program imbalan pasti atau perubahan program imbalan pasti yang terhutang, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan (vested).

m. Informasi segmen Perusahaan mengungkapkan informasi per segmen sesuai dengan PSAK No. 5 (Revisi 2000), “Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen”. Segmen yang dilaporkan meliputi segmen usaha yang disajikan berdasarkan jenis produk dan segmen geografis yang disajikan berdasarkan lokasi pelanggan.


n. Laba per saham dasar Laba per saham dasar dihitung berdasarkan laba bersih dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar dalam tahun yang bersangkutan. Jumlah laba bersih untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 2.297.963.478 dan Rp 752.719.681. Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar adalah 1.008.517.669 saham pada tahun 2010 dan 2009. o. Penggunaan estimasi Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Karena adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi tersebut.

3. KAS DAN BANK Akun ini terdiri dari:

Kas (Euro 2.430, HK$ 8.200, SG$ 120 dan Rp 2.431.958.173 pada tahun 2010 dan US$ 981, Euro 956 SG$ 120, dan Rp 1.257.315.215 pada tahun 2009) Bank Rekening Rupiah PT Bank Central Asia Tbk, Surabaya dan Jakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta Rekening Dolar Amerika Serikat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Surabaya (US$ 9.090) PT Bank Central Asia Tbk, Surabaya (US$ 5.823 pada tahun 2010 dan US$ 4.760 pada tahun 2009) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Surabaya (US$ 3.462 pada tahun 2009 dan US$ 5.955 pada tahun 2009)

Sub-jumlah Jumlah

2010

2009

Rp

Rp

2.472.057.549

1.284.243.293

470.173.739 45.597.573 25.683.886

845.818.284 621.157.188 10.397.608

82.855.441

-

53.074.731

55.101.746

31.555.765

68.923.569

708.941.135

1.601.398.395

3.180.998.684

2.885.641.688


4. PIUTANG USAHA Akun ini terdiri dari:

Pihak ketiga: Lokal (dalam Rupiah) Ekspor (US$ 79.497 pada tahun 2010 dan US$ 38.269 pada tahun 2009) Sub-jumlah Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 5) PT Langgeng Investindo

2010

2009

Rp

Rp

99.724.321.301

80.374.721.908

724.612.421

442.968.421

100.448.933.722

80.817.690.329

900.690.201

738.065.149

99.548.243.521

80.079.625.180

4.470.490.767

4.364.968.076

0,82%

0,80%

% dari Jumlah Aset Analisis umur piutang usaha:

Pihak ketiga Belum jatuh tempo Jatuh tempo: 1 – 30 hari 31 – 60 hari Di atas 60 hari Sub-jumlah Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah

2010

2009

Rp

Rp

65.344.561.324

55.170.829.590

12.577.265.363 10.607.513.156 11.919.593.879

9.014.604.623 7.316.897.392 9.315.358.724

100.448.933.722

80.817.690.329

900.690.201

738.065.149

99.548.243.521

80.079.625.180

2010

2009

Rp

Rp

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Belum jatuh tempo Jatuh tempo: 1 – 30 hari 31 – 60 hari Di atas 60 hari

1.740.002.280

2.206.390.920

475.250.030 468.477.970 1.786.760.487

496.409.260 615.279.496 1.046.888.400

Jumlah

4.470.490.767

4.364.968.076


Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, piutang usaha tertentu sebesar Rp 50.000.000.000 digunakan sebagai jaminan atas hutang yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta (Catatan 9). Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, tidak terdapat piutang usaha yang dijual secara with resource dan ikatan penting lain yang diatur dalam perjanjian dan piutang usaha yang direstrukturisasi. Berdasarkan penelaahan terhadap piutang usaha masing-masing pelanggan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. 5. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut adalah sebagai berikut: Sifat Hubungan Dimiliki pemegang saham yang sama

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa PT Langgeng Pratama Industri PT Langgeng Investindo

Pemegang saham Perusahaan

PT Langgeng Bahagia

Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: a. Perusahaan menjual produknya kepada PT Langgeng Investindo sebesar Rp 1.580.669.855 pada tahun 2010 dan Rp 2.004.522.382 pada tahun 2009 yang masing-masing merupakan 1,95% dan 2,86% dari penjualan bersih pada periode-periode tersebut (Catatan 13). Transaksi penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dalam kondisi dan persyaratan normal. Saldo piutang yang terkait disajikan sebagai “Piutang Usaha – Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” dalam neraca (Catatan 4) yang masing-masing merupakan 0,82% dan 0,80% dari jumlah aset. b. Perusahaan memberikan pinjaman tanpa persyaratan jangka waktu pengembalian dan jaminan, serta tidak dibebani bunga kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo piutang terkait yang disajikan sebagai “Piutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, adalah sebagai berikut: 2010 2009 PT Langgeng Bahagia

Rp 811.258.486

Rp 605.283.486

Jumlah

811.258.486

605.283.486

Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing merupakan 0,15% dan 0,11% dari jumlah aset pada tahun 2010 dan 2009.


c. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan juga mempunyai saldo pinjaman tanpa persyaratan jangka waktu pengembalian dan jaminan, serta tidak dibebani bunga kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Saldo hutang terkait yang disajikan sebagai “Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, adalah sebagai berikut: 2010 2009 PT Langgeng Pratama Industri

Rp 976.059.194

Rp 413.513.744

Jumlah

976.059.194

413.513.744

Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing merupakan 0,18% dan 0,08% dari jumlah aset pada tahun 2010 dan 2009. d. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa atas bangunan dengan PT Langgeng Pratama Industri selama tahun 2010 dan 2009. Biaya sewa sebesar Rp 630.000.000 dan Rp 545.454.545 pada tahun 2010 dan 2009 disajikan sebagai bagian dari “Beban Umum dan Administrasi” dalam laporan laba rugi. Berdasarkan penelaahan terhadap piutang pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kemungkinan kerugian dari piutang yang tidak tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan piutang ragu-ragu. 6. PERSEDIAAN Akun ini terdiri dari: 2010 Barang jadi Barang dalam proses Bahan baku Bahan pembantu Jumlah

2009

Rp 64.703.680.932 62.561.086.776 15.109.674.984 5.296.614.651

Rp 75.165.548.689 69.539.822.109 5.139.632.567 5.097.455.923

147.671.057.343

154.942.459.288

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, persediaan tertentu sebesar Rp 50.000.000.000 digunakan sebagai jaminan atas hutang yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta (Catatan 9). Berdasarkan penelaahan terhadap kondisi fisik dan tingkat perputaran persediaan pada akhir tahun, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan, dan oleh karena itu tidak diperlukan penyisihan atas persediaan usang atau penurunan nilai pada persediaan. Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 20.000.000.000, dimana manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut, karena persediaan tersebut terletak pada 3 (tiga) gudang yang berlainan.


7. AKTIVA TETAP Akun ini terdiri dari: Perubahan di tahun 2010

Reklasifikasi Penambahan

Reklasifikasi Pengurangan

Saldo Akhir

Nilai tercatat Pemilikan langsung Hak atas tanah Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

25.715.530.416 33.116.943.529 304.476.110.334 8.909.403.691 3.479.173.314

1.083.215.623 16.545.455 103.458.615

54.402.727 -

25.715.530.416 33.116.943.529 305.559.325.957 8.871.546.419 3.582.631.929

Sub-jumlah

375.697.161.284

1.203.219.693

54.402.727

376.845.978.250

Aset Sewa Guna Usaha Alat Pengangkutan

693.750.000

-

1.199.188.621

795.534.035

684.531.052

1.310.191.604

Jumlah nilai tercatat

376.896.349.905

2.692.503.728

738.933.779

378.849.919.854

Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

14.493.529.676 192.230.110.258 6.109.694.553 2.811.343.584

355.472.485 4.266.360.577 180.274.054 62.522.574

54.402.727 -

14.849.002.161 196.496.470.835 6.235.565.880 2.873.866.158

Sub - Jumlah

215.644.678.071

4.864.629.690

54.402.727

220.454.905.034

Aset dalam penyelesaian


-

-

Jumlah akumulasi penyusutan

215.644.678.071

Nilai buku

161.251.671.834

Perubahan di tahun 2009

.

Saldo Awal

Saldo Awal

11.562.500 4.876.192.190

54.402.727

693.750.000

11.562.500 220.466.467.534 158.383.452.320

Reklasifikasi / Penambahan

Reklasifikasi / Pengurangan

Saldo Akhir

Nilai tercatat Pemilikan langsung Hak atas tanah Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

25.715.530.416 33.114.193.529 291.671.340.610 6.664.849.026 3.119.964.938

236.247.027 91.256.736

102.500.000 -

25.715.530.416 33.114.193.529 291.907.587.637 6.562.349.026 3.211.221.674

Sub-jumlah

360.285.878.519

327.503.763

102.500.000

360.510.882.282

-

628.450.000

-

1.291.801.524

26.461.120

62.317.626

1.255.945.018

Jumlah nilai tercatat

361.577.680.043

982.414.883

164.817.626

362.395.277.300

Akumulasi penyusutan Pemilikan langsung Bangunan dan prasarana Mesin dan peralatan Alat pengangkutan Perabot dan peralatan kantor

13.071.708.487 173.228.671.448 6.008.491.283 2.579.385.954

355.449.569 4.186.498.528 64.582.819 59.348.164

102.500.000 -

13.427.158.056 177.415.169.976 5.970.574.102 2.638.734.118

Sub-jumlah

194.888.257.172

4.665.879.080

102.500.000

199.451.636.252

Aset Sewa Guna Usaha Alat Pengangkutan Aset dalam penyelesaian


-

20.865.000

-

628.450.000

20.865.000


Jumlah akumulasi penyusutan

194.888.257.172

Nilai buku

166.689.422.871

4.686.744.080

102.500.000

199.472.501.252 162.922.776.048

Rincian pengurangan aset tetap adalah sebagai berikut: 2010

2009

Rp

Rp

Harga jual Nilai buku

58.025.000 -

41.000.000 -

Laba atas penjualan aset tetap

58.025.000

41.000.000

2010

2009

Rp

Rp

Beban penyusutan yang dibebankan adalah sebagai berikut:

Beban pokok penjualan – beban pabrikasi (Catatan 15) Beban umum dan administrasi (Catatan 16)

4.497.915.164 378.277.026

4.418.053.116 268.690.964

Jumlah

4.876.192.190

4.686.744.080

Penambahan aset tetap termasuk reklasifikasi dari uang muka pembelian aset tetap masing-masing sebesar Rp 164.548.516 dan Rp 36.925.281 pada tahun 2010 dan 2009. Perusahaan memiliki hak atas tanah (Hak Guna Bangunan) seluas 153.445 meter persegi, yang berlokasi di Sidoarjo dan Tangerang. Sertifikat hak atas tanah akan berakhir pada berbagai tanggal sampai tahun 2036. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa sertifikat hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang setelah masa berakhirnya. Pada tahun 2010, terdapat penjualan aset tidak digunakan dalam usaha dengan harga jual sebesar Rp 2.585.927.750 dan nilai buku sebesar Rp 998.783.377. Laba atas penjualan aset tidak digunakan dalam usaha sebesar Rp 1.587.144.373 dicatat sebagai “Pendapatan (Beban) Lain-lain – Lain-lain”. Hak atas tanah dan mesin dan peralatan tertentu sebesar Rp 118.798.205.378 pada tahun 2010 dan Rp 128.720.139.557 pada tahun 2009, yang tidak digunakan dalam usaha, disajikan sebagai “Aset Tidak Digunakan dalam Usaha” dalam kelompok Aset Tidak Lancar. Seluruh hak atas tanah, mesin dan peralatan tersebut digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dan manajemen telah mengambil langkah-langkah terkait atas aset tidak digunakan dalam usaha tersebut seperti dijelaskan dalam Catatan 9. Pada tahun 2010 dan 2009, aset tetap tertentu Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (Catatan 9). Pada tanggal 31 Maret 2010, seluruh aset tetap, kecuali hak atas tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 118.358.350.000, dimana manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.


Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap dan aset tidak digunakan dalam usaha pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. 8.

HUTANG USAHA Akun ini menyajikan kewajiban dari pembelian impor dan lokal atas bahan baku dan bahan pembantu dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut : 2010 2009 Rp

Rp

Lokal Impor

18.482.705.307 158.388.410

23.014.500.077 303.166.458

Jumlah

18.641.093.717

23.317.666.535

Analisis umur hutang usaha adalah sebagai berikut:

Belum jatuh tempo Jatuh tempo 1 – 30 hari 31 – 60 hari Di atas 60 hari Jumlah

2010

2009

Rp

Rp

7.972.619.465

8.842.077.717

6.680.082.249 3.677.133.580 311.258.423

4.496.669.685 4.771.683.043 5.207.236.090

18.641.093.717

23.317.666.535

Rincian hutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Dolar Amerika Serikat (US$1.553.465 pada tahun 2010 dan US$ 1.266.030 pada tahun 2009) Rupiah Dolar Singapura (SG$ 3.410 pada tahun 2010 dan SG$ 990 pada tahun 2009) Euro (Euro 480) Jumlah

2010

2009

Rp

Rp

14.159.829.647 4.453.217.028

14.654.297.482 8.655.827.669

22.183.141 5.863.901

7.541.384 -

18.641.093.717

23.317.666.535

Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 tidak terdapat jaminan yang diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan hutang usaha, transaksi hedging dan restrukturisasi hutang.


9. HUTANG BANK Pada tanggal 14 Maret 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi refinancing dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta dengan jumlah maksimum sebesar Rp 44.000.000.000. Pinjaman yang memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2012 dan akan dilunasi dalam 20 (dua puluh) kali angsuran tiga bulanan masing-masing sebesar Rp 1 miliar, Rp 1,5 miliar, Rp 2 miliar, Rp 2,5 miliar dan Rp 4 miliar secara berurutan pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, bagian jangka panjang dari fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 16.000.000.000, dan Rp 26.000.000.000, sedangkan bagian jangka pendek sebesar Rp 10.000.000.000 dan Rp 8.000.000.000. Perusahaan juga memperoleh pinjaman rekening koran dengan jumlah maksimum sebesar Rp 53.000.000.000 pada tahun 2010 dan 2009 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang diperoleh dari bank yang sama. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, Perusahaan menggunakan fasilitas rekening koran masing-masing sebesar Rp 52.428.936.077 dan Rp 51.048.090.305, yang dicatat sebagai “Hutang bank” pada neraca. Kedua fasilitas pinjaman tersebut dibebani bunga tahunan sebesar 12% sampai dengan 15% selama tahun 2010 dan 2009, dan dijamin dengan aset tetap tertentu Perusahaan, aset tidak digunakan dalam usaha, persediaan dan piutang usaha tertentu (Catatan 4, 6 dan 7). Berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, Perusahaan harus memenuhi beberapa pembatasan antara lain mendapatkan persetujuan tertulis dari bank untuk melakukan merger atau akuisisi atau penjualan aset, mengubah anggaran dasar Perusahaan, mengubah susunan direksi dan komisaris, mengubah susunan pemegang saham, bertindak sebagai penjamin untuk pihak lain atau menjaminkan aset Perusahaan pada pihak lain, memberikan pinjaman pada pemegang saham, memperoleh pinjaman kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya, melakukan investasi aset tetap lebih dari Rp 10.000.000.000 dalam satu tahun dan meminjamkan aset yang digunakan sebagai jaminan pada pihak lain.

10. PERPAJAKAN a. Hutang pajak Akun ini terdiri atas:

Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23/26 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

2010

2009

Rp

Rp

52.500.000 186.065.700 544.000 976.703.348

45.454.545 145.100.000 170.000 2.330.986.015

1.215.813.048

2.521.710.560


b. Taksiran tagihan pajak penghasilan terdiri dari: 2010

2009

Rp

Rp

Pembayaran dimuka pajak penghasilan untuk tahun: 2010 2009 2008 2007

64.523.000 236.652.890 296.920.301 -

30.599.565 296.920.301 213.618.698

Jumlah

598.096.191

541.138.564

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanggal 13 Maret 2009, penghasilan kena pajak dan tagihan pajak penghasilan Perusahaan yang disetujui untuk tahun 2007 masingmasing sebesar Rp 6.726.900.167 dan Rp 193.618.698. Pada tahun 2009, Perusahaan juga menerima beberapa Surat Keputusan Pajak dan Surat Tagihan Pajak berkaitan dengan kurang bayar pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai tahun 2007 dan bunganya sejumlah Rp 527.006.039 yang disajikan sebagai bagian dari “Pendapatan (Beban) Lainlain – Lain-lain – bersih” pada laporan laba rugi tahun 2009. Penyelesaian atas kelebihan bayar yang telah disetujui dikompensasikan dengan kurang bayar tersebut. Selisih antara taksiran tagihan pajak penghasilan dengan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 20.000.000 dibebankan pada tahun 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tanggal 14 Maret 2008, penghasilan kena pajak dan tagihan pajak penghasilan Perusahaan yang disetujui untuk tahun 2006 masingmasing sebesar Rp 9.529.111.581 dan Rp 122.503.631. Pada tahun 2008, Perusahaan juga menerima beberapa Surat Keputusan Pajak dan Surat Tagihan Pajak berkaitan dengan kurang bayar pajak penghasilan pasal 23, pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai tahun 2006 dan bunganya sejumlah Rp 545.766.746 yang disajikan sebagai bagian dari “Pendapatan (Beban) Lain-lain – Lain-lain – bersih” pada laporan laba rugi tahun 2008. Penyelesaian atas kelebihan bayar yang telah disetujui dikompensasikan dengan kurang bayar tersebut. Selisih antara taksiran tagihan pajak penghasilan dengan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 18.000.001 dibebankan pada tahun 2008. Pada bulan Januari 2005, Perusahaan menerima Surat Keputusan DJP berkaitan dengan kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 tahun 2003 beserta bunganya sebesar Rp 3.302.772.583, dimana sebesar Rp 1.768.673.397 dari jumlah tersebut telah dikompensasikan dengan tagihan pajak penghasilan yang telah disetujui. Pada bulan Pebruari 2005, Perusahaan menyampaikan surat keberatan atas kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 beserta bunganya diatas, karena Perusahaan sudah tidak membukukan lagi beban bunga tersebut dalam perhitungan laba kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahunan tahun 2003, sehingga tagihan pajak yang dikompensasikan disajikan sebagai “Beban Pajak Ditangguhkan” pada neraca. Pada tanggal 30 September 2005, Perusahaan menerima Surat Keputusan DJP mengenai penolakan atas keberatan tersebut. Selanjutnya, pada bulan Desember 2005, Perusahaan menyampaikan surat banding atas surat keputusan tersebut kepada pengadilan pajak.


Perusahaan melakukan tambahan pembayaran atas surat keberatan kurang bayar pajak penghasilan pasal 26 tahun 2003 sebagaimana disebutkan pada paragraf diatas sebesar Rp 41.720.577 dan Rp 225.000.000 pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2010 dan 2009. Berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Pajak tanggal 27 April 2006, banding Perusahaan atas kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dan bunga diatas disetujui sebagian sebesar Rp 216.849.708. Atas keputusan tersebut, pada tanggal 20 Juli 2006 Perusahaan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan belum menerima hasil akhir atas surat permohonan peninjauan kembali tersebut. 11. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA KARYAWAN Perusahaan menetapkan manfaat untuk karyawan yang mencapai usia pensiun 55 tahun berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Manfaat tersebut tidak didanai. Pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009, jumlah kewajiban imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp 4.195.804.508 dan Rp 3.577.262.261. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tersebut memadai untuk memenuhi Undang-undang pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009.

12. MODAL SAHAM DAN AKUN EKUITAS TERKAIT a. Rincian pemegang saham Perusahaan dan kepemilikannya pada tanggal 31 Maret 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut: Jumlah saham ditempatkan dan Persentase Pemegang Saham disetor penuh Kepemilikan Jumlah

PT Langgeng Bahagia Popularity Consultants Ltd. Zafrina Development Ltd. Nanyang Capital Investments Ltd. Rotary Ventures Inc. Luminous Ventures Inc. Sandjojo Alim Hidayat Alim (Direktur Utama) Masyarakat Jumlah

179.313.291 122.581.787 121.799.459 120.000.000 119.857.043 118.386.487 112.176 56.087 226.411.339

% 17,78 12,15 12,08 11,90 11,88 11,74 0,01 0,01 22,45

Rp 89.656.645.500 61.290.893.500 60.899.729.500 60.000.000.000 59.928.521.500 59.193.243.500 56.088.000 28.043.500 113.205.669.500

1.008.517.669

100,00

504.258.834.500

b. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap Pada tanggal 7 Desember 2000 dan 31 Maret 1998, Perusahaan memperoleh persetujuan untuk penilaian kembali aset tetap dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Publik dengan Surat Keputusan No. KEP-10/WPJ.06/KP.0404/2000 dan No. KEP-03/WPJ.06/KP.0404/1998. Selisih


penilaian kembali sebesar Rp 78.245.188.003 pada tahun 2000 dan Rp 16.111.666.845 pada tahun 1998 dicatat sebagai “Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap” yang menjadi bagian dari ekuitas di neraca. Pada tahun 2000, sejumlah Rp 14.310.346.473 dari jumlah selisih penilaian kembali dikapitalisasi ke modal saham dengan membagikan saham bonus (Catatan 1). Pada tahun 2008, seluruh selisih penilaian kembali telah direklasifikasi ke defisit sehubungan dengan ketentuan transisi PSAK No. 16 (Revisi 2007) (Catatan 2a). 13. PENJUALAN BERSIH Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut: 2010

2009

Rp

Rp

Lokal Alat masak aluminium Pipa PVC, fitting dan talang air Perabotan rumah tangga plastik Alat masak aluminium anti lengket Karung plastik Lain-lain

46.586.617.734 21.577.160.212 7.650.171.018 2.482.039.198 828.657.685 39.853.726

37.860.507.435 16.173.282.307 6.731.529.383 4.396.458.658 3.503.971.508 6.000.000

Sub – jumlah

79.164.499.573

68.671.749.291

Ekspor Perabotan rumah tangga plastik Alat masak aluminium anti lengket Alat masak aluminium

1.247.351.458 396.985.050 138.193.197

1.058.220.656 233.825.776 150.616.513

Sub – jumlah

1.782.529.705

1.442.662.945

80.947.029.278

70.114.412.236

Jumlah

Nilai dan persentase penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diungkapkan di Catatan 5. Pada periode 31 Maret 2010 dan 2009, tidak ada penjualan ke pelanggan tunggal yang melebihi 10% dari penjualan bersih.


14. BEBAN POKOK PENJUALAN Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut: 2010

2009

Rp

Rp

Pemakaian bahan baku Upah buruh langsung Beban pabrikasi (Catatan 15)

46.685.022.092 9.499.799.871 18.524.657.449

28.008.914.808 7.930.154.787 16.541.412.550

Jumlah beban produksi Persediaan barang dalam proses Awal periode Akhir periode

74.709.479.412

52.480.482.145

57.707.997.688 62.561.086.776 ) (

75.908.846.616 69.539.822.109 )

69.856.390.324

58.849.506.652

62.760.044.090 64.703.680.932 ) (

73.874.248.801 3.639.100 75.165.548.689 )

67.912.753.482

57.561.845.864

Beban pokok produksi Persediaan barang jadi Awal periode Pembelian Akhir periode

(

(

Beban pokok penjualan

Perusahaan membeli bahan baku dan bahan pembantu dari pihak ketiga sebagai berikut: 2010

2009

Rp

Rp

PT Indonesia Asahan Aluminium PT Naga Sakti Abadi Lain-lain (masing-masing di bawah 10% dari jumlah pembelian )

21.755.961.516 10.599.266.560 20.562.381.234

6.742.042.449 4.073.669.059 17.266.702.234

Jumlah

52.917.609.310

28.082.413.742

15. BEBAN PABRIKASI Rincian beban pabrikasi adalah sebagai berikut:

Bahan pembantu Penyusutan (Catatan 7) Tenaga kerja tak langsung Air dan listrik Perbaikan dan pemeliharaan

2010

2009

Rp

Rp

5.911.405.457 4.497.915.162 3.059.504.945 2.526.098.520 1.188.737.353

5.118.816.844 4.418.053.116 2.518.990.711 2.227.892.005 1.213.303.628


Bahan bakar Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 250 juta) Jumlah

759.596.654 581.399.358

829.721.147 214.635.099

18.524.657.449

16.541.412.550

16. BEBAN USAHA Rincian beban usaha adalah sebagai berikut: 2010

2009

Rp

Rp

Penjualan Pengangkutan dan beban ekspor lainnya Perjalanan dinas Iklan dan promosi Bahan bakar Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100 juta)

1.361.747.991 1.216.677.290 229.079.239 167.065.855 93.598.140

985.512.147 591.695.600 718.489.310 162.064.627 119.625.518

Sub – jumlah

3.068.168.515

2.577.387.202

Umum dan administrasi Gaji dan kesejahteraan karyawan Perbaikan dan pemeliharaan Sumbangan dan jamuan Penyusutan (Catatan 7) Asuransi Telepon dan teleks Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 140 juta)

4.441.567.667 485.820.857 419.947.532 378.277.026 152.163.803 142.746.924 1.236.755.644

3.726.779.048 261.749.278 231.313.252 268.690.964 132.473.945 177.754.621 854.232.356

Sub – jumlah

7.257.279.453

5.652.993.464

10.325.447.968

8.230.380.666

Jumlah

17. INFORMASI SEGMEN Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2010 Segmen usaha Alat masak aluminium

Pipa PVC, fitting dan talang air

Perabotan rumah tangga plastik

46.724.810.931 37.853.122.934

21.577.160.212 18.070.451.983

8.897.522.476 8.419.768.827

3.747.535.659 3.569.409.738

80.947.029.278 67.912.753.482

Laba kotor

8.871.687.997

3.506.708.229

477.753.649

178.125.921

13.034.275.796

Beban usaha Alokasi Tidak dialokasi

1.771.902.094

818.250.831

337.412.574

140.603.016

3.068.168.515 7.257.279.453

Hasil Penjualan bersih Beban pokok penjualan

Lain-lain

Jumlah


Laba usaha Aset dan Kewajiban Aset segmen Aset tidak dialokasikan

2.708.827.828

94.595.050.662

111.418.454.865

135.322.866.035

84.336.471.504

Jumlah aset

425.672.843.066 117.437.527.431 543.110.370.497

Kewajiban segmen 2.501.012.943 Kawajiban tidak dialokasikan

709.022.328

674.758.627

311.010.610

Jumlah kewajiban

4.195.804.508 137.715.098.717 141.910.903.225

Informasi Segmen Lain Pengeluaran modal: Aset tetap Beban non-kas Penyusutan Amortisasi

138.822.656

1.090.975.334

384.079.931

229.546.237

1.843.424.158

1.103.247.376 87.876.321

1.043.257.796 40.580.613

1.578.029.754 16.733.755

1.151.657.264 6.973.114

4.876.192.190 152.163.803

Segmen Geografis Asia Penjualan bersih

80.055.764.425

Timur Tengah 677.361.288

Australia 142.602.377

Lain-lain 71.301.188

Jumlah 80.947.029.278

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2009 Segmen usaha Alat masak aluminium

Pipa PVC, fitting dan talang air

Perabotan rumah tangga plastik

38.011.123.948 29.462.355.356

16.173.282.307 13.151.491.885

7.789.750.039 7.238.586.756

8.140.255.942 7.709.411.867

70.114.412.236 57.561.845.864

Laba kotor

8.548.768.592

3.021.790.422

551.163.283

430.844.075

12.552.566.372

Beban usaha Alokasi Tidak dialokasi

1.397.398.419

594.576.450

286.373.652

299.038.681

2.577.387.202 5.652.993.464

Hasil Penjualan bersih Beban pokok penjualan

Lain-lain

Laba usaha Aset dan Kewajiban Aset segmen Aset tidak dialokasikan

4.322.185.706

117.292.372.661

99.516.554.557

138.026.590.300

92.922.828.672

Jumlah aset Kewajiban segmen 2.164.170.731 Kawajiban tidak dialokasikan Jumlah kewajiban

Jumlah

447.758.346.190 95.365.479.268 543.123.825.458

523.934.660

549.041.838

340.115.032

3.577.262.261 145.884.056.518 149.461.318.779


Informasi Segmen Lain Pengeluaran modal: Aset tetap Beban non-kas Penyusutan Amortisasi

1.632.580.677

213.099.550

269.255.196

198.236.552

2.313.171.975

1.025.530.901 71.824.242

864.008.198 30.560.363

1.615.435.989 14.719.188

1.181.768.992 15.370.152

4.686.744.080 132.473.945

Segmen Geografis Penjualan bersih

Asia

Timur Tengah

69.926.866.053

-

Australia -

Lain-lain 187.546.183

Jumlah 70.114.412.236

Tidak terdapat informasi segmen berdasarkan lokasi geografis pelanggan Perusahaan, kecuali informasi penjualan bersih Perusahaan, karena pabriknya hanya terletak di satu lokasi.

18. ASET DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING Pada tanggal 31 Maret 2010, Perusahaan mempunyai aset dan kewajiban moneter yang dinyatakan dalam mata uang asing sebagai berikut:

Aset Kas dan bank

Piutang usaha

Mata Uang Asing

Rupiah

US$ Euro HK$ SG$ US$

167.485.937 29.691.129 9.627.609 780.638 724.612.421

18.375 2.430 8.200 120 79.497

Jumlah aset Kewajiban Hutang usaha

Biaya masih harus dibayar

932.197.734

US$ SG$ Euro US$

1.553.465 3.410 480 16.665

14.159.829.647 22.183.141 5.863.901 151.900.655

Jumlah kewajiban

14.339.777.344

Kewajiban - bersih

13.407.579.610

19. KONDISI EKONOMI Kegiatan utama Perusahaan dapat dipengaruhi oleh memburuknya kondisi ekonomi dunia pada tahun 2008, yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing dan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pemulihan ekonomi dunia dan beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh Pemerintah, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Perusahaan.


20. REVISI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan belum berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada pada tanggal 31 Maret 2010: a. PSAK No. 50 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”. Pada Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK No. 50 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” yang menggantikan PSAK No. 50, mengenai “Akuntansi Investasi Efek Tertentu”. PSAK No. 50 (Revisi 2006) memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan dan menyajikan instrumen keuangan pada laporan keuangan dan menentukan apakah instrumen keuangan adalah instrumen kewajiban atau ekuitas. Standar ini digunakan untuk klasifikasi atas instrumen keuangan dari prospektif penerbitnya, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. PSAK No. 50 (Revisi 2006) melengkapi ketentuan pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diatur pada PSAK No. 55 (Revisi 2006). DSAK menunda pemberlakuan PSAK No. 50 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008, mengenai “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan. b. PSAK No. 55 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. Pada Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), mengenai “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), mengenai “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”. PSAK No. 55 (Revisi 2006) memberikan pedoman pengakuan, pengukuran, dan penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan termasuk instrumen derivatif. Standar tersebut juga memberikan pedoman pengakuan dan pengukuran kontrak penjualan dan pembelian item non-keuangan. DSAK menunda pemberlakuan PSAK No. 55 (Revisi 2006) hingga 1 Januari 2010 berdasarkan surat DSAK No. 1705/DSAK/IAI/XII/2008, mengenai “Pengumuman Perubahan Tanggal Efektif PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)” tertanggal 30 Desember 2008. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006) terhadap laporan keuangan. c. PSAK No. 26 (Revisi 2008), mengenai “Biaya Pinjaman”. Pada September 2008, DSAK mengeluarkan PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengenai “Biaya Pinjaman” yang menggantikan PSAK No. 26 (Revisi 1997), mengenai “Biaya Pinjaman”. PSAK No. 26 (Revisi 2008) memberikan pedoman terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan suatu aset. PSAK No. 26 (Revisi 2008) mengharuskan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan suatu aset kualifikasian untuk dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. PSAK No. 26 (Revisi 2008) efektif berlaku sejak 1 Januari 2010. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 26 (Revisi 2008) terhadap laporan keuangan. d. PSAK No. 1 (Revisi 2009), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan”. Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan” yang mengamandemen PSAK No. 1 (Revisi 1998), mengenai “Penyajian Laporan Keuangan”. PSAK No. 1 (Revisi 2009) menentukan dasar-dasar bagi penyajian laporan


keuangan bertujuan umum, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK No. 1 (Revisi 2009) mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, persyaratan minimum isi laporan keuangan dan mengharuskan Perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang lengkap yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya, Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. PSAK No. 1 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. e. PSAK No. 2 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Arus Kas”. Pada Nopember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Arus Kas” yang mengamandemen PSAK No. 2 (Reformat 2007), mengenai “Laporan Arus Kas”. PSAK No. 2 (Revisi 2009) menyediakan pedoman spesifik dalam menyusun Laporan Arus Kas. PSAK No. 2 (Revisi 2009) mengharuskan Perusahaan untuk memberikan informasi mengenai perubahanperubahan historis terkait kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. PSAK No. 2 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak perubahan PSAK No. 2 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. f.

PSAK No. 4 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” Pada Nopember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 4 (Revisi 2009), mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri” yang mengamandemen PSAK No. 4 (Reformat 2007), mengenai “Laporan Keuangan Konsolidasi”. PSAK No. 4 (Revisi 2009) menitikberatkan relevansi, keandalan dan komparabilitas informasi yang disajikan Perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Menurut PSAK No. 4 (Revisi 2009), kepentingan non pengendali (yang sebelumnya disebut hak minoritas) harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan dalam bagian ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Pada saat perusahaan membuat laporan keuangan tersendiri, investasi pada anak perusahaan harus dicatat pada biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009). PSAK No. 4 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 4 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

g. PSAK No. 5 (Revisi 2009), mengenai “Segmen Operasi”. Pada bulan Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), mengenai “Segmen Operasi” yang merubah PSAK No. 5 (Revisi 2000), mengenai “Pelaporan Segmen”. PSAK No. 5 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan konsolidasi untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis. PSAK No. 5 (Revisi 2009) memperluas definisi segmen operasi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan segmen operasi. PSAK No. 5 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 5 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.


h. PSAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing”. Pada Desember 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing” yang merubah PSAK No. 10 (Reformat 2007), mengenai “Transaksi dalam Mata Uang Asing”, PSAK No. 11 (Reformat 2007), mengenai “Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”, dan PSAK No. 52, mengenai “Mata Uang Pelaporan”. PSAK No. 10 (Revisi 2009) memperluas definisi mata uang fungsional dan faktorfaktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional dari suatu entitas serta memberikan pedoman dalam pelaporan transaksi-transaksi dalam mata uang asing, penjabaran pada mata uang penyajian, dan penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Dalam penjabaran kegiatan usaha luar negeri, goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan setiap penyesuaian nilai wajar pada nilai tercatat aset dan kewajiban untuk dinyatakan dalam mata uang fungsional dan dijabarkan dalam kurs penutupan. PSAK No. 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 10 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. i.

PSAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama”. Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai “Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama” yang merubah PSAK No. 12 (Reformat 2007), mengenai “Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset”. PSAK No. 12 (Revisi 2009) memberikan pedoman dalam akuntansi dan pelaporan kepemilikan dalam ventura bersama dalam laporan keuangan venturer. Venturer harus mengakui bagian partisipasinya dalam pengendalian bersama aset dalam laporan keuangannya. Venturer harus mengakui aset yang dikendalikan, kewajiban dan beban yang timbul dan bagian pendapatan dalam laporan keuangannya dalam pengendalian bersama operasi. Venturer harus mengakui bagian pertisipasinya dalam pengendalian bersama entitas dengan menggunakan konsolidasi proporsional atau metode ekuitas. Penerapan dini atas PSAK No. 12 (Revisi 2009) dianjurkan. PSAK No. 12 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 12 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

j.

PSAK No. 15 (Revisi 2009), mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi”. Pada Juni 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 15 (Revisi 2009), mengenai “Investasi pada Entitas Asosiasi” yang menggantikan PSAK No. 15 (1998), “Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi. PSAK No. 15 (Revisi 2009) diterapkan untuk akuntansi investasi dalam entitas asosiasi, yaitu suatu entitas, termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan, dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Investasi dalam entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. PSAK No. 15 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini PSAK No. 15 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 15 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

k. PSAK No. 25 (Revisi 2009), mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”. Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 25 (Revisi 2009), mengenai “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan” yang menggantikan PSAK No. 25 (Reformat 2007), mengenai “Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi”. PSAK No. 25 (Revisi 2009) memberikan definisi tentang kelalaian pencantuman, kesalahan penyajian, kesalahan mendasar dan kesalahan lain yang material.


PSAK No. 25 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk mengungkapkan dampak yang mungkin timbul akibat penerapan standar-standar akuntansi keuangan yang baru pada laporan keuangan pada periode awal penerapan. PSAK No. 25 (Revisi 2009) juga memberikan panduan untuk mencatat dan mengungkapkan kesalahan, perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. PSAK No. 25 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 25 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 25 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. l.

PSAK No. 48 (Revisi 2009), mengenai “Penurunan Nilai Aset”. Pada Oktober 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 48 (Revisi 2009), mengenai “Penurunan Nilai Aset” yang menggantikan PSAK No. 48, mengenai “Penurunan Nilai Aset”. PSAK No. 48 (Revisi 2009) memberikan prosedur untuk mengidentifikasikan unit penghasil kas dan mengukur penurunan nilai aset. Suatu rugi penurunan nilai harus dicatat untuk suatu unit penghasil kas ketika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari nilai tercatatnya. Rugi penurunan nilai harus dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut dan ke aset lain dari unit tersebut dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. PSAK No. 48 (Revisi 2009) mensyaratkan Perusahaan untuk menilai pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa suatu aset mengalami penurunan nilai dan rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya untuk aset lain selain goodwill sudah tidak terdapat lagi. PSAK No. 48 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan harus menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2009) secara prospektif. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK 48 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

m. PSAK No. 57 (Revisi 2009), mengenai “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 57 (Revisi 2009), mengenai “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” yang menggantikan PSAK No. 57, mengenai “Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi”. PSAK No. 57 (Revisi 2009) memberikan panduan penerapan untuk mengakui dan mengungkapkan kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. PSAK No. 57 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini atas PSAK No. 57 (Revisi 2009) dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 57 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. n. PSAK No. 58 (Revisi 2009), mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan PSAK No. 58 (Revisi 2009), mengenai “Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan” yang merubah PSAK No. 58 (Revisi 2003), mengenai “Operasi yang Dihentikan”. PSAK No. 58 (Revisi 2009) memperluas pedoman pengklasifikasian dan pengukuran aset tersedia untuk dijual. Aset tersedia untuk dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya. PSAK No. 58 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan PSAK No. 58 (Revisi 2009) secara dini dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan PSAK No. 58 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.


o. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 7 (Revisi 2009), mengenai “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus”. Pada Oktober 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 7 (Revisi 2009), mengenai “Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus” yang mengubah ISAK No. 7 (Revisi 2004), mengenai “Entitas Bertujuan Khusus”. ISAK No. 7 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana mengidentifikasi entitas bertujuan khusus dan menjelaskan indikasi adanya pengendalian yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu Entitas Bertujuan Khusus (EBK) dikonsolidasikan atau tidak. ISAK No. 7 (Revisi 2009) mengharuskan suatu EBK dikonsolidasi apabila dikendalikan oleh suatu entitas. ISAK No. 7 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 7 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. p. ISAK No. 9 (Revisi 2009), mengenai “Perubahan atas Kewajiban Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Kewajiban Serupa”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 9 (Revisi 2009), mengenai “Perubahan atas Kewajiban Aktivitas Purna-operasi, Restorasi dan Kewajiban Serupa”. ISAK No. 9 (Revisi 2009) memberikan pedoman bagaimana menghitung dampak perubahan dalam pengukuran atas aktivitas purna-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa yang muncul karena kewajiban untuk membongkar dan memindahkan aset tetap, pabrik dan peralatan dan restorasi lokasi aset sebagai konsekuensi dari pembeliannya. ISAK No. 9 (Revisi 2009) juga menjelaskan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut dan bagaimana mengukurnya. ISAK No. 9 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai atau sesudah 1 Januari 2011. Penerapan ISAK No. 9 (Revisi 2009) secara dini dianjurkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 9 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. q. ISAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Program Loyalitas Pelanggan”. Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 10 (Revisi 2009), mengenai “Program Loyalitas Pelanggan”. ISAK No. 10 (Revisi 2009) menyediakan pedoman untuk mencatat dan mengukur penghargaan kredit kepada pelanggan. Interpretasi ini mensyaratkan imbalan tersebut diidentifikasi secara terpisah dan diukur dengan mengacu pada nilai wajarnya. ISAK No. 10 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan dini dari ISAK No. 10 (Revisi 2009) diperbolehkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari penerapan di ISAK No. 10 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan. r.

ISAK No. 11 (Revisi 2009), mengenai “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik”. Pada Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 11 (Revisi 2009), mengenai “Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik”. ISAK No. 11 (Revisi 2009) menyediakan pedoman pengakuan, pengukuran dan pengungkapan hutang dividen pada saat entitas mengumumkan distribusi dan mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan aset kepada pemilik. Hal ini mensyaratkan entitas untuk mengakui perbedaan antara nilai tercatat aset yang didistribusikan dan nilai tercatat utang dividen dalam laba rugi. ISAK No. 11 (Revisi 2009) diterapkan secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai atau setelah 1 Januari 2011. Penerapan retrospektif tidak diperbolehkan sedangkan penerapan dini diperbolehkan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 11 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

s.

ISAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai “Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer”. Pada bulan Agustus 2009, DSAK mengeluarkan ISAK No. 12 (Revisi 2009), mengenai


“Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer”. ISAK No. 12 (Revisi 2009) memberikan pedoman pengakuan keuntungan atau kerugian dari kontribusi aset nonmoneter pada PBE (Pengendalian Bersama Entitas) dalam pertukaran dengan bagian partisipasi ekuitas PBE dalam laporan laba rugi venturer. Standar tersebut juga memberikan pedoman bagaimana menghitung imbalan tambahan dan menyajikan keuntungan atau kerugian belum terealisasi pada Laporan Keuangan venturer. Venturer tidak mengakui porsi keuntungan atau kerugian yang diatribusikan pada bagian partisipasi ekuitas venturer lain jika (a) risiko dan manfaat signifikan dari kepemilikan aset nonmoneter yang dikontribusikan tidak beralih ke PBE; atau (b) keuntungan atau kerugian dalam kontribusi nonmoneter tidak dapat diukur dengan andal; atau (c) transaksi kontribusi tidak memiliki substansi komersial. Jika disamping menerima bagian partisipasi ekuitas, venturer menerima aset moneter atau nonmoneter, maka porsi yang sesuai dari keuntungan atau kerugian dalam transaksi tersebut diakui oleh venturer. ISAK No. 12 (Revisi 2009) berlaku efektif untuk periode pelaporan dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan dini ISAK No. 12 (Revisi 2009) diperkenankan. Perusahaan sedang mengevaluasi dampak penerapan ISAK No. 12 (Revisi 2009) terhadap laporan keuangan.

21. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 26 April 2010.

PT LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk

Recommend Documents