PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN SEPTEMBER 30 SEPTEMBER

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 30 SEPTEMBER 2009

30 SEPTEMBER 2008

AKTIVA Kas dan setara kas Investasi sementara Piutang Usaha Lain lain Persediaan Aktiva Real Estat Uang muka pembelian Pajak dibayar dimuka Biaya dibayar dimuka Investasi dalam bentuk saham Tanah Untuk Pengembangan Aktiva Tetap Aktiva Tetap Dalam Rangka Bangun, Kelola Dan Alih (B.O.T*) Akitiva Pajak Tangguhan Aktiva lain- lain

22,600,371,877 4,181,189

16,377,923,728 3,791,812

15,650,970,008 9,650,131,873 2,519,483,363 296,678,764,185 18,401,774,835 6,160,161,093 5,109,897,260 49,158,848,801 114,979,854,590 162,005,063,740

6,479,823,459 12,464,912,186 2,664,541,229 296,570,618,223 15,440,990,134 2,487,297,136 5,408,340,173 49,158,848,801 114,979,854,590 203,654,902,880

31,896,005,834 4,097,012,516 6,795,206,175

34,564,786,110 3,650,551,588 9,057,306,582

JUMLAH AKTIVA

745,707,727,339

772,964,488,631

Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 30 SEPTEMBER 2009

30 SEPTEMBER 2008

KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN Wesel bayar Hutang Usaha Lain - lain Hutang pajak Kewajiban pajak tangguhan Biaya yang masih harus dibayar Uang muka penjualan Hutang bank jangka panjang Hutang lain lain jgk panjang Hutang manfaat pensiun Pendapatan diterima dimuka Uang jaminan penyewa Jumlah Kewajiban Goodwill KEPEMILIKAN MINORITAS EKUITAS Modal disetor Agio saham Laba (Rugi) ditahan

87,930,951,000

85,606,638,000

5,633,110,165 8,432,907,937 3,440,117,658 1,415,945,000 134,313,507,812 81,109,201,270 36,142,722,732 75,417,935,016 23,351,439,667 19,630,279,577 12,106,831,916 488,924,949,750

10,000,403,404 12,916,979,409 4,744,270,319 1,415,945,000 129,876,419,108 72,304,193,770 93,057,068,362 36,477,320,867 18,539,460,092 20,850,357,251 12,215,775,133 498,004,830,715

4,655,171,488 37,459,036

4,799,100,331 7,555,151,806

745,000,000,000 36,750,000,000 (529,659,852,935)

745,000,000,000 36,750,000,000 (519,144,594,221)

Jumlah Ekuitas

252,090,147,065

262,605,405,779

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

745,707,727,339

772,964,488,631

Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit

P.T. INDONESIA PRIMA PROPERTY DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 9 BULAN YG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008

PENDAPATAN USAHA Penjualan Jasa Hotel Jumlah Pendapatan Usaha

2009

2008

(9 BULAN)

(9 BULAN)

Rp

Rp

48,436,057,701 84,833,951,123 54,378,400,244 187,648,409,068

3,828,750,000 83,626,044,646 49,439,110,659 136,893,905,305

33,295,558,351 13,467,404,095 23,811,330,178 40,363,665,589 14,385,595,109

1,689,637,614 12,772,190,609 21,106,087,349 37,755,437,616 15,183,670,970

125,323,553,322

88,507,024,158

LABA BRUTO

62,324,855,746

48,386,881,147

BEBAN USAHA Beban penjualan Beban administrasi & umum JUMLAH BEBAN USAHA

1,751,629,776 33,622,054,611 35,373,684,387

1,356,804,754 34,406,645,310 35,763,450,064

LABA USAHA

26,951,171,359

12,623,431,083

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban bunga - bersih Pendapatan (Rugi) selisih kurs - bersih Pendapatan (Beban) lain -lain Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih

(3,766,548,785) 30,680,719,709 719,373,295 27,633,544,219

(3,758,594,784) 1,068,931,964 3,539,411,311 849,748,491

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

54,584,715,578

13,473,179,574

(10,275,318,256)

(7,712,074,201)

(15,058,696)

(85,520,448)

BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG HOTEL Beban pokok penjualan Beban langsung apartemen Beban pegawai Beban langsung hotel Beban penyusutan dan amortisasi Jumlah beban pokok penjualan dan Beban langsung Hotel

PAJAK PENGHASILAN KINI HAK MINORITAS ATAS BAGIAN LABA (RUGI) ANAK PERUSAHAAN LABA (RUGI) BERSIH LABA USAHA PER SAHAM LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM Catatan : Laporan Keuangan tidak diaudit

44,294,338,626

5,675,584,925

15 25

7 3

P.T. INDONESIA PRIMA PROPERTY DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN ) BULAN YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008

Modal Disetor Saldo per 1 Januari 2008

745,000,000,000

Tambahan Modal Disetor 36,750,000,000

Defisit (524,820,179,146)

Laba bersih tahun berjalan

Jumlah Modal Rp 256,929,820,854 5,675,584,925

Saldo per 30 September 2008

745,000,000,000

36,750,000,000

(524,820,179,146)

262,605,405,779

Saldo per 1 Januari 2009

745,000,000,000

36,750,000,000

(573,954,191,561)

207,795,808,439

Laba bersih tahun berjalan Saldo per 30 September 2009

44,294,338,626 745,000,000,000

36,750,000,000

(573,954,191,561)

252,090,147,065

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY, Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE 9 BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 2009 Rp.

2008 Rp.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran pada karyawan dan pemasok

204,817,980,719.90 (97,060,628,770.10)

164,952,059,527.40 (123,766,007,218.00)

Kas dihasilkan dari operasi

107,757,351,949.80

41,186,052,309.40

Pembayaran bunga dan beban keuangan Pembayaran pajak penghasilan

(46,558,641,683.83) (9,573,257,539.50)

(43,244,936,791.26) (4,434,850,171.00)

51,625,452,726.47

(6,493,734,652.86)

169,852,963.78 285,901,930.00 (4,298,433,085.00) 3,046,150,000.00 (46,420,000.00) 1,029,492,881.00 17,409,661.00

204,390,741.33 3,367,125,406.00 (8,546,768,990.00) (17,959,500.00) 150,454,937.00 390,475,470.00

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Hasil penjualan aktiva tetap Perolehan aktiva tetap Penambahan ( penurunan ) investasi Penambahan aktiva bangun kelola serah Kenaikan (penurunan) beban ditangguhkan Penurunan uang jaminan Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi

203,954,350.78

(4,452,281,935.67)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga Kenaikan (penurunan) hutang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa Penambahan (Pengurangan) Hutang Leasing Pembayaran hutang bank jangka panjang

(9,949,596,858.00)

(2,309,570,386.63)

798,999,999.62 (233,366,400.00) (35,544,123,829.20)

(14,341,000,000.00) (233,366,400.00) 25,375,000,000.00

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

(44,928,087,087.58)

8,491,063,213.37

6,901,319,989.67

(2,454,953,375.16)

KAS SETARA KAS AWAL TAHUN Pengaruh perubahan kurs mata uang asing

15,787,350,998.84 (88,299,112.01)

18,850,057,856.16 (17,180,753.00)

KAS SETARA KAS AKHIR TAHUN

22,600,371,876.50

16,377,923,728.00

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT 1. UMUM a. Pendirian dan Informasi Umum PT. Indonesia Prima Property Tbk (Perusahaan) didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo. Undang-Undang No. 12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 31 tanggal 23 April 1983 dari Sastra Kosasih, S.H., notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-6044-HT.01.01-TH'83 tanggal 5 September 1983 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1984, Tambahan No. 241. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta notaris No. 21 tanggal 23 Juli 2008 dari Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., notaris di Jakarta, mengenai penyesuaian anggaran dasar Perusahaan dengan Undangundang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-82927.AH.01.02.Th.2008 tanggal 6 Nopember 2008. Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Wisma Sudirman Lt. 11, Jl. Jendral Sudirman Kav.34, Jakarta. Kegiatan usaha utama Perusahaan dan anak perusahaan adalah dibidang pengembangan, pembangunan dan pengelolaan properti yang meliputi bidang persewaan perkantoran, pusat perbelanjaan (mal), apartemen dan hotel, pembangunan perumahan beserta segala fasilitasnya. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan April 1983. Susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 30 September 2009 adalah sebagai berikut: Presiden Komisaris Wakil Presiden Komisaris Komisaris Komisaris Independen

: : : :

Komisaris Independen

:

Presiden Direktur Wakil Presiden Direktur Direktur Direktur yang tidak terafilasi Direktur

: : : :

Husni Ali Chiu Man Sing Ng Haker Larson Njudarsono Yusetijo Sriyanto

: :

Satriyana Bakrin Rintis Didi Fariadi

Komite Audit Ketua Anggota

Soedibyo Boediman Gozali Lutfi Dahlan Matheus Rukmasaleh Arif Satriyana

-6-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) b. Anak Perusahaan Perusahaan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham anak perusahaan berikut: Anak Perusahaan Perumahan PT Graha Mitrasantosa (GMS) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Paramita Swadaya (PS) Pemilikan: Tidak langsung, melalui GMS, anak perusahaan Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan Hotel dan Apartemen PT Griyamas Muktisejahtera (GMMS) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Mahadhika Girindra (MG) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Graha Hexindo (GH) Pemilikan: Langsung Tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan PT Angkasa Interland (AIL) Pemilikan langsung Pusat Perbelanjaan PT Langgeng Ayomlestari (LAL) Pemilikan langsung PT Almakana Sari (AS) Pemilikan tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan GH, anak perusahaan Perkantoran PT Panen Lestari Basuki (PLB) Lain-lain PT Karya Makmur Unggul (KMU) Pemilikan tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan GH, anak perusahaan PT Mega Buana Sentosa (MBS) Pemilikan tidak langsung, melalui LAL, anak perusahaan GH, anak perusahaan

Persentase Pemilikan 2009 2008

99,90%

99,90%

0,10%

0,10%

99,92 %

99,92 %

0,08 %

0,08 %

99,91%

99,91%

0,09%

0,09%

99,90%

99,90%

0,10%

0,10%

Tahun Operasi Komersial

1994

Bukit Tiara (Tangerang)

Pra-operasi

Bukit Tiara II (Tangerang)

1996

Hotel Novotel (Surabaya)

Pra-operasi

Ibis Hotel (Surabaya)

1995

Tropik Apartemen dan Grand Tropic Suites Hotel (Jakarta)

99,91%

99,91%

0,09%

0,09%

98,86%

98,86%

1995

99,99 %

99,99 %

1993

99.50% 0.50%

99.50% 0.50%

96,67%

96,67%

99.20% 0.80%

99.77% 0.23%

Nama Proyek

Puri Casablanca (Jakarta)

Mal Blok M (Jakarta) Plaza Parahyangan (Bandung)

1986

Wisma Sudirman (Jakarta)

Pra - operasi

-

Pra - operasi

-

99.20% 0.80%

-

Berdasarkan akta jual beli saham antara anak perusahaan (AS) dengan PT Mega Buana Sentosa (MBS) pada tanggal 29 Januari 2008, AS membeli 99% kepemilikan saham pada MBS yang dimiliki oleh PT Asthagraha Sumartha dengan nilai perolehan Rp 495.000.000.

-7-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Pada tanggal 12 Desember 2008, AS mengkonversi piutangnya pada MBS sebesar Rp 16.000.000.000 sehingga jumlah kepemilikan AS pada MBS menjadi Rp 16.495.000.000, dengan persentase kepemilikan sebesar 99,77%. Berdasarkan akta jual beli saham antara anak perusahaan (LAL) dengan AS dan KMU masingmasing pada tanggal 19 Juni 2007 dan 1 Agustus 2007, LAL membeli secara langsung saham perusahaan-perusahaan tersebut (Catatan 25). Kecuali GMMS dan AS yang masing-masing berdomisili di Surabaya dan Bandung, seluruh anak perusahaan berdomisili di Jabotabek. c. Penawaran Umum Efek Perusahaan Pada tanggal 29 Juni 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1194/PM/1994 untuk melakukan penawaran umum atas 35.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 22 Agustus 1994 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 28 Nopember 1996, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) dengan suratnya No. S-1937/PM/1996 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 360.000.000 saham. Pada tanggal 19 Desember 1996 saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 30 Juni 2003 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pemegang saham menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan sebesar 1.250.000.000 saham melalui pengeluaran saham baru tanpa Hak Memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4. Pada tanggal 30 September 2009, seluruh saham perusahaan atau sejumlah 1.745.000.000 saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. 2.

PENERAPAN PERNYATAAN STÁNDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) REVISI a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan Pada tahun berjalan, Perusahaan dan anak perusahaan menerapkan PSAK revisi berikut ini yang efektif untuk laporan keuangan dimulai atau setelah 1 Januari 2008: PSAK 13 (Revisi 2007), Properti Investasi Revisi PSAK 13 tidak berdampak terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan anak perusahaan. Perubahan mendasar pada standar ini yang mengijinkan penggunaan model nilai wajar (fair value method) atau model biaya (cost model) dalam mengukur properti investasi setelah pengakuan awal, tidak berdampak pada laporan keuangan ini karena kebijakan Perusahaan dan anak perusahaan mengukur properti investasi setelah pengakuan awal dengan menggunakan model biaya.

-8-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) PSAK 16 (Revisi 2007), Aset tetap PSAK 16 revisi dapat menggunakan model revaluasi (revaluation model) atau model biaya (cost model) dalam mengukur aset tetap setelah pengakuan awal dan mengharuskan antara lain pendekatan komponen (component approach) dalam menyusutkan aset serta mereview nilai residu dan umur manfaat setiap aset tetap. Pada penerapan awal, manajemen memilih untuk menggunakan model biaya. Namun manajemen menentukan bahwa tidak praktis mengestimasi dampak pendekatan komponen dan perubahan nilai residu aset baik secara retroaktif maupun prospektif dari tanggal manapun yang lebih awal. Karenanya penerapan standar ini tidak berdampak terhadap nilai tercatat aset tetap sebelumnya. PSAK 30 (Revisi 2007), Sewa Penerapan PSAK 30 revisi berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi sewa. Perubahan mendasar dari standar ini, dimana klasifikasi dari sewa pembiayaan (finance lease) dan sewa operasi (operating lease) tergantung dari pengalihan secara substantial seluruh risiko dan manfaat, tidak berdampak terhadap laporan keuangan periode sebelumnya. Manajemen menetapkan tidak terdapat sewa operasi yang signifikan pada awal penerapan yang diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan menurut standar revisi. b. Standar ini telah diterbitkan tetapi belum diterapkan PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan Pada bulan Desember 2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan, menggantikan ketentuan penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 50 (1998), Akuntansi Investasi Efek Tertentu, dan PSAK 55 (Revisi 1999), Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai. Tujuan standar revisi ini adalah untuk menetapkan prinsip-prinsip penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan kewajiban keuangan. Standar ini berlaku terhadap klasifikasi instrumen keuangan dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan; dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Standar ini diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Pada bulan Desember 2006, DSAK mengeluarkan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. Standar ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Standar ini juga menetapkan pedoman untuk penghentian pengakuan; jika aset dan kewajiban keuangan dinilai pada nilai wajar, bagaimana menentukan nilai wajar dan mengevaluasi penurunan nilai; serta akuntansi lindung nilai.

-9-

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Standar ini menggantikan ketentuan pengakuan dan pengukuran yang diatur dalam standar akuntansi tertentu yang telah diterbitkan sebelumnya. Entitas harus menerapkan standar ini secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010. Penerapan standar lebih dini diperkenankan. Dalam ketentuan transisi, entitas dapat melakukan penyesuaian perlakuan akuntansi instrumen keuangan yang ada pada akhir periode laporan keuangan sebelum tanggal efektif dengan ketentuan yang ada dalam standar ini dan dampak penyesuaian tersebut diakui dalam laba rugi atau ekuitas periode berjalan. PSAK 14 (Revisi 2008), Persediaan Pada bulan September 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan standar akuntansi revisi untuk persediaan, yang menggantikan PSAK 14, Persediaan. Perubahan mendasar pada standar ini termasuk antara lain entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama, dan pembelian persediaan dengan persyaratan penyelesaian tangguhan (deferred settlement terms), perbedaan antara harga beli untuk persyaratan kredit normal dan jumlah yang dibayarkan diakui sebagai beban bunga selama periode pembiayaan. Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini dianjurkan. Manajemen sedang mengevaluasi dampak dari standar-standar tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasi.

3.

KEBIJAKAN AKUNTANSI a.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah mata uang Rupiah (Rp) dan laporan keuangan konsolidasi tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasi disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b.

Prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan (dan anak perusahaan). Pengendalian dianggap ada apabila perusahaan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari investee untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila induk perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui anak perusahaan lebih dari 50% hak suara.

- 10 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Hasil dari anak perusahaan yang diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan dari tanggal efektif akusisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasi. Hak minoritas terdiri dari jumlah kepemilikan pada tanggal terjadinya penggabungan usaha (Catatan 3c) dan bagian minoritas dari perubahan ekuitas sejak tanggal dimulainya penggabungan usaha. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian induk perusahaan. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan. Seluruh transaksi antar perusahaan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasi. c.

Penggabungan Usaha Akuisisi anak perusahaan dicatat dengan menggunakan metode pembelian (purchase method). Biaya penggabungan usaha adalah keseluruhan nilai wajar (pada tanggal pertukaran) dari aset yang diperoleh, kewajiban yang terjadi atau yang diasumsikan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan sebagai penggantian atas pengendalian dari perolehan ditambah biaya-biaya lain yang secara langsung dapat diatribusikan pada penggabungan usaha tersebut. Pada saat akuisisi, aset dan kewajiban anak perusahaan diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill. Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian Perusahaan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal akuisisi (diskon atas akuisisi), maka nilai wajar aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proposional, sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Sisa selisih lebih setelah penurunan nilai wajar aset dan kewajiban non moneter tersebut diakui sebagai goodwill negatif, dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan garis lurus selama 20 tahun. Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aset bersih.

d.

Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing Pembukuan Perusahaan dan anak perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan.

e.

Transaksi Hubungan Istimewa Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah: 1) Perusahaan baik langsung maupun melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries dan fellow subsidiaries); 2) perusahaan asosiasi;

- 11 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

- 12 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) 3) perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan Perusahaan); 4) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan Perusahaan, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari Perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut; dan 5) perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari Perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan. Semua transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi. f.

Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasi serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

g.

Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h.

Investasi Unit Penyertaan Reksadana Unit penyertaan reksadana disajikan sebesar nilai aset bersih. Kenaikan (penurunan) nilai aset bersih unit penyertaan reksadana dibebankan pada laba rugi konsolidasi tahun berjalan. Investasi saham Investasi dalam bentuk saham dengan pemilikan kurang dari 20% yang nilai wajarnya tidak tersedia dan dimaksudkan untuk investasi jangka panjang dinyatakan sebesar biaya perolehan (metode biaya). Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi tahun berjalan.

i.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu

- 13 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Perusahaan dan anak perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing akun piutang pada akhir tahun. j.

Persediaan Persediaan terdiri dari makanan, minuman dan keperluan hotel lainnya yang dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted average method).

k.

Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l.

Aset Real Estat Aset real estat terdiri dari tanah dan bangunan (rumah tinggal) dan bangunan strata title yang siap dijual dan tanah yang belum dikembangkan, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya praperolehan dan perolehan tanah ditambah biaya pinjaman dan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pematangan tanah akan dimulai. Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman (beban bunga dan selisih kurs). Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan atau dipindahkan ke aset tanah bila tanah tersebut siap dijual dengan menggunakan metode luas areal. Biaya perolehan bangunan (rumah tinggal) dan bangunan strata title meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada saat proyek pengembangan tersebut ditangguhkan/ditunda pelaksanaannya atau secara substansial siap untuk digunakan sesuai tujuannya.

m. Properti Investasi Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Properti investasi diukur sebesar nilai perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan setiap akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari properti investasi bertikut ini: Tahun 5 – 20

Bangunan dan prasarana

- 14 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Properti investasi sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode sewa dan umur manfaatnya. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. n.

Aset Tetap – Pemilikan Langsung Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan dan prasarana Peralatan kantor Peralatan dan perlengkapan operasional Kendaraan

8 – 20 3 – 10 4 – 10 3–5

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direview setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif. Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun yang bersangkutan. Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari hutang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. o.

Sewa Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan dan anak perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Kewajiban kepada lessor disajikan di dalam neraca sebagai kewajiban sewa pembiayaan.

- 15 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari kewajiban sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo kewajiban. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai kewajiban. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna. p.

Aset Bangun Kelola Serah Anak perusahaan, LAL, mengadakan perjanjian bangun kelola dan serah (Build, Operate and Transfer/B.O.T.) atas gedung pusat perbelanjaan (mal) dua lantai, dengan luas area  61.750 m2, terletak di bawah terminal bis Blok M, Jakarta, yang dimiliki Pemda DKI Jakarta. Aset tetap berupa bangunan dalam rangka bangun kelola dan serah (B.O.T.) beserta mesin dan instalasi yang melekat serta peralatan yang berada pada bangunan tersebut dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan dengan batas maksimum sesuai jangka waktu perjanjian bangun kelola dan serah, sebagai berikut: Tahun Bangunan Mesin dan instalasi

30 10

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai. Hak pakai atas aset B.O.T. yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset B.O.T. berikut akumulasi amortisasinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun yang bersangkutan. q.

Beban Tangguhan – Hak Atas Tanah Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah karena umur hukum hak atas tanah lebih pendek dari umur ekonomisnya.

r.

Penyisihan Penggantian Peralatan dan Perlengkapan Hotel Penyisihan untuk penggantian peralatan dan perlengkapan hotel dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan hotel. Pembelian dan penggantian pada periode berjalan dibebankan ke penyisihan tersebut.

s.

Penurunan Nilai Aset Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang diperoleh kembali (estimated recoverable amount) maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai jual neto dan nilai pakai.

t.

Pengakuan Pendapatan dan Beban Penjualan Real Estat

- 16 -


Pendapatan dari penjualan real estat berupa bangunan rumah tinggal dan bangunan sejenis lainnya beserta kapling tanahnya serta apartemen yang telah selesai pembangunannya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut terpenuhi :  proses penjualan telah selesai;  harga jual akan tertagih, yaitu jumlah yang telah dibayar sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual;  tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan  penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat ke pemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut. Pendapatan penjualan kapling tanah tanpa bangunan, diakui dengan menggunakan metode akrual penuh (full accrual method) pada saat pengikatan jual beli apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:    



jumlah pembayaran oleh pembeli sekurang-kurangnya telah mencapai 20% dari harga jual yang disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; harga jual akan tertagih; tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan proses pengembangan tanah telah selesai sehingga penjual tidak berkewajiban lagi untuk menyelesaikan kapling tanah yang dijual, seperti kewajiban untuk mematangkan kapling tanah atau kewajiban untuk membangun fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan oleh atau yang menjadi kewajiban penjual, sesuai dengan pengikatan jual beli atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan hanya kapling tanah saja yang dijual, tanpa diwajibkan keterlibatan penjual dalam pendirian bangunan di atas kapling tanah tersebut.

Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai uang muka dan dicatat dengan deposit method sampai seluruh persyaratan tersebut dipenuhi. Pendapatan Sewa Pendapatan sewa diakui pada saat penggunaan aset oleh pihak lain sejalan dengan berlalunya waktu. Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan yang diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku. Pendapatan Hotel Pendapatan sewa hotel dan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat jasa diberikan atau barang diserahkan. Pendapatan Bunga Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang sesuai. Beban Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis).

- 17 -


u.

Imbalan Pasca Kerja Perusahaan dan anak perusahaan memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perusahaan dan anak perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diprakirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaiknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested. Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuaria yang belum diakui, dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

v.

Restrukturisasi Hutang Selisih lebih nilai tercatat pinjaman (termasuk bunga, denda yang berhubungan) di atas jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru hutang dalam restrukturisasi hutang langsung diakui sebagai keuntungan hasil restrukturisasi yang disajikan sebagai pos luar biasa. Setelah restrukturisasi, jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dikurangkan dari nilai tercatat hutang dan tidak ada beban bunga yang diakui hingga jatuh tempo hutang tersebut. Jika nilai tercatat pinjaman kurang dari jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru hutang dalam restrukturisasi hutang, tidak ada keuntungan ataupun kerugian hasil restrukturisasi yang diakui. Setelah restrukturisasi, beban bunga dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat hutang pada awal setiap periode sampai dengan jatuh temponya.

w.

Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Final Atas penghasilan sewa dan jasa pelayanan dan pemeliharaan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui proposional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau hutang pajak. Akun pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan terpisah dari hutang pajak penghasilan final. Perusahaan tidak mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan nilai tercatat dengan dasar pengenaan pajak untuk aset atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Pajak Penghasilan Tidak Final Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan konsolidasi dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Kewajiban pajak tangguhan diakui untuk - 18 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas. Aset dan kewajiban pajak tangguhan disajikan di neraca, kecuali aset dan kewajiban pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan kewajiban pajak kini. x.

Laba Per Saham Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih residual dengan jumlah ratarata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

y.

Informasi Segmen Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis. Segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa (baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Aset dan kewajiban yang digunakan bersama dalam satu segmen atau lebih dialokasikan kepada setiap segmen jika, dan hanya jika, pendapatan dan beban yang terkait dengan aset tersebut juga dialokasikan kepada segmen-segmen tersebut.

- 19 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) 4.

KAS DAN SETARA KAS

2009 Rp Kas - Rupiah Kas - Valas Bank Rupiah Bank Central Asia Bank Mandiri Bank Ganesha Bank Permata Bank Internasional Indonesia Bank Danamon Indonesia Bank Panin Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 500 juta) Dollar Amerika Serikat Bank Central Asia Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 170 juta) Deposito berjangka Rupiah Bank Danamon Bank Internasional Indonesia Bank Ganesha Dollar Amerika Serikat Bank Internasional Indonesia Jumlah Tingkat bunga deposito berjangka per tahun Rupiah Dollar Amerika Serikat

743,836,031 8,613,247

600,790,396

2,667,895,872 6,963,499,032 1,268,380,713 2,267,015,435 277,982,990 5,626,156,932 1,980,947,269

5,261,854,578 2,991,537,929 1,586,650,922 416,532,257 545,424,710 208,629,684 7,289,865 1,084,442,010

329,112,934 83,282,257

369,118,860 191,002,326

300,000,000

2,000,000,000 1,034,084,920

83,649,165

80,565,273

22,600,371,877

16,377,923,730

8,5 - 8,75% 0.20%

- 20 -

2008 Rp

7 - 8% 0.75'%


5.

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

2009 Rp

6.

2008 Rp

Pajak Bumi dan Bangunan Pajak penghasilan final Pajak penghasilan - pasal 25 Pajak pertambahan nilai - bersih

99,739,177 1,758,369,714 4,081,932,404 220,119,798

89,574,174 1,683,918,146 262,262,987 451,541,829

Jumlah

6,160,161,093

2,487,297,136

ASET REAL ESTAT

2009 Rp

2008 Rp

Tanah dan bangunan siap dijual Puri Casablanca (Apartemen) Bukit Tiara (Perumahan) Tropik (Apartemen)

20,780,359,956 7,798,881,282 850,190,937

23,804,624,172 7,799,451,582 850,190,937

Jumlah

29,429,432,175

32,454,266,691

Tanah yang belum dikembangkan Bukit Tiara (Perumahan) Lebak Bulus Lebak Bulus - Karang Tengah Puri Casablanca (Apartemen)

227,605,008,325 16,646,229,065 13,474,083,265 9,524,011,354

225,711,746,789 15,406,510,154 13,474,083,265 9,524,011,354

Jumlah

267,249,332,009

264,116,351,562

Jumlah Aset Real Estat

296,678,764,184

296,570,618,253

Tanah perumahan Bukit Tiara yang belum dikembangkan merupakan tanah milik anak perusahaan (GMS) seluas 1.873.062 m2, terletak di Desa Pasir Jaya, Tangerang. Tanah Lebak Bulus yang belum dikembangkan merupakan tanah milik anak perusahaan (MBS) seluas 14.020 m2 yang terletak di Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tanah Lebak Bulus yang belum dikembangkan merupakah tanah milik anak perusahaan (KMU) seluas 13.732 m2, terletak di Kampung Lebak Bulus dan Kampung Karang Tengah, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Tanah Puri Casablanca yang belum dikembangkan merupakan tanah milik anak perusahaan (AIL) seluas 5.386 m2, terletak di proyek apartemen Puri Casablanca, Jakarta.

- 21 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Aset real estat milik anak perusahaan (GMS) dengan jumlah tercatat sebesar Rp 160.897.851.167 digunakan sebagai jaminan hutang bank dan pihak ketiga jangka panjang pada tanggal 30 September 2009 . Pada tanggal 30 September 2009 dan 2008, aset real estat telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, bencana alam dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Dayin Mitra Tbk, dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US$ 53.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

7.

INVESTASI SAHAM

Tempat kedudukan Metode biaya PT Nusadua Graha International PT Agung Ometraco Muda

Persentase pemilikan 2009 2008 % %

2009 Rp

2008 Rp

Jakarta

18.27

19.00

48,268,848,800

48,268,848,800

Jakarta

0.52

0.52

890,000,000

890,000,000

49,158,848,800

49,158,848,800

Jumlah

PT Nusadua Graha International (NGI) bergerak dalam bidang usaha jasa perhotelan (Westin Hotel) yang berlokasi di Nusa Dua, Bali. Pada tanggal 15 Mei 2008, Perusahaan melakukan pembelian saham NGI sebanyak 6.118 lembar saham dengan nilai perolehan sebesar Rp 8.552.046.300. Pada tahun 2008 NGI melakukan penerbitan saham baru sebanyak 40.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.396.650 per saham yang menyebabkan jumlah modal disetor NGI meningkat menjadi Rp 196.127.500.000 sehingga persentase kepemilikan Perusahaan dan PLB, anak perusahaan pada NGI menjadi 18,27%.

8.

WESEL BAYAR YANG SUDAH JATUH TEMPO Merupakan wesel bayar yang diterbitkan oleh Perusahaan dan anak perusahaan, GMS, kepada PT Gajah Tunggal Tbk, dengan rincian sebagai berikut:

2009 Rp

2008 Rp

Rupiah Dollar Amerika Serikat - US$ 7.671.000

13,668,000,000 74,262,951,000

13,668,000,000 71,938,638,000

Jumlah

87,930,951,000

85,606,638,000

- 22 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Wesel bayar ini telah jatuh tempo sejak tanggal 30 Nopember 2000 dan belum dilakukan perpanjangan sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasi diterbitkan. Berdasarkan surat No 035A/GT-K/E/VII/2008 dari PT Gajah Tunggal Tbk wesel bayar perusahaan dan anak perusahaan tidak lagi dikenakan bunga .

9.

HUTANG PAJAK

2009 Rp

2008 Rp

Pajak penghasilan: Pasal 21 Pasal 23 Pajak pembangunan 1 Pajak pertambahan nilai - bersih

1,156,531,284 1,387,195,303 313,903,564 582,487,507

1,948,227,607 1,510,036,315 330,172,984 955,833,413

Jumlah

3,440,117,658

4,744,270,319

10. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

2009 Rp Pinjaman yang berasal dari hutang sindikasi US$ 3.733.366,67 Bank Pan Indonesia Global Link Equity Limited Jumlah Tingkat bunga per tahun Rupiah Dollar Amerika Serikat

36,142,722,732

36,142,722,732 12 - 17% 10%

2008 Rp 35,011,512,631 22,069,768,067 35,975,787,663 93,057,068,361 12 - 17% 10%

Pinjaman yang Berasal dari Hutang Sindikasi Merupakan pinjaman sindikasi anak perusahaan (GMMS) yang dikoordinasi oleh Bank Bira dengan jumlah maksimum sebesar US$ 14.000.000. Pinjaman ini sudah jatuh tempo pada tanggal 4 April 2002. Jaminan pinjaman adalah tanah dan bangunan Hotel Novotel serta Apartemen di jalan Ngagel No. 173 dan 175, Surabaya dan jaminan perusahaan. a.

AIL

- 23 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Merupakan fasilitas pinjaman berjangka dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 33.385.824.721. Pinjaman ini diangsur selama 4 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit tanggal 12 Mei 2003. Tingkat bunga per tahun adalah sebagai berikut:  

Tahun pertama sebesar 19% per tahun. Tahun ke dua sampai ke empat sebesar tingkat suku bunga deposito 3 bulan dari Bank BNI atau Bank Mandiri (dipakai yang tertinggi) ditambah 5% per tahun.

Pinjaman ini dikembalikan dengan angsuran triwulan untuk tahun pertama dan angsuran bulanan untuk tahun kedua sampai keempat dan dijamin dengan: a. Gadai saham AIL milik Perusahaan. b. Jaminan fidusia atas tagihan milik AIL. c. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik AIL atau pihak lain yang diminta dan disetujui oleh Bank Panin. d. Letter of undertaking dari Perusahaan yang menyatakan kesanggupan Perusahaan untuk memberikan tambahan dana guna memenuhi kewajiban AIL terhadap Bank Panin. Jaminan pada nomor a dan b di atas juga digunakan secara paripasu untuk pinjaman PLB dan GMS kepada Bank Panin. b.

GMS Merupakan fasilitas kredit pinjaman jangka panjang dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 60.080.076.204. Pinjaman ini diangsur selama 4 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit tanggal 25 Juli 2003. Tingkat bunga per tahun adalah sebagai berikut:  

Tahun pertama 19% per tahun. Tahun kedua sampai dengan ke empat sebesar tingkat suku bunga deposito 3 bulan dari Bank BNI atau Bank Mandiri (dipakai yang tertinggi) ditambah 5% per tahun.

Pinjaman ini dikembalikan dengan angsuran triwulan untuk tahun pertama dan angsuran bulanan untuk tahun kedua sampai keempat dan dijamin dengan: a. Gadai saham GMS milik Perusahaan. b. Jaminan fidusia atas tagihan. c. Hak tanggungan atas tanah milik GMS. c.

PLB Merupakan kredit investasi yang diterima dari Bank Panin berdasarkan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 9 tanggal 5 September 2002 dari Benny Kristianto S.H., notaris di Jakarta, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp 15.500.000.000. Jangka waktu pinjaman 4 tahun sejak tanggal penandatanganan kredit dengan tingkat bunga 19% per tahun untuk tahun pertama dan sebesar tingkat bunga deposito ditambah 5% per tahun untuk tahun ke dua hingga tahun ke empat. Jaminan atas pinjaman ini diikat secara paripasu dengan jaminan kredit dari AIL yaitu berupa: a. Pernyataan PLB kepada Bank Panin sehubungan dengan pengurusan permohonan hak sertifikat hak atas tanah dan bangunan dan janji dari PLB untuk segera membuat akta pembebanan hak tanggungan apabila sertifikat tersebut telah menjadi atas nama PLB. b. Fidusia atas barang-barang yang dijaminkan. c. Fidusia atas tagihan.

- 24 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Berdasarkan adendum akta perjanjian kredit dan perjanjian jaminan No. 27 tanggal 12 Mei 2003 dari Benny Kristianto S.H., jaminan atas pinjaman ini juga akan digunakan untuk menjamin secara paripasu hutang GMS kepada Bank Panin. Jaminan kredit juga ditambah dengan surat pernyataan kesanggupan (Letter of Undertaking) dari Perusahaan, yang menyatakan kesangggupan Perusahaan untuk memberikan tambahan dana guna memenuhi kewajiban pembayaran PLB atas pinjaman kepada Bank Panin. Pernyataan kesanggupan Perusahaan telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dalam Berita Acara RUPS dengan akta notaris No. 226 tanggal 30 Juni 2003 dari notaris Buntario Tigris Darmawan NG, S.H. Pada tanggal 11 Agustus 2008, hutang bank Perusahaan dan anak perusahaan pada Bank Pan Indonesia telah dilunasi oleh PT Bukit Baiduri Energi (BBE) sehingga hutang tersebut beralih kepada BBE .

Global Link Equity Limited (Global) Pinjaman Global merupakan pinjaman anak perusahaan, MG sebesar US$ 3.553.003,86 dan US$ 4.347.924,68 masing-masing pada tahun 2008 dan 2007 dan terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2004 atas pinjaman ini tidak dikenakan bunga, dan jadwal pengembalian yang pasti. Berdasarkan surat MG kepada Global tanggal 7 Desember 2007 dan surat penegasan dari Global tanggal 11 Desember 2007, kedua belah pihak telah setuju bahwa MG membayar sebagian hutangnya kepada Global sebesar Rp 14.500.000.000 dan mendapat pengurangan atas sisa hutangnya sebesar Rp 13.000.000.000. Potongan hutang tersebut dicatat sebagai penghasilan lain-lain . Pada bulan Agustus 2009 pinjaman Global sudah dilunasi. 11. HUTANG LAIN LAIN JANGKA PANJANG

2009 Rp PT Siola Sandimas PT Bukit Baiduri Energi PT Ventura Investasi Utama Gajah Tunggal Mulia Jumlah

2008 Rp 1,020,360,936

40,410,955,345 32,200,000,000 2,806,979,671 75,417,935,016

29,200,000,000 6,256,959,931 36,477,320,867

PT Bukit Baiduri Energi (BBE) Hutang ini timbul sehubungan dengan pelunasan hutang bank kepada Bank Panin Indonesia yang dilakukan oleh BBE, sehingga seluruh hutang beralih ke BBE . Pinjaman BBE ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan harus dilunasi selambatnya dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani. PT Ventura Investasi Utama (VIU)

- 25 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Hutang kepada VIU milik Perusahaan dengan tingkat bagi hasil sebesar 14% akan jatuh tempo pada tahun 2010.

12. MODAL SAHAM Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Datindo Entrycom), susunan pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan No. 26 tanggal 3 Juli 2003 dari Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan sebesar Rp 1.900.000.000.000 yang terbagi atas 495.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dan 7.025.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp 200 per saham. 13. AGIO SAHAM Akun ini merupakan agio saham yang diperoleh dari penawaran umum saham Perusahaan pada tahun 1994. 14. LABA BERSIH PER SAHAM DASAR Berikut ini adalah data yang digunakan sebagai dasar untuk perhitungan laba (rugi) bersih per saham dasar: 2009 2008 Rp Rp

Laba (rugi) bersih

44,294,338,626 Lembar

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar

1,745,000,000

5,675,584,925 Lembar 1,745,000,000

Pada tanggal neraca, Perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif.

- 26 -


15. IKATAN a.

Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan/Peremajaan dan Pengembangan Terminal Blok M Jakarta tanggal 14 Mei 1990 antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LAL dan Berita Acara Serah Terima atas Bangunan Terminal Blok M dan fasilitasnya antara Pemerintah DKI Jakarta dengan LAL, Pemerintah DKI Jakarta setuju untuk menyerahkan hak pengelolaan atas “Bangunan Terminal Blok M dan fasilitasnya” kepada LAL. Hak pengelolaan tersebut diberikan untuk jangka waktu 30 tahun sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 1992. Perjanjian kerjasama ini juga mencakup persyaratan tertentu dan risiko atas pelanggaran perjanjian.

b.

Pada tanggal 9 Agustus 2007 LAL dan PT Panca Artha Abadi (Autoparking) menandatangani Perjanjian Jasa Bantuan Teknis (Technical Assistance) Perparkiran. Terhitung sejak tanggal 1 September 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010, pelaksanaan pengelolaan perparkiran Mall Blok M diserahkan kepada Autoparking. Autoparking wajib menyerahkan seluruh hasil perparkiran kepada LAL, sebaliknya LAL wajib menyediakan imbalan jasa teknis dengan nominal dan persentase tertentu dari jumlah perparkiran kepada Autoparking.

c.

GMMS melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak sebagai berikut: 



Accor Asia Pacific Australia Pty. Ltd. (AAPC Australia Pty. Ltd.) Perjanjian mengenai “Tradename and Trademark Licence Agreement” atas penggunaan nama Novotel, dengan pembayaran jasa royalti sebesar 2,75% dari pendapatan hotel. Pada tanggal 27 Nopember 1999, disetujui bahwa mulai 1 Januari 1999 pembayaran jasa royalti adalah sebesar 2,33% dari pendapatan hotel. Berdasarkan surat manajemen AAPC Australia Pty. Ltd., tertanggal 9 Pebruari 2000, seluruh kewajiban pembayaran jasa royalti tersebut telah dialihkan oleh AAPC Australia Pty. Ltd. kepada PT AAPC Indonesia. PT AAPC Indonesia (AAPC) 

Setiap 3 bulan, GMMS membayar kepada AAPC jasa pendukung pemasaran sebesar US$ 7 per kamar.



GMMS juga dalam tahap akhir penyelesaian perjanjian konsultasi manajemen dengan AAPC dimana AAPC akan menyediakan jasa manajemen untuk membantu pengoperasian hotel. Pada tanggal 27 Nopember 1999, tarif insentif disetujui sebagai berikut: Bila laba kotor < 35% dari total pendapatan Bila laba kotor > 35% < 45% dari total pendapatan Bila laba kotor > 45% dari total pendapatan

d.

5% 6% 7%

Berdasarkan perjanjian jual beli antara anak perusahaan, MG, dengan Bapak Kentjana Widjaja, pihak ketiga, tertanggal 5 September 2007, yang telah didaftarkan dalam buku pendaftaran No. 18/W/2007, tanggal 14 September 2007 dari Deni Thanur, S.H., notaris di Jakarta, MG setuju untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah yang terletak di Embong Kaliasin, Surabaya seluas 1.673 m2 berikut bangunan dalam penyelesaiannya berupa pembangunan Hotel Ibis dengan harga jual yang disepakati sebesar Rp 30.000.000.000. Berdasarkan akta perjanjian jual beli No. 1 tanggal 5 Mei 2008 dari Deni Thanur, S.H., notaris di Jakarta, disepakati bahwa Bapak Kentjana Widjaja telah menunjuk PT Mahadhika Permata Wijaya sebagai pihak yang akan membeli tanah dan bangunan tersebut. . Pada bulan Juli 2009 telah dibuat Akta Jual Beli dengan kesepakatan harga yang baru sebesar Rp 43.500.000.000 berdasarkan penilaian dari penilai independen .

16. KONTINJENSI a.

Perkara AlL Melawan SW Pada tahun 1999, terjadi perselisihan antara AlL dengan PT SAE-Waskita Karya (SW) yang - 27 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) disebabkan SW sebagai kontraktor utama yang ditunjuk Perusahaan untuk membangun apartemen Puri Casablanca yang terletak di JI. Casablanca kav 7, Jakarta tidak dapat menyelesaikan proyek pada waktu yang ditetapkan. Pemeriksaan arbitrase mengenai perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena terjadi ketidaksependapatan mengenai panel arbitrase yang berhak memeriksa perkara sehingga terjadi saling gugat antara AlL dengan SW di pengadilan untuk menetapkan panel arbitrase yang sah untuk memeriksa perkara tersebut. Pada tanggal 2 Pebruari 2000 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat penetapan No. 14/Pdt.P/2000/PN.Jak-Sel yang memenangkan panel arbitrase pilihan AlL dan SW. Namun demikian, arbitrase tunggal bentukan SW telah mengambil putusan yang mengharuskan AlL untuk membayar ganti rugi kepada SW sebesar Rp 61 miliar berikut biaya bunganya dan putusan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/Eks.Arb/2000/PN.Jak.Sel. AlL melakukan perlawanan hukum atas putusan arbitase tunggal tersebut dan pada tanggal 23 Maret 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan No. 282/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel yang memenangkan AlL. Putusan arbitrase tunggal bentukan SW tersebut di atas dianggap cacat hukum karena merupakan arbiter tunggal yang ditetapkan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Tinggi menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dibatalkan pada tingkat kasasi. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada tahun 2004, AlL mengajukan gugatan perdata terhadap SW. Menurut AlL, pihak SW telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengangkat arbiter tunggal, yang dilakukan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tidak sesuai dengan surat penetapan No. 14/Pdt.P/2000/PN.Jak-Sel tanggal 2 Pebruari 2000, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. AlL juga menuntut ganti rugi sebesar jumlah sama dengan putusan arbiter tunggal di atas, ditambah kerugian immaterial dan kerugian lainnya sejumlah Rp 122 miliar. Pada tanggal 3 Pebruari 2005 dikeluarkan surat penetapan No. 832/Pdt.G/2004/PN.Jak- Sel oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan AIL, kecuali untuk jumlah kerugian immaterial dan lainnya, yang hanya disetujui Rp 5 miliar. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2006, Pengadilan Tinggi mengeluarkan Surat Putusan No. 183/Pdt/2006/PT.DKI yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kecuali untuk jumlah kerugian immaterial dan lainnya, yang hanya disetujui sebesar Rp 3 miliar. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, perkara ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. b.

Perkara Perdata Melawan BNP – LIPPO Perkara perdata ini merupakan akibat SW tidak menyelesaikan proyek dengan tepat waktu (butir a), dimana BNP – LIPPO merupakan penjamin atas pelaksanaan proyek milik AIL dengan memberikan Surat Jaminan (Performance Bond) No. BG/0049/SC/94 senilai Rp 14.620.139.302 pada tanggal 25 Nopember 1994. Karena ketidakmampuan SW untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu, AIL melakukan klaim atas pencairan surat jaminan tersebut, tetapi pihak BNP-LIPPO menolak untuk mencairkan jaminan sehingga akhirnya AIL melalui kuasa hukumnya, Yan Apul, S.H., mengajukan gugat perdata mengenai wanprestasi kepada BNP-LIPPO dan meminta agar BNP-LIPPO membayar kerugian kepada AIL. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa mereka tidak berwenang mengadili perkara tersebut tetapi Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut.

- 28 -

PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN 2008 SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan) Pada tanggal 9 Maret 2004 telah diterima putusan kasasi dari Mahkamah Agung tertanggal 31 Juli 2003 yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi, berarti Pengadilan Negeri harus mengadili sengketa ini. Sampai tanggal diterbitkannya laporan keuangan, Keputusan Mahkamah Agung tersebut belum disampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini sehingga persidangan belum dapat dimulai. e.

Berdasarkan somasi pemenuhan prestasi No. 71/PP/SOE/II/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 dari kantor pengacara Soeparno dan Patners selaku kuasa hukum PT Nusa Raya Cipta (NRC) kepada MG, NRC mengajukan somasi untuk pembayaran atas pekerjaan proyek hotel Ibis, Surabaya milik MG. Tunggakan pembayaran berdasarkan somasi tersebut sebesar Rp 5.640.793.328 terdiri dari pembayaran termin dan denda bunga, yang harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 5 Mei 2001. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak NRC telah disepakati saldo hutang menjadi sebesar Rp 1.894.000.000 yang telah dilunasi oleh MG pada bulan Agustus 2009 .

17. KELANGSUNGAN HIDUP Laporan keuangan disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan dan anak perusahaan akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan dan anak perusahaan mengalami defisit karena penjualan real estat, tingkat hunian hotel dan apartemen belum dapat mencapai tingkat maksimal untuk menutup beban dana, adanya penghentian sebagian aktivitas pembangunan real estat serta kerugian selisih kurs dan beban bunga. Perusahaan dan anak perusahaan juga menangguhkan pelunasan sebagian pokok dan bunga pinjaman dari beberapa kreditur yang sudah jatuh tempo . Kegiatan Perusahaan dan anak perusahaan mungkin akan terus dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dimasa mendatang yang disebabkan krisis keuangan dan pasar modal global yang terjadi sejak tahun 2008. Faktor-faktor ini telah menimbulkan ketidakpastian yang signifikan mengenai kemampuan Perusahaan dan anak perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Laporan keuangan konsolidasi belum mencakup penyesuaian-penyesuaian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut manajemen Perusahaan dan anak perusahaan mengambil langkahlangkah sebagai berikut: 1. Melakukan efisiensi di semua bidang. 2. Tetap mempertahankan lokasi perkantoran, apartemen maupun pusat perbelanjaan yang dimiliki dalam keadaan baik dan melakukan perencanaan agar Perusahaan dan anak perusahaan dapat melanjutkan proyek serta memasarkan produk. 3. Membuat kebijaksanaan yang membantu para penyewa dan tamu hotel agar Perusahaan dan anak perusahaan dapat terus menjalankan kegiatan usahanya seperti antara lain memberikan kurs dollar yang terjangkau (untuk pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel). 4. Mengelola arus kas dengan baik. 5. Melakukan program pemasaran yang lebih menarik untuk menjaga tingkat hunian tetap terisi penuh (untuk pusat perbelanjaan, perkantoran dan hotel). 6. Melakukan negosiasi dengan kreditur untuk melakukan restrukturisasi sisa pinjaman. 7. Mengembangkan investasi pada perusahaan properti yang berprospek baik dalam rangka menunjang pengembangan Perusahaan jangka menengah dan jangka panjang. - 29 -


Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh Pemerintah dan faktor lainnya, yang merupakan suatu tindakan diluar kendali Perusahaan dan anak perusahaan. Tidaklah mungkin menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap usaha dan kondisi Perusahaan dan anak perusahaan.

- 30 -

PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 SEPTEMBER 2009 DAN SEPTEMBER 30 SEPTEMBER

Recommend Documents