BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BATANG N O M O R 53 ^ TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI DALAM PROSES PEMERINTAHAN
(E-GOVERNMENT)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BUPATI Menimbang:
a. bahwa bidang
dalam
ESA,
BATANG,
rangka
melaksanakan sebagaimana
e-govemment
kewenangan
d i maksud
Undang-undang
Nomor
2 3 Tahun
Pemerintahan
Daerah
serta
penggunaan
sasaran
suprastruktur, Government Batang
dilingkungan
dan
KOMUNIKASI
e-Gouemment
system
i n f o r m a s i e-
Pemerintah
Kabupaten
TEKNOLOGI dalam
proses
penyelenggaraan
INFORMASI pemerintahan
berdasarkan
pertimbangan
(e-
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Bupati
tentang
Penyelenggaraan
Teknologi
Informasi
d a nK o m u n i k a s i
Pemerintah Kabupaten :
D A N
government); bahwa
Mengingat
(TIK)
pengintegrasian
serta, m a k a perlu m e n g a t u r
pemanfaatan
b.
melalui
infrasruktur
dalam
mengoptimalkan
teknologi informasi dan komunikasi
tepat
di
2 0 1 4 tentang
dalam pengembangan-. dan pelaksanaan yang
DAN
1945;
1
Pemanfaatan d i lingkungan
Batang.
1 . Pasal 1 8ayat (6) U n d a n g - U n d a n g Indonesia T a h u n
Peraturan
Dasar Negara
Republik
2.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
9
Kabupaten
Tahun
Daerah
1965
tentang
Tingkat
II
Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1965 52
Tambahan
Nomor 3.
Lembaran
Negara
Undang-Undang
Nomor
dan
Elektronik
Transaksi
11 T a h u n 2008 tentang Informasi
2008
(Lembaran
Nomor
Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan
23
Daerah
Negara
Republik diubah
Indonesia
beberapa
Tahun
Lembaran
2014
tentang
Negara
Republik
244, Tambahan
Lembaran
Nomor
kali
Republik
4843);
(Lembaran
Indonesia T a h u n 2014 Nomor
Negara
58, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor
telah
Indonesia
2757);
Indonesia Tahun
4.
Republik
5587),
terakhir
sebagaimana
dengan
Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang
Pemerintahan
Nomor
Daerah
Indonesia T a h u n
23
Tahun
(Lembaran
2015
Nomor
2014
tentang Republik
58, Tambahan
Lembaran
5679);
Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 266,
Tambahan
Nomor 6.
Lembaran
Negara
Republik
Peraturan
Pemerintah
Pekalongan,
Indonesia
Nomor
21
Tahun
Kabupaten
Daerah
1988
tentang
Daerah Tingkat II
Tingkat
II
Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1988 42,
Tambahan
Nomor
Lembaran
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
38
Tahun
2007
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota 2007
(Lembaran
Nomor
82,
Republik Indonesia Nomor 8.
Negara
Nomor
3381);
Peraturan
Tahun
Nomor
5599);
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
7.
Kedua
Negara
Negara Republik Indonesia Nomor 5.
Nomor
Peraturan
Menteri
dan Negara
Tambahan
Pemerintah,
Republik
Daerah Indonesia
Lembaran
Negara
Informatika
Nomor
tentang Panduan
U m u m
4737);
Komunikasi dan
41/PERMEN.KOMINFO/11/2007
2
tentang
Tata Kelola Teknologi Informasi dan K o m u n i k a s i Nasional; 9.
Peraturan 2008
Daerah
Kabupaten
Batang
tahun tentang Pembentukan
Nomor
2
Sususnan
Tahun
Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD
Kab. Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2008
Nomor
diubah
: 2 Seri
dengan
: D N o m o r 1)
Peraturan
Daerah
sebagaimana Kabupaten
telah Batang
N o m o r 2 3T a h u n 2 0 1 1 tentang P e r u b a h a n Atas P e r a t u r a n Daerah
Nomor
Pembentukan Sekretariat
2 Sususnan
Daerah
Tahun
2008
Organisasi
tahun
tentang
d a n Tata
d a nSekretariat D P R D
Kab.
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang T a h u n 2011
Kerja Batang Nomor
23); 10. P e r a t u r a n
Daerah
Kabupaten
Batang
Nomor
3
Tahun
2008 tentang Pembentukan S u s u n a n Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Kabupaten telah
Batang Tahun 2008
beberapa
kali
diubah
Nomor
3) sebagaimana
terakhir dengan
Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 Perubahan Batang Susunan
Kedua
Nomor
Atas
3
Peraturan
Tahun
Organisasi
2008
d a n Tata
Kabupaten Batang (Lembaran
Daerah
Daerah
tentang Kerja
tentang
Kabupaten Pembentukan
Dinas
Daerah Kabupaten
Daerah Batang
T a h u n 2 0 1 3 N o m o r 9);
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
PEMANFAATAN KOMUNIKASI
TENTANG
TEKNOLOGI DALAM
PENYELENGGARAAN INFORMASI
PROSES
D A N
PEMERINTAHAN
(E-GOVERNMENT).
BAB I KETENTUAN U M U M Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai u n s u r
penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 3
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2.
Bupati adalah Bupati Batang.
3.
Dinas adalah
satuan kerja perangkat
daerah
Kabupaten
Batang
yang
berwenang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 4.
Satuan
Kerja
Organisasi
Perangkat atau
Lembaga
bertanggungjawab penyelenggaraan
Daerah
kepada
selanjutya
pada
Bupati
pemerintahan,
disebut
SKPD
Pemerintah
Daerah
yang
Bupati
dalam
d a n membantu
yang
terdiri
atas
adalah
Sekretariat
Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 5.
Teknologi
Informasi dan
perangkat
keras
Komunikasi adalah Teknologi yang
d a n perangkat
lunak
komputer
mencakup
serta
perangkat
komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi. 6.
adalah pemanfaatan
E-Govemment
teknologi informasi dan k o m u n i k a s i
dalam kegiatan pemerintahan. 7.
Data adalah fakta berupa angka, karakter, symbol, gambar, isyarat,
tulisan,
suara,
bunyi
yang
tanda-tanda,
merepresentasikan
keadaan
sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai m a s u k a n s u a t u Sistem Informasi. 8.
Pusat Data adalah
s u a t u fasilitas yang
sistem komputer dan
komponen-komponen
sistem telekomunikasi dan penyimpanan 9.
Jaringan
digunakan untuk
komunikasi data
adalah
menempatkan
terkaitnya,
seperti
data.
transmisi data
elektronik
beberapa media antara lain tetapi tidak terbatas melalui kabel fiberoptik 10.
dan
Perangkat disimpan
melalui coaksial,
microwave.
lunak adalah
istilah k h u s u s u n t u k data yang
secara digital, t e r m a s u k program
komputer,
diformat,
dan
dokumentasinya,
dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. 11.
Perangkat
keras
adalah
semua
bagian
fisik
komputer,
d a n dibedakan
dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. 12.
Repository
adalah
tempat
penyimpanan
kumpulan-kumpulan
software/aplikasi yang bisa didownload/diambil u n t u k digunakan 13.
Interoperabilitas adalah kapabilitas dari s u a t u produk atau sistem antar
mukanya
diungkapkan
sepenuhnya
untuk
yang
berinteraksi d a n
berfungsi dengan p r o d u k a t a u sistem lain, kini a t a u d im a s a
mendatang,
tanpa batasan akses atau implementasi. 14.
Chief
Information
Officer
selanjutnya disebut
C I Oadalah
bertanggungjawab secara u m u m terhadap tata kelola TIK.
4
pejabat
yang
15.
Cloud a d a l a h m e d i a p e n y i m p a n a n d a t a m e l a l u i j a r i n g a n k o m p u t e r
yang
dapat diakses melalui internet dan disimpan dalam s u a t u atau banyak server. 16.
Tata
kelola
Keamanan
Informasi
adalah
sistem dan
proses
untuk memastikan kinerja TIK tidak mengalami masalah keamanan menyangkut kerahasiaan, keutuhan dan 17.
Internet
Protocol
yang
lapisan internetwork melakukan
yang
ketersediaan.
selanjutnya digunakan
pengalamatan
yang
disingkat oleh
IP
adalah
protokol TCP/IP
dan routing paket
untuk
data antar host-
host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau system pengalamatan d i jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret b i l a n g a n m u l a i 0.0.0.1 s a m p a i 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 . 2 5 5 ( I PV 4) a t a u 6 deret
bilangan
hexa
(IP V
6)
mulai
0.0.0.0.0.0
sampai
dengan
FFF. FFF. FFF. FFF. FFF. FFF. 18.
Server adalah sebuah sistem k o m p u t e r yang menyediakan jenis
layanan
tertentu dalam sebuah jaringan komputer. 19.
Website adalah s e k u m p u l a n informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman
informasi
terformat
yang
bisa
dihubungkan
ke
halaman
informasi lainnya; 20.
D o m a i n a d a l a h p e n g k o n v e r s i a n d a r i a n g k a (IP) k e n a m a .
21.
Subdomain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan
domain
utama. 22.
Intranet adalah Jaringan komputer dalam lingkup terbatas, dalam hal ini khusus d i lingkup Pemerintah Kabupaten
Batang dan tidak terhubung
dengan j a r i n g a n k o m p u t e r global (internet). 23.
Internet
adalah
merupakan
Jaringan
komputer
global
yang
saling
berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 24.
Sistem Informasi adalah Pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
25.
Aplikasi
adalah
suatu
subsistem
perangkat
lunak komputer yang
memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. 26.
K o d e S u m b e r (source
code) a d a l a h k o d e - k o d e k u n c i p a d a database
digunakan untuk pengembangan dan perubahan
5
database.
yang
B A B II RUANG Ruang
LINGKUP
lingkup peraturan Bupati ini adalah
TEKNOLOGI
INFORMASI
DAN
KOMUNIKASI
Govemment)
meliputi perencanaan,
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Penyelenggaraan
Pemanfaatan
D a l a m Proses Pemerintahan
pelaksanaan
dan
pengembangannya
(Edi
Batang.
B A B III MAKSUD DAN
TUJUAN
Pasal 2 (1)
Maksud
Peraturan
pelaksanaan
Bupati
i n i adalah
d a n a r a h a n bagi
Tujuan
memberikan
Pemerintah Daerah dalam
pengembangan dan pembangunan (2)
untuk
petunjuk
melaksanakan
e-govemment.
Peraturan Bupati ini adalah
untuk
a r a h a n b a g i p e n g e m b a n g a n e-Govemment
memberikan
di Kabupaten
panduan d a n
Batang.
BAB IV PERENCANAAN Pasal 3 Perencanaan pengembangan e-government
mengacu kepada :
a. D o k u m e n p e r e n c a n a a n r e s m i P e m e r i n t a h K a b u p a t e n b. M a s t e r p l a n
Batang.
E-Govemment.
BAB V PENGORGANISASIAN Pasal 4 (1)
Kerangka
muatan/isi
sistem
teknologi
informasi
d a n komunikasi
dikembangkan oleh Dinas. (2)
Pengembangan
sistem
teknologi
informasi
d a n
komunikasi
dikoordinasikan oleh Dinas. (3)
Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i m a s u k k a n k e d a l a m
Pusat Data yang diselenggarakan oleh Dinas.
6
BAB VI PELAKSANAAN
DAN
PENGEMBANGAN
Pasal 5 (1)
P e l a k s a n a a n E-Govemment
dilaksanakan oleh SKPD m a u p u n Dinas
baik
secara m a n d i r i m a u p u n dikoordinasikan oleh Dinas. (2)
Pengembangan
dikoordinasikan
E-Govemment
oleh
Dinas
agar
sesuai
dengan arah kebijakan yang ditetapkan. (3)
Pengembangan
jaringan
komunikasi
data
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten dilakukan dan dikembangkan oleh Dinas. Pasal 6 Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan k o m u n i k a s i meliputi : a.
Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
b.
Sumberdaya m a n u s i a sebagai tenaga
pelaksana.
Pasal 7 (1)
Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi d a n k o m u n i k a s i pada setiap S K P D disesuaikan dengan v o l u m e data
dan
kebutuhan aplikasi masing-masing. (2)
Perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan
komunikasi
dikembangkan
untuk
dapat
saling
berkomunikasi
(interopabilitas), m e n j a m i n kompatibilitas antar sistem d a n antar S K PD. (3)
Interopabilitas mengoptimalkan berjalan pelayanan
(4)
lebih
dikembangkan sumber efisien
untuk
daya
lebih
T I K agar
d a n efektif
bagi
mendayagunakan
pelaksanaan pelaksanaan
d a n
e-government kerja
maupun
masyarakat.
Perangkat lunak wajib memiliki tempat penyimpanan kode sumber Dinas a t a u p u n sebagai
pada
cadangan. Pasal 8
(1)
Untuk mengoptimalkan
pelaksanaan
dan pengembangan
E-Government
perlu adanya seorang CIO yang berfungsi m e l a k u k a n tanggung jawab
7
dan
kepemimpinan tata kelola TIK. (2)
Tugas
C I O sebagaimana
di maksud
pada
ayat
(1) d i t e t a p k a n
dengan
Keputusan Bupati.
BAB VII PENGGUNAAN
PERANGKAT
LUNAK LEGAL DAN PEMANFAATAN
L U N A K K O D E T E R B U K A (OPEN
SOURCE
PERANGKAT
SOFTWARE)
Pasal 9 Setiap
perangkat
lunak
yang
a d a pada
SKPD
diwajibkan
untuk
m e n g g u n a k a n p e r a n g k a t l u n a k legal a t a u m e m a n f a a t k a n p e r a n g k a t l u n a k k o d e t e r b u k a (open source
software).
Pengembangan system informasi/aplikasi diwajibkan untuk
menggunakan
aplikasi dengan kode sumber terbuka. Untuk penggunaan
Sistem Informasi yang bersifat non-kode t e r b u k a yang
telah a d adan berjalan normal, m a k a S K P D
diperkenankan untuk
menggunakan perangkat lunak non-kode terbuka tersebut dengan aspek
legalitas dari p e n g g u n a a n
perangkat
lunak dari system
tetap
catatan
informasi
yang digunakan tetap dipenuhi. B A B VIII SERVER Pasal 10
(1) K o m p u t e r d a n S e r v e r y a n g t e r h u b u n g a n t a r S K P D d i k e l o l a o l e h D i n a s . (2) P e t u g a s y a n g m e n a n g a n i s e r v e r w a j i b m e m i l i k i i n t e g r i t a s , j u j u r , tidak memiliki konflik kepentingan
kompeten,
serta tidak m e m a n f a a t k a n data
yang
ada pada server u n t u k kepentingan pribadinya.
BAB VIX TATA KELOLA KEAMANAN
INFORMASI
Pasal 1 1 (1)
Setiap S K P D yang m e l a k s a n a k a n pelayanan publik dengan fasilitas
T I K sekurang-kurangnya 8
untuk
menerapkan
menggunakan tata
kelola
k e a m a n a n informasi secara andal dan aman. (2)
Ruang
lingkup
Penerapan
Tata
Kelola
Keamanan
Informasi
Penyelenggara Pelayanan Publik paling kurang m e m u a t dan faktor kerahasiaan, k e u t u h a n dan ketersediaan (3)
Perangkat
keras
yang
menjadi
server
bagi
menyangkut
data.
Penyelenggara
paling k u r a n g memiliki piranti k e a m a n a n baik
fisik,
Pelayanan
Publik
lingkungan maupun
data di dalamnya. (4)
Setiap pelaksanaan dan
perbaikan perangkat
aplikasi
yang
dimiliki
menggunakan
jasa
service
oleh
instansi
pihak
ketiga,
kerahasiaan data yang terdapat pada (5)
Bagi
SKPD
yang
mempunyai
keras seperti komputer, terkait pihak
yang
ketiga
laptop
dilaksanakan wajib
menjaga
perangkat.
system
informasi wajib
memiliki
tempat
penyimpanan data cadangan. (6)
Setiap p e n y i m p a n a n
d a t a s e c a r a cloud
wajib menggunakan
server
yang
b e r a d a d iw i l a y a h R e p u b l i k Indonesia. (7)
Petugas yang menangani perangkat keras m a u p u n perangkat l u n a k wajib m e m a t u h i tata kelola k e a m a n a n informasi.
B A B X INTRANET, INTERNET DAN MULTI
MEDIA
Pasal 12 Dinas m e m p u n y a i otoritas penuh u n t u k
penomoran
IP terhadap
komputer
yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan intranet dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang. Pasal 13
(1)
(2)
SKPD
d i l a r a n g m e m i l i k i website
Kabupaten
d a n hanya
Pemerintah
Kabupaten.
dibenarkan
S K P D y a n g m e m i l i k i website pada
ayat
(1) y a n g
yang
terpisah dari domain
menjadi
sub domain
Pemerintah dari
domain
terpisah dari domain sebagaimana dimaksud
digunakan
untuk
keperluan
khusus,
berkoordinasi d a n seizin Sekretaris D a e r a h melalui Dinas.
9
agar
tetap
Pasal 1 4 Penggunaan
i n t e r n e t , tele
Pemerintah
Kabupaten
d a nvideo
akan
conference
serta
ditingkatkan secara
dilingkungan
e-mail
bertahap
d a ndiarahkan
u n t u k lebih m e n i n g k a t k a n efisiensi, efektifitas, transparansi, d a n akuntabilitas serta pelayanan publik. Pasal 1 5 SKPD
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
informasi/aplikasi sesuai dengan
dapat
mengembangkan
system
kebutuhannya, dan tetap mengacu
kepada
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal 1 6 Bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang yang m e n u n j u k pihak ketiga dalam pengembangan system informasinya diwajibkan u n t u k m e l a k u k a n koordinasi dengan
Dinas. Pasal 1 7
Berkaitan database pihak
dengan berbasis
ketiga
ketentuan
kegiatan
pengembangan
komputer yang
sebagaimana
penyerahan
Pemerintah Kabupaten
informasi/aplikasid a n
dilakukan dengan
dimaksud
kode
system
dalam
sumber
Pasal
(Source
code)
bekerja
sama
16,harus
dengan
menyertakan
d a nh a k
cipta
kepada
Batang. BAB XI
KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL, BADAN USAHA MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PIHAK
NEGARA,
SWASTA
Pasal 1 8 (1) S K P D d a p a t m e l a k u k a n k o n e k s i d a t a d e n g a n I n s t a n s i V e r t i k a l , B a d a n Milik Negara, B a d a n U s a h a Milik Daerah dan Pihak Swasta dalam peningkatan
pelayanan
kepada
masyarakat
dengan
tidak
Usaha rangka
menimbulkan
dapat diaksesnya informasi yang dikecualikan Pemerintah Daerah. (2) S K P D
dapat
melakukan kerjasama
Instansi Vertikal, Badan
Usaha
pengembangan
Milik Negara, Badan
e-government Usaha
Milik
dengan Daerah
dan Pihak Swasta dengan koordinasi p e n u h oleh Pemerintah Daerah. (3) K e r j a s a m a s e b a g a i m a n a
d im a k s u d p a d a a y a t (2) t i d a k b o l e h 10
menyebabkan
t e r k u a s a i n y a aset, d a t a d a n i n f o r m a s i P e m e r i n t a h D a e r a h k e p a d a p i h a k lain.
BAB XII PENUTUP Pasal
19
Peraturan B u p a t i ini m u l a i berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Peraturan Batang.
Ditetapkan di Batang pada tanggal
^ SepV*tr0^
2015
7 September BUPATI
BATANG,
ttd YOYOK RIYO
SUDIBYO
Diundangkan di Batang pada tanggal J
S^^T
7 September 2015
SEKRETAJBia.DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KABU/MEN B A ^ N G , KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN
NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ZO ^^TNOMOR
2015
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001
11
53
^ >
