PROSPEKTUS AWAL. PROSPEKTUS AWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT FORZA LAND INDONESIA Tbk TAHUN 2016

Printed by: Maestro90 Adv

PROSPEKTUS AWAL

WISMA 77 Tower 1, 8th Floor Jl. Letnan Jendral S Parman Kav. 77 Jakarta Barat, DKI Jakarta 11410 Phone : +6221 5366 9777 Fax : +6221 5366 1752 www.forzaland.com

PROSPEKTUS AWAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT FORZA LAND INDONESIA Tbk TAHUN 2016

PT. FORZA LAND INDONESIA Tbk

Perkiraan Masa Penawaran Awal (Book Building) Perkiraan Tanggal Efektif Perkiraan Masa Penawaran Umum Perkiraan Tanggal Penjatahan Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (Refund) Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada BEI

: 16 November 2016 – 18 November 2016 : 30 November 2016 : 2 Desember 2016 – 6 Desember 2016 : 8 Desember 2016 : 13 Desember 2016 :

13 Desember 2016

:

15 Desember 2016

Perkiraan Periode Awal Perdagangan Waran Seri I Perkiraan Periode Akhir Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi - Pasar Tunai Perkiraan Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I Perkiraan Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I

:

15 Desember 2016

: : :

10 Desember 2019 13 Desember 2019 14 Juni 2017

:

16 Desember 2019

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT FORZA LAND INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT. Forza Land Indonesia Tbk Kegiatan Usaha: Pembangunan, pengelolaan dan perdagangan real estate/properti. Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat: Wisma 77, Tower 1, Lt. 8 Jln. Jend. S. Parman Kav. 77 Jakarta Barat, 11410 Telepon: +62 21 5366 9777 Fax: +62 21 5366 1752 Website: www.forzaland.com Email: [email protected]

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham yang Ditawarkan”) dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap VDKDPGHQJDQ+DUJD3HQDZDUDQ5SƔƔ 5XSLDK VHWLDSVDKDP\DQJKDUXVGLED\DUSHQXKSDGDVDDWPHQJDMXNDQ)RUPXOLU3HPHVDQDQ Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana ini adalah sejumlah 5SƔƔ 5XSLDK  Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai QRPLQDO5SVHUDWXV5XSLDK VHWLDSVDKDPQ\DGHQJDQ+DUJD3HODNVDQDDQVHEHVDU5S‡‡5XSLDK \DQJGDSDWGLODNXNDQVHODPDPDVD berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 16 Desember 2019. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran 6HUL,DGDODKVHEDQ\DNEDQ\DNQ\D‡‡5XSLDK  Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas PENJAMIN EMISI EFEK (Akan Ditentukan Kemudian) RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI). Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2016

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan surat No. 04.32/SPb/FLI/IX/2016, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”). Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 7 Oktober 2016 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masingmasing. 6HKXEXQJDQ GHQJDQ 3HQDZDUDQ 8PXP 3HUGDQD 3HUVHURDQ VHWLDS SLKDN \DQJ WHUD¿OLDVL GLODUDQJ memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak WHUD¿OLDVLGHQJDQ3HUVHURDQEDLNVHFDUDODQJVXQJPDXSXQWLGDNODQJVXQJVHEDJDLPDQDGLGH¿QLVLNDQ GDODP8QGDQJ8QGDQJ3DVDU0RGDO6HODQMXWQ\DSHQMHODVDQPHQJHQDLKXEXQJDQD¿OLDVLGDSDWGLOLKDW pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI DAFTAR ISI.............................................................................................................................................. i DEFINISI DAN SINGKATAN.................................................................................................................. iii RINGKASAN........................................................................................................................................ viii I.

PENAWARAN UMUM................................................................................................................... 1

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM.............................................. 10

III.

KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI.................................................................. 12

IV.

PERNYATAAN UTANG............................................................................................................... 21

V.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.................................................................................... 25

VI.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN............................................................... 27

VII.

RISIKO USAHA........................................................................................................................... 42

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN................... 47 IX.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK............................................... 48

1. Riwayat Singkat Perseroan.................................................................................................. 48 2. Riwayat Perubahan Anggaran Dasar dan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.... 50 3. Izin Usaha............................................................................................................................ 55 4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan............................................................................ 56 5. Struktur Organisasi Perseroan............................................................................................. 58 6. Sumber Daya Manusia......................................................................................................... 62 7. Keterangan Tentang Entitas Anak........................................................................................ 67 8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan

Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.................................... 83

9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum..................... 84 10. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Afiliasi......................................... 87 11. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga......................................................... 88 12. Aset Tetap Yang Dimiliki atau Dikuasai Perseroan dan Entitas Anak.................................. 98 13. Asuransi............................................................................................................................... 99 14. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak............................................. 100 X.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.............................. 101

1. Umum................................................................................................................................. 101 2. Kegiatan Usaha Perseroan................................................................................................ 102 3. Keunggulan Kompetitif....................................................................................................... 107 4. Strategi Usaha................................................................................................................... 108 5. Persaingan Usaha.............................................................................................................. 109 6. Prospek Usaha................................................................................................................... 110 7. Pengembangan Usaha...................................................................................................... 112

i

8. Hak Kekayaan Intelektual.................................................................................................. 113 9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)............................................................ 113 10. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)................................................ 114 XI.

EKUITAS................................................................................................................................... 115

XII.

KEBIJAKAN DIVIDEN............................................................................................................... 116

XIII. PERPAJAKAN........................................................................................................................... 117 XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK...................................................................................................... 119 XV.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL...................................................... 121

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.............................................................................................. 126 XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN................ 127 XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN......................................................................................... 128 XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM............................................................. 145 XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.... 151

ii

DEFINISI DAN SINGKATAN Afiliasi

: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimasuk dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAE

: Biro Administrasi Efek.

Bapepam dan LK

: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

BEI atau Bursa Efek

: Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

BNRI

: Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham

: Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

DPPS

: Daftar Permohonan Pemesanan Saham.

Efektif

: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu: 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh criteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

iii

Entitas Anak

: Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

FKP

: Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPPS

: Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Harga Penawaran

: Harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, yakni Rp ● setiap saham.

Hari Bursa

: Setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

Hari Kalender

: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja

: Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

KSEI

: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.

Masa Penawaran Umum

: Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XIX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.

Manajer Penjatahan

: Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/BLP/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Masyarakat

: Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

Menkumham

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK

: Berarti lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

iv

Pasar Perdana

: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder

: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Penjamin Emisi Efek

: Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

: Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Sinarmas Sekuritas.

Penawaran Awal (bookbuilding)

: Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran saham.

Penawaran Umum

: Kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

: Jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No.113 tanggal 29 September 2016, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 152 tanggal 24 Oktober 2016 yang keduanya dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek

: Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2016.

Perjanjian Penerbitan Waran Seri I

: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 114 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham

: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 115 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 116 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

Peraturan IX.A.1

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan IX.A.2

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan IX.A.6

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-06/BL/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

v

Peraturan IX.A.7

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan IX.C.2

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan IX.C.3

: Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan IX.E.1

Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan IX.E.2

Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Pernyataan Pendaftaran

: Berarti dokuemn yang wajib diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum Perseroan melaukan penawaran dan penjualan saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan No.IX.C.1, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.2.

Perseroan

: Berarti PT Forza Land Indonesia Tbk., suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang– undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Efek

: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

POJK No. 30/2014

: Peraturan OJK No.30/POJK.04/2014 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32/2014

: Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33/2014

: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34/2014

: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014

: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Prospektus

: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk dan substansi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.2

Prospektus awal

: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

vi

Laporan

Realisasi

Prospektus Ringkas

: Pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan dari Prospektus Awal, yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional yang disusun oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bersama-sama sesuai dengan Peraturan No. IX.C.3 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya pernyataan OJK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

RUPS

: Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB

: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru

: Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham /Saham Biasa Atas : Saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan. Nama Tanggal Pencatatan : Tanggal pencatatan saham di BEI. TDP

: Tanda Daftar Perusahaan.

UUPM

: Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

Waran Seri I

: Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli Saham sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 114 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara.

WIB

: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN “FLI” “MSP” “FPS” “FPST” “FLB”

: : : : :

PT. Forza Land Indonesia Tbk. PT. Megah Satu Properti PT. Forza Properti Serpong PT. Forza Properti Sutera PT. Forzaland Bali

“FPU” “BSP” “FPB” “FAM”

vii

: : : :

PT. Forza Properti Uluwatu PT. Borneo Sarana Properti PT. Forza Properti Bedugul PT. Forza Aset Manajemen

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. •

UMUM

PT Forza Land Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Megah Satu Properti pada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 95 tanggal 21 Maret 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-23164.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0038684.AH.01.09. Tahun 2012 tertanggal 1 Mei 2012 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses. Perseroan telah merubah nama Perseroan yang semula Perseroan bernama “PT MEGAH SATU PROPERTI” diubah menjadi “PT FORZA LAND INDONESIA” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 134 tanggal 22 Maret 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0005568.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-00367979.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 121 tanggal 31 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHUAH.01.03-0076498 tanggal 01 September 2016; yang menyetujui merubah Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan kembali Pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Perseroan. •

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksut dan tujuan teresebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdaganan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdangangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdangan properti, pembelian bangunan – bangunan rumah, gedung perkantoran unit – unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya , namun tidak terbatas, jasa agen properti, konsutasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real esatate, jasa penyewaan, dan pengeolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, konsutlasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusan properti (tanah dan banugunan), jasa penyewaan ruang, jasa konsultan bidang arstitek, landscape, desain interior, jasa konsultasi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. viii

c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industri estate), gedung - gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas – fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukuan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi / wilayah yang akan dibangun; d. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (ready mix) dan prestressing, industri material bangunan, industri cat dan palmeir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture (mebel); e. Menjalakan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil – hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage, dan pengepakan, percetakan buku – buku, desain dan cetak grafis, offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penunjang, barang, kontainer, tracking trailer, peti kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dirkirim / dibawa termasuk ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utamanya, yaitu: A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti. b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agen properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, design dan interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat: a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan properti; b. Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang properti; dan c. Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal. B. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu : a. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor). b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commission house, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan.

ix

c. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (ready mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture (meubel). d. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset. e. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, container, traking trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. f. Dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah pembangunan, pengelolaan dan perdagangan real estate/properti. •

INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Rincian Entitas Anak yang langsung dimiliki oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: Nama Perusahaan PT Forzaland Bali PT Forza Properti Sutera PT Forza Properti Serpong PT Forza Properti Bedugul PT Forza Properti Uluwatu PT Forza Properti Aset Manajemen

•

Kegiatan Usaha Real Estat Real Estat Real Estat Real Estat Real Estat Jasa

Lokasi Usaha Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Tahun Pendirian 2013 2014 2013 2013 2013 2013

Status Operasional Operasional Operasional Operasional Belum Beroperasi Belum Beroperasi Belum Beroperasi

% Kepemilikan 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,60%

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : ALI SUTRA Komisaris Independen : SUPANDI WS Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Independen •

: FREDDY SETIAWAN : ERICK SATRIA : PATRIS JASUR

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan Persentase Penawaran Umum Perdana Nilai Nominal Harga Penawaran Saham Total Penawaran Umum Perdana

: Sebanyak-banyaknya 312.500.000 Saham Biasa Atas Nama : Sebanyak-banyaknya 20% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham : Rp 100,- per saham : Rp ●,- per saham : Rp ●,-

x

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasa dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. •

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81, tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, notaris di Jakarta Utara, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100,- setiap saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 5.000.000.000 500.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Forza Indonesia 2. PT Surya Fajar Capital 3. Freddy Setiawan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

1.065.000.000 60.000.000 125.000.000 1.250.000.000 3.750.000.000

106.500.000.000 6.000.000.000 12.500.000.000 125.000.000.000 375.000.000.000

%

85,20 4,80 10,00 100,00

Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

Dengan asumsi telah terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Jumlah Nilai Nominal % Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Forza Indonesia 1.065.000.000 106.500.000.000 85,20 2. PT Surya Fajar Capital 60.000.000 6.000.000.000 4,80 3. Freddy Setiawan 125.000.000 12.500.000.000 10,00 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan 1.250.000.000 125.000.000.000 100,00 Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 3.750.000.000 375.000.000.000

Setelah Penawaran Umum Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000 1.065.000.000 106.500.000.000 60.000.000 6.000.000.000 125.000.000 12.500.000.000 312.500.000 31.250.000.000

%

68,16 3,84 8,00 20,00

1.562.500.000 156.250.000.000 100,00 3.437.500.000 343.750.000.000

Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang saham dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh. •

PENERBITAN WARAN SERI I

Rasio Saham dengan Waran Seri I

: 5 : 7 (setiap pemegang 5 saham baru, akan memperoleh 7 Waran Seri I) Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 437.500.000 Waran Seri I Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp ●,Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp ●,Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen).

xi

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut: Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Forza Indonesia 2. PT Surya Fajar Capital 3. Freddy Setiawan 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

Sebelum Pelaksanaan Waran Jumlah Nilai Nominal % Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000

Setelah Pelaksanaan Waran Jumlah Nilai Nominal % Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000

1.065.000.000 106.500.000.000 60.000.000 6.000.000.000 125.000.000 12.500.000.000 312.500.000 31.250.000.000

68,16 1.065.000.000 3,84 60.000.000 8,00 125.000.000 20,00 750.000.000

106.500.000.000 6.000.000.000 12.500.000.000 75.000.000.000

53,25 3,00 6,25 37,50

1.562.500.000 156.250.000.000

100 2.000.000.000

200.000.000.000

100

3.437.500.000 343.750.000.000

3.000.000.000

300.000.000.000

Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

•

RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk: 1. Sebesar kurang lebih 40% (empat puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha pada PT Borneo Sarana Properti (“BSP”) melalui penyertaan sebesar 99,01% (sembilan puluh sembilan koma nol satu persen) yang seluruhnya merupakan saham dengan nilai nominal baru yang diambil dari saham portepel BSP sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah). Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan kepada BSP akan dipergunakan BSP sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk pembayaran utang kepada PT Cipta Intan Persada dan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) untuk modal kerja di BSP. 2. Sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang kepada PT Cipta Intan Persada sebesar Rp13.335.916.000,- dan apabila terdapat kekurangan maka akan menggunakan internal kas Perseroan. 3. Sedangkan sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak. Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus mengenai Rencana Penggunaan Dana. •

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian.

xii

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam Rupiah) 30 Juni 2016

NERACA

31 Desember 2014*)

2015*)

1 Januari 2013 / 31 Desember 2012*)

2013*)

Tidak Konsolidasi Aset Liabilitas Ekuitas

428.144.582.188 333.831.592.977 94.312.989.188

431.794.879.873 457.122.934.474 (25.328.054.601)

241.115.496.154 264.607.672.219 (23.492.176.065)

131.233.303.402 139.156.559.273 (7.923.255.871)

2.269.902.739 2.269.902.739

*) Disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah) LAPORAN LABA RUGI Penjualan Apartemen Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) kotor Jumlah Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan / (Beban) lain-lain Laba (Rugi) Periode/ Tahun Berjalan Total Laba Komprehensif

Periode 6 (enam) bulan sampai 30 Juni 30 Juni 2015 2016 (Tidak di Audit) 37.958.082.940 112.723.195.337 26.820.367.057 75.188.145.577 11.137.715.883 37.535.049.760 12.128.503.700 19.833.920.789 (990.787.817) 17.701.128.971

Tahun 2015 127.147.083.681 85.145.682.178 42.001.401.503 34.394.878.332 7.606.523.171

6.197.879

584.071.688

767.041.467

(2.649.853.689) (2.643.496.689)

35.345.956.867 35.345.956.867

26.732.501.346 26.774.663.346

31 Desember Tahun Tahun Tahun 2014 2013 2012 46.166.355.791 10.820.660.148 30.793.685.981 7.217.550.638 15.372.669.810 3.603.109.510 26.447.485.313 11.907.829.937 (11.074.815.503) (8.304.720.427) 285.832.874

806.267.862

-

3.098.414.043 (11.268.447.672) 3.120.480.043 (11.268.447.672)

-

RASIO KEUANGAN Untuk periode yang berakhir 6 (enam) bulan 30 Juni 2016

2015

2014

2013

RASIO KEUANGAN (%) Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar Aktiva Tidak Lancar / Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Aktiva / Jumlah Kewajiban Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban / Ekuitas Laba / Jumlah Aktiva Laba / Ekuitas

3.2765 0.4033 1.2825 0.7797 3.5396 (0.0062) (0.0281)

3.6568 0.2839 0.9446 1.0587 (18.0481) (0.0010) 0.0175

12.0637 0.1169 0.9112 1.0974 (11.2637) (0.0657) 0.6743

9.0929 0.1886 0.9431 1.0604 (17.5631) (0.0909) 1.5064

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

RASIO PERTUMBUHAN (%) Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Beban Operasional Pertumbuhan Laba Kotor Pertumbuhan Laba Bersih Pertumbuhan Aktiva Pertumbuhan Kewajiban Pertumbuhan Ekuitas

(0.6633) (0.3885) (0.7033) (1.0750) (0.0085) (0.2697) 4.7237

1.7541 0.3005 1.7322 7.6278 0.7908 0.7275 (0.0781)

3.2665 1.2210 3.2665 1.2750 0.8373 0.9015 (1.9650)

n/a n/a n/a n/a 56.8145 n/a (4.4906)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

RASIO USAHA (%) Laba (Rugi) Kotor / Penjualan Bersih Laba(Rugi) Usaha / Penjualan Bersih Laba (Rugi) Bersih / Penjualan Bersih Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aktiva Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aktiva

0.2934 (0.0261) (0.0698) (0.0105) (0.0281) (0.0023) (0.0062)

0.3303 0.0598 0.2102 (0.3003) (1.0555) 0.0176 0.0619

0.3330 (0.2399) 0.0671 0.4714 (0.1319) (0.0459) 0.0129

0.3330 (0.7675) (1.0414) 1.0481 1.4222 (0.0633) (0.0859)

n/a n/a n/a -

Keterangan

xiii

31 Desember 2012

•

RISIKO USAHA

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan. A. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Risiko Persaingan Usaha Risiko Kendala Pendanaan Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek Risiko Keterbatasan Lahan Risiko Perubahan Pemerintahan, Legalitas, dan Perizinan Risiko Terkait Dengan Usaha Patungan (Joint Venture) Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia

B. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan 1. Fluktuasi Harga Saham Perseroan 2. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawaran Pada Penawaran Umum Perdana Saham 3. Risiko Pembagian Dividen Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab V Prospektus mengenai Risiko Usaha. •

KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen kas Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih setelah pajak konsolidasi Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dimulai sejak tahun buku 2016.

xiv

I. PENAWARAN UMUM Sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham yang akan ditawarkan dengan harga Rp●,- (● Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah Rp●,- (● Rupiah). Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyakbanyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp●,- (● Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 16 Desember 2019. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp●,- (● Rupiah). Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT. Forza Land Indonesia, Tbk Kegiatan Usaha Utama: Pembangunan, pengelolaan dan perdagangan real estate/properti. Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat: Wisma 77, Tower 1, Lt. 8 Jln. Jend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat 11410 Telepon: +62 21 5366 9777 Fax: +62 21 5366 1752 Website: www.forzaland.com Email: [email protected] RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

1

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.81, tanggal 25 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, notaris di Jakarta Utara, Perseroan telah menyetujui perubahan terhadap: i. ii. iii. iv.

Persetujuan perubahan kepemilikan saham Perseroan; Persetujuan perubahan nilai nominal saham Perseroan; Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; Persetujuan perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup/Non Publik menjadi Perseroan Terbuka/Publik; v. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan (Initial Public Offering); vi. Persetujuan atas rencana Perseroan menerbitkan waran atas nama Perseroan sesuai dengan hal-hal, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan dan pelaksanaan penerbitan waran tersebut; vii. Pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; viii. Persetujuan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (”BAPEPAM-LK”) Nomor IX.J.1 tentang Pokok pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No.AHU-0015345.AH.01.02.Tahun 2016, tanggal 25 Agustus 2016. Dengan demikian, susunan pemegang saham dan permodalan Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100,- setiap saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 5.000.000.000 500.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Forza Indonesia 2. PT Surya Fajar Capital 3. Freddy Setiawan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel

1.065.000.000 60.000.000 125.000.000 1.250.000.000 3.750.000.000

106.500.000.000 6.000.000.000 12.500.000.000 125.000.000.000 375.000.000.000

%

85,20 4,80 10,00 100,00

Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut: Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Keterangan

Sebelum Penawaran Umum Jumlah Nilai Nominal % Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Forza Indonesia 1.065.000.000 106.500.000.000 85,20 2. PT Surya Fajar Capital 60.000.000 6.000.000.000 4,80 3. Freddy Setiawan 125.000.000 12.500.000.000 10,00 4. Masyarakat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.250.000.000 125.000.000.000 100,00 Jumlah Saham Dalam Portepel 3.750.000.000 375.000.000.000 Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

2

Setelah Penawaran Umum Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000 1.065.000.000 106.500.000.000 60.000.000 6.000.000.000 125.000.000 12.500.000.000 312.500.000 31.250.000.000

%

68,16 3,84 8,00 20,00

1.562.500.000 156.250.000.000 100,00 3.437.500.000 343.750.000.000

PENERBITAN WARAN SERI I Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Forza Land Indonesia Tbk No.114 tanggal 29 September 2016, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, SH, SE, MKn, notaris di Jakarta Utara. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp● (● Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 16 Desember 2019. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang. Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut: Struktur Permodalan Perseroan Setelah Penawaran Umum Perdana dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I Keterangan

Sebelum Pelaksanaan Waran Jumlah Nilai Nominal % Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000

Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT Forza Indonesia 1.065.000.000 106.500.000.000 2. PT Surya Fajar Capital 60.000.000 6.000.000.000 3. Freddy Setiawan 125.000.000 12.500.000.000 4. Masyarakat 312.500.000 31.250.000.000 Jumlah Modal Ditempatkan dan 1.562.500.000 156.250.000.000 Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel 3.437.500.000 343.750.000.000

Setelah Pelaksanaan Waran Jumlah Nilai Nominal % Saham (Rp 100) 5.000.000.000 500.000.000.000

68,16 1.065.000.000 3,84 60.000.000 8,00 125.000.000 20,00 750.000.000

106.500.000.000 6.000.000.000 12.500.000.000 75.000.000.000

53,25 3,00 6,25 37,50

100 2.000.000.000

200.000.000.000

100

3.000.000.000

300.000.000.000

Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja. A. Definisi a. Waran Seri I berarti efek yang diterbitkan oleh emiten dalam jumlah sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

3

b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I. d. Harga Pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan. e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hakhak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlaku. B. Hak Atas Waran Seri I a. Setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 8 Desember 2016 berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma. b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari. C. Bentuk dan Denominasi Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu: a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I; b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham. D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp ●,- (●) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-

4

ketentuan Penerbitan Waran Seri I. b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Kondisi 4 (empat) selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. E. Jangka Waktu Waran Seri I Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan di bursa sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pencatatan di bursa yaitu tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 16 Desember 2019 pada pukul 15.00 WIB. F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I. c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan. d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali. e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham. f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang-Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I. g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. h. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam Perseroan.

5

i. j.

Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa Atas nama dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (in good fund) kepada rekening Perseroan. PT BANK SINARMAS TBK Cabang KFO Thamrin, Jakarta Atas nama: PT Forza Land Indonesia Tbk No. Rek.: 0039776887

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I Harga awal Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp●,- (●Rupiah) setiap saham per Waran Seri I. Apabila Perseroan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan jumlah modal, Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I, sehingga Waran Seri I dapat mengalami perubahan dimana Harga Pelaksanaan baru dan Waran Seri I baru dapat menjadi pecahan. Dalam hal ini, Perseroan akan melakukan pembulatan ke bawah. Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:  Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka : Harga Pelaksanaan Baru =

Harga Nominal Baru setiap saham xA Harga Nominal Lama setiap saham

Jumlah Waran Seri I Baru =

Harga Nominal Lama setiap saham xB Harga Nominal Baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas  Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan: Harga Pelaksanaan Baru

=

A (A + B)

x X

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen. X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.  Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT). Harga Waran Seri I baru =

(C – D) C

x X

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT II 6

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

D =

(C – F) (G + 1)

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right) G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right) Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas. Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Emiten, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham. H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan. Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku. Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. I.

Penggantian Waran Seri I Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang bekepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan. Jika Surat Kolektip Waran 7

Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal. Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektip Waran Seri I tersebut. J. Pengelola Administrasi Waran Seri I Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut: PT Sinartama Gunita Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9 Jl. MH Thamrin No.51 Jakarta 10350 Telepon : (021) 3922332, Fax : (021) 3923003 Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I. K. Status Saham Hasil Pelaksanaan Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagai dari modal saham Perseroan, serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan tanggal pelaksanaan. L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I. b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pasal 11 Penerbitan Waran Seri I. M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikitdikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan

8

adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas. N. Pernyataan dan Kewajiban Emiten a. Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia. b. Emiten dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif. O. Pengubahan Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I. b. Emiten wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut. c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuanketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia. P. Hukum yang berlaku Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Bersamaan dengan pencatatan sebanyak - banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.562.500.000 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Selain itu sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana

9

Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka PT Forza Indonesia, PT Surya Fajar Capital dan Freddy Setiawan sebagai pemegang saham lama Perseroan, tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan atas saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif. Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham baru dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif kecuali saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Waran Seri I. Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

10

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk: 1. Sebesar kurang lebih 40% (empat puluh persen) akan digunakan Perseroan untuk pengembangan usaha pada PT Borneo Sarana Properti (“BSP”) melalui penyertaan sebesar 99,01% (sembilan puluh sembilan koma nol satu persen) yang seluruhnya merupakan saham dengan nilai nominal baru yang diambil dari saham portepel BSP sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu Rupiah). Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan kepada BSP akan dipergunakan BSP sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk pembayaran utang kepada PT Cipta Intan Persada dan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) untuk modal kerja di BSP. 2. Sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) akan digunakan Perseroan untuk melakukan pelunasan utang kepada PT Cipta Intan Persada sebesar Rp13.335.916.000,- dan apabila terdapat kekurangan maka akan menggunakan internal kas Perseroan. 3. Sedangkan sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja. Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak. Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% (● persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi: a. Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar ●% (● persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) ●% (● persen), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) ●% (●persen), dan biaya jasa penjualan (selling fee) ●% (● persen); b. Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar ●% (● persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sekitar ●% (● persen), biaya jasa konsultan hukum sekitar ●% (● persen) dan biaya notaris sekitar ●% (● persen); c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar ●% (● persen) merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; d. Biaya Pendaftaran kepada OJK ●% (● persen), e. Biaya BEI sekitar ●% (● persen), KSEI sekitar ●% (● persen); f. Biaya lain-lain antara lain percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar ●% (● persen). Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu sesuai dengan Peraturan No.30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.

11

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Jika Perseroan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil dari Penawaran Umum yang termasuk transaksi material, transaksi afiliasi atau benturan kepentingan transaksi tertentu, maka Perseroan akan mematuhi Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 mengenai Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2 mengenai Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku terutama di bidang pasar modal untuk setiap transaksi sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

12

III. KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI A. URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa melakukan pengembangan usahanya dengan cara melalui pembelian tanah dan mengakuisisi perusahaan. Rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham adalah dipergunakan untuk penyertaan saham pada PT Borneo Sarana Properti (“Transaksi Pengambilalihan”) sebesar 99,01% yang seluruhnya merupakan saham dengan nilai nominal baru yang diambil dari saham portepel BSP sebesar 250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp160.000,-. Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan kepada BSP akan dipergunakan BSP (i) sebesar Rp25.000.000.000,- untuk pembayaran utang kepada PT Cipta Intan Persada yang dahulu digunakan oleh BSP untuk kebutuhan modal kerja dan (ii) sebesar Rp15.000.000.000,- untuk modal kerja di BSP. Tujuan dari rencana Transaksi Pengambilalihan adalah untuk memperkuat struktur dan menambah portofolio Perseroan. 1. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN Bahwa terkait rencana Transaksi Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan kepada BSP merupakan: a. Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 huruf a nomor 5 dan 8 Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, oleh karena transaksi penyertaan saham dalam BSP tersebut termasuk kegiatan usaha utama dari Perseroan. b. Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c nomor 2 dan 4 Peraturan No. IX.E.I tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, oleh karena transaksi penyertaan saham dalam BSP tersebut transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan; Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan ekonomis antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Ali Sutra selaku Komisaris Utama Perseroan, yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Manajemen tanggal 6 Oktober 2016 a. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI Bapak Ali Sutra adalah Komisaris Utama Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 81 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Konatariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0076498 tanggal 01 September 2016. Bapak Ali Sutra selaku Komisaris Utama Perseroan juga merupakan pemegang saham PT Borneo Sarana Properti sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dan selaku Direktur PT Borneo Sarana Properti.

13

b. PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan dengan rencana Transaksi Pengambilalihan berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham nomor 124 tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara : • •

•

Pihak Pengambilalih Obyek Pengambilalihan

: Perseroan : Sebesar 99,01% yang seluruhnya merupakan saham dengan nilai nominal baru yang diambil dari saham portepel PT Borneo Sarana Properti sebesar 250.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp160.000,Nilai Pengambilalihan Obyek : Rp40.000.000.000,-

c. KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN PT. Borneo Sarana Properti (“BSP”) Riwayat Singkat BSP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 160 tanggal 29 Nopember 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-04301.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007471.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 5 Februari 2013. (Akta 160/2012) Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 160 tanggal 29 Nopember 2012, maksud dan tujuan BSP adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, perindustrian, percetakan, jasa dan angkutan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (intersulair), bertindak selaku agen atau perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) atas segala jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, termasuk namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property; b. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, pusat perbelanjaan (mall, plaza), kawasan industri, gedung parkir, rekreasi, dan lain-lain, serta meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan, bendungan, pengairan atau irigasi, landasan udara, dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancang) atau pipa, komponen beton, pra-cetak, bantalan rel, produk beton lainnya dan kegiatan usaha terkait, pembangunan konstruksi bilboard, reklame dan periklanan, pemasangan semua jenis angkutan vertikal seperti lift, escalator dan semua jenis pesawat angkut, pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas, sarana pra sarana telekomunikasi (termasuk multimedia dan kegiatan usaha terkait), air conditioner, limbah dan dalam bidang teknik sipil, elektro mesin; c.

Menjalankan usaha-usaha di bidang yang berkaitan dengan real estate, termasuk jual beli bangunan serta hak atas tanahnya, mengelola dan melakukan persewaan atas bangunan-bangunan, ruanganruangan, perumahan, rumah susun, mengelola bangunan parkir dan bangunan pergudangan;

14

d. Mendirikan dan menjalankan industri-industri termasuk namun tidak terbatas pada industri material bangunan, peralatan listrik, industri mesin-mesin, industri pembuatan mebel, industri alat-alat rumah tangga, industri makanan dan minuman; e. Mendirikan percetakan, penerbitan dan penjilidan; f.

Membuka dan mengelola peternakan, pertanian dan bahan baku pertanian, perikanan, perkebunan dan perhutanan;

g. Menyediakan segala jenis jasa dan pelayanan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa agen pengelolaan property, jasa penyewaan ruangan, jasa konsultasi manajemen property, jasa elektrikal dan mekanikal, jasa penyediaan alat-alat konstruksi, jasa di bidang periklanan, jasa kebersihan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; h. Menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan umum di darat dengan menggunakan bus dan truk. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh BSP adalah melakukan kegiatan usaha pengembangan properti. BSP melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2014. Saat ini BSP memiliki 3 karyawan. BSP telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni: a. Pendaftaran Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan Kantor Tunggal dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 09.02.1.68.45837 tanggal 19 Maret 2014 atas nama PT Borneo Sarana Properti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan yang berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2018. Tanda Daftar Perusahaan Kantor Cabang dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan 17.10.1.68.00228 tanggal 22 Juli 2013 atas nama PT Borneo Sarana Properti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang berlaku sampai dengan 21 Juli 2018. b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan BSP yang beralamat di Graha Arterimas Kavling 49, Jalan Raya Panjang No. 68 Kedoya, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 139/1.824.51/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2015, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. (sedang dalam proses perpanjangan) c. Perpajakan BSP terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.273.882.5039.000 yang terdaftar pada tanggal 30 Januari 2013. d. Surat Izin Usaha Perdagangan BSP telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor 05914-03/ PM/P/1.824.271 tanggal 11 Maret 2014 dan berlaku sampai dengan tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 503/144/SIUP/SME/ BP2T-PU/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat.

15

Hak Kekayaan Intelektual Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, BSP memiliki HAKI sebagai berikut: No. 1.

No. Pendaftaran/ No. Agenda J002014026519

Pemilik Merek BSP

Tanggal Pengajuan Merek 11 Juni 2014

Etiket Merek ONE Paradise

Jangka Waktu Menunggu Sertifikat

Kelas Barang 36

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta 160/2012, struktur permodalan dan pemegang saham BSP adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) 10.000 10.000.000.000

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh Bung Suwarno Ali Sutra Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

2.475 25 2.500 7.500

2.475.000.000 25.000.000 2.500.000.000 7.500.000.000

%

99,00 1,00 100,00

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BSP No.15 tanggal 5 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHUAH.01.03-0086870 tanggal 6 Oktober 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU0117540.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016, susunan Direksi dan Komisaris BSP adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : William Siawira Direksi Direktur

: Ali Sutra

Ringkasan Laporan Keuangan Dibawah ini disajikan Laporan Keuangan periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukamto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan LAPORAN POSISI KEUANGAN Aset lancar Aset tidak lancar Jumlah Aset Liabilitas jangka pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah defisiensi modal Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

30 Juni 2016

31 Desember 2015

31 Desember 2014

35.340.914.037 163.789.009 35.504.703.046 25.048.883.899 11.891.910.021 36.940.793.920 (1.436.090.874) 35.504.703.046

35.407.643.535 182.202.891 35.589.846.426 24.753.420.246 11.882.549.021 36.635.969.267 (1.046.122.841) 35.589.846.426

22.679.808.819 219.030.656 22.898.839.475 14.374.412.483 8.919.107.355 23.293.519.838 (394.680.363) 22.898.839.475

16

Aset Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah aset BSP adalah sebesar Rp35.504.703.046,- yang terutama terdiri atas persediaan tanah BSP sebesar Rp27.182.659.100,-. Tabel berikut merupakan informasi mengenai tanah BSP: No. Sertifikat 1. HGB No. 00006 Tgl 4 Juli 2014 2. HGB No. 00007 Tgl 2 Maret 2016

Luas Tanah 17.790 m2 61.285 m2

Lokasi Jl. Sendawara Raya, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur Jl. Sendawara Raya, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur

Berlaku Sampai 20 Maret 2034 16 Desember 2035

Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset BSP adalah sebesar Rp35.589.846.426,- mengalami kenaikan sebesar Rp12.691.006.951,- atau sebesar 35,66% dibandingkan tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh pematangan tanah dan pengosongan lahan. Liabilitas Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah liabilitas BSP adalah sebesar Rp36.940.793.920,- yang terutama terdiri atas utang kepada PT Cipta Intan Persada sebesar Rp25.000.000.000,- dan uang muka pelanggan sebesar Rp11.865.000.021,-. Utang kepada PT Cipta Intan Persada merupakan pinjaman pihak ketiga yang tidak ditentukan jangka waktu pembayaran dengan bunga 1% per tahun diperhitungkan mulai tahun 2017. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas BSP adalah sebesar Rp36.635.969.267,- mengalami kenaikan sebesar Rp13.342.449.429,- atau sebesar 36,42% dibandingkan tahun 2014. Hal ini terutama timbul karena adanya utang kepada pihak ketiga yaitu PT Cipta Intan Persada yang digunakan untuk pematangan dan pengosongan lahan. (dalam rupiah) Keterangan LAPORAN LABA RUGI Penjualan Beban Pokok Penjualan Beban Usaha Rugi Usaha Beban lain-lain Rugi Komprehensif

30 Juni 2016 386.310.426 (386.310.426) (1.059.607) (387.370.033)

30 Juni 2015 (tidak di audit) 369.411.049 (369.411.049) 783.971  (368.627.078)

31 Desember 2015 645.407.089 (645.407.089) 739.612 (644.667.477)

31 Desember 2014 902.482.043 (902.482.043) 2.300.769 (1.133.925.145)

Beban Usaha Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah beban usaha BSP adalah sebesar Rp379.547.426,- yang terutama terdiri atas beban gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp139.487.145,- dan biaya perijinan sebesar Rp175.000.000,Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah beban usaha BSP adalah sebesar Rp645.407.089,- mengalami penurunan sebesar Rp257.074.954,- atau sebesar 28,49% dibanding pada tahun 2014. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat penurunan pada akun perjalanan dinas, akun pajak dan beban kantor.

17

d. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN BSP SEBELUM DAN SETELAH PERNYERTAAN OLEH PERSEROAN Proforma struktur permodalan BSP sebelum dan setelah penyertaan oleh Perseroan menjadi sebagai berikut: Sebelum Penyertaan Perseroan Jumlah Nilai Nominal % Saham

Keterangan Modal Dasar Saham Seri A (Rp 1.000.000,-) Saham Seri B (Rp 160.000,-) Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Saham Seri A (Rp 1.000.000,-) 1. Bung Suwarno 2. Ali Sutra Saham Seri B (Rp 160.000,-) 3. PT Forza Land Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham Dalam Portepel Saham Seri A (Rp 1.000.000,-) Saham Seri B (Rp 160.000,-)

10.000 -

10.000.000.000 -

2.475 25

2.475.000.000 25.000.000

-

Setelah Penyertaan Perseroan Jumlah Nilai Nominal % Saham 2.500 1.000.000

2.500.000.000 160.000.000.000

99 1

2.475 25

2.475.000.000 25.000.000

0,98 0,01

-

-

250.000

40.000.000.000

99,01

2.500

2.500.000.000

100,00

252.500

42.500.000.000

100,00

7.500 -

7.500.000.000 -

750.000

120.000.000.000

e. STRUKTUR PERSEROAN SETELAH TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN DAN PENAWARAN UMUM PERDANA PT Forza Indonesia

PT Surya Fajar Capital

Freddy Seawan

Masyarakat

68, 16%

3, 84%

8, 00%

99,99%

99,99%

99,99%

PT Forza Proper Serpong

PT Forza Proper Uluwatu

99,99%

99,99%

99,60%

PT Forza Proper Sutera

PT Forza Proper Bedugul

PT Forza Aset Manajemen

PT Forzaland Bali

20,00%

99,01% PT Borneo Sarana Proper

2. DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI Tujuan laporan posisi keuangan konsolidasian proforma adalah untuk menggambarkan penempatan penyertaan saham 99.01% saham pada PT Borneo Sarana Properti (“BSP”) atas posisi keuangan konsolidasian Interim FLI untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma Tanggal 30 Juni 2016 dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim Proforma Untuk Periode Enam Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2016 telah direviu oleh Dr. Jonnardi., CA., CPA. dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan laporan bertanggal 09 November 2016.

18

Ringkasan asumsi yang signifikan: a. Rencana transaksi yang akan dilakukan FLI, berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan sebanyak 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) Saham Biasa dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah). b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Interim FLI dan Entitas Anak Sebelum Rencana Transaksi diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah kami audit Report No. 3230/RPT/X/2016 yang laporannya tertanggal 26 Oktober 2016. c. Laporan Posisi Keuangan Interim BSP Sebelum Rencana Transaksi diambil dari Laporan Keuangan BSP tanggal 30 Juni 2016 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah kami audit dengan Report No. 3235/RPT/X/2016 yang laporannya tertanggal 26 Oktober 2016. d. Laporan Hasil Penilaian Aset yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik Firman Suryantoro Sugeng Suzy Hartono & Rekan dengan No. Laporan 004/AV/FAST-JKT/X/16 tanggal 24 Oktober 2016. e. Penyesuaian (2) Penempatan penyertaan dalam saham biasa PT BSP sejumlah 250.000 lembar saham, nominal persaham Rp.160.000,- atau setara dengan 99,01% saham PT BSP yang beredar. Penyajian informasi keuangan proforma: LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM RINGKASAN PROFORMA 30 JUNI 2016 (dalam Rupiah) Sebelum Transaksi PT FLI dan Entitas Anak ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas

5.058.432.429

PT BSP

Penyesuaian Proforma Debet

Kredit

36.727.023 99.000.000.000 40.000.000.000 40.000.000.000 13.000.000.000 25.000.000.000

Persediaan (setelah dikurangi bagian tidak lancar) 304.648.249.283 35.299.298.824 Piutang lain lain – pihak ketiga 9.910.623.669 Biaya dibayar muka dan uang muka 1.586.900.654 Pajak dibayar dimuka 13.496.444.198 4.888.190 Investasi saham PT BSP 40.000.000.000 40.000.000.000

Proforma

66.095.159.452

339.947.548.107 9.910.623.669 1.586.900.654 13.501.332.388 -

Jumlah Aset Lancar

334.700.650.233 35.340.914.037

431.041.564.270

ASET TIDAK LANCAR Persediaan (bagian tidak lancar) Aset tetap - neto Aset lain-lain Goodwill Jumlah Aset tidak lancar Jumlah Aset

92.272.300.925 885.631.030 163.789.009 286.000.000 93.443.931.955 163.789.009 428.144.582.188 35.504.703.046

92.272.300.925 1.049.420.039 286.000.000 1.836.050.474 95.443.771.438 526.485.335.708

19

1.836.050.474

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM RINGKASAN PROFORMA 30 JUNI 2016 (lanjutan) (dalam Rupiah) Sebelum Transaksi PT FLI dan Entitas Anak LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang lain-lain – pihak ketiga

Penyesuaian Proforma

PT BSP

Debit

Kredit

43.435.177.311 25.026.922.504 13.000.000.000 25.000.000.000 14.873.839.563 21.961.395

Proforma

30.462.099.815

Utang pajak Utang bank – jatuh tempo dalam 1 tahun Total liabilitas jangka pendek

14.895.800.958

43.841.311.278 102.150.328.152 25.048.883.899

43.841.311.278 89.199.212.051

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank – jangka panjang Utang pihak berelasi Uang muka pelanggan Liabilitas imbalan kerja Total liabilitas jangka panjang TOTAL LIABILITAS

37.224.828.098 3.444.876.981 190.573.474.746 11.865.000.021 438.085.000 26.910.000 231.681.264.825 11.891.910.021 333.831.592.977 36.940.793.920

37.224.828.098 3.444.876.981 202.438.474.767 464.995.000 243.573.174.846 332.772.386.897

EKUITAS Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk Modal saham – ditempatkan dan disetor penuh Tambahan modal disetor Pendapatan komprehensif lain Saldo laba (defisit) Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Kepentingan Nonpengendali Ekuitas bersih TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

125.000.000.000

2.500.000.000 42.500.000.000

(46.449.201.703) 70.585.000 1.493.000 15.682.609.072 (3.937.583.874)

94.307.979.869 (1.436.090.874) 5.009.342 94.312.989.211 (1.436.090.874) 428.144.582.188 35.504.703.046

20

1.817.873.574 1.493.000

31.250.000.000 40.000.000.000 67.750.000.000 3.937.583.874

399.959.600

156.250.000.000 21.300.798.297 70.585.000 15.686.596.572

193.307.979.869 404.968.942 193.712.948.811 526.485.335.708

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM RINGKASAN PROFORMA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2016 (dalam Rupiah)

Pendapatan Usaha Beban pokok usaha Laba bruto Beban usaha Penjualan Umum dan Administrasi Pendapatan operasi lainnya Beban operasi lainnya Total beban usaha Laba sebelum pajak Beban pajak penghasilan – neto Laba (Rugi) neto periode berjalan Pendapatan (rugi) komprehensif lainnya Post yang tidak diakui dalam Laba (Rugi): Kerugian akturial program pensiun Pos yang diakui dalam Laba (Rugi): (Rugi) laba komprehensif lain Total laba komprehensif periode berjalan Laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali

Sebelum Transaksi PT FLI dan PT BSP Entitas Anak 37.958.082.940 (26.820.367.057) 11.137.715.883

Penyesuaian Proforma Debet

Kredit

Proforma

-

37.958.082.940 (26.820.367.067) 11.137.715.883

(2.776.263.831) (9.352.239.869) 54.289.757 (44.104.378) (12.118.318.321) (984.589.938) (1.665.263.751) (2.649.853.689) -

(379.547.426) 132.535 (1.192.142) (380.607.003) (380.607.003) (380.607.033) -

(2.776.263.831) (9.352.239.869) 54.289.757 (44.104.378) (12.118.318.321) (980.602.438) (1.665.263.751) (2.645.866.189) -

6.357.000 6.357.000

-

6.357.000 6.357.000

(2.639.509.189)

(380.607.003)

2.652.223.189

(2.645.773.883) (92.306) (2.645.866.189)

(380.607.033) (380.607.033)

(2.652.223.883) (92.306) (2.645.866.189)

B. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan ini termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan dengan peraturan nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan termasuk dalam Transaksi Afiliasi namun dikecualikan dengan peraturan nomor IX.E.1 tentang Transaksi Affiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu karena rencana transaksi adalah transaksi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha utama dari Perseroan.

21

C. PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada setiap jam kerja dengan alamat: Jeanny Novemilya Tjahja PT Forza Land Indonesia Tbk Wisma 77, Tower 1, Lantai 8, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta 11410 Telp: +62 21 5366 9777, Faks: +62 21 5366 1752 Email: [email protected]

22

IV. PERNYATAAN UTANG Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp333.831.592.977,- dengan perincian sebagai berikut : (dalam Rupiah) Uraian LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang lain lain – Pihak ketiga Utang pajak Utang bank

Jumlah 43.435.177.311 14.873.839.563 43.841.311.278

LIABILITAS JANGKA PANJANG Utang bank Utang pihak berelasi Uang muka pelanggan Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas

37.224.828.098 3.444.876.981 190.573.474.746 438.085.000 333.831.592.977

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 1. UTANG LAIN LAIN – PIHAK KETIGA Saldo utang lain lain - pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp43.435.177.311,dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan PT Alfa Goldland Realty PT Cipta Intan Persada PT Warna Warni Lain-lain Total Utang Lain lain

Jumlah 29.003.272.726 13.335.916.000 623.414.400 472.574.185 43.435.177.311

Utang yang akan dilunasi / dibayar menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah utang kepada pihak ketiga, yaitu PT Cipta Intan Persada pada tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp 10.663.980.000,dan pada tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp 2.671.936.000,- dengan total Rp 13.335.916.000,- yang digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan. 2. UTANG PAJAK Saldo utang pajak pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp14.873.839.563,- dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran Pajak Penghasilan pasal 23 Pajak Penghasilan pasal 21/26 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 PPH Final/BPHTB Total Utang Pajak

Jumlah 4.889.596.831 63.086.780 148.492.278 163.810.470 9.608.853.204 14.873.839.563

23

3. UTANG BANK Saldo utang bank pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp81.066.139.376,- dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan PT Bank Victoria, Tbk PT Bank Pundi Indonesia, Tbk Total Dikurangi bagian jangka pendek PT Bank Victoria, Tbk PT Bank Pundi Indonesia, Tbk Total Utang Bank Jangka Pendek Total Utang Bank Jangka Panjang

Jumlah 71.066.139.376 10.000.000.000 81.066.139.376 33.841.311.278 10.000.000.000 43.841.311.278 37.224.828.098

PT Bank Victoria Tbk. Pada tanggal 13 November 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Victoria Tbk sebagai berikut: 1. Fasilitas pinjaman FLKK dengan plafon pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan untuk pembiayaan A/R Financing atas penjualan cash bertahap unit Apartement “One Casablanca Resident”. 2. Fasilitas pinjaman TLKK dengan plafon pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 48 (Empat puluh Delapan) bulan untuk pembiayaan penyelesaian progress Apartement “One Casablanca Resident”. Jaminan untuk fasilitas-fasilitas tersebut adalah: 1. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2043/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09304/Ungasan/2013, seluas 3.930 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10186. 2. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2044/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09303/Ungasan/2013, seluas 3.280 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10187. 3. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2045/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09303/Ungasan/2013, seluas 980 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.12242. 4. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2071/Menteng, 00005/Menteng Dalam/2011 dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2011, seluas 645 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02146. 5. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bersetifikat Hak Guna Bangunan 2072/Menteng, 00006/Menteng Dalam/2011 dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2011, seluas 1680 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02147. 6. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bersetifikat Hak Guna Bangunan 2153/Menteng, 00051/Menteng Dalam/2012 dalam surat ukur tanggal 02 November 2012, seluas 305 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02331. 7. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2244/Menteng, 00026/Menteng Dalam/2014 dalam surat ukur tanggal 14 Maret 2014, seluas 585 M2. 8. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2043/Ungasan, 09304/ Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 3.930 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10186. 24

9. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2044/Ungasan, 09303/ Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 3.280 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10187. 10. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2045/Ungasan, 09306/ Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 980 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.12242. 11. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan dan Piutang Perusahaan pada para Konsumen (Pembeli) Satuan unit Apartemen “One Casablanca Residence”. 12. Cessie Escrow Account atas Rekening Penampungan dari seluruh dana milik Perusahaan yang akan diperoleh dari pembayaran para Konsumen (Pembeli) Satuan unit Apartemen “One Casablanca Residence” yang dibuka pada Bank dengan Nomor Rekening 0810000155 atas nama Perusahaan. 13. Jaminan Perusahaan dari PT Dersindo Mulia Perkasa. 14. Jaminan Pribadi (Borgtoch) dari tuan Dedy Widiyanto, tuan Freddy Setiawan, dan tuan Widodo Nurly Sumady. 15. Subordinasi Tagihan Para Pemegang Saham Perusahaan. 16. Pengikatan Jaminan Perusahaan dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan tanggal 01 Desember 2014, Nomor dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan. 17. Jaminan-jaminan lainnya yang telah dan/atau akan diberikan oleh DEBITOR dan/atau pihak lain siapapun juga, baik yang dibuat dengan akta Notaris maupun secara dibawah tangan untuk menjamin segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan kepada Bank. PT Bank Pundi Indonesia Tbk. Pada tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Pundi Indonesia Tbk berupa fasilitas pinjaman dengan plafon pinjaman sebesar Rp10.000.000.000 dengan jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan untuk pembiayaan penyelesaian progress Apartement “One Casablanca Resident”. Jaminan untuk fasilitas tersebut berupa Tanah yang terletak di Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1251/pecatu, dalam surat ukur tanggal 15 Juli 2014 nomor 03554/Pecatu/2014, seluas 9.450 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.03.03360. 4. UTANG PIHAK BERELASI Saldo utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp3.444.876.981,dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan PT Forza Indonesia Total Utang Pihak Berelasi

Jumlah 3.444.876.981 3.444.876.981

Utang Perseroan kepada PT Forza Indonesia merupakan pinjaman untuk modal kerja, yang tidak dikenakan bunga dan tidak ditentukan jangka waktu pembayaran.

25

5. UANG MUKA PELANGGAN Saldo uang muka pelanggan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp190.573.474.746,- dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan Apartemen Total Uang Muka Pelanggan

Jumlah 190.573.474.746 190.573.474.746

Penerimaan uang muka diatas akan diakui sebagai penjualan bila memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. 6. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun 55 tahun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003. Tidak ada pendanaan khusus yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasti pasca kerja tersebut. Perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan Entitas Anak pada 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 adalah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT RAS Actuarial Consulting, aktuaris independen, sesuai laporannya No. 433/RAC/MSP-UUK/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 dan No. 246/RAC/MSP-UUK/III/2016 tanggal 02 Maret 2016. Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp438.085.000,-. Analisa atas mutasi saldo liabilitas diestimasi untuk imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan Saldo awal tahun Penghasilan komprehensif lainnya Penyisihan selama tahun berjalan Saldo akhir tahun

Jumlah 330.755.000 (35.910.00) 143.240.000 438.085.000

Beban imbalan kerja karyawan yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi, dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah) Keterangan Beban jasa masa kini Beban bunga Saldo akhir tahun

Jumlah 128.953.000 14.287.000 143.240.000

Penyisihan imbalan kerja tersebut diatas merupakan estimasi manajemen berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Asumsi dasar yang digunakan pada perhitungan aktuaris tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat mortalita Tingkat diskonto

: TM III : 8%

Tingkat kenaikan gaji per tahun Usia pensiun

26

: :

6% 55 tahun

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. DARI TANGGAL 30 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU. SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI. MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASANPEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

27

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, 2012 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah) NERACA

30 Juni 2016

2015*)

31 Desember 2014*)

1 Januari 2013 / 31 Desember 2012*)

2013*)

5.058.432.429 304.648.249.283 9.910.623.669 1.586.900.654 13.496.444.198 334.700.650.233

10.756.469.225 304.465.278.823 975.014.054 11.261.099.420 327.457.861.522

8.700.771.208 198.326.834.727 519.662.760 4.703.061.837 212.250.330.532

13.360.850.394 93.485.226.591 330.959.750 30.000.000 107.207.036.735

2.269.902.739 2.269.902.739

92.272.300.925 885.631.030 286.000.000 93.443.931.955

92.264.916.310 10.650.000.000 1.132.352.041 289.750.000 104.337.018.351

20.157.875.000 7.400.000.000 1.247.290.622 60.000.000 28.865.165.622

16.975.000.000 6.879.200.000 172.066.667 24.026.266.667

-

Tidak Konsolidasi

ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Persediaan Piutang lain-lain – pihak ketiga Biaya dibayar dimuka dan Uang Muka Pajak dibayar dimuka Total Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Persediaan Piutang pihak berelasi Aset tetap Aset lain-lain Total Aset Tidak Lancar TOTAL ASET

 

 

 

 

428.144.582.188

431.794.879.873

241.115.496.154

131.233.303.402

2.269.902.739

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Utang lain - lain Pihak ketiga Utang pajak Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Utang bank Utang sewa pembiayaan Total Liabilitas Jangka Pendek

43.435.177.311 14.873.839.563

36.957.425.737 13.393.440.319

499.750.000 16.643.104.749

11.790.214.313

-

43.841.311.278 102.150.328.152

39.067.765.374 129.132.806 89.547.764.236

451.220.000 17.594.074.749

11.790.214.313

-

LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun Utang bank Utang pihak berelasi Uang muka pelanggan Liabilitas imbalan kerja karyawan Total Liabilitas Jangka Panjang

37.224.828.098 3.444.876.981 190.573.474.746 438.085.000 231.681.264.825

56.833.786.494 122.788.957.497 187.621.671.247 330.755.000 367.575.170.238

50.000.000.000 38.169.894.088 158.410.285.382 433.418.000 247.013.597.470

50.874.431.800 76.392.475.160 99.438.000 127.366.344.960

-

333.831.592.977

457.122.934.474

264.607.672.219

139.156.559.273

-

125.000.000.000 (46.449.201.703)

2.500.000.000 (46.302.756.405)

2.500.000.000 -

2.500.000.000 -

2.500.000.000 -

70.585.000 15.686.596.572

250.000.000 64.228.000 18.332.370.455

(17.614.111.174) 1.075.289.063 22.066.000 (8.400.130.891) (11.498.544.934)

(230.097.261)

TOTAL LIABILITAS EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) Modal saham Tambahan modal disetor Proforma ekuitas dari transaksi Restrukturisasi antara entitas sepengendali Pendapatan komprehensif lain Saldo laba (Defisit) Total defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali Total Ekuitas (Defisiensi Modal) TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

94.307.979.869 5.009.342 94.312.989.211 428.144.582.188

(25.156.157.950) (23.492.176.065) (171.896.651) (25.328.054.601) (23.492.176.065) 431.794.879.873

*) Disajikan kembali

28

241.115.496.154

(7.923.255.871) (7.923.255.871)

2.269.902.739 2.269.902.739

131.233.303.402

2.269.902.739

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (dalam Rupiah) Periode Enam Bulan Sampai LAPORAN LABA RUGI

31 Desember

30 Juni 2016

30 Juni 2015 (Tidak di Audit)

Tahun 2015

Tahun 2014

Tahun 2013

Penjualan Apartemen

37.958.082.940

112.723.195.337

127.147.083.681

46.166.355.791

10.820.660.148

-

Beban Pokok Penjualan

26.820.367.057

75.188.145.577

85.145.682.178

30.793.685.981

7.217.550.638

-

Laba (Rugi) kotor

11.137.715.883

37.535.049.760

42.001.401.503

15.372.669.810

3.603.109.510

-

2.776.263.831

10.532.968.095

17.277.297.659

13.660.263.644

8.709.431.230

-

9.352.239.869

9.300.952.694

17.117.580.673

12.787.221.669

3.198.398.707

-

12.128.503.700

19.833.920.789

34.394.878.332

26.447.485.313

11.907.829.937

-

(990.787.817)

17.701.128.971

7.606.523.171

(11.074.815.503)

(8.304.720.427)

-

Beban Usaha Beban Penjualan Beban Administrasi dan Umum Jumlah Beban Usaha Laba Usaha

Tahun 2012

Pendapatan / (Beban) lain-lain Pendapatan lain-lain

53.251.869

615.497.360

823.258.789

353.809.974

852.083.919

-

(47.053.990)

(31.425.672)

(56.217.322)

(67.977.100)

(45.816.057)

-

6.197.879

584.071.688

767.041.467

285.832.874

806.267.862

-

(984.589.938)

18.285.200.659

8.373.564.638

(10.788.982.629)

(7.498.452.565)

-

(1.665.263.751)

(1.095.065.151)

(8.817.469.173)

(5.051.618.565)

(4.436.886.044)

-

(2.649.853.689)

17.190.135.508

(443.904.535)

(15.840.601.194)

(11.935.338.609)

-

Pajak kini

-

-

-

-

-

-

Pajak tangguhan

-

-

-

-

-

-

(2.649.853.689)

17.190.135.508

(443.904.535)

(15.840.601.194)

(11.935.338.609)

-

Beban lain-lain Jumlah Pendapatan lain-lain Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Pajak Final Laba Sebelum Pajak Penghasilan Taksiran/(Manfaat) Pajak Penghasilan

Laba Sebelum Laba Entitas Anak Pra-Akuisisi Dan laba Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Rugi Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma Dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN

-

(18.155.821.359)

(27.176.405.881)

(18.939.015.237)

(666.890.937)

-

(2.649.853.689)

35.345.956.867

26.732.501.346

3.098.414.043

(11.268.447.672)

-

6.357.000

-

42.162.000

22.066.000

-

-

6.357.000

-

42.162.000

22.066.000

-

-

(2.643.496.689)

35.345.956.867

26.774.663.346

3.120.480.043

(11.268.447.672)

-

(2.649.761.383)

35.345.956.867

26.732.501.346

3.098.414.043

(11.268.447.672)

-

(92.306)

-

-

-

-

-

(2.649.853.689)

35.345.956.867

26.732.501.346

3.098.414.043

(11.268.447.672)

-

(21.198,09)

10.693.000,54

14.138.382,75

1.239.365,62

(4.507.379,07)

-

Penghasilan Komprehensif lainnya: Pos Yang Tidak akan direklasifikasi dalam Laba Rugi Kerugian Aktuarial Program Pensiun Laba Komprehensif lainnya TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN Laba neto yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non pengendali TOTAL LABA PER SAHAM DASAR DARI LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

RASIO KEUANGAN Keterangan RASIO KEUANGAN (%) Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar Aktiva Tidak Lancar / Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Aktiva / Jumlah Kewajiban Jumlah Kewajiban / Jumlah Aktiva Jumlah Kewajiban / Ekuitas Laba / Jumlah Aktiva Laba / Ekuitas

Untuk periode yang berakhir 6 (enam) bulan 30 Juni 2016 3.2765 0.4033 1.2825 0.7797 3.5396 (0.0062) (0.0281)

29

31 Desember 2015

2014

2013

2012

3.6568

12.0637

9.0929

n/a

0.2839 0.9446 1.0587 (18.0481) (0.0010) 0.0175

0.1169 0.9112 1.0974 (11.2637) (0.0657) 0.6743

0.1886 0.9431 1.0604 (17.5631) (0.0909) 1.5064

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Keterangan RASIO PERTUMBUHAN (%) Pertumbuhan Pendapatan Pertumbuhan Beban Operasional Pertumbuhan Laba Kotor Pertumbuhan Laba Bersih Pertumbuhan Aktiva Pertumbuhan Kewajiban Pertumbuhan Ekuitas RASIO USAHA (%) Laba (Rugi) Kotor / Penjualan Bersih Laba(Rugi) Usaha / Penjualan Bersih Laba (Rugi) Bersih / Penjualan Bersih Laba (Rugi) Usaha / Ekuitas Laba (Rugi) Bersih / Ekuitas Laba (Rugi) Usaha / Jumlah Aktiva Laba (Rugi) Bersih / Jumlah Aktiva

Untuk periode yang berakhir 6 (enam) bulan 30 Juni 2016

31 Desember 2015

2014

2013

(0.6633) (0.3885) (0.7033) (1.0750) (0.0085) (0.2697) 4.7237

1.7541 0.3005 1.7322 7.6278 0.7908 0.7275 (0.0781)

3.2665 1.2210 3.2665 1.2750 0.8373 0.9015 (1.9650)

n/a n/a n/a n/a 56.8145 n/a (4.4906)

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

0.2934 (0.0261) (0.0698) (0.0105) (0.0281) (0.0023) (0.0062)

0.3303 0.0598 0.2102 (0.3003) (1.0555) 0.0176 0.0619

0.3330 (0.2399) 0.0671 0.4714 (0.1319) (0.0459) 0.0129

0.3330 (0.7675) (1.0414) 1.0481 1.4222 (0.0633) (0.0859)

n/a n/a n/a -

30

2012

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahuntahun yang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukamto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 1. Umum PT Forza Land Indonesia, Tbk (“Forzaland”) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti. Kegiatan usaha properti Perseroan meliputi pengembanganpengembangan properti dan realti baik aset dan/atau hak pengelola seperti apartemen dan hotel yang dijual dan disewakan sesuai dengan maksut dan tujuan Perseroan. Forzaland melakukan kegiatan usahanya sejak tahun 2012 sebagai salah satu pengembang properti baru di sektor real estate Indonesia. Forzaland saat ini fokus dalam pengembangan proyek yaitu apartemen di kawasan perkotaan, terutama daerah Jakarta, Tangerang dan kota-kota besar di Indonesia seperti, Bali dan Kalimantan. Proyek-proyek Forzaland menggabungkan variasi residensial, bisnis villa dan kondominium. Forzaland memiliki target konsumen yang bervariasi, mulai dari masyarakat yang berpenghasilan menengah sampai kelas atas, yang disesuaikan dengan masing-masing properti yang dikembangkannya. Forzaland memfokuskan pada “smart inspired living” dimana penawaran properti yang meningkatkan kenyamanan dan keramahan lingkungan untuk kesehatan hidup konsumen, dengan memberikan kemudahan berbagai fasilitas dan inovasi lainnya. Forzaland selalu mengedepankan kebutuhan para calon pemilik hunian, dimana Forzaland selalu memperhatikan setiap detail dari kebutuhan konsumen dengan memberikan sentuhan yang unik dan futuristik dari setiap solusi yang kita hadirkan kebutuhan target market. Dengan selalu berpegangan pada 3 pilar kepercayaan dalam membangun sebuah produk masterpiece, yaitu: Passion (gairah), Creativity (kreativitas) dan Lifestyle (gaya hidup), dimana ketiga pilar tersebut menjadi intisari dari Forzaland dalam memciptakan produk Forzaland Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, yang berhubungan dengan real estate, properti dan pengelolaan taman hiburan/rekreasi. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utamanya, yaitu: a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan antara lain: − melakukan pembangunan perumahan/real estate dan properti lainnya; − melakukan pembangunan taman hiburan dan rekreasi; − pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman; − bertindak sebagai pengembang. b. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan antara lain: − Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate, properti dan taman hiburan/ rekreasi;

31

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi Keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut: •

Kondisi Pasar Real Estate Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari kegiatan pengembangan properti Perseroan di Indonesia. Dengan demikian, Perseroan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap keadaan ekonomi Indonesia secara umum dan pasar properti Indonesia khususnya. Kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan mencakup tren penentuan harga pasar yang mempengaruhi penjualan properti dan tingkat harga sewa, standar hidup, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan perubahan demografi, tingkat suku bunga, dan ketersediaan pembiayaan konsumen. Perseroan memperkirakan hasil operasional Perseroan akan tetap bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan fluktuasi ekonomi Indonesia dan pasar properti Indonesia.

•

Penjualan dan Pendapatan Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas dua segmen usaha, yaitu penjualan realti berupa apartemen, perumahan, perkantoran, dab pertokoan serta pendapatan properti dari ritel, perkantoran, dan hotel. Perseroan mendapatkan penghasilannya dari penjualan realti dan pendapatan propertinya berupa pendapatan sewa, service charge dan lainnya. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, kontribusi pendapatan seluruhnya masih berasal dari penjualan realti. Penjualan realti Dalam hal penjualan properti, pada umumnya Perseroan melaksanakan kegiatan penjualan awal (pre-sale). Dalam kegiatan tersebut, Perseroan menjual sebagian properti sebelum selesainya pembangunan. Saat ini, hukum Indonesia memperbolehkan Perseroan melakukan kegiatan presale atas properti Perseroan sebelum penyelesaian selama persyaratan tertentu dipenuhi. Hasil pre-sale dapat digunakan untuk mengembangkan properti terkait yang telah terjual melalui proses pre-sale. Pembeli apartemen, perkantoran dan ruko Perseroan dapat membayar harga beli secara penuh pada saat penjualan atau dapat memilh untuk membayar sebagian dari harga beli pada saat penjualan, yakni pada umumnya berkisar antara 20% sampai 30% dari harga beli, dan melakukan pembayaran secara bertahap atas jumlah yang masih terutang. Apabila pembeli berharap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka sesuai dengan perjanjian jual beli standar Perseroan, Perseroan berhak membatalkan kontrak penjualan dan menjual kembali properti tersebut tanpa melalui prosedur penyitaan. Di samping itu, pada umumnya Perseroan berhak mempertahankan sebagian dari pembayaran yang dilakukan seblum terjadinya gagal bayar. Penentuan harga apartemen, perkantoran, dan ruko Perseroan disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu penjualan, dan dalam kasus – kasus tertentu, menggunaan harga premium. Pada umumnya, Perseroan mengembangkan properti residensial secara bertahap, sehingga Perseroan memiliki flesktibilitas untuk menyesuaikan penawaran produk dengan permintaan pasar. Faktor – faktor yang dapat mempengaruhi nilai penjualan yang dihasilkan dari pengembangan baru mencakup jenis properti yang dikembangkan, penentuan waktu penyelesaian dan penentuan waktu pengakuan pendapatan. Penjualan Perseroan juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi permintaan, termasuk demografi pasar serta tingkat migrasikonsumen kek pusat kota untuk mendekatkan diri dengan tempat kerja mereka. Di masa mendatang, Perseroan memperkirakan akan tetap melakukan pre-sale atas sebagian besar unit baru di proyek- proyek pengembangan Perseroan yang baru. Sehubungan dengan pengembangan baru, jumlah properti yang berhasil dijual dan jadwal penyerahan properti kepada konsumen bergantung pada jadwal konstruksi dan respon pasar pada saat peluncuran pengembangan baru tersebut.

32

Pendapatan Properti Kinerja portofolio properti ritel Perseroan terutama tergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari penyewaan properti yang dimiliki Perseroan serta beban operasional yang terkait. Faktor – faktor yang mempengaruhi pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti ritel Perseroan termasuk, tetapi tidak terbatas pada kondisi ekonomi, baik lokal atau secara umum, permintaan penyewa terhadap ruang ritel, penawaran properti – properti ritel baru di berbagai daerah tempat Perseroan beroperasi, kinerja penjualan atau kondisi usaha penyewa, arus pengunjung di properti ritel, pola belanja konsumen, persaingan dengan properti ritel lainnya, inflasi, pengembangan transportasi, dan infrastruktur. Perseroran meyakini bahwa proporsi penjualan dan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan rutin akan tetap meningkat dan hal ini akan membantu meminimalkan risiko operasional sehubungan dengan fluktuasi pasar properti di Indonesia. •

Biaya Pendanaan dan Pengembangan Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan, serta biaya – biaya yang timbul sehubungan dengan pendanaan tersebut, berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh, Perseroan mendanai kegiatan pembangunan propertinya melalui hutang jangka menengah hingga hutang jangka panjang yang relatif signifikan serta melalui kegiatan pre-sale pengembangan baru miliknya. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya perolehan pinjaman untuk mendanai ekpansi bisnis Perseroan. Di samping itu, akses Perseroan terhadap modal dan biaya pendanaan dipengaruhi oleh pembatasan – pembatasan tertentu, seperti pembatasan restriktif standar sehubungan dengan hutang Perseoran, dan dalam hal pendanaan bank, Perseroan mungkin terbentur oleh batasan hutang per nasabah atas pinjaman bank. Perseroan memiliki kerja sama yang erat dengan Perseroan untuk mencapai penyelesaian proyek yang tepat waktu dan efisien dari segi biaya. Perseroan umumnya mengikat perjanjian dengan klausa harga tetap dengan kontraktor sehubungan dengan konstruksi proyek – proyek Perseroan. Dalam mengadakan bahan baku untuk konstruksi proyek, kontraktor memiliki tanggung jawab utama apabila terdapat biaya tambahan dalam perubahan harga material seperti baja dan semen, namun hal tersebut akan didiskusikan terlebh dahulu dengan manajemen Perseroan. Perseroan juga dapat mengikat perjanjian pengadaan spesifik secara langsung untuk peralatan dan bahan baku tertentu dari waktu ke waktu.

•

Penentuan Waktu Penyelesaian Proyek Jumlah properti yang dapat dikembangkan atau diselesaikan Perseroan selama periode tertentu bersifat terbatas mengingat adanya kendala waktu dan kebutuhan modal substansial yang haru dipenuhi untuk pengembangan dan konstruksi proyek. Apabila terjadi penundaan, penjualan dan penyewaan juga akan mengalami penundaan, dengan demikian menunda penerimaan pembayaran, walaupun pembayaran uang muka dalam jumlah tertentu sdah diterima. Di samping itu, penundaan dalam proyek akan mengakibatkan penundaan terhadap kemampuan pencapaian target penjualan, dengan demikian akan menghambat realisasi pendapatan rutin dari kegiatan operasional hotel. Perseroan juga dapat megalami penundaan dalam konstruksi dan/atau penyelesaian proyek. Jadwal kosntruksi properti bergantung pada sejumlah faktor, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dan ijin konstruksi yang diperlukan, serta kemampuan Perseroan untuk mendapatkan penyewa.

•

Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah yang terkait dengan moneter, fiskal, dan lainnya terkait perekonomian Indonesia juga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebagai contoh, apabila terjadi peningkatan suku bunga yang signifikan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran utang Perseroan dan juga mungkin akan membatasi kemampuan Perseroan dalam mencari alternatif pendanaan, dimana jika hal ini dapat berlangsung

33

terus menerus dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan. Contoh kedua, terjadinya perubahan kebijakan pemerintah atas perdagangan bebas regional, yang dapat meningkatkan persaingan usaha yang dapat berdampak pada kegiatan usaha Perseoran. Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam hal fiska yaitu dari aspek perpajakan, apabila terdapat perubahan yang material dalam peraturan perpajakan terkait dengan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini juga dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan. 2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan interim konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan –Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK –IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua BapepamLK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik. Laporan keuangan interim konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas interim konsolidasian yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset. Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. b. Kombinasi Bisnis Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 (2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali,” dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun “Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari “Tambahan Modal Disetor” dalam laporan posisi keuangan dan selanjutnya tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. Penerapan secara prospektif PSAK No. 38 (2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, yang menggantikan PSAK No. 38 (2004), “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” efektif tanggal 1 Januari 2013, tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Grup. c. Persediaan Persediaan terdiri dari bangunan pergudangan, tanah belum dikembangkan, tanah yang sedang dikembangkan dan bangunan yang sedang dikonstruksi, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Tanah belum dikembangkan merupakan tanah mentah yang belum dikembangkan dan dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan meliputi biaya pra-perolehan dan perolehan tanah. Biaya perolehan akan dipindahkan ke tanah yang sedang dikembangkan pada saat pengembangan tanah akan dimulai atau dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut siap dibangun.

34

Biaya perolehan tanah yang sedang dikembangkan meliputi biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan ditambah dengan biaya pengembangan langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada aset pengembangan real estat serta biaya pinjaman. Tanah yang sedang dikembangkan akan dipindahkan ke bangunan yang sedang dikonstruksi pada saat tanah tersebut selesai dikembangkan. Biaya perolehan bangunan yang sedang dikonstruksi meliputi biaya perolehan tanah yang telah selesai dikembangkan ditambah dengan biaya konstruksi, biaya lainnya yang dapat diatribusikan pada aktivitas pengembangan real estat dan biaya pinjaman, serta dipindahkan ke bangunan yang siap dijual pada saat selesai dibangun dan siap dijual. d. Selisih Nilai Transaksi Restrukturiasi Entitas Sepengendali Grup menerapkan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali” mulai tanggal 1 Januari 2013, yang mengatur perlakuan akuntansi bagi transaksi kombinasi bisnis antar entitas sepengendali. Penerapan revisi PSAK memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaporan keuangan Grup. Berdasarkan PSAK No. 38, oleh karena transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali atau jumlah imbalan yang diterima dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali, jika ada, dengan jumlah tercatat bisnis tersebut dicatat sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 3. Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian a. Pendapatan Pendapatan usaha Perseroan terutama terdiri atas penjualan apartemen. Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013 dan 2012. (dalam Rupiah) Keterangan Apartemen Total Penjualan

30 Juni 2015 (Tidak di Audit) 37.958.082.940 112.723.195.337 37.958.082.940 112.723.195.337

31 Desember

2016

2015

2014

2013

127.147.083.681 127.147.083.681

46.166.355.791 46.166.355.791

10.820.660.148 10.820.660.148

b. Beban Pokok Penjualan Beban pokok penjualan terutama terdiri dari: • Beban penjualan tanah • Beban konstruksi

35

2012 -

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode yang disajikan: (dalam Rupiah) 30 Juni

Keterangan

2016

One Casablanca One Velvet One Azure Total Keterangan One Casablanca One Velvet One Azure Total

c. Beban Usaha

13.048.405.378 13.396.567.546 375.394.133 26.820.367.057 2015 82.484.438.461 2.063.264.338 597.979.380 85.145.682.178

2015 (Tidak di Audit) 75.188.145.577 75.188.145.577

%

% 96,87 2,42 0,70 100,00

48,65 49,95 1,40 100,00

31 Desember 2014 % 2013 30.793.685.981 100,00 7.217.550.638 30.793.685.981 100,00 7.217.550.638

% 100,00 100,00

% 100,00 100,00

2012

% -

-

Beban usaha terutama terdiri dari: • Beban penjualan yang terdiri dari beban promo dan branding dan beban pemasaran • Beban administrasi dan umum yang terutama terdiri dari gaji dan kesejahteraan karyawan, beban kantor dan jasa profesional. Tabel berikut ini menyajikan beban usaha Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total beban usaha untuk periode yang disajikan: (dalam Rupiah) Keterangan Beban Penjualan Beban promo dan branding Beban pemasaran Sub Total Beban administrasi dan umum Gaji dan kesejahteraan karyawan Sewa Beban kantor Jamuan dan representasi Transportasi Penyusutan Utilitas Jasa Profesional Imbalan kerja karyawan Pajak Pemeliharaan Subtotal Total Beban Usaha

30 Juni 2016

%

2015 (Tidak di Audit)

%

2.039.949.999 736.313.832 2.776.263.831

16,82 6,07

6.689.605.545 3.843.362.550 10.532.968.095

33,73 19,38

4.568.720.833 301.106.664 1.833.725.167 279.278.004 325.450.579 249.601.011 251.805.087 1.301.815.334 143.240.000 10.912.000 86.585.190 9.352.239.869 12.128.503.700

37,67 2,48 15,12 2,30 2,68 2,06 2,08 10,73 1,18 0,09 0,71

5.140.420.316 1.037.678.649 1.556.335.673 139.716.481 219.843.589 309.435.957 242.601.019 446.893.375 83.395.635 124.632.000 9.300.952.694 19.833.920.789

25,92 5,23 7,85 0,70 1,11 1,56 1,22 2,25 0,42 0,63

36

(dalam Rupiah) Keterangan

31 Desember 2015

%

2014

%

2013

%

2012

%

11.711.182.835

34,05

10.395.573.247

40,69

3.563.110.067

29,92

-

-

5.566.114.824

16,18

3.264.690.397

9,26

5.146.321.163

43,22

-

-

-

-

Beban Penjualan Beban promo dan branding Beban pemasaran Sub Total

17.277.297.659

13.660.263.644

8.709.431.230

Beban administrasi dan umum Gaji dan kesejahteraan karyawan

7.588.307.749

22,06

5.621.275.503

22,00

1.658.858.984

13,93

-

-

Sewa

1.716.543.091

4,99

1.696.121.302

6,64

412.486.871

3,46

-

-

Beban kantor

3.969.225.878

11,54

2.032.662.574

7,96

439.605.192

3,69

-

-

Jamuan dan representasi

1.293.096.019

3,76

344.419.111

1,35

114.617.957

0,96

-

-

Transportasi

729.051.993

2,12

607.791.136

2,38

217.357.958

1,83

-

-

Penyusutan

672.701.202

1,96

568.476.045

2,23

5.933.333

0,05

-

-

Utilitas

407.444.922

1,18

308.291.663

1,21

156.461.117

1,31

-

-

Jasa Profesional

334.883.375

0,97

1.069.060.000

4,18

85.744.695

0,72

-

-

Imbalan kerja karyawan

250.363.000

0,73

355.661.000

1,39

99.438.000

0,84

-

-

Pajak

90.022.964

0,26

86.699.939

0,34

7.894.600

0,07

-

-

Pemeliharaan

65.940.480

0,19

96.763.396

0,38

-

-

-

-

Subtotal

17.117.580.673

12.787.221.669

3.198.398.707

-

-

Total Beban Usaha

34.394.878.332

26.447.485.313

11.907.829.937

-

-

d. Pendapatan (Beban) Lain lain Pendapatan (beban) lain lain Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari: • Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari jasa giro, pendapatan bunga deposito, bunga pinjaman, serta denda (penalty) pembatalan unit • Beban lain terutama terdiri dari beban administrasi bank dan beban bunga. Tabel berikut ini menyajikan pendapatan (beban) lain lain Perseroan dan Entitas Anak sebagai persentase dari total pendapatan (beban) lain lain untuk periode yang disajikan: (dalam Rupiah) Keterangan Pendapatan lain lain Jasa giro Pendapatan bunga Lainnya Subtotal Beban lain lain Selisih kurs Pajak jasa giro Administrasi bank Bunga Subtotal Total Pendapatan Lain lain

30 Juni 2016

31 Desember

2015 (Tidak di Audit)

2015

2014

2013

2012

10.343.203 42.908.666 53.251.869

52.358.498 441.353.573 110.241.552 603.913.623

75.736.607 457.435.217 283.585.653 816.757.477

29.393.979 228.154.437 95.715.558 353.809.974

80.492.226 330.739.707 51.346.200 852.083.919

-

(2.949.614) (2.066.094) (13.517.521) (28.520.763) (47.053.992) 6.197.877

11.543.737 (10.311.043) (21.114.374) (255) (19.881.935) 584.071.688

6.501.312 (12.188.709) (33.464.885) (10.563.728) (49.716.010) 767.041.467

(5.151.905) (18.613.534) (32.785.927) (11.425.734) (67.977.100) 285.832.874

(16.054.021) (23.149.173) (6.612.863) (45.816.057) 806.267.862

-

37

4. Hasil Operasi Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan: (dalam Rupiah) 30 Juni

LAPORAN LABA RUGI

2016

Pendapatan Beban Usaha Pendapatan lain-lain

37.958.082.940 12.128.503.700 6.197.879 (2.643.496.689) (2.643.496.689)

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Total Laba Komprehensif

2015 (Tidak di Audit) 112.723.195.337 19.833.920.789 584.071.688 17.190.135.508 35.345.956.867 (dalam Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Beban Usaha Pendapatan lain-lain Laba Sebelum Pajak Penghasilan Total Laba Komprehensif

2015 127.147.083.681 34.394.878.332 767.041.467 (443.904.536) 26.774.663.345

31 Desember 2014 2013 46.166.355.791 10.820.660.148 26.447.485.313 11.907.829.937 285.832.874 806.267.862 (15.840.601.194) (11.935.338.609) 3.120.480.043 (11.268.447.672)

2012 -

Pendapatan Periode 6 (enam bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp37.958.082.940,- mengalami penurunan yang signifikan sebesar 196,97% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terutama disebabkan karena tren pasar terhadap properti mengalami penurunan diakibatkan pengaruh situasi ekonomi nasional maupun global yang berimplikasi pada penjualan properti, terutama segmen high-rise building. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp127.147.083.681,- mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 175,41% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penjualan unit ONE Azure pada tahun bersangkutan masih tinggi, serta dimulainya launching dan pre-sale unit ONE Velvet pada tahun yang sama. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp46.166.355.791,- mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 326,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan karena penjualan unit ONE Casablanca pada tahun bersangkutan masih tinggi, serta dimulainya launching dan pre-sale unit ONE Azure pada tahun yang sama. Seluruh transaksi penjualan Perseroan menggunakan mata uang Rupiah, dimana risiko atas fluktuasi kurs mata uang asing tidak berdampak material, sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai.

38

Beban Usaha Periode 6 (enam bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp12.128.503.700,- mengalami penurunan sebesar 63,53% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan jumlah penjualan unit yang berhubungan langsung dengan pembayaran komisi penjualan, serta efisiensi yang dilakukan perusahaan pada kegiatan promosi dan pemasaran. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp34.394.878.332,- mengalami peningkatan sebesar 30,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan jumlah penjualan unit One Azure serta dimulainya penjualan unit ONE Velvet, sehingga berakibat besarnya pembayaran atas komisi penjualan unit. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp26.447.485.313,- mengalami peningkatan sebesar 122,10% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya biaya pemasaran/ marketing dan promosi yang dilakukan oleh Perseroan. Pendapatan Lain Lain Periode 6 (enam bulan) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 Pendapatan lain lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah Rp6.197.879,- mengalami penurunan yang signifikan sebesar 9323,73% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015. Penurunan yang signifikan ini terutama disebabkan karena pada semester awal tahun 2015 masih terdapat pendapatan yang berasal dari denda atau penalty atas pembatalan pembelian unit oleh customer. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Pendapatan lain lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah Rp767.041.467,- mengalami peningkatan 168,35% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan pendapatan atas bunga deposito dan bunga pinjaman pihak ketiga. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 Pendapatan lain lain Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp285.832.874,- mengalami penurunan yang signifikan sebesar 182,08%. Penurunan yang signifikan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan pendapatan bunga deposito.

39

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam Rupiah) Keterangan Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal) Total Liabilitas dan Ekuitas

30 Juni 2016 428.144.582.188 333.831.592.977 94.312.989.211 428.144.582.188

31 Desember 2015 2014 2013 431.794.879.873 241.115.496.154 131.233.303.402 457.122.934.474 264.607.672.219 139.156.559.273 (25.328.054.601) (23.492.176.065) (7.923.255.871) 431.794.879.873 241.115.496.154 131.233.303.402

2012 2.269.902.739 2.269.902.739 2.269.902.739

Aset Berikut ini adalah perkembangan aset Perseroan sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016:



40

Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp428.144.582.188,mengalami penurunan sebesar Rp3.650.297.685,- atau sebesar 0,85% dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan pada saldo kas dan setara kas yang pada akhir tahun 2015 terdapat dana yang dicadangkan untuk pembayara-pembayaran operasional awal tahun 2016. Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp431.794.879.873,- meningkat sebesar Rp190.679.383.719,- atau 79,08% dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai persediaan karena adanya pembelian atas tanah dan pembayaran kepada kontraktor dan konsultan seiring dengan mulai di pembangunan di ONE Azure dan ONE Velvet. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp241.115.496.154,- meningkat sebesar Rp.109.882.192.752,- atau 83,73% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai persediaan karena adanya pembelian atas tanah dan pembayaran kepada kontraktor dan konsultan seiring dengan mulai di pembangunan di ONE Azure dan ONE Velvet. Liabilitas Berikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan:

Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp333.831.592.977,- mengalami penurunan sebesar 123.291.341.497,- atau sebesar 36,93% dibandingkan dengan tahun 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena terdapatnya transaksi konversi hutang ke pihak berelasi (pemegang saham) PT. FLI menjadi modal saham yang disetor pada bulan April 2016, sehingga modal saham yang disetor Perseroan meningkat dari Rp2.500.000.000,- menjadi Rp125.000.000.000,Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp457.122.934.474,- meningkat sebesar Rp192.515.262.255,- atau 72,75% dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pinjaman ke bank, dan adanya penambahan utang pihak berelasi, serta adanya peningkatan penjualan yang mengakibatkan naiknya uang muka pelanggan.

41

Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp264.607.672.219,- meningkat sebesar Rp125.451.112.946,- atau 90,15% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pinjaman ke bank kemudian meningkatnya utang kepada pihak ketiga serta akibat peningkatan penjualan yang mengakibatkan meningkatnya pula kewajiban perpajakan. Ekuitas Pada tanggal 30 Juni 2016, jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp94.312.989.211,Pada tanggal 31 Desember 2015, jumlah defisiensi modal Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp25.328.054.601 meningkat sebesar Rp1.835.878.536,- atau 7,81% dibandingkan dengan tahun 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan modal disetor oleh manajemen serta adanya peningkatan saldo laba. Pada tanggal 31 Desember 2014, jumlah defisiensi modal Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp23.492.176.065,- meningkat sebesar Rp15.568.920.194,- atau 196,50% dibandingkan dengan tahun 2013. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh rugi EntitasAnak di tahun 2014 dengan total nilai sebesar Rp. 17.614.111.174,Sejak 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2015, Perseroan mengalami defisiensi modal sehubungan dengan metode pengakuan pendapatan pada Entitas Anak dari Perseroan sebagai berikut: Pendapatan dari penjualan apartemen, perkantoran dan bangunan sejenisnya, yang pembangunannya dilaksanakan lebih dari satu tahun diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method), apabila seluruh syarat berikut terpenuhi: a. Proses konstruksi telah melalui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai banguna telah terpenuhi; b. Jumlah pembayaran oleh pembeli melebihi 20% dari harga jual yang/telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; c. Jumlah pendapatan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan handal. Apabila salah satu atau lebih dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka jumlah uang yang diterima dari pembeli akan diakui sebagai “uang muka pelanggan” di dalam laporan keuangan, sampai seluruh kriteria tersebut dipenuhi. Terkait dengan metode pengakuan pendapatan tersebut, Pendapatan atas Perseroan dan Entitas Anak dari Perseroan baru dapat diakui pada saat persentase penyelesaian atas konstruksi. Untuk kedepannya, seiring dengan meningkatnya penyelesaian konstruksi yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak maka pendapatan atas Perseroan dan Entitas Anak juga akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan laba dari Perseroan dan Entitas Anak. 5. Likuiditas dan Sumber Permodalan Kebutuhan likuiditas Perseroan terkait dengan kegiatan operasional dan utang jangka pendek. Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan kegiatan usaha dan pembayaran utang untuk jangka waktu yang cukup panjang. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kemampuan Perseroan untuk menghasilkan kas berasal dari penjualan unit-unit apartemen yang telah dan akan dibangun oleh Perseroan.

42

Arus Kas Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan: (dalam Rupiah) 30 Juni

Keterangan

2016

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Peningkatan kas bersih Kas dan setara kas awal tahun Kas dan setara kas akhir periode/tahun

(4.317.083.983) (2.880.000) (1.378.072.813) (5.698.036.796) 10.756.469.225 5.058.432.429

2015 (Tidak di Audit) 22.689272.121 (54.742.399) (16.891.479.675) 5.743.050.047 8.700.771.208 14.443.821.255 (dalam Rupiah)

Keterangan Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Peningkatan kas bersih Kas dan setara kas awal tahun Kas dan setara kas akhir periode/tahun

31 Desember 2015

2014

2013

2012 (Tidak Konsolidasi)

(122.662.848.947)

(40.816.876.474)

(32.347.299.069)

140.917.663

(79.342.400)

(137.180.000)

(178.000.000)

-

124.797.889.364 2.055.698.017 8.700.771.208 10.756.469.225

36.293.977.288 (4.660.079.186) 13.360.850.394 8.700.771.208

45.737.411.800 13.212.112.731 148.737.663 13.360.850.394

7.820.000 148.737.663 148.737.663

Kas Bersih Diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Pada tanggal 30 Juni 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp4.317.083.983,- terutama digunakan untuk pembayaran perolehan tanah di Entitas Anak, serta pembayaran ke kontraktor dan pemasok, sedangkan untuk periode sampai dengan 30 Juni 2016, kas bersih dalam posisi positif sebesar Rp22.689.272.121,- terutama disebabkan besarnya penerimaan angsuran dari pelanggan. Pada tanggal 31 Desember 2015 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional sebesar Rp122.662.848.947,- terutama terutama digunakan untuk pembayaran perolehan tanah di Entitas Anak, serta pembayaran ke kontraktor dan pemasok, sedangkan pada tahun 2014 kas bersih yang dipergunakan untuk aktivitas operasional adalah sebesar Rp40.816.876.474,- terutama digunakan juga sebagai pembayaran untuk perolehan tanah, pembayaran kontraktor dan pemasok. Pada tahun 2013 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah sebesar Rp 32.347.299.069,- terutama juga digunakan untuk pembayaran kontraktor dan pemasok. Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Pada tanggal 30 Juni 2016, kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp2.880.000,terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap berupa peralatan kantor. Pada tahun 2015 dan 2014, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah masing- masing sebesar Rp79.342.400,- dan Rp137.180.000,- masing-masing digunakan untuk pembelian aktiva tetap berupa peralatan kantor, dan untuk tahun 2013 sebesar Rp178.000.000,- terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap berupa kendaraan untuk keperluan operasional perseroan.

43

Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Pada tanggal 30 Juni 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp1.378.072.813,- terutama digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman bank. Pada tanggal 31 Desember 2015, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp124.797.889.364,-124.797.889.364,- terutama diperoleh dari pencairan tahap II pinjaman PT Bank Victoria International Tbk, kemudian pada tahun 2014, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp36.293.977.288,- terutama diperoleh dari penerimaan pinjaman bank tahap I dari PT Bank Victoria International Tbk, sedangkan pada tahun 2013, kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp45.412.411.800,- yang terutama diperoleh dari pinjaman pihak berelasi. Solvabilitas Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini: 1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan 2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset). Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 354%, -1805%, -1126% dan -1756,31%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 masingmasing adalah sebesar 78%, 106%, 110% dan 106,04%. Imbal Hasil Rata–rata Ekuitas Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (Return on Average Equity/ROAE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROAE Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar -106%, -13%, 142%. Imbal Hasil Rata–rata Aset Imbal Hasil Rata–rata Aset (Return on Average Asset/ROAA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROAA Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir 2015, 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 1.94%, -8.22%, dan 9.09%. 6. Keterangan Tentang Transaksi Akuisisi dan Penambahan Modal Pada Entitas Anak Sebelum Penawaran Umum Sebelum dilakukan Penawaran Umum, Perseroan melakukan akuisisi terhadap Entitas Anak sebagai berikut: Pada tanggal 3 Desember 2015, Perusahaan melakukan akuisisi atas 99,90% saham FLB, 99,60% saham FPST, 99,60% saham FPS, 99,60% saham FPU dan 99,60% saham FPB yang sebelumnya dimiliki oleh FI. Dan melakukan peningkatan modal pada Entitas Anak sebagai berikut : Pada tanggal 27 April 2016, Perusahaan meningkatkan penyertaan di masing-masing Entitas Anak tersebut dengan mengkonversi utang pemegang saham, sehingga kepemilikan Perusahaan terhadap masing-masing Entitas Anak menjadi: pada FLB 99,9977%, FPST 99,9978%, FPS 99,9982%, FPU 99,9952%, FPB 99,9972%. Atas aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sebelum Penawaran Umum ini dilakukan adalah semata-mata untuk memperkuat struktur permodalan dari Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu juga Perseroan melakukan konsolidasi dari Entitas Anak bertujuan untuk meningkatkan portofolio land bank dari Perseroan sehingga akan bermanfaat untuk pengembangan usaha dimasa yang akan datang bagi Perseroan dan Entitas Anak. 44

7. Pembahasan Terkait Kinerja Keuangan Perseroan Kinerja keuangan Perseroan mengalami kerugian sejak tahun 2013 hingga tahun 2015, hal ini disebabkan sehubungan dengan metode pengakuan pendapatan pada Entitas Anak dari Perseroan sebagai berikut: Pendapatan dari penjualan apartemen, perkantoran dan bangunan sejenisnya, yang pembangunannya dilaksanakan lebih dari satu tahun diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method), apabila seluruh syarat berikut terpenuhi: a. Proses konstruksi telah melalui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai banguna telah terpenuhi; b. Jumlah pembayaran oleh pembeli melebihi 20% dari harga jual yang/telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; c. Jumlah pendapatan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan handal. Apabila salah satu atau lebih dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka jumlah uang yang diterima dari pembeli akan diakui sebagai “uang muka pelanggan” di dalam laporan keuangan, sampai seluruh kriteria tersebut dipenuhi. Pendapatan dari penjualan rumah, rumah toko dan bangunan sejenis lainnya beserta tanah kavlingnya diakui dengan metode akrual penuh (full accrual method) apabila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi: a. proses penjualan telah selesai; b. harga jual akan tertagih; c. tagihan penjual tidak akan bersifat subordinasi di masa yang akan datang terhadap pinjaman lain yang akan diperoleh pembeli; dan penjual telah mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan unit bangunan kepada pembeli melalui suatu transaksi yang secara substansi adalah penjualan dan penjual tidak lagi berkewajiban atau terlibat secara signifikan dengan unit bangunan tersebut. Apabila persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka seluruh uang yang diterima dari pembeli diperlakukan sebagai uang muka dan dicatat dengan metode deposit sampai seluruh persyaratan tersebut dipenuhi. Pendapatan Bunga Interest Revenue Pendapatan bunga diakru berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku. Beban Biaya yang berhubungan dengan pendapatan yang menggunakan metode persentase penyelesaian diakui sesuai dengan tingkat persentase penyelesaian dari unit bangunan pada setiap akhir periode. Beban, kecuali yang berhubungan dengan pendapatan yang menggunakan metode persentase penyelesaian, diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (accrual basis). 8. Manajemen Risiko Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan meliputi risiko kredit, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko likuiditas dan risiko harga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia. Dalam rangka mengelola risiko-risiko usaha Perseroan, Perseroan telah berusaha mengambil langkahlangkah untuk mengelola risiko sebagai berikut: a. Risiko kredit Risiko kredit adalah risiko dimana Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Kebijakan Grup mengelola risiko tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan persetujuan pembelian berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan terhadap portofolio kredit secara berkesinambungan serta melakukan pengelolaan atas piutangnya.

45

Instrumen keuangan Grup yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan setara kas, piutang pihak berelasi dan aset lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut. b. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko nilai tukar mata uang adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko ini bagi perusahaan relatif kecil, mengingat perusahaan tidak memiliki piutang atau utang dalam valuta asing. Potensi yang masih ada dari saldo bank dalam Dolar Singapura. c. Risiko Suku Bunga Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga yang potensial dari hutang bank yang diperoleh Grup. d. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Grup menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen untuk operasi normal Grup dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan. e. Risiko Harga Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar. Saat ini, Aset keuangan perusahaan terbesar dalam bentuk pinjaman, risiko harga berdampak atas nilai riil piutang tersebut. 9. Kebijakan Pemerintah Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak termasuk dampaknya antara lain: Kebijakan pemerintah yang menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan pendapatan masyarakat meningkat dengan tingkat inflasi yang terkendali akan memberikan dampak kepada Perseroan dalam hal kenaikan pendapatan dan keuangan Perseroan.  Regulasi mengenai kepemilikan asing terhadap properti di Indonesia diantaranya diatur oleh UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman. UU ini menyatakan bahwa orang orang asing dapat menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai. Hal ini mengimplikasikan, orang asing belum dapat memiliki rumah atau properti residensial di Indonesia karena terganjal oleh “asas kenasionalan” dalam undang-undang. Terhambatnya kepemilikan asing pada properti residensial di Indonesia mengurangi potensi permintaan pihak asing pada pasar properti nasional, yang salah satunya terlihat dari pasar apartemen yang 99% dimiliki oleh warga negara Indonesia. 

46







Kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangungan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. PP tersebut berisi mengenai tarif baru pajak penghasilan (PPh) final berupa pengalihan hak atas tanah atau bangunan hanya menjadi sebesar 2,5%. Hal tersebut dapat memberikan indikasi positif kepada Perseroan dalam ekspansi usahanya untuk mengakuisisi lahan-lahan baru kedepannya. Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, dimana berisi tentang penempatan investasi properti dalam rangka pengampunan pajak. Hal tersebut memberikan daya tarik kepada para investor untuk menempatkan dana hasil repatriasi ke produkproduk Perseroan. Kebijakan Pemerintah dalam hal moneter, yaitu tingkat suku bunga SBI yang berada di kisaran 4,75% sangat mendukung penjualan properti dengan inflasi yang terkendali, sehingga suku bunga KPR dapat diterima oleh pasar.

47

VII. RISIKO USAHA Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan. A. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak 1. Risiko Persaingan Usaha Industri properti di Indonesia pada umumnya sangat kompetitif. Sebagai salah satu pengembang properti di Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak pada umumnya menghadapi persaingan dari berbagai aspek yakni sebagai berikut: - Persaingan dari pemilik lahan lain ketika berusaha untuk memperoleh lahan untuk pengembangan sendiri, dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak sudah memiliki land bank yang cukup untuk pengembangannya; - Persaingan dari properti lain ketika perseroan berusaha untuk memenangkan proyekproyek untuk pengembangan pihak ketiga, baik secara patungan (joint venture) atau sebaliknya; dan - Berkaitan dengan pelanggan, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan dari pengembangan properti lain dan pemilik properti di sekitar lokasi pengembangan Perseroan dan Entitas Anak. Para pesaing tersebut berasal dari pengembangan atau pemilik tanah berskala domestik maupun internasional, mungkin memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar, skala produksi yang lebih besar, teknologi yang lebih handal, pengakuan merek yang lebih baik, hubungan yang lebih baik dengan pemasok, pemilik dan regulator, dan penjualan dan jaringan distribusi yang lebih mapan. Kegagalan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi dan/atau mencermati persaingan usaha dapat mengakibatkan beralihnya pelanggan ke pesaing yang lebih kompetitif baik dari segi lokasi, harga, kelengkapan sarana dan prasarana maupun kualitas pelayanan sehingga memungkinkan berkurangnya permintaan atas produk Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha, hasil usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 2. Risiko Fluktuasi Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak dalam melakukan pengakuan pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method) dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. Proses konstruksi telah melalui tahap awal, yaitu pondasi bangunan telah selesai dan semua persyaratan untuk memulai banguna telah terpenuhi; b. Jumlah pembayaran oleh pembeli melebihi 20% dari harga jual yang/telah disepakati dan jumlah tersebut tidak dapat diminta kembali oleh pembeli; c. Jumlah pendapatan dan biaya unit bangunan dapat diestimasi dengan handal.

48

Apabila salah satu atau lebih dari kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka jumlah uang yang diterima dari pembeli akan diakui sebagai “uang muka pelanggan” di dalam laporan keuangan, sampai seluruh kriteria tersebut dipenuhi, hal tersebut dapat mengakibatkan fluktuasi pada pendapatan Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. 3. Risiko Kendala Pendanaan Perseroan dan Entitas Anak dalam menjalan proyek-proyek pembangunannya membutuhkan jumlah dana yang cukup besar untuk penyelesaian proyek yang dikerjakan. Selama proyekproyek tersebut dikerjakan, terdapat kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Meskipun selama ini Perseroan dan Entitas tidak pernah mengalami kesulitan memperoleh pendanaan dari perbankan untuk mendanai seluruh proyeknya yang telah selesai atau proyek yang saat ini sedang dikembangkan namun tidak terdapat jaminan bahwa hal tersebut tetap berlangsung di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh pendanaan secara tepat waktu, dapat menyebabkan terhambatnya bahkan sampai terhentinya proyek tersebut. Terhambatnya atau terhentinya proyek yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak akan berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 4. Risiko Keterlambatan Penyelesaian Proyek Proyek properti pada umumnya merupakan proyek jangka panjang dimulai dari perolehan lahan, perijinan dan legalitas, persiapan pembangunan (konstruksi), hingga penyelesaian. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat menyebabkan biaya investasi meningkat dan pada akhirnya dapat menambah jumlah pendanaan yang diperlukan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak. 5. Risiko Keterbatasan Lahan Walaupun Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya dengan mengakuisisi lebih banyak tanah pada area tingkat pertumbuhan tinggi dan sekitar jabodetabek, ketersediaan tanah di area tersebut terbatas dan sangat dicari. Tanah tersebut mungkin lebih langka pada saat Perseroan semakin mencari plot tanah yang semakin besar, biasanya diantara 3 (tiga) dan 5 (lima) hektar. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan mampu untuk mengakuisisi tanah yang sesuai untuk pembangunan property yang telah direncanakan dengan harga yang menguntungkan. Kegagalan dalam mengakuisisi tanah pada lokasi-lokasi strategis seperti yang direncanakan Perseroan akan memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. 6. Risiko Perubahan Pemerintahan, Legalitas, dan Perizinan Bagi Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang pembangunan properti, legalitas dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasialan pembangunan proyek Perseroan dan Entitas Anak. Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan dengan pemilik dan pengembangan dari proyek properti, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegitan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

49

Termasuk dalam risiko peraturan Pemerintah, legalitas dan perizinan diantaranya adalah: a) Hak Guna Bangunan (“HGB”) Beberapa proyek Perseroan dan Entitas Anak berada di atas tanah yang dimiliki berdasarkan SHGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah. Namun apabila pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. b) Perizinan Lingkungan Hidup Terdapat risiko dimana Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak memperoleh izin dan/atau perpanjangan izin terkait lingkungan hidup yang berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Tidak dapat dimulainya pembangunan yang sedang dilaksanakan Perseroan dan Entitas Anak dapat memberikan dampak negatif, sehingga dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. c) Kebijakan Bank Indonesia tentang Loan To Value (LTV) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada tanggal 24 September 2013, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran (SE) BI No. 15/40/DKMP perihal “Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Pemilikan Properti, Kredit atau Pembiayaan Konsumen Beragun Properti, dan Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor” atau yang lebih dikenal luas dengan istilah “Kebijakan Loan to Value (LTV) JIlid II”). Kebijakan tersebut merupakan penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu SE BI No.14/10/DPNP tanggal 15 maret 2012 dan SE BI No. 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada tanggal 30 September 2013. Dalam ketentuan LTV yang baru, KPR maupun Kredit Kepemilikan Rumah Susun (KPRS) atau kredit apartemen tipe lebih dari 70 meter persegi (m2) untuk rumah pertama diwajibkan terkena LTV 70%, untuk KPR/KPRS rumah kedua sebesar 60% dan rumah ketiga dan seterusnya sebesar 50%. Artinya, dengan diberlakukannya kebijakan tersebut maka implikasi yang terjadi bagi konsumen adalah konsumen diharuskan membayar down payment yang lebih besar untuk kepemilikan rumah kedua dan ketiga. Adapun dampak yang mungkin dapat terjadi atas perubahan kebijakan LTV tersebut adalah penurunan daya beli masyarakat atas pembelian properti untuk tujuan investasi sehingga dapat memepengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. d) Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”) Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh Izin Pendahuluan Struktur Menyeluruh (IPSM) sebagai dasar untuk melakukan pembangunan struktur. Setelah pembangunan struktur selesai dilaksanakan, pelaksanaan pekerjaan pembangunan selanjutnya hanya diperkenankan setelah memiliki IMB.Pembangunan yang tidak disertai dengan izin tersebut di atas akan dikenakan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan (SP4) yang dapat berlanjut dengan tindakan penyegelan oleh pemerintah setempat. e) Built Operate Transfer (“BOT”) BOT adalah perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak tertentu dalam hal pemberian hak pengusahaan atas tanah pada kurun waktu tertentu (“Perjanjian BOT”). Selama kurun waktu tersebut, pihak yang diberi hak pengusahaan atas tanah berhak untuk memanfaatkan tanah yaitu untuk disewakan kepada pihak ketiga. Adapun saat ini GSN memiliki proyek dengan status BOT.

50

f)

Koefisien Lantai Bangunan (“KLB”) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 441/KPTS/1998 yang membahas tentang aturan Koefisien Lantai Bangunan (“KLB”) nantinya akan diperbaharui sesuai dengan Rencana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2003 mengenai Persyaratan Teknis Bangunan Gedung yang dapat berdampak kepada kinerja Perseroan beserta Entitas Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam hal perubahan peraturan luas area bangunan pada masing – masing proyek.

7. Risiko Terkait Dengan Usaha Patungan (Joint Venture) Perseroan dan Entitas Anak memiliki, dan memperkirakan akan memiliki, minat untuk mendirikan usaha patungan sehubungan dengan pengembangan dan investasi proyek tertentu. Usaha patungan tersebut mungkin melibatkan risiko khusus yang terkait dengan kemungkinan bahwa mitra usaha patungan tersebut: - - - -

Memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis yang tidak sesuai dengan Perseroan dan Entitas Anak; Mengambil tindakan bertentangan dengan instruksi atau permintaan dari Perseroan dan Entitas Anak, atau bertentangan dengan kebijakan atau tujuan Perseroan; Tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian joint venture yang berlaku; atau Memiliki kesulitan keuangan.

Meskipun Perseroan memiliki kendali untuk mengelola usaha patungan yang bertanggung jawab untuk membangun properti-properti, namun dalam hal-hal tertentu mungkin memerlukan persetujuan dari mitra usaha patungan. Meskipun hingga saat ini Perseroan belum menghadapi masalah tertentu sehubungan dengan mitra usaha patungan, tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan mengalami masalah tersebut di masa depan. Terjadinya masalah tersebut dapat memberikan dampak negatif yang material pada kegiatan usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak. 8. Risiko Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Tuntutan hukum dapat terjadi sewaktu-waktu baik atas proyek yang telah berdiri dan beroperasi, maupun atas proyek yang sedang dikembangkan terkait dengan pemilikan dan status tanah yang menjadi lokasi bangunan proyek didirikan. Tuntutan dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap kredibilitas dan kegiatan usaha, kondisi keuangan, laba bersih, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 9. Risiko Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Ekonomi Negatif di Indonesia Seluruh pendapatan usaha Perseroan dihasilkan di Indonesia sehingga kinerja Perseroan bergantung kepada kesehatan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Krisis moneter Asia yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 ditandai oleh antara lain depresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang asing, pertumbuhan ekonomi negative, tingginya tingkat suku bunga, rendahnya likuiditas keuangan, banyaknya kepailitan, serta turunnya indks pasar modal. Kesulitan perekonomian yang dihadapi saat itu menyebabkan dibatalkannya atau tertundanya proyek-proyek pemerintah dan swasta untuk pembangunan kontruksi gedung, infrastruktur, pembangkit listrik dan lainnya. Namun, ekonomi Indonesia telah menunjukan kemajuan yang berarti dalam satu dekade terakhir, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, kestabilan nilai tukar Rupiah, membaiknya pasar modal serta meningkatnya cadangan devisa negara.

51

Seiring dengan proses globalisasi, kondisi ekonomi nasional terpengaruh oleh berbagai kejadian internasional. Kemajuan teknologi, akses informasi yang luas serta meningkatnya perputaran dana investasi dalam jumlah yang sangat besar memungkinkan adanya pergerakan pasar dunia yang sangat signifikan dan cepat tanggap terhadap berbagai perubahan yang terkait dengan politik dan sosial ekonomi. Krisis keuangan di tahun 2008, yang sebagian dipicu oleh krisis subprime mortgage di Amerika Serikat, telah menyebabkan runtuhnya beberapa lembaga keuangan besar di negara tersebut dan dengan cepat berkembang menjadi krisis kredit global. Krisis ini mengakibatkan kegagalan pada beberapa bank Eropa dan menurunnya indeks saham di berbagai bursa efek dan rontoknya harga pasar saham dan komuditas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walaupun ditopang oleh kondisi fundamental yang lebih baik, ekonomi Indonesia mulai merasakan pengaruh daripada krisis global tersebut secara tidak langsung untuk jangka pendek. Kegiatan investasi di Indonesia berkurang pada saat awal terjadinya krisis tersebut disebabkan adanya pergerakan dana keluar dari Indonesia guna menutupi kerugian di negaranegara asal investasi tersebut. Hal ini berakibat pada melambatnya penyerapan tenaga kerja serta penurunan daya beli masyarakat di kalangan ekonomi menengah dan bawah, yang pada akhirnya berimbas pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan tersebut dapat berpengaruh negatif pada kegiatan usaha konstruksi di Indonesia, ditandai dengan menurunnya permintaan proyek-proyek konstruksi di tengah ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia paska krisis tersebut. Penurunan tingkat perekonomian Indonesia tersebut dapat menurunkan hasil dari kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan. B. Risiko Terkait Dengan Investasi Pada Saham Perseroan 1. Fluktuasi Harga Saham Perseroan Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh : • Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan; • Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia; • Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; • Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain; • Perubahan kondiri makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan • Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa 2. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawaran Pada Penawaran Umum Perdana Saham Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

52

3. Risiko Pembagian Dividen Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan deviden. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS

53

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

54

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. Riwayat Singkat Perseroan PT Forza Land Indonesia, Tbk. (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Megah Satu Properti pada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 95 tanggal 21 Maret 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-23164.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0038684.AH.01.09. Tahun 2012 tertanggal 1 Mei 2012 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses. Perseroan telah mengubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 130 tanggal 23 Februari 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0004044.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU.AH. 01.03-0027575 tanggal 1 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026741.AH.01.11. Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses. Perseroan telah merubah nama Perseroan yang semula Perseroan bernama “PT MEGAH SATU PROPERTI” diubah menjadi “PT FORZA LAND INDONESIA” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 134 tanggal 22 Maret 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0005568.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-00367979.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 121 tanggal 31 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHUAH.01.03-0076498 tanggal 01 September 2016; yang menyetujui merubah Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan kembali Pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Perseroan. Kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh Perseroan adalah di bidang pengembangan properti dan realti baik aset dan/atau hak pengelola seperti apartemen dan hotel yang dijual dan disewakan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan terbagi atas dua segmen usaha yaitu penjualan realti dan pendapatan properti, dimana atas segemen usaha tersebut, Perseroan membagi menjadi 2 (dua) tipe pengembangan yaitu residensial dan komersial.

55

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksut dan tujuan teresebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdaganan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdangangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdangan properti, pembelian bangunan – bangunan rumah, gedung perkantoran unit – unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya , namun tidak terbatas, jasa agen properti, konsutasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real esatate, jasa penyewaan, dan pengeolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, konsutlasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusan properti (tanah dan banugunan), jasa penyewaan ruang, jasa konsultan bidang arstitek, landscape, desaign interior, jasa konsultasi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (gerenal contractor), antara lain pembanguna kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industri estate), gedung 0 gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas – fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukuan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; d. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (ready mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan palmeir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture (mebel); e. Menjalakan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil – hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage, dan pengepakan, percetakan buku – buku, desain dan cetak grafis, offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penunjang, barang, kontainer, tracking trailer, peti kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim / dibawa termasuk ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utamanya, yaitu: A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti. b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat: a. Melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan properti;

56

b. Membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang properti; dan c. Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal. B. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu : a. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor). b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commission house, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan. c. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel). d. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset. e. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Riwayat Perubahan Anggaran Dasar dan Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Riwayat Perubahan Anggaran Dasar a. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 23 Februari 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 130 tanggal 23 Februari 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0004044.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU.AH. 01.03-0027575 tanggal 1 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0026741.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016 dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses, yang menyetujui perubahan alamat dan tempat kedudukan Perseroan, yang semula beralamat dan berkedudukan di Karinda Building Lantai 2 Suite nomor 1-2, Jalan Palmerah Selatan nomor 30A, Kelurahan Glora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi beralamat dan berkedudukan di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat 11410. b. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 22 Maret 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 134 tanggal 22 Maret 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU0005568.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-00367979.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Maret 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan,

57

Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses, yang menyetujui perubahan Nama Perseroan yang semula Perseroan bernama PT MEGAH SATU PROPERTI diubah menjadi Perseroan bernama PT FORZA LAND INDONESIA. c. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 92 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU000822.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0044620 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU.AH. 01.03-0044621 tanggal 29 April 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0053815.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses, yang menyetujui peningkatan Modal dasar Perseroan, yang semula Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) serta Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam Perseroan, yang semula Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) berubah menjadi Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar Rupiah). d. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agutus 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 81 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0015345.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0074773 tanggal 25 Agustus 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0074774 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0099349.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang menyetujui penjualan sebagian saham milik PT Forza Indonesia yaitu sebanyak 6.000 (enam ribu) saham dalam Perseroan yang dijual kepada PT Surya Fajar Capital, perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah), perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau disingkat “Tbk” melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perseroan, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menyetujui untuk pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), melalui Penawaran Umum Saham Perdana kepada masyarakat (“Penawaran Umum”), Penawaran Umum tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan penerbitan waran sebanyak-banyaknya 437.500.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) waran berkaitan dengan rencana pengeluaran saham dalam simpanan Perseroan melalui Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO) dan untuk memberikan suatu insentif bagi pemegang saham, maka dirasakan perlu untuk menerbitkan waran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk (a) melaksanakan segala tindakan yang harus dilakukan sehubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum Perseroan termasuk menandatangani semua perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum dan hasil dari Penawaran Umum tersebut; (b) menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, termasuk namun tidak terbatas untuk meningkatkan kepemilikan saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di anak-anak perusahaan Perseroan; (c) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; (d) mencatatkan saham-saham Perseroan

58

yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; (e) menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, dan Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan) dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. e. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Agutus 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 121 tanggal 31 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHUAH.01.03-0076498 tanggal 01 September 2016; yang menyetujui merubah Anggaran Dasar Perseroan dan menegaskan kembali Pasal 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian dan Perubahan yang disampaikan oleh Perseroan adalah benar, dan hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada Akta lain sehubungan dengan Anggaran Dasar Perseroan. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan Tahun 2012 (Pendirian) Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan nomor 95 tanggal 21 Maret 2012, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-23164.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0038684.AH.01.09.Tahun 2012 tertanggal 1 Mei 2012, dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses,struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Saham Rupiah 10.000 10.000.000.000 2.500 2.500.000.000 1.250 1.250.000.000 1.250 1.250.000.000 2.500 2.500.000.000 7.500 7.500.000.000

Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Megah Prakarsa Utama PT Dersindo Mulia Perkasa Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

%

50,00 50,00 100,00

Tahun 2013 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 6 tanggal 4 Maret 2013, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.10-11331 tertanggal 28 Maret 2013, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah nomor AHU-0027357.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013, yang menyetujui pengalihan saham dalam Perseroan yaitu menjual seluruh saham milik PT Megah Prakarsa Utama kepada: (a) Freddy Setiawan sebanyak 688 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 7 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara (b) Widodo Nurly Sumady sebanyak 312 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 04 Maret 2013, dibuat

59

dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara (c) Dedy Widiyanto sebanyak 125 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 9 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan (d) PT Dinamika Auto Perkasa sebanyak 125 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 10 tanggal 04 Maret 2013, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara,struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Saham Rupiah 10.000 10.000.000.000 2.500 2.500.000.000 1.250 1.250.000.000 688 688.000.000 312 312.000.000 125 125.000.000 125 125.000.000 2.500 2.500.000.000 7.500 7.500.000.000

Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Dersindo Mulia Perkasa Freddy Setiawan Widodo Nurly Sumady Dedy Widiyanto PT Dinamika Auto Perkasa Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

%

50,00 27,52 12,48 0,05 0,05 100,00

Tahun 2015 Berdasarkan Rapat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 82 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.03-0951491 tanggal 14 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-3533606. AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yang menyetujui untuk menjual seluruh saham milik PT Dersindo Mulia Perkasa sebanyak 1.250 saham kepada PT Forza Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 83 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Saham Rupiah 10.000 10.000.000.000 2.500 2.500.000.000 1.250 1.250.000.000 688 688.000.000 312 312.000.000 125 125.000.000 125 125.000.000 2.500 2.500.000.000 7.500 7.500.000.000

Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Indonesia Freddy Setiawan Widodo Nurly Sumady Dedy Widiyanto PT Dinamika Auto Perkasa Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

%

50,00 27,52 12,48 0,05 0,05 100

Berdasarkan Rapat Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 84 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-AH.01.03-0951519 tanggal 14 Juli 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-3533640.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015, yang menyetujui penjualan (a1) seluruh saham milik Freddy Setiawan sebanyak 688 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 85 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, (a2) seluruh saham milik Widodo Nurly Sumady sebanyak 312 saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 86 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, (a3) seluruh saham milik Dedy Widiyanto

60

sebanyak 125 saham kepada PT. Forza Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 87 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, berkedudukan di Jakarta Pusat; dan (b1) 100 saham milik PT Dinamika Auto Perkasa kepada PT Forza Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 88 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan (b2) 25 saham milik PT Dinamika Auto Perkasa kepada PT Forza Aset Manajemen berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 89 tanggal 14 Juli 2015, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Saham Rupiah 10.000 10.000.000.000 2.500 2.500.000.000 2.475 2.475.000.000 25 25.000.000 2.500 2.500.000.000 7.500 7.500.000.000

Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Indonesia PT Forza Aset Manajemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

%

99,00 1,00 100

Tahun 2016 Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 92 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-000822.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0044620 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU.AH. 01.03-0044621 tanggal 29 April 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0053815.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 017/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Perseroan sedang dalam proses, yang menyetujui (a) penjualan seluruh saham milik PT Forza Aset Manajemen sebanyak 25 (dua puluh lima) saham dalam perseroan yang dijual kepada tuan Freddy Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 93 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, (b) untuk mengkonversi hutang Perseroan menjadi setoran saham milik PT Forza Indonesia sebesar Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh milyar Rupiah), yang diambil bagian dan disetor dalam Perseroan dan Tuan Freddy Setiawan sebesar 12.475.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) yang diambil bagian dan disetor dalam Perseroan sehingga keseluruhan nilai konversi adalah sebesar Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah), (c) peningkatan Modal dasar Perseroan, yang semula Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar Rupiah) dan Modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan, yang semula Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) berubah menjadi Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Saham Rupiah 500.000 500.000.000.000 125.000 125.000.000.000 112.500 112.500.000.000 12.500 12.500.000.000 125.000 125.000.000.000 375.000 375.000.000.000

Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Indonesia PT Forza Aset Manajemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

61

%

90,00 10,00 100

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 81 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0015345.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0074773 tanggal 25 Agustus 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0074774 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0099349.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, yang menyetujui penjualan sebagian saham milik PT Forza Indonesia sebanyak 6000 (enam ribu) saham dalam perseroan yang dijual kepada PT Surya Fajar Capital berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 82 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara dan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) berubah menjadi masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Indonesia Freddy Setiawan PT Surya Fajar Capital Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel Catatan: Freddy Setiawan merupakan Direktur Utama Perseroan

Nilai Nominal Rp 100 per saham Saham Rupiah 5.000.000.000 500.000.000.000 1.250.000.000 125.000.000.000 1.065.000.000 106.500.000.000 125.000.000 12.500.000.000 60.000.000 6.000.000.000 1.250.000.000 125.000.000.000 3.750.000.000 375.000.000.000

%

85,20 10,00 4,80 100

3. Izin Usaha Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni: a. Pendaftaran Perusahaan Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan nomor 09.02.1.68.55829 tanggal 10 Oktober 2016 atas nama Perseroan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Perseroan yang beralamat di Wisma 77 Lt. 8, Jl. Letjend. S. Parman Kav. 77, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor 61/27.1BU.1/31.73.07.1002/-071.562/e/2016 tanggal 14 September 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 September 2021, dikeluarkan oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Slipi. c. Perpajakan Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak dengan No. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.219.966.3-077.000 yang terdaftar pada tanggal 3 April 2012 (sedang melakukan pengurusan pindah keluar) d. Surat Izin Usaha Perdagangan Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor 1100/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021. e. Izin Mendirikan Bangunan (‘IMB”) Perseroan memiliki Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penerbitan Bangunan Provinsi DKI Jakarta Nomor 10989/IMB/e/2014

62

4. Manajemen dan Pengawasan Perseroan Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : ALI SUTRA Komisaris Independen : SUPANDI WS Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Independen

: FREDDY SETIAWAN : ERICK SATRIA : PATRIS JASUR

Pengangkatan DIreksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat yang merupakan Lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No.KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014. Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: DEWAN KOMISARIS Ali Sutra, Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 41 tahun Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2016 Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat untuk jurusan Teknik Sipil pada tahun 1997. Pengalaman kerja:  1995 – 1997

Site Manager di PT Sumber Badja – General Contractor Contract Manager di PT Pertiwi Lesatari (Member  1997 – 2000 of The Salim Group) Developer – Hotel & Industrial Estate Site Manager di PT Catur Bangun Mandiri – General  2000 – 2001 Contractor Project Manager di PT Catur Bangun Mandiri –  2001 – 2002 General Contractor Direktur di PT Andal Rekacipta Pratama (d/h PT Andal  2003 – sekarang Bangun Selaras) – Construction and Engineering Specialist  2011 – Agustus 2016 Direktur di PT Forza Land Indonesia Direktur Utama di PT Borneo Sarana Putera  2011 – sekarang Komisaris di PT Andal Mekatronik Voltindo  2012 – sekarang

63

Supandi Widi Siswanto, Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 57 tahun Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2016 Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen dari Universitas Prof. DR. Moestopo, Jakarta, pada tahun 1992. Pengalaman kerja:  1989 – 1992  2009 – 2012  2013 – Juni 2016  2013 – sekarang  2013 – sekarang  2013 - sekarang  2013 – sekarang  2013 – sekarang

Manajer Divisi Pencatatan PT. Bursa Efek Indonesia Direktur Keuangan dan SDM PT Bursa Efek Indonesia Komisaris Utama PT Sitara Propertindo Tbk. Komisaris Independen PT. SMR Utama Tbk. Komisaris Utama PT Pan Brothers Tex Tbk. Komisaris Utama PT Andira Agro Komisaris Utama PT Garuda Investindo Komisaris Utama PT Intensive Medicare 177

Freddy Setiawan, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Agustus 2016. Memperoleh gelar Business of Administration, St. John’s Institute of Management Science, Jakarta pada tahun 1997 Pengalaman kerja:  2006 – 2009  2006 – 2010  2008 – 2011  2008 – 2011  2008 – 2011  2008 – sekarang  2010 – sekarang  2011 – sekarang  2011 – Agustus 2016

Direktur Utama PT Inhill Hutan Pratama Komisaris PT Tunas Bersusun Abadi Komisaris PT Buana Mega Sentosa Komisaris PT Bangun Hutan Bersama Komisaris PT Yamila Bio Energy Perkasa Komisaris PT Pratama Nusa Mineral Komisaris Utama di PT Megah Prakasa Utama Komisaris PT Megah Pratama Resources Komisaris PT Forza Land Indonesia

Erick Satria, Direktur Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2013 dan bertanggung jawab atas kegiatan proyek dan operasional Perseroan. Memperoleh gelar Business Administration di UNIKA Atma Jaya pada tahun 1997 Pengalaman kerja:  1998 – 2002  2002 – 2004  2004 – 2012  2012 – 2013

Assistant Section Chief PT Asahimas Flat Glass Senior Marketing PT Tunggal Maju Asri Domestic Sales Manager PT Surya Adhitia Fortuna Glass Operational Director PT Energy Amzal Bersama

64

Patris Jasur, Direktur Independen Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak 2014 dan bertanggung jawab atas kebijakan yang terkait dengan keuangan internal Perseroan. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia pada tahun 1994. Pengalaman kerja:  1986 – 1993

Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Senior Auditor PT Barito Pasific Timber Direktur Keuangan PT Dusun Aro Forest Plywood dan PT Nansari Prima Plywood Direktur Utama PT Jambi Gemilang Persada

 1993 – 1998  1999 – 2002  2003 – 2014

Dasar penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp190.447.421,- dan Rp217.750.000,-. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp380.894.842,dan Rp435.500.000,- dan untuk tahun 2014 sebesar Rp379.059.744 dan Rp435.500.000,Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan. 5. Struktur Organisasi Perseroan KOMISARIS KOMITE AUDIT

DIREKTUR UTAMA

CORPORATE SECRETARY

INTERNAL AUDIT

DIREKTUR OPERASIONAL

DIREKTUR KEUANGAN

DIREKTUR SALES, MARKETING & PROMOTION (ASOSIASI)

DIREKTUR UMUM (ASOSIASI)

PROJECT MANAGER

KEUANGAN

SALES & MARKETING

HRD

COST CONTROL PROJECT

AKUNTANSI & PAJAK

PROMOTION & BRAND

LEGAL

CUSTOMER CARE

PERIJINAN

UMUM

65

Komite Audit Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 046/SM/FLI/X/2016, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu: Ketua Anggota

: :

Supandi WS Junaidi

Anggota

:

Djayeng Prihastono

Komisaris Independen Perseroan Warga Negara Indonesia, berumur 53 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Auditor Pemerintah di BPKP Propinsi Jambi (1985 – 1988), sebagai Auditor Pemerintah di Deputi Perencanaan Evaluasi & Analisa BPKP (1988 – 1991), sebagai Auditor Pemerintah (Pemeriksa Pajak) di Tim Gabungan BPKP – Direktorat Jenderal Pajak (1991 – 1994), sebagai Auditor Pemerintah (Pemeriksa Pajak Daerah) di Tim Gabungan BPKP – Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1995 – 1996), sebagai Auditor Pemerintah di BPKP Propinsi DKI Jakarta (1996 – 2000), sebagai Kasubag Keuangan di BPKP Propinsi NTT (2001 – 2002), sebagai Konsultan Keuangan di PT Mones Investindo (2002 – 2004), sebagai Auditor di KAP Santoso & Rekan (2005 – 2006), sebagai Auditor di KAP Gatot Victor & Rekan (2006 – sekarang), sebagai anggota Komite Audit di PT Bahtera Adhiguna (Persero) (2007 – 2012), sebagai anggota Komite Audit di PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (2012 – sekarang), sebagai anggota Komite Audit di PT Jakarta Propertindo (2012 – 2016), sebagai anggota Komite Audit (2012 – sekarang). Warga Negara Indonesia, berumur 44 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Section Head of Accounting di PT Kampari Wood Industries (Barito Pacific Timber), Pekanbaru (2000 – 2001), sebagai Chief of Accounting di PT Kampari Wood Industries (Barito Pacific Timber), Pekanbaru (2001 – 2002), sebagai AR Controller, Credit Analyst di PT Semesta Citra Dana, Pekanbaru (2003 – 2004), sebagai Cashier & Operational Manager di PT Makro Indonesia, Pekanbaru (2004 – 2005), sebagai Vice GM di PT Makro Indonesia, Pekanbaru (2006 – May 2008), sebagai Accounting Manager di PT Sumatra Timber Utama Damai, Jakarta (Juni 2008 – September 2008).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No.55/ POJK.04/2015 yang mengatur hal – hal sebagai berikut: • Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik; • Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik; • Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; • Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan fee; • Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

66

• • • •

Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajmen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntasi dan pelaporan keuangan Pereroan atau Perusahaan Publik; Menelaah dan memberikan sara kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut: • Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan; • Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; • Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan • Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. Unit Audit Internal Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bersama Satuan Pengawasan Internal sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Internal PT Forzaland Indonesia No. 07.13/SM/FLI/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembentukan Satuan Pengawasan Internal. Ketua Unit Audit Internal

:

Anggota Unit Audit Internal

:

Tedy Setiadi

Warga Negara Indonesia, berumur 49 tahun, memiliki pengalaman bekerja sebagai Asisten Presiden Direktur (VP) bidang kredit di PT Bank Eksekutif International Tbk. (1993 – 2008), sebagai GM Finance di PT Wahyu Kala Suba, Jakarta (2009 – 2010), sebagai BM Pengelolaan Gedung, Apartemen Permata Hijau, Jakarta (2010 – 2011), sebagai Airfreight Project Coordinator di PT Mitra Intertrans Forwarding (2011 – 2012), sebagai GM Operation di PT Dharmatama Megah Finance (2012 – 2013), sebagai GM Operation di PT Mandiri Finance Indonesia (Januari 2014 – Agustus 2014), sebagai GM Operation PT Diners Jaya Indonesia Internasional (Oktober 2014 – Februari 2016), sebagai Internal Audit PT Forza Land Indonesia Tbk. (Maret 2016 – sekarang). Frieska Vingga Warga Negara Indonesia, berumur 28 tahun, memiliki Okvienia pengalaman bekerja sebagai Supervisor di PT Erha Clinic Indonesia (November 2006 – Juli 2013), sebagai Supervisor di PT Kreasi Cantik Alami (Juli 2013 – Oktober 2013), sebagai Anggota Unit Audit Internal (Februari 2014 – sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi: • Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; • Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan; • Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya; • Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen; • Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;

67

• • • •

Memantau, menganallisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; Bekerja sama dengan Komite Audit; Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain: • Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahan terkait dengan tugas dan fungsinya; • Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; • Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan • Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Perseroan No. 07.14/SM/FLI/VII/2016, Perseroan telah menunjuk Jeanny Novemilya Tjahja sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary) dengan tanggung jawab sebagai berikut: Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi: • Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. • Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. • Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi: a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan; b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham; d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisari; dan e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. • Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya. • Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. • Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam uni kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik. • Dalam rangka mengingkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. • Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi. • Setiap infromasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan. • Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan, Keputusan, dan data – data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisari dan Direksi. • Membantu Direksi dala pemecahan masalah – masalah Perusahaan secara umum. • Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG. • Menata-usahakan serta menyimpan dokumen – dokumen Perusahaan.

68

•

Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Shareholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan: a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited); b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report); c. Informasi Fakta Materi; d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll); e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Ibu Jeanny Novemilya Tjahja selaku Sekretaris Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia, berumur 41 tahun dan memiliki pengalaman kerja sebagai Cosmo Corporate Event Organizer & Wedding Organizer, Jakarta (2008 – 2011), sebagai Marketing Direktor di Forza GT3, Jakarta (2011 – 2012), sebagai Brand & Promotion Director di PT Forza Land Indonesia (2012 – 2015), sebagai Sekretaris Perusahaan PT Forza Land Indonesia Tbk. (2016 – sekarang). Alamat Sekretaris Perusahaan : No. Telepon : Faksimile : Alamat E-mail :

Wisma 77, Tower 1, Lantai 8 Jl. Jend. S. Parman Kav. 77 Jakarta Barat, 11410 021 5366 9777 021 5366 1752 [email protected]

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak membentuk komite khusus sehubugan dengan telah ditetapkannya POJK No. 34, oleh karena tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi sebagimana yang diatur dalam POJK tersebut telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris. Perseroan telah memenuhi POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dengan telah dilaksanakannya pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 26 Agutus 2016, Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut: Ketua merangkap anggota Anggota

: Supandi WS : Ali Sutra

3. Sumber Daya Manusia Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, mempertahankan kepuasan karyawan melalui remunerasi yang kompetitif, dan menanamkan motivasi melalui program manajemen kinerja. Perseroan menyadari bahwa keberhasilan operasional dan keuangan secara berkelanjutan sangat tergantung dari tim SDM yang tepat (karyawan yang tepat pada peran yang tepat pula). Untuk itu, Perseroan akan selalu berupaya untuk menjaga hubungan industrial yang produktif, melakukan proses perekrutan dari bakat-bakat terbaik serta mempertahankan bakat-bakat tersebut. Sumber daya manusia merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa untuk mencapai misi perusahaan, maka mutlak diperlukan usaha – usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat dicapai pendayagunaan Sumber Daya Manusia secara optimal.

69

Untuk mencapai tujuan pengembangan SDM tersebut, Perseroan melaksanakan program-program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan pengembangan pegawai dijelaskan di dalam buku peraturan perusahaan sebagai berikut: 1. Perseroan memberikan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. 2. Identifikasi kebutuhan pelatihan merupakan tanggung jawab atasan bersama dengan Departemen Sumber Daya Manusia. 3. Pegawai yang menolak untuk mengikuti pelatihan atau tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dalam pelatihan tanpa alasan yang dapat diterima Perseroan dianggap telah menolak perintah kerja dan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perusahaan. Diluar sarana pendidikan dan pelatihan pegawai, peningkatan kualitas pegawai dilakukan melalui supervisi/ pendampingan/coaching, pemberian proyek dan pengiriman karyawan pada program pelatihan yang dilakukan oleh penyelenggara luar/pihak ke tiga. Selain itu, Perseroan juga memberikan fasilitas kesejahteraan karyawan meliputi : standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum kota/kabupaten, BPJS Ketenagakerjaan, pemberian komisi dan insentif, tunjangan cuti, fasilitas kesehatan (rawat inap dan rawat jalan), uang bantuan kaca mata, bantuan program keluarga berencana, bantuan pemakaman, program pensiun, tunjangan transportasi, tunjangan makan dan fasilitas pinjaman untuk keperluan darurat melalui Koperasi Karyawan. Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program Jamsostek untuk seluruh karyawan, program BPJS untuk seluruh karyawan/fasilitas kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 61 (enam puluh satu) orang karyawan. Seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki tenaga kerja asing. Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan masa kerja. Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen Perseroan Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen No 1. 2.

Jenjang Manajemen Manager Staff Jumlah

30 Juni 2016

2015 4 18 22

5 17 22

31 Desember 2014 2013 4 3 16 12 20 15

2012 3 11 14

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan No 1. 2.

Jenjang Pendidikan S1 SMA/Diploma Jumlah

30 Juni 2016

2015 9 13 22

9 13 22

31 Desember 2014 2013 9 7 11 8 20 15

2012 5 9 14

31 Desember 2014 2013 10 8 10 7 20 15

2012 7 7 14

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia No 1. 2. 3.

Jenjang Usia 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun Jumlah

30 Juni 2016

2015 11 11 22

11 11 22

70

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status No

Status Karyawan

1. Tidak Tetap 2. Tetap

30 Juni 2016 22 22

Jumlah

31 Desember 2014 2013 20 15 20 15

2015 22 22

2012 14 14

FPS Komposisi Karyawan FPS Berdasarkan Jenjang Manajemen No 1. 2. 3. 4.

Jenjang Manajemen Direksi Senior Management Manager Staff Jumlah

30 Juni 2016

31 Desember 2014 1 1 3 10 15

2013 1 1 2 5 9

2015 1 5 4 7 17

31 Desember 2014 5 3 7 15

2013 5 2 2 9

2015 6 11 17

31 Desember 2014 5 10 15

2013 3 6 9

2015 1 16 17

31 Desember 2014 15 15

2013 9 9

2015 1 1 4 11 17

1 1 4 11 17

Komposisi Karyawan FPS Berdasarkan Jenjang Pendidikan No 1. 2. 3. 4.

Jenjang Pendidikan S2 S1 Diploma SMP - SMU Jumlah

30 Juni 2016 1 5 4 7 17

Komposisi Karyawan FPS Berdasarkan Jenjang Usia No 1. 2. 3.

Jenjang Usia 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun Jumlah

30 Juni 2016 6 11 17

Komposisi Karyawan FPS Berdasarkan Status No

Status Karyawan

1. Tidak Tetap 2. Tetap Jumlah

30 Juni 2016 1 16 17

FPST Komposisi Karyawan FPST Berdasarkan Jenjang Manajemen No 1. 2. 3. 4.

30 Juni 2016

Jenjang Manajemen Direksi Senior Management Manager Staff

1 1 3 10 15

Jumlah

71

31 Desember 2015

2014

1 1 3 10

1 1 2 6

15

10

Komposisi Karyawan FPST Berdasarkan Jenjang Pendidikan No 1. 2. 3. 4.

31 Desember

30 Juni 2016

Jenjang Pendidikan S2 S1 Diploma SMU

2015 9 6 15

9 6 15

Jumlah

2014 4 6 10

Komposisi Karyawan FPST Berdasarkan Jenjang Usia No 1. 2. 3. 4.

31 Desember

30 Juni 2016

Jenjang Usia < 20 tahun 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun

2015 6 9 15

6 9 15

Jumlah

2014 7 3 10

Komposisi Karyawan FPST Berdasarkan Status No

31 Desember

30 Juni 2016

Status Karyawan

1. Tidak Tetap 2. Tetap

2015 1 14 15

1 14 15

Jumlah

2014 10 10

FPU Komposisi Karyawan FPU Berdasarkan Jenjang Manajemen No

Jenjang Manajemen

30 Juni 2016

31 Desember 2015

2014

2013

1 -

1 -

1 -

1. 2.

Direksi Senior Management

3.

Manager

1 -

-

-

-

4.

Staff

2

2

2

2

3

3

3

3

Jumlah

Komposisi Karyawan FPU Berdasarkan Jenjang Pendidikan No

Jenjang Pendidikan

31 Desember

30 Juni 2016

2015

2014

2013

1.

S2

-

-

-

-

2. 3.

S1 Diploma

2 -

2 -

2 -

4.

SMU

2 1

1

1

1

3

3

3

3

2015 2 1 3

31 Desember 2014 2 1 3

2013 2 1 3

Jumlah

Komposisi Karyawan FPU Berdasarkan Jenjang Usia No 1. 2. 3. 4.

Jenjang Usia < 20 tahun 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun Jumlah

30 Juni 2016 2 1 3

72

Komposisi Karyawan FPU Berdasarkan Status No

Status Karyawan

30 Juni 2016

1. Tidak Tetap 2. Tetap

3 3

Jumlah

2015 3 3

31 Desember 2014 3 3

2013 3 3

31 Desember 2014 1 3 4

2013 1 3 4

FLB Komposisi Karyawan FLB Berdasarkan Jenjang Manajemen No 1. 2. 3. 4.

Jenjang Manajemen

30 Juni 2016

Direksi Senior Management Manager Staff Jumlah

1 3 4

2015 1 3 4

Komposisi Karyawan FLB Berdasarkan Jenjang Pendidikan No

Jenjang Pendidikan

31 Desember

30 Juni 2016

2015

2014

2013

1.

S2

-

-

-

-

2. 3.

S1 Diploma

4 -

4 -

4 -

4.

SMU

4 -

-

-

-

4

4

4

4

2015 2 2 4

31 Desember 2014 2 2 4

2013 2 2 4

2015 4 4

31 Desember 2014 4 4

2013 4 4

Jumlah

Komposisi Karyawan FLB Berdasarkan Jenjang Usia No 1. 2. 3. 4.

Jenjang Usia

30 Juni 2016

< 20 tahun 21 – 30 tahun 31 – 40 tahun 41 – 50 tahun

2 2 4

Jumlah

Komposisi Karyawan FLB Berdasarkan Status No

Status Karyawan

1. Tidak Tetap 2. Tetap Jumlah

30 Juni 2016 4 4

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, selain Perseroan, FPS, FPSt dan FLB, Entitas Anak Perseroan lainnya yang belum beroperasi tidak memiliki karyawan. Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan Perseroan berdedikasi untuk mencapai dan mempertahankan standar tertinggi kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. Sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan dan melindung keselamatan karyawan serta memberikan jaminan kepastian bagi karyawan, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan serta memberikan kepastian bagi karyawan, berupa jaminan kesehatan dengan mengikutkan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan, dan asuransi swasta lainnya. Disamping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan santuan kematian, Tunjangan Hari Raya (THR), insentif atau bonus tahunan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

73

7. Keterangan Tentang Entitas Anak 7.1 PT Forza Property Serpong (“FPS”) Riwayat Singkat PT Forza Properti Serpong, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FPS nomor 165 tanggal 28 Nopember 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-66118. AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0120770.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 17 Desember 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014, Tambahan Berita Negara nomor 5241 tanggal 4 Maret 2014, selanjutnya disebut “Akta Pendirian”. FPS telah mengubah tempat kedudukan FPS dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham nomor 131 tanggal 23 Februari 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar FPS dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004043.AH.01.02 Tahun 2016 tertanggal 01 Maret 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0027574 tertanggal 01 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0026739.AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 01 Maret 2016, dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan nomor 018/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPS sedang dalam proses. Anggaran Dasar FPS telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham FPS yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 98 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008268.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044810, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044811 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054089.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan nomor 018/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPS sedang dalam proses. FPS beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410. Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 165 tanggal 28 Nopember 2013, maksud dan tujuan FPS adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, FPS dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, yang namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agen properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen property, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa

74

c.

d.

e. f.

pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultasi bidang arsetak, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultasi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing, indsutri material bangunan, industri cat dan Plamein, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel); Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage, dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain, dan cetak grafis, Offset; Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait.

Kegiatan usaha FPS saat ini adalah bidang perdagangan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. FPS memiliki status operasional. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPS nomor 98 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008268.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor Ahu-AH.01.03-0044810, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044811 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054089.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan nomor 018/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPS sedang dalam proses, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham FPS sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) % 220.000 220.000.000.000,00 57.000 . 57.000.000.000,00 56.999 56.999.000.000,00 99,99 1 1.000.000,00 0,01 57.000 57.000.000.000,00 100,00 163.000 163.000.000.000,00

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Land Indonesia PT Forza Aset Manajemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Anggaran Dasar FPS yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPS nomor 98 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008268.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor Ahu-AH.01.03-0044810, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044811 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU0054089.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, serta sesuai dengan surat keterangan notaris

75

Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta dengan nomor 018/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPS sedang dalam proses, susunan Direksi dan Komisaris FPS adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

:

Achmad Luthfy

Ikthisar Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam Rupiah) Keterangan Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal)

30 Juni 2016

2015 136.242.305.351 167.299.451.654 (31.057.146.303)

146.059.339.179 125.484.569.244 20.574.769.935

31 Desember 2014 46.501.797.882 62.110.151.909 (15.608.354.027)

2013 7.935.540.000 7.779.328.000 156.212.000 (dalam Rupiah)

Keterangan Penjualan Beban Usaha Rugi Usaha Rugi Sebelum Pajak Rugi Komprehensif

30 Juni 2016 453.096.600 4.746.649.151 (4.668.946.684) (5.155.572.762) (5.155.572.762)

2015 (Tidak di Audit) 721.754.550 14.428.109.988 (14.304.334.818) (14.760.916.260) (14.760.916.260)

2015 10.745.181.800 (10.745.181.800) (11.814.180.404) (11.814.180.404)

31 Desember 2014 13.555.499.293 (13.555.499.293) (15.764.181.027) (15.764.181.027)

2013 48.328.000 (48.328.000) (93.788.000) (93.788.000)

7.2 PT Forza Property Sutera (“FPST”) Riwayat Singkat PT Forza Properti Sutera didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FPST nomor 125 tanggal 22 Mei 2014, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU12571.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-12571.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 003/KET-N/VII/2016 tangggal 19 Juli 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPST sedang dalam proses, selanjutnya disebut “Akta Pendirian”. FPST telah mengubah tempat kedudukan Perseroan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham nomor 129 tanggal 23 Februari 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar FPST dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004049.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 01 Maret 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0026788.AH.11.Tahun 2016 Tanggal 01 Maret 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 019/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPST sedang dalam proses.

76

Anggaran Dasar FPST telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham FPST yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 99 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008267.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0044807 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0044808 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054085.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 019/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPST sedang dalam proses. FPST beralamat di beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410. Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar FPST sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian FPST nomor 125 tanggal 22 Mei 2014, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12571.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU12571.40.10.2014 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 003/ KET-N/VII/2016 tangggal 19 Juli 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPST sedang dalam proses. Maksud dan tujuan FPST adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas FPST dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan denagan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agent properti, konsultasi bidang managemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi managemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, Jasa konsultansi managemen dan bisnis, seerta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), anatara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebeasan, pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dbangun; d. Menjalankan usaha dalam bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (ready Mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel); e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset; f. Menajalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumang barang, Container, Traking Trailer, Peti Kemas, termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. 77

Kegiatan usaha FPST saat ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan FPST memiliki status operasional. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPST nomor 99 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008267.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0044808 tanggal 29 April 2016 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054085.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 019/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPST sedang dalam proses, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham FPST sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) 180.000 180.000.000.000,00 46.000 46.000.000.000,00 45.999 45.999.000.000,00 1 1.000.000,00 46.000 46.000.000.000,00 134.000 134.000.000.000,00

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Indonesia PT Forza Aset Managemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

%

99,99 0,01 100,00

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Anggaran Dasar FPST yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPST nomor 99 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008267.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0044808 tanggal 29 April 2016 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU0054085.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 019/ KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPST sedang dalam proses, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FPST adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

: Erick Satria

Ikthisar Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian.

78

(dalam Rupiah) Keterangan Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal)

30 Juni 2016 102.688.069.958 68.020.948.909 34.667.121.049

31 Desember 2015 114.914.016.122 126.242.126.060 (11.328.109.938)

31 Desember 2014 57.460.356.291 58.142.020.305 (681.664.014) (dalam Rupiah)

Keterangan Penjualan Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Sebelum Pajak Laba (Rugi) Komprehensif

30 Juni 2016

31 Desember 2015 (Tidak di Audit)

17.942.621.329 3.972.608.260 573.445.523 570.750.157 255.075.987

6.110.294.208 (6.110.294.208) (6.116.589.170) (6.116.589.170)

2015 9.707.362.240 (9.707.362.240) (9.709.067.860) (9.876.509.018)

2014 762.517.239 (762.517.239) (764.22.856) (931.664.014)

7.3 PT Forzaland Bali (“FLB”) Riwayat Singkat PT Forzaland Bali, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FLB nomor 50 tanggal 10 April 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-25257.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU0043335.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 020/ KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FLB sedang dalam proses, selanjutnya disebut “Akta Pendirian”. FLB telah mengubah tempat kedudukan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham nomor 19 tanggal 5 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar FLB dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006507.AH.01.02 Tahun 2016 tertanggal 6 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0037617 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-004282.AH.01.11 TAHUN 2016 tanggal 06 April; 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 020/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FLB sedang dalam proses. Anggaran Dasar FLB telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham FLB yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 102 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008288.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044882, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044883 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054190.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 020/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FLB sedang dalam proses. FLB beralamat di beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410.

79

Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian FLB nomor 50 tanggal 10 April 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-25257.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 10 Mei 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0043335.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 020/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FLB sedang dalam proses. Maksud dan tujuan FLB ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas FLB dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen property, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, Design dan Interior, jasa konsultasi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; d. Menjalankan usaha dibidang Industri, yang meliputi industri beton siap paaki (ready Mix) dan Prestressing, Industri material bangunan, Industri cat dan Plameir, Industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture (meubel); e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, Offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirm/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Kegiatan usaha FLB saat ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. FLB memiliki status operasional. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FLB nomor 102 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008288.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044882, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044883 dan telah didaftar dalam

80

Daftar Perseroan nomor AHU-0054190.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 020/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FLB sedang dalam proses, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham FLB sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) % 170.000 170.000.000.000,00 43.000 43.000.000.000,00 42.999 42.999.000.000,00 99,99 1 1.000.000,00 0,01 43.000 43.000.000.000,00 100,00 127.000 127.000.000.000,00

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT. Forza Land Indonesia PT Forza Aset Manajemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FLB nomor 102 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008288.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044882, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044883 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054190.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 020/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FLB sedang dalam proses, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FLB adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

: Erick Satria

Ikthisar Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam Rupiah) Keterangan

30 Juni 2016

Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal)

40.523.475.104 824.618.888 39.698.856.216

2015 40.385.984.324 42.393.304.847 (2.007.320.523)

31 Desember 2014 27.059.493.850 28.299.621.913 (1.240.128.063)

2013 26.366.591.317 25.947.054.254 419.537.063 (dalam Rupiah)

Keterangan Penjualan Beban Usaha Rugi Usaha Rugi Sebelum Pajak Rugi Komprehensif

30 Juni 2016 294.401.816 (294.401.816) (295.732.261) (295.732.261)

31 Desember

2015 (Tidak di Audit) 159.435.873 (159.435.873) (159.988.102) (159.988.102)

81

2015 765.338.267 (765.338.267) (767.192.460) (767.192.460)

2014 1.658.153.022 (1.658.153.022) (1.659.665.126) (1.659.665.126)

2013 683.618.488 (683.618.488) (580.462.937) (580.462.937)

7.4 PT Forza Property Uluwatu (“FPU”) Riwayat Singkat PT Forza Properti Uluwutu, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FPU nomor 26 tanggal 11 Nopember 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-66742.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0121867. AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 021/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPU sedang dalam proses, selanjutnya disebut “Akta Pendirian”. FPU telah mengubah tempat kedudukan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 128 tanggal 23 Pebruari 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar FPU dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004050.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0027608 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0026790.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 01 Maret 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 021/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPU sedang dalam proses. Anggaran Dasar FPU telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham FPU yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham FPU nomor 100 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008275.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044836, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044836 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054129.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 021/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPU sedang dalam proses. FPU beralamat di beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410. Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian FPU nomor 26 tanggal 11 Nopember 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-66742.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah nomor AHU-0121867.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 19 Desember 2013 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 021/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPU sedang dalam proses. Maksud dan tujuan FPU ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat.

82

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas FPU dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen property, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, landscape, Design dan Interior, jasa konsultasi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak; c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas lainnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; d. Menjalankan usaha dibidang Industri, yang meliputi industri beton siap paaki (ready Mix) dan Prestressing, Industri material bangunan, Industri cat dan Plameir, Industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture (meubel); e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, Offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirm/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Kegiatan usaha FPU saat ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan FPU belum berstatus operasional. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham FPU nomor 100 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008275.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044836, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044836 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054129.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 021/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPU sedang dalam proses, struktur permodalan dan susunan pemegang saham FPU adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) % 80.000 80.000.000.000,00 21.000 21.000.000.000,00 20.999 20.999.000.000,00 99,99 1 1.000.000,00 0,01 21.000 21.000.000.000,00 100,00 59.000 59.000.000.000,00

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Land Indonesia PT Forza Aset Manajemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

83

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Anggaran Dasar FPU yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham FPU nomor 100 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0008275.AH.01.02 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0044836, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0044836 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU0054129.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 021/ KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FPU sedang dalam proses, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FPU adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

: Erick Satria

Ikthisar Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam Rupiah) Keterangan

30 Juni 2016

Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal)

20.686.043.904 284.161.346 20.401.882.558

2015 20.686.473.710 21.023.550.000 (337.076.290)

31 Desember 2014 20.168.724.931 20.502.690.000 (333.965.069)

2013 17.226.540.000 16.977.000.000 249.540.000 (dalam Rupiah)

Keterangan Penjualan Beban Usaha Rugi Usaha Rugi Sebelum Pajak Rugi Komprehensif

30 Juni 2016

31 Desember

2015 (Tidak di Audit)

10.515.000 (10.515.000) (11.041.152) (11.041.152)

(313.682) (313.682)

2015 2.482.500 (2.482.500) (3.111.222) (3.111.222)

2014 582.283.029 (582.283.029) (583.505.069) (583.505.069)

2013 (460.000) (460.000)

7.5 PT Forza Properti Bedugul (“FPB”) Riwayat Singkat PT Forza Properti Bedugul,didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas FPB nomor 166 tanggal 28 Nopember 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU68353.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0124708.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 27 Desember 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7470 tahun 2014, Tambahan Berita Negara nomor 21 tanggal 14 Maret 2014, selanjutnya disebut “Akta Pendirian”.

84

FPB telah mengubah tempat kedudukan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 127 tanggal 23 Februari 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-0004052.AH.01.02. Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHUAH.01.03-0027611 tanggal 01 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU0026793.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 01 Maret 2016. Anggaran Dasar tersebut telah mengalami dua kali perubahan dan terakhir berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa FPB yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPB nomor 101 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0044863 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0044863 tanggal 29 April 2016, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054163.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara nomor 127KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016, pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk akta nomor 101 tanggal 27 April 2016 sedang dalam proses pengurusan. FPB beralamat di beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410 Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian FPB nomor 166 tanggal 28 Nopember 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-68353.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0124708.AH.01.09.Tahun 2013 tertanggal 27 Desember 2013 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 7470 tahun 2014, Tambahan Berita Negara nomor 21 tanggal 14 Maret 2014, maksud dan tujuan FPB ialah berusaha dalam bidang perdagangan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas FPB dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen property, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan) jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukun dan pajak; c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (Industri Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; 85

d. Menjalankan usaha di bidang industri, yangmeliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel); e. Menjalankan usaha dalam percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, pernjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, Offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang trasportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Kegiatan usaha FPB saat ini adalah berusaha dalam bidang perdagangan jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan FPB belum berstatus operasional. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPB nomor 101 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0044863 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0044863 tanggal 29 April 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Meneteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0044864 tanggal 29 April 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054163.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham FPB sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) % 140.000 140.000.000.000,00 36.000 36.000.000.000,00 35.999 35.999.000.000,00 99,99% 1 1.000.000,00 0,01% 36.000 36.000.000.000,00 100,00 104.000 104.000.000.000,00

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Land Indonesia PT Forza Aset Manajemen Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Anggaran Dasar FPB yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FPB nomor 101 tanggal 27 April 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0044863 tanggal 29 April 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0044863 tanggal 29 April 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari Meneteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-AH.01.03-0044864 tanggal 29 April 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0054163.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FPB adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

: Erick Satria

86

Ikthisar Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam Rupiah) Keterangan Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal)

30 Juni 2016 36.000.000.000 36.000.000.000

31 Desember 2015 36.000.000.000 35.750.000.000 250.000.000

7.6 PT Forza Aset Manajemen (“FAM”) Riwayat Singkat PT Forza Aset Manajemen,didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 164 tanggal 28 November 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-69267.AH.01.01 Tahun 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0124515.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara nomor 023/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk Akta Pendirian nomor 164 tanggal 28 November 2013 sedang dalam proses pengurusan, selanjutnya disebut “Akta Pendirian”. FAM telah mengubah tempat kedudukan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Barat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham FAM nomor 133 tanggal 23 Februari 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004042.AH.01.02.TAHUN 2016 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data nomor AHU-AH.01.03-0027573 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0026738.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 01 Maret 2016. Anggaran Dasar tersebut telah mengalami satu kali perubahan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham FAM yang diselenggarakan pada tanggal 23 Februari 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan nomor 133 tanggal 23 Februari 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0004042.AH.01.02. TAHUN 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0026738.AH.01.11.Tahun 2016 tertanggal 01 Maret 2016 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara nomor 023/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) sedang dalam proses pengurusan. Forza Aset Manajemen beralamat di beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410. Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Akta Pendirian nomor 164 tanggal 28 November 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU-69267.AH.01.01 Tahun 2013 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0124515.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 serta berdasarkan Surat Keterangan Notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister 87

Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara nomor 023/KET-N/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) untuk Akta Pendirian nomor 164 tanggal 28 November 2013 sedang dalam proses pengurusan, maksud dan tujuan FAM ialah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas FAM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agen properti, konsultasi bidang managemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen property, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis serta bidang usaha terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebeasan, pembukuaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; d. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture; e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjiidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, dsain dan cetak grafis, offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transpoatasi penumpang, barang, Container, Taking Trailer, Peti Kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, terrmasuk ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait; Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan FAM belum berstatus operasional. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 94 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0044756 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0054000.AH.01.11TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham FAM sebagai berikut: Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham Saham Jumlah Nominal (Rp) 1.000 1.000.000.000 250 250.000.000 249 249.000.000 1 1.000.000 250 250.000.000,00 750 750.000.000,00

Pemegang Saham Modal dasar Modal ditempatkan dan disetor penuh PT Forza Land Indonesia PT Forza Indonesia Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Jumlah saham dalam portepel

88

%

99,6 0,4 100,00

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Anggaran Dasar FAM yang terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 94 tanggal 27 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Pebnerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0044756 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor Ahu-0054000.AH.01.11TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FAM adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

: Erick Satria

Ikthisar Keuangan Penting Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dan Entitas Anak yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan opini pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam Rupiah) Keterangan Aset Liabilitas Ekuitas (Defisiensi Modal)

30 Juni 2016 250.000.000 250.000.000

31 Desember 2015 250.000.000 250.000.000

8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dan Entitas Anak Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum a. Hubungan Kepemilikan antara Perseroan, Entitas Anak dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Freddy Seawan

PT Forza Indonesia

PT Surya Fajar Capital

85, 20%

Freddy Seawan

4, 80%

99,99% PT Forzaland Bali

10, 00%

99,99%

99,99%

PT Forza Proper Serpong

PT Forza Proper Uluwatu

99,99%

99,60%

PT Forza Proper Bedugul

PT Forza Aset Manajemen

99,99% PT Forza Proper Sutera

Keterangan: Pak Freddy Setiawan merupakan pengendali Perseroan.

89

b. Hubungan Pengurus dan Pengawasan Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan dan Entitas Anak. Nama

Perseroan Kom Dir

FREDDY KU SETIAWAN ERICK SATRIA D PATRIS JADI SUR ALI SUTRA KU SUPANDI WS KI Catatan: KU : Komisaris Utama K : Komisaris KI : Komisaris Independen DU : Direktur Utama D : Direktur DI : Direktur Independen

FPS Kom Dir K

-

-

-

-

-

-

-

FP SUTERA Kom Dir K -

FLB Kom Dir K -

FPU Kom Dir K -

FPB Kom Dir K -

FAM Kom Dir K -

-

D -

-

D -

-

D -

-

D -

-

D -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum PT Forza Indonesia (“FI”) PT Forza Indonesia adalah suatu Perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Forza Indonesia”, yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 163 tanggal 28 November 2013, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Keputusan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-68618.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0125230.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014, Tambahan Berita Negara nomor 7917 tanggal 25 Maret 2014. selanjutnya disebut “Akta Pendirian”. Anggaran Dasar FI tersebut telah mengalami satu kali perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 126 tanggal 23 Pebruari 2016, Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar FI dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0004053.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 1 Maret 2016 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-0026794.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 1 Maret 2016, dan sesuai dengan surat keterangan notaris Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta nomor 024/KET-N/VI/2016 pengurusan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) FI sedang dalam proses, yang menyetujui perubahan alamat dan tempat kedudukan perseroan, yang semula beralamat dann berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 29 Suite 2907, Jalan Jend. Sudirman Kav. 4446, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, menjadi beralamat dan berkedudukan di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjend S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta Barat 11410. FI beralamat di Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410, Telepon (021) 5366 9777, Faksimili (021) 5366 1752.

90

Kegiatan Usaha Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasarnya, FI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian FI nomor 163 tanggal 28 November 2013, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Keputusan dari Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah nomor AHU-68618.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0125230.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 24, Tambahan Berita Negara nomor 7917 tanggal 25 Maret 2014, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha FI adalah sebagai berikut: 1. Maksud dan tujuan FI ialah berusaha di bidang perdagangan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, pembangunan, perindustrian, percetakan dan pengangkutan darat; 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, FI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, namun tidak terbatas pada perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti, perantara perdagangan properti, pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung perkantoran unit-unit ruangan apartemen, ruang kondominium, ruang kantor, ruang pertokoan; b. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa pengelolaan perhotelan, jasa agent prperti, konsultasi bidang managemen operasi dan pemeliharaan kawasan property real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan property, jasa konsultasi manajemen property, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (tanah dan bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis serta bidang usaha terkait kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. c. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan pada umumnya, bertindak yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebeasan, pembukuaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun; d. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri wood working dan furniture; e. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjiidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, dsain dan cetak grafis, offset; f. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transpoatasi penumpang, barang, Container, Taking Trailer, Peti Kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, terrmasuk ekspedisi dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait; Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham FI adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. Freddy Setiawan 2. Erick Satria Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (lembar) (Rupiah) 1.000 1.000.000.000 248 2 250 750

91

248.000.000 2.000.000 250.000.000 750.000.000

%

99,2 0,8 100,00

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham FI nomor 91 tanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0044597 tanggal 29 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0053776.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 29 April 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FI adalah sebagai berikutt: Dewan Komisaris Komisaris : Freddy Setiawan Direksi Direktur

: Erick Satria

Ikthisar Data Keuangan Keterangan Total Aset Total Liabilitas Defisiensi Modal

(dalam Rupiah) 30 Juni 2016 (Tidak di Audit) 136.952.930.757 139.644.399.246 (2.691.468.489)

31 Desember 2015 (Tidak di Audit) 33.077.762.093 35.959.253.249 (2.881.491.156)

PT Surya Fajar Capital (“SFC”) PT Surya Fajar Capital adalah suatu Perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Pusat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 12 tanggal 05 April 2016, dibuat di hadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara. SFC beralamat di Sentral Senayan II, Lantai 16, Jalan Asia Afrika No. 8, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, Telepon (021) 2965 5883, Faksimili (021) 2924 1980. Kegiatan Usaha Kegiatan usaha SFC adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain jasa jasa konsultansi bisnis/manajemen, konsultasi sumber daya manusia, dan bidang usaha terkait lainnya. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SFC saat ini adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per saham Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (lembar) (Rupiah) 1.000 1.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1. PT BUMI TIRTA RAHAYU 2. STEFFEN Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Modal Saham dalam Portepel

153 147 300 700

92

153.000.000 147.000.000 300.000.000 700.000.000

%

51,00 49,00 100,00

Komisaris dan Direksi Berdasarkan Akta Pendirian SFC, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SFC adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris : ELLEN YANUARY Dewan Direksi Direktur Utama : STEFFEN Direktur : HEVY YAFANNY Ikhtisar Data Keuangan (dalam Rupiah) 30 Juni 2016 (Tidak di Audit)

Keterangan Total Aset Total Liabilitas Total Ekuitas

12.900.000.000 12.600.000.000 300.000.000

10. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki transaksi dengan pihak afiliasi sebagai berikut: Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 033/PPH/FI-FLI/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, berikut adalah keterangan mengenai transaksi pinjam meminjam antara PT Forza Indonesia dan Perseroan: Para Pihak Hubungan Afiliasi Sifat Transaksi Total Outstanding Tujuan Penggunaan Dana Bunga Jangka Waktu Fasilitas Catatan

: : : : : : : :

1. PT Forza Land Indonesia (“Perseroan”) 2. PT Forza Indonesia (“FI”) PT Forza Indonesia selaku pemegang saham Perseroan Transaksi pinjam meminjam Rp3.444.876.981,Untuk kegiatan modal kerja Perseroan Tidak dikenakan bunga Tidak ditentukan jangka waktu Transaksi peminjaman tidak bersifat arm’s-length

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 034/PPH/FI-FLI/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, berikut adalah keterangan mengenai transaksi pinjam meminjam antara PT Perseroan dan PT Forza Properti Sutera: Para Pihak Hubungan Afiliasi Sifat Transaksi Total Outstanding Tujuan Penggunaan Dana Bunga Jangka Waktu Fasilitas Catatan

: : : : : : : :

1. PT Forza Land Indonesia (“Perseroan”) 2. PT Forza Properti Sutera (“FPST”) Perseroan merupakan pemegang saham dari FPST Transaksi pinjam meminjam Rp4.538.334.762,Untuk kegiatan modal kerja FPST Tidak dikenakan bunga Tidak ditentukan jangka waktu Transaksi peminjaman tidak bersifat arm’s-length

93

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 035/PPH/FI-FLI/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, berikut adalah keterangan mengenai transaksi pinjam meminjam antara PT Perseroan dan PT Forza Land Bali: :

Para Pihak Hubungan Afiliasi Sifat Transaksi Total Outstanding Tujuan Penggunaan Dana Bunga Jangka Waktu Fasilitas Catatan

: : : : : : :

1. PT Forza Land Indonesia (“Perseroan”) 2. PT Forza Land Bali (“FLB”) Perseroan merupakan pemegang saham dari FLB Transaksi pinjam meminjam Rp411.281.308,Untuk kegiatan modal kerja Perseroan FLB Tidak dikenakan bunga Tidak ditentukan jangka waktu Transaksi peminjaman tidak bersifat arm’s-length

Berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 036/PPH/FI-FLI/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016, berikut adalah keterangan mengenai transaksi pinjam meminjam antara PT Perseroan dan PT Forza Properti Uluwatu: :

Para Pihak Hubungan Afiliasi Sifat Transaksi Total Outstanding Tujuan Penggunaan Dana Bunga Jangka Waktu Fasilitas Catatan

: : : : : : :

1. PT Forza Land Indonesia (“Perseroan”) 2. PT Forza Properti Uluwatu (“FPU”) Perseroan merupakan pemegang saham dari FPU Transaksi pinjam meminjam Rp255.750.000,Untuk kegiatan modal kerja FPU Tidak dikenakan bunga Tidak ditentukan jangka waktu Transaksi peminjaman tidak bersifat arm’s-length

11. Perjanjian dan Kontrak Penting Dengan Pihak Ketiga Berikut merupakan perjanjian dan kontrak-kontrak penting yang telah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak, yang nilainya material. No

Mulai Berlaku

Pihak

Masa Berlaku

Objek Perjanjian

Hukum yang Berlaku

1

17 Februari 2014

PT Pulauintan Bajaperkasa 365 (tiga ratus enam puluh lima) dan Perseroan hari kalender untuk pekerjaan struktur dan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal Berita Acara Terima Pertama untuk masa pemeliharaan (jangka waktu perjanjian telah habis, namun tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak sehingga para pihak masih menundukkan diri terhadap perjanjian ini)

Jasa Pekerjaan Struktur pada proyek pembangunan One Casablanca Residence senilai Rp 55.660.000.000,(lima puluh lima milyar enam ratus enam puluh juta Rupiah), dengan ruang lingkup: 1. Pekerjaan persiapan dan prasarana penunjang 12 bulan; 2. Pekerjaan struktur bawah dan struktur atas; 3. Sersan Ramp tidak memakai baja siku cukup dicutter saja, perapihan tetap dilakukan oleh Pihak Ketiga; 4. Pekerjaan pemeliharaan selama 180 hari kalender; 5. Pekerjaan yang dikeluarkan dari PT Pulau Intan Bajaperkasa.

Indonesia

2

13 Maret 2015

PT Eppconindo Pilar Abadi 10 (sepuluh) bulan untuk Jasa dan Perseroan pekerjaan Arsitektur dan 6 (enam) bulan untuk Masa Pemeliharaan (jangka waktu perjanjian telah habis, namun tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak sehingga para pihak masih menundukkan diri terhadap perjanjian ini)

Jasa Pekerjaan Arsitektur pada apartemen One Casablanca senilai Rp 22.300.000.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), yang meliputi: 1. Pekerjaan Persiapan, Prasarana dan Penunjang; 2. Pekerjaan Dinding dan Pelapis Dinding; 3. Pekerjaan Kulit Luar; 4. Pekerjaan Lantai dan Pelapis Lantai; 5. Pekerjaan Sanitary; 6. Pekerjaan Lain-lain

Indonesia

94

No 3

4

Mulai Berlaku 31 Maret 2015

Pihak

Masa Berlaku

PT Artha Sarana Mandiri 10 (sepuluh) bulan untuk Jasa dan Perseroan Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing dan 6 (enam) bulan untuk Masa Pemeliharaan (jangka waktu perjanjian telah habis, namun tidak menghilangkan hak dan kewajiban para pihak sehingga para pihak masih menundukkan diri terhadap perjanjian ini)

Objek Perjanjian Jasa Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing pada apartemen One Casablanca senilai Rp 22.808.923.000,(Dua Puluh Dua Milyar delapan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah), yang meliputi: 1. Pekerjaan Persiapan, Prasarana dan Penunjang; 2. Pekerjaan Plumbing dan Instalasinya; 3. Pekerjaan Pemadam Kebakaran dan Instalasinya; 4. Pekerjaan MVAC dan Instalasinya; 5. Pekerjaan Listrik, Penangkal Petir dan Instalasinya; 6. Pekerjaan Fire Alarm dan Instalasinya; 7. Pekerjaan Tata Suara dan Instalasinya; 8. Pekerjaan CCTV dan Instalasinya; 9. Pekerjaan Audio Video; 10. Pekerjaan Access Card

17 Juni 2016 Perseroan dan PT Cipta 17 Juni 2016 sampai waktu lunas Pinajaman sebeasar $ 1.000.000 Intan Persada seluruhnya

5

29 September 2016

Perseroan dan PT Borneo Sarana Properti

6

10 Agustus 2015

FPS dan PT. Pondasi Semesta

7

12 Januari 2015

FPS dengan CV Putra Terhitung dari 12 Januari 2015 Mataram Sakti dibuat dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari kerja

Hukum yang Berlaku Indonesia

Indonesia

Saham baru sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dengan klasifikasi saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah) senilai Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar Rupiah)

Indonesia

Graha 10 Agustus 2015 – 10 Agustus 2016 Pekerjaan Pondasi senilai Rp. 11.637.000.000 (sebelas milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah)

Indonesia

Pematangan tanah yang berlokasi di Jalan Raya Caringin Legok Tangerang, Banten senilai Rp. 13.925.291.310,- (tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus sepuluh Rupiah

Indonesia

4 (empat) bidang tanah dengan total luas 12.405 m2 senilai Rp21.708.750.000,(dua puluh satu miyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Indonesia

Pengadaan dan Pengiriman Beton readymix Pondasi (”Beton”) dengan jenis Bore Pile fc’-25 Mpa (K300 slump 18±2) dengan besar Agregat max 4 cm (NFA) dan Total Volume 13.277,20 m3 (tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh meter kubik) senilai Rp. 9.028.496.000,- (sembilan milyar dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Indonesia

PT Samudra persada 12 Mei 2016 sampai dengan 12 Pekerjaan Pondasi pada apartemen One Perdana dengan FPST Januari 2017. Velvet senilai Rp17.197.260.062,50,(tujuh belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh enam puluh dua Rupiah), dengan lingkup pekerjaan: a. Pekerjaan Persiapan, Prasarana & Penunjang; b. Pekerjaan Pondasi Test Pile; c. Pekerjaan Pondasi Bored Pile; dan d. Pekerjaan Contigous Bored Pile.

Indonesia

8

23 Desember FPSd an Madia Dharma 2015

-

9

13 April 2016 FPS dan PT. Pionirbeton 10 April 2016 – 30 Januari 2017 Industri

10

12 Mei 2016

95

Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit tanggal 1 Desember 2014 dalam bentukAkta “Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” No. 4 Tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan. Para Pihak

a. Perseroan (“Debitor”); b. PT Bank Victoria International, Tbk. (“Bank”); c. PT Forzaland Bali (“Pemberi Jaminan”); d. PT Dersindo Mulia Perkasa (“Penjamin”) e. Dedy Widiyanto, Freddy Setiawan, Widodo Nurly Sumady, dan PT Dinamika Auto Perkasa (“Penjamin”). Jenis Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit yang bersifat tetap atau berjadwal dalam bentuk Fixed Loan Jumlah Fasilitas Kredit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), jumlah mana tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya. Tujuan Penggunaan Dana Pembiayaan Account Receivable Financing atas penjualan cash bertahap unit Apartemen “One Casablanca Residence”. Bunga 15 % (lima belas persen) per tahun yang ditinjau setiap bulannya Jangka Waktu Fasilitas 36 bulan terhitung sejak tanggal 2 Desember 2014 (sampai dengan 2 Kredit Desember 2017) Pembatasan Terkait a. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan Rencana Perseroan atau melepaskan hak atas harta kekayaan debitor; Melakukan Penawaran b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya Umum Perdana Saham adalah mengubah anggaran dasar Debitor, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Komisaris; c. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi; d. Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit; e. Memperoleh kredit dalam bentuk apapaun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, termasuk transaksi Cross Currency Swap atau sejenisnya, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham; f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan, kecuali investasi lainnya yang telah ada pada saat ini.

96

Jaminan

a. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2043/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09304/ Ungasan/2013, seluas 3.930 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10186. b. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2044/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09303/ Ungasan/2013, seluas 3.280 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10187. c. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2045/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09303/ Ungasan/2013, seluas 980 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.12242. d. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2071/Menteng, 00005/Menteng Dalam/2011 dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2011, seluas 645 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02146. e. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bersetifikat Hak Guna Bangunan 2072/Menteng, 00006/Menteng Dalam/2011 dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2011, seluas 1680 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02147. f. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bersetifikat Hak Guna Bangunan 2153/Menteng, 00051/Menteng Dalam/2012 dalam surat ukur tanggal 02 November 2012, seluas 305 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02331. g. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2244/Menteng, 00026/Menteng Dalam/2014 dalam surat ukur tanggal 14 Maret 2014, seluas 585 M2. h. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2043/Ungasan, 09304/Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 3.930 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10186. i. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2044/Ungasan, 09303/Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 3.280 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10187. j. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2045/Ungasan, 09306/Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 980 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.12242. k. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan dan Piutang Perusahaan pada para Konsumen (Pembeli) Satuan unit Apartemen “One Casablanca Residence”. l. Cessie Escrow Account atas Rekening Penampungan dari seluruh dana milik Perusahaan yang akan diperoleh dari pembayaran para Konsumen (Pembeli) Satuan unit Apartemen “One Casablanca Residence” yang dibuka pada Bank dengan Nomor Rekening 0810000155 atas nama Perusahaan.

97

m. Jaminan Perusahaan dari PT Dersindo Mulia Perkasa. n. Jaminan Pribadi (Borgtoch) dari tuan Dedy Widiyanto, tuan Freddy Setiawan, dan tuan Widodo Nurly Sumady. o. Subordinasi Tagihan Para Pemegang Saham Perusahaan. p. Pengikatan Jaminan Perusahaan dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan tanggal 01 Desember 2014, Nomor dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan. q. Jaminan-jaminan lainnya yang telah dan/atau akan diberikan oleh DEBITOR dan/atau pihak lain siapapun juga, baik yang dibuat dengan akta Notaris maupun secara dibawah tangan untuk menjamin segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan kepada Bank. Denda a. Keterlambatan pembayaran lunas sesuatu jumlah uang yang telah wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit, baik hutang pokok bunga atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dihitung dari nilai tunggakan; b. Pembayaran dipercepat yang sumber dananya berasal dari refinancing oleh Bank atau Kreditur lain, dikenakan penalty 2 % (dua persen) dari jumlah yang dilunasi; Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perjanjian Kredit tanggal 1 Desember 2014 dalam bentuk Akta “Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan” No. 5 Tanggal 1 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan. Para Pihak

a. Perseroan (“Debitor”); b. PT Bank Victoria International, Tbk. (“Bank”); c. PT Forzaland Bali (“Pemberi Jaminan”); d. PT Dersindo Mulia Perkasa (“Penjamin”) e. Dedy Widiyanto, Freddy Setiawan, Widodo Nurly Sumady, dan PT Dinamika Auto Perkasa (“Penjamin”). Jenis Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit yang bersifat tetap atau berjadwal dalam bentuk Term Loan Jumlah Fasilitas Kredit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah), jumlah mana tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya. Tujuan Penggunaan Dana Pembiayaan penyelesaian pembangunan progres Apartemen “One Casablanca Residence Bunga 15 % (lima belas persen) per tahun yang ditinjau setiap bulannya Jangka Waktu Fasilitas 48 bulan terhitung sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan 2 Kredit Desember 2018 Pembatasan Terkait a. Melakukan merger, akuisisi dan penjualan atau pemindahtanganan Rencana Perseroan atau melepaskan hak atas harta kekayaan debitor; Melakukan Penawaran b. Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya Umum Perdana Saham adalah mengubah anggaran dasar Debitor, terutama tentang struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta susunan Direksi dan Komisaris; c. Melakukan pelunasan pinjaman pemegang saham/afiliasi; d. Membayar atau membagikan deviden selama jangka waktu fasilitas kredit; e. Memperoleh kredit dalam bentuk apapaun dari pihak lain baik untuk modal kerja maupun investasi, termasuk transaksi Cross Currency Swap atau sejenisnya, kecuali yang telah ada pada saat fasilitas kredit ini diberikan atau dalam rangka transaksi dagang yang lazim dan pinjaman subordinasi dari pemegang saham; f. Melakukan investasi lainnya dan/atau menjalankan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan, kecuali investasi lainnya yang telah ada pada saat ini.

98

Jaminan

a. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2043/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09304/ Ungasan/2013, seluas 3.930 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10186. b. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2044/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09303/ Ungasan/2013, seluas 3.280 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10187. c. Tanah yang terletak di Unggasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi bali dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 2045/Unggasan, dalam surat ukur tanggal 27 Juli 2013 nomor 09303/ Ungasan/2013, seluas 980 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.12242. d. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2071/Menteng, 00005/Menteng Dalam/2011 dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2011, seluas 645 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02146. e. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bersetifikat Hak Guna Bangunan 2072/Menteng, 00006/Menteng Dalam/2011 dalam surat ukur tanggal 01 Februari 2011, seluas 1680 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02147. f. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan bersetifikat Hak Guna Bangunan 2153/Menteng, 00051/Menteng Dalam/2012 dalam surat ukur tanggal 02 November 2012, seluas 305 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 09.02.01.01.02331. g. Tanah yang terletak di Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2244/Menteng, 00026/Menteng Dalam/2014 dalam surat ukur tanggal 14 Maret 2014, seluas 585 M2. h. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2043/Ungasan, 09304/Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 3.930 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10186. i. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2044/Ungasan, 09303/Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 3.280 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.10187. j. Tanah yang terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Desa Ungasan atas nama PT Forzaland Bali, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan 2045/Ungasan, 09306/Ungasan/2013 dalam surat ukur tanggal 26 Juli 2013, seluas 980 M2 dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.02.12242. k. Jaminan fidusia atas tagihan-tagihan dan Piutang Perusahaan pada para Konsumen (Pembeli) Satuan unit Apartemen “One Casablanca Residence”. l. Cessie Escrow Account atas Rekening Penampungan dari seluruh dana milik Perusahaan yang akan diperoleh dari pembayaran para Konsumen (Pembeli) Satuan unit Apartemen “One Casablanca Residence” yang dibuka pada Bank dengan Nomor Rekening 0810000155 atas nama Perusahaan.

99

m. Jaminan Perusahaan dari PT Dersindo Mulia Perkasa. n. Jaminan Pribadi (Borgtoch) dari tuan Dedy Widiyanto, tuan Freddy Setiawan, dan tuan Widodo Nurly Sumady. o. Subordinasi Tagihan Para Pemegang Saham Perusahaan. p. Pengikatan Jaminan Perusahaan dalam Akta Pernyataan dan Kesanggupan tanggal 01 Desember 2014, Nomor dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan. q. Jaminan-jaminan lainnya yang telah dan/atau akan diberikan oleh DEBITOR dan/atau pihak lain siapapun juga, baik yang dibuat dengan akta Notaris maupun secara dibawah tangan untuk menjamin segala sesuatu yang terhutang dan wajib dibayar oleh Perusahaan kepada Bank. Denda a. Keterlambatan pembayaran lunas sesuatu jumlah uang yang telah wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Kredit, baik hutang pokok bunga atau jumlah uang lain pada tanggal pembayaran, denda sebesar 3 % (tiga persen) per bulan dihitung dari nilai tunggakan; b. Pembayaran dipercepat yang sumber dananya berasal dari refinancing oleh Bank atau Kreditur lain, dikenakan penalty 2 % (dua persen) dari jumlah yang dilunasi; Penyelesaian Perselisihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perjanjian Kredit tanggal 23 Desember 2015 dalam bentuk Akta “Perjanjian Kredit No. 20 Tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Muskamal Hadi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang. Para Pihak

a. Perseroan (“Debitor”); b. PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. (“Bank”); Jenis Fasilitas Kredit Pundi Kredit Berjangka; Jumlah Fasilitas Kredit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah); Tujuan Penggunaan Dana Fasilitas Kredit Bunga Atas tiap jumlah uang yang terhutang atau sisanya yang belum dibayar lunas atas pemberian Fasilitas Kredit, Debitur wajib membayar bunga kepada Bank sebagaimana diatur dalam perjanjian berdasarkan perhitungan secara efektif Jangka Waktu Fasilitas 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai Kredit denngan tanggal 22 Desember 2016; Pembatasan Terkait a. Mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban Debitur Rencana Perseroan untuk membayar kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka Melakukan Penawaran menjalankan usaha DEbitur sehari-hari; Umum Perdana Saham b. Mengadakan perubahan dan sifat dan kegiatan usaha Debitur seperti yang sedang dijalankan saat ini; c. Debitur wajib mendapatkan persetujuan tetulis terlebih dahulu dari Bank Pundi apabila debitur bermaksud untuk membeli aktiva tetap dengan nilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) d. Debitur wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Pundi apabila debitur akan memperoleh fasilitas pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya. e. Debitur wajib menggunakan rekening pada Bank Pundi untuk kegiatan transaksi keuangan Debitur; Jaminan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1251/Pecatu sebagaimana diurauikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Juli 2014, Nomor 03554/ Pecatu/2014 seluas 9.450M2 yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Pecatu

100

Denda Penyeloesaian Perselisihan

Besarnya denda adalah 4 % (empat persen) perbulan dihitung dari jumlah pinjaman, bunga atau lain-lain jumlah uang yang tidak atau lalai dibayar tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perjanjian Sewa Menyewa Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Marketing Office One Velvet tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Khrisna Sanjaya, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang Selatan oleh dan antara Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso dengan FPST. Para Pihak Objek Sewa

Jangka Waktu Harga Sewa Kewajiban Para Pihak

a. FPST b. Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso Sebidang tanah, type Kavling Komersil, dengan luas tanah ± 1.980 M2 (kurang lebih seribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi) berikut segala turutannya, setempat dikenal sebagai Perumahan Alam Sutera, Jalan Alam utama nomor : 35, terletak di Tangerang, Provinsi Banten 5 (lima tahun) yang dimulai tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2019. Rp 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) Kewajiban Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso : - Mengijinkan FPST untuk menggunakan Kavling tanah tersebut dan menyerahkan Kavling pada tanggal 15 September 2014; - Menjamin tanah yang disewakan dalam keadaan baik dan diterima dalam keadaan demikian. - Mengijinkan FPST mendirikan bangunan diatas kavling dan hanya dipergunakan untuk tempat usaha FPST yaitu kantor Pemasaran dalam bidang properti; - Menjamin FPST bahwa apa yang disewakan benar-benar milik Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso, tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, tidak disewakan kepada orang lain dan oleh karena itu menjamin FPST bahwa selama sewa menyewa tidak akan mendapat gangguan atau gugatan/tuntutan dari siapapun juga kecuali tutntutan yang disebabkan pihak ketiga dalam hal ini pihak developer PT Alfa Goldland Realty; - Tidak mengakhiri perjanjian ini selama FPST menaati seluruh perjanjian sewa menyewa ini; - Menanggung pajak buimi dan bangunan atas tanah dan pajak penghasilan atas sewa menyewa Kewajiban FPST: - Membayar harga sewa sebesar Rp 1.950.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) serta uang jaminan untuk masa sewa sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), dengancara sebagai berikut: 1. Pembayaran pertama dan/atau uang tanda jadi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) telah dibayar pada tanggal 20 Agustus 2014; 2. Pembayaran Kedua sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) akan dan wajib dibayar pada tanggal 26 agustus 2014; 3. Pembayaran ketiga (pelunasan) sebear Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta Rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) akan dan wajib dibayar pada tanggal 01 Desember 2014.

101

Penyelesaian Sengketa

- Dikenakan denda/penalty sebesar 0,1% per hari dari jumlah uang yang belum dan/atau seharusnya dibayarkan untuk paling lama 14 (empat belas) hari kalender apabila FPST lalai melakukan pembayaran kedua dan ketiga; - Dilarang mengadakan perubahan peruntukan bangunan atas kavling tanpa persetujuan dari Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso: - Mematuhi dan memenuhi semua peraturan-peraturan pemerintah dan instansi lainnya termasuk ketentuan-ketentuan dari pihak developer PT Alfa Goldland Realty serta seluruh izin-izin yang diperlukan mengenai pemakian kavling, pendirian bangunan serta penggunaan kavling yang telah dibangun khususnya dibidang kesusilaan, keamanan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan lingkungan. - Menjamin dan Membebaskan Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso dari segala tagihan, tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari siapapun juga terkait penggunan kavling tersebut; - Tidak mengalihkan hak sewanya atau mengulang sewakan atau meminjamkan apa yang disewanya tersebut kepada pihak lain sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso. - Mengembalikan kavling dalam keadaan seperti sedia kala (dalam keadaan baik rapih dan tanpa bangunan dan/atau barang-barang diatasnya termasuk material yang digunakan untuk pondasi di dalam kavling tersebut); - Membayar tagihan-tagihan dan/atau pungutan-pungutan lainnya atas kavling tersebut termasuk tagihan-tagihan atas iuran atas bangunan yang akan didirkan diatas kavling tersebut dengan ketentuan kwitansi/ rekening-rekeningnya atas kavling tersebut harus tercatat tetap atas nama Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso dan harus diserahkan keapda Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso - Memperlihatkan tanda bukti bayar atas tagihan-tagihan sewaktuwaktu diminta Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso; - Mengurus segala sesuatu yang merugikan Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso apabila FPST tidak melakukan pembayaran-pembayaran atas tagihan sampai dipulihkan kembali seperti semula termasuk membayar denda dan atau sanksi yang dikenakan pihak yang berwajib; - Mengasuransikan bangunan yang didirkan dan barang-barang yang terdapat didalamnya; - Membebaskan Lily Kumalasari Santoso dan Beti Puspitasari Santoso dari kerusakan-kerusakan atay kebakaran terhadap sebagian atau seluruh bangunan milik FPST; - Memberikan uang jaminan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) - Menanggung pajak bumi bangunan atas bangunannya Pengadilan Negeri Tangerang

102

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 April 2015 yang dibuat oleh dan antara Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi dengan FPS, dengan ketentuan sebagai berikut Para Pihak Objek Sewa Jangka Waktu Harga Sewa

Kewajiban Para Pihak

a. FPS b. Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi Dua (2) bangunan Ruko 1 Agustus 2016 sampai 1 Agustus 2018 Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk 1 (satu) bangunan Ruko, yang karenanya berjumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta Rupiah), belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sewa Kewajiban Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi: - Memberikan tanda penerimaan (kwitansi) selayaknya kepada FPS; - Menjamin FPS bahwa selama perjanjian ini berlaku, FPS tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan apa pun dan dari siapa pun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang disewakan dan diserahkan dengan perjanjian ini dan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam pengikatan untuk dijualbelikan atau disewakan atau dipindahtangankan dengan cara apa pun juga, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan dan bila dalam keadaan sedang dijaminkan atau dipertanggungkan untuk pelunasan suatu hutang kepada pihak mana pun juga, maka Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi menjamin bahwa tidak akan terjadi suatu wanprestasi yang menyebabkan kerugian di FPS dalam menempati tanah dan bangunan tersebut; - Menjamin bahwa untuk menyewakan tanah dan bangunan tersebut tidak diperlukan izin dan kuasa berupa apa pun lagi dari pihak lain, dan bila hal tersebut diperlukan, maka Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi bertanggung jawab untuk hal tersebut; - Mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh FPS apabila jaminanjaminan tersebut tidak benar dan terjadi hal-hal seperti yang disebutkan pada poin di atas sehingga FPS tidak dapat menggunakan tanah dan bangunan tersebut; - Memperbaiki kerusakan-kerusakan struktural (konstruksi) dari bangunan asal bukan disebabkan oleh FPS atau orang-orangnya; - Mengasuransikan bangunan miliknya; - Membayar Pajak Bumi dan Bangunan tetap; Kewajiban FPS: - Menanggung dan membayarkan biaya Pajak Penghasilan (PPh) sewa untuk dan atas nama Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi; - Membayar biaya sewa sejumlah Rp340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ruko PC A Nomot 12: Sejumlah Rp. 170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta Rupiah) wajib dibayar dan serahkan kepada Tuan Yoyok 2. Ruko PC A Nomor 11: Sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah_ wajib dibayar dan diserahkan kepada Tuan Prajogi - Memelihara segala sesuatu yang disewanya dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki/mengganti segala kerusakan termasuk kerusakan yang disebabkan karena kesalahan/kelalaian FPS, maupun karyawan FPS dan semuanya ini atas biaya, beban dan tanggung jawab FPS; - Tidak diperbolehkan meminjamkan/menyewakan atau memindahsewakan haknya kepada badan/orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya atas apa yang disewa dengan perjanjian ini;

103

Penyelesaian Sengketa

- Menaati semua peraturan-peraturan yang berwajib, khususnya di bidang kesusilaan, ketertiban umum, kebersihan dan kesehatan mengenai pemakaian bangunan dan halamannya yang disewa dengan perjanjian ini dan FPS menjamin Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi mengenai hal itu, tidak akan mendapat tuntutan atau teguran apa pun dan dari siapa pun juga. - Mengasuransikan barang-barang miliknya; - Membayar seluruh biaya pemakaian aliran listrik, air minum dan telepon (bila ada) dan iuran wajib diantaranya iuran keamanan dan kebersihan setiap bulannya - Menyerahkan uang jaminan kepada Tuan Yoyok Kuslianto Kwee dan Tuan Prajogi masing-masing sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) Pengadilan Negeri Tangerang

12. Aset tetap yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan Entitas Anak Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa aset tetap sebagai berikut: Tanah No 1.

Jenis Tanah

Lokasi Alamat Ukuran Desa Menteng Dalam, Jl. Pal Batu 3.215 M2 Raya RT. 011 RW. 004, Kec. Tebet, Kab. Jakarta Selatan, DKI Jakarta Desa Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, 4.323 M2 Kab. Tangerang

2.

Tanah

3.

Tanah

Desa Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, 230 M2 Kab. Tangerang

4.

Tanah

Kelurahan Caringin, Kecamatan Legok, 12.405 M2 Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten

5

Tanah

Jalan Jalur Sutera Boulevard nomor: ±5.989 M2 3, terletak di Perumahan Alam Sutera, Tangerang, Banten

6.

Tanah

7.

Tanah

8.

Tanah

Desa Unggasan, Kec. Kuta Selatan, 7.785 M2 Kab. Badung, Bali Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. 9.450 M2 Badung, Bali Desa/Kelurahan Gitgit, Kec. Sukasada, 18.000 M2 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

Bukti Penguasaan HGB No. 02271 tanggal 03 Februari 2015, Masa berlaku s/d 30 Maret 2031, Atas nama PT Megah Satu Properti HGB No. 09179 tanggal 11 Januari 2016, Masa berlaku s/d 06 Januari 2046, Atas nama PT Forza Properti Serpong HGB No. 09178 tanggal 11 Januari 2016, Masa berlaku s/d 06 Januari 2046, Atas nama PT Forza Properti Serpong Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli (”PPJB”) Tanah tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Sahat Simanungkalit, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan antara Madia Dharma dan FPS Perjanjian Pengikatan Jual Beli Jalur Sutera Boulevard Nomor: 074/PPJB/AGR/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara PT ALFA GOLD REALTY dan FP SUTERA HGB No. 2093 tanggal 11 Maret 2016, Masa berlaku s/d 22 November 2043, Atas nama PT Forza Land Bali HGB No. 1251 tanggal 23 Juli 2014, Masa berlaku s/d 4 Juli 2044, Atas nama PT Forza Properti Uluwatu Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 23 tanggal 03 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Yunita Neni Susiandari, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Bogor, Oleh dan antara I Nyoman Siki Suarta dan FPB

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat 2 (dua) aset tanah Perseroan dan Entitas Anak yang dijaminkan kepada pihak Bank, yaitu: No. 1. 2.

Aset Yang Dijaminkan HGB No. 02271 atas nama PT Megah Satu Properti HGB No. 1251 atas nama PT Forza Properti Uluwatu

Pihak Bank PT Bank Victoria International, Tbk. PT Bank Pembangunan Banten, Tbk. (d/h PT Bank Pundi Indonesia, Tbk.)

104

Kendaraan No. 1.

2.

Jenis Kendaraan No. Rangka Toyota Kijang Innova G MHFXW4261A214958 Tahun 2010 Chrysler 300 C 3.6 AT 2C3CCAVG4CH289887 Tahun 2012

No. Mesin ITR7017430

CH289887

Alamat Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410 Wisma 77, Tower 1, Lt.8, Jalan Letjend. S. Parman Kav 77, Slipi, Jakarta Barat 11410

No. BPKB L-13856620 atas nama PT Megah Satu Properti K-13165661 atas nama PT Megah Satu Properti

10. Asuransi Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, terdapat asuransi atas aset dalam pembiayaan untuk mengurangi risiko usaha sehubungan dengan kegiatan operasinya sebagai berikut: No. 1.

Perusahaan Asuransi PT FPG Insurance

2.

PT Victoria Insurance

1.

PT Asuransi Ramayana Tbk

2.

PT Victoria Insurance

Jenis Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan Masa Berlaku Asuransi Polis Asuransi Kendaraan Bermotor merk Rp210.000.000,4 Maret 2016 s/d Kendaraan Toyota Kijang Innova dengan (dua ratus sepuluh 4 Maret 2017 Bermotor nomor polisi B 2402 HT juta Rupiah) Polis ONE Casablanca Lifestyle Rp50.600.000.000,01 Juli 2015 s/d Standard Apartement Tower (lima puluh milyar 01 Juli 2016 Asuransi enam ratus juta (sedang diperpanjang) Kebakaran Rupiah) Asuransi Paket Pekerjaan Struktur Proyek Rp50.600.000.000,00 01 Juli 2014 sampai Proyek Pembangunan One Casablanca (lima puluh milyar dengan 01 Juli 2015 Residende enam ratus juta (sedang diperpanjang) Rupiah) Asuransi Gedung Wisma 77, Jl. Letjen S. Rp45.750.000.000,00 23 September 2015 Gedung Parman Kav. 77, Kel. Slipi, Kec. (emapat puluh lima sampai dengan 23 Palmerah, Jakarta Barat milyar tujuh ratus lima September 2016 puluh juta Rupiah) (sedang diperpanjang)

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan. 14. Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak Pada saat Prospektus ini diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan, Perseroan dan Entitas Anak Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah dimohonkan dan/ atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses PKPU yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

105

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 1. Umum PT Forza Land Indonesia Tbk (”Forzaland”) merupakan Perseroan Terbatas di Indonesia yang menjalankan bisnis secara terintegrasi sebagai pemilik, pengembang dan pengelola dari real estat dengan segmen yang mencakup ritel, komersil dan hunian. Perseroan didirikan pada tahun 2012 dengan nama PT Megah Satu Properti, yang kemudian mengganti namanya menjadi PT Forza Land Indonesia pada Maret 2016. Sejak awal pendiriannya sesuai dengan Pasal 3 (Akta No.95/2012), maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti. Sesuai dengan perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan (Akta No.81/2016) adalah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. Perseroan didirikan oleh profesional-profesional muda yang kreatif dan visioner, Perseroan merupakan salah satu pengembang properti yang sudah melansir beberapa proyek properti ternama di beberapa kota, antara lain: One Ungasan di Bali, One Paradise di Kalimantan Timur, One Casablanca di Jakarta. Dalam mengembangkan proyek-proyek tersebut, Perseroan selalu mengedepankan konsep masterpiece yakni passion (antusiasme), creativity (kreativitas) dan lifestyle (gaya hidup). Perseroan dikenal sebagai pengembang properti yang berfokus pada “Lifestyle Concept”, konsep artitektur kelas dunia dan harga terbaik dikelasnya. Perseroan memiliki target konsumen yang bervariasi, mulai dari masyarakat yang berpenghasilan menengah sampai kelas atas, yang disesuaikan dengan masing-masing properti yang dikembangkannya. Forzaland memfokuskan pada “smart inspired living” dimana penawaran properti yang meningkatkan kenyamanan dan keramahan lingkungan untuk kesehatan hidup konsumen, dengan memberikan kemudahan berbagai fasilitas dan inovasi lainnya. Diagram berikut ini menggambarkan rekam jejak Perseroan:

Perseroan bertekad untuk menjadi yang terbaik dalam mewujudkan era baru industri properti di Indonesia dengan menghadirkan solusi-solusi dan terobosan-terobosan yang mutakhir dari segi arsitek gedung, estetika dan fungsionalitas. Untuk mengemas kemegahan dan mahakarya tersebut, Perseroan juga menghadirkan new wave of marketing dimana tidak hanya memberikan solusi kehidupan namun kemudahan dalam memiliki kehidupan yang layak.

106

Perseroan memulai kegiatan operasional secara komersial pada tahun 2013 dan terus mengembangkan kemampuannya di segala bidang, antara lain dalam pembangunan dan pengembangan properti-properti sebagai berikut: • One Casablanca Apartment Residence, tahun 2013-2016 • One Azure Apartment, tahun 2014-2018 • One Velvet Apartment, tahun 2014-2018 2. Kegiatan Usaha Perseroan Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha di bidang pengembangan properti. di beberapa daerah di Jakarta dan Bali setiap tahunnya dan yang menjadi fokus pembangunan saat ini adalah residensial berupa apartemen. Lokasi Proyek Perseroan Gambar berikut memperlihatkan lokasi proyek Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

Perseroan saat ini memiliki penyertaan pada 6 (enam) Entitas Anak dengan struktur kepemilikan sebagai berikut: No

Nama Perusahaan

Proyek

Tahun Pendirian

Domisili

Status Operasional

Persentase Pemilikan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

FPS FPST FLB FPU FPB FAM

ONE Azure ONE Velvet ONE Ungasan ONE Uluwatu ONE Bedugul -

2013 2014 2013 2013 2013 2013

Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta

Operasional Operasional Operasional Belum Beroperasi Belum Beroperasi Belum Beroperasi

99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,60%

107

Proyek-proyek Forzaland yang sedang dalam proses pengerjaan dan perencanaan Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki proyek-proyek yang sedang dalam proses perencanaan, pengerjaan/pengembangan dan penyelesaian, yaitu sebagai berikut: No

Nama Proyek

1

ONE Casablanca

2

ONE Azure

3

ONE Velvet

4 5.

ONE Ungasan ONE Uluwatu

Lokasi Casablanca, Jakarta Serpong, Tangerang Alam Sutera, Tangerang Ungasan, Bali Uluwatu, Bali

Rencana Tahun Pembangunan

Target Tahun Penyelesaian

Luas Tanah (m2)

Luas Bangunan (m2)

Total Unit

2013

2016

3.215

28.307

220

25

2015

2018

7.802

81.289,73

1.491

46

2016

2019

5.989

83.116,66

670

40

2017 2018

 2020 2019

7.819 9.450

28.614,78 -

101 24

6 -

Jumlah Lantai

Berikut di bawah ini keterangan selengkapnya mengenai proyek-proyek yang dimiliki oleh Perseroan: a. ONE Casablanca

Sumber: Perseroan, ilustrasi dibuat tahun 2016

Informasi ONE Casablanca Alamat Tahun dimulainya pembangunan Target tahun penyelesaian Arsitek Luas tanah (m2) Luas Bangunan Total unit Unit yang masih dapat dijual Jumlah lantai

: : : : : : : : :

(sumber: Perseroan 2016)

108

Jalan Pal Batu, Casablanca, Jakarta Selatan 2013 2016 Mirage International 3.215 28.307 220 unit 48 unit 25 lantai

Terletak di jantung kota Jakarta, ONE Casablanca memberikan cara hunian yang unik di pusat kota Jakarta. Dengan Ultra Space Modern Art sebagai gaya arsitekturnya. Bangunan apartemen ini akan menjadi hunian nyaman pertama yang akan menjadi urban gateaway yang terletak di Jakarta Selatan. ONE Casablanca menggunakan arsitek Mirage International dan Firma Arsitektur & Desain Interior. Bangunan iconic ini tidak hanya akan memberikan keindahan dalam penampilan dan bentuk, tetapi juga menjawab semua kebutuhan metropolis perkotaan. ONE Casablance dibangun di atas lahan area seluas 3,215 m2 dengan 25 lantai dan terdiri atas 220 unit, properti ini dilengkapi dengan fasilitas seperti Balcony, Infinity Pool & Children Pool yang merupakan salah satu kolam renang apartemen, Airbone Gym, Rooftop Jogging Track, Sky Garden dan Poolside Lounge. ONE Casablanca juga menekankan pada pentingnya privasi dan keamanan, sehingga menyediakan elevator pribadi untuk semua unit dengan tiga kamar dan elevator semi-pribadi untuk unit dengan dua kamar. Tersedia juga sebuah penthouse eksklusif dengan sky garden dan kolam renang pribadi, bagi penghuni yang menginginkan ekstra privasi. b. ONE Azure

Sumber: Perseroan, ilustrasi dibuat 2016

Informasi ONE Azure Alamat Tahun dimulainya pembangunan Target tahun penyelesaian Arsitek Luas tanah (m2) Luas bangunan Total unit Jumlah lantai

: : : : : : : :

(sumber: Perseroan 2016)

109

Jalan Kelapa Dua Raya, Serpong, Tangerang 2015 2018 Mirage International 7.802 81.289,73 1.491 unit 46 lantai

Keberadaan aksesbilitas mengubah pasar hunian vertikal di masa mendatang. Tren penyebaran pasokan yang tadinya terpusat di Jakarta kini melebar ke area pinggiran, terutama di wilayah Tangerang, Bekasi, dan Depok. Perseroan menggandeng Mirage International, konsultan arsitek tersohor asal Singapura, ONE Azure Apartment hadir dengan menawarkan sebuah lifestyle yang inovatif, nyaman dan praktis. Semuanya terangkum dalam desain arsitektural ONE Azure Apartment yang futuristik. Apartemen ini memiliki satu menara yang terdiri dari tiga wing (sayap) yakni Ador, Bliss dan Cloud yang saling terhubung dan menjulang tinggi. Koneksi antar sayap-sayap bangunan tersebut dirancang sehingga tidak mengesankan sebuah bangunan yang kaku. Jalan depan apartemen dirancang nyaman dengan lebar 26 meter. Kata “Azure” sendiri berarti biru dan langit, yang dapat dianalogikan dengan sky is the limit. Sebagai hunian untuk kaum urban yang menginginkan hunian dan gaya hidup yang smart dan unique, ONE Azure Apartment dilengkapi dengan fasilitas yang dapat membuat penghuni betah tinggal di sini: relaxing pool, yoga class, boxing class, rock climbing, mini futsal, 3 on 3 basket ball court, dan laundry shop. Selain itu penghuni juga dimanjakan dengan fasilitas google room yang didukung oleh internet super cepat dengan mengunakan fiber optic, ini merupakan sebuah ruangan yang dapat menunjang kegiatan kreatif, berkumpul dan mendapatkan informasi melalui digital mading (majalah dinding digital) tentang bagaimana cara hidup sehat dan benar. Ditambah lagi sebuah student service center, yang merupakan tempat yang menyediakan tempat fotocopy, printing, serta jilid dengan desain interior moderen minimalis dan atraktif. Seluruh fasilitas dibuat untuk mewujudkan sebuah konsep hunian smart living. ONE Azure Apartment akan mempunyai lebih dari 1000 unit. Semuanya tersebar di tiap-tiap sayap bangunan yang berisikan 49 lantai. Masing-masing lantai mempunyai 41 unit dengan beragam tipe, antara lain tipe studio (25 m2 – 35 m2), satu kamar (35 m2 – 45 m2) dan dua kamar (60 m2 – 64 m2). Sebagai pengembang yang berkomitmen akan terus menghadirkan proyek premium, inovatif dan kreatif, unit-unit apartemen di ONE Azure Apartment akan diserahterimakan kepada konsumen pada kwartal III tahun 2018. c. ONE Velvet

Sumber: Perseroan, ilustrasi dibuat 2016

110

Informasi ONE Velvet Alamat Tahun dimulainya pembangunan Target tahun penyelesaian Arsitek Luas tanah (m2) Luas bangunan Total unit Jumlah lantai

: : : : : : : :

Jalan Sutera Boulevard No. 3, Alam Sutera 2016 2019 Mirage International 5.989 83.116,66 670 unit 40 lantai

(sumber: Perseroan 2016)

ForzaLand pengembang yang lahir dari dunia lifestyle (gaya hidup) meluncurkan ONE Velvet Residence sebagai solusi kaum urban di kota penyangga Jakarta. Terletak hanya 2 (dua) menit dari exit tol Alam Sutera dan terletak di kawasan Central Bussiness Distric Alam Sutera, ONE Velvet Residence hadir dengan konsep Glamorous Tropical. Harmonisasi gaya hidup modern yang dinamis dengan kehangatan tropis memberikan kenyamanan hidup kaum urban. Dengan tampilan gedung unik, ONE Velvet Residence terilhami filosofi penari balet yang menggabungkan antara fleksibilitas, struktur dan keseimbangan untuk menghasilkan maha karya anggun dan berkelas. Analogi ketiga esensi kehidupan tersebut menggambarkan perjalanan menjaga keseimbangan di dalam lingkungan, guna menjalani kehidupan civil society (masyarakat madani). ForzaLand menggandeng partner terbaik di bidangnya untuk mewujudkan hunian vertikal teranyar ini, antara lain; Mirage International – arsitek asal Singapura, Daikin, Grohe, Villeroy & Boch, dan YKK. ForzaLand juga menggandeng LEADS properti koordinator agen terpercaya dalam memasarkan unit-unit ONE Velvet Residence. Berdiri di atas lahan seluas 5.989 m2, ONE Velvet Residence memiliki lobi dengan konsep Las Vegas yang akan menjadi salah satu lobi terbesar. Terdiri dari beragam tipe antara lain satu kamar sejumlah 370 unit, dua kamar sejumlah 210 unit, tiga kamar sejumlah 56 unit, 2 kamar premium sejumlah 28 unit dan Private Villa sejumlah 6 Unit. Untuk tipe 3 kamar premium dilengkapi dengan private lift dan lobi. Penghuni juga akan dimanjakan dengan fasilitas antara lain; Las Vegas “Glam Tropical” Lobby (semi indoor and outdoor), Pool Area: Starlight Galaxy Pool, Kids Pool, Wading Infinity Pool, Spa Whirpool, Gym with view, Function Room and BBQ Area, Children Playground, Rooftop Mini Put Put Golf, Private lounge for Incoming Guest, Private Garden Townhouse, Gazebo Garden, Branded High Speed Elevator, Private Lift and Lobby for 3 BR, Private Access Card, High Security System, Laundry and High end Mart dan basement parking. d. ONE Ungasan

sumber: Perseroan, ilustrasi dibuat 2016

111

Informasi ONE Ungasan Alamat Arsitek Luas tanah (m2) Luas bangunan Total unit Jumlah lantai

: : : : : :

Ungasan, Bali Mirage International 7.785 28.614,78 101 unit 6 lantai

(sumber: Perseroan 2016)

Menghadap langsung ke Samudera Hindia, The Hanging Gardens ONE Ungasan Bali Resort berdiri di kawasan perbukitan Ungasan. Karya arsitektur modern karya Mirage International Singapore ini menggantung di atas bukit yang tenang. Bangunan ini merupakan ikon paralel dari proyek-proyek ForzaLand sebelumnya. The Hanging Gardens ONE Ungasan Bali dibangun di atas lahan berkontur seluas 7.785 m2. Terdiri dari 48 unit 1 bedroom, 34 unit 2 bedroom, 3 unit 3 bedroom, 5 unit private villa, 3 unit penthouse 2 bedroom dan 8 unit penthouse 3 bedroom. Dengan fasilitas antara lain; Indoor and Outdoor Café & Resto, lounge, retail store, swimming pool, cascading pool, clubhouse, sky bar, gym, basement parking, private roof garden, private pool, private garden. Sebagai pengembang properti yang selalu mengedepankan gaya hidup, Perseroan berusaha menjawab kebutuhan holistik para individu yang cerdas, melalui setiap proyek. Proyek ONE Ungasan menggunakan pendekatan kontemporer, dengan tujuan merancang sebanyak mungkin ruang terbuka agar penghuni terhubung langsung dengan alam. ONE Ungasan memberi anda kesempatan untuk hidup selaras dengan alam. Sebagai signature building di Bali, ONE Ungasan dirancang menjadi tempat untuk berbagai acara internasional berskala besar, misalnya; Haute Couture fashion show, super cars gathering dan berbagai ajang kesenian. 3. Keunggulan Kompetitif Perseroan berkeyakinan bahwa properti-properti Perseroan terletak di lokasi yang strategis yaitu di daerah-daerah berpenghasilan menengah dengan pertumbuhan populasi yang tinggi yang dekat dengan pusat-pusat transportasi utama dan kawasan-kawasan industri.

Forzaland masih memiliki lahan lainnya yang akan dikembangkan di masa depan, yang terletak di Jawa dan Bali. Forzaland akan terus membangun dan memberikan proyek-proyek yang inovatif, modern, berkualitas dan dengan harga yang terjangkau.

112

4. Strategi Usaha Tujuan dari Forzaland adalah untuk menjadi salah satu pengembang properti terbaik dengan mewujudkan “Smart Inspired Living”. Untuk mencapai tujuannya, Forzaland menerapkan strategi usaha berikut, yaitu: a. Memanfaatkan hubungan kerjasama Forzaland dengan pelanggannya untuk mendapatkan akses kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan di daerah strategis

Selain mencari lahan sendiri untuk pengembangan properti, Forzaland juga mencari peluang dengan bekerjasama mengembangkan lahan pihak ketiga melalui joint venture. Forzaland akan terus mencari dan melakukan survei untuk lahan-lahan strategis baik di kawasan perkotaan Jakarta maupun di pulau lain. Hal ini bertujuan untuk memperluas nama, meningkatkan brand image dan kepercayaan konsumen dengan Forzaland sebagai developer properti baru.

b. Fokus, tepat waktu dan berkomitmen dalam penyelesaian proyek-proyek yang sedang berjalan

Saat ini Forzaland sedang dalam proses penyelesaian untuk salah satu proyeknya di kawasan bisnis di Jakarta yaitu ONE Casablanca Apartment Residences yang akan selesai dan rencanya akan serah terima di akhir tahun 2016 ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan ONE Azure dan ONE Velvet yang berada di Gading Serpong dan Alam Sutera.

c. Berfokus pada peluang akuisisi di kawasan luar Jakarta dan kota besar lainnya, yang pada umumnya menyediakan lahan yang lebih luas

Lahan di area sekitar Jakarta sudah sedikit dan jarang, harganya juga sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, Forzaland akan mencari secara selektif area di luar Jakarta yang saat ini sedang berkembang seperti: BSD, Gading Serpong atau Alam Sutera. Tidak hanya fokus di Jakarta, tetapi di pulau-pulau lain juga yang memiliki lahan yang luas, besar dan strategis akan menjadi target Forzaland dalam merencanakan pembangunan.

d. Selalu berinovasi dan memberikan penawaran produk unik dan kreatif berkonsep “Smart Inspired Living” kepada konsumen

Produk yang dihasilkan oleh Forzaland selalu memberikan sentuhan berbeda di dalam desainnya, dengan bekerjasama dengan Mirage International sebagai arsitek di setiap produk Forzaland. Desain produk cenderung unik dan modern yang membedakan produk Forzaland dengan yang lainnya. Forzaland berkomitmen untuk memberikan experience kepada konsumen dengan cara meningkatkan fitur-fitur produk kepada konsumen melalui konsep “Smart Inspired Living” yang juga membedakan dengan produk properti lain.

e. Terus mengembangkan kepemilikan tanah Perseroan dan mengidentifikasikan lokasi lokasi baru di daerah-daerah dengan pertumbuhan yang tinggi

Perseroan bermaksud untuk mengembangkan properti-properti Perseroan yang ada saat ini dan terus memperoleh lahan baru untuk memaksimalkan total kepemilikan Perseroan. Perseroan secara aktif mencari lahan baru dengan pemerolehan langsung lahan tanah maupun properti bertanah di daerah metropolitan Jakarta dan sekitarnya dan daerah-daerah lain dengan pertumbuhan yang tinggi.



Perseroan juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga melalui usaha-usaha patungan atau aliansi-aliansi strategis guna memperoleh dan mengembangkan tanah yang sesuai. Dengan mengidentifikasikan dan mengevaluasi aset-aset untuk pemerolehan di masa mendatang secara terus menerus, Perseroan berkeyakinan bahwa akan dapat memperluas kepemilikan properti Perseroan di daerah-daerah dengan pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, Perseroan bermaksud menjelajahi peluang bisnis di kota-kota tertentu yang strategis di luar Jakarta untuk memanfaatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut dan untuk memperluas basis pendapatan Perseroan secara geografis. 113

f.

Menargetkan pasar dengan penghasilan menengah



Properti-properti perumahan dan komersial Perseroan terletak secara strategis untuk menargetkan pasar penghasilan menengah dengan pertumbuhan yang tinggi di daerah metropolitan Jakarta dan sekitarnya. Perseroan percaya pasar ini terutama belum dilayani secara memadai oleh para peserta pasar properti ritel, hotel, dan perumahan Indonesia sekarang ini.

g. Mengoptimalkan Sumber Daya Keuangan untuk Pengembangan Bisnis

Perseroan bermaksud terus mendukung dan mengoptimumkan pengembangan bisnis Perseroan melalui kombinasi yang bijak antara arus kas dari operasi dan pinjaman bank, bila dan ketika diperlukan. Perseroan terus memantau dengan cermat posisi arus kas Perseroan dan secara aktif mengelola penghasilan berulang (recurring income) dan penjualan Perseroan untuk membantu memastikan arus kas yang memadai untuk kebutuhan modal Perseroan yang terus-menerus. Selanjutnya, Perseroan juga akan terus menjalankan disiplin keuangan dalam mengelola utang, likuiditas, dan arus kas Perseroan untuk membantu memastikan kestabilan keuangan Perseroan secara keseluruhan dan kecukupan sumber daya keuangan Perseroan untuk pertumbuhan masa depan Perseroan.

h. Meningkatkan Kontrol Manajemen Internal yang Efektif

Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan standar tata kelola perusahaan dan internal control Perseroan, memanfaatkan keahlian dan pengalaman Manajemen untuk memperbaiki operasi Perseroan di masa mendatang, dengan menetapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing unit operasi Perseroan guna meningkatkan efisiensi keseluruhan Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk secara cepat memberikan tanggapan terhadap kondisi pasar yang berubah. Dengan mempertahankan fleksibilitas dan efisiensi pada tingkat proyek, Perseroan bertujuan meningkatkan seluruh kemampuan keuangan dan kontrol biaya Perseroan secara keseluruhan.

5. Persaingan Usaha Dengan semakin banyaknya pengembang properti berskala besar dan kecil, menyebabkan ketatnya persaingan dalam merebut pangsa pasar maupun lokasi – lokasi serta lahan lahan yang strategis. Kompetisi dari pengembang properti lain mempengaruhi tingkat permintaan terhadap hunian tempat tinggal, maupun lahan siap bangun yang dibangun dan disiapkan oleh Perseroan. Dikarenakan persaingan ini, Perseroan dituntut untuk menjaga kualitas produk, pelayanan pada segi sarana dan prasarana, kelengkapan infrastruktur, dan kualitas pelayanan purna jual yang baik serta kualitas perawatan yang konsisten. Kompetisi dari para pengembangan terserbut di atas akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap produk yang ditawarkan Perseroan. Untuk mempertahankan posisinya, Perseroan memposisikan produknya pada segmen pasar yang lebih spesifik dan menekankan lokasinya yang sangat strategis disertai dengan produk dan pelayanan yang lebih inovatif dalam kualitas dan harga yang kompetitif. Forzaland telah menerapkan strategi pengembangan berbagai proyeknya di Jakarta dan Tangerang. Pasar properti di Jabodetabek diperhitungkan sebagai barometer pertumbuhan properti di Indonesia karena merupakan pangsa pasar yang paling besar berdasarkan faktor ekonomi dan demografi yang ada. Pertumbuhan pada pasar properti di Jabodetabek berkembang sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, yang dipicu oleh pengembangan proyek hunian baik di dalam kota maupun di sekitar pinggiran ibukota yang berskala besar (township development). Saat ini kebanyakan dari proyek-proyek tersebut telah dikembangkan sepenuhnya dan hampir mencapai tahap penyelesaian sehingga mengakibatkan semakin terbatasnya lahan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan banyak proyek-proyek yang ada saat ini memfokuskan pada pengembangan proyek dengan densitas tinggi untuk memanfaatkan lahan yang ada.

114

Seiring dengan pengembangan proyek-proyek hunian, properti sektor komersial (misalnya perkantoran komersial, pusat perbelanjaan dan hotel) juga telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat pada beberapa tahun terakhir, baik di pusat kota Jakarta (wilayah segitiga emas) maupun kawasan sekitarnya. Pasar properti di Jabodetabek, baik di sektor hunian maupun komersial dalam beberapa waktu terakhir didominasi oleh perusahaan pengembang besar, yang mana cukup banyak diantaranya memiliki cakupan bisnis secara nasional. Akan tetapi, perusahaan pengembang dengan skala yang lebih kecil juga memiliki peranan dan potensi yang besar dalam perkembangan pasar ke depannya. Walaupun Forzaland relatif tergolong sebagai pemain baru dalam kapasitasnya di tahun 2012, namun bila ditinjau dari segmen yang ditargetkan oleh Forzaland memiliki pangsa pasar yang cukup terlihat di wilayah Jabodetabek. Hal ini cukup terbukti dari penjualan proyek pertama Forzaland, One Casablanca yang sudah terjual habis di tahun 2015. 6. Prospek Usaha Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 diperkirakan akan menjadi dorongan positif bagi industri properti secara umum. Perseroan berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan sangat menjanjikan dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang dapat memberikan dampak positif terhadap industri properti Indonesia. Beberapa katalis yang mendukung prospek usaha properti antara lain seperti: a. Proyeksi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 diperkirakan akan menjadi dorongan positif bagi industri properti secara umum. Perseroaan berkeyakinan bahwa prospek usaha Perseroan sangat menjanjikan dengan membaiknya kondisi perekonomian Indonesia yang dapat memberikan dampak positif terhadap industri properti Indonesia. Beberapa katalis yang mendukung prospek usaha properti antara lain seperti: b. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meningkatnya tingkat konsumsi domestik yang didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat, berdampak terhadap peningkatan permintaan hunian baik dari segmen menengah ke bawah maupun segmen ke atas c. Rencana pengembangan infrastruktur secara masif yang dilakukan Pemerintah, seperti tol dan LRT, yang akan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan harga tanah secara signifikan d. Meningkatnya kebutuhan hunian vertikal karena perubahan gaya hidup dan tren investasi e. Meningkatnya taraf hidup masyarakat mengakibatkan perubahan gaya hidup dan tingkat kebutuhan hunian yang lebih berkualitas dan kompleks f. Jika peraturan investasi dipermudah kembali oleh pemerintah serta kebijakan kepemilikan oleh orang asing segera direalisasikan Tingkat konsumsi domestik Indonesia yang tinggi mendorong pertumbuhan industri ritel domestik dan adanya penghapusan larangan terhadap foreign direct invesment berdampak maraknya persaingan usaha di industri ritel baik lokal maupun asing. Selain itu juga, beberapa sentimen positif seperti pelonggaran aturan LTV, Kebijakan PPNBM yang sudah jelas, penurunan suku bunga bank serta serapan belanja pemerintah yang tahun depan diyakini akan jauh lebih besar dari tahun ini yang akan menggerakan roda perekonomian dalam negeri dan berdampak positif pada industri properti. Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI) hingga kuartal III tahun 2015, pertumbuhan harga properti di Indonesia untuk jenis residensial masih berada di kisaran 5.46%. Tahun 2016 ini, investasi di properti diharapkan dapat memberikan hasil yang baik. Penurunan tingkat suku bunga acuan BI di pertengahan bulan Januari 2016 menjadi 7.25% pun diharapkan dapat memberikan insentif lebih bagi calon pembeli dan investor properti dalam hal keringanan untuk fasilitas pinjaman.

115

Grafik dan tabel berikut merupakan data peningkatan harga apartemen di Jakarta berdasarkan region. TABEL HARGA APARTEMEN DI TIGA AREA (Q1 2012 – Q1 2016)

TABEL PERUBAHAN HARGA APARTEMEN DI JAKARTA BERDASARKAN AREA (Rp/m2)

Sumber: Colliers International Indonesia, September 2016

Pada kuartal II 2016, rata-rata permintaan harga apartemen di Jakarta tercatat sebesar Rp31 juta/ meter persegi (termasuk PPN), meningkat sebesar 0,5% QoQ dan 9% YoY. Di Jakarta Selatan, harga apartemen naik 1,1 % QoQ dan 11,3 % YoY, tertinggi dibandingkan dengan CBD dan daerah non prime lainnya. Jakarta Selatan tetap menjadi lokasi yang diminati untuk tempat tinggal, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan penjualan yang tercermin pada tabel diatas. Sebagai tambahan, beberapa pengembang meningkatkan harga jual karena proyek mereka mendekati waktu serah terima. CBD masih memiliki harga apartemen tertinggi yaitu diharga Rp48.3 juta/meter persegi, meningkat 0,9% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, sementara daerah non prime diposting terendah pertumbuhan QoQ, 0,7%, ke Rp23.3 juta / meter persegi, terutama karena proyek baru diperkenalkan di Jakarta Timur yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari rata-rata pasar. Dengan meningkatnya harga properti dan semakin padatnya tingkat hunian di daerah SCBD dan sekitarnya maka tingkat hunian dan permintaan di luar Jakarta semakin meningkat. Melihat peluang pasar tersebut, maka melalui competitive advantage Perseroan dengan konsep kreatif dan unik, harga bersaing serta cicilan ringan kepada pelanggan yang disesuaikan dengan minat, daya beli, serta atmosfir masyarakat sekitar maka Perseroan berkeyakinan bahwa produk yang diciptakan oleh Perseroan dapat terserap sepenuhnya oleh pasar. Seiring dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) oleh Pemerintah, Perseroan berkeyakinan bahwa industri properti akan mengalami kenaikan kembali, mengingat akan ada aliran dana yang masuk ke Indonesia oleh para investor yang akan diinvestasikan ke industri properti. Berdasarkan situs Real Estat Indonesia (REI), sektor properti menjadi incaran dari 60% dana repatriasi yang akan masuk ke Indonesia. Dana tersebut paling tidak harus mengendap selama 3 tahun dan sektor properti sebagai investasi jangka panjang akan menjadi sebuah pilihan utama dengan peningkatan nilai properti yang semakin bertumbuh. (sumber: http://www.rei.or.id/newrei/berita-sektor-properti-jadiincaran-dampak-positif-dari-tax-amnesty.html)

116

7. Pengembangan Usaha

Sumber: Perseroan, 2016

1. Peluang Bisnis Perseroan memanfaatkan berbagai peluang dalam memperoleh lahan yang dapat dikembangkan menjadi proyek yang berpotensi tinggi. Peluang – peluang ini datang dari berbagai sumber seperti akuisisi lahan dari pihak ketiga, hasil negoisasi Perseroan melalui rekomendasi atau permintaan dari pemilik tanah dan pengembang properti lainnya yang ingin bekerjasama dengan Perseroan melalui referensi dari pemegang saham dan afiliasinya, maupun persediaan lahan Perseroan yang saat ini masih belum dikembangkan. 2. Analisa Bisnis Internal

Peluang bisnis yang diperoleh Perseroan, dianalisa kembali dengan melakukan kajian bisnis oleh divisi pengembangan properti tersebut, termasuk melakukan riset atas potensi target pasar d lokasi lahan, persyaratan lisensi dan perizinan kepemilikan lahan, ketentuan zona peruntukan, informasi rencana tata kota dan melakukan tinjauan atas perencanaan bisnis yang mencakup potensi properti secara finansial dan tipe properti yang sesuai untuk dikembangkan.

3. Studi Kelayakan

Setelah disetujui oleh Direksi Perseroan, divisi pengembangan bisnis akan menunjuk pihak independen untuk melakukan studi kelayakan atas materi dan asumsi yang dipergunakan dalam analisa bisnis Perseroan. Studi kelayakan tersebut mecakup studi pemasaran, finansial, serta studi teknis bangunan dan konstruksi.

4. Pelaksanaan Proyek

Setelah proses kajian diatas, Direksi Perseroan mengambil keputusan apakah proyek yang diusulkan tersebut patut untuk dilanjutkan atau tidak. Perseroan selanjutnya akan menunjuk tim arsitek dan desain untuk melaksanakan proyek terserbut. Tim arsitek dan desain tersebut pada umumnya merupakan pihak ketiga baik lokak maupun internasional, dimana penujukannya disesuaikan dengan potensi proyek serta selera pasar disekitar proyek.

Setelah itu, Perseroan akan menunjuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan, setiap pimpinan proyek bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kemajuan proyek dengan manajemen Perseroan. Untuk pemasaran, divisi pemasaran bertanggungjawab dalam merencanakan program pemasaran, penempatan promosi dan iklan yang efektif strategi penetapan harga, serta melakukan analisa pasar atas proyek yang dijalankan. Untuk membantu penjualan proyek, Perseroan juga menunjuk agen pemasaran yang dipantau oleh divisi pemasaran. Sesuai dengan kebijakan internal dari Perseroan, pengembangan proyek Perseroan baru akan dimulai setelah penjualan unit properti tersebut telah mencapai 60%. Dalam rangka pengendalian mutu, maka dalam proses produksinya Perseroan senantiasa mengutamakan mutu kontraktornya, yaitu perusahaan dengan standar manajemen mutu ISO-9000.

117

Tabel dibawah ini memberikan data penjualan Perseroan dan Entitas Anak selama 5 tahun terakhir, sebagai berikut: No. 1. 2. 3.

Perusahaan

Proyek

FLI FPS FPST

ONE Casablanca ONE Azure ONE Velvet

30 Juni 2016 172 Unit 503 Unit 117 Unit

2015 168 Unit 496 Unit 113 Unit

31 Desember 2014 163 Unit 440 Unit 76 Unit

2013 159 Unit -

8. Hak Kekayaan Intelektual Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki HAKI sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: No. 1. 2. 3. 4. 5.

No. Pendaftaran/ No. Agenda IDM000482045 J002013013665 J002014026520 J002014054921 J002015036659

Pemilik Merek Perseroan Perseroan FPS FPST FPU

Tanggal Pengajuan Merek 21 Desember 2012 25 Maret 2013 11 Juni 2014 27 November 2014 27 Agustus 2015

Etiket Merek ONE Casablanca ONE ONE Azure ONE Velvet ONE Uluwatu

Jangka Waktu 21 Desember 2022 Menunggu Sertifikat Menunggu Sertifikat Menunggu Sertifikat Menunggu Sertifikat

Kelas Barang 36 36 36 36 36

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Perseroan sangat memperhatikan aspek lingkungan baik di kawasan perumahan maupun komersial. Perseroan yakin bahwa penanganan lingkungan yang prima dapat menghasilkan sebuah properti yang terkendali dan berkesenambungan. Untuk mencapai sustainable economic development, Perseroan melakukan analisa mengenai dampak lingkungan secara terukur dan terintegrasi. Untuk menunjang komitmen Perseroan akan kepedulian lingkungan ini, Perseroan menyediakan berbagai prasarana sera menetapkan ketentuan – ketentuan yang dapat mendukung kelestarian alam dan mencegah terjadinya kerausakan lingkungan. Langkah – langkah nyata yang telah dijalankan oleh perseroan adalah : No. 1.

Proyek ONE CASABLANCA Jl. Pal Batu Raya / Jl. Pal Batu 2 RT 011/04, Tebet, Jakarta Selatan

2.

ONE VELVET Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 3, Panunggangan Timur, Pinang, Tangerang

3.

ONE AZURE Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang

Surat Persetujuan Atas Dokumen AMDAL/UPL dan UKL/ DPPL Perseroan memiliki Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Apartemen dan Fasilitasnya “One Casablanca Residence” yang beralamat di Jl. Pal Batu Raya, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 Keputusan Walikota Tangerang No. 660/Kep.636-BLH/2015 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Apartemen ONE Velvet Keputusan Bupati Tangerang No. 660/Kep.730-BLHD tanggal 03 Oktober 2016 tentang Pemberian Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan Rencana Pembangunan Rumah Susun Komersial dan Sarana Penunjang (Apartemen ONE Azure).

10. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan sera wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang pubik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir bathin untuk seluruh masyarakat.

118

Adapun program CSR yang telah dilaksanakan oleh Perseroan antara lain: - Pembuatan parit di sekitar lokasi ONE Azure untuk warga sekitar agar daerah sekitar terhindar dari banjir pada tahun 2015. - Program Mengolah Limbah Kertas bersama dengan Nara Kreatif, turut membantu kegiatan sosial seperti asrama anak asuh, pendidikan gratis untuk anak tidak mampu dan jalanan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Biaya CSR yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp536.650.000,-.

119

XI. EKUITAS Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan yang didasarkan atas Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 2013, yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam Rupiah) 31 Desember

31 Juni 2016

Keterangan EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham. Modal dasar – 5.000.000.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.250.000.000 saham Tambahan modal disetor Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi antara entitas pengendali Penghasilan komprehensif lain Saldo laba (Defisit) Total defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali TOTAL EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)

2015

1 Januari 2014 / 31 Desember 2013

2014

125.000.000 (46.449.201.703)

2.500.000.000 (46.302.756.405)

2.500.000.000 -

2.500.000.000 -

70.585.000 15.682.609.072

250.000.000 64.228.000 18.332.370.455

(17.614.111.174) 22.066.000 (8.400.130.891)

1.075.289.063 (11.498.544.934)

94.303.992.369 5.009.342 94.309.001.711

(25.156.157.950) (171.896.651) (25.328.054.601)

(23.492.176.065) (23.492.176.065)

(7.923.255.871) (7.923.255.871)

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan konsolidasian 30 Juni 2016 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak-banyaknya ● (●) Saham Biasa Atas Namadengan nilai nominal Rp●,- (● Rupiah) atau sebesar sebanyak-banyaknya ●% (● persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Dengan asumsi bahwa perubahan struktur permodalan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2016, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar ● atau sekitar ●% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (dalam Rupiah)

Uraian

Modal ditempatkan dan disetor

Tambahan modal disetor

Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi antara entitas pengendali

Penghasilan komprehensif lain

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Juni 2016 Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Juni 2016, jika diasumsikan:

120

Saldo laba (Defisit)

Total defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Kepentingan nonpengendali

Total Ekuitas

Uraian

Modal ditempatkan dan disetor

Tambahan modal disetor

Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi antara entitas pengendali

Penghasilan komprehensif lain

- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak ● saham dengan harga penawaran Rp●,- per saham - Konversi seluruh Waran Seri I sejumlah ● waran menjadi ● saham dengan nilai nominal Rp●,- dan harga pelaksanaan Rp●,per saham Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juni 2016 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan

121

Saldo laba (Defisit)

Total defisiensi modal yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

Kepentingan nonpengendali

Total Ekuitas

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen. Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, mulai tahun 2017, Manajemen Perseroan berniat untuk membayarkan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun 2016 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas. Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

122

XIII. PERPAJAKAN 1. PAJAK PENJUALAN SAHAM Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek “, telah diatur sebagai berikut: 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambatlambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008. 2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: − Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan − Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7

123

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya. Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010. Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 1. Form-DGT 1 atau; 2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yangdiperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundangundangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra; 3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat: ■ Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; ■ Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010; ■ Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak; ■ Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan ■ Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud. Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan. 3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2015 pada tanggal 28 April 2016 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir. CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

124

XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Forza Land Indonesia Tbk No.113 tanggal 29 September 2016, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 152 tanggal 24 Oktober 2016. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut: Penjamin Emisi Penjamin Pelaksana Emisi Efek 1. PT Sinarmas Sekuritas

Jumlah Saham

Penjamin Emisi Efek 2. [●] 3. [●] 4. [●] 5. [●] 6. [●] 7. [●] Total

Nilai (Rupiah)

%

[●]

[●]

[●]

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●]

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal. 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA Harga penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp● juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal ● dengan kisaran harga penawaran Rp ● sampai dengan Rp ●, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti: 1. Kondisi pasar pada saat bookbulding dilakukan; 2. Permintaan (demand) dari investor domestik dan internasional; 3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (Qualified Institutional Buyer / QIB); 4. Kinerja Keuangan Perseroan; 5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri rekreasi, properti serta pariwisata; 125

6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang; 7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; 8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan 9. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder. Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek.

126

XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalan Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntan Publik :

Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Cowell Tower Graha Atrium lt. 7, Jl. Senen Raya 135 Jakarta 10410 Indonesia Tel : +62 21 3500383 Fax : +62 21 3502401

STTD No. 153/BL/STTD-AP/2011 atas nama Jonnardi. Anggota IAPI No. 1727; IAP No. 0109 dan IAPI No.1014; IAP No. 0100 Surat penunjukan Akuntan Publik tertuang dalam surat Perseroan No. 07.29/SM/FLI/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Perusahaan PT. Bumi Citra Permai, Tbk PT. Rimo International Lestari, Tbk PT. Tri Banyan Tirta, Tbk PT. Saraswati Griya Lestari, Tbk PT. Bumi Citra Permai, Tbk PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk PT. Inovisi Infracom, Tbk PT Sigmagold Inti Perkasa, Tbk PT. Tri Banyan Tirta, Tbk PT. Bumi Citra Permai, Tbk

Kegiatan Audit Laporan Keuangan Tahunan 2015 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2015 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2014 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2014 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2014 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2014 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2013 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2013 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2013 Audit Laporan Keuangan Tahunan 2013

127

Tahun 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014

2. Konsultan Hukum :

Adams & Co. Counsellors-at-Law Gedung Wisma Bumiputera Lt. 15 Jl. Jendral Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Indonesia Tel : +62 21 573 1871 Fax : +62 21 573 1872

STTD No.99/BL/STDD-KH/2011 tanggal 10 Februari 2011 atas nama Harry Simanjuntak, S.H. Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201014 Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.05/HKHPM/2005, tanggal 18 Februari 2005. Surat penunjukan Konsultan Hukum tertuang dalam surat Perseroan No. 07.28/SM/FLI/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016. Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2.

Perusahaan PT. Pacific Strategic Financial, Tbk. PT. Mitra Investindo, Tbk.

3. 4. 5.

PT. Capital Financial Indonesia, Tbk PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk. PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk.

6. 7. 8. 9. 10.

PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. PT. Sitara Propertindo, Tbk. PT. Bank Dinar, Tbk.

3. Kantor Jasa Penilai Publik :

Kegiatan Penawaran Umum Terbatas III Penambahan Modal Tanpa Efek Memesan Terlebih Dahulu Penawaran Umum Perdana Saham Penawaran Umum Perdana Saham Penambahan Modal Tanpa Efek Memesan Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas III Penawaran Umum Obligasi Subordinasi II Penawaran Umum Obligasi Subordinasi I Penawaran Umum Perdana Saham Penawaran Umum Perdana Saham

Tahun 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2014 2014 2014

KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy Hartomo & Rekan Graha Surveyor Indonesia, Lantai 19 Suite 1903A Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Pusat 12950 Indonesia Tel : +62 21 5265513 Fax : +62 21 5265514

STTD No. 09/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 11 Juli 2006 atas nama Ir. Firman Sagaf Keanggotaan Profesi: Masyarakat Perusahaan Penilai Indonesia (MAPPI) No.89-S-00141 Pedoman Kerja: Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) 2013 Surat penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik tertuang dalam surat Perseroan No. 07.32/SM/FLI/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016

128

Tugas utama dari Kantor Jasa Penilai Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini antara lain, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menetukan nilai pasar dari aset tetap Perseroan dan nilai pasar dari target aset dengan berpedoman pada norma-normal Penilaian yang berlaku yaitu Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI). Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perusahaan PT. Sri Rejeki Isman, Tbk. PT. Dua Putra Utama Makmur, Tbk. PT. Archi Indonesia, Tbk. PT. Archi Indonesia, Tbk. PT. BW Plantation, Tbk. PT. Link Net, Tbk. PT. Link Net, Tbk.

8. 9. 10. 11.

PT. Archi Indonesia, Tbk PT. Archi Indonesia, Tbk PT. BW Plantation, Tbk PT. Multipolar, Tbk

12.

PT. Link Net, Tbk.

13. 14. 15. 16.

PT. First Media, Tbk. PT. Archi Indonesia, Tbk. PT. Archi Indonesia, Tbk. PT. BW Plantation, Tbk.

17.

PT. Sri Rejeki Isman, Tbk.

4. Notaris :

Kegiatan Pendapat Kewajaran dalam rangka Penerbitan Obligasi Global Penilaian Aset untuk tujuan IPO Penilaian Saham dalam rangka IPO Penilaian Saham dalam rangka IPO Penilaian Saham dalam rangka Right Issue Penilaian Aset dalam rangka IPO Laporan Analisis Kelangsungan Kegiatan Operasional (KKO) dalam rangka IPO Penilaian Aset dalam rangka IPO Penilaian Aset dalam rangka IPO Penilaian dalam rangka Right Issue Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dalam rangka Penerbitan Obligasi Global Penyusunan Analisis atas Kelangsungan Kegiatan Operasional (KKO) dalam rangka IPO Pendapat Kewajaran Transaksi dalam rangka IPO Pendapat Kewajaran dalam rangka IPO Pendapat Kewajaran dalam rangka IPO Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pengambilalihan Saham dalam rangka Right Issue Pendapat Kewajaran dalam rangka Penerbitan Obligasi Global

Tahun 2016 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Humberg Lie, S.H. Jl. Raya Pluit Selatan 103 Jakarta 14450 Indonesia Tel : +62 21 66697171 Fax : +62 21 6678527

STTD No. 04/BL/STTD-N/2006 tanggal 27 Juni 2006 atas nama Humberg Lie Keanggotaan Profesi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.005.003.120179 Pedoman Kerja: Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Surat penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik tertuang dalam surat Perseroan No. 07.30/SM/FLI/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Perusahaan PT. Pool Advista Indonesia, Tbk. PT. Pacific Strategic Financial, Tbk. PT. Berlina, Tbk. PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. PT. Truba Alam Manunggal Engineering, Tbk. PT. PT Magna Finance, Tbk. PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk. PT. Golden Plantation, Tbk.

Kegiatan Penawaran Umum Terbatas Penawaran Umum Terbatas Penawaran Umum Terbatas Sukuk Ijarah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Penawaran Umum Perdana Saham Penawaran Umum Perdana Saham Penawaran Umum Perdana Saham

129

Tahun 2016 2016 2016 2016 2015 2014 2014 2014

5. Biro Administrasi Efek :

PT Sinartama Gunita Plaza BII Tower I, Lantai 9 Jl. MH. Thamrin No.51 Jakarta 10350, Indonesia Telp. +62 21 392 2332 Faks. +62 21 392 3003

Izin usaha BAE No.Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991 Keanggotaan Asosiasi Administrasi Efek: No.ABI/IX/2008-007 Surat penunjukan Biro Administrasi Efek tertuang dalam surat Perseroan No. 07.27/SM/FLI/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016. Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengalaman kerja di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

Perusahaan PT. Paramita Bangun Sarana, Tbk PT. Capital Financial Indonesia, Tbk PT. Protech Mitra Perkasa, Tbk PT. Puradelta Lestari, Tbk PT. Golden Plantation, Tbk PT. Sitara Propertindo, Tbk PT. Chitose International, Tbk PT. Intermedia Capital, Tbk PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk

Kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)

Tahun 2016 2016 2016 2015 2014 2014 2014 2014 2014

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM

130

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan, sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang telah disusun oleh Adams & Co. selaku Konsultan Hukum Perseroan.

131

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN Berikut merupakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2014, 2013, yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

133

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT FOZA LAND INDONESIA Tbk Nomor Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 81 tanggal 25 Agustus 2016, dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang sudah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0015345.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0074773 tanggal 25 Agustus 2016, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan nomor AHU-AH.01.03-0074774 tanggal 25 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU-0099349.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 25 Agustus 2016, sebagai berikut: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PASAL 1 1. Perseroan Terbatas ini bernama ”PT FORZA LAND INDONESIA Tbk.” (selanjutnya cukup disingkat dengan ”Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Barat. 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN PASAL 2 Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3 1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, percetakan, dan pengangkutan darat. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan: A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut: i. Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan kawasan Perumahan (Real Estate), kawasan industri (Industrial Estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurukan, pemerataan, penyiapan, dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, menjual, membeli, menyewakan, pemeliharaan, pengelolaan segala kegiatan usaha yang berhubungan dengan properti. ii. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, namun tidak terbatas, jasa agent properti, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti real estate, jasa penyewaan dan pengelolaan properti, jasa konsultasi manajemen properti, konsultasi penilai properti dan aset, konsultasi investasi dan perencanaan properti, jasa pengelolaan dan pengusaha properti (Tanah dan Bangunan), jasa penyewaan ruangan, jasa konsultan bidang arsitek, Landscape, Design dan Interior, jasa konsultansi manajemen dan bisnis, serta bidang usaha terkait, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. -Dan untuk melaksanakan kegiatan usaha utama ini, Perseroan dapat: a. melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan properti;

135



b. membentuk patungan modal serta menjadi perusahaan induk baik secara langsung maupun tidak langsung atas perusahaan lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan yang bergerak di bidang properti; dan c. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal. B. Untuk menunjang kegiatan utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yaitu: i. Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan konstruksi dan pemborongan pada umumnya (General Contractor). ii. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain ekspor, impor, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commission house, distributor, agen, dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan. iii. Menjalankan usaha di bidang industri, yang meliputi industri beton siap pakai (Ready Mix) dan Prestressing, industri material bangunan, industri cat dan Plameir, industri peralatan transmisi telekomunikasi, industri peralatan listrik, industri komputer dan peripheral, industri Wood Working dan Furniture (meubel). iv. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan termasuk memperdayakan hasil-hasil dari percetakan, penjilidan, kartonage dan pengepakan, percetakan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset. v. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pada umumnya baik untuk pengangkutan, transportasi penumpang, barang, Container, Traking Trailer, peti-kemas termasuk jasa pengepakan barang yang akan dikirim/dibawa, termasuk ekspedisi, dan pergudangan serta kegiatan usaha terkait. Dan melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. MODAL Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah). 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor atau sejumlah 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta. 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini. 4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;

136

5.

6.

7. 8.

9.

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Jika yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah efek bersifat Ekuitas, maka : a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukandengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut. b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham: i. ditujukan kepada karyawan Perseroan; ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau iv. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masingmasing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas. e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

137

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini; d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf d Pasal ini. 11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. SAHAM Pasal 5 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal. 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. 5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundangundangan yang berlaku. 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 9. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 10. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 11. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. 12. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat saham; c. nilai nominal saham; d. tanggal pengeluaran surat saham.

138

13. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat kolektif saham; c. nomor surat saham dan jumlah saham; d. nilai nominal saham; e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. 14. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. 15. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 16. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, namanama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

1.

2. 3.

4. 5. 6.

PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6 Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 7

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

139

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. 4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. 7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. 11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainsehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

140

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 8. 1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku. 3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidangPasar Modal. 4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi. 5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan menolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan. 6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan. 7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. 8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 7 ini.

141

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 9 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah: a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa. 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. 3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 4. Dalam RUPS tahunan: a. Direksi menyampaikan: - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris. c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. 6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 10 1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukann kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan. b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia. 2. Selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan harus melakukan pengumuman kepada para pemegang saham bahwa akan diadakan RUPS, dengan cara : a. memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. b. situs web Bursa Efek. c. situs web Perseroan. 3. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. 4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.

142

5.

Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/ atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal. 7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini. 8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 11 1. a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua. c. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. 4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

143

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. 7. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak. 8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. 2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahanstatus Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

144

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 13 1.

a.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari pjumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan. 2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. DIREKSI Pasal 14 1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya satu anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. 2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku. 4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. 5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. 6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

145

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. 8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. 12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. 11. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. 12. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 13. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 15 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank); b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. 2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal. 3. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

146

5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. 8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akandiwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyaikepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini. RAPAT DIREKSI Pasal 16 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap setiap waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini. 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

147

12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi. b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. 13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 17 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat. 4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. 7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris. 8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS. 9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 4 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

148

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 18 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. 4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya. 6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. 7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 di atas. 8. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 19 1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. 2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. 3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

149

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir. 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. 9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. 11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya; b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 12. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris. b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) diatas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. 13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 20 1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. 5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. 6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

150

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 21 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. 4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. 5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 22 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. 2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. 3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 -

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. - Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: 1. Susunan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut : a. PT. FORZA INDONESIA, sebanyak 1.065.000.000 (satu miliar enam puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.106.500.000.000,00 (seratus enam miliar lima ratus juta Rupiah) b. penghadap tuan FREDDY SETIAWAN, sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) c. perseroan terbatas PT SURYA FAJAR CAPITAL, tersebut, sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.6.000.000.000,00. (enam miliar Rupiah)

151

2. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : DIREKSI. - Direktur Utama - Direktur - Direktur Independen

: tuan FREDDY SETIAWAN. : tuan ERICK SATRIA, tersebut. : tuan PATRIS JASUR, tersebut.

DEWAN KOMISARIS. - Komisaris Utama : tuan ALI SUTRA, tersebut. - Komisaris Independen : tuan SUPANDI WIDI SISWANTO

152

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 1. Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIV Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI. 2. Pemesan Yang Berhak Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. 3. Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2016 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE. b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham. c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan. d. Setelah Penawaran Umum dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/ Bank Kusodian yang telah ditunjuk. e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.

153

f.

g. h.

i. j. k.

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI. Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya. Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya. Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. 6. Masa Penawaran Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 15.00 WIB. 7. Tanggal Penjatahan Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Desember 2016. 8. Syarat-Syarat Pembayaran Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

154

PT BANK SINARMAS TBK. Cabang KFO Thamrin, Jakarta Atas Nama: Sinarmas Sekuritas IPO FORZA No. Rek : 0039642662 Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (in good funds) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail, dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2016 pukul 15.00. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut diatas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya. 9. Bukti Tanda Terima Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 10. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum ●% (● persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, dan sisanya ●% (● persen) akan dilakukan penjatahan terpusat. i.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) Dalam Penawaran Umum ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum ●% (● persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.



Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum; b. dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

155

ii.

Penjatahan Terpusat (Pooling) Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut: a. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi (pemesan yang merupakan direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan semua pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut) dan terdapat sisa saham dengan jumlah yang sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham dari pihak terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: i. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum. ii. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat. iii. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh pemesan. iii. Penjatahan Bagi Pihak Terafiliasi Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi (para pemesan yang tidak dikecualikan) telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

11. Pembatalan/Pengakhiran Penawaran Umum Perjanjian ini berlaku saat ditandatangani dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal : 1) Tidak ditandatanganinya Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggapan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas Pernyataan Pendaftaran disampaikan; 2) Penyertaan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 6 bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana tercantum di dalam prospektus; 3) Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten membatalkan Penawaran Umum dengan syarat dan ketentuan dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2; 4) Pencatatan saham di bursa tidak dapat dilakukan dalam jangka 1 hari kerja setelah tanggal distribusi saham yang ditawarkan; 5) Adanya perintah untuk menghentikan atau perintah lain yang serupa sehubungan dengan Prospektus Awal atau Prospektus oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa atau Institusi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang; 6) Seluruh saham yang ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini telah diterima oleh Emiten; 7) Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan; 8) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini; dan/atau

156

Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Efektif, Penjamin Pelaksanan Emisi Efek dapat mengakhiri Perjanjian apabila: 1) Emiten lalai secara material untuk memenuhi syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana diberitahukan pada pemberitahuan tertulis; 2) Telah terjadi perubahan penting yang dapat merugikan berkenaan dengan usaha, kekayaan atau keadaan keuangan Emiten yang mungkin dapat mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Emiten; 3) Apabila memberikan pernyataan tidak benar dalam Prospektus Awal, Prospektus, Prospektus Ringkas dan/atau tambahan Atas Prospektus Ringkas atau Pernyataan tersebut menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan; 4) Tidak memberikan fakta-fakta material yang dapat mempengaruhi keberhasilan Penawaran Umum; 5) Terjadinya penurunan indeks harga saham gabungan yang berlaku di Bursa pada tingkat tertentu yag dapat memberikan dampak negatif yang material; 6) Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang baru atau adanya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang ada menurut penilaian Penjaminan Pelaksanaan Emisi Efek dapat mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif terhadap keberhasilan dari Penawaran Umum. 12. Penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.113 tanggal tanggal 29 September 2016 yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”) serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila: a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11 dan Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mengungkapkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya. b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a. c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalm poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud, dan d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

157

Apabila Perseroan melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; b. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali dengan kondisi Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum; c. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf “c” di atas kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 13. Pengembalian Uang Pemesanan Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri. Untuk para pemesan khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Perseroan tersebut. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. 14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 15. Lain-lain

158

Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian, dengan mengusahakan untuk mengabulkan sedapat mungkin pemesanan yang sah dalam jumlah kecil atau minimal satu satuan perdagangan. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

159

XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek di bawah ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK: PT Sinarmas Sekuritas Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Tel. (021) 392 5550 Fax. (021) 392 2269 Website: www.sinarmassekuritas.co.id PENJAMIN EMISI EFEK (akan ditentukan kemudian)

160