PT Elnusa Tbk. PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ELNUSA Tbk. TAHUN PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Tanggal Efektif Masa Penawaran Tanggal Penjatahan

: : :

25 Januari 2008 29 – 31 Januari 2008 4 Pebruari 2008

Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik Tanggal Pencatatan di BEI

: : :

5 Pebruari 2008 5 Pebruari 2008 6 Pebruari 2008

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

W e b s i t e

:

w w w . e l n u s a . c o . i d

Printed by

SAHAM–SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

PROSPEKTUS

Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560 Telepon: (021) 788-30850 Faksimili: (021) 788-30883 e-mail : [email protected]

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ELNUSA Tbk. TAHUN 2008

Graha Elnusa

PT ELNUSA Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT Elnusa Tbk. Kegiatan Usaha: Jasa Migas Terintegrasi dan Jasa Penunjang Migas Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560 Telepon: (021) 788-30850 Faksimili: (021) 788-30883 e-mail : [email protected] Website : www.elnusa.co.id PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM Sejumlah 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp400 (empat ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp584.000.000.000 (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah). Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana saham Perseroan. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) PENJAMIN EMISI EFEK PT Andalan Artha Advisindo l PT AmCapital Indonesia l PT Bahana Securities (Terafiliasi) l PT Bapindo Bumi Sekuritas (Terafiliasi) l PT BNI Securities (Terafiliasi) l PT Bumiputera Capital Indonesia l PT CIMB-GK Securities Indonesia l PT Ciptadana Securities l PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) l PT Danpac Sekuritas l PT Dhanawibawa Arthacemerlang l PT Dinamika Usahajaya l PT Equity Securities Indonesia l PT Indo Premier Securities l PT Investindo Nusantara Sekuritas l PT Lautandhana Securindo l PT Madani Securities l PT Mega Capital Indonesia l PT Minna Padi Investama l PT Nusadana Capital Indonesia l PT Optima Kharya Capital Securities l PT Panin Sekuritas Tbk. l PT Reliance Securities Tbk. l PT Semesta Indovest l PT Sinarmas Sekuritas l PT Victoria Sekuritas RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAMSAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”). Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2008

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2008PT Elnusa Tbk. (selanjutnya disebut “Elnusa” atau “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) di Jakarta dengan surat No. L4.000D.004D-2007.023 pada tanggal 28 Nopember 2007 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut ”Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya. Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 4 Januari 2008 apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, dan PT BNI Securities, selaku Penjamin Emisi Efek, adalah terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, sedangkan para Penjamin Emisi Efek yang lain bukan merupakan pihak terafiliasi. PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

i

ii

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN Anak Perusahaan

:

Suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya lebih dari 50%, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia

Bapepam dan LK

:

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya

Bbl

:

Barrel (sekitar 159 liter), satuan volume minyak bumi

BBM

:

Bahan Bakar Minyak

BEI

:

PT Bursa Efek Indonesia

Biro Administrasi Efek (BAE)

:

Pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom

BP Migas

:

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Bursa Efek

:

Bursa Efek Indonesia (BEI)

Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)

:

Daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau para Penjamin Emisi Efek

EDS

:

PT Elnusa Drilling Services, Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang Integrated Drilling Services yang telah menggabungkan diri ke dalam Perseroan

EPC&M

:

Engineering, Procurement, Construction & Maintenance

ETA

:

PT Elnusa Telematika, Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informatika terutama untuk menunjang kegiatan Migas dan telah menggabungkan diri ke dalam SCU

EWS

:

PT EWS Oilfield Services, Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa workover sumur minyak dan jasa penunjang workover yang telah menggabungkan diri ke dalam Perseroan

Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKP)

:

Formulir konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan atas bagian dari Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana

Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS)

:

Formulir pemesanan saham asli untuk pembelian Saham Yang Akan Ditawarkan atau foto kopi Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang didapat dari Prospektus Ringkas sebagaimana dimuat dalam iklan surat kabar dan harus dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tanda tangan asli pemesan serta diajukan oleh pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Akan Ditawarkan

GSC

:

PT Elnusa Geosains, Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang Integrated Geophysics Service yang telah menggabungkan diri ke dalam Perseroan

Harga Penawaran

:

Harga setiap Saham Yang Ditawarkan sebesar melalui Penawaran Umum sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah)

Hari Kalender

:

Setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa

Hari Kerja

:

Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional

iii

yaitu

ICT

:

Information and Communication Technology

Konfirmasi Tertulis

:

Surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek (yang dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan) untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder

KSEI

:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang dalam emisi saham bertugas melakukan pengadministrasian saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Saham pada Penitipan Kolektif

Manajer Penjatahan

:

PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Akan Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1996, tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (17-1-1996) sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-45/PM/2000, tanggal dua puluh tujuh Oktober dua ribu (27-10-2000)

Masa Penawaran

:

Jangka waktu dalam mana pemesanan Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diajukan oleh masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih dini sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Migas

:

Minyak dan gas bumi

OCTG

:

Oil Country Tubular Goods, yaitu material berupa casing dan aksesorinya untuk keperluan pemboran

Pasar Perdana

:

Penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI

Pemegang Rekening

:

Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut

Pemerintah

:

Pemerintah Negara Republik Indonesia

Pemesan Khusus

:

Mereka yang merupakan pegawai, Direksi ataupun Komisaris (kecuali Komisaris Independen) Perseroan dan Anak Perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan lebih dari 50%, yang pada Masa Penawaran mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan kepada Perseroan atau pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Prospektus, untuk jumlah yang tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan

Penawaran Umum Perdana

:

Penawaran Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan yang dilakukan dalam wilayah Indonesia kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undangundang Pasar Modal

Penggabungan Horizontal

:

Penggabungan yang dilakukan antara Anak perusahaan Perseroan yaitu SCU, RKM dan ETA dimana RKM dan ETA menggabungkan diri ke dalam SCU

Penggabungan Vertikal

:

Penggabungan yang dilakukan antara Perseroan, GSC, EDS, EWS dan SRD dimana GSC, EDS, EWS dan SRD menggabungkan diri ke dalam Perseroan

Penitipan Kolektif

:

Penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI

Penjamin Emisi Efek

:

Perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Akan Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

iv

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

:

Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum yaitu PT Mandiri Sekuritas, berkedudukan di Jakarta

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

:

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek termasuk segala perubahan-perubahannya dan/ atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari

Pernyataan Efektif

:

Pernyataan Bapepam dan LK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif yang berarti pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya

Pernyataan Pendaftaran :

Pernyataan Pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiranlampirannya kepada Ketua Bapepam dan LK termasuk semua perubahan, tambahan serta pembetulannya yang dibuat di kemudian hari guna memenuhi persyaratan Bapepam dan LK

Perseroan

:

PT Elnusa Tbk., suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta

Pertamina

:

Perusahaan Migas yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina kemudian setelah beberapa kali mengalami perubahan nama dan berubah status hukumnya pada tanggal 17 September 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menjadi PT Pertamina (Persero)

Pertamina EP

:

PT Pertamina EP, anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang hulu (eksplorasi dan produksi) Migas

Perusahaan Asosiasi

:

Suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki secara langsung saham-saham yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut yang jumlah kepemilikan sahamnya antara 20% sampai 50%, sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas

Pihak Terafiliasi

:

Seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok, ataupun badan usaha, yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal

Prospektus

:

Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Akan Ditawarkan dalam Penawaran Umum sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya

PSC/KKKS

:

Production Sharing Contract/Kontraktor Kontrak Kerja Sama, suatu bentuk kerjasama dimana kontraktor dan BP Migas membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan rasio tertentu.

Rig

:

Perangkat pemboran yang terdiri dari menara bor dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran

RKM

:

PT Elnusa Rentrakom, Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi terutama untuk menunjang kegiatan Migas dan telah menggabungkan diri ke dalam SCU

Saham Yang Ditawarkan :

Saham-saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI

Seismic Data Acquisition : (SDA)

Merupakan bagian dari geodata acquisition yaitu pengukuran data seismik di lapangan dengan mengunakan alat-alat recording dan berbagai peralatan lainnya

Slickline

:

Suatu alat yang digunakan untuk mengambil peralatan atau material-material yang tertinggal dalam lubang bor atau sering diistilahkan dengan nama fishing tool

Snubbing

:

Alat untuk melakukan peningkatan produksi di suatu sumur minyak dengan cara pelubangan ulang lapisan-lapisan yang mengandung minyak (workover) dan pembersihan casing produksi

v

SPBU

:

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

SRD

:

PT Sinar Riau Drillindo, Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang pemboran Migas yang telah menggabungkan diri ke dalam Perseroan

Streamer

:

Alat untuk melakukan pengumpulan data seismik di marine/laut baik untuk 2D (dua dimensi) ataupun 3D (tiga dimensi)

Surat Kolektif Saham

:

Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan

TAC

:

Technical Assistance Contract, suatu bentuk kerjasama dengan Pertamina di lapangan Migas milik Pertamina EP

Tanggal Pembayaran

:

Tanggal pembayaran hasil Penawaran Umum pada Pasar Perdana (tidak termasuk hasil Penawaran Umum yang dibayar langsung oleh para Pemesan Khusus melalui Perseroan) yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek termasuk pembayaran harga atas sisa Saham Yang Akan Ditawarkan yang dibeli sendiri oleh Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Efek

Tanggal Pencatatan

:

Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan

Tanggal Pengembalian

:

Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan, dimana Tanggal Pengembalian tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum

Tanggal Penjatahan

:

Tanggal terakhir dari masa penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja kedua setelah tanggal penutupan Masa Penawaran, pada saat mana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan bagi setiap pemesan

Transition Zone

:

Zona peralihan antara daratan dan pantai atau sering diistilahkan dengan daerah pesisir pantai

Trunking

:

Komunikasi dua arah yang memanfaatkan alokasi frekuensi tertentu

Undang-Undang Pasar Modal

:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya

VSAT

:

Very Small Aparatus Telecomunication, yakni salah satu alat komunikasi data dengan menggunakan satelit yang umumnya digunakan untuk daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau oleh alat komunikasi lain ataupun untuk keperluan lainnya

YHTE

:

Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa

ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI EBE

:

Elnusa Bangkanai Energy Ltd.

EPN

:

PT Elnusa Petrofin

EPR

:

PT Elnusa Patra Retail

ETR

:

Elnusa Tristar Ramba Ltd.

IMN

:

PT Infomedia Nusantara

JBE

:

PT Jabar Energi

JBT

:

PT Jabar Telematika

PBN

:

PT Purna Bina Nusa

PKM

:

PT Patra Telekomunikasi Indonesia

PND

:

PT Patra Nusa Data

SCU

:

PT Sigma Cipta Utama

vi

RINGKASAN Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan konsolidasi serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 1.

Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan merupakan sebuah perusahaan induk (holding company) dengan bisnis inti (core business) dalam bidang penyediaan jasa hulu Migas terpadu (integrated upstream oil and gas services) dan jasa penunjang hulu Migas. Perseroan juga memiliki aktivitas dalam bidang jasa hilir Migas, jasa telekomunikasi dan teknologi informatika (telematika) terutama untuk menunjang kegiatan Migas. Perseroan juga memiliki aktivitas dalam bidang pengelolaan lapangan Migas yang pada saat ini masih dalam tahapan eksplorasi dan beberapa penyertaan saham di beberapa Perusahaan Asosiasi. Pada tanggal 31 Oktober 2007, Perseroan melakukan penggabungan usaha dengan beberapa Anak Perusahaannya (“Penggabungan Vertikal”) yang bergerak dalam jasa hulu Migas, yaitu PT Elnusa Geosains, PT EWS Oilfield Services, PT Elnusa Drilling Services dan PT Sinar Riau Drillindo. Dalam penggabungan tersebut, Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Selain itu, pada tanggal 1 Nopember 2007, Anak Perusahaan Perseroan yang bergerak dalam bidang telematika, yaitu PT Elnusa Telematika dan PT Elnusa Rentrakom melakukan penggabungan usaha ke dalam PT Sigma Cipta Utama, yang juga merupakan Anak Perusahaan Perseroan (“Penggabungan Horizontal”). Setelah terjadinya Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal, Perseroan memiliki 6 (enam) Anak Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50% dan 5 (lima) Perusahaan Asosiasi dimana Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung antara 20% sampai dengan 50%. Keterangan mengenai Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus ini. Berikut adalah Anak Perusahaan Perseroan dengan kepemilikan lebih dari 50%: No.

Nama Perusahaan

Domisili

Kegiatan Pokok

Tahun Pendirian

Kepemilikan Efektif

1.

PT Elnusa Petrofin

Jakarta

Jasa pengelolaan SPBU, depot, transportasi dan perdagangan, BBM dan bahan kimia

1996

99,80%

2.

PT Elnusa Patra Retail

Jakarta

Jasa pengelolaan SPBU, depot, transportasi dan perdagangan, BBM dan bahan kimia (saat ini sedang tidak aktif)

1996

98,00%

3.

PT Patra Nusa Data

Jakarta

Pengolahan dan penyimpanan data eksplorasi dan produksi Migas

1997

82,00%

4.

PT Sigma Cipta Utama

Jakarta

Jasa pengelolaan dan penyimpanan data Migas serta jasa bidang telematika

1980

99,93%

5.

PT Purna Bina Nusa

Jakarta

Jasa penguliran dan perdagangan pipa casing untuk pemboran Migas

1982

53,45%

6.


British Virgin Islands

Pengelolaan lapangan eksplorasi Bangkanai, Kalimantan Tengah

2003

100,00%

vii

di

Blok

Berikut adalah beberapa Perusahaan Asosiasi Perseroan dengan kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% pada tiap perusahaan tersebut: No

Nama Perusahaan

1.


Jakarta

2.

Jakarta

3.

PT Patra Telekomunikasi Indonesia Elnusa Tristar Ramba Ltd.

4.

PT Jabar Energi

British Virgin Islands Bandung

5.

PT Jabar Telematika

Bandung

2.

Tahun Pendirian

Kepemilikan Efektif

Layanan direktori telepon, contact center dan content Sistem komunikasi VSAT

1984

49,00%

1995

40,00%

Pengelolaan lapangan produksi minyak di Blok Ramba, Sumatera Selatan

2007

25,00%

Di bidang keenergian khususnya di Propinsi Jawa Barat Di bidang telematika khususnya di Propinsi Jawa Barat

2006

49,00%

2006

49,00%

Domisili

Kegiatan Pokok

Penawaran Umum Perdana Jumlah saham yang ditawarkan Nilai Nominal Harga Penawaran Tanggal Penawaran Umum Tanggal Pencatatan di BEI

: : : : :

1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) Rp100 (seratus Rupiah) Rp400 (empat ratus Rupiah) 29 – 31 Januari 2008 6 Pebruari 2008

Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini. 3.

Rencana Penggunaan Dana

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebagai berikut: 1.

Sekitar 25% akan dialokasikan sebagai modal kerja Perseroan yang sebagian besar untuk biaya overhead, pembelian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja dan pembayaran kepada pemasok.

2.

Sekitar 15% akan dialokasikan untuk Anak Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 99% untuk membiayai pengembangan dan perluasan aktivitas usaha Anak Perusahaan.

3.

Sekitar 7% akan digunakan untuk membayar sebagian hutang.

4.

Sekitar 53% akan dialokasikan untuk membiayai pembelian barang modal yang mendukung bisnis utama Perseroan.

Pinjaman diatas setelah dipergunakan dan dikembalikan kepada Perseroan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan. Rincian mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini. 4.

Risiko Usaha

Risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko persaingan usaha dimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan dari Perseroan. Secara garis besar, risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut: Risiko–risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Risiko Persaingan Usaha Risiko Operasional Risiko Pemutusan Kontrak Risiko Perkembangan Teknologi Risiko Eksplorasi dan Produksi Risiko Gugatan Hukum Risiko sebagai Induk Perusahaan

viii

Risiko–risiko umum: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Risiko Ekonomi, Politik,dan Keamanan Risiko Peraturan Pemerintah Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing Risiko Peningkatan Suku Bunga Risiko Pencemaran Lingkungan Risiko Bencana Alam

Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini. 5.

Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002. Neraca Konsolidasi (dalam jutaan Rupiah) Keterangan AKTIVA Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan yang Dikonsolidasi Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

31 Juli 2007

2005*

31 Desember 2004*

2006*

2003**

2002**

880.341 1.102.888 1.983.229

835.284 973.326 1.808.610

652.741 895.552 1.548.293

480.981 835.283 1.316.264

570.789 847.538 1.418.327

432.562 882.443 1.315.005

763.261 301.116 1.064.377

736.231 178.588 914.819

595.022 128.273 723.295

401.451 139.663 541.114

531.054 270.493 801.547

404.802 347.465 752.267

20.041 898.811 1.983.229

20.298 873.493 1.808.610

15.935 809.063 1.548.293

12.455 762.695 1.316.264

6.968 609.812 1.418.327

5.348 557.390 1.315.005

31 Juli 2007 1.150.906 940.997 209.909 144.553 65.356 (24.941) 31.060 71.475 (19.727) 51.748 -

2006* 1.877.981 1.529.344 348.637 233.306 115.331 (37.308) 39.873 117.896 (29.617) 88.279 -

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005* 2004* 2003** 2002** 1.296.372 1.175.025 1.108.254 965.858 1.018.476 991.489 921.691 846.263 277.896 183.536 186.563 119.595 200.349 163.984 158.347 131.518 77.547 19.552 28.216 (11.923) (37.268) 43.132 52.147 33.321 43.543 37.734 21.758 20.414 83.822 100.418 102.121 41.812 (22.496) (12.494) (25.687) (8.807) 61.326 87.924 76.434 33.004 63.754 -

51.748

88.279

61.326

151.678

76.434

33.004

(1.696) 50.052 -

(5.246) 83.033 -

(2.711) 58.615 -

1.028 152.706 (303)

(2.301) 74.133 -

(959) 32.045 -

50.052

83.033

58.615

152.403

74.133

32.045

Laporan Laba Rugi Keterangan Pendapatan usaha Beban pokok pendapatan usaha Laba kotor Beban usaha Laba (rugi) usaha Penghasilan (beban) lain-lain - bersih Bagian atas laba bersih Perusahaan Asosiasi - bersih Laba sebelum beban pajak penghasilan Beban pajak penghasilan - bersih Laba sebelum pos luar biasa Pos luar biasa Laba sebelum hak minoritas atas (rugi) laba bersih Anak Perusahaan yang dikonsolidasi Hak minoritas atas rugi (laba) bersih Anak Perusahaan yang dikonsolidasi Laba bersih setelah efek penyesuaian pro forma Efek penyesuaian pro forma Laba bersih*** *) **) ***)

Disajikan kembali Tidak mempertimbangkan dampak dari penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Untuk tahun 2004, laba bersih merupakan laba bersih sebelum efek penyesuaian proforma

Rasio-rasio keuangan penting dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini. ix

6.

Kebijakan Dividen

Manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sekitar 20% dari laba bersih setelah pajak pada tahun buku bersangkutan. Keterangan mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab XIII. 7.

Program Alokasi Saham kepada Karyawan atau Employee Stock Allocation (ESA)

Perseroan akan melakukan Program Alokasi Saham kepada Karyawan (ESA). Keterangan mengenai Employee Stock Allocation (ESA) dapat dilihat pada Bab I. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program Alokasi Saham kepada Karyawan dan Manajemen (Employee and Management Stock Allocation/ESA), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 22.500.000.000 2.250.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. PT Pertamina (Persero) 2. PT Tri Daya Esta 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures* 4. PT Danareksa (Persero) 5. Karyawan Elnusa 6. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa 7. Koperasi Karyawan Elnusa 8. Masyarakat 9. Karyawan dan Manajemen (ESA) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel *)

3.000.000.000 2.711.565.890 85.075.580 28.358.530 8.987.500 4.012.500 500.000 1.314.000.000 146.000.000 7.298.500.000 15.201.500.000

dalam proses likuidasi

x

300.000.000.000 271.156.589.000 8.507.558.000 2.835.853.000 898.750.000 401.250.000 50.000.000 131.400.000.000 14.600.000.000 729.850.000.000 1.520.150.000.000

%

41,10 37,15 1,17 0,39 0,12 0,05 0,01 18,00 2,00 100,00

I.

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp400 (empat ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp584.000.000.000 (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PT Elnusa Tbk. Kegiatan Usaha: Jasa Migas Terintegrasi dan Jasa Penunjang Migas Berkedudukan di Jakarta, Indonesia Kantor Pusat Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav. 1B Jakarta 12560 Telepon: (021) 788-30850 Faksimili: (021) 788-30883 e-mail : [email protected] Website : www.elnusa.co.id RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA RISIKO USAHA LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB V DALAM PROSPEKTUS INI

1

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Electronika Nusantara dengan Akta No. 18 tanggal 25 Januari 1969 sebagaimana diubah dengan Akta perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Pebruari 1969, keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Pebruari 1969 dan telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 485 tanggal 22 Pebruari 1969 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 58 tanggal 2 Mei 1969. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir kali dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 86 tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.10-1662 tanggal 22 Januari 2008. Struktur permodalan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 22.500.000.000 2.250.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. PT Pertamina (Persero) 2. PT Tri Daya Esta 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures* 4. PT Danareksa (Persero) 5. Karyawan Elnusa 6. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa 7. Koperasi Karyawan Elnusa Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel *)

3.000.000.000 2.711.565.890 85.075.580 28.358.530 8.987.500 4.012.500 500.000 5.838.500.000 16.661.500.000

300.000.000.000 271.156.589.000 8.507.558.000 2.835.853.000 898.750.000 401.250.000 50.000.000 583.850.000.000 1.666.150.000.000

%

51,38 46,44 1,46 0,49 0,15 0,07 0,01 100,00


Dengan surat Bapepam dan LK No.S-531/BL/2008 tanggal 25 Januari 2008, Pernyataan Pendaftaran Perseroan dalam rangka melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif. Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana ini, maka susunan modal saham Perseroan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 22.500.000.000 2.250.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. PT Pertamina (Persero) 2. PT Tri Daya Esta 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures* 4. PT Danareksa (Persero) 5. Karyawan Elnusa 6. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa 7. Koperasi Karyawan Elnusa 8. Masyarakat 9. Karyawan dan Manajemen (ESA) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel *)

%

3.000.000.000

300.000.000.000

41,10

2.711.565.890 85.075.580 28.358.530 8.987.500 4.012.500 500.000 1.314.000.000 146.000.000 7.298.500.000 15.201.500.000

271.156.589.000 8.507.558.000 2.835.853.000 898.750.000 401.250.000 50.000.000 131.400.000.000 14.600.000.000 729.850.000.000 1.520.150.000.000

37,15 1,17 0,39 0,12 0,05 0,01 18,00 2,00 100,00


Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana ini sejumlah 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sejumlah 5.838.500.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 7.298.500.000 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana ini. 2

Dari jumlah saham yang akan ditawarkan, sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) akan dijatahkan secara khusus untuk Program ESA Perseroan. Saham-saham yang dimiliki oleh Pertamina dan TDE tidak akan dialihkan oleh para pemiliknya ke pihak lain sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif. Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum Perdana ini menjadi efektif. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku. Program Alokasi Saham Karyawan dan Manajemen (Employee Stock Allocation Program / ESA) Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 9 Oktober 2007, telah memutuskan untuk melaksanakan Program ESA (Employee Stock Allocation Program) kepada seluruh karyawan tetap dan pengurus Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali Komisaris Independen. Program ESA adalah penjualan saham Perseroan kepada peserta program ESA melalui penjatahan pasti pada saat Penawaran Umum Perdana dilaksanakan. Jumlah saham dalam Program ESA sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta) lembar saham. Peserta Program ESA mempunyai hak untuk membeli saham dengan alternatif pilihan sebagai berikut : =

Program A

: Pembelian saham dengan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga Penawaran Umum Perdana dan saham tersebut tidak dapat dijual (dikenakan lock-up) selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Pencatatan. Biaya untuk diskon tersebut akan menjadi beban Perseroan.

=

Program B

: Pembelian saham tanpa diskon dari harga Penawaran Umum Perdana dan saham tersebut dapat dijual (tanpa dikenakan lock-up) sejak Tanggal Pencatatan.

Pembayaran atas jumlah pembelian saham tersebut harus dilakukan secara penuh oleh peserta program ESA pada saat melakukan pemesanan saham yang ditawarkan. Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program ESA kurang dari 146.000.000 (seratus empat puluh enam juta) lembar saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

3

II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, akan digunakan sebagai berikut: 1.

Sekitar 25% akan dialokasikan sebagai modal kerja Perseroan yang sebagian besar untuk biaya overhead, pembelian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja dan pembayaran kepada pemasok.

2.

Sekitar 15% akan dialokasikan untuk membiayai pengembangan dan perluasan aktivitas usaha Anak Perusahaan dengan kepemilikan Perseroan lebih dari 99%, melalui pinjaman dengan tingkat bunga wajar, yaitu kepada: (1) EBE – sekitar 35% dari alokasi pembiayaan tersebut yang selanjutnya digunakan untuk biaya eksplorasi dan eksploitasi di ladang gas Bangkanai, Kalimantan Tengah. (2) EPN – sekitar 28% dari alokasi pembiayaan tersebut untuk modal kerja yang mendukung operasi SPBU dan bisnis transportasi BBM. (3) SCU – sekitar 25% dari alokasi pembiayaan tersebut untuk perluasan storage yang mendukung bisnis SCU. (4) SCU – sekitar 12% dari alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi peralatan radio Trunking. Pinjaman diatas setelah dipergunakan dan dikembalikan kepada Perseroan akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

3.

4.

Sekitar 7% akan dialokasikan untuk membayar sebagian hutang kepada: Nama pemberi pinjaman Saldo pinjaman per 31 Desember 2007 Saldo awal Tingkat bunga Jangka waktu Pembayaran cicilan pokok Jatuh tempo Hubungan afiliasi Kemungkinan pelunasan dini

: : : : : : : : :

Sercel Nantes, France USD2.387.566,10 atau ekuivalen Rp22 miliar USD2.865.079,32 atau ekuivalen Rp26,4 miliar 9,75% efektif per tahun 3 tahun Triwulanan (3 bulanan) 31 Agustus 2010 tidak ada dimungkinkan

Nama pemberi pinjaman Saldo pinjaman per 31 Desember 2007 Pagu kredit Tingkat bunga Jangka waktu Pembayaran cicilan pokok Jatuh tempo

: : : : : : :

Hubungan afiliasi Kemungkinan pelunasan dini

: :

PT Hewlett Packard Finance Indonesia USD2.814.214,78 juta atau ekuivalen Rp25,9 miliar USD3.942.779,76 juta atau ekuivalen Rp36,3 miliar 8,25% per tahun 3 tahun Bulanan 1 Juli 2009, 1 Agustus 2009, 1 Maret 2010 dan 1 Mei 2010 tidak ada dimungkinkan

Sekitar 53% akan dialokasikan untuk membiayai pembelian barang modal yang mendukung bisnis utama Perseroan diantaranya adalah : (1) Peralatan survei seismik (geoscience services) sekitar 30% dari alokasi pembiayaan tersebut; (2) Peralatan pemboran (drilling services) sekitar 50% dari alokasi pembiayaan tersebut; (3) Peralatan oilfield services sekitar 20% dari alokasi pembiayaan tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,03% dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini, yang meliputi : 1.

Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sebesar 1,49%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 1,00%; biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,29%; biaya jasa penjualan (selling fee) 0,20%;

2.

Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,66%, yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,47%; biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,12%; biaya jasa notaris sebesar 0,01%; biaya jasa penilai sebesar 0,06%; 4

3.

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,02% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek;

4.

Biaya lain-lain sebesar 0,86%, termasuk biaya penyelenggaraan Public Expose sebesar 0,04%, biaya percetakan prospektus, formulir, biaya iklan Koran Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sebesar 0,11%

Sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara berkala kepada Bapepam dan LK dan akan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini akan diubah, maka rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

5

III.

PERNYATAAN HUTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Juli 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai jumlah kewajiban sejumlah Rp1,06 triliun yang terdiri dari kewajiban lancar Rp763,3 miliar dan kewajiban tidak lancar Rp301,1 miliar. Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut : (dalam jutaan Rupiah) Jumlah

Keterangan Kewajiban Lancar Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain – pihak ketiga Hutang pajak Uang muka pelanggan Biaya masih harus dibayar Pendapatan ditangguhkan Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang bank Hutang sewa guna usaha Jumlah Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang bank Hutang sewa guna usaha Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban

180.567 208.690 14.466 54.982 46.933 62.637 108.061 5.188 54.802 26.935 763.261 64.775 140.106 52.209 44.026 301.116 1.064.377

Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 1.

KEWAJIBAN LANCAR

PINJAMAN JANGKA PENDEK Saldo Pinjaman Jangka Pendek Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp180,6 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Kredit modal kerja Pinjaman sindikasi - Dalam Rupiah - Dalam USD PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. – dalam Rupiah Jumlah

Debitur

Perseroan (eks-EWS) dan SCU Perseroan ( Elnusa, eks-GSC, eks-EDS dan eks-EWS) EPN

Jumlah

10.500 148.447 21.620 180.567

Pinjaman sindikasi merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh Perseroan (Elnusa, eks-GSC, eks-EDS dan eks-EWS) dan Anak Perusahaan, yaitu SCU (SCU dan eks-ETA) pada bulan Oktober 2006 dengan BCA sebagai agen fasilitas. Pinjaman jangka pendek dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah merupakan fasilitas pembiayaan Musyarakah dan Murabahah yang diperoleh EPN pada bulan Juni 2007. Fasilitas pembiayaan Musyarakah digunakan untuk mengambil alih pinjaman EPN dari PT Bank Niaga Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta untuk modal kerja. Fasilitas Murabahah digunakan untuk tujuan pembiayaan perolehan 7 (tujuh) unit truk tangki dan pembiayaan perolehan 3 (tiga) unit truk, yaitu 2 (dua) unit truk trailer merek Nissan dan 1 (satu) unit truk trailer merek Hino. Sampai pada tanggal 31 Juli 2007, EPN belum merealisasikan pembiayaan perolehan 7 (tujuh) unit truk tangki tersebut. Jumlah keseluruhan pembiayaan tersebut disepakati sebesar Rp26,4 miliar. Jumlah yang sudah direalisasi oleh EPN adalah senilai Rp22,9 miliar, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,3 miliar adalah hutang bank jangka panjang. 6

HUTANG USAHA Saldo Hutang Usaha pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp223,2 miliar yang terdiri dari hutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp208,7 miliar dan hutang usaha dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp14,5 miliar. Hutang usaha ini merupakan kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan atas pembelian bahan baku dan/atau jasa yang digunakan dalam usaha dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pihak ketiga PT Halliburton Indonesia PT Wira Insani PT Protech Asia Engineering PT Schlumberger Geophisique Nusantara PT Maleotama Sejahtera PT Gatramas Internusa Pusat Data dan Informasi PT Putra Sejati Indomakmur Lain-lain (masing-masing di bawah Rp5.000 juta) Sub Jumlah Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Pertamina (Persero) Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Sub Jumlah Jumlah

Jumlah 24.533 10.557 9.450 8.385 5.988 5.977 5.766 5.108 132.926 208.690 10.625 2.122 858 61 800 14.466 223.156

HUTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA Saldo Hutang Lain-lain - pihak ketiga pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp55,0 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Sercel Nantes, France

Jumlah 27.944

Partner PSC PT Info Duta Komputindo One time vendor Marubeni-Itochu Tubulars Asia Pte., Singapura Input – Output Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta) Jumlah

5.925 5.020 2.582 1.659 1.393 10.459 54.982

Hutang kepada Sercel Nantes, France akan dilunasi dengan dana hasil Penawaran Umum. HUTANG PAJAK Saldo Hutang Pajak pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp46,9 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 (setelah dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka) Periode berjalan Periode sebelumnya Pajak penghasilan: Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 26 Pajak Pertambahan Nilai Jumlah

Jumlah

2.067 5.495 1.929 5.143 6.378 2.865 23.056 46.933

7

UANG MUKA PELANGGAN Saldo Uang Muka Pelanggan pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp62,6 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan PT Pertamina (Persero) Transworld Seruway Exploration Ltd. Amerika Serikat BP Indonesia Bontang Exploration Company PT Light Instrumenindo South Madura Exploration Pte. Ltd. Chevron JOB PTM-COSTA International PetroChina International Ltd. China Korea National Oil Corporation, Korea Selatan Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000 juta) Jumlah

Jumlah 20.408 9.799 5.882 5.514 4.156 2.572 1.937 1.837 1.709 1.121 7.702 62.637

BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR Saldo Biaya Masih Harus Dibayar pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp108,1 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Sewa Beban proyek Gaji, bonus dan kesejahteraan karyawan Jasa sub-kontrak Jasa profesional Cadangan biaya sosial Bunga Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Jumlah

Jumlah 38.422 22.554 19.484 8.812 2.550 1.486 408 14.345 108.061

PENDAPATAN DITANGGUHKAN Saldo Pendapatan Ditangguhkan pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp5,2 miliar. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN Saldo Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp81,7 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Hutang bank Hutang sewa guna usaha Jumlah

Jumlah 54.802 26.935 81.737

Penjelasan lengkap atas kewajiban ini ada pada bagian Kewajiban Tidak Lancar di bawah ini.

8

2. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR HUTANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp64,8 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 38.173 22.920 2.483 108 6 1.085 64.775

Keterangan PT Pertamina (Persero) PT Tri Daya Esta Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Jumlah

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN Saldo Kewajiban Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp192,3 miliar yang terdiri dari hutang bank sebesar Rp140,1 miliar dan hutang sewa guna usaha sebesar Rp52,2 miliar dengan rincian sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Hutang bank - Dalam USD Pinjaman Sindikasi PT Bank Chinatrust Indonesia - Dalam Rupiah Pinjaman Sindikasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. PT Bank Bukopin Tbk. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah hutang bank Hutang sewa guna usaha Jumlah hutang bank dan hutang sewa guna usaha Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun: Hutang bank Hutang sewa guna usaha Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Jumlah

169.590 2.425 16.421 3.972 1.250 1.250 194.908 79.144 274.052 54.802 26.935 81.737

Bagian jangka panjang Bagian jangka panjang - Hutang bank Hutang sewa guna usaha Jumlah

140.106 52.209 192.315

HUTANG BANK Saldo Hutang Bank sebelum dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp194,9 miliar. Pinjaman Sindikasi Pada tanggal 10 Oktober 2006, Perseroan (Elnusa, eks-GSC, eks-EDS dan eks-EWS) bersama-sama Anak perusahaan yaitu SCU (SCU dan eks-ETA) (seluruhnya bersama-sama disebut Debitur) menandatangani perjanjian kredit Cash loan dengan PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”) Berdasarkan perjanjian, BCA merupakan agen fasilitas dan agen jaminan dan bertindak untuk kepentingan dan atas nama kreditur dan kreditur tambahan seperti disebutkan dalam perjanjian. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Debitur memperoleh fasilitas kredit dan BCA setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman yang digunakan untuk:

9

=

Mengambil alih (take over) atas pinjaman Debitur,

=

Pembiayaan kembali pinjaman Anak perusahaan kepada pemegang saham (shareholder loan),

=

Pembiayaan investasi baru, dan

=

Pembiayaan kebutuhan modal kerja.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Debitur memperoleh fasilitas kredit Cash loan sebesar Rp394,0 miliar, kredit modal kerja baru dengan jumlah yang dapat ditarik maksimum sebesar Rp56,0 miliar dan pinjaman non-kas sebesar Rp200,0 miliar dalam bentuk Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi (BG) dan Standby Letter of Credit (SBLC). Fasilitas pinjaman tersebut juga dapat digunakan oleh Anak Perusahaan. Penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam Dolar AS dengan perhitungan pagu pinjaman menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal penarikan. Rincian dari penggunaan fasilitas kredit Cash loan yang diperoleh dari BCA adalah sebagai berikut: Perusahaan

Perseroan

Jenis Fasilitas

Pinjaman berjangka Kredit modal kerja baru

Perseroan (eks-GSC)

Perseroan (eks-EWS)

Perseroan (eks-EDS)

Pinjaman berjangka Pinjaman dengan pembayaran bertahap Kredit lokal

SIBOR + 2,75%

Mengambil alih pinjaman dari BRI dan BNI

Rp56.000.000.000 atau ekuivalen USD USD6.000.000

SBI/SIBOR + 2,75% SIBOR + 2,75%

Kebutuhan modal kerja

USD2.200.000

SIBOR + 2,75%

Pembiayaan kembali pinjaman dari Bank Lippo Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin dan BII Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin dan BII Pembiayaan hutang kepada pemegang saham Perseroan (eks-EWS) Mengambil alih pinjaman dari Bank Niaga Pembelian peralatan dan uang muka sewa Rig Kebutuhan modal kerja

Rp5.000.000.000

SBI + 3,00% SIBOR + 3,00%

Pinjaman berjangka

USD1.600.000

SIBOR + 2,75%

Pinjaman berjangka baru

USD1.200.000

SIBOR + 2,75%

Kredit lokal

USD2.425.000

SIBOR + 2,75%

USD15.000.000

SIBOR + 3,00%

USD3.200.000

SIBOR + 2,75%

Kredit lokal

Rp4.000.000.000

SBI + 2,75%

Rp650.000.000

SBI + 3,00%

Pinjaman dengan pembayaran bertahap Kredit lokal

Rp6.000.000.000

SBI + 3,00%

Rp2.500.000.000

SBI + 2,75%

Kredit investasi

Rp6.000.000.000

SBI + 3,00%

Pinjaman berjangka

Rp3.000.000.000

SBI + 2,75%

Kredit investasi baru

Rp5.000.000.000

SBI + 3,00%

Kredit investasi

Penggunaan Fasilitas Kredit

USD2.500.000

USD6.226.000

Pinjaman berjangka baru

SCU

Tingkat Bunga

Kredit investasi

Kredit investasi

SCU (eks-ETA)

Jumlah Maksimum yang Dapat Ditarik

10

Mengambil alih pinjaman dari BII

Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin Pembiayaan hutang SCU (eks-ETA kepada pemegang saham) Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin Mengambil alih pinjaman dari Bank Permata Mengambil alih pinjaman dari Bank Permata Pembiayaan hutang kepada pemegang saham SCU

Perjanjian tersebut mensyaratkan antara lain untuk: (1) Mempertahankan rasio keuangan yaitu : a.

Account Receivables Period tidak lebih dari 180 hari kalender kecuali untuk Perseroan (eks-EWS) tidak lebih dari 150 hari kalender;

b.

Inventory Period tidak lebih dari 90 hari;

c.

Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio maksimum 3 x (tiga kali) dan khusus untuk Perseroan (eks-EDS) adalah maksimum 4,5 x (empat koma lima kali) dan mulai tahun 2008 adalah maksimum 3 x (tiga kali);

d.

Interest Service Coverage Ratio minimum 1 x (satu kali);

e.

Dividend Pay Out Ratio maksimal adalah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih dan khusus untuk Perseroan, pembagian dividen baru dapat dilakukan jika syarat-syarat berikut ini terpenuhi: (i) Utang Perseroan ataupun masing-masing Anak-anak Perusahaan kepada para kreditor tetap dalam posisi “lancar”/”current” (kolektibilitas 1) sesuai ketentuan/kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia; (ii) Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio maksimum 3 x (tiga kali); (iii) Interest Service Coverage Ratio minimum 1 x (satu kali); (iv) Account Receivables Period pada setiap posisi pelaporan maksimum adalah 180 hari.

(2) Dengan kondisi sebelum terjadi Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal, Perseroan mempertahankan posisinya sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51%) di EWS, GSC, EDS, SCU dan ETA, (3) Membuka Rekening Penampungan (Escrow Account) untuk menampung pembayaran pelanggan atas penggunaan jasa Debitur atas kontrak-kontrak, serta (4) Mewajibkan Debitur untuk menyetorkan terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan setiap dan semua hasil pendapatan penjualan yang berasal dari kegiatan operasional. Perjanjian tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa apabila salah satu Debitur berada dalam keadaan gagal (default), akan dengan sendirinya mengakibatkan Debitur lainnya berada dalam keadaan gagal (cross default). Terdapat beberapa rasio keuangan yang dipersyaratkan yang tidak terpenuhi, namun tidak signifikan dan tidak mempengaruhi secara material posisi keuangan Perseroan. Keseluruhan fasilitas kredit yang diperoleh dari BCA dijamin oleh tanah dan bangunan milik Perseroan (termasuk tanah eks-GSC) dan SCU, peralatan seismik milik Perseroan (eks-GSC), peralatan drilling dan wireline logging milik Perseroan (eks-EDS dan eks-SRD), peralatan komputer milik SCU (eks-ETA) di gedung Kwarnas dan di Kantor Besar Pertamina UP V, Balikpapan, serta peralatan Perseroan (eks-EWS) berupa Workover Rigs No. 8, 10, 16, 17 dan 38 serta Drilling Rig No. 55, 66, 77 dan 99 milik Perseroan (eks-SRD). Berdasarkan Akta No. 4 dan 5 dari Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., tanggal 3 Mei 2007, sebagian fasilitas pinjaman dari BCA tersebut dialihkan ke PT Bank Internasional Indonesia Tbk. (“BII”) sebesar Rp29,96 miliar dan USD12,92 juta dan PT Bank Bukopin Tbk. sebesar Rp17,12 miliar dan USD7,38 juta. Berdasarkan Akta tersebut, BCA ditetapkan sebagai agen fasilitas. PT Bank Bukopin Tbk. (“Bank Bukopin”) Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh oleh Anak Perusahaan, yaitu SCU (eks-RKM) pada bulan Juli 2007 dari Bank Bukopin untuk pembiayaan pembelian peralatan AHTS Navigation Positioning Services berdasarkan proyek dari Kodeco Energy Co., Ltd., Korea (“Kodeco”). Pinjaman ini berjangka waktu 20 (dua puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada bulan Maret 2009. Pinjaman ini dijamin dengan peralatan yang dibiayai lengkap dengan dokumen aslinya dengan tagihan kepada Kodeco. Pada tanggal 31 Juli 2007, saldo pinjaman tersebut sebesar Rp1,3 miliar dimana bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp720,7 juta. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”) Pada bulan Juni 2007, EPN mengadakan Akad Pengalihan Hutang dengan prinsip Murabahah dengan BNI Divisi Usaha Syariah mengenai pembiayaan 3 (tiga) unit truk tangki dengan harga sebesar Rp1,2 miliar. Pinjaman tersebut dibayar secara cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada bulan Juni 2010. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (“Bank Muamalat”) Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh oleh Perseroan (eks-EDS) pada bulan Maret 2005 dari Bank Muamalat yang terdiri dari: =

=

Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah dengan plafond sebesar Rp7,0 miliar untuk investasi pembelian 2 (dua) buah Mud Logging beserta peralatannya dan investasi pembelian 2 (dua) unit perangkat H2S safety beserta peralatannya. Fasilitas Pembiayaan Baru Al-Murabahah (baru) dengan plafond Rp10,0 miliar untuk modal kerja Drilling Fluid Services dan Drilling Support Services. 11

Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, waktu tenggang 3 (tiga) bulan, yang mana Perseroan (eks-EDS) wajib membayar pinjaman tersebut ke Bank Muamalat sebesar Rp9,8 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan 11 (sebelas) unit Mud Logging beserta perlengkapannya (existing), 2 (dua) unit (baru) Mud Logging dan H2S beserta perlengkapannya. Fasilitas baru Pembiayaan Al-Murabahah berjangka waktu 24 (dua puluh) bulan dengan tenggang waktu 12 (dua belas) bulan, yang mana Perseroan (eks-EDS) wajib membayar pinjaman tersebut ke Bank Muamalat sebesar Rp11,8 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan cessie atas tagihan kontrak atas proyek Mud Logging dan H2S safety. Pada tanggal 31 Juli 2007 saldo hutang Perseroan (eks-EDS) ke Bank Muamalat berjumlah Rp4,0 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp2,0 miliar merupakan bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. PT Bank Chinatrust Indonesia (“Bank Chinatrust”) Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh oleh Anak Perusahaan Perseroan yaitu PBN pada bulan Juni 2007 dari Bank Chinatrust dengan pagu sebesar USD1,47 juta dan fasilitas pinjaman sebagai berikut: = = =

Fasilitas kredit sight letter of credit (L/C) sebesar USD1,36 juta untuk pembiayaan pembelian mesin-mesin baru; Fasilitas kredit General Term Loan I sebesar USD1,19 juta dengan bunga sebesar 8,50% per tahun yang digunakan untuk melunasi L/C pembiayaan pembelian mesin-mesin baru tersebut; Fasilitas kredit General Term Loan II sebesar USD282,8 ribu dengan bunga sebesar 8,50% per tahun untuk mengambil alih (take over) pinjaman PBN dari PT Bank International Indonesia Tbk.

Fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Chinatrust dijamin oleh tanah dan bangunan milik PBN, mesin-mesin yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut dan deposito berjangka sebesar 12,50% dari setiap pembukaan L/C. Lebih lanjut, perjanjian pinjaman tersebut membatasi PBN dalam hal mengubah susunan manajemen dan/atau pemegang saham dan lalai melakukan kewajiban keuangan kepada Bank Chinatrust. HUTANG SEWA GUNA USAHA Saldo Hutang Sewa Guna Usaha setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp52,2 miliar. Hutang sewa guna usaha tersebut merupakan hutang Perseroan dan Anak Perusahaan untuk pembelian komputer, kendaraan serta pembelian mesin dan peralatan diantaranya kepada PT Hewlett-Packard Indonesia (HP Finance) dan PT Orix Indonesia Finance. Jangka waktu sewa guna usaha adalah 2 (dua) tahun dan 4 (empat) tahun. Pada tanggal 31 Juli 2007, jadwal pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha adalah sebagai berikut: Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 Jumlah Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo Nilai sekarang dari pembayaran minimum Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Jumlah Hutang Sewa Guna Usaha - bagian jangka panjang

Setara dengan Rupiah 15.478 28.257 24.001 16.483 6.382 90.601 (11.457) 79.144 (26.935) 52.209

Hutang sewa guna usaha kepada HP Finance akan dilunasi dengan dana hasil Penawaran Umum. KEWAJIBAN DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN Saldo Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp44,0 miliar dengan rincian sebagai berikut: Keterangan Nilai kini kewajiban Nilai wajar aktiva program Status pendanaan Kerugian aktuarial yang belum diakui Biaya jasa lalu (non-vested) yang belum diakui Kewajiban bersih akhir periode

Jumlah 95.506 (25.185) 70.321 (21.519) (4.776) 44.026

12

Keterangan Kewajiban awal periode Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan Realisasi pembayaran manfaat pesangon periodeberjalan Kontribusi iuran yang telah disetorkan periode berjalan Kewajiban bersih akhir periode

Jumlah 39.047 8.677 (657) (3.041) 44.026

Perhitungan aktuarial atas beban manfaat hari tua untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen. Perhitungan aktuarial tersebut dilakukan dengan menggunakan metode “Projected-Unit-Credit” dan dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut: -

Tingkat diskonto Tingkat kenaikan gaji Tingkat kematian Umur pensiun Tingkat pensiun dipercepat Tingkat pengunduran diri

: : : : : :

9,50% 10,00% Tabel kematian Indonesia II 56 tahun 1,00% per tahun untuk karyawan dengan klasifikasi usia 46-55 tahun 5,00% per tahun untuk karyawan yang berusia 25 tahun dan berkurang secara linier menjadi 0,00% pada usia 45 tahun

Kewajiban baru (selain hutang usaha) yang diperoleh setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran diantaranya berasal dari: -

Fasilitas pinjaman dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja yang diperoleh Perseroan (eks-EWS) dari PT Bank Central Asia Tbk. (”BCA”) dengan fasilitas maksimum sebesar USD7,5 juta. Pinjaman ini dikenakan bunga SIBOR + 3% pertahun untuk kredit investasi dan SIBOR + 2,75% untuk kredit modal kerja, dijamin diantaranya dengan peralatan yang didanai dari kredit tersebut (testing barge), persediaan dan piutang usaha dengan jangka waktu pengembalian selama 5 tahun untuk kredit investasi.

-

Perseroan menerbitkan surat hutang berupa MTN pada tanggal 15 Nopember 2007 sebesar Rp90 miliar dengan kupon sebesar 10,25% per tahun. Untuk instrumen MTN ini, Perseroan mendapatkan peringkat idA3 dari Pefindo, lembaga pemeringkat, tertanggal 8 Oktober 2007. MTN ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 Nopember 2008. Sehubungan dengan penerbitan MTN ini, Perseroan juga menandatangani perjanjian Agen Pembayaran dengan KSEI dan Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Mandiri Tbk. Perseroan telah melakukan pembayaran bunga pertama kepada pemegang MTN melalui KSEI sebesar Rp768.750.000 pada tanggal 16 Desember 2007. Sejak tanggal laporan auditor independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi yang disajikan dalam Bab XVIII (Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Asosiasi) dalam Prospektus ini, kecuali hutang usaha yang muncul dari kegiatan operasional Perseroan. Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aktiva dan kewajiban serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, Perseroan menyatakan kesanggupannya untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

13

IV.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII Prospektus ini. A.

Umum

Perseroan merupakan anak perusahaan Pertamina yang didirikan di Jakarta pada tahun 1969. Saat ini, Perseroan berfokus pada usaha di bidang jasa hulu Migas. Disamping itu, Perseroan juga memiliki usaha (melalui Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi) di bidang jasa penunjang hulu Migas, jasa hilir Migas, pengelolaan aset lapangan Migas dan jasa penunjang Migas di bidang telematika. Usaha Perseroan di bidang jasa hulu Migas meliputi: jasa terintegrasi mulai dari pengukuran data seismik di lapangan (Seismik 2D dan 3D di darat maupun marine), pemrosesan data seismik serta studi geologi bawah permukaan; jasa pemboran terintegrasi (integrated drilling services), penyediaan peralatan pemboran (Rig), pengadaan material pemboran serta seluruh jasa penunjangnya; jasa produksi Migas berupa workover services, pengelolaan fasilitas produksi di permukaan maupun bawah permukaan. Kelompok jasa hilir Migas dilakukan oleh Anak Perusahaan yaitu EPN, yang meliputi jasa perdagangan dan transportasi BBM, pelumas dan bahan kimia khusus. Kelompok jasa penunjang hulu Migas dilakukan oleh Anak Perusahaan yaitu PBN, yang bergerak di bidang jasa penguliran dan perdagangan pipa casing OCTG untuk pemboran Migas. Selain itu kelompok jasa penunjang Migas dilakukan oleh Anak Perusahaan PND dan SCU. PND bergerak di bidang jasa pengolahan data Migas dan SCU bergerak di bidang manajemen data dan jasa solusi telematika. Pengelolaan aset Migas meliputi pengelolaan lapangan minyak eksplorasi dan produksi Migas. Penyertaan saham dalam Perusahaan Asosiasi dilakukan pada JBE, JTE, PKM dan IMN. PKM bergerak di bidang jasa penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi via satelit sedangkan IMN bergerak di bidang jasa layanan direktori telepon, contact center dan content. B.

Keuangan

Analisis dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007, dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2005 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ghazali Sahat & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2004 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ringkasan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Aktiva Kewajiban Ekuitas

31 Juli 2007 1.983.229 1.064.377 898.811

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2006* 2005* 2004* 1.808.610 1.548.293 1.316.264 914.819 723.295 541.114 873.493 809.063 762.695

Pendapatan usaha Laba kotor Laba usaha Laba sebelum beban pajak penghasilan Laba bersih**

1.150.906 209.909 65.356 71.475 50.052

1.877.981 348.637 115.331 117.896 83.033

Keterangan

*) **)

disajikan kembali untuk tahun 2004, laba bersih merupakan laba bersih sebelum efek penyesuaian pro forma

14

1.296.372 277.896 77.547 83.822 58.615

1.175.025 183.536 19.552 100.418 152.403

Berikut adalah pembahasan dan analisis atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan: 1.

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan berasal dari pilar bisnis yang terdiri dari: a.

Jasa Migas yang terdiri dari jasa hulu Migas dengan aktivitas jasa pengukuran/survei data seismik secara terintegrasi (integrated seismic services) jasa pemboran terintegrasi (integrated drilling services) dan jasa produksi Migas terintegrasi (integrated oilfield production services), jasa penunjang hulu Migas dengan aktivitas penguliran dan perdagangan pipa casing OCTG untuk pemboran Migas dan jasa hilir Migas dengan aktivitas perdagangan dan distribusi BBM, pelumas dan bahan kimia khusus.

b.

Jasa Penunjang yang terdiri dari manajemen data, teknologi informasi dan telekomunikasi.

Berikut adalah rincian pendapatan usaha berdasarkan kelompok usaha dan kontribusinya terhadap pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004:

Uraian Pendapatan Usaha Jasa Migas Jasa hulu migas Jasa penunjang hulu migas Jasa hilir migas Jumlah Jasa Penunjang Manajemen data Teknologi informasi Telekomunikasi Jumlah

31 Juli 2007

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2005 2004

2006

598.214 32.033 461.626 1.091.873

50,4% 2,7% 38,9% 91,9%

920.713 80.510 765.708 1.766.931

45,8% 4,0% 38,1% 87,9%

709.903 46.240 417.308 1.173.451

52,8% 3,4% 31,0% 87,2%

499.244 40.427 542.601 1.082.272

41,9% 3,4% 45,5% 90,8%

71.804 21.517 2.768 96.089

6,0% 1,8% 0,2% 8,1%

147.449 85.944 10.853 244.246

7,3% 4,3% 0,5% 12,1%

121.880 39.820 10.316 172.016

9,1% 3,0% 0,8% 12,8%

71.320 32.522 5.934 109.776

6,0% 2,7% 0,5% 9,2%

Jumlah Pendapatan Usaha Eliminasi

1.187.962 100,0% (37.056)

2.011.177 100,0% (133.196)

1.345.467 100,0% (49.095)

1.192.048 100,0% (17.024)

Jumlah Pendapatan Usaha - bersih

1.150.906

1.877.981

1.296.372

1.175.024

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Pendapatan usaha – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 adalah sebesar Rp1.150,9 miliar. Pendapatan usaha ini sebagian besar diperoleh dari pendapatan jasa Migas sebesar Rp1.091,9 miliar atau 91,9% dari jumlah pendapatan usaha. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Pendapatan usaha – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 44,9% dari Rp1.296,4 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp1.878,0 miliar pada tahun 2006 terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa hilir Migas sebesar 83,5% dari Rp417,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp765,7 miliar pada tahun 2006. Peningkatan pendapatan jasa hilir Migas ini terutama dikontribusikan oleh pendapatan Anak Perusahaan Perseroan, EPN dari penjualan BBM di ritel SPBU sebagai dampak kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005 dan penambahan unit SPBU. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Pendapatan usaha – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 10,3% dari Rp1.175,0 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp1.296,4 miliar di tahun 2005 terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa hulu Migas sebesar 42,2% dari Rp499,2 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp709,9 miliar pada tahun 2005. Peningkatan pendapatan jasa hulu Migas terutama dikontribusikan oleh pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan dari kelompok usaha jasa pemboran (drilling services) dan jasa seismik (seismic services). Pendapatan jasa hilir Migas mengalami penurunan sebesar 23,1% dari Rp542,6 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp417,3 miliar pada tahun 2005 terutama karena tidak dilanjutkannya izin pendistribusian BBM khusus oleh Pertamina pada bulan Desember 2004. 15

Berikut adalah grafik kontribusi pendapatan masing-masing kelompok jasa Perseroan dan anak Perusahaan:

2.

Beban Pokok Pendapatan Usaha

Beban Pokok Pendapatan Usaha (“BPPU”) Perseroan dan Anak Perusahaan berasal dari: a.

Pendapatan Jasa, yang merupakan BPPU atas kegiatan jasa hulu Migas dan jasa penunjang hulu Migas.

b.

Usaha perdagangan dan distribusi, yang merupakan BPPU atas kegiatan jasa hilir Migas, yang dioperasikan oleh Anak Perusahaan, EPN dan EPR.

c.

Usaha manufaktur, yang merupakan BPPU atas kegiatan manufaktur pipa casing OCTG, yang dioperasikan oleh Anak Perusahaan, PBN (jasa penunjang hulu Migas).

Berikut adalah rincian beban pokok pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004:

BPPU - pendapatan jasa BPPU - usaha perdagangan & distribusi BPPU - usaha manufaktur

31 Juli 2007 518.149 55,1% 397.671 42,3% 25.177 2,7%

2006 739.696 48,4% 729.403 47,7% 60.245 3,9%

Jumlah Beban Pokok Pendapatan Usaha

940.997 100,0%

1.529.344 100,0%

Uraian

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2005 2004 586.484 57,6% 429.938 43,4% 396.356 38,9% 527.752 53,2% 35.636 3,5% 33.799 3,4% 1.018.476 100,0%

991.489 100,0%

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Beban pokok pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 mencapai Rp941,0 miliar. Beban pokok pendapatan usaha ini sebagian besar dikontribusikan terutama oleh beban pokok pendapatan usaha pendapatan jasa yaitu sebesar 55,1%. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Beban pokok pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 50,2% dari Rp1.018,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp1.529,3 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban pokok pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok dari usaha perdagangan dan distribusi sebesar 84,0% dan peningkatan beban pokok dari usaha manufaktur yang sebesar 69,1%. Peningkatan beban pokok dari usaha perdagangan dan distribusi dikontribusikan oleh kenaikan harga BBM bulan Oktober 2005 dan penambahan unit SPBU. Peningkatan beban pokok dari usaha manufaktur dikontribusikan oleh pembelian pipa casing OCTG untuk diperdagangkan. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Beban pokok pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 2,7% dari Rp991,5 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp1.018,5 miliar pada tahun 2005. Peningkatan beban pokok pendapatan usaha ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok dari pendapatan jasa sebesar 36,4% seiring dengan pertumbuhan pendapatan di kelompok usaha jasa tersebut. Peningkatan beban pokok dari pendapatan jasa dikontribusikan oleh beban sewa Perseroan dan Anak Perusahaan. 16

3.

Laba Kotor

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 mencapai Rp209,9 miliar dengan marjin laba kotor sebesar 18,2%. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 25,5% dari Rp277,9 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp348,6 miliar pada tahun 2006. Peningkatan laba kotor ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha jasa penunjang hulu Migas dan jasa hulu Migas. Marjin laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan menjadi 18,6% pada tahun 2006 dari 21,4% pada tahun 2005. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kontribusi pendapatan jasa hilir Migas terhadap jumlah pendapatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan (dari 31,0% pada tahun 2005 menjadi 38,1% pada tahun 2006) sementara kontribusi pendapatan jasa hulu Migas mengalami penurunan (dari 52,8% pada tahun 2005 menjadi 45,8% pada tahun 2006). Marjin yang diperoleh dari kelompok usaha jasa hilir Migas lebih rendah dibandingkan dengan kelompok usaha jasa hulu Migas. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 51,4% dari Rp183,5 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp277,9 miliar pada tahun 2005. Peningkatan laba kotor ini terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya kontribusi pendapatan jasa hulu Migas seperti peningkatan seismic drilling acquisition offshore, seismic drilling, pipeline maintenance, well service and testing dan integrated drilling management. Marjin laba kotor Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan menjadi 21,4% pada tahun 2005 dari 15,6% pada tahun 2004. Peningkatan ini disebabkan oleh dilakukannya series project pada proyek-proyek yang lokasinya berdekatan, business process improvement Perseroan, investasi Perseroan untuk mengurangi biaya sub-kontraktor. 4.

Beban Usaha

Berikut adalah rincian beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum dan administrasi untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004: Uraian Beban Usaha Beban Penjualan Representasi dan sumbangan Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Iklan dan promosi Transportasi dan perjalanan dinas Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta) Jumlah Beban Penjualan Beban Umum dan Administrasi Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Penyusutan dan amortisasi Utilitas Fasilitas kantor Penyisihan piutang ragu-ragu Jasa teknik dan profesional Sewa Transportasi dan perjalanan dinas Pos dan telekomunikasi Representasi dan sumbangan Perlengkapan kantor Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta) Jumlah Beban Umum dan Administrasi Jumlah Beban Usaha

31 Juli 2007

4.529 1.851 1.431 611 2.370 10.792

2006

3,1% 1,3% 1,0% 0,4% 1,6% 7,5%

69.935 48,4% 10.759 7,4% 9.273 6,4% 7.608 5,3% 7.261 5,0% 6.177 4,3% 6.068 4,2% 5.179 3,6% 1.725 1,2% 1.369 0,9% 1.212 0,8% 7.195 5,0% 133.761 92,5% 144.553 100,0%

17

5.762 7.226 1.909 1.721 5.241 21.859


2,5% 3,1% 0,8% 0,7% 2,2% 9,4%

120.674 51,7% 17.702 7,6% 7.582 3,2% 10.777 4,6% 6.551 2,8% 6.561 2,8% 10.271 4,4% 7.892 3,4% 3.539 1,5% 4.830 2,1% 2.031 0,9% 13.037 5,6% 211.447 90,6% 233.306 100,0%

8.744 7.203 2.020 1.305 1.809 21.081

4,4% 3,6% 1,0% 0,7% 0,9% 10,5%

99.562 49,7% 8.093 4,0% 2.767 1,4% 24.968 12,5% 7.410 3,7% 3.957 2,0% 7.422 3,7% 10.909 5,4% 4.746 2,4% 2.392 1,2% 1.758 0,9% 5.284 2,6% 179.268 89,5% 200.349 100,0%

3.806 4.956 1.040 844 2.041 12.687

2,3% 3,0% 0,6% 0,5% 1,2% 7,7%

85.614 52,2% 10.083 6,1% 6.405 3,9% 6.810 4,2% 3.999 2,4% 6.040 3,7% 10.788 6,6% 7.234 4,4% 3.933 2,4% 3.012 1,8% 1.615 1,0% 5.764 3,5% 151.297 92,3% 163.984 100,0%

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 mencapai Rp144,6 miliar, dengan beban penjualan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp10,8 miliar dan Rp133,8 miliar. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 16,4% dari Rp200,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp233,3 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar 18,0%. Beban penjualan mengalami peningkatan sebesar 3,7% dari Rp21,1 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp21,9 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban penjualan ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan lain-lain. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar 18,0% dari Rp179,3 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp211,4 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan upah karyawan sebesar 21,2%. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Beban usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 22,2% dari Rp164,0 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp200,3 miliar pada tahun 2005. Peningkatan beban usaha ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban penjualan Perseroan dan Anak Perusahaan. Beban penjualan mengalami peningkatan sebesar 66,2% dari Rp12,7 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp21,1 miliar pada tahun 2005. Peningkatan beban penjualan ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan beban dalam rangka pemasaran jasa usaha Perseroan dan Anak Perusahaan. Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar 18,5% dari Rp151,3 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp179,3 miliar pada tahun 2005. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan gaji dan upah karyawan dan pengadaan fasilitas kantor. 5.

Laba Usaha

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 mencapai Rp65,4 miliar dengan margin laba usaha sebesar 5,7%. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 48,7% dari Rp77,5 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp115,3 miliar pada tahun 2006. Peningkatan laba usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan laba kotor yang melebihi peningkatan beban usaha. Marjin laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan menjadi 6,1% pada tahun 2006 dari 6,0% pada tahun 2005. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 296,6% dari Rp19,6 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp77,5 miliar pada tahun 2005. Peningkatan laba usaha ini terjadi terutama disebabkan oleh pertumbuhan laba kotor yang melebihi peningkatan beban usaha. Marjin laba usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan menjadi 6,0% pada tahun 2005 dari 1,7% pada tahun 2004. 6.

Penghasilan (Beban) Lain-lain – Bersih

Penghasilan lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan diantaranya adalah amortisasi diskonto penempatan jangka pendek, bagian atas laba bersih Perusahaan Asosiasi, laba selisih kurs, laba atas penjualan aktiva tetap dan aktiva yang tidak digunakan dan penghasilan bunga. Sedangkan beban lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan diantaranya adalah beban keuangan (beban bunga dan administrasi bank), beban pajak, rugi selisih kurs, rugi penyesuaian tanah dan beban penyisihan piutang ragu-ragu.

18

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Beban lain-lain – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 mencapai Rp24,9 miliar. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Beban lain-lain – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan dari Rp37,27 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp37,30 miliar pada tahun 2006. Peningkatan beban lain-lain – bersih ini terjadi terutama disebabkan oleh peningkatan beban keuangan atas kewajiban jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Pendapatan (Beban) lain-lain – bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan dari pendapatan lainlain – bersih sebesar Rp43,1 miliar pada tahun 2004 menjadi beban lain-lain – bersih sebesar Rp37,3 miliar pada tahun 2005. Penurunan dari penghasilan lain-lain – bersih ini menjadi beban lain-lain bersih terutama disebabkan karena Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan amortisasi diskonto penempatan jangka pendek sebesar Rp108,7 miliar pada tahun 2004. 7.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Perseroan dan Anak Perusahaan terdapat pada tahun 2004 disebabkan oleh laba atas restrukturisasi hutang Perseroan. 8.

Laba Bersih

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 mencapai Rp50,1 miliar dengan marjin laba bersih sebesar 4,3%. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar 41,7% dari Rp58,6 miliar pada tahun 2005 menjadi Rp83,0 miliar pada tahun 2006. Peningkatan laba bersih ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha yang melebihi peningkatan beban pokok pendapatan usaha. Marjin laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan menjadi 4,4% pada tahun 2006 dari 4,5% pada tahun 2005. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan sebesar 61,5% dari Rp152,4 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp58,6 miliar pada tahun 2005. Penurunan laba bersih ini terutama disebabkan karena Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan penghasilan lain-lain sebesar Rp108,7 miliar berupa amortisasi diskonto penempatan jangka pendek pada tahun 2004. Marjin laba bersih Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami penurunan menjadi 4,5% pada tahun 2005 dari 13,0% pada tahun 2004. Berikut adalah grafik pendapatan usaha dan laba Perseroan dan Anak Perusahaan:

19

9.

Aktiva

Komposisi aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan

31 Juli 2007

Aktiva Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Pihak ketiga - bersih Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar

2006

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004

83.463

157.058

95.478

67.259

344.501 250.842 6.277 55.710 65.801 68.669 5.078 880.341

323.467 147.464 3.685 60.287 76.708 64.588 2.027 835.284

193.823 240.704 1.124 52.987 63.810 3.116 1.699 652.741

123.697 220.613 1.396 33.824 22.334 9.065 2.793 480.981

Aktiva Tidak Lancar Aktiva pajak tangguhan - bersih Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa bersih Penyertaan saham - bersih Aktiva tetap - bersih Aktiva lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar

44.235

39.575

25.524

14.788

25.091 146.692 796.500 90.370 1.102.888

10.755 136.973 702.095 83.928 973.326

12.817 117.765 633.516 105.930 895.552

16.101 96.835 627.931 79.628 835.283

Jumlah Aktiva

1.983.229

1.808.610

1.548.293

1.316.264

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Pada tanggal 31 Juli 2007, jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,98 triliun mengalami peningkatan sebesar 9,7% dari jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp1,81 triliun. Jumlah aktiva lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp880,3 miliar mengalami peningkatan sebesar 5,4% dari jumlah aktiva lancar pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp835,3 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Jumlah aktiva tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp1,1 triliun mengalami peningkatan sebesar 13,3% dari jumlah aktiva tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp973,3 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktiva tetap Perseroan dan Anak Perusahaan. 31 Desember 2006 dibandingkan dengan 31 Desember 2005 Pada tanggal 31 Desember 2006, jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,81 triliun mengalami peningkatan sebesar 16,8% dari jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp1,55 triliun. Jumlah aktiva lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp835,3 miliar mengalami peningkatan sebesar 28,0% dari jumlah aktiva lancar pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp652,7 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga yang berasal dari kegiatan jasa hulu Migas dan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena perubahan kebijakan perpajakan dari Pemerintah. Jumlah aktiva tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp973,3 miliar mengalami peningkatan sebesar 8,7% dari jumlah aktiva tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp895,6 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktiva tetap Perseroan dan Anak Perusahaan dan peningkatan porsi pendapatan bersih Perusahaan Asosiasi (IMN dan PKM) yang diterima oleh Perseroan sehingga meningkatkan nilai penyertaan Perseroan di kedua Perusahaan Asosiasi tersebut. 31 Desember 2005 dibandingkan dengan 31 Desember 2004 Pada tanggal 31 Desember 2005, jumlah aktiva Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,55 triliun mengalami peningkatan sebesar 17,6% dari jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp1,32 triliun. 20

Jumlah aktiva lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp652,7 miliar mengalami peningkatan sebesar 35,7% dari jumlah aktiva lancar pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp481,0 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha terutama piutang usaha pihak ketiga. Jumlah aktiva tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp895,6 miliar mengalami peningkatan sebesar 7,2% dari jumlah aktiva tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp835,3 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aktiva tetap Perseroan dan Anak Perusahaan. 10. Kewajiban Komposisi kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: Keterangan Kewajiban Lancar Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Uang muka pelanggan Biaya masih harus dibayar Pendapatan ditangguhkan Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Hutang bank - Hutang sewa guna usaha - Hutang proyek Jumlah Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan - bersih Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Hutang bank - Hutang sewa guna usaha - Hutang proyek Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban

31 Juli 2007

2006


180.567

123.883

87.083

14.120

208.690 14.466 54.982 46.933 62.637 108.061 5.188

200.074 10.318 36.705 56.756 87.458 153.164 4.213

159.894 6.333 16.139 54.611 55.856 119.865 518

103.266 16.946 12.562 66.602 33.040 94.112 96

54.802 26.935 763.261

54.497 9.163 736.231

91.711 111 2.901 595.022

59.333 1.374 401.451

64.775 -

30.322 -

8.603 719

4.733 2.627

140.106 52.209 44.026 301.116

95.814 13.405 39.047 178.588

84.503 84 1.329 33.035 128.273

100.763 2.302 29.238 139.663

1.064.377

914.819

723.295

541.114

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Pada tanggal 31 Juli 2007, jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar Rp1,06 triliun mengalami peningkatan sebesar 16,3% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp914,8 miliar. Jumlah kewajiban lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp763,3 miliar mengalami peningkatan sebesar 3,7% dari jumlah kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp736,2 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang lain-lain Perseroan dan Anak Perusahaan. Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp301,1miliar mengalami peningkatan sebesar 68,6% dari jumlah kewajiban tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp178,6 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang bank dan sewa guna usaha jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan. 21

31 Desember 2006 dibandingkan dengan 31 Desember 2005 Pada tanggal 31 Desember 2006, jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar Rp914,8 miliar mengalami peningkatan sebesar 26,5% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp723,3miliar. Jumlah kewajiban lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp736,2 miliar mengalami peningkatan sebesar 23,7% dari jumlah kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp595,0 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha dan pinjaman modal kerja jangka pendek Perseroan dan Anak Perusahaan. Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp178,6 miliar mengalami peningkatan sebesar 39,2% dari jumlah aktiva tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp128,3 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang sewa guna usaha jangka panjang Perseroan dan Anak Perusahaan. 31 Desember 2005 dibandingkan dengan 31 Desember 2004 Pada tanggal 31 Desember 2005, jumlah kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan sebesar Rp723,3 miliar mengalami peningkatan sebesar 33,7% dari jumlah kewajiban pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp541,1 miliar. Jumlah kewajiban lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp595,0 miliar mengalami peningkatan sebesar 48,2% dari jumlah kewajiban lancar pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp401,5 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha dan pinjaman modal kerja jangka pendek Perseroan dan Anak Perusahaan. Jumlah kewajiban tidak lancar Perseroan dan Anak Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 sebesar Rp128,3 miliar mengalami penurunan sebesar 8,2% dari jumlah kewajiban tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp139,7 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang bank dan kewajiban pajak tangguhan Perseroan dan Anak Perusahaan. 11. Ekuitas Komposisi ekuitas Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

Keterangan Modal dasar. ditempatkan dan disetor penuh Selisih penilaian kembali aktiva tetap Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Saldo laba (defisit) - Telah ditentukan penggunaannya - Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas - bersih

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 583.850 583.850 261.996 261.996 1.810 1.081 -

31 Juli 2007 583.850 261.996 1.810 36

2006 583.850 261.996 1.810 50

-

-

-

10.177 (1.810)

16.831 34.288

16.831 8.956

13.791 (52.384)

11.120 (103.719)

898.811

873.493

809.063

762.695

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Pada tanggal 31 Juli 2007, jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp898,8 miliar mengalami peningkatan sebesar 2,9% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2006 yang tercatat sebesar Rp873,5 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan dan Anak Perusahaan. 31 Desember 2006 dibandingkan dengan 31 Desember 2005 Pada tanggal 31 Desember 2006, jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp873,5 miliar mengalami peningkatan sebesar 8,0% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2005 yang tercatat sebesar Rp809,1 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan Perseroan dan Anak Perusahaan .

22

31 Desember 2005 dibandingkan dengan 31 Desember 2004 Pada tanggal 31 Desember 2005, jumlah ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp809,1 miliar, meningkat sebesar 6,1% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2004 yang tercatat sebesar Rp762,7 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba ditahan Perseroan dan Anak Perusahaan. 12. Likuiditas Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur dengan perbandingan aktiva lancar terhadap kewajiban lancar pada suatu tanggal tertentu. Berikut adalah tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004: (dalam jutaan Rupiah kecuali tingkat likuiditas) 31 Juli 2007 880,341 763,261 115,3%

Keterangan Aktiva Lancar Kewajiban Lancar Tingkat Likuiditas

2006 835,284 736,231 113,5%

31 Desember 2005 652,741 595,022 109,7%

2004 480,981 401,451 119,8%

Pada tanggal 31 Juli 2007, tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar 115,3%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2006 yang sebesar 113,5%. Pada tanggal 31 Desember 2006, tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar 113,5%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2005 yang sebesar 109,7%. Pada tanggal 31 Desember 2005, tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar 109,7%, mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2004 yang sebesar 119,8%. Penurunan tingkat likuiditas Perseroan dan Anak Perusahaan terutama disebabkan oleh peningkatan hutang usaha dan pinjaman modal kerja jangka pendek Perseroan yang lebih tinggi daripada peningkatan piutang usaha dan kas Perseroan. Peningkatan pinjaman modal kerja ditujukan untuk mendukung pertumbuhan pendapatan Perseroan terutama pada kelompok usaha jasa hulu Migas. Berikut adalah grafik aktiva, kewajiban dan ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan:

13. Solvabilitas Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dan tidak lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah kewajiban terhadap jumlah aktiva (debt to asset ratio = DAR) atau perbandingan antara jumlah kewajiban terhadap jumlah ekuitas (debt to equity ratio = DER). Semakin rendah tingkat solvabilitas maka kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan semakin baik, demikian pula sebaliknya.

23

Berikut adalah tingkat solvabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004: (dalam jutaan Rupiah kecuali perbandingan) 31 Juli 31 Desember 2007 2006 2005 2004 1.983.229 1.808.610 1.548.293 1.316.264 1.064.377 914.819 723.295 541.114 898.811 873.493 809.063 762.695 53,7% 50,6% 46,7% 41,1% 118,4% 104,7% 89,4% 70,9%

Keterangan Aktiva Kewajiban Ekuitas Kewajiban/Aktiva (DAR) Kewajiban/Ekuitas (DER)

Pada tanggal 31 Juli 2007, tingkat solvabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan ditunjukkan dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 53,7% dan 118,4%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2006 dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 50,6% dan 104,7%. Pada tanggal 31 Desember 2006, tingkat solvabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan ditunjukkan dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 50,6% dan 104,7%, mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2005 dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 46,7% dan 89,4%. Pada tanggal 31 Desember 2005, tingkat solvabilitas Perseroan dan Anak Perusahaan ditunjukkan dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 46,7% dan 89,4% mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2004 dengan DAR dan DER masing-masing sebesar 41,1% dan 70,9%. Peningkatan tingkat solvabilitas ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan kewajiban Perseroan dan Anak Perusahaan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan aktiva dan ekuitas Perseroan disebabkan oleh kenaikan aset sejalan dengan pertumbuhan usaha Perseroan. Oleh karena itu, kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan menurun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, namun masih dalam kriteria yang diperkenankan oleh pihak kreditur. 14. Imbal Hasil Investasi dan Ekuitas Imbal hasil investasi (return on investment = ROI) menunjukkan kemampuan aktiva produktif Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap jumlah aktiva. Imbal hasil ekuitas (return on equity = ROE) adalah kemampuan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dengan membandingkan laba bersih terhadap ekuitas. Berikut adalah tabel imbal hasil investasi dan ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004: (dalam jutaan Rupiah kecuali perbandingan) 31 Juli 31 Desember 2007 2006 2005 2004 1.983.229 1.808.610 1.548.293 1.316.264 898.811 873.493 809.063 762.695 50.052 83.033 58.615 152.403 n.a. 4,6% 3,8% 11,6% n.a. 9,5% 7,2% 20,0%

Keterangan Aktiva Ekuitas Laba Bersih Laba Bersih / Aktiva (ROI) Laba Bersih / Ekuitas (ROE)

Pada tanggal 31 Desember 2006, imbal hasil investasi dan ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan yang ditunjukkan dengan ROI dan ROE masing-masing sebesar 4,6% dan 9,5% mengalami peningkatan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2005 dengan ROI dan ROE masing-masing sebesar 3,8% dan 7,2%. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan dan Anak Perusahan. Pada tanggal 31 Desember 2005, imbal hasil investasi dan ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan yang ditunjukkan dengan ROI dan ROE masing-masing sebesar 3,8% dan 7,2% mengalami penurunan dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2004 dengan ROI dan ROE masing-masing sebesar 11,6% dan 20,0%. Penurunan ini disebabkan karena Perseroan dan Anak Perusahaan membukukan penghasilan lain-lain dari amortisasi diskonto penempatan jangka pendek pada tahun 2004.

24

15. Arus Kas Arus kas Perseroan dan Anak Perusahaan yang diperoleh dari aktivitas operasi diantaranya adalah penerimaan dari pelanggan, penghasilan bunga dan penerimaan tagihan atas kelebihan pembayaran pajak dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok, kontraktor dan karyawan, pembayaran beban keuangan, pembayaran pajak dan lainnya. Arus kas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dipergunakan untuk aktivitas investasi diantaranya adalah untuk pembelian aktiva tetap, penyertaan saham pada Perusahaan Asosiasi, pembelian saham anak perusahaan dari pihak ketiga dan pembayaran lainnya, dikurangi dengan penerimaan dividen kas dari Perusahaan Asosiasi, penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan lain-lain. Arus kas Perseroan dan Anak Perusahaan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan diantaranya adalah penerimaan dari pinjaman jangka pendek dan hutang bank jangka panjang dikurangi dengan pembayaran untuk pinjaman jangka pendek, hutang bank jangka panjang dan hutang sewa guna usaha, pembayaran dividen kas kepada pemegang saham minoritas, dan pembayaran kepada pihak hubungan istimewa. Berikut adalah komposisi arus kas Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004:

31 Juli 2007 (129.369) (41.444) 97.218 (73.595)

Keterangan Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Kenaikan (penurunan) arus kas

2006 78.849 (29.307) 12.038 61.580

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 24.373 30.628 (68.526) 295.295 72.372 (358.370) 28.219 (32.447)

Periode 7 (tujuh) bulan tahun 2007 Arus kas yang diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 bersumber dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan berturut-turut adalah sebesar defisit Rp129,4 miliar, defisit Rp41,4 miliar dan surplus Rp97,2 miliar. Tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005 Arus kas yang diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp33,4 miliar dari surplus Rp28,2 miliar pada tahun 2005 menjadi surplus Rp61,6 miliar pada tahun 2006. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp54,5 miliar dari surplus Rp24,4 miliar pada tahun 2005 menjadi surplus Rp78,8 miliar pada tahun 2006. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi mengalami peningkatan sebesar Rp39,2 miliar dari defisit Rp68,5 miliar pada tahun 2005 menjadi defisit Rp29,3 miliar pada tahun 2006. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan sebesar Rp60,3 miliar dari surplus Rp72,4 miliar pada tahun 2005 menjadi surplus Rp12,0 miliar pada tahun 2006. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas atas pendapatan usaha Perseroan. Tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 Arus kas yang diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengalami peningkatan sebesar Rp60,7 miliar dari defisit Rp32,4 miliar pada tahun 2004 menjadi surplus Rp28,2 miliar pada tahun 2005. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar Rp6,3 miliar dari surplus Rp30,6 miliar pada tahun 2004 menjadi surplus Rp24,4 miliar pada tahun 2005. Arus kas yang diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp363,8 miliar dari surplus Rp295,3 miliar pada tahun 2004 menjadi defisit Rp68,5 miliar pada tahun 2005 sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp430,7 miliar dari defisit Rp358,4 miliar pada tahun 2004 menjadi surplus Rp72,4 miliar pada tahun 2005. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2004 terjadi pelunasan hutang sindikasi yang sumber pendanaannya berasal dari pencairan surat berharga yang merupakan penerimaan atas arus kas investasi.

16. Pembelanjaan Modal Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan investasi yang cukup besar dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Sebagian besar pembelanjaan modal Perseroan dan Anak Perusahaan digunakan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi jasa hulu Migas.

25

Selama periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pembelanjaan investasi yang masing-masing mencapai Rp155,9 miliar, Rp161,1 miliar, Rp111,8 miliar dan Rp75,9 miliar. Pembelanjaan investasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat posisi Perseroan dan Anak Perusahaan dalam industri jasa hulu Migas dan memanfaatkan peningkatan permintaan seiring dengan naiknya harga Migas. Sumber pendanaan yang digunakan untuk pembelanjaan modal berasal dari kas internal Perseroan, pinjaman bank, sewa guna usaha dan pembiayaan dari pihak pemasok. C.

Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan aktivitas dan transaksi dengan pemasok dan pelanggan dalam berbagai mata uang asing, terutama Dolar Amerika Serikat. Dengan kondisi demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki risiko nilai tukar karena memiliki tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing. Manajemen Perseroan tidak melakukan lindung nilai (hedging) atas tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing, karena sebagian besar pendapatan yang diperoleh Perseroan tersebut dalam bentuk mata uang asing. Kondisi ini merupakan natural hedge terhadap kewajiban dalam mata uang asing. D.

Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko, seperti yang akan dijelaskan pada Bab V mengenai Risiko Usaha, Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko sebagai berikut: 1.

Toleransi Risiko Toleransi risiko adalah potensi kerugian dan atau penurunan dalam nilai portofolio bisnis yang dapat diserap oleh permodalan Perseroan sampai dengan batas (limit) tertentu yang ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi Perseroan.

2.

Pengendalian Risiko Pengendalian risiko di Perseroan dilakukan oleh bagian pengendalian internal (internal audit) yang bertugas untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan Perseroan dilaksanakan berdasarkan kepatuhan terhadap perundangan, peraturan, kebijakan, rencana, prosedur serta meminimumkan risiko terjadinya kerugian yang antara lain berupa target pendapatan, keuntungan serta tersedianya laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas melalui suatu proses manajemen yang handal. Besarnya toleransi risiko yang ditetapkan di Perseroan tidak lebih besar dari nilai laba ditahan pada tahun bersangkutan. Nilai ini berkisar antara 4%-5% dari pendapatan usaha Perseroan. Nilai ini merupakan nilai kumulatif dari semua transaksi pada tahun yang bersangkutan sehingga toleransi risiko setiap transaksi adalah minimal sehingga disyaratkan agar transaksi dilakukan atas dasar prinsip kehati-hatian.

Langkah Antisipasi Pengendalian Risiko Langkah antisipasi pengendalian risiko dilakukan untuk meminimalisasi risiko dengan tahapan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Internal Mapping Risk Assesment Targeting Alternative and Strategic Action Implementation, Communication and Monitoring

Penerapan manajemen risiko di Perseroan dilakukan secara efektif, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Dukungan terhadap pengembangan Good Corporate Governance. Pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pertimbangan risiko yang relevan. Perbaikan proses dan hasil kegiatan. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan perusahaan.

E.

Kebijakan Pengendalian Internal

Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan fungsi pengendalian yang terintegrasi (integrated control system) baik antara Perseroan dan Anak Perusahaan guna memastikan bahwa kegiatan operasional sudah dijalankan dengan baik dan dapat meningkatkan value added bagi Perseroan melalui efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

26

Pokok-pokok kebijakan pengendalian intern Perseroan adalah sebagai berikut : 1.

Ruang lingkup audit meliputi pengendalian intern, corporate governance dan manajemen risiko.

2.

Dalam penyusunan rencana audit tahunan (annual audit plan) dipertimbangkan alokasi waktu dan sumber daya audit yang tersedia untuk periode satu tahun ke depan.

3.

Dengan adanya keterbatasan jumlah auditor internal terhadap/berbanding jumlah audit universe (auditee) dalam hal ini objek audit berbentuk Perseroan, fungsi, kegiatan, proyek, asset dan lain-lain, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan audit, internal audit melakukan risk based audit yaitu audit berbasis risiko dimana pemilihan objek audit (auditee) dilakukan dengan tahapan menilai perilaku risiko (risk assessment) pada Perseroan dan masingmasing Anak Perusahaan untuk menentukan tujuan, lingkup dan prosedur pengujian.

4.

Internal audit membuat skala prioritas dalam pelaksanaan audit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

5.

Kategori risiko tinggi

- frekuensi interval audit minimal setiap 12 bulan

b.

Kategori risiko sedang


c.

Kategori risiko rendah


Kebijakan berdasarkan jenis audit : a.

Kebijakan Operational Audit i. ii. iii.

b.

Kebijakan Compliance Audit i. ii.

c.

Tergantung kepada kategori risiko, internal audit secara berkala dapat melakukan pengawasan/ pengendalian internal kepada semua aktivitas operasional Perseroan dan Anak Perusahaan. Maksud dari pengawasan/pengendalian internal tersebut adalah bersifat preventive untuk mencegah kesalahan baik berupa kekeliruan (human error) maupun ketidakberesan yang sering terjadi dalam aktivitas operasional Perseroan. Pengendalian dalam lingkup operasional audit bersifat mencegah sebelum terjadinya kerugian material dan non material.

Internal audit dapat melakukan pengendalian internal yang bersifat pengendalian detective dan corrective, yaitu mendeteksi kesalahan, penyimpangan dan melakukan perbaikan atas kelemahan yang terdeteksi. Pengendalian atas ketaatan ini dilakukan melalui proses pengujian, evaluasi dengan melakukan sampling yang representatif.

Kebijakan Financial Audit Internal audit mengadakan koordinasi dengan auditor independen (external auditor), dimana auditor independen melakukan audit keuangan (general audit) atas kewajaran laporan keuangan Perseroan dalam tahun berjalan.

d.

Kebijakan Business Audit i. ii.

Internal Audit dapat melakukan business audit untuk mendapatkan penilaian yang objektif mengenai going concern Perseroan dan kondisi usaha yang berpengaruh terhadap Perseroan, dengan melihat aspek eksternal dan internal yang bisa berdampak pada kegiatan bisnis Perseroan. Karena business audit menekankan pada faktor lingkungan maka apabila dibutuhkan dapat meminta bantuan pihak ketiga yang dianggap kompeten dalam bidangnya.

e. Kebijakan Special Audit i. ii.

Internal Audit dapat melakukan audit investigasi. Keahlian sebagai fraud auditor adalah spesialisasi khusus sebagai Certified Fraud Examiner (CFE) maka apabila diperlukan pendalaman bukti-bukti terhadap kasus kecurangan, Internal Audit dapat meminta bantuan kepada pihak eksternal auditor untuk melakukan investigasi dan penilaian yang independen.

27

F.

Pemasaran

Sejalan dengan tingginya harga minyak dunia yang masih terjadi hingga saat ini, yaitu mencapai diatas USD90/Bbl telah mendorong intensifnya aktivitas eksplorasi dan produksi Migas oleh perusahaan minyak (oil company) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini telah memberikan dampak positif yang sangat signifikan pada kegiatan Perseroan terutama pada bidang jasa hulu Migas (upstream oil and gas services). Untuk menangkap peluang tersebut Perseroan telah mengantisipasi keadaan, diantaranya dengan melakukan re-engineering proses bisnis di bidang jasa upstream. Salah satu strategi bisnis Perseroan adalah memperkuat kompetensi dalam memberikan pelayanan secara terintegrasi (integrated services), sehingga Perseroan menjadi dikenal sebagai perusahaan yang menerapkan konsep “one stop solution” di bidang upstream services di samping bisnis telematika. Konsep one stop solution ini merupakan upaya terobosan dalam menciptakan ruang pasar baru (blue ocean strategy) sehingga kompetensi Perseroan dalam bidang integrated services ini merupakan competitive advantage yang belum dimiliki oleh kompetitor di industri Migas. Melalui layanan ini, maka dapat dijadikan sebagai alternatif terbaik yang dapat dipilih oleh berbagai perusahaan minyak (oil company) baik yang berukuran kecil (TAC/JOB) ataupun perusahaan besar (major oil company, termasuk Pertamina) yang memerlukan jasa secara lengkap, mulai dari survei seismikeksekusi, pemboran-aktivitas, produksi Migas (Migas), kegiatan operation & maintenance (O&M) pipeline hingga perawatan lapangan Migas.

28

V.

RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada berbagai faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan dan/atau manajemen Perseroan. Sebelum memutuskan kegiatan investasi, para calon investor harus secara hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko dan pertimbangan investasi lainnya, termasuk berbagai risiko yang dikemukakan dalam Prospektus ini dan risiko-risiko lainnya yang mungkin belum tercakup. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap Perseroan, kinerja usaha dan keuangan Perseroan dan kinerja dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan di pasar modal dapat menurun dan para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. RISIKO – RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN 1.

Risiko Persaingan Usaha Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan diperoleh melalui suatu proses tender (bidding process) yang kompetitif. Penentuan pemenang tender akan didasarkan pada faktor-faktor seperti spesifikasi dan kondisi peralatan yang dimiliki, kualitas jasa, kompetensi dari sumber daya manusia (tenaga ahli), pengalaman kerja, track record keselamatan (safety record), dan harga penawaran. Dalam seluruh kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis yang beroperasi di Indonesia baik perusahaan lokal maupun perusahaan multi nasional yang tentu saja dapat mempengaruhi daya saing Perseroan. Perseroan juga menghadapi persaingan usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, khususnya di pengadaan pipa casing OCTG dimana terdapat banyak perusahaan yang juga menawarkan jasa yang sama serta di bidang jasa telematika. Kemampuan Perseroan dalam berkompetisi dan memenangkan persaingan akan sangat menentukan besarnya pendapatan usaha dan laba Perseroan. Jika Perseroan kalah dalam suatu tender maka hal tersebut dapat mempengaruhi pendapatan usaha dan arus kas Perseroan secara material.

2.

Risiko Operasional Risiko operasional dapat terjadi baik di kegiatan survei seismik, operasi pemboran, dan oilfield services. Dalam survei seismik, risiko yang dapat terjadi adalah adanya gangguan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi seperti demo dan tuntutan ganti rugi yang diluar batas normal yang dapat menghambat dan menghentikan jalannya operasi. Disamping itu juga terdapat risiko dalam penyimpanan bahan peledak serta risiko kerusakan lingkungan akibat kegiatan di lapangan. Dalam operasi pemboran, risiko yang dapat terjadi adalah risiko teknis di bawah permukaan seperti kerusakan peralatan yang tidak dapat dihindarkan dan kehilangan peralatan di dalam lubang pemboran serta risiko di permukaan berupa pencurian peralatan dan bahan kimia, kerusakan peralatan serta pencemaran lingkungan. Dalam operasi eksplorasi dan produksi Migas risiko yang mungkin terjadi adalah kerusakan alat jika tejadi semburan liar (blow out) dan pencemaran lingkungan. Apabila hal tersebut di atas terjadi, dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan operasi serta adanya tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Untuk kegiatan yang dilakukan di lepas pantai, baik kegiatan survei seismik maupun pemboran (well services), risiko operasional yang dapat terjadi adalah tenggelamnya atau terbaliknya kapal beserta peralatan seismik (streamer) dan Rig yang dapat disebabkan oleh keadaan cuaca yang sangat buruk. Risiko lainnya adalah potensi terjadinya pencemaran lingkungan akibat peristiwa tersebut. Kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya peralatan yang dimiliki Perseroan serta tuntutan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan kinerja operasi Perseroan untuk beberapa waktu tertentu, meskipun kerugian ini telah dilindungi oleh asuransi. Timbulnya kejadian-kejadian tersebut di atas dapat memberikan dampak negatif secara langsung dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan, seperti terlambatnya penyelesaian pekerjaan dan penurunan kualitas jasa yang ditawarkan oleh Perseroan yang mengakibatkan penurunan pendapatan usaha dan peningkatan biaya operasi yang lebih besar sehingga menurunkan marjin dan pencapaian target laba Perseroan.

29

3.

Risiko Pemutusan Kontrak Kegiatan usaha Perseroan dilakukan berdasarkan kontrak yang diperoleh Perseroan baik kontrak jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Pemutusan kontrak umumnya akan terjadi jika Perseroan melakukan kesalahan dalam kontrak yang telah disepakati (underperform) dan dilakukan setelah dilakukan dua kali peringatan tertulis atas kinerja yang diberikan oleh Perseroan. Berdasarkan pengalaman, risiko pemutusan kontrak ini memang hampir tidak pernah terjadi. Namun apabila pemutusan kontrak terjadi, terutama jika nilai kontrak cukup signifikan dan berjangka panjang, maka akan berakibat buruk dan memberikan dampak yang besar terhadap kinerja keuangan Perseroan dan proyeksi pendapatan Perseroan, terlebih jika Perseroan tidak dapat segera mencari kontrak pengganti.

4.

Risiko Perkembangan Teknologi Kemampuan Perseroan untuk bersaing dalam bidang usaha layanan jasa Migas bergantung pada kemampuan menyediakan kualitas jasa yang unggul dan bersaing. Khusus untuk kegiatan seismik dan usaha yang berkaitan dengan telematika, perubahan teknologi di masa mendatang dapat menyebabkan Perseroan harus terus-menerus menginvestasikan sejumlah dana untuk pengembangan bidang usahanya, lewat investasi peralatan baru untuk meningkatkan daya saing. Apabila Perseroan tidak mampu untuk mengadaptasi perkembangan teknologi di masa depan, maka kualitas layanan jasa Perseroan akan mengalami penurunan yang pada akhirnya akan menurunkan prospek usaha, pendapatan usaha Perseroan dan pencapaian target laba Perseroan.

5.

Risiko Eksplorasi dan Produksi Aktivitas eksplorasi dan produksi yang dilakukan oleh Perseroan, walaupun hanya merupakan aktivitas pengembangan lapangan, tetap memiliki risiko karena terdapat kemungkinan tidak tercapainya tingkat produksi minyak dalam jumlah yang ekonomis. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan berpengaruh pada besarnya laba yang diharapkan oleh Perseroan.

6.

Risiko Gugatan Hukum Dalam menjalankan usahanya, Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi selalu berhubungan dengan pihak ketiga yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya sengketa atau perkara hukum. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dapat memenangkan sengketa atau perkara hukum tersebut. Jika kondisi tersebut terjadi dan bernilai material maka akan mempengaruhi kegiatan usaha dan pencapaian target laba Perseroan.

7.

Risiko sebagai Induk Perusahaan Sebagai induk perusahaan yang melakukan investasi pada Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, Perseroan mempunyai ketergantungan laporan keuangan terhadap kinerja Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi. Risiko tersebut terutama menyangkut besaran laba bersih Perseroan yang juga cukup banyak didukung dari dividen Anak Perusahaan dan bagian atas laba bersih Perusahaan Asosiasi Dengan demikian apabila kegiatan dan kinerja keuangan Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi menurun, hal tersebut kurang memberikan dampak pada pendapatan usaha Perseroan, namun akan berdampak yang cukup besar pada kinerja laba bersih Perseroan.

RISIKO – RISIKO UMUM 1.

Risiko Ekonomi, Politik, dan Keamanan Perseroan merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dimana sebagian besar kekayaan dan pendapatannya berlokasi di dan diperoleh dari Indonesia. Kegiatan usaha Perseroan sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah, kondisi perekonomian, politik, dan keamanan di Indonesia. Setiap perubahan kebijakan Pemerintah dan kondisi perekonomian Indonesia dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan, terutama pendapatan usaha dan arus kas Perseroan.

2.

Risiko Peraturan Pemerintah Industri Migas merupakan industri yang strategis, sehingga kegiatan eksplorasi, produksi dan distribusi Migas diawasi dan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengendalikan aktivitas yang berhubungan dengan Migas. Setiap perubahan peraturan Pemerintah yang terjadi dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

30

Perubahan dalam Pemerintahan memiliki kecenderungan dalam perubahan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik secara makro maupun mikro. Kondisi gejolak politik, ekonomi, dan sosial beberapa waktu yang lalu, terbukti menghasilkan kondisi ketidakpastian dalam penyusunan peraturan Pemerintah di sektor Migas. Sejalan dengan era perdagangan bebas, tidak ada jaminan bahwa peraturan Pemerintah akan selalu mendukung kegiatan usaha Perseroan. Perubahan kebijakan dan peraturan Pemerintah dapat mempengaruhi secara material terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. 3.

Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing Sebagian besar dari pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan pada segmen jasa hulu Migas dan penunjang hulu Migas adalah dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, fluktuasi nilai tukar Dolar Amerika Serikat dengan Rupiah dapat memiliki dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pengeluaran dalam mata uang asing diantaranya berkaitan dengan pembelian peralatan dan pelunasan pinjaman. Fluktuasi nilai tukar dapat memiliki dampak negatif terhadap Perseroan yang mampu mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dan pelunasan pinjaman yang mana akan mempengaruhi secara material terhadap kinerja keuangan Perseroan.

4.

Risiko Peningkatan Suku Bunga Perubahan pada kebijakan nilai tukar uang pada saat ini dan kondisi perekonomian global dan Indonesia serta kebijakan pemerintah atas penetapan tingkat suku bunga akan mempengaruhi suku bunga perbankan nasional. Investasi pada peralatan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagian dibiayai lewat pinjaman, terutama pinjaman bank. Jika terjadi peningkatan suku bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan, hal ini akan mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas Perseroan.

5.

Risiko Pencemaran Lingkungan Pemerintah terus mengupayakan penerapan kebijaksanaan dan peraturan mengenai aspek lingkungan hidup. Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi semua ketentuan dan peraturan Pemerintah mengenai lingkungan hidup pada semua fasilitas produksinya guna meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan hidup. Pembuangan sisa minyak dan gas serta limbah hasil aktivitas usaha lainnya dapat mengakibatkan pencemaran udara, tanah, dan air yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara, dan pihak ketiga dimana Perseroan harus mengganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan.

6.

Risiko Bencana Alam Selain berkaitan dengan sumber daya alam khususnya Migas, sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berlokasi di wilayah Indonesia, dimana terdapat sebagian wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan, pemadaman listrik atau peristiwa-peristiwa lainnya. Bencana alam yang terjadi di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha di Indonesia pada umumnya, dan tidak ada jaminan bahwa bencana alam yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang tidak akan berdampak negatif terhadap Perseroan dan mengakibatkan gangguan pada kegiatan usaha Perseroan seperti kerusakan terhadap peralatan Perseroan yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

31

VI.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 16 Januari 2008 untuk diungkapkan dalam prospektus. Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan auditor independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi” yang terdapat pada bab XVIII dalam prospektus ini.

32

VII. A.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Electronika Nusantara dengan Akta Pendirian No. 18 tanggal 25 Januari 1969 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Pebruari 1969, keduanya dibuat di hadapan Tan Thong Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Pebruari 1969 dan telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 485 tanggal 22 Pebruari 1969 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 58 tanggal 2 Mei 1969. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: 1.

Akta No. 23, tanggal 8 Juni 1984, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 23/1984”) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 16 tanggal 6 Januari 1986, dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-451-HT.01.04.TH.86 tanggal 21 Januari 1986, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1206/1988 pada tanggal 7 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1989, Tambahan No. 1581. Berdasarkan Akta No. 23/1984, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

2.

a.

Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan;

b.

Mengubah nama Perseroan menjadi PT Elnusa;

c.

Meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000 menjadi Rp960.000.000.

Akta No. 51, tanggal 13 Januari 1986, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5307.HT.01.04.TH.1986 tanggal 29 Juli 1986, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1209/1988 pada tanggal 7 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1989, Tambahan No. 1582 (“Akta No. 51/1986”). Berdasarkan Akta No. 51/1986, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8, tanggal 3 Pebruari 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C2-2695.HT.01.04.TH.97 tanggal 15 April 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 522/BH.09.03/VII/97 tanggal 29 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 1997, Tambahan No. 4129 (“Akta No. 8/1997”). Berdasarkan Akta No. 8/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d. e.

4.

Mengubah seluruh anggaran dasar untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995; Mengubah nama Perseroan menjadi PT Elnusa Tbk.; Mengubah jangka waktu pendirian Perseroan menjadi tidak terbatas, sejak 19 Pebruari 1969; Mengubah maksud dan tujuan Perseroan; dan Meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 11 Agustus 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. 41/DK/VIII/97 tanggal 13 Agustus 1997 dari Notaris Sutjipto, S.H., yang telah diterima oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Agustus 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 5 Desember 1997 (“Akta No. 56/1997”). Akta No. 56/1997 ini belum diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Akta No. 56/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

33

5.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 9 Agustus 1999 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 3 Juli 2000, dibuat di hadapan Alfira Kencana, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-19233.HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Agustus 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1053/BH.09.03/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 2001, Tambahan No. 7 (“Akta No. 1/2000”). Berdasarkan Akta No. 1/2000, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. b.

6.

Pengeluaran 2.700.000 saham dari portepel, yang diambil bagian oleh Koperasi Karyawan Elnusa, Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa, dan 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) orang karyawan Perseroan; dan Perubahan pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dari semula Direktur Utama menjadi Komisaris Utama.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 29 Oktober 2001, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 22/2001”). Berdasarkan Akta No. 22/2001, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dan mengganti nama Perseroan dari PT Elnusa Tbk. menjadi PT Elnusa. Hal ini dikarenakan: a.

b.

Pemegang saham Perseroan saat ini berjumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang, sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan publik adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh sekurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp3.000.000.000; dan Perseroan belum terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal sebagai perusahaan publik dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek Jakarta walaupun telah memperoleh persetujuan status Perseroan terbuka dari Menteri Kehakiman melalui surat keputusan No. C2-2695.HT.01.04.TH.97.

Keputusan Pemegang Saham ini dinyatakan kembali dalam Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2002, dibuat di hadapan Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-01213.HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 Januari 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1027/RUB.09.03/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 29 Oktober 2002, Tambahan No. 13189 (“Akta No. 2/2002”). 7.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Juli 2007, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 16/2007”). Berdasarkan Akta No. 16/2007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 2 sehubungan dengan penjualan saham milik PT Danareksa Daiwa NIF Ventures (dalam likuidasi) kepada PT Danareksa (Persero). Akta No. 16/2007 telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-UM.HT.01.10-418 tanggal 10 Oktober 2007.

8.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.122/2007”). Akta No. 122/2007 sudah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. C-01766.HT.01.04-TH2007 tanggal 31 Oktober 2007 dan saat ini sedang dalam proses pendaftaran di Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Berdasarkan Akta No. 122/2007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d.

9.

Persetujuan penggabungan PT Elnusa Geosains, PT EWS Oilfield Services, PT Elnusa Drilling Services dan PT Sinar Riau Drillindo ke dalam Perseroan; Persetujuan atas Rancangan Penggabungan; Persetujuan atas Akta Penggabungan; dan Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 123 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No.123/2007”). Akta No. 123/2007 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-05782.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Desember 2007.

34

Berdasarkan Akta No. 123/2007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka; Peningkatan modal dasar, pemecahan nilai saham dan penerbitan saham baru; Melakukan program ESA; Initial Public Offering (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 86 tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.10-1662 tanggal 22 Januari 2008 (“Akta No. 86/2008”). Berdasarkan Akta No. 86/2008, pemegang saham Perseroan telah mengubah dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan didirikan oleh Pertamina untuk mendukung operasinya dengan memberikan pelayanan (termasuk pemeliharaan dan perbaikan) di bidang peralatan komunikasi elektronik, peralatan navigasi dan sistem radar yang digunakan oleh kapal-kapal milik Pertamina maupun kapal-kapal minyak asing yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Pertamina. Restrukturisasi kelompok usaha Perseroan sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1996 yang dikarenakan bidang usaha Perseroan yang beragam. Dalam perjalanannya, Perseroan melakukan konsolidasi internal dan menyelaraskan kelompok-kelompok usaha yang dimilikinya. Pada tahun 2007, dengan Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal, Perseroan melakukan restrukturisasi korporasi dan aktivitas bisnisnya dengan tujuan agar dapat memposisikan diri sebagai perusahaan Migas pertama di Indonesia yang mampu menawarkan jasa Migas yang terintegrasi (integrated oil and gas services) dengan konsep “one stop service” di bidang pelayanan jasa hulu Migas (integrated upstream services) sebagai bisnis inti (core business) dari Perseroan. Keterangan rinci mengenai Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus ini. Dengan kepemilikan Perseroan atas 6 (enam) Anak Perusahaan dan 5 (lima) Perusahaan Asosiasi, kegiatan Perseroan meliputi 3 (tiga) aktivitas utama (pilar). Pilar pertama merupakan aktivitas Perseroan dalam jasa Migas yang terintegrasi pada bidang jasa hulu Migas dan jasa hilir Migas. Pilar kedua merupakan aktivitas Perseroan dalam pengelolaan lapangan Migas (asset based) dan pilar ketiga merupakan aktivitas Perseroan dalam bidang telematika (ICT) yang menunjang jasa Migas dan non-Migas. Keterangan rinci mengenai kegiatan usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini. B.

Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

1.

Tahun 1969 a.

Sesuai dengan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor Pemegang saham: 1. Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) (“Pertamina”) 2. Afifi Nasution Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Jumlah Saham dalam Portepel

35

Nilai Nominal Rp250.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) % 400 100.000.000 200 50.000.000 100,00 200 50.000.000 100,00

199 1 200 200

49.750.000 250.000 50.000.000 50.000.000

99,90 0,10 100,00

b.

Berdasarkan perjanjian dibuat di bawah tangan tanggal 10 September 1969 telah dilakukan jual beli sejumlah 1 (satu) saham milik Afifi Nasution kepada Pertamina, sehingga setelah jual beli saham tersebut susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp250.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) % 400 100.000.000 200 50.000.000 100,00 200 50.000.000 100,00

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan Modal Disetor Pemegang saham: Pertamina Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Jumlah Saham dalam Portepel

2.

200 200 200

50.000.000 50.000.000 50.000.000

100,00 100,00

Tahun 1984 Sesuai akta Berita Acara Rapat No. 23 tanggal 8 Juni 1984 dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Elecktronika Nusantara No. 16 tanggal 6 Januari 1986 dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, S.H., CN., pengganti Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta keduanya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-451-HT.01.04.TH.86 tanggal 21 Januari 1986, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1206/1988 pada tanggal 7 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1989, Tambahan No. 1581, Perseroan telah meningkatkan modal dasarnya, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp2.400.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) % 400 960.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: Pertamina Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

400 400 -

960.000.000 960.000.000 -

100,00 100,00

Seluruh modal ditempatkan tersebut telah disetor penuh oleh Perseroan. 3.

Tahun 1986 Sesuai Akta Berita Acara Rapat No. 51 tanggal 13 Januari 1986 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Elnusa No. 18 tanggal 2 Mei 1986 keduanya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5307.HT.01.04.TH.1986 tanggal 29 Juli 1986, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1209/1988 pada tanggal 7 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1989 Tambahan No. 1582, Perseroan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan. Setelah peningkatan modal tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp4.548.250 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) % 4.000 18.193.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: Pertamina Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

4.000 4.000 -

18.193.000.000 18.193.000.000 -

100,00 100,00

Seluruh modal ditempatkan tersebut diambil bagian oleh Pertamina dan disetor melalui pembayaran dengan cara inbreng, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 112 tanggal 29 Januari 1986, dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta.

36

4.

Tahun 1997 a.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 3 Pebruari 1997 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C2-2695-HT.01.04.TH.97 tanggal 15 April 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 522/BH.09.03/VII/97 tanggal 29 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 1997, Tambahan No. 4219, Perseroan meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan dan pemegang saham menyetujui masuknya pemegang saham baru yaitu PT Tri Daya Esta. Setelah peningkatan modal dasar tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 1.500.000.000 750.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 2. PT Tri Daya Esta Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

600.000.000 300.000.000 900.000.000 600.000.000

300.000.000.000 150.000.000.000 450.000.000.000 300.000.000.000

%

66,67 33,33 100,00

Seluruh modal ditempatkan tersebut telah disetor oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

b.

a.

Sejumlah Rp18.021.011.212 dengan uang tunai;

b.

Sejumlah Rp84.216.174.368 berasal dari kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut: i.

sejumlah Rp6.312.519.741 dari kapitalisasi paid in capital;

ii.

sejumlah Rp89.480.627 dari kapitalisasi donated capital;

iii.

sejumlah Rp77.814.174.000 dari kapitalisasi retained earnings tanggal 31 Maret 1996.

c.

Sejumlah Rp115.032.604.000 dari Pertamina dengan cara inbreng;

d.

Sejumlah Rp64.537.210.420 dengan revaluasi aktiva tetap;

e.

Sejumlah Rp18.193.000.000 dari modal saham yang sudah disetor oleh Pertamina;dan

f.

Sejumlah Rp150.000.000.000 dengan uang tunai.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 11 Agustus 1997 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor yang diambil bagian seluruhnya PT Tri Daya Esta yaitu sebanyak 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) saham atau senilai Rp132.500.000.000 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah). Setelah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 1.500.000.000 750.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 2. PT Tri Daya Esta Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

600.000.000 565.000.000 1.165.000.000 335.000.000

300.000.000.000 282.500.000.000 582.500.000.000 167.500.000.000

%

51,50 48,50 100,00

Seluruh modal ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai oleh seluruh pemegang saham Perseroan.

37

5.

Tahun 1999 dan 2000 a.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 3 Juli 2000 dibuat di hadapan Alfira Kencana, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. C-19233.HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Agustus 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1053/BH.09.03/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 2001, Tambahan No. 7, Perseroan mengeluarkan sejumlah 2.700.000 lembar saham dari portepel yang diambil bagian oleh Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) dan 489 orang karyawan Perseroan. Setelah pengeluaran saham dalam portepel tersebut di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 1.500.000.000 750.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 2. PT Tri Daya Esta 3. YHTE 4. Kopen 5. Karyawan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

600.000.000 565.000.000 375.500 100.000 2.224.500 1.167.700.000 332.300.000

300.000.000.000 282.500.000.000 187.750.000 50.000.000 1.112.250.000 583.850.000.000 166.150.000.000

%

51,38 48,39 0,03 0,01 0,19 100,00

Seluruh modal ditempatkan tersebut telah disetor secara tunai oleh seluruh pemegang saham Perseroan. b.

Sesuai Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 10 Maret 2000, dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, PT Tri Daya Esta telah menjual sejumlah 22.686.822 lembar sahamnya di Perseroan kepada PT Danareksa Daiwa NIF Ventures. Setelah jual beli saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 1.500.000.000 750.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 2. PT Tri Daya Esta 3. YHTE 4. Kopen 5. Karyawan Elnusa 6. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

600.000.000 542.313.178 787.500 100.000 1.812.500 22.686.822 1.167.700.000 332.300.000

38

300.000.000.000 271.156.589.000 393.750.000 50.000.000 906.250.000 11.343.411.000 583.850.000.000 166.150.000.000

%

51,42 46,47 0,07 0,01 0,16 1,94 100,00

c.

Berdasarkan Akta No. 16/2007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 5.671.706 saham milik PT Danareksa Daiwa NIF Ventures kepada PT Danareksa (Persero). Dengan demikian, setelah terjadinya pengalihan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 1.500.000.000 750.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 2. PT Tri Daya Esta 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures* 4. PT Danareksa (Persero) 5. Karyawan Elnusa 6. YHTE 7. Kopen Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

600.000.000 542.313.178 17.015.116 5.671.706 1.797.500 802.500 100.000 1.167.700.000 332.300.000

300.000.000.000 271.156.589.000 8.507.558.000 2.835.853.000 898.750.000 401.250.000 50.000.000 583.850.000.000 166.150.000.000

%

51,38 46,44 1,46 0,49 0,15 0,07 0,01 100,00

*) dalam proses likuidasi

d.

Berdasarkan Akta No. 123 tanggal 9 Oktober 2007, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp750 juta menjadi Rp2,25 triliun dan pemecahan saham dari Rp500 per saham menjadi Rp100 per saham. Akta No. 123/2007 telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-05782.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Desember 2007. Dengan demikian, setelah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 22.500.000.000 2.250.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Pertamina 2. PT Tri Daya Esta 3. PT Danareksa Daiwa NIF Ventures* 4. PT Danareksa (Persero) 5. Karyawan Elnusa 6. YHTE 7. Kopen Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

3.000.000.000 2.711.565.890 85.075.580 28.358.530 8.987.500 4.012.500 500.000 5.838.500.000 16.661.500.000

300.000.000.000 271.156.589.000 8.507.558.000 2.835.853.000 898.750.000 401.250.000 50.000.000 583.850.000.000 1.666.150.000.000

%

51,38 46,44 1,46 0,49 0,15 0,07 0,01 100,00

*) dalam proses likuidasi

C.

Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

1.

Pertamina

a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya Pertamina didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1974 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Pertamina mengalami beberapa perubahan bentuk badan usaha dan yang terakhir berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (“PP No. 31/2003”). Berdasarkan PP No. 31/2003, Pertamina kemudian didirikan sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan (Persero) Pertamina No. 20, tanggal 17 September 2003, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-24025.HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal 21 Nopember 2003, Tambahan No. 11620.

39

Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Pertamina telah beberapa kali diubah sebagai berikut:

b.

1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Pertamina No. 33, tanggal 28 Desember 2006, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 3 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (6), Pasal 11 ayat (9), Pasal 11 ayat (11) dan Pasal 11 ayat (12) Anggaran Dasar. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00189.HT.01.04.TH.2007 tanggal 8 Januari 2007.

2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina No. 04, tanggal 11 Juli 2007, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 11 ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (23), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 24 Anggaran Dasar Pertamina. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-10511, tanggal 17 Juli 2007.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Pertamina adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang Migas baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang Migas tersebut. Tujuan Pertamina adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Pertamina secara efektif dan efisien serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Pertamina menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut: a. b. c. d. e.

c.

Menyelenggarakan usaha di bidang Migas beserta hasil olahan dan turunannya; Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Pertamina; Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG; Menyelenggarakan kegiatan usaha terkait dengan energi Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dan produk turunannya; Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d.

Susunan Pengurus dan Pengawas Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3, tanggal 3 Agustus 2007 dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34, tanggal 28 Desember 2006, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris No. W7-HT.01.10.10-1972, tanggal 19 Pebruari 2007, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II pada tanggal 5 April 2007, susunan pengurus dan pengawas Pertamina adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama/Independen Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen

: Endri Artono Sutarto : Muhamad Abduh : Maizar Rahman : Achmad Rohyadi : Umar Said

Direksi: Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: Ari Hermanto Sumarno : Iin Arifin Takhyan : Sukusen Soekmarinda : Suroso Atmomartoyo : Achmad Faisal : Sumarsono : Ferederick ST Siahaan

40

d.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 33, tanggal 28 Desember 2006, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00819.HT.01.04.TH.2007, tanggal 8 Januari 2007 dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. W7-HT.01.04-923, tanggal 19 Januari 2007, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 786/RUB.09.05/IV/2007 pada tanggal 5 April 2007, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Pertamina adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 200.000.000 200.000.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: Negara Republik Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

100.000.000 100.000.000 100.000.000

2.

PT Tri Daya Esta

a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

100.000.000.000.000 100.000.000.000.000 100.000.000.000.000

%

100,00 100,00

PT Tri Daya Esta (“TDE”) didirikan di Jakarta dengan nama PT Tri Daya Esta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9, tanggal 8 Mei 1985, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No. 10, tanggal 5 Juli 1985 dan Akta Perubahan No. 12 tanggal 5 Pebruari 1986, ketiganya dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2934.HT.01.01.TH.86 tanggal 19 April 1986 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berturut-turut di bawah No. 990/1986, No. 991/1986 dan No. 992/1986 ketiganya tanggal 30 April 1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 2 September 1997, Tambahan No. 3814. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar TDE telah beberapa kali diubah sebagai berikut: 1.

Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 53, tanggal 29 Agustus 1985, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 4 (Modal) Anggaran Dasar TDE.

2.

Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 22 Maret 1993 dibuat di hadapan Ny. Enirmaya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 4 (Modal) Anggaran Dasar TDE. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-3797 HT.01.04.TH.93 tanggal 26 Mei 1993 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 709/A. Not. HKM/1993/PN.JKT. SEL tanggal 5 Juni 1993 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58, tanggal 20 Juli 1993, Tambahan No. 3300.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50, tanggal 31 Juli 1995, dibuat di hadapan Enimarya Agoes Suwarko, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar TDE. Akta mana telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2209/Not/HKM/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

4.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 97 tanggal 26 Pebruari 1999, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19440.HT.01.04.TH.99, tanggal 1 Desember 1999, dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-19439 HT.01.04.TH.99 pada tanggal 1 Desember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan No. 582/RUB.09-03/VI/2000 tanggal 19 Juni 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70, tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 4986.

41

b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha TDE yang dijalankan saat ini adalah:

c.

1.

menjalankan perusahaan pemborongan bangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi bidang arsitektur, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan, di antaranya gedung, dermaga, jalan, jembatan, pengairan, serta pekerjaan sipil lainnya, pekerjaan teknik terutama dalam hal pemasangan perbaikan dan pemeliharaan instalasi listrik, air gas dan telekomunikasi.

2.

melakukan kegiatan usaha perdagangan umum termasuk ekspor dan impor, dagang antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi atau secara amanat, bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, kecuali agen perjalanan.

Susunan Pengurus dan Pengawas Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TDE No. 23 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Haryanto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris No. C-UM.02.01.7644, tanggal 11 Mei 2006 dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II pada tanggal 13 Juli 2006, susunan pengurus dan pengawas TDE adalah sebagai berikut:

d.

Komisaris: Komisaris Utama Komisaris

: Johannes Berchmans Koesnarno : Ongky Abdul Rahman

Direksi: Direktur Utama Direktur

: Alok Adiranto : Wahyu Budiyanto

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 97, tanggal 26 Pebruari 1999 dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2000, Tambahan No. 4986, susunan permodalan TDE adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 100.000 100.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. PT Cakrawala Tata Sejahtera 2. PT Grahalestari Selaras Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

1.000 81.233 82.233 17.767

3.

PT Danareksa-Daiwa NIF Ventures (dalam proses likuidasi)

a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya

1.000.000.000 81.233.000.000 82.233.000.000 17.767.000.000

%

1,20 98,90 100,00

PT Danareksa-Daiwa NIF Ventures (“Danareksa-Daiwa”) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 85 tertanggal 30 Juli 1996, dibuat di hadapan Rahmah Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-1262.HT.01.01.TH.97, tanggal 24 Pebruari 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 613/BH.09.03/III/97 pada tanggal 26 Maret 1997 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38, tanggal 13 Mei 1997, Tambahan No. 1863. b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Danareksa-Daiwa yang dijalankan saat ini adalah: 1. 2. 3.

membantu perusahaan yang berada pada tahap awal pengembangan; membantu perusahan yang mengalami kemunduran usaha; dan mengembalikan dan memberikan nasehat dalam rangka kegiatan investasi modal ventura.

42

c.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Danareksa-Daiwa No. 2, tanggal 1 Maret 2004, dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan pemegang saham Danareksa-Daiwa adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 30.000.000 30.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. PT Danareksa (Persero) 2. Daiwa Securities Asia Holdings B.V. 3. Nippon Investment Finance Co. Ltd. 4. DZIA Holding Ltd. 5. Central Investment Holding Co. Ltd. Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

7.500.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 1.500.000 30.000.000 30.000.000

7.500.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 9.000.000.000 1.500.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000

%

25,00 20,00 20,00 30,00 5,00 100,00

Likuidasi Berdasarkan Akta Penyataan Keputusan Para Pemegang Saham Danareksa-Daiwa No. 2, tanggal 1 Maret 2004, yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham DanareksaDaiwa telah menyetujui untuk melikuidasi/membubarkan Danareksa-Daiwa terhitung sejak 1 Maret 2004 dan menunjuk PT Deloitte Konsultan Indonesia sebagai likuidator. Sampai saat ini, likuidasi Danareksa-Daiwa masih dalam proses penyelesaian.

4.

PT Danareksa (Persero)

a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya PT Danareksa (Persero) (“Danareksa”) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 74 tertanggal 28 Desember 1976 yang telah diperbaiki dengan Akta No. 59, tanggal 17 Pebruari 1977, keduanya dibuat di hadapan Julian Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/353/21, tanggal 12 Juli 1977 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 2816 pada tanggal 19 Juli 1977 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619 (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Danareksa tersebut telah beberapa kali diubah sebagai berikut: 1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 21, tanggal 18 Juni 1985, yang telah diubah dengan Akta No. 20, tanggal 17 Oktober 1985, keduanya dibuat di hadapan Raden Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6825.HT.01.04.TH.85, tanggal 26 Oktober 1985 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2111/1985, tanggal 30 Oktober 1985 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 20 Desember 1985, Tambahan No. 1568 (“Akta No. 21/1985”).

2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24, tanggal 1 Juli 1992, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H.,Notaris di Jakarta yang telah diubah dengan Akta No. 12, tanggal 5 September 1992, dibuat di hadapan Weliana Salim, S.H., Notaris pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8441.HT.01.04.TH.92, tanggal 10 Oktober 1992, dan telah didaftarkan ke dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 426/A.Not/HKM/1992/PN.JAK.SEL, tanggal 22 Oktober 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97, tanggal 4 Desember 1992, Tambahan No. 6188 (“Akta No. 24/1992”).

3.

Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 6, tanggal 3 April 1998, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perbaikan No. 2, tanggal 2 Juni 1998, keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 22, tanggal 16 Maret 1999, dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia berdasarkan surat No. C2-8387.HT.01.04.TH.1998, tanggal 3 Juli 1998, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 3656/BH.09.03/XII/98 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 22, tanggal 16 Maret 1999, Tambahan No. 1670 (“Akta No. 6/1998”). 43

b.

4.

Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 48, tanggal 30 Mei 2000, dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-14781.HT.01.04.TH.2000, tanggal 21 Juli 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 007/RUB.09.03/I/2001, tanggal 2 Januari 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23, tanggal 20 Maret 2001, Tambahan No. 1830 (“Akta No. 48/2000”).

5.

Akta No. 98 tertanggal 12 Desember 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No C-31153.HT.01.04.TH.2004 tertanggal 24 Desember 2004 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan No. 048/RUB.09.05/I/2005 tanggal 12 Januari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 15 Maret 2005, Tambahan No. 2739 (“Akta No. 98/2004”).

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha Danareksa adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dengan jalan mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengerahan dana dan mengelola dana tersebut dengan maksud agar masyarakat luas dapat turut menikmati keuntungannya dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

c.

Susunan Pengurus dan Pengawas Susunan pengurus Danareksa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa No. 25, tanggal 14 September 2007 sebagaimana diubah dengan Akta Pernyataan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa No. 24, tanggal 14 September 2007, keduanya dibuat di hadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan No. 8 tanggal 3 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., maka susunan pengurus dan pengawas Danareksa adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Sutan Remy Sjahdieni : Dino Patti Djalal : Mohamad Ihsan

Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: Edgar Ekaputra Sujanto : Wahzary Wardaya : Harry Wiguna : Muhammad Hanif : Aloysius Kiik Ro

Bukti pemberitahuan atas perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum diperoleh. d.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Berdasarkan Akta No. 98/2004, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Danareksa adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 2.800.000 2.800.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: Negara Republik Indonesia Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

701.480 701.480 2.098.520

44

701.480.000.000 701.480.000.000 2.098.520.000.000

%

100,00 100,00

5.

Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE)

a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (“YHTE”) didirikan pada tahun 1997 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian No. 120, tanggal 24 Januari 1997 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, tanggal 5 Mei 2000, Tambahan No. 51.

b.

Susunan Pengurus dan Pengawas Susunan pengurus YHTE saat ini sesuai dengan Surat Keputusan No. 054b/EN/KPTS/000D/2007 tanggal 18 Juli 2007, adalah sebagai berikut: Pembina Pengawas Ketua Sekretaris Bendahara

Direksi

Perseroan

: Eteng Ahmad Salam : Heru Samodra : Gunarno : Hafid Mulyadi : Wahyu Katrian

6.

Koperasi Karyawan Elnusa (“Kopen”)

a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya Koperasi Karyawan PT Elnusa (“Kopen”) didirikan pada tahun 1980, untuk jangka waktu tidak terbatas, berdasarkan Akta Pendirian tanggal 30 Juli 1980 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Koperasi DKI Jakarta No. 28/Binor/1983 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum No. 1639/B.H/I tanggal 2 Maret 1983 (“Akta Pendirian”). Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan:

b.

1.

Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Kopen pada tanggal 26 Juni 1991 yang telah memperoleh pengesahan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Jakarta berdasarkan Surat Keputusan No. 47/BLP/5/1991 tanggal 17 September 1991;

2.

Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Kopen pada tanggal 23 Juni 1993;

3.

Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Kopen pada tanggal 24 Pebruari 1998 yang telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 021/PAD/KDK 9.3/XI/1998 tanggal 6 Nopember 1998;

4.

Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Kopen pada tanggal 4 April 2002 yang telah memperoleh pengesahan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 01/PAD/-1.829.103 tanggal 29 September 2003;

5.

Akta Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Rapat Anggota Koperasi pada tanggal 4 April 2006 yang telah disahkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 077/BH/PAD/-1.82/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Susunan Pengurus dan Pengawas Berdasarkan keputusan rapat anggota khusus Kopen tanggal 30 Agustus 2007, susunan pengurus dan pengawas Kopen periode 2007 – 2010 adalah sebagai berikut: Pembina

: Eteng Ahmad Salam

Dewan Pengawas Ketua Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas

: Hendri S. Suardi : Agus Budi Hartono : Henny Handini Widodo

Pengurus Ketua Pengurus Sekretaris Bendahara

: Thedi Aswardi : Yusrizal Nasir : Agie Prissanto

45

D.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris No. 10 tanggal 2 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 10/2007”), susunan pengurus dan pengawas Perseroan adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris

: Iin Arifin Takhyan : S.M. Hari Kustoro : Surat Indrijarso : Anton Sugiono : Harry Triono

Direksi: Direktur Utama Direktur Administrasi dan Keuangan Direktur Operasi

: Eteng Ahmad Salam* : Hendri S. Suardi** : Eddy Sjahbuddin

*)

merangkap sebagai Direktur Pengembangan Usaha

**) sebagai Direktur tidak terafiliasi

Akta No. 10/2007 tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-UM.HT.01.10-4239, tanggal 26 Nopember 2007. Berikut ini keterangan singkat masing-masing anggota Komisaris dan Direksi: Komisaris: Iin Arifin Takhyan Komisaris Utama Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun. Lahir di Tasikmalaya pada tanggal 16 Pebruari 1952, meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1977. Melanjutkan studinya di bidang Energy Technology (Geothermal) di University of Auckland pada tahun 1985. Memperoleh gelar Master di bidang Energy and Environmental Economics, University of Auckland pada tahun 1993. Merintis karier sejak awal di Departemen Pertambangan dan Energi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan beberapa jabatan, jabatan terakhir sebagai Direktur Eksplorasi dan Produksi (1998 – 1999). Pernah menjabat sebagai Perwakilan Pemerintah untuk OPEC (1998 – 1999), Staf Ahli Menteri Pertambangan dan Energi bidang Minyak dan Gas Bumi (1999 – 2000), Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah untuk PT Pertamina (Persero) (1999 – 2000), Direktur Manajemen Production Sharing PT Pertamina (Persero) (2001), Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) (2001 – 2003), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2003 – 2006), Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (2006 – sekarang). Dari tahun 2006 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. S.M. Hari Kustoro Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun. Lahir di Pontianak pada tanggal 5 September 1953, meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Perminyakan ITB (1978) dan Fakultas Ekonomi UI (1986). Kariernya dimulai di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 1979, dengan beberapa jabatan diantaranya: Kepala Teknik Produksi Pangkalan Brandan – UEP (1990 – 1993), Kepala Sub Dinas Proyek Loan Usaha Baru Direktorat EP (1993 – 1995), Kepala Sub Dinas Patungan Direktorat EP (1995 – 1996), Kepala Sub Urusan Patungan Usaha Baru Direktorat EP (1996 – 2000), General Manager – JOBP Seaunion (2000 – 2003), Senior Manager Produksi Direktorat Hulu (2003 – 2004), Direktur Hulu PT Pertamina (Persero) (2004 – 2006), Komisaris Utama Perseroan (2004 – 2006). Dari tahun 2006 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

46

Surat Indrijarso Komisaris Independen Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 48 tahun. Lahir di Surakarta pada tanggal 25 Mei 1959, meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Kimia Universitas Diponegoro (1984), memperoleh gelar Master of Science – Chemical and Gas/ Petroleum Engineering (1990) dan Ph.D Chemical and Gas/Petroleum Engineering (1994) dari University of Salford, Inggris. Memulai karier di Proyek Gas Natuna antara lain sebagai Koordinator Studi atas bentuk distribusi gas dan struktur, komposisi dan pembangunan dari suatu Konsorsium para pembeli gas (1995 – 1998), Analis Industri dan Ketua Kelompok Penilaian Industri Minyak dan Gas Bumi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) (1985 – 1998), Koordinator Tim Kerja dalam Kebijakan Produksi dan Distribusi BBM, Asisten Inspektur Jenderal Teknologi dan Industri Strategis di Bina Graha (1998 – 2000), Kepala Sub Bagian Kesehatan dan Masalah Sosial – Sekretariat Kabinet (2000-2004), Kepala Bagian Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup – Sekretariat Kabinet (2004 – 2006), Kepala Biro Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya – Sekretariat Kabinet (2006 – sekarang). Dari tahun 2007 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan Anton Sugiono Komisaris Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Lahir di Purbalingga pada tanggal 6 Pebruari 1957, meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1982) dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari IPMI (Institut Pengembangan Manajemen Indonesia) Jakarta (1985). Jabatan yang pernah dijabat diantara lainnya adalah : Assistant to General Manager PT Tifa Arum Realty (1982 – 1986), General Manager Retail Division PT Mantrust/PT Borsumij Wehry Indonesia (Trading and Investment Company) (1987 – 1991), President Director PT Bina Puri Lestasi (PT Duta Graha Indah Grup) (1992 – sekarang), President Director PT Bajradaya Sentranusa (1995 – sekarang). Dari tahun 2004 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Harry Triono Komisaris Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 60 tahun. Lahir di Cepu pada tanggal 22 Desember 1947, menyelesaikan pendidikan kemiliteran AKABRI LAUT (1971), sarjana Sosial Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Terbuka (1996) dan gelar Magister Manajemen dari STIE Widya Jayakarta (2001). Karier kemiliterannya diantaranya Komandan Korps Marinir TNI-AL (1999 – 2003), Kepala Staf Korps Marinir (1997 – 1999), Komandan Brigif Marinir (1996 – 1997). Tanda jasa yang diterima diantaranya Satya Lencana Seroja I (Timor Timur), Satya Lencana Dwidya Sistha (Pendidikan), Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Seroja II (Timor Timur), Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun, Bintang Jalasena Naranya, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Yudha Dharma Naranya dan Bintang Yudha Dharma Pratama. Dari tahun 2007 sampai saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

47

Direksi: Eteng Ahmad Salam Direktur Utama dan merangkap sebagai Direktur Pengembangan Usaha Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Lahir di Bandung pada tanggal 12 Januari 1954 meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (1978), dan mengikuti pendidikan SUSPIMIGAS Angkatan XIII (1995) dan kursus singkat Angkatan (KSA) IX LEMHANNAS (2001). Memulai karier sebagai Exploitation Engineer – Direktorat EP Pertamina Pusat & Lapangan Tanjung Unit EP IV Balikpapan (1978 – 1986), menjabat berbagai posisi, antara lain : Kepala Evaluasi Ekonomi Unti EP IV Balikpapan, Kepala Teknik Reservoir Unti EP II Plaju, Kepala Reservoir Engineering BPPKA, Kepala Dinas Pengembangan Gas dan Kepala Dinas Eksploitasi BPPKA, General Manager EP Rantau & EP Sumbagsel Prabumulih (1986 – 2000), Kepala Divisi Produksi Direktorat EP Pertamina (2000 – 2001), Deputi Direktur Bidang Hulu –Pertamina (2001 – 2003), Pjs. Direktur Hulu – Pertamina (2001 – 2003), Komisaris PT EWS Oilfield Services (2002 – 2007), Direktur Pengembangan dan SDM – PT Pertamina (Persero) (2003 – 2004), Presiden Komisaris PT Patra Jasa (2003 – 2005), Presiden Komisaris PT Pertamedika (2003 – 2005), Komisaris - PT Pertamina EP (2006 – 2007). Dari tahun 2007 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan Direktur Pengembangan Usaha Perseroan.

Hendri S. Suardi Direktur Administrasi dan Keuangan Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 45 tahun. Lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret 1962, meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (1985) dan memperoleh gelar Master in Business Administration (MBA) dari IPMI (Institut Pengembangan Manajemen Indonesia) Jakarta (1990). Memulai karir sebagai Design Engineer di Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) (1986 – 1988), Field Engineer di Schlumberger, Australia (1988 – 1989), Corporate Banking Group, Citibank N.A., Jakarta (1990 – 1996) dengan jabatan terakhir sebagai Assistant Vice President, Senior Vice President di Bank Nusa International (1996), Senior Executive – CDC Capital Partners (1996-2001), Director di Deloitte Touche & Tohmatsu Financial Advisory Services (DTFAS) (2002), Director di Renaissance Capital Asia (RCA) (2002 – 2003), Head of Execution di PT UOB Kay Hian Securities (2003 – 2004). Dari tahun 2004 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perseroan dan merupakan Direktur tidak terafiliasi Perseroan.

Eddy Sjahbuddin Direktur Operasi Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 49 tahun. Lahir di Bogor pada tanggal 6 Juni 1958, meraih gelar sarjana di jurusan Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung (1986) dan memperoleh gelar Magister Management di University of Kentucky, USA (1998) dan Universitas Gajah Mada (1998). Memulai karir sebagai Researcher di BPPT (1986 – 1989). Pada tahun 1989 bergabung dengan Pertamina. Kariernya diawali sebagai ahli geologi operasi pemboran Pertamina di UEP I Pangkalan Brandan Sumbagut (1989 – 1991), ahli Evaluasi Geologi Prospek Eksplorasi UEP I Sumbagut (1991 – 1993). Kembali ke Pertamina Pusat sebagai Ahli Utama Evaluasi Eksplorasi Migas Divisi Planning & Portfolio Management (PPM) Direktorat EP Pertamina (1993 – 1996), Ahli Utama Perencanaan Eksplorasi Migas Divisi PPM Direktorat EP Pertamina (1996 – 2000), Kepala Sub Dinas Investasi Eksplorasi Direktorat EP Pertamina (2000 – 2001) dan menjadi Manajer Perencanaan Eksplorasi Divisi New Venture Direktorat Hulu Pertamina (2001 – 2002). Sejak tahun 2002-2004 sebagai Manajer Perencanaan Jasa Eksplorasi Direktorat EP Pertamina. Dari tahun 2004 sampai saat ini menjabat sebagai Direktur Operasi Perseroan. 48

Kompensasi Komisaris dan Direksi Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Komisaris dan Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebesar Rp17,4 miliar untuk tahun 2006 dan Rp10,7 miliar untuk tahun 2007. Gaji dan kompensasi lainnya tersebut didasarkan pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Audit Perseroan telah membentuk Komite Audit dan dan susunan pengurus terakhir Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No. 002/SK/DK.ELN/2007 tanggal 29 Oktober 2007, adalah sebagai berikut: Ketua merangkap Anggota

: Surat Indrijarso

Anggota

: S.M. Hari Kustoro

Anggota

: Zainal Arifin

Anggota

: Farida Meutia

Perseroan telah menyesuaikan Komite Audit tersebut sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.1.5, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Sekretaris Perusahaan Sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/EN/KPTS/000D/2008 tanggal 17 Januari 2008 telah ditunjuk Heru Samodra sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Bapepam dan LK, Bursa Efek, institusi lainnya yang terkait dan masyarakat. E.

Struktur Organisasi Perseroan

F.

Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

Sejalan dengan visi dan misi serta keinginan untuk mewujudkan Perseroan sebagai world class company, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas operasi dan citra positif Perseroan untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini, manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja dan menjadi prioritas dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Pada dasarnya, tata kelola yang baik adalah proses yang harus dilalui untuk kesinambungan Perseroan dan penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola secara konsisten akan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan lebih baik dari tahun ke tahun. Tata kelola perusahaan yang baik juga akan mendorong pengelolaan Perseroan untuk lebih profesional, transparan, efisien serta dapat meningkatkan peran mandiri Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham yang pada akhirnya memberikan kontribusi penting bagi terciptanya citra positif dan iklim kondusif untuk mendukung investasi. 49

Good Corporate Governance (“GCG”) pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholders. Perseroan mulai membangun infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik sejak tahun 2004, ditandai dengan penandatanganan komitmen pelaksanaan GCG oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perseroan dan Anak Perusahaan. Infrastruktur tersebut diantaranya adalah dengan pembentukan Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris independen serta pembentukan Komite Remunerasi. Komite-komite tersebut membantu Dewan Komisaris melakukan tugasnya mengawasi jalannya Perseroan yang dipimpin oleh Direksi. Dalam melakukan investasi, Perseroan juga dibantu oleh Komite Investasi Perseroan untuk memberikan rekomendasi kepada manajemen. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan mulai melengkapi soft structure tata kelola perusahaan yang baik, diantaranya pedoman GCG dan Board Manual yang mengatur tugas dan tanggung jawab serta hubungan Komisaris dan Direksi. Dalam periode operasional tahun 2006 secara umum prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik sudah mulai dilaksanakan oleh Perseroan. Manajemen juga terus menerus meningkatkan fungsi setiap organ dan sistem pengawasan serta peranan Komisaris Independen dan Komite Audit serta Komite Remunerasi yang telah ada. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain menyempurnakan beberapa kebijakan dasar korporat sebagai salah satu soft structure tata kelola yang diantaranya mengatur mengenai benturan kepentingan, pemberian, dan penerimaan hadiah, kepatuhan hukum, hubungan holding dan Anak Perusahaan, community development, pengelolaan informasi serta kebijakan masing-masing departemen di Perseroan. Untuk meneruskan implementasi sampai ke level Anak Perusahaan, Perseroan membentuk Tim Perumus dan agent of change di tingkat Anak Perusahaan, kemudian dilakukan sosialisasi melalui training dan seminar serta roadshow ke Anak Perusahaan untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi. Disamping itu, Perseroan menyempurnakan Etika Kerja yang telah ada dengan code of conduct yang merupakan cerminan perilaku bisnis yang harus dilakukan secara konsisten. Penerapan code of conduct diharapkan dapat menjaga kesinambungan interaksi bisnis dengan para stakeholders dalam meningkatkan iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Transparansi merupakan salah satu pilar dan indikator dalam pelaksanaan GCG, untuk itu Perseroan terus berusaha meningkatkan sistem dan kualitas informasi melalui, website, buletin, blog Perseroan, acara-acara penting dan media informasi lainnya. Informasi secara transparan dan berkualitas kepada pihak luar merupakan pendekatan strategis agar stakeholders mendapat informasi yang benar dan sesuai dengan langkah-langkah yang akan dilakukan Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan minat para investor serta kepercayaan publik. Disamping itu, Perseroan juga akan terus menerus menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih baik agar Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan memberikan shareholders' value yang lebih baik. G.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Sebagai perusahaan yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat, Perseroan memiliki komitmen moral bahwa entitas bisnis yang terbaik adalah dengan membangun keseimbangan antara sasaran-sasaran ekonomi, lingkungan dan sosial. Atas dasar ini, Perseroan menyelenggarakan program Corporate Social Responsibility (“CSR”) sebagai program built-in yang selaras dengan kebutuhan stakeholders. CSR yang dikembangkan oleh Perseroan berorientasi pada peningkatan kapasitas penerima manfaat program dengan menjaga kearifan lokal dan eksplorasi potensi. Perseroan mengedepankan kualitas program dengan aktivitas yang tepat pada sasaran, memberikan inspirasi, memperkuat kepercayaan publik dan bernilai signifikan. Program CSR dilakukan bersama masyarakat untuk dikembangkan secara bersama pula. Program CSR yang pertama kali menjadi perhatian Perseroan adalah bidang pendidikan, diawali dengan membangun TK Patra VII. Sekolah ini dikembangkan sebagai wujud kepedulian Perseroan untuk membantu pemerintah menyediakan sarana belajar bagi para generasi penerus bangsa. Selain itu, Perseroan juga memberikan beasiswa terpadu kepada beberapa anak asuh melalui program pembinaan spiritual, intelektual, keterampilan dan kepekaan sosial. Program ini diproyeksikan dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi para penerima beasiswa, sehingga mereka dapat memberikan kontibusi terbaik pada keluarga dan lingkungan tempat mereka tinggal. Dalam bidang ekonomi, Perseroan melakukan Program Pengembangan Kemandirian Masyarakat (P2KM). Sasaran dari program ini adalah komunitas masyarakat di sekitar lokasi kantor Perseroan. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan Perseroan diberikan melalui pemberian dana untuk pengembangan usaha masyarakat dan kemampuan manajerial untuk peningkatan kepercayaan diri menuju kehidupan yang lebih mandiri. Salah satu contoh usaha dari Perseroan dalam menjalankan program pengembangan kemandirian dapat terlihat di daerah Labuan, Banten. Pada daerah ini, sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan, dimana mereka membutuhkan modal yang cukup besar untuk membeli bahan bakar yang berguna untuk mengerakkan perahu-perahu motor kecil mereka sebagai alat untuk membantu mereka dalam mencari nafkah setiap harinya. Dalam menjalankan program ini, Perseroan dibantu oleh lembaga intermediary yang membantu dalam penyelenggaraan SPDN (Solar Paket Distribusi Nelayan). Dengan model kerja sama ini, para nelayan terbantu dalam hal penyediaan bahan bakar, sehingga mereka tidak perlu bergantung lagi dari para rentenir penyedia bahan bakar. 50

Untuk menghadapi kondisi yang bersifat darurat, Perseroan menjalankan program CSR melalui Elnusa Emergency Response (EER) yakni sebuah kegiatan yang ditujukan untuk memberikan bantuan ke wilayah bencana di Indonesia. Kegiatan ini hadir dari sebuah kesadaran bahwa Perseroan berdiri, beraktivitas dan berkembang di atas bumi Indonesia yang rentan terhadap bencana alam. Perseroan memahami bahwa kontribusi sebesar atau sekecil apapun, akan sangat memberikan manfaat bagi para korban yang berada pada lokasi bencana. Selain bantuan darurat, Perseroan juga memberikan perhatian pada pemulihan fisik, sosial, dan ekonomi. Program ini dijalankan oleh Perseroan pada lokasi-lokasi bencana di Sumatra, Jawa hingga Indonesia Timur. Salah satu program CSR Perseroan yang mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah adalah pemulihan desa terpadu di Yogyakarta pasca gempa di tahun 2006. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, Perseroan menjadi perusahaan pertama yang melakukan pembangunan 147 rumah tahan gempa di Dusun Kedaton Kidul, Bantul. Program ini memberikan inspirasi kepada banyak perusahaan maupun lembaga nasional dan internasional lainnya untuk bergabung mendanai rekonstruksi desa. Selanjutnya, pembinaan terintegrasi juga dilaksanakan oleh Perseroan bersama dengan lembaga kemanusiaan dengan melakukan kegiata yang meliputi pembinaan sosial, ekonomi dan spiritual. Pada saat ini desa binaan Perseroan telah menjadi percontohan rekonstruksi mandiri yang direkomendasikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk ditiru di daerah pasca bencana lainnya. Aktivitas temporer dalam kerangka program CSR diselenggarakan oleh Perseroan dalam bentuk pengembangan kapasitas masyarakat (capacity building) untuk tata lingkungan sehat. Dalam program ini Perseroan berperan dalam pelatihan kader bina sehat yang selanjutnya diharapkan para kader ini akan aktif dalam menata lingkungan sesuai dengan kemandirian dan dapat memiliki inisiatif tinggi di tengah masyarakat luas. H.

Sumber Daya Manusia

Program Pengembangan Untuk mendukung pengembangan bisnis, Perseroan dan Anak Perusahaan menerapkan kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang terarah dan terencana. Keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia mulai dari perekrutan sampai dengan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi bermuara pada upaya untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas dan berdedikasi tinggi. Program perekrutan dilakukan dengan serangkaian tes untuk menguji kapasitas dan kompetensi calon karyawan dan diikuti dengan program pelatihan yang terarah. Program perekrutan melalui jalur management trainee menjadi andalan Perseroan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin Perseroan di masa yang akan datang. Bisnis Perseroan di bidang jasa industri Migas, yang sarat dengan teknologi tinggi dan persaingan global, mengharuskan Perseroan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Program pelatihan dari Perseroan telah terbukti mampu menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mendukung Perseroan dalam persaingan industri yang sangat ketat dan memberikan kualitas di atas standard minimum yang diinginkan para pelanggan. Selain itu, karyawan juga dituntut untuk selalu sadar akan kesehatan dan keselamatan kerja serta keterjagaan lingkungan. Kesejahteraan Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan memberikan paket remunerasi di atas ketentuan normatif. Untuk menjaga remunerasi yang kompetitif, Perseroan menetapkan skala pemberian upah dengan mengacu pada hasil survei upah di pasar tenaga kerja. Remunerasi meliputi gaji, tunjangan tetap dan tidak tetap, penghargaan kinerja tahunan, cuti tahunan, program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti, asuransi kesehatan, dan tunjangan transportasi untuk karyawan pada level pimpinan. Disamping itu, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan yang terbaik dalam menciptakan suasana kerja. Perseroan dan Anak Perusahaan sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui usaha-usaha sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Poliklinik untuk para pekerja dan keluarga Rekreasi bersama seluruh karyawan dan keluarganya Sarana olah raga, ibadah dan hiburan Sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Koperasi karyawan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dan fasilitas simpan pinjam dengan tingkat bunga rendah Bantuan dana Ongkos Naik Haji (ONH) Pelatihan kewirausahaan bagi karyawan yang memasuki Masa Persiapan pensiun (MPP)

Dengan meningkatnya kegiatan dan operasi Perseroan dan Anak Perusahaan, diperlukan penambahan tenaga-tenaga yang handal dan profesional dalam bidangnya demi kelancaran operasional Perseroan. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki 1.104 karyawan di Perseroan dan 623 karyawan di Anak Perusahaan per tanggal 31 Juli 2007. 51

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Juli 2007 menurut jenjang, jabatan, pendidikan dan usia. Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Jenjang Jabatan Jenjang Jabatan

Perseroan

Direksi dan General Manager Manager Assistant Manager Supervisor Senior Staff Staff Konsultan Total

45 61 144 78 757 19 1,104

SCU 1 17 40 168 226

Jumlah SDM Anak Perusahaan EPN/EPR* PND 5 1 10 3 26 11 55 103 1 97 118

Total PBN 3 14 35 95 147

EBE 2 3 8 6 6 10 35

57 108 8 262 84 1,188 20 1,727

* secara operasional kegiatan EPN dan EPR telah mengalami penggabungan

Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Jenjang Pendidikan Jumlah SDM Jenjang Jabatan Pasca Sarjana (S2/S3) Sarjana (S1) Sarjana Muda (D3/D2/D1) SMA SMP/SD Total

75 329 116 550 34 1,104

Total

Anak Perusahaan

Perseroan SCU 10 56 46 114 226

EPN/EPR* 4 34 14 45 97

PND 4 32 13 67 2 118

PBN 1 5 10 96 35 147

EBE 8 23 3 1 35

102 479 202 873 71 1,727


Komposisi Karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Menurut Kelompok Usia Jumlah SDM Jenjang Jabatan 20 - 30 tahun 31 - 40 tahun 41 - 50 tahun > 50 tahun Total

298 397 289 120 1,104

Total

Anak Perusahaan

Perseroan SCU 43 115 53 15 226

EPN/EPR* 12 45 36 4 97

PND 65 39 11 3 118

PBN 40 52 38 17 147

EBE 9 13 4 9 35

467 661 431 168 1,727


Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 4 (empat) orang tenaga kerja asing dengan perincian sebagai berikut : No

Nama

Jabatan

Warga Negara

No. IMTA

Masa Berlaku IMTA

No KITAS

Masa Berlaku KITAS

1.

Gary Lott Smith Jr.

T.A. Bid. Planning Development

Amerika Serikat

Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP. S032/MEN/P/IMTA/2007, tanggal 4 Juli 2007

24 Agustus 2007 2C2MD0439-F, Diizinkan tinggal sampai dengan dikeluarkan sampai dengan 23 Agustus 2008 di Balikpapan, 23 Agustus 2008 tanggal 12 Juli 2007

2.

Stacey Dewayne Snead

T.A. Bid. Maintenance

Amerika Serikat


18 Juli 2007 sampai dengan 17 Juli 2008

2C2MD0437-F, Diizinkan tinggal dikeluarkan sampai dengan di Balikpapan, 17 Juli 2008 tanggal 12 Juli 2007

3.

Robert Hollis Jones

T.A. Bid. Quality Control

Amerika Serikat



2C2MD0438-F, Diizinkan tinggal dikeluarkan sampai dengan di Balikpapan, 13 Juli 2008 tanggal 12 Juli 2007

4.

Richard David Crawford

T.A. Bid. Maintenance

Amerika Serikat


24 Agustus 2007 2C1MD0597-E, sampai dengan dikeluarkan di 23 Agustus 2008 Balikpapan, tanggal 25 Agustus 2006

52

Diizinkan tinggal sampai dengan 23 Agustus 2008

Peraturan Perusahaan Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial berdasarkan keputusan No. Kep. 331/PHIJSK-PKKAD/V/2007 tanggal 30 Mei 2007. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan 30 Mei 2009. I.

Keterangan Tentang Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi

1.

PT Elnusa Petrofin (“EPN”) Untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang aktivitas hilir Migas, Perseroan mendirikan EPN yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar dan pelumas. a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya EPN didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tertanggal 5 Juli 1996, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4.559.HT.01.01.TH.97 tanggal 3 Juni 1997. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar EPN tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan:

b.

1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70, tanggal 8 Desember 1997, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 3 (Maksud dan Tujuan), Pasal 4 (Modal) dan Pasal 16 (Tahun Buku) Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8710.HT.01.04.TH.99 pada tanggal 20 Mei 1999 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-8709 HT.01.04.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 245/BH.09.03/XI/99 tanggal 16 Nopember 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 1 Agustus 2000, Tambahan No. 4095;

2.

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 3, tanggal 7 Agustus 2003, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 4 (Modal) Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-27493.HT.01.04.TH.2003 tanggal 17 Nopember 2003, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 289/RUB.09.03/IV/2004 tanggal 8 April 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90, tanggal 9 Nopember 2004, Tambahan No. 11168;

3.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 3, tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 3 ayat (1) (Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha) Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02712.HT.01.04.TH.2006 tanggal 20 Nopember 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 269/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 2 April 2007.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha EPN yang dijalankan saat ini adalah: 1. 2. 3.

Jasa konstruksi/ fabrikasi dan instalasi peralatan dalam bidang tidak terbatas pada instrumentasi tangki penimbun; Usaha dalam bidang industri petrokimia termasuk pencampuran (blending) bahan bakar; Usaha dalam bidang perdagangan dan distribusi BBM jenis premix, super tt serta BBM lainnya.

53

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 7 Agustus 2003 yang dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EPN adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 350.000 35.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. Perseroan 2. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

87.350 150 87.500 262.500

8.735.000.000 15.000.000 8.750.000.000 26.250.000.000

%

99,83 0,17 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham pada tanggal 6 Nopember 2007 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 20 Nopember 2007, dibuat di hadapan Soegeng Santoso, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas EPN adalah sebagai berikut:

e.

Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Hendri S. Suardi : Djaelani Sutomo : Ratiyan Abdul Rachman

Direksi: Direktur Utama Direktur Operasi dan Marketing

: Susetiadi : Maryadi Atmomartoyo

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting EPN untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh KAP Ghazali, Sahat & Rekan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jimmy Budhi & Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 31 Juli 2007

NERACA Aktiva Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

54

2006


50.015 10.535 60.550

26.159 10.673 36.832

27.940 7.021 34.961

33.468 10.582 44.050

48.292 11.687 571 60.550

22.724 12.492 1.616 36.832

21.186 10.624 3.150 34.961

25.503 804 17.744 44.050

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan Laba (Rugi) Bersih

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 370.046 447.818 360.892 435.432 9.154 12.386 22.918 13.625 (13.764) (1.240) (829) 1.728

31 Juli 2007 461.626 450.046 11.580 11.847 (267) (605)

2006 765.708 746.347 19.362 13.604 5.758 (8.229)

(872)

(2.471)

(14.593)

488

(173) (1.045)

937 (1.534)

(14.593)

488

Jumlah aktiva EPN pada tanggal 31 Juli 2007 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 91,2% dibandingkan dengan jumlah aktiva pada tahun 2006 disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha dari Pertamina untuk jasa depo dan transportir. 2.

PT Elnusa Patra Ritel (“EPR”) Untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang aktivitas hilir Migas khususnya bidang retail, Perseroan mendirikan EPR yang bergerak di bidang distribusi bahan bakar dan pelumas. Dalam upaya untuk melakukan efisiensi, seluruh aktivitas usaha EPR telah dialihkan ke EPN sehingga pada saat ini EPR dalam kondisi tidak aktif. a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya PT Elnusa Patra Ritel (“EPR”) didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 267 tanggal 30 Agustus 1996 dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4.381.HT.01.01.TH.97 tanggal 29 Mei 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 2 September 1997 di bawah No. 590/BH.09.03/IX/97, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4, tanggal 13 Januari 1998, Tambahan No. 241. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar EPR tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan:

b.

1.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 7 Januari 1998, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mengubah Pasal 16 (Tahun Buku) Anggaran Dasar.

2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 26 Januari 2001, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah meningkatkan modal dasar EPR. Akta telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02118 HT.01.04.TH.2001. tanggal 15 Juni 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1158/RUB.09.03/IX/2002 pada tanggal 20 Nopember 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 2003, Tambahan No. 700.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha EPR yang dijalankan saat ini adalah perdagangan BBM dan bahan bakar dan pelumas pada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum, menyelenggarakan usaha perdagangan umum di lokasi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum dan menjalankan usaha dalam bidang pemeliharaan kendaraan bermotor.

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30, tanggal 19 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02118 HT.01.04.TH.2001 tanggal 15 Juni 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1158/RUB.09.03/IX/2002 pada tanggal 20 Nopember 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 2003, Tambahan No. 700, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham EPR adalah sebagai berikut:

55

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. Perseroan 2. Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 5.000.000 5.000.000.000

1.470.000 30.000 1.500.000 3.500.000

1.470.000.000 30.000.000 1.500.000.000 3.500.000.000

%

98,00 2,00 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham pada tanggal 6 Nopember 2007 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 20 Nopember 2007, dibuat di hadapan Soegeng Santoso, S.H., M.H., susunan pengurus dan pengawas EPR adalah sebagai berikut: Komisaris Direktur

e.

: Ratiyan Abdul Rachman : Susetiadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting EPR untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh KAP Ghazali, Sahat & Rekan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jimmy Budhi & Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007


168 1.165 1.333

259 1.216 1.475

1.030 1.316 2.346

2.157 1.763 3.920

31 1.302 1.333

199 1.276 1.475 -

1.083 1.263 2.346

1.465 230 2.225 3.920

31 Juli 2007

LAPORAN LABA RUGI Penjualan Beban Pokok Penjualan Laba (Rugi) Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Pendapatan (Beban) Lain-lain Laba (Rugi) Bersih

2006


47 (47) 73 26

2006 126 (126) 139 13

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 47.262 94.783 47.404 93.295 (143) 1.488 733 762 (876) 726 (86) (468) (962) 258

Jumlah aktiva EPR pada tahun 2006 dan 2007 mengalami penurunan yang signifikan, disebabkan oleh pengalihan stasiun gas dan kegiatan usaha EPR ke EPN, Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdapat nilai penjualan pada tahun 2006 dan 2007.

56

3.

PT Patra Nusa Data (”PND”) Untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang aktivitas pendukung hulu Migas, Perseroan mendirikan PND yang bergerak di bidang jasa perolehan dan pengolahan data Migas. a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya PND didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tertanggal 4 Nopember 1997 yang telah diubah dengan Akta No. 15 tertanggal 12 Mei 1999, keduanya dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-15964 HT.01.01.TH.1999, tanggal 3 September 1999, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 4 Oktober 1999 dibawah nomor 2744/BH.09.02/ X/99, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, tanggal 30 Nopember 1999, Tambahan No. 8044. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar PND tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan:

b.

1.

Akta No. 79 tanggal 20 Maret 2000, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mengubah tahun buku Perseroan dari 1 April sampai dengan 31 Maret menjadi sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-16093 HT.01.04.TH.2000 tanggal 2 Agustus 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 10938.

2.

Akta No. 18 tanggal 3 Juli 2003, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mengubah Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai jumlah dan susunan Dewan Komisaris dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-21428 HT.01.04.TH.2003 tanggal 9 September 2003 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2007 dibawah No. 1440/BH 09.01/X/2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 1218.

3.

Akta No. 216 tanggal 31 Maret 2004, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah mengubah Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai jumlah dan susunan Dewan Komisaris dan menyetujui pengalihan seluruh saham milik Yayasan Lemigas kepada Yayasan Pertambangan dan Energi dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-13867 HT.01.04.TH.2004 tanggal 4 Juni 2004 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2007 dibawah nomor (tidak terbaca)/ BH 09.01/X/2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 1219.

4.

Akta No. 70 tanggal 26 Juni 2006, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor PND dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-22007 HT.01.04.TH.2006 tanggal 26 Juli 2006, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1205/BH09/VIII/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 1220 (“Akta No. 70/2006”).

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha PND yang dijalankan saat ini adalah: =

Studi detail, antara lain studi perencanaan, studi kelayakan, studi teknik, studi operasi dan studi desain/ evaluasi;

=

Pengadaan bahan, supervisi pemasangan instalasi peralatan, memberikan bantuan dan nasihat teknik dan opersai putar kunci;

=

Pembuatan sistem informasi dan progress pengelolaan data dengan komputer dan teknologi komputer;

=

Peningkatan kualitas data dan alih media penyimpanan data, pengelolaan dan pemasyarakatan data, workstation, penanganan data navigasi dan positioning;

=

Melayani konsultasi di bidang pengelolaan data;

=

Memperoleh data dalam rangka penyelidikan umum.

57

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta No. 70/2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 26, tanggal 15 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham PND adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp30.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 20.000 600.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Perseroan 2. Yayasan Pertambangan dan Energi Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

16.400 3.600 20.000 -

492.000.000 108.000.000 600.000.000 -

%

82,00 18,00 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 20 September 2007 dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 32/2007”), susunan pengurus dan pengawas PND saat ini adalah sebagai berikut:

e.

Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris

: R. Priyono : Dixie Bastian : Baskoro : Bambang Nugroho

Direksi: Direktur

: Dipa Mulia

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting PND untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh KAP Ghazali, Sahat & Rekan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jimmy Budhi & Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007


58

2006


37.508 14.380 51.888

56.668 12.479 69.147

24.173 1.848 26.021

16.397 867 17.264

28.067 245 23.575 51.888

48.841 143 20.164 69.147

18.057 379 7.585 26.021

13.895 400 2.969 17.264

31 Juli 2007 49.900 24.765 25.135 13.101 12.034 1.015 13.049 (3.827) 9.222

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih

2006 104.309 60.304 44.005 22.492 21.513 (596) 20.917 (6.390) 14.527

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 76.435 33.525 51.667 20.752 24.769 12.773 15.361 8.483 9.408 4.290 (90) 584 9.318 4.874 (3.184) (1.501) 6.134 3.373

Peningkatan aktiva PND yang signifikan pada tahun 2006 dibandingkan aktiva pada tahun 2005 disebabkan oleh pembelian tanah sebesar Rp9,8 miliar pada aktiva tidak lancar. Selain itu, terdapat piutang usaha sebesar Rp7,3 miliar ke Manajemen Data Migas dan Rp13,5 miliar ke Anadarko Indonesia, Co. Amerika Serikat. 4.

PT Sigma Cipta Utama (“SCU”) Untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang aktivitas pendukung hulu Migas, Perseroan mendirikan SCU yang bergerak di bidang penyimpanan data Migas. a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya SCU didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tertanggal 8 April 1980 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 5 Nopember 1980 keduanya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/66/8 tanggal 26 Januari 1981 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1683 tanggal 14 Mei 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34, tanggal 26 April 1985, Tambahan No. 646. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar SCU tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: 1.

Akta Risalah Rapat No. 32, tanggal 27 Nopember 1991, dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Modal disetor SCU dari 250 (dua ratus lima puluh) saham menjadi 1.000 (seribu) saham.

2.

Akta Risalah Rapat No. 126, tanggal 27 Maret 1998, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.078.HT.01.04.TH.1998, tanggal 5 Oktober 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 3805/BH.09.03/I/99 tanggal 15 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1999, Tambahan No. 1439.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56, tanggal 10 Nopember 2003, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 3 (Maksud Dan Tujuan) Anggaran Dasar SCU. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00882HT.01.04.TH.2004 tanggal 13 Januari 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 164/BH.09.03/II/2004 tanggal 27 Pebruari 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, tanggal 4 Mei 2004, Tambahan No. 4259.

4.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39, tanggal 6 Pebruari 2004, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 4 (Modal) Anggaran Dasar SCU. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-06516. HT.01.04.TH.2004 tanggal 16 Maret 2004, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 288/BH.09.03/IV/2004 tanggal 8 April 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 2004, Tambahan No. 4260.

59

b.

5.

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 27, tanggal 12 Januari 2005, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 3 (Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha) Anggaran Dasar SCU. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia di bawah No. C-02340 HT.01.04.TH.2005 tanggal 28 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 257/RUB.09.03/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 5 April 2005, Tambahan No. 3389.

6.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 134 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Maksud dan Tujuan serta Struktur Permodalan (“Akta No.134/2007”). Akta No. 134/2007 tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-01936.HT.01.04-TH2007 tanggal 1 Nopember 2007 dan sedang dalam proses pendaftaran di Departemen Perdagangan Republik Indonesia.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha SCU yang dijalankan saat ini adalah: 1.

2. c.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain: =

Jasa penyimpanan data dan arsip

=

Jasa pengolahan data

=

Jasa teknologi informasi

=

Jsa komputer, hardware dan peripheral

=

Jasa instalasi dan maintenance, komputer, jaringan komputer dan peripheral

=

Jasa pembuatan perangkat lunak (software)

=

Jasa konsultasi bidang sistem informasi geografis (geologi dan geodesi)

=

Jasa konsultasi bidang komputer dan rekayasa informatika

=

Jasa navigasi telematika

=

Perekrutan dan penyaluran tenaga kerja

Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan: distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badanbadan perusahaan

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta No. 134/2007 dan Akta Jual Beli Saham No. 107, tanggal 21 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menjual 150 lembar saham SCU kepada Ir. Sakti Tamat. Sehingga setelah jual-beli tersebut dilakukan, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham SCU adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp100.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) 820.000 82.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. Perseroan 2. Ir. Sakti Tamat Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

204.850 150 205.000 615.000

20.485.000.000 15.000.000 20.500.000.000 61.500.000.000

%

99,93% 0,07% 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44, tanggal 8 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus dan pengawas SCU adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama Komisaris

: Eddy Sjahbuddin : Baskoro

Direksi: Direktur

: Agung Pamudji Widodo

60

e.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan keuangan SCU, ETA dan RKM sebelum dilakukannya penggabungan usaha dapat dilihat Bab IX Keterangan Mengenai Penggabungan.

5.

PT Purna Bina Nusa (“PBN”) Untuk menunjang kegiatan Perseroan di bidang aktivitas pendukung hulu Migas, Perseroan mendirikan PBN yang bergerak di bidang penguliran dan perdagangan pipa casing OCTG. a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya PBN didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 7 Mei 1982 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25, tanggal 8 Desember 1982 dan No. 146 tanggal 24 Maret 1983, ketiganya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5406 HT01.01.TH.83 tanggal 6 Agustus 1983 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara berturut-turut di bawah No. 3407/1983, No. 3408/1983 dan No. 3409/1983, ketiganya tanggal 11 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 1984, Tambahan No. 468. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar PBN tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan:

b.

1.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara No. 7 tanggal 2 Desember 1998, dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah maksud dan tujuan PBN, jangka waktu pendirian PBN, peningkatan modal dasar dan penyesuaian Anggaran Dasar PBN terhadap Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-3022 HT.01.04.TH.99 tanggal 18 Pebruari 1999 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan Perusahaan Anggaran Dasar No. C-3021 HT.01.04.TH.99 tanggal 18 Pebruari 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 4580/BH 09.03/V/99 tanggal 27 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58, tanggal 18 Pebruari 1999, Tambahan No. 4362.

2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, tanggal 3 Oktober 2000, dibuat di hadapan Haji Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 3 Mei 2002, dibuat di hadapan Haji Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Juni 2005, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, yang mengubah domisili PBN dari Jakarta ke Batam. Dimana Akta ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBN No. C-19341 HT.01.04.TH.2005 tanggal 13 Juli 2005, dan telah didaftarkan ke dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam di bawah No. 523/BH.04.06/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 13 Juli 2005, Tambahan No. 812.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 25 April 2005, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah meningkatkan modal ditempatkan PBN. Akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBN No. C-15731 HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha PBN yang dijalankan saat ini adalah: = = =

c.

Pengolahan, pembuatan dan perbaikan alat-alat perminyakan; Menjalankan perdagangan umum, termasuk ekspor, interlokal dan lokal; Memberikan jasa dalam bidang minyak dan gas bumi yaitu OCTG dan penguliran pipa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 15 tanggal 17 Pebruari 2006, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PBN No. C-UM.02.01.4822 tanggal 23 Maret 2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 529/RUB.04.06/VII/2006 tanggal 10 Oktober 2007, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham PBN adalah sebagai berikut:

61

Nilai Nominal Rp100.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 45.000 4.500.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Perseroan 2. PT Multi Guna Laksindo 3. PT Rasamala Adidaya 4. Anton Suleiman 5. Insinyur Trisulo Djoko Purnomo 6. Doktorandus Firdaus Idrus 7. Firdaus Abdullah Siddik 8. Insinyur Soedarno Martosewojo 9. Nyonya Triana Indrawati 10. Anas Mappe Siri 11. Insinyur Tjipto Kusumo 12. Ibnu Prinsma Arif Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

22.000 6.312 3.838 3.153 3.023 789 765 429 271 68 13 500 41.161 3.839

2.200.000.000 631.200.000 383.800.000 315.300.000 302.300.000 78.900.000 76.500.000 42.900.000 27.100.000 6.800.000 1.300.000 50.000.000 4.116.100.000 383.900.000

%

53,45 15,33 9,32 7,66 7,34 1,92 1,86 1,04 0,66 0,17 0,03 1,21 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 16 Juli 2007, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PBN No. W7-HT.01.10-1199 tanggal 10 Agustus 2007 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Notaris Yulida Desmartiny, S.H., dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam di bawah No. 998/KUS.04-06/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007. Sesuai dengan akta tersebut, susunan pengurus dan pengawas PBN adalah sebagai berikut: Komisaris:

e.

Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris

: Eddy Sjahbuddin : Indradjaja Dalel : Wisaksono Trisulo : Muchtar Hadi

Direksi: Direktur

: Ecko Setyo Cahyono

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting PBN untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jan Ladiman & Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007


62

2006


31.957 19.913 51.871

48.682 17.092 65.774

34.902 12.880 47.781

24.484 12.053 36.537

25.770 3.495 22.606 51.871

38.419 3.969 23.386 65.774

26.600 4.851 16.330 47.781

15.653 4.644 16.240 36.537


31 Juli 2007 32.033 26.014 6.019 4.043 1.975 (171)

2006 80.510 60.245 20.265 10.199 10.066 1.322

1.804 (635) 1.170

11.388 (3.585) 7.803

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 46.240 40.427 35.636 33.798 10.604 6.629 8.075 5.906 2.529 723 (132) 281 2.397 (830) 1.566

1.004 (405) 599

Peningkatan marjin PBN pada tahun 2005 dan 2006 disebabkan terutama oleh telah dimulainya aktivitas perdagangan pipa (pipe trading) selain hanya menyediakan jasa penguliran pipa yang merupakan bisnis inti PBN. 6.

Elnusa Bangkanai Energy Ltd. (“EBE”) a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya EBE didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 4 Desember 2003 dan telah mendapatkan Certificate of Incorporation No. 570637 diterbitkan oleh Registration of Companies British Virgin Islands pada tanggal yang sama. Berdasarkan Share Certificate EBE yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2003, modal dasar EBE adalah sebesar USD50.000 terbagi atas 50.000 saham masing-masing bernilai USD1 dan seluruh saham dimiliki oleh Perseroan.

b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha EBE yang dijalankan saat ini adalah aktivitas eksplorasi dan eksploitasi

c.

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Shareholder Resolution EBE tanggal 1 Nopember 2007 dan Surat BP Migas No. 368/BPD4000/2007-S8 tanggal 26 Januari 2007 tentang RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja) tahun 2006, susunan kepengurusan EBE adalah sebagai berikut: Direktur General Manager

d.

: Hendri S. Suardi : R. Suryaman

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan share certificate EBE yang diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2003, modal dasar EBE adalah sebesar USD50.000 yang terbagi atas 50.000 saham masing-masing bernilai USD1 dan seluruh saham dimiliki oleh Perseroan. Melalui perjanjian farm in agreement yang ditandatangani pada bulan Oktober 2004, Perseroan menjual 49% kepemilikannya dari blok/wilayah kerja yang dimiliki kepada Mitra Energi Bangkanai (“MEB”) dan pada tanggal 25 April 2006, Bangkanai Petroleum Berhad membeli 15% kepemilikan atas blok/ wilayah kerja yang dimiliki oleh MEB.

63

e.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting EBE untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007


Pendapatan Usaha Beban yang dapat dipulihkan kembali Laba Kotor Beban yang tidak dapat dipulihkan kembali Laba Usaha Laba (Rugi) Selisih Kurs Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba (Rugi) Bersih

7.

2006

828.851 828.851

125.000 598.880 723.880

187.652 187.652

25.639 144.847 170.486

663.502 138.793 26.556 828.851

430.845 264.522 28.513 723.880

18.759 261.860 (92.967) 187.652

240.093 (69.607) 170.486

31 Juli 2007

LAPORAN LABA RUGI


2006 -

-

580 (2.537) (1.957)

(4.181) 125.661 121.480

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 (20.418) (125.000) (20.418) (125.000) 2.195 393 (5.137) 5.000 (23.360) (119.607)

PT lnfomedia Nusantara (“IMN”) Perseroan mempunyai kepemilikan 49% saham di IMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan direktori telepon, contact center dan content. a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya IMN didirikan pada tahun 1984 dengan nama PT Elnusa Yellow Pages berdasarkan Akta Pendirian No. 107, tanggal 20 Juni 1984, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pendiri/Pemegang Saham Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117, tanggal 21 Januari 1987, keduanya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2128 HT.01.01.TH.87, tanggal 14 Maret 1987, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Oktober 1988, berturut-turut di bawah No. 909/Not./1988/PN JKT SEL, No. 910/Not./1988/PN JKT SEL dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal 18 Nopember 1988, Tambahan No. 1255 (-Akta Pendirian-). Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar IMN tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: 1.

Akta Berita Acara Rapat No. 272, tanggal 17 Nopember 1993, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 4 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-14471.HT.01.04.TH.93, tanggal 28 Desember 1993, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 189/A.Not/HKM/1994/ PN.JAK.SEL, tanggal 29 Januari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, tanggal 3 Mei 1994, Tambahan No. 2370.

64

b.

2.

Akta Berita Acara Rapat No. 156, tanggal 28 September 1995, dibuat di hadapan Maria Wahjuni pengganti dari Sinta Susikto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah keseluruhan Anggaran Dasar termasuk mengubah nama menjadi PT Infomedia Nusantara. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13488.HT.01.04. TH.95, tanggal 23 Oktober 1995, dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 662/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 8 Nopember 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1996, Tambahan No. 922.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 27 Pebruari 1998 yang kemudian telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2, tanggal 2 Juni 1998 dan telah diperbaiki dengan Akta No. 33, tanggal 19 Pebruari 1999, ketiganya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-7888.HT.01.04.TH.99, tanggal 29 April 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 092/BH.09.03/XII/99, tanggal 29 Desember 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23, tanggal 21 Maret 2000, Tambahan No. 1477.

4.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7, tanggal 2 Agustus 2002, dibuat di hadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13, tanggal 22 Januari 2003, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18982.HT.01.04.TH.2003, tanggal 12 Agustus 2003, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1041/ RUB.09.03/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 Nopember 2003, Tambahan No. 827.

5.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 2 Desember 2004, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 mengubah ayat (1) dan menambahkan ayat (13), Pasal 13 mengubah ayat (3) dan menambahkan ayat (7), (8), (9), (10), (11), Pasal 14, Pasal 15 mengubah ayat (1) dan menambahkan ayat (13), (14), Pasal 16 menambahkan ayat (3), (4), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-13518.HT.01.04.TH.2005, tanggal 18 Mei 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 920/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 8 Agustus 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 2005, Tambahan No. 863.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha IMN yang dijalankan saat ini adalah: = = = = = =

Menyusun, menerbitkan dan menyebarluaskan buku petunjuk telepon dan buku petunjuk telekomunikasi lainnya Menjual iklan untuk dimuat dalam buku petunjuk telepon dan buku petunjuk telekomunikasi lainnya Menjual buku petunjuk telepon dan buku petunjuk telekomunikasi lainnya kepada langganan langganan baik dalam maupun luar negeri Merekam, menyusun dan menerbitkan dalam berbagai bentuk sarana iklan antara lain pita magnetic, film dan lain-lain Menjual iklan dalam berbagai bentuk, macam dan/ atau jenis antara lain barang cetakan, media elektronik. Menyelenggarakan penyedia jasa pelayanan informasi data, informasi bisnis dan informasi lain dalam berbagai bentuk antara lain media cetak, elektronik, visual, suara dan usaha lain-lain yang berhubungan dan menunjang usaha-usaha tersebut di atas, kecuali jasa dalam bidang pajak dan hukum

65

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7, tanggal 2 Agustus 2002 yang dibuat di hadapan Eko Gunarto, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham IMN adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp500 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 200.000.000 100.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham: 1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 2. Perseroan Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

40.800.000 39.200.000 80.000.000 120.000.000

20.400.000.000 19.600.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000

%

51,00 49,00 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tertanggal 25 April 2007 yang dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana akta ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah diterima pemberitahuan tersebut melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris tertanggal 6 Juni 2007 No. W7-HT.01.10-8036, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II pada tanggal 5 Juli 2007, dengan Nomor sesuai dengan akta tersebut, susunan pengurus dan pengawas IMN adalah sebagai berikut:

e.

Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris

: Hendri S. Suardi : Faisal Syam : Tjatur Purwadi : Baskoro

Direksi: Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur

: Agina Siti Fatimah : Mochammad Bachrum : Angger Pramunditto : Lucy Sycilia : Marihot Batahi Sihoi Sibarani

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting IMN untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana dan Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007

NERACA Aktiva Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Hak Minoritas atas Aktiva Bersih - AP Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

66

2006


248.476 216.911 465.386

222.365 214.662 437.028

220.856 154.063 374.919

194.133 139.608 333.741

183.412 43.910 8.277 229.787 465.386

177.552 37.785 4.477 217.214 437.028

155.112 28.051 5.637 186.119 374.919

154.078 21.307 6.449 151.907 333.741

Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain

31 Juli 2007 416.162 206.179 209.983 112.880 97.103 (14.200)

2006 478.480 226.004 252.476 161.807 90.669 9.649

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Badan Beban Pajak Penghasilan Laba Sebelum Hak Minoritas Hak minoritas Laba Bersih

82.902 (25.525) 57.377 (1.418) 55.959

100.317 (26.655) 73.662 (1.352) 72.310

LAPORAN LABA RUGI

8.

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 404.501 360.772 176.248 129.043 228.253 231.729 128.621 128.606 99.632 103.123 9.086 3.488 108.719 (32.561) 76.158 (1.221) 74.937

106.611 (31.760) 74.851 (806) 74.045

PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“PKM”) Perseroan memiliki 40% saham di PKM yang bergerak dalam bidang usaha jasa pelayanan komunikasi melalui satelit (VSAT). a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya PKM didirikan di Jakarta dengan Akta Perseroan Terbatas PT Patra Telekomunikasi Indonesia No. 100 tanggal 28 September 1995 dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16.003.HT.01.01.TH.95 tanggal 7 Desember 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1969/1995 tanggal 14 Desember 1995 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 1996, Tambahan No. 1114. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar PKM tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: 1.

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 31 tanggal 6 Maret 1998, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar PKM untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17610 HT.01.04.TH.98 tanggal 6 Oktober 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat No. 3709/BH.09.05/III/1999 tanggal 8 Maret 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 1999, Tambahan No. 2546.

2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 26 Juni 2000, dibuat di hadapan Abdul Rajab Rahman, S.H., Notaris pengganti Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah maksud dan tujuan PKM. Dimana Akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-23524 HT.01.04.TH.2000 tanggal 2 Nopember 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 719/RUB.09.05/V/2001 tanggal 22 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2001, Tambahan No. 5446.

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 2 Agustus 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mengubah maksud dan tujuan PKM serta peningkatan modal dasar PKM. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-09355 HT.01.04.TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007.

67

b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha PKM yang dijalankan saat ini adalah: = = = = = = = = = =

c.

Kegiatan jasa komunikasi satelit; VoIP; FoIP; pelayanan jaringan global; komunikasi radio; komunikasi data paket; internet provider; pemeliharaan peralatan telekomunikasi; konsultan bidang telekomunikasi; pengembangan jaringan telekomunikasi dan perencanaan pembangunan sarana prasarana telekomunikasi dan pemeliharaan jaringan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10, tanggal 2 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PKM adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 80.000 80.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. 2. Perseroan 3. PT Tanjung Mustika Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

8.000 8.000 4.000 20.000 60.000

8.000.000.000 8.000.000.000 4.000.000.000 20.000.000.000 60.000.000.000

%

40,00 40,00 20,00 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tertanggal 6 September 2006 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Surat No.W7-HT.01.10-916 tertanggal 26 September 2006, susunan pengurus dan pengawas PKM adalah sebagai berikut: Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris Komisaris

: Sarwoto : Sapto Wibowo : Sutikno Widjaja

Direksi: Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur

: Priyanto Mangunprawiro : Budi Hardono : Hanafi : Paulus Tjahjono

68

e.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting PKM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf dan Mawar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. 31 Juli 2007


LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih

9.

2006


24.513 114.088 138.601

33.188 125.268 158.457

28.173 138.623 166.797

26.278 106.371 132.650

50.732 8.443 79.426 138.601

76.209 12.164 70.083 158.457

84.977 23.026 58.794 166.797

58.733 32.181 41.735 132.650

31 Juli 2007 91.002 91.002 75.665 15.338 (1.483)

2006 170.665 170.665 145.302 25.363 (8.137)

13.855 (4.512) 9.343

17.227 (5.938) 11.289

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 158.625 76.582 158.625 76.582 124.377 66.064 34.249 10.518 (8.414) (4.073) 25.835 (8.776) 17.059

6.444 (2.855) 3.589

Elnusa Tristar Ramba Ltd. (“ETR”) a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya ETR merupakan badan usaha yang baru dibentuk oleh konsorsium Perseroan dan Tristar Global Holdings Corporation berdasarkan hukum British Virgin Islands pada tanggal 3 Juli 2007 dan telah mendapatkan Certificate of Corporate Affairs dengan No. Perusahaan 1415114 diterbitkan oleh Registration of Corporate Affairs British Virgin Island pada tanggal yang sama. Pembentukan badan usaha ini berkaitan dengan transaksi akuisisi lapangan minyak Blok Ramba (TAC) melalui mekanisme pembelian 100% saham ConocoPhillips Ramba Ltd. (“CPRL”) oleh ETR. Transaksi akuisisi Blok Ramba ini baru saja terjadi pada tanggal 14 September 2007 dimana kedudukan CPRL nantinya akan digantikan oleh ETR sebagai pengelola lapangan Blok Ramba.

b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha ETR yang dijalankan saat ini adalah melakukan aktivitas pengelolaan dan pengoperasian Blok Ramba eks CPRL dimana ETR berperan sebagai operator.

c.

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Register of Directors ETR, susunan Board of Directors ETR saat ini adalah sebagai berikut: Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur

: Utaryo Suwanto : Dixie Bastian : Rudy Lim : Eka Sinto Kasih Tjia

69

d.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Register of Members tanggal 3 Juli 2007, pemegang saham ETR terdiri dari: (i) Perseroan sebanyak 25 saham, dengan nilai nominal USD25, dan (ii) Tristar Global Holdings Corporation sejumlah 75 saham, dengan nilai nominal USD75.

e.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar keuangan ETR masih belum tersedia hingga saat prospektus ini diterbitkan sehubungan dengan ETR baru didirikan pada tanggal 3 Juli 2007.

10. PT Jabar Energi (“JBE”) a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya JBE didirikan pada tahun 2006 dengan nama PT Jabar Energi berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 23 Pebruari 2006, dibuat di hadapan Anastasia Budy Prihastyanti Surjaningsih, S.H., Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17039.HT.01.01.TH.2006 tertanggal 12 Juni 2006 dengan No. C-17039.HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Kota Bandung pada tanggal 26 Juni 2006 di bawah No. 0417/BH.10.11./VI/2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2006, Tambahan No. 8359. Sejak didirikan, Anggaran Dasar JBE tidak mengalami perubahan.

b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha JBE yang dijalankan saat ini adalah: Pertambangan minyak dan gas bumi = Jasa pertambangan minyak, gas dan panas bumi = Industri pengilangan minyak bumi = Perdagangan besar dan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas = Ketenagalistrikan = Gas = Pengadaan energi alternatif =

c.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Berdasarkan Akta Pendirian struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham JBE adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp10.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 100.000 1.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Perseroan 2. PT Jasa Sarana Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

d.

24.500 25.500 50.000 50.000

245.000.000 255.000.000 500.000.000 500.000.000

%

49,00 51,00 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta Notaris Anastasia Budy Prihasty Suryaningsih, S.H., M.H., No. 2 tanggal 23 Pebruari tahun 2006 yang kemudian berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jabar Energi yang ditetapkan dengan Akta Notaris Anastasia Budy Prihastyanti Suryaningsih, S.H., M.H., No. 2 tanggal 24 Agustus tahun 2006 maka susunan pengurus dan pengawas JBE adalah sebagai berikut: Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Rachmat Effendi Achlil : Soko Sandi Buwono : Eddy Sjahbuddin

Direksi: Direktur

: Sopyan Muhamad Gaos

70

e.

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting JBE untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata M.M, Ak. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007


Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih

2006

192 180 372

370 132 502

n.a n.a n.a

n.a n.a n.a

154 218 372

154 348 502

n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a

31 Juli 2007

LAPORAN LABA RUGI


2006

188 (188) 3

226 (226) 6

(185) 56 (130)

(220) 67 (152)

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

11. PT Jabar Telematika (“JBT”) a.

Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya JBT didirikan pada tahun 2006 dengan nama PT Jabar Telematika, berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 23 Pebruari 2006 dibuat di hadapan Anastasia Budy Prihastyanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17040.HT.01.01.TH.2006 tanggal 12 Juni 2006, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandung di bawah No. 0416/BH.10.11/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2006, Tambahan No. 8358. Sejak didirikan, Anggaran Dasar JBT tidak mengalami perubahan.

b.

Kegiatan Usaha Kegiatan usaha JBT yang dijalankan saat ini adalah: Jasa Radio Trunking = Jasa sistem komunikasi = Jasa komunikasi lainnya (pengembangan banking payment switching Bank Jabar) = Jasa konsultasi peranti keras = Jasa konsultasi peranti lunak = Jasa pengelola multimedia =

71

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham JBT adalah sebagai berikut: Nilai Nominal Rp10.000 per saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) 100.000 1.000.000.000

Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang saham: 1. Perseroan 2. PT Jasa Sarana Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Jumlah Saham dalam Portepel

c.

24.500 25.500 50.000 50.000

245.000.000 255.000.000 500.000.000 500.000.000

%

49,00 51,00 100,00

Pengurusan dan Pengawasan Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 10 Agustus 2007 dibuat di hadapan Anastasia Budy Prihastyanti, S.H., M.H., Notaris di Bandung, susunan pengurus dan pengawas JBT adalah sebagai berikut:

d.

Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: Iing Rochman Karyanegara : Baskoro : Asnawi Paryana

Direksi: Direktur

: Dody Hidayat

Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel berikut menyajikan ikhtisar data keuangan penting JBT untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dr. H.E.R. Suhardjadinata M.M, Ak. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

31 Juli 2007


Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih

72

2006

197 114 312

298 88 386

n.a n.a n.a

n.a n.a n.a

47 265 312

53 333 386

n.a n.a n.a n.a

n.a n.a n.a n.a

31 Juli 2007

LAPORAN LABA RUGI


2006

98 (98) 1

248 (248) 6

(97) 29 (69)

(241) 75 (167)

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a

J.

Hubungan Kepemilikan serta Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepemilikan Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan pemegang saham berbentuk Badan Hukum dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Keterangan : 1. EBE 2. ETR 3. EPN 4. EPR 5. PBN 6. PND

: : : : : :

Elnusa Bangkanai Energy Ltd. Elnusa Tristar Ramba Ltd. PT Elnusa Petrofin PT Elnusa Patra Ritel PT Purna Bina Nusa PT Patra Nusa Data

7. 8. 9. 10. 11.

SCU IMN PKM JBE JBT

: : : :

PT Sigma Cipta Utama PT Infomedia Nusantara PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Jabar Energi PT Jabar Telematika

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan, Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut: Nama No. Perusahaan

Eteng Ahmad Salam

Eddy Sjahbuddin

Hendri S. Suardi

Iin Arifin Takhyan

Surat Indrijarso

S.M. Hari Kustoro

Harry Triono

Anton Sugiono

1.

Perseroan

DU

D

D

KU

K

K

K

K

2.

EPN

-

-

KU

-

-

-

-

-

3.

EPR

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

PBN

-

KU

-

-

-

-

-

-

5.

PND

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

IMN

-

-

KU

-

-

-

-

-

7.

PKM

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

JBE

-

K

-

-

-

-

-

-

9.

JBT

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

EBE

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

ETR

-

-

D

-

-

-

-

-

12.

SCU

-

KU

-

-

-

-

-

-

13.

DDNV

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Danareksa

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

TDE

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Pertamina

-

-

-

WDU

-

-

-

-

17.

YHTE

P

-

-

-

-

-

-

-

18.

Kopen

P

-

KDP

-

-

-

-

-

Keterangan: KU KDP

: :

Komisaris Utama Ketua Dewan Pengawas

K P

: :

Komisaris Pembina

DU WDU

73

: :

Direktur Utama Wakil Direktur Utama

D

:

Direktur

K.

Transaksi dengan Pihak Lain yang Memiliki Hubungan Istimewa

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang terdiri dari: Pendapatan Usaha 31 Juli 2007 290.752 650 522 36 392

Keterangan PT Pertamina (Persero) PT Patra Niaga PT Patraindo Nusa Pertiwi PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar) Jumlah

292.352

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2006 2005 2004 261.086 360.467 308.823 2.023 2.776 1.622 110 10.047 6.556 3.563 266.782

372.136

318.155

Pembelian 31 Juli 2007 381,484 3,743 1,878 181

Keterangan PT Pertamina (Persero) Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar) Jumlah

387,286

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2006 2005 2004 658,253 372,594 502,820 3,009 7,827 3,330 12,691 5,961 486 661,748

393,112

512,111

Piutang Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Aktiva Tidak Lancar) 31 Juli 2007 10,629 4,605 3,660 3,250 1,919 786 242 25,091 -

Keterangan PT Infomedia Nusantara PT Perta Insana PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Patra Logistik PT Patraindo Nusa Pertiwi PT Nusakontrindo Widyatama PT Patra Niaga Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta) Jumlah Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Jumlah - bersih

25,091

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2006 2005 2004 4,408 4,651 5,673 3,233 5,061 1,815 1,250 786 786 786 21,020 30,642 513 1,069 20 10,755 33,837 37,121 (21,020) (21,020) 10,755

12,817

16,101

Hutang Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Kewajiban Tidak Lancar) 31 Juli 2007 38,173 22,920 2,483 108 6 1,085

Keterangan PT Pertamina (Persero) PT Tri Daya Esta Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta) Jumlah

64,775

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2006 2005 2004 11,888 2,518 11,440 2,972 696 6,250 1,323 500 1,093 1,703 6 1,503 238 697 831 30,322

8,603

4,733

Transaksi usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilaksanakan dengan tingkat harga dan persyaratan yang normal seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga. Jumlah piutang dan hutang hubungan istimewa yang timbul dari transaksi di luar usaha pokok tidak dikenakan bunga serta tidak terdapat jaminan dan jangka waktu pengembalian. Sifat transaksi dan hubungan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

74

No.

Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Hubungan

Jenis Transaksi

Jangka Waktu

1.

Pertamina

Pemegang saham

Pengadaan barang dan jasa

Terdapat 3 kontrak terbesar dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali

2.


Pemegang saham

Transaksi keuangan

Tidak ada jangka waktu

3.

Koperasi Karyawan Elnusa

Pemegang saham

Sewa peralatan, pemasok dan fasilitas kantor

Terdapat 2 kontrak dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 2 tahun dan dapat diperpanjang

4.


Anak perusahaan

Pengadaan jasa

Terdapat 2 kontrak dengan jangka waktu sekitar 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali

5.

PT Elnusa Petrofin

Anak perusahaan

Distribusi BBM

Terdapat 1 kontrak yang dimulai tanggal 1 Oktober 1998 sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian antara Perseroan dengan Pertamina sebagai distributor BBMK

6.

PT Sigma Cipta Utama (eks PT Anak Elnusa Rentrakom) perusahaan

Pengadaan barang dan jasa Radio Trunking


7.

PT Sigma Cipta Utama (eks PT Anak Elnusa Telematika) perusahaan

Pengadaan sistem kalibrasi

Terdapat 1 kontrak sejak 8 Desember 2006 sampai tahap penyelesaian dan dapat diperpanjang kembali

8.

PT Purna Bina Nusa

Anak perusahaan

Sewa tanah

Terdapat 2 kontrak dengan jangka waktu berkisar antara 2 sampai 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali

9.

PT Pertamina EP

Afiliasi


Terdapat 3 kontrak terbesar dengan jangka waktu sekitar 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali

10.

JOB Pertamina-Petrochina Salawati

Afiliasi

Pengadaan jasa


11.

Pertamina-Costa International Group Limited

Afiliasi


Terdapat 1 kontrak dengan ketentuan bahwa Kontrak ini akan tetap berlaku sampai muatan terakhir dari peralatan Perseroan (eks-EWS) telah dimuat ke atas tongkang di Pangkalan Susu, Sumatera Utara.

12.

PT Telkom Tbk.

Afiliasi

Pengadaan jasa


13.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)

Afiliasi

Pengadaan jasa

Terdapat 1 kontrak dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah Telkomsel melakukan evaluasi komprehensif atas pelaksanaan perjanjian 3 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

14.

Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Afiliasi

Kontrak kerja sama


15.

PT Patra Logistik

Afiliasi

Sewa gedung


16.

Badan Metereologi dan Geofisika

Afiliasi


Terdapat 1 kontrak yang berakhir paling lambat 10 Desember 2007 dan dalam proses perperpanjangan kembali

17.

PT Patra Niaga

Afiliasi

Sewa ruangan


18.

Badan Pengelola Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Afiliasi



19.

PT Perta Insana

Afiliasi

Transaksi keuangan


20.

PT Patraindo Nusa Pertiwi

Afiliasi

Sewa ruangan dan transaksi keuangan


21.


Asosiasi

Pemasangan iklan

Terdapat 1 kontrak tanpa ada jangka waktu

22.


Asosiasi

Sewa satelit


23.

PT Nusakontrindo Widyatama

Afiliasi

Penjualan jasa


24.

PT Patra Trading

Afiliasi

Sewa ruangan dan fasilitasnya


26.

PT Bank BNI Syariah

Afiliasi

Perjanjian kredit

Terdapat 4 kontrak dengan jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali

28.

PT Mandiri Sekuritas

Afiliasi

Konsultansi

Terdapat 1 kontrak yang berakhir sampai transaksi selesai

Salah satu pemegang saham utama Perseroan adalah Pertamina. Oleh karena Pertamina dimiliki 100% (seratus persen) oleh Negara Republik Indonesia, dengan demikian, secara tidak langsung Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Negara Republik Indonesia, dan juga badan usaha dimana Negara Republik Indonesia memiliki penyertaan baik secara langsung maupun tidak langsung dan badan-badan pemerintahan lainnya, termasuk diantaranya BP Migas. Perseroan pada dasarnya mempunyai kebijakan untuk tidak mengadakan transaksi dengan afiliasi, kecuali syaratsyarat yang diberikan oleh afiliasi tersebut sama dengan atau lebih baik dari yang dapat diperoleh Perseroan dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi.

75

Menurut peraturan Bapepam dan LK, setelah saham-saham Perseroan tercatat di bursa efek di Indonesia, maka setiap transaksi dimana terdapat “benturan kepentingan” (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Bapepam No. IX.E.1) harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak mempunyai “benturan kepentingan” dalam transaksi yang direncanakan (“Pemegang Saham Independen”), kecuali transaksi itu sudah ada sebelum saham Perseroan tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan telah diungkapkan dalam dokumen Prospektus yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Transaksi antara Perseroan dengan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) lainnya atau perusahaan lainnya yang dikendalikan oleh negara dapat dikategorikan sebagai transaksi dengan benturan kepentingan menurut Peraturan Bapepam dan LK, dan persetujuan dari pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan harus diperoleh bilamana transaksi dimaksud terjadi. Namun demikian, Perseroan meyakini bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dengan BUMN atau perusahaan lainnya yang dibawah kendali Pemerintah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar usaha mereka dan berdasarkan prinsip komersial usaha dan tidak memiliki unsur benturan kepentingan. Transaksi-transaksi tersebut diantaranya meliputi: = = = =

penjualan jasa penunjang minyak dan gas bumi oleh Perseroan kepada Pertamina atau perusahaan yang terafiliasi dengan Pertamina dan/atau Negara Republik Indonesia; penandatanganan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract) dengan BP Migas; pengadaan jasa penyimpanan data-data penunjang minyak dan gas bumi dengan Pusat Data dan Informasi Minyak dan Gas Bumi; serta pemberian fasilitas pembiayaan oleh bank dan/atau lembaga keuangan yang terafiliasi dengan Negara Republik Indonesia.

Di masa akan datang, dengan perkembangan dan potensi pertumbuhan usaha Perseroan serta banyaknya BUMN atau perusahaan yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia serta afiliasinya, diperkirakan Perseroan akan mengadakan usaha patungan atau perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi lain dengan badan-badan usaha tersebut dari waktu ke waktu. Perseroan akan mengusahakan agar transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip komersial usaha dan mengutamakan kepentingan Perseroan. Lebih jauh lagi, peraturan Bapepam dan LK tidak mengharuskan Perseroan untuk meminta persetujuan Pemegang Saham Independen atas setiap transaksi yang kriteria utamanya dijelaskan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan. Perseroan dapat meminta pertimbangan Bapepam dan LK dalam menentukan apakah dalam suatu rencana kerja sama, pengaturan atau suatu transaksi perlu mendapat persetujuan Pemegang Saham Independen menurut peraturan Bapepam dan LK. Jika Bapepam dan LK menyatakan diperlukan persetujuan Pemegang Saham Independen, maka Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham Independen atau melakukan peninjauan kembali atas rencana pelaksanaan transaksi tersebut. L.

Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut: 1.

Perusahaan Migas nasional milik Pemerintah, yakni: PT Pertamina EP

=

2.

Perusahaan Migas Nasional, terdiri dari: = PT Medco E&P Indonesia = PT Sele Raya Merangin Dua

3.

Perusahaan Migas Internasional, terdiri dari: = Petrochina International (Bermuda) Ltd. = Bontang Exploration Company Pte. Ltd. = Total E&P Indonesie = Chevron = Pilona Petro Tanjung Lontar Ltd. = CNOOC SES Ltd. = BP West Java Limited = PT Bunga Mas International Company

4.

Perusahaan non-Migas nasional, terdiri dari: = PT Multi Grahita Nusantara = PT Phintraco Ekasarana

76

5.

Perusahaan Telekomunikasi Nasional: PT Telekomunikasi Selular = PT Pramindo Ikat Nusantara =

6.

Anak Perusahaan IMN: = PT Balebat Dedikasi Prima

7.

Perusahaan BUMN, yaitu: = PT Pertamina (Persero) = PT Jamsostek (Persero) = PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

8.

Lembaga Pemerintah, terdiri dari: = Badan Meteorologi dan Geofisika = Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

No.

Perjanjian

Nilai

Jangka Waktu

Perseroan 1.

Pembangunan peralatan sistem pengawasan tsunami untuk Lembaga Pemerintah

Rp43.546.179.930

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan paling lambat 10 Desember 2007

Perseroan (eks – GSC) 2.

Pengolahan ulang atas data seismik 3D TZ Daerah Melandong dan sekitarnya untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

USD647.985

9 bulan kalender sejak tanggal Berita Acara Dimulainya Pekerjaan

3.

Pengolahan atau Reprocessing Data Seismik 2-D dan 3D Daerah Pagardewa, Daerah Jambi Utara Dan Daerah Bunga Mekar Utara untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

USD335.703,25

12 bulan kalender, terhitung sejak tanggal Berita Acara Permulaan Pekerjaan

4.

Pengadaan 3D Land Seismic Data Acquisition Services & Personel untuk perusahaan Migas nasional

USD5.973.000

18 bulan sejak tanggal 26 Januari 2007

5.

Pekerjaan 2D Seismic Data pada South Sumatra Extension Block untuk perusahaan Migas internasional

USD8.262.996,99

12 bulan sejak tanggal 15 Pebruari 2007

6.

Pekerjaan Land 2-D Seismic Data Acquisition Services untuk perusahaan Migas nasional

USD2.301.300

12 bulan sejak tanggal 3 Juli 2007

7.

Pekerjaan Land 2D Seismic Data Acquisition di Blok Bunga Mas, Sumatra Utara untuk perusahaan non-Migas nasional

USD4.723.143,75

12 bulan sejak tanggal 1 September 2007

8.

Land 2D Seismic Data Acquisition untuk perusahaan nonMigas nasional

USD1.520.000

8 bulan sejak tanggal 3 Juli 2007

9.

Field geophysical data acquisition operations pada Blok Bontang, Kalimantan Timur untuk perusahaan Migas internasional

USD3.392.072,89

1 tahun sejak tanggal 21 Pebruari 2007

USD5.173.085,19

1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2007

Perseroan (eks – EDS) 10.

Electric Wireline Logging, Perforation & Data Processing, Daerah Operasi Hulu Kalimantan Area Operasi Sangatta untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

11.

Electric Wireline Logging, Perforation & Data Processing USD4.604.137,56 di wilayah kerja Pertamina Region Jawa untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

20 Januari 2006 sampai dengan 19 Januari 2009

12.

Penyemenan, Stimulasi, Pemompaan dan Uji Kandung Lapisan di wilayah kerja Pertamina Area Bunyu untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

USD2.940.000

22 Mei 2005 sampai dengan 22 Mei 2008

13.

Pengadaan 3 unit MLU untuk mendukung Bor ClusterI,J & gabungan (E&N) Proyek Pengembangan Pondok Tengah untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

Rp. 8.619.475.000

22 Juni 2006 sampai dengan 21 Nopember 2007

14.

Evaluasi formasi & reservoir,data processing dan perforation sumur eksplorasi SBS-A,MLP-B dan RPS-A, daerah Sumatera untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

USD1.935.814

9 bulan setelah ditanda tanganinya Berita Acara dimulainya pekerjaan.

15.

Pekerjaan Jasa H2S Safety dan Monitoring Untuk Pemboran Sumur Eksplorasi Daerah Jawa untuk perusahaan BUMN

Rp7.470.465.000

3 Januari 2005 sampai dengan 2 April 2008

16.

Penyediaaan material dan peralatan tes lumpur pemboran (lengkap) di setiap lokasi pemboran untuk perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

Rp900.000.000 dan USD1.443.000

11 Oktober 2006 sampai dengan 9 April 2008

17.

Penyediaan dan pengoperasian Mud Logging Unit untuk Daerah Jawa Bagian Timur dengan perusahaan BUMN

Rp4.937.105.065

22 Desember 2004 sampai dengan 21 Maret 2008

18.

Pemboran di Lapangan Tanjung Lontar dan Sengkuang,Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan untuk perusahaan Migas internasional

USD1.501.922

15 Juni 2007 sampai dengan 15 Pebruari 2008

77

No.

Perjanjian

Nilai

Jangka Waktu

Perseroan (eks – EWS) 19.

Pengelolaan, operasi dan perawatan rutin sistem jalur pipa Tempino-Plaju milik untuk perusahaan BUMN

-

20.

Pekerjaan Workover Unit Equipment & Services untuk perusahaan Migas internasional di Balikpapan

USD14.268.800

1 Mei 2005 sampai dengan 30 April 2008

21.

Penyediaan set peralatan dan personil untuk Slickline services di daerah Handil, Tambora dan Tunu, Sungai Mahakam, Kalimantan Timur untuk perusahaan Migas internasional dengan kontrak Slickline Services (LCT/ELSA 1) No. 4500002583 tanggal 16 Pebruari 2005 yang telah diubah menjadi No. 4500001842 dan kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan Amandemen 3 tanggal 2 Maret 2006

USD4.800.000

1 Nopember 2005 sampai dengan 31 Oktober 2010

22.

Penyediaan set peralatan dan personil untuk Slickline Services di daerah Handil, Tambora dan Tunu, Sungai Mahakam, Kalimantan Timur untuk perusahaan Migas internasional dengan Kontrak Portable Wireline Services for Oil and Gas Operation No. 4500002317 yang telah diubah menjadi No. 4500002584 dan kemudian diubah kembali beberapa kali terakhir dengan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Amandemen 4 tanggal 27 Juli 2007

USD4.570.400


23.

Penyediaan set peralatan, bahan bakar dan personil untuk USD14.334.345,43 Workover Services di daerah daerah Bekapai dan Peciko, Kalimantan Timur untuk perusahaan Migas Internasional dengan Kontrak Provision of Snubbing Services (Ex Merrilyne Barge) No. 4500002418 yang telah diubah menjadi No. 4600001211 dan kemudian diubah beberapa kali terakhir dengan Amandemen 4 tanggal 4 Juli 2007

1 Januari 2006 sampai dengan 31 Maret 2009

24.

Penyediaan set peralatan dan personil untuk Slickline services untuk perusahaan Migas internasional di daerah Tambora, Tunu, Handil dan Peciko, Kalimantan Timur dengan Kontrak Provision of 2 Units HDD Slickline Portable No. 4600001124, tanggal 25 April 2006

USD3.412.000 untuk jangka waktu 36 bulan

11 Oktober 2006 sampai dengan 10 Oktober 2009

25.

Penyediaan Workover Services pada daerah delta Mahakam dan lepas pantai Kalimantan Timur, tepatnya 140 kilometer sebelah utara kota Balikpapan untuk perusahaan Migas internasional dengan kontrak Provision of Snubbing Services No. 501-231/DKF/860, tanggal 8 Desember 2004 yang telah diubah dengan Amandemen III, tanggal 27 September 2005

USD7.349.272,30

27 Nopember 2004 sampai dengan 27 Nopember 2007

26.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Fatmawati, Jakarta Selatan

EPN akan memberikan bagian 10 tahun sejak 15 Oktober 2003 keuntungan sebagai berikut: - Tahun I sebesar Rp22.000.000/bulan - Tahun II sebesar Rp24.000.000/bulan - Tahun III sebesar Rp28.000.000/bulan - Tahun IV sebesar Rp32.000.000/bulan - Tahun V sebesar Rp36.000.000/bulan - Tahun VI dan seterusnya akan ditentukan oleh para pihak.

27.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Raya Kebun Jeruk No. 1, Jakarta Barat

EPN akan memberikan bagian keuntungan sebesar Rp384.000.000 per bulan.

5 tahun sejak 1 Agustus 2004

28.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Cibuah, Rangkas Bitung, Banten

EPN akan memberikan bagian keuntungan sebesar: - Rp420.000.000 untuk tahun pertama dan kedua; - Rp504.000.000 untuk tahun ketiga sampai kelima; - Rp552.000.000 untuk tahun keenam.

6 tahun sejak 7 April 2006

29.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. P. Diponegoro, Tambun

EPN akan memberikan bagian keuntungan sebesar Rp67.500.000 per bulan.


30.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Daan Mogot No. 2 Grogol

-

Sejak tanggal 1 Oktober 1998 sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian antara Perseroan dengan perusahaan BUMN, yaitu 20 tahun sejak tahun 1989

31.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Jend. A. Yani, Cikampek, Karawang

EPN akan memberikan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp10.000.000

1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007

32.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Pintu II TMII, Jakarta Timur

-

Sedang dalam proses negosiasi untuk diperpanjang

33.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Jl. Tol Cikampek KM 19 (Rest Area)

EPN akan memperoleh 10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih.

3 tahun sejak 26 September 2005

EPN

78

No.

Perjanjian

34.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Raya Mauk Sepatan, Tangerang

35.

Perjanjian Pengelolaan SPBU di Cipelang, Sukabumi

Nilai Jl.

Jangka Waktu

EPN akan memberikan bagian keuntungan sebagai berikut: - Tahun I sebesar Rp16.000.000/bulan; - Tahun II sebesar Rp18.000.000/bulan; - Tahun III sebesar Rp20.000.000/bulan; - Tahun IV sebesar Rp22.000.000/bulan; - Tahun V sebesar Rp24.000.000/bulan.

5 tahun sejak Oktober 2005.

Rp480.000.000 untuk 1 tahun

5 tahun sejak 21 Agustus 2008

SCU 36.

maksimum sebesar Rp49.448.129.500 Kerja sama Jasa Konsultasi Sensus Pengguna dan Implementasi Sistem Pengawasan Pendistribusian Minyak Tanah Bersubsidi Wilayah III (Provinsi Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur) antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Konsorsium SCU dan perusahaan non-Migas nasional

Pekerjaan berakhir pada tanggal 20 Desember 2007

37.

Kerja sama Perjanjian Borongan dengan perusahaan BUMN

Maksimum selama 5 tahun sejak 1 September 2003 sampai dengan 31 Agustus 2008, kecuali apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu pekerjaan oleh Pertamina yang dinyatakan dengan perjanjian tambahan.

38.

Kontrak Warehousing and Handling Management of Cores USD295.600 Samples dengan perusahaan Migas internasional

Sejak 15 April 2007 sampai dengan 14 April 2009

39.

Contract Digital, Hard Copy and Rock Sample Storage Services No. EC-0137 dengan perusahaan Migas internasional

USD670.138,90

3 tahun sejak 18 Maret 2007

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemasyarakatan Data Migas dengan lembaga pemerintahan

-

Sampai dengan 20 Maret 2018

maksimum sebesar Rp43.717.967.450

PND 40.

SCU (eks – ETA) 41.

Sewa Komputer/PC dengan perusahaan BUMN

Rp6.594.823.959

selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal diserahkannya Berita Acara Kegiatan

42.

Pekerjaan sewa komputer untuk perusahaan BUMN

Rp5.100.000.000

1 Mei 2007 sampai dengan tanggal 30 April 2010

43.

Sewa Perangkat Komputer beserta Perlengkapannya Untuk Kebutuhan Kantor Pusat perusahaan Migas nasional milik Pemerintah

Rp3.979.791.000

selama 37,5 bulan

44.

Kerja sama Pengadaan dan Pemasangan Perangkat PABX, CMS dan Voice Recording Untuk Project call center antara Infomedia dengan perusahaan non-Migas nasional

Biaya pekerjaan adalah sebesar Rp14.399.000.000

tanggal 29 Januari 2007 dan berakhir sampai dengan telah terpenuhinya segala hak dan kewajiban kedua belah pihak

45.

Perjanjian Kerjasama Pencetakan Buku Petunjuk Telepon (BPT) White Pages dan Panduan Informasi Bisnis (PIB) Yellow Pages Ukuran Reguler dan Small Size Periode Tahun 2007-2008 dengan anak Perusahaan Infomedia

-

Sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan 30 April 2008

46.

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Layanan Call Center dengan perusahaan telekomunikasi nasional Indonesia

-


47.

Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Contact Center Telkom dengan perusahaan telekomunikasi milik Pemerintah

-

5 tahun sejak tanggal 1 Desember 2006

48.

Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan Panduan Informasi Bisnis (PIB) Yellow Pages/ Buku Petunjuk Telepon (BPT) White Pages Banten 2007 dengan perusahaan BUMN

-

Sejak 8 Juni 2007 dan berakhir pada saat seluruh kewajiban masingmasing telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini

49.

Penyelenggaraan layanan Jaringan Komunikasi mencakup pekerjaan berupa pekerjaan survei, peninjauan lokasi, pemasangan perangkat Jaringan Komunikasi serta uji coba perangkat kepada perusahaan telekomunikasi nasional

-

3 tahun sejak tanggal 10 Maret 2005

50.

Penyediaan Jasa Layanan Sistem Informasi dan Telekomunikasi milik PKM oleh perusahaan BUMN

-

5 tahun sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan 18 Januari 2012

51.

Penyediaan transponder palapa oleh perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi kepada PKM

Rp63.138.269.139

IMN

PKM

SCU (eks – RKM) 52.

Pekerjaan Sewa Perangkat Jaringan Komunikasi untuk perusahaan BUMN

Rp2.035.000.000

79

36 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan oleh perusahaan BUMN.

M.

Keterangan Tentang Aktiva Tetap

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 29 bidang tanah yang terletak di Batam, Jakarta, Kupang dan Masalembo. Sejumlah 11 (sebelas) bidang tanah tersebut saat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan transaksi dengan BCA dan 1 (satu) bidang tanah untuk kepentingan BNI, berdasarkan perjanjian kredit antara EPN dan BNI. Dengan efektifnya Penggabungan Vertikal, seluruh tanah milik GSC, SRD dan EWS beralih kepemilikan kepada Perseroan, sehingga bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan bertambah 10 (sepuluh) bidang tanah. Dibawah ini adalah keterangan mengenai bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan: No.

No. HGB

Pemegang Hak Tanggungan

1.

HGB No. 922/Lubuk Baja Barat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Dicoret menjadi HGB No. 546/Kampung Seraya Masa berlaku: Sampai dengan 25 April 2015 Surat Ukur: 144/LBB/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 1.006 m2

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.53/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Yondri Darto,S.H., selaku PPAT di kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.266/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batam tanggal 5 Pebruari 2007

2.

HGB No. 994/Lubuk Baja Barat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Dicoret menjadi 543/Kampung Seraya Masa berlaku: Sampai dengan 25 April 2015 Surat Ukur: No. 149/LBB/1998 tanggal 22 Juni 1998. Luas: 3.845 m2


3.

HGB No. 995/Lubuk Baja Barat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Dicoret menjadi 542/Kampung Seraya Masa berlaku: sampai dengan 25 April 2015 Surat Ukur: 151/LBB/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 8.426 m2

4.


5.

HGB No.997/Lubuk Baja Barat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998 Masa berlaku: sampai dengan 25 April 2015 Surat Ukur : 153/LBB/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 8.023 m2

6.


BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.57/2007 Tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Yondri Darto,S.H., selaku PPAT di kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.259/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 5 Pebruari 2007

7.


BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.58/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Yondri Darto,S.H., selaku PPAT di kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.258/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batam tanggal 5 Pebruari

8.

HGB No. 711/Lubuk Baja Timur diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Dicoret menjadi 960/Bengkong Laut Masa berlaku: sampai dengan 23 Mei 2015 Surat Ukur: 52/LBT/1998 tanggal 22 Juni 1998. Luas: 844 m2


9.

HGB No. 712/Lubuk Baja Timur diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Dicoret menjadi 959/Bengkong Laut Masa berlaku: sampai dengan 23 Mei 2015 Surat Ukur: 53/LBT/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 638 m2

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.60/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Yondri Darto,S.H., selaku PPAT di Kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.265/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batam tanggal 5 Pebruari 2007

10.

HGB No. 106/Batu Merah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 29 Juli 2004. Masa berlaku: sampai dengan16 Pebruari 2028 Surat Ukur: 00016/2002 tanggal 27 Mei 2002 Luas: 7.608 m2


BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.56/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Yondri Darto,S.H., selaku PPAT di kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.260/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 5 Pebruari 2007

80

Keterangan

No.

No. HGB


11.

HGB No. 492/Lubuk Baja Utara diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Dicoret menjadi HGB No. 1648/Tanjung Sengkuang Masa berlaku: sampai dengan 21 Nopember 2014 Surat Ukur: 24/LBU/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 26.139 m2

BNI. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.854/2007 tanggal 27 Juli 2007 yang dibuat oleh Hatma Wigati Kartono, S.H., selaku PPAT di kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.2299/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batam tanggal 7 Agustus 2007. Penjaminan ini diberikan untuk kepentingan EPN.

12.

HGB No. 491/Lubuk Baja Utara diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Masa berlaku: sampai dengan 15 Pebruari 2014 Surat Ukur: 23/LBU/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 3.600 m2

13.

HGB No. 495/Lubuk Baja Utara diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Masa berlaku: sampai dengan 9 September 2014 Surat Ukur: 22/LBU/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 23.386 m2

14.

HGB No. 493/Lubuk Baja Utara diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Masa berlaku: sampai dengan 26 Juni 2014 Surat Ukur: 25/LBU/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 41.020 m2

15.

HGB No. 991/Lubuk Baja Barat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Masa berlaku: sampai dengan 25 April 2015 Surat Ukur: 145/LBB/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 2.975 m2

16.

HGB No. 528/Kampung Seraya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998. Masa berlaku: sampai dengan 25 April 2015 Surat Ukur: 3/d/2006 tanggal 5 Juni 2006 Luas: 25.166 m2

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 62/2007 tanggal 12 Januari 2007 yang dibuat oleh Yondri Darto,S.H., selaku PPAT di kota Batam dan Sertifikat Hak Tanggungan No.263/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota Batam tanggal 5 Pebruari 2007

17.

HGB No. 73 sisa/Cilandak Timur diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 1998. Masa berlaku: 30 tahun Surat Ukur: 5668/1995 tanggal 5 Desember 1995. Luas: 31.155 m2

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.014/2007 tanggal 21 Januari 2007 yang dibuat oleh DR.Soegeng Santosa,S. H., selaku PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan No.1217/2007 peringkat pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tanggal 4 April 2007

18.

HGB No. 03459/Tomang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 13 Desember 2004. Masa berlaku: sampai dengan 12 Desember 2024 Surat Ukur: 00097/2004 tanggal 20 Oktober 2004 Luas: 3.364 m2

19.

HGB No. 2934/Tomang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 5 Pebruari 1999. Masa berlaku: tidak dinyatakan Surat Ukur: 01007 tanggal 3 Pebruari 1999 Luas: 3.462 m2

20.

HGB No. 6490/Pegangsaan Dua diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 21 September 1999. Masa berlaku: 30 tahun sampai dengan 20 September 2029 Surat Ukur: 168/1998 tanggal 31 Agustus 1998 Luas: 20.815 m2

23.

HGB No. 01312/Cipinang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur tanggal 21 Maret 2006. Masa berlaku: sampai dengan 20 Maret 2026 Surat Ukur: 00013/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 Luas: 175 m2

24.

HGB No. 01313/Cipinang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur tanggal 21 Maret 2006. Masa berlaku: sampai dengan 20 Maret 2026 Surat Ukur: 00012/2006 tanggal 22 Pebruari 2006 Luas: 176 m2

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.11/2007 tanggal 11 Januari 2007 yang dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah,S. H., selaku PPAT di Jakarta dan Sertifikat Hak Tanggungan No.256/2007 peringkat Pertama dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 25 Januari 2007

81

Keterangan

Tanah ini telah dijual ke PT Harapan Cipta Persada, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 260/2007 tanggal 11 September 2007, dibuat di hadapan Agny Yuanita Magdalena Tambunan, S.H., Notaris di Batam. Pengurusan untuk pemecahan sertifikat HGB No. 528/ Kampung Seraya tersebut sedang dalam proses.

No.

No. HGB

25.

HGB No.494/Lubuk Baja Barat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal 27 Juli 1998 Masa berlaku: tidak dinyatakan Surat Ukur : 26/LBU/1998 tanggal 22 Juni 1998 Luas: 4.287 m2


26.

HGB No.03/Sukajeruk diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Sumenep tanggal 10 Mei 2000 Masa berlaku: Tidak dinyatakan Surat Ukur : 1324/2000 tanggal 2 Mei 2000 Luas: 187.000 m2

27.

HGB No.04/Sukajeruk diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Sumenep tanggal 10 Mei 2000 Masa berlaku: tidak dinyatakan Surat Ukur : 1325/2000 tanggal 2 Mei 2000 Luas: 333.000 m2

28.

HGB No.1/Bolok diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kupang tanggal 23 Desember 2002 Masa berlaku: tidak dinyatakan Surat Ukur : 2077/bolok/1993 tanggal 6 Nopember 1993 Luas: 50.960 m2

sedang dalam proses untuk dijual kepada TNI Angkatan Laut Republik Indonesia

29.

HGB No.3/Bolok diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kupang tanggal 23 Desember 2002 Masa berlaku: sampai dengan 24 September 2026 Surat Ukur : 5849/bolok/1994 tanggal 5 Oktober 1994 Luas: 85.000 m2


30.

HGB No. 3/Nitneo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kupang Tanggal 24 Agustus 2002 Masa berlaku: tidak dinyatakan Surat Ukur : 01/Nitneo/1998 tanggal2 September 1998 Luas: 40.280 m2


31.

HGB No.6/Kuanheum diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kupang tanggal 12 Mei 2003 Masa berlaku: tidak dinyatakan Surat Ukur : 04/Kuanheum 2003 Luas: 510 m2


Tanah Perseroan (eks-GSC) 32.

HGB No. 00280 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2002, Masa berlaku: sampai dengan 1 Agustus 2011 Surat Ukur: No. 63/SETU/2001 tanggal 10 Desember 2001 Luas: 810 m2

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2007, tanggal 9 Juni 2007 dibuat di hadapan DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., Notaris di Kab. Tangerang dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6180/2007 Peringkat pertama diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Juli 2007

33.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00281 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2002 Masa berlaku: sampai dengan 1 Agustus 2011 Surat Ukur: No. 64/SETU/2001 tanggal 10 Desember 2001 2 Luas: 801 m

BCA, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 126/2007, tanggal 9 Juni 2007 dibuat di hadapan DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., Notaris di Kab. Tangerang dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 6180/2007 dengan Peringkat I diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Juli 2007

34.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00284 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2002 Masa berlaku: sampai dengan 1 Agustus 2011 Surat Ukur: No. 67/SETU/2001 tanggal 10 Desember 2001 Luas tanah 2.130 m2

35.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00737 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal 6 Mei 2005 Masa berlaku: sampai dengan 1 Agustus 2011 Luas: 738 m2 Surat Ukur: No. 400/SETU/2005 tanggal 29 Januari 2005

82

Keterangan

No.

No. HGB


36.

Hak Guna Bangunan No. 2 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Indramayu tanggal 10 Juli 2004 Masa berlaku: sampai dengan 1 Juli 2034 Surat Ukur: No. 5/Mundu/2004 tanggal 3 April 2004 Luas: 6.723 m2

BCA, berdasarkan APHT No. 180/2007, tanggal 20 Juni 2007, dibuat di hadapan Ratna Widayati S.H., Notaris di Kab. Indramayu dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 677/2007 dengan Peringkat I diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu pada tanggal 9 Juli 2007

Keterangan

Tanah Perseroan (eks-EWS) 37.

Hak Guna Bangunan No. 3824 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Balikpapan tanggal 22 Pebruari 2001 Masa berlaku: sampai dengan 21 Pebruari 2031 Surat Ukur: No. 7/BT Ampar/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 Luas: 7.125 m2

Berikut ini daftar tanah-tanah yang dikuasai oleh Perseroan: No.

No. HGB

1.

Hak Guna Bangunan No. 9/Lebak Gede diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Serang tanggal 29 Oktober 1996 tercatat atas nama Pertamina (“Tanah Merak”)


Keterangan Penguasaan Tanah Merak dilakukan berdasarkan surat Dewan Komisaris Pemerintah kepada Direktur Utama Pertamina tertanggal 18 Nopember 1985 perihal restrukturisasi permodalan Perseroan dan Surat Keputusan Direksi Pertamina tanggal 23 Desember 1985 perihal pengalihan aset Pertamina yang telah dikelola Perseroan. Pertamina sedang dalam proses untuk melakukan balik nama atas Tanah Merak tersebut. Sehubungan dengan penguasaan Tanah Merak tersebut, Perseroan tidak pernah menerima keberatan dari Pertamina atau pihak ketiga.

2.

Bank Syariah Mandiri Hak Milik No. 314/Pematang Pudu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Mei 1998 tercatat atas nama Muchtar Hadi Gambar Situasi: 1410/1998 tanggal 19 Maret 1998 Luas: 14.488 m2

Berdasarkan Akta Keterangan Milik No. 32 tanggal 19 Juni 1998.

3.

Bank Syariah Mandiri Hak Milik No. 315/Pematang Pudu diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Mei 1998 tercatat atas nama Muchtar Hadi Gambar Situasi: No. 1411/1998 tanggal 19 Maret 1998. Luas: 13.539 m2


4.

Hak Milik No. 316/Pematang Pudu diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Kepala Kantor Pertanahan Batam tanggal Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Mei 1998 tercatat atas nama Muchtar Hadi. Gambar Situasi: 1412/1998 tanggal 19 Maret 1998 Luas: 15.435 m2


5.

Hak Milik No. 317/Pematang Pudu diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tanggal 8 Mei 1998 tercatat atas nama Muchtar Hadi. Gambar Situasi: 1413/1998 tanggal 19 Maret 1998 Luas: 14.125 m2


Dibawah ini adalah keterangan mengenai kapal yang dimiliki oleh Perseroan (eks EWS): Nama

Tanda Selar

Spesifikasi

Tahun Pembuatan

Mulai Kepemilikan

Keterangan

Status Kelaikan

Elnusa Samudra 1

GT.413 No.3066/ IIk

Panjang: 43,10 m, Lebar: 9,00 m, Dalam: 2,75 m, Isi kotor (GT): 413, Isi bersih (NT): 124

2005

11 September 2003

-

Laik Operasi berdasarkan Certificate of Seaworthiness (Sertifikat Keselamatan) No. AL.407/4103/Adp.1.Smr-07 yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Samarinda tanggal 17 Desember 2007, berlaku sampai dengan 8 Maret 2008

Elnusa Samudra 2

GT.812 No. 1359/ PPm


2006

27 Desember 2006

-

Laik operasi berdasarkan Certificate of Seaworthiness (Sertifikat Keselamatan) No. PK.650/53/AD.SMD-08 yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda pada tanggal 8 Januari 2008, berlaku sampai dengan 11 April 2008.

83

Nama

Tanda Selar

Spesifikasi

Kapal Tongkang ENS 1 eksTri Daya XVII (EWS)

GT.715 No.649/ IId

KM Geosains 1

GT.37 Panjang: 16,32 m, No. 1601/ Lebar: 4,27 m, Bc Dalam: 2,13 m, Isi kotor (GT): 37, Isi bersih (NT): 22

N.


Tahun Pembuatan 1979 2000 (refurbished)

1979

Mulai Kepemilikan 26 September 2003

1 April 1999

Keterangan

Status Kelaikan

-

Laik operasi berdasarkan Sertifikat Keselamatan (Certificate of Seaworthiness) No. AL.407/2878/Adpl. Smr-2007 dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda pada tanggal 10 September 2007, berlaku sampai dengan 6 September 2008.

Sedang dalam proses penjualan

-

Keterangan Tentang Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya selama ini, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara hukum. Secara ringkas perkara hukum yang saat ini sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut: Perkara litigasi yang melibatkan Perseroan adalah perkara perdata dimana Perseroan terlibat sebagai penggugat atau tergugat, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Perkara perdata antara Perseroan, PT Hutama Karya dan PT Paranada Ekayasa sebagai Penggugat dan PT Mecona Perkasa (Tergugat I), Ir. Sri Mulyono (Tergugat II) dan PT Jembo Cable Company (Tergugat III) sebagai para Tergugat. Putusan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 1999 tentang Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Mengadili Perkara; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Juli 1999, yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat; Putusan No. 326/Pdt/2000/PT.DKI tanggal 4 Oktober 2000, Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, yang memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2971K/Pdt/2001 tanggal 30 Maret 2005, yang memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.

Perkara ini sedang dalam proses Peninjauan Kembali sebagaimana ternyata dalam Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 Maret 2006 yang dibuat oleh Albiker Siagian, S.H., kuasa hukum PT Mecona Perkasa yang telah diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat No. 06298/298PK/PDT/2006 tanggal 20 Nopember 2006 yang mana menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diterima pada tanggal 29 September 2006 dan telah didaftarkan dengan Reg. No. 298PK/PDT/2006. Nilai gugatan berupa ganti rugi sebesar Rp4.300.000.000, dan sita jaminan terhadap aset milik PT Mecona Perkasa berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 42 Jakarta Selatan dan aset milik Ir. Mulyono berupa tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Kav. DKI Blok C 3 Rt. 004/011 Malaka Raya, Duren Sawit Jakarta Timur. 2.

Perkara perdata antara Perseroan, PT Hutama Karya dan PT Paranada Ekayasa sebagai Penggugat melawan PT Asuransi Parolamas sebagai Tergugat. Putusan yang telah dikeluarkan sehubungan dengan perkara ini adalah sebagai berikut: a. b.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 September 1999, yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan para Penggugat; dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 258/PDT/2001/PT.DKI tanggal 25 Oktober 2001, yang memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara ini sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam memori kasasi yang diajukan oleh PT Asuransi Parolamas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2002 dan Kontra Memori Kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam Risalah Penerimaan Kontra memori Kasasi No.554/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel tanggal 6 Maret 2006. Nilai gugatan berupa ganti rugi selaku penjamin PT. Mecona Perkasa senilai Rp505.997.227,35 dan atas jaminan pembayaran uang muka senilai Rp2.023.988.909,40.

84

3.

Perkara perdata hubungan industrial antara Perseroan sebagai tergugat melawan Nelsa Erni, S.E. sebagai penggugat. Berdasarkan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2006, Nelsa Erni, S.E. telah mengajukan Perseroan sebagai tergugat ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial di pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja sepihak. Surat Gugatan tersebut telah didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2006 dibawah No. 164/PHI.G/2006/PHI.PN.JKT.PST. Pada tanggal 8 Pebruari 2007, Pengadilan Hubungan Industrial telah memutuskan dengan putusan No. 164/G/2006/PHI.PN.JKT.PST bahwa eksepsi Perseroan ditolak seluruhnya dan Perseroan harus membayar uang pesangon kepada Nelsa Erni, SE. sebesar Rp168.275.000 serta biaya perkara sebesar Rp317.000. Terhadap putusan tersebut, Perseroan telah membuat Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2007 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Maret 2007 dibawah No. 41/Srt.Kas/PHI/2007/PN.JKT.PST. Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, belum ada putusan atas kasasi tersebut. Perkara hubungan industrial antara Perseroan sebagai tergugat melawan Nelsa Erni, S.E., sebagai penggugat. Nilai gugatan berupa uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp168.275.000.

Perkara Hukum Perseroan (eks-EDS) Perkara perdata antara EDS sebagai Penggugat melawan PT Medici Citra Nusa sebagai Tergugat. Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam pendaftaran gugatan oleh Perseroan (eks-EDS) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No: 897/Pdt G/PN.JAK.SEL tanggal 29 Juni 2007. O.

Keterangan Mengenai Kelompok Usaha Pertamina

Struktur korporasi kelompok usaha Pertamina yang informasinya diperoleh dari situs perusahaan Pertamina (www.pertamina.com) pada tanggal 24 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

85

VIII. A.

KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN, ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Umum

Perseroan merupakan perusahaan yang bisnis intinya bergerak dalam bidang penyediaan jasa hulu Migas yang terintegrasi (integrated upstream oil and gas services) serta jasa lain seperti jasa hilir Migas, jasa penunjang hulu Migas, pengelolaan lapangan Migas dan juga jasa telematika (information and communication technology) untuk menunjang kegiatan Migas maupun non-Migas. Perseroan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun pada industri Migas serta keunggulan kompetitif yang sangat spesifik, yaitu kemampuan dalam memberikan layanan total solution atau one stop services di bidang jasa hulu Migas. Dengan memiliki keunggulan seperti ini, maka Perseroan telah menempatkan diri sebagai salah satu perusahaan yang sangat diperhitungkan dalam industri ini. Sesuai dengan bisnis intinya, Perseroan memiliki peranan yang sangat besar dan strategis dalam upaya pengembangan sektor Migas nasional, khususnya usaha pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 1,3 juta Bbl/hari pada tahun 2009. Kompetensi Perseroan sudah dirancang sedemikian rupa agar dapat menangkap sebagian besar peluang bisnis di bidang hulu Migas yang memiliki market size sangat besar. Berdasarkan data dari BP Migas, anggaran untuk kegiatan hulu Migas di Indonesia di tahun 2006 adalah sekitar USD9 miliar sedangkan di tahun 2007 adalah sekitar USD11 miliar. Seiring dengan meningkatnya harga minyak, manajemen Perseroan memperkirakan anggaran untuk kegiatan hulu Migas di Indonesia pada tahun 2008 akan meningkat sekitar 10% (sepuluh persen) karena tingginya aktivitas hulu Migas. Secara garis besar, proses bisnis di bidang hulu Migas, mengikuti alur sebagai berikut: =

Pertama, proses diawali dengan kegiatan survei/pengukuran data seismik di lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data seismik, interpretasi dan pemodelan seismik. Setelah itu, dilakukan studi geologi, geofisika dan reservoir untuk mengkaji potensi Migas di suatu daerah (blok/ wilayah kerja) yang diuji.

=

Tahap selanjutnya, apabila dari hasil studi tersebut menunjukkan suatu lahan memiliki indikasi mengandung cadangan Migas yang potensial maka akan dilanjutkan dengan kegiatan pemboran, yaitu untuk membuktikan keberadaan Migas di perut bumi serta untuk mengetahui besarnya potensi Migas di wilayah tersebut yang akan berguna sebagai data perhitungan keekonomisannya.

=

Apabila dari tahap pembuktian pemboran tersebut menunjukkan nilai keekonomian yang menarik, maka akan dilanjutkan dengan tahapan produksi Migas dari perut bumi hingga permukaan bumi, yang kemudian dialirkan ke suatu stasiun pengumpul.

=

Untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan tersebut, masih diperlukan beberapa usaha penunjang Migas meliputi: jasa pengelolaan data Migas, pengadaan jasa penunjang Migas seperti pipa casing OCTG untuk pemboran, serta dukungan jasa telematika dan komunikasi satelit, terutama untuk menjangkau daerah-daerah terpencil (remote area).

Perseroan telah melengkapi kompetensi untuk dapat memberikan jasa layanan di seluruh rangkaian proses bisnis tersebut di atas. Saat ini bidang usaha Perseroan dapat dikelompokkan sebagai berikut: No. Pilar Bisnis 1. JASA MIGAS (OIL & GAS SERVICES)

Kelompok Usaha • Jasa Hulu Migas terintegrasi

• Jasa Penunjang Hulu Migas • Jasa Hilir Migas

Kegiatan Usaha • Jasa bidang geofisika secara terintegrasi, mulai dari pengukuran/ survei data seismik 2D, 3D baik di darat, marine maupun transisi, jasa pemrosesan data seismik, pemodelan seismik hingga studi geologi potensi Migas atau GGR (Geology Geophysics Reservoir) • Jasa pemboran sumur Migas terintegrasi (integrated drilling services) mulai dari persiapan pemboran, pengadaan seluruh peralatan pemboran (Rig), seluruh jasa penunjang operasi pemboran serta pengadaan material • Jasa produksi dan produksi Migas, meliputi perawatan sumur (well services/ workover services) pengelolaan fasilitas produksi (oilfield services) hingga teknik produksi lanjut (Enhanced Oil Recovery) • Jasa penguliran dan perdagangan pipa casing (OCTG) untuk pemboran Migas • Pengoperasian SPBU, perdagangan dan distribusi BBM, transportasi, depot, ritel pelumas dan bahan kimia

86

No. Pilar Bisnis 2. ASSET BASED 3.

JASA PENUNJANG MIGAS & NON-MIGAS

Kelompok Usaha • Pengelolaan aset lapangan Migas • Manajemen data • Teknologi informasi (informatika) • Telekomunikasi

B.

• • • • • • • •

Kegiatan Usaha Pengelolaan lapangan gas Pengelolaan lapangan produksi minyak Jasa pengelolaan data Migas Jasa pengelolaan data Migas nasional Jasa pembangunan sistem teknologi informasi terpadu Jasa layanan direktori telepon, contact center dan content Penyedia perangkat komunikasi radio dan operator radio Trunking Penyedia jaringan dan telekomunikasi satelit

Keunggulan Bersaing

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing yang dicirikan dengan kemampuan untuk memberikan jasa secara lengkap yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Kelengkapan jasa yang ditawarkan tersebut memungkinkan Perseroan untuk memberikan jasa layanan terbaik berdasarkan konsep total solution atau one stop services. Dengan konsep ini, pelanggan akan mendapatkan keuntungan baik dari segi harga, kecepatan proses eksekusi maupun kemampuan untuk meminimalkan risiko kegagalan operasi. Secara garis besar, keunggulan bersaing Perseroan diantaranya adalah: 1.

Kemampuan dalam menawarkan jasa hulu Migas secara lengkap (terintegrasi)

Berdasarkan fokus Perseroan yakni pada sektor jasa hulu Migas terintegrasi, maka Perseroan telah memperkuat posisinya diantara para pesaing (blue ocean strategy) dengan menawarkan jasa hulu Migas secara lengkap. Hal ini dimungkinkan karena para kompetitor umumnya hanya memberikan pelayanan secara stand alone services dan tidak terintegrasi. Melalui keunggulan ini Perseroan mampu memberikan pelayanan jasa yang menyeluruh (dapat dilakukan dalam satu kontrak) mulai dari jasa geofisika/seismik, pemboran hingga produksi Migas. Seluruh kegiatan ini juga ditunjang oleh usaha-usaha pendukung yang dimiliki Perseroan seperti penyediaan pipa casing OCTG, pengelolaan data Migas serta dukungan jasa telematika. Restrukturisasi organisasi Perseroan, melalui Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal yang dilakukan oleh Perseroan pada Anak Perusahaan yang bergerak dalam kelompok usaha jasa hulu Migas akan lebih memperkuat posisi Perseroan dalam pelayanan solusi jasa Migas yang menyeluruh dan terintegrasi. 2.

Pengalaman luas dengan reputasi baik di industri jasa Migas

Perseroan menempatkan kualitas kinerja sebagai salah satu keunggulan bersaing dan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. Sampai saat ini, sebagian besar Anak Perusahaan dari Perseroan telah memiliki sertifikat dari International Standards Organization (ISO) dan Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS). Perseroan juga telah mampu meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional atas kegiatan usaha Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi, dimana sebagian besar penghargaan yang telah diterima adalah berkaitan dengan kualitas kinerja dan standar keamanan Perseroan yang sangat baik. 3.

Kemampuan membangun jaringan (networking)

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri jasa Migas, Perseroan selama ini telah mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terutama dengan pihak regulator industri Migas di dalam negeri. Dengan eksistensi lebih dari 30 tahun di bidangnya, Perseroan memiliki kompetensi, akses dan posisi yang lebih menguntungkan di industri Migas dalam negeri. Pada saat ini, Pemerintah telah menerbitkan peraturan dalam industri Migas yang mensyaratkan pengoptimalan penggunaan kandungan lokal dalam setiap kegiatan Migas di dalam negeri, sehingga di masa akan datang, peraturan ini akan memberikan kesempatan dan peluang usaha yang lebih besar bagi Perseroan. Selain menjalin kerjasama dengan regulator Migas di dalam negeri, Perseroan juga telah melakukan aliansi strategis dengan berbagai perusahaan Migas baik lokal maupun mancanegara. 4.

Basis pelanggan yang memiliki reputasi dan terdiversifikasi

Perseroan memiliki basis pelanggan yang memiliki reputasi internasional dan terdiversifikasi, tidak hanya dari industri Migas tetapi juga dari industri non-Migas. Sampai saat ini, Perseroan telah membina kerjasama dengan pelanggan yang berasal dari industri Migas utama, diantaranya: Pertamina EP, Total E&P Indonesie, PetroChina, Chevron, BP, Gulf Oil, Petronas, Shell, CNOOC, KNOC, ExxonMobil, Talisman, ConocoPhillips; institusi regulator, diantaranya: BP Migas, Ditjen Migas, Departemen ESDM, Lemigas; dan dari industri non-Migas, diantaranya: Telkom, Badan Meteorologi dan Geofisika, Jamsostek, dan lainnya. 87

5.

Perusahaan terdepan yang akan menikmati pertumbuhan industri Migas

Lingkungan bisnis di bidang jasa hulu Migas saat ini sangat kondusif dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia. Dengan kondisi demikian, Perseroan berada pada posisi strategis untuk menangkap momentum yang sangat baik ini. Perseroan merupakan salah satu perusahaan terdepan yang akan memperoleh keuntungan dari pertumbuhan industri Migas pada saat ini dan di masa yang akan datang. Investasi yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir telah mempertegas rencana Perseroan untuk memanfaatkan kesempatan memperoleh potensi keuntungan yang lebih besar di masa akan datang. 6.

Kondisi keuangan dan struktur permodalan yang meningkat

Proses restrukturisasi organisasi yang telah dilakukan oleh Perseroan bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, meningkatkan kemampuan investasi peralatan dan meningkatkan efisiensi di setiap kegiatan usaha. Keberhasilan Perseroan memperoleh corporate rating idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Selain didukung oleh kondisi industri Migas yang terus membaik dan eksistensi pelayanan jasa Migas, juga karena Perseroan selalu menjaga kondisi arus kas yang sehat. C.

Kegiatan Usaha

Diversifikasi bisnis Perseroan dapat dibagi dalam 3 (tiga) pilar bisnis Perseroan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Diagram masing-masing kelompok usaha, kegiatan usaha dan unit usaha Perseroan adalah sebagai berikut: Kelompok Usaha

Divisi/ Anak Perusahaan

Kegiatan Usaha

Unit usaha

PILAR BISNIS : JASA MIGAS (OIL & GAS SERVICES) • Jasa pengukuran data geofisika/seismik secara terintegrasi (integrated geoscience services)

• Jasa Hulu Migas terintegrasi

• Jasa pemboran Migas terintegrasi (integrated drilling services)

• Jasa produksi Migas terintegrasi (integrated oilfield production services)

• Divisi Geoscience Services

• Geodata acquisition land • Geodata acquisition marine • Geodata processing

• Integrated Drilling Management (IDM) • Drilling Rig • Drilling support: • Divisi Drilling Services • Wireline logging • Cementing & Well testing • Drilling and production support • Drilling evaluation services • Well services • Divisi Production • Oilfield services (EPC-M dan O&M Services pipeline & production facilities) • JBE • Production enhancement

88

• Jasa Penunjang Hulu Migas

• Jasa penguliran dan perdagangan pipa casing (OCTG) untuk pemboran Migas

• PBN

• Jasa Hilir Migas

• Pengoperasian SPBU, perdagangan dan distribusi BBM, ritel pelumas dan bahan kimia

• EPN • EPR • JBE

PILAR BISNIS : ASSET BASED • Pengelolaan lapangan gas • EBE • Pengelolaan aset lapangan Migas • Pengelolaan lapangan • ETR • produksi minyak PILAR BISNIS : JASA PENUNJANG & BERBASIS KOMPETENSI • Jasa pengelolaan data Migas • Manajemen data •

• Teknologi informasi (Informatika) •

• Telekomunikasi •

• SCU • JBT

• Penguliran pipa casing (OCTG) • Perdagangan pipa casing (OCTG)

• • • •

Pengoperasian SPBU Transportasi BBM Pengelolaan depot Penjualan BBM, pelumas, aditif dan bahan kimia khusus

• Blok Bangkanai (PSC) • Blok Ramba (TAC) • Physical data management • Electronic data management • Remastering

• Jasa perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data • PND Migas

• Geo Data (pemasyarakatan data Migas) • Geo IT (pengelolaan IT data Migas)

• Jasa pembangunan sistem teknologi informasi terpadu

• SCU • JBT

• Perangkat lunak (software) • Perangkat keras (hardware) • Sewa komputer dan jasa tenaga ahli (IT infrastructure and professionals)

• IMN

• Layanan direktori telepon • Layanan contact center • Layanan content

• PKM

• Layanan komunikasi via satelit

• SCU

• Perangkat radio komunikasi • Radio Trunking

• Jasa layanan direktori telepon, contact center dan content • Penyedia jaringan dan telekomunikasi satelit • Penyedia perangkat komunikasi radio dan operator radio Trunking

Secara garis besar, bisnis inti Perseroan adalah jasa hulu Migas (upstream services) dengan bisnis pendukung diantaranya jasa penunjang hulu Migas (upstream supporting services), jasa hilir Migas (downstream services), pengelolaan aset lapangan Migas (asset based) dan jasa penunjang untuk mendukung usaha Migas dan non-Migas di bidang telematika (information and communication technology services). Sampai saat ini, keunggulan Perseroan dengan kemampuannya dalam memberikan layanan yang lengkap dan menyeluruh di bidang kelompok usaha jasa Migas yang dikenal dengan total solution, adalah strategi untuk memenangkan persaingan usaha. Rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Perseroan di bidang jasa Migas dari awal proses sampai akhir sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan proses bisnis dalam industri hulu Migas.

89

Secara skematis aktivitas Perseroan dapat digambarkan sebagai berikut:

Kontribusi dari pilar bisnis Jasa Migas dan pilar bisnis Jasa Penunjang & Berbasis Kompetensi terhadap pendapatan usaha Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah)

Jasa Migas Jasa Penunjang & Berbasis Kompetensi Jumlah Pendapatan Usaha Eliminasi

31 Juli 2007 1.091.873 96.089 1.187.962 (37.056)

Jumlah Pendapatan Usaha - bersih

1.150.906

Uraian

2006 1.766.931 244.246 2.011.177 (133.196)

31 Desember 2005 2004 1.173.451 1.082.272 172.016 109.776 1.345.467 1.192.048 (49.095) (17.024)

2003 1.002.926 105.329 1.108.255 -

2002 899.078 66.779 965.857 -

1.877.981

1.296.372

1.108.255

965.857

1.175.024

Pilar bisnis Asset based sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan belum memberikan kontribusi pendapatan usaha pada Perseroan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pilar bisnis dan kelompok usaha Perseroan: 1.

PILAR BISNIS: JASA MIGAS

Pilar bisnis jasa Migas merupakan kegiatan bisnis utama yang dijalankan oleh Perseroan pada saat ini. Kontribusi dari pilar bisnis Jasa Migas selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) Uraian Jasa Migas Jasa hulu migas Jasa penunjang hulu migas Jasa hilir migas Jumlah

31 Juli 2007

2006

2005

31 Desember 2004

2003

2002

598.214 32.033 461.626

920.713 80.510 765.708

709.903 46.240 417.308

499.244 40.427 542.601

474.423 528.503

400.757 498.321

1.091.873

1.766.931

1.173.451

1.082.272

1.002.926

899.078

90

Pilar ini terdiri dari kelompok usaha sebagai berikut: a.

Jasa Hulu Migas (Upstream Service) Jasa hulu Migas merupakan kompetensi utama Perseroan. Konsep bisnis di bidang ini adalah pelayanan secara total solution atau “one stop solution”. Aplikasi konsep ini telah terbukti merupakan ciri keunggulan Perseroan dalam menangkap peluang pasar di bidang hulu Migas yang memiliki market size yang sangat besar. Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan merupakan rangkaian proses bisnis di dalam industri Migas yaitu: 1)

Jasa Pengukuran Data Geosains/Seismik Terintegrasi (Integrated Geoscience Service) Perseroan menjalankan kegiatan usaha ini sejak tahun 1972 melalui divisi seismik dan sejak tahun 1995 divisi ini menjadi Anak Perusahaan Perseroan yakni GSC. Sejak dilakukan Penggabungan Vertikal, jasa Perseroan di bidang ini kembali menjadi divisi tersendiri, yaitu divisi geoscience services. Layanan Perseroan dalam kegiatan usaha ini merupakan satu kesatuan yang terpadu dan terintegrasi dalam eksplorasi sumursumur Migas yang mencakup semua tahap yang dibutuhkan dalam penelitian geofisika (seismik). Proses dimulai dari pengumpulan data dan survei lapangan, pemrosesan data hasil survei, hingga interpretasi data untuk pengambilan langkah selanjutnya dalam eksplorasi sumur-sumur Migas. Namun layanan tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan pengguna jasa Perseroan. Para pelanggan tersebut memerlukan data geologi bawah permukaan (sub-surface) untuk mengetahui keberadaan Migas serta ukuran besarnya kandungan Migas di perut bumi, di lokasi perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi, yaitu di wilayah kerja masing-masing, baik di daratan, di lepas pantai (marine) maupun transisi antara daratan dan pesisir pantai. Kegiatan Perseroan di jasa ini, diawali dengan kegiatan awal (advanced party) berupa pengukuran topografi dan arah navigasi di lapangan, pembuatan lubang (seismic drilling) untuk menanamkan bahan peledak sebagai sumber getaran, selanjutnya dipersiapkan peralatan seismic data recording (Seismic Data Acquisition). Data yang diperoleh dari hasil pengukuran di lapangan tersebut, selanjutnya diproses di processing center (geodata processing). Data yang diperoleh dari kegiatan geodata processing adalah berupa penampang seismik (hard copy maupun digital). Selanjutnya, data ini kemudian dikaji dengan melakukan interpretasi seismik dan modelling oleh tim Geology Geophysics Reservoir. Secara umum proses jasa geosains yaitu di daratan (land) dan di lautan (offshore atau marine) dapat digambarkan sebagai berikut:

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unit usaha jasa geosains: Unit Usaha Geodata Acquisition Land

Geodata Acquisition Marine

Geodata Processing

Penjelasan Pengukuran data seismik di lapangan (daratan) dengan menggunakan alat-alat Recording, yang terdiri atas: Seismic Data Acquisition, Seismic Drilling Services, Topografi dan Navigation & Non Seismic Pengukuran data seismik di lepas pantai (lautan) dengan menggunakan alat-alat Recording, yang terdiri atas: Seismic Acquisition Marine (untuk deep marine), Seismic Acquisition Transition (untuk transition) Data hasil pengukuran di lapangan (daratan) diproses agar dapat dipelajari , dianalisa dan diinterpretasikan, yang terdiri atas: Seismic Data Processing, Modelling dan Geology Geophysics Reservoir

91

Di masa akan datang, Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan kegiatan usaha geosains ke mancanegara untuk pelanggan di luar negeri, terutama untuk negara-negara India, Brunei, Malaysia dan lainnya (Asia Pasifik), Libya (Afrika), Yaman dan Qatar (Timur Tengah). Fasilitas dan peralatan yang dioperasikan oleh Perseroan untuk menjalankan kegiatan usaha geosains ini adalah sebagai berikut: Unit Usaha Geodata Acquisition Land = Seismic Data = Acquisition (SDA) = = = Seismic Drilling (SDR)

Navigation & Non seismic (NNS)

Peralatan Operasi

Sistem peralatan SN-388 (2 set) Sistem peralatan 408UL (4 set) Sistem peralatan 428XL (1 set) Sistem peralatan I/O System Four (1 set) Power Rig, Mud pump, Water relay, Foam pump, Jacro, Compressor Navigation: = Leica GPS, Handheld GPS Magelan, Trimble GPS, Theodolite TO, Total Station

Non seismic: = Metode Magnetotelluric (Phoenix) = TDEM Geodata Acquisition Marine = Kerjasama pengadaan Streamer dan kapal seismik Geodata Acquisition Marine (GDM) Geodata Processing Seismic Data Processing (SDP) Geology Geophysics Reservoir (GGR)

= = = = = = =

Sistem Geocluster Sistem Plotter Hampson Russell, SMT/Kingdom, Norsar – (software) Geodepth 2D/3D Velocity Modelling 2D/3D Tomography 2D/3D Batch PSDM

Kapasitas

8 crew* (4 crew 2D, 4 crew 3D) 3 crew* 3 crew*

3 crew*

2 crew*

--

-

*1 crew : penggunaan resources yang terdiri dari 1 unit alat seismik dengan 1 tim kerja.

Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah sistem peralatan seismik 408UL, Power Rig, Magnetotelluric, Geocluster, software Hampson Russell. Seluruh peralatan tersebut telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki keunggulan dalam penyediaan jasa seismik yang terintegrasi dan menguasai sebagian besar pangsa pasar yang ada di Indonesia. Perseroan termasuk pioneer di Indonesia dalam penyediaan jasa geosains selain memiliki sumber daya tenaga ahli yang kompeten di bidang geofisika. Kemampuan Perseroan telah memperoleh pengakuan secara internasional dan dipercaya dalam menangani proyekproyek eksplorasi perusahaan-perusahaan Migas utama. Perseroan merupakan market leader untuk bidang land seismic di Indonesia. Pelanggan Perseroan untuk jasa ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang hulu Migas seperti Pertamina EP, ConocoPhillips, Total E&P Indonesie, PetroChina, Medco E&P Indonesia dan perusahaan Migas lainnya. Adapun perusahaan-perusahaan selain Perseroan yang juga bergerak di bidang seismik diantaranya adalah Citra Insulindo Abadi, Western Geco, Veritas dan Sari Pari Geosains. Saat ini sejalan dengan banyaknya wilayah kerja yang akan dibuka pada wilayah perairan (Transition Zone dan offshore) maka potensi pasar jasa geofisika/seismik (geodata marine) sangat terbuka bagi Perseroan. Dalam hal ini, Perseroan merencanakan untuk melakukan investasi pengadaan unit Streamer 3D (alat perekaman seismik deep marine) serta peralatan lain seperti kapal/boat untuk meraih peluang usaha di masa akan datang. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha Divisi Geoscience Service, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah Geodata Acquisition Land.

92

Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Geodata acquisition land: Seismic Data Acquisition Seismic drilling service Navigation & non seismic Geodata acquisition marine Geodata processing: Seismic data processing Geology geophysics reservoir

31 Juli 2007 122.774 65,0% 109.596 58,0% 9.306 4,9% 3.872 2,1% 53.884 28,5% 12.240 6,5% 11.619 6,2% 621 0,3%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 148.700 55,7% 157.485 61,7% 111.572 41,8% 126.171 49,4% 27.177 10,2% 22.209 8,7% 9.951 3,7% 9.105 3,6% 93.877 35,1% 59.467 23,3% 24.586 9,2% 38.331 15,0% 20.413 7,6% 30.533 12,0% 4.174 1,6% 7.798 3,1%

Jumlah

188.899

267.163

Keterangan

2)

100,0%

100,0%

255.283

100,0%

Jasa Pemboran Migas Terintegrasi (Integrated Drilling Service) Untuk memberikan jasa layanan pemboran terintegrasi, pada awalnya Perseroan mendirikan EDS di tahun 2004. Perseroan menerapkan konsep Integrated Drilling Services sebagai ciri keunggulan kompetitif sehingga Perseroan dapat memenangkan persaingan bisnis secara head to head dengan sesama penyedia jasa Rig yang persaingannya sangat ketat (red ocean). Melalui aplikasi konsep ini, maka Perseroan berada di zona pasar baru yang sangat luas (blue ocean strategy) yang belum dimiliki oleh para kompetitor. Konsep ini telah diuji coba oleh Perseroan yaitu sejak berdirinya EDS dan telah terbukti memperoleh sambutan yang sangat positif dari pasar sehingga kecenderungan permintaan untuk jasa ini akan meningkat di masa akan datang. Sejak dilakukannya Penggabungan Vertikal, maka seluruh kegiatan EDS dilakukan secara penuh oleh Perseroan. Proses kegiatan usaha jasa pemboran dapat digambarkan sebagai berikut:

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing unit usaha dari jasa pemboran terintegrasi: Unit Usaha Integrated Drilling Management Drilling Rig Drilling Supporting

Penjelasan Jasa manajemen untuk mengintegrasikan seluruh pelaksanaan pemboran, melalui drilling Rig dan drilling supporting Jasa pelaksanaan aktivitas utama pemboran Jasa pendukung kegiatan pemboran, yang meliputi: • Mud Logging: Jasa untuk mengetahui parameter pemboran, termasuk jasa untuk mendeteksi kandungan H2S di sekitar sumur • Mud engineering: Jasa untuk menyediakan material dan lumpur • Wireline logging: Jasa untuk mengetahui sifat fisika fluida dan batuan yang mengandung Migas • Cementing: Jasa untuk menyekat lapisan yang mengandung Migas dengan lapisan lain yang mengandung air formasi • Well testing: Jasa untuk mengetahui jenis dan besar kandungan Migas dalam lapisan batuan yang diuji

93

Perseroan memiliki keunggulan dalam jasa ini dengan memiliki kegiatan pemboran yang terintegrasi (integrated driling services) yaitu manajemen operasi pemboran yang menggabungkan seluruh komponen yang beroperasi dalam setiap proyek pemboran dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang memiliki sertifikasi untuk jasa pemboran yang terintegrasi. Pada saat ini, fasilitas yang dioperasikan oleh Perseroan dalam kegiatan usaha pemboran adalah sebagai berikut: Unit Usaha Drilling Rig Drilling Supporting : Mud Logging

Fasilitas Produksi = 4 unit Rig

12 unit MLU 8 unit H2S 1 unit LMP 14 unit Logging Truck

Mud engineering Wireline Logging

= = = =

Cementing

= 2 unit Cementing Skid

Well Testing

= 2 unit DST

Kapasitas / Kemampuan = 3 unit 550 HP = 1 unit 900 HP Real-time monitoring Oil- based mud dan water-based mud Standard dan hi-tech logging untuk cased hole dan open hole Twin pump dan realtime data densitas semen Permukaan dan bawah permukaan sumur untuk temperatur dan tekanan tinggi

Keterangan : MLU : Mud Logging Unit, DST : Drill Steam Test, H2S : Dihidrogen Sulfida, LMP : Liquid Mud Plant

Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah Rig dengan kapasitas 900 HP dan telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Perseroan memiliki fleksibilitas dalam penyediaan fasilitas produksi antara lain dengan kerjasama/sewa dengan mitra disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan pengguna jasa Perseroan. Perseroan telah menjalin kerjasama dalam jasa wireline logging dengan salah satu perusahaan jasa Migas multinasional sejak tahun 1986. Untuk menambah kapasitas proses pemboran, Perseroan telah merencanakan untuk melakukan investasi untuk pengadaan unit Rig berkapasitas minimum 1.500 HP, berikut dengan kelengkapannya. Pelanggan utama Perseroan dari jasa pemboran Migas diantaranya adalah Pertamina EP, JOB/TAC Pertamina, Gulf Resources, ConocoPhillips, Kondur, Chevron dan Total E&P Indonesie. Adapun kompetitor Perseroan dari jasa ini diantaranya adalah Binakarindo Yako Agung, Apexindo, Sari Pari Geosains, Geoprolog, Fergaco, Baroid, Halliburton, Baker Atlas, Barren Jackson (BJ) dan Bukit Apit Bumi Persada. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha Divisi Drilling Service, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah Drilling Supporting. Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut: Keterangan Drilling rig Drilling supporting Integrated drilling management Jumlah

3)

31 Juli 2007 65.364 29,9% 153.410 70,1% 0,0% 218.774 100,0%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 25.805 8,7% 41.361 16,7% 194.726 65,8% 178.717 72,0% 75.398 25,5% 28.245 11,4% 295.930 100,0% 248.323 100,0%

Jasa Produksi Migas Terintegrasi (Integrated Oilfield Production Service) Perseroan mendirikan EWS pada tahun 1984, dimana pada awalnya EWS bergerak dalam bidang jasa pemeliharaan sumur (well services) dan lapangan Migas, jasa pengerjaan operasi serta perawatan produksi beserta kegiatan penunjangnya (oilfield services). Sejak dilakukannya Penggabungan Vertikal, maka seluruh kegiatan EWS dilakukan secara penuh oleh Perseroan. Perseroan juga sedang mengembangkan kompetensi di bidang teknik peningkatan produksi lanjut/ Enhanced Oil Recovery (EOR) yang akan menjadi salah satu kekuatan Perseroan di bidang production enhancement.

94

Proses kegiatan usaha jasa produksi Migas terintegrasi (integrated oilfield production services) secara umum terbagi 3 (tiga) yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Unit Usaha Well Services

Oil Field Services

Production Enhancement

Penjelasan Jasa perawatan sumur-sumur yang sudah beroperasi yang bertujuan untuk memonitor performa sumur dan meningkatkan produktivitas sumur (terutama yang sudah mulai turun produktivitasnya) Jasa perawatan lapangan yang sudah berproduksi diantaranya dengan melakukan Operation & Maintenance (O&M) terhadap jaringan pipa yang sudah ada atau bahkan membangun pipa-pipa baru dan merawatnya (EPC&M), pembuatan stasiun pengumpul agar produksi dari lapangan menjadi optimal Upaya untuk meningkatkan recovery factor (faktor perolehan) produksi minyak dengan menggunakan teknologi tinggi (Enhanced Oil Recovery/EOR)

Dalam jasa Well Services, Perseroan memiliki peralatan utama diantaranya: =

Hydraulic workover/snubbing unit sejumlah 6 unit (2 unit 340 kilopound, 1 unit 225 kilopound, 3 unit 150 kilopound)

=

Double drum Slickline unit sejumlah 5 unit

=

Well testing unit sebanyak 2 unit (1500 psi separator) (dalam proses pembuatan)

=

Work barge sejumlah 4 unit (2 unit dalam proses pembuatan)

=

LCT barge sejumlah 1 unit

Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah Hydraulic workover/snubbing unit, Well testing. Seluruh peralatan tersebut telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Pelanggan perseroan dari jasa ini diantaranya adalah Chevron, Total E&P Indonesie dan Pertamina EP. Perseroan telah membina hubungan kerjasama dengan Total E&P Indonesie dan Chevron selama lebih dari 20 tahun dalam jasa ini. Kompetitor perseroan untuk bidang Well Services diantaranya adalah Wira Insani, Seleraya, Lekom Maras, Welltekindo dan Nesitor, sedangkan untuk bidang Oilfield Services adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang EPC diantaranya adalah Rekayasa Industri. Perseroan menguasai pangsa pasar jasa Well Services di Indonesia, terutama hydraulic workover di daerah Kalimantan Timur. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha divisi Well Services, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah divisi Well Services. Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Divisi Well Services Divisi EPC Jumlah

b.

31 Juli 2007 131.009 21.220 152.229

86,1% 13,9% 100,0%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 156.352 73,2% 128.683 70,2% 57.177 26,8% 54.583 29,8% 213.529 100,0% 183.266 100,0%

Jasa Penunjang Hulu Migas (Upstream Supporting Service) Pada kelompok usaha ini, Perseroan melakukan kegiatan usaha jasa penguliran, pengolahan, dan perdagangan pipa casing OCTG. Perseroan memasuki usaha produksi koneksi pipa casing OCTG pada tahun 1982 melalui Anak Perusahaannya yakni PBN. Pada masa awal berdirinya Perseroan memiliki pabrik di Masalembo, tetapi sejak ditetapkannya Pulau Batam sebagai sentral industri minyak oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Perseroan kemudian memindahkan kegiatan usahanya ke Pulau Batam.

95

Proses kegiatan usaha jasa ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses penguliran dilakukan dengan mempergunakan mesin-mesin pengulir yang memiliki kapasitas produksi hingga saat ini mencapai 70.000 metrik ton/tahun dan dapat ditingkatkan sampai dengan 100.000 metrik ton/ tahun. Mesin-mesin pengulir tersebut dapat memproduksi ulir dari ukuran terkecil (2 3/8”) sampai ukuran terbesar (20”). Selain itu, Perseroan juga memiliki fasilitas penyimpanan berupa storage yard seluas sekitar 7 (tujuh) hektar untuk mendukung proses kegiatan tersebut. Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material adalah mesin pengulir dan memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Impor pipa casing OCTG berasal dari negara-negara Amerika Latin, India dan Cina. Perseroan tidak memiliki tingkat ketergantungan tinggi kepada para pemasok pengadaan pipa tersebut. Pelanggan Perseroan dari jasa ini diantaranya adalah Marubeni Itochu Tubular Asia Pertamina EP, Medco, Total E&P Indonesie, CNOOC dan Chevron. Adapun kompetitor Perseroan untuk jasa ini diantaranya adalah Citra Tubindo, Pipa Mas Putih, Patra Indo dan Menara Sekarwangi. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah jasa penguliran pipa, namun di masa yang akan datang, kegiatan penjualan pipa (barang jadi) akan dikembangkan oleh Perseroan, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontibusi pendapatan yang besar bagi Perseroan dalam jasa ini. Dalam kegiatan usaha ini, pendapatan jasa dikontribusikan seluruhnya hanya dari aktivitas penguliran pipa, sebagai berikut: Keterangan Pendapatan jasa penguliran pipa Jumlah

c.

31 Juli 2007 32.033 100,0% 32.033 100,0%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 80.510 100,0% 43.950 100,0% 80.510 100,0% 43.950 100,0%

Jasa Hilir Migas (Downstream Services) Untuk mendukung bisnis utama Perseroan di bidang jasa hulu Migas, maka Perseroan juga mengembangkan jasa hilir Migas melalui Anak Perusahaan, EPN dan EPR. Dalam menjalankan kegiatan usaha jasa hilir Migas, Perseroan berfokus pada kegiatan operasi berupa pengoperasian SPBU, transportasi BBM, pengelolaan depot, penjualan BBM, dan penjualan pelumas, aditif dan bahan kimia khusus. Proses kegiatan usaha jasa hilir Migas dapat digambarkan sebagai berikut:

96

Adapun proses kegiatan perdagangan bahan kimia khusus dapat digambarkan sebagai berikut:

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unit usaha jasa hilir Migas: Unit Usaha Transportasi BBM Pengelolaan depot Penjualan BBM Penjualan pelumas, aditif dan bahan kimia khusus Pengoperasian SPBU

Penjelasan Memberikan jasa distribusi (transportasi) BBM dari depot ke SPBU Memberikan jasa pengelolaan dan pengoperasian depot Melakukan penjualan BBM ke konsumen Melakukan penjualan pelumas, aditif, refrigerant (musicool) dan bahan kimia khusus (bahan kimia untuk keperluan kegiatan EP Migas dan kilang minyak) Mengelola dan mengoperasikan SPBU baik milik sendiri ataupun kerja sama dengan pihak lain

Pada kegiatan usaha perdagangan (trading) BBM, Perseroan termasuk salah satu perusahaan yang memiliki izin niaga umum untuk mengimpor, menyimpan, mengolah dan memasarkan BBM. Untuk kegiatan usaha transportasi BBM di darat, saat ini Perseroan menjalankan armada sebanyak 508 truk tangki yang dipergunakan untuk mengangkut BBM dari depot ke SPBU, khususnya di daerah Medan, Dumai, Palembang, Jakarta, Semarang, Tegal, Surabaya, Malang, Banyuwangi, Denpasar, Madura, Balikpapan dan Banjarmasin. Dari 508 truk tersebut, sebanyak 26 truk dimiliki oleh Perseroan, dan selebihnya merupakan sewa dari pihak ketiga. Untuk kegiatan pengelolaan depot, Perseroan mengelola depot BBM di Semper, Jakarta Utara dengan kapasitas 4.400 kiloliter. Selain itu, Perseroan juga mengelola sumber daya manusia (outsourcing) untuk pengoperasian depot milik Pertamina yang berlokasi di Cikampek dengan kapasitas 72.000 kiloliter. Sampai saat ini, Perseroan mengelola 10 (sepuluh) unit SPBU dan yang terbesar berlokasi di Tol Cikampek Km.19 dengan kapasitas 244 kiloliter/hari. Peralatan-peralatan dan armada Perseroan yang bernilai material adalah truk tangki untuk pengangkutan BBM dan memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Bahan-bahan kimia khusus yang diperdagangkan oleh Perseroan merupakan bahan kimia yang diperlukan dalam proses produksi dan pengolahan Migas. Untuk penjualan bahan-bahan kimia khusus, Perseroan memiliki alat produksi berupa blending plant dengan kapasitas sebesar 24.000 liter/hari yang berlokasi di Semper, Plumpang, Jakarta Utara. Pelanggan Perseroan untuk bahan kimia khusus dan BBM industri diantaranya adalah Pertamina EP, Chevron, Total E&P Indonesie, BP, Star Energy dan kalangan industri lainnya. Dengan diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001 yang mengatur mengenai liberalisasi usaha hilir Migas, maka tingkat persaingan untuk jasa hilir Migas sangat tinggi, sehingga pada saat ini pemain utama di industri hilir Migas selain Perseroan diantaranya adalah: = Pengoperasian SPBU

:

Pertamina, Petronas, Shell, dan Giga Intrax

= Transportasi BBM

:

Giga Intrax, Panutan Selaras, Patra Niaga dan Koperasi Pertamina.

= Pengelolaan depot

:

Pertamina, Aneka Kimia Raya, Dharma Karya Perkasa, Medco Energi dan Redeco.

= Penjualan BBM industri

:

Aneka Kimia Raya, Petronas, Shell, Patra Niaga.

= Penjualan pelumas aditif dan bahan kimia khusus

:

Champion, Clariant, Nalco.

Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha jasa hilir Migas, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah penjualan BBM.

97

Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Bahan bakar minyak Transportir & pengelolaan truk tangki Bahan kimia khusus Pelumas dan aditif Jasa pengelolaan depo Jumlah Catatan:

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember

31 Juli 2007 396.430 56.717 3.760 2.052 2.667 461.626

85,9% 12,3% 0,8% 0,4% 0,6% 100,0%

2006 731.951 20.126 5.476 4.239 3.916 765.708

95,6% 2,6% 0,7% 0,6% 0,5% 100,0%

2005 379.514 11.053 7.241 17.696 1.803 417.307

90,9% 2,6% 1,7% 4,2% 0,4% 100,0%

khusus untuk pendapatan BBM, berdasarkan perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU, EPN diperbolehkan untuk mencatatkan total penjualan SPBU sebagai pendapatan EPN.

Mulai tanggal 1 Januari 2008, EPN merencanakan untuk melakukan revisi perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU sehingga EPN hanya akan mencatatkan pendapatan sesuai dengan porsi/bagian keuntungan yang diterima EPN dari pola kerjasama yang dilakukan. 2.

PILAR BISNIS: ASSET BASED

Pilar bisnis asset based merupakan kegiatan Perseroan yang berkaitan dengan aktivitas eksplorasi dan produksi Migas. Pilar ini terdiri dari kelompok usaha sebagai berikut: 1)

Pengelolaan Lapangan Gas Elnusa Bangkanai Energy Ltd. (“EBE”), adalah Special Purpose Vehicle (SPV) yang didirikan Perseroan pada Desember 2003 untuk mengelola Blok Bangkanai (PSC). Blok ini merupakan sebuah lapangan Migas yang dimenangkan oleh Perseroan dalam sebuah tender yang dilakukan Pemerintah pada tahun 2003. Blok Bangkanai merupakan lapangan gas seluas 6.976 km2 yang terletak di Propinsi Kalimantan Tengah. Aktivitas di Blok Bangkanai dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu aktivitas pengembangan (development) dan aktivitas eksplorasi. Dalam hal eksplorasi, EBE memiliki komitmen kepada Pemerintah untuk melakukan beberapa kegiatan eksplorasi seperti melakukan kegiatan seismik dan pemboran dua sumur. Untuk mengurangi risiko eksplorasi, Perseroan melalui farm in agreement yang ditandatangani pada bulan Oktober 2004, menjual 49% dari wilayah kerja (working interest) yang dimiliki kepada Mitra Energi Bangkanai. Riset dan analisis terhadap cadangan Migas di Blok Bangkanai telah dilakukan oleh berbagai lembaga dengan rincian sebagai berikut: Evaluator D and M* (1992) LAPI – ITB** (2005) 157 30 216 226 210 27 373 256 583 283

Reserves Category (BSCF) P1 – Proven P2 – Probable P3 – Possible Total – 2P 3P West Kerendan Total * Degaulyer and Macnauton Lembaga Afiliasi dan Pengetahuan – Institut Teknologi Bandung **

75 331

Pada tahun 2008 dan 2009, EBE merencanakan untuk melakukan program seismik dan pemboran sebagai bagian dari komitmen kepada BP Migas. Aktivitas tersebut diharapkan dapat melengkapi informasi dalam mengetahui lebih tepat besaran cadangan Blok Bangkanai.

98

2)

Pengelolaan Lapangan Produksi Minyak Melalui kepemilikan sebesar 25% di Elnusa Tristar Ramba Ltd. (“ETR”), Perseroan memiliki portofolio dalam lapangan produksi minyak di lapangan Migas yang dikenal sebagai Corridor Technical Assistance Contract (“Corridor TAC”) atau di daerah Blok Ramba TAC. ETR adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh konsorsium Perseroan dan Tristar Global Holdings Corporation pada tanggal 3 Juli 2007. Melalui mekanisme pembelian 100% saham ConocoPhilips Ramba Ltd. (CPRL). ETR pada saat ini memiliki 60% working interest dengan hak sebagai pengelola (operator) di lapangan minyak Blok Ramba. Pemilik 40% working interest lainnya adalah Talisman (Sumatra) Ltd. Apabila Pertamina tidak setuju untuk memperpanjang masa kontrak, maka Corridor TAC akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2010. Corridor TAC memiliki 7 (tujuh) lapangan minyak yang berproduksi yaitu Ramba, Bentayan, Tanjung Laban, Mangunjaya, Kluang, Tempino dan Panerokan. Total produksi sampai dengan bulan September 2007 adalah sebesar 1.076.341 Bbl atau rata-rata 3.942 Bbl per-hari dengan rata-rata harga minyak sebesar USD66 Bbl. Menurut data yang dimiliki oleh Perseroan, Blok Ramba (TAC) memiliki cadangan minyak (proven oil and condensate reserves) sebesar 5,33 juta Bbl atau 3,2 juta Bbl untuk porsi ETR, selain juga memiliki beberapa potential upside yang memungkinkan lebih banyak minyak dapat diproduksi dengan menggunakan teknik-teknik Enhanced Oil Recovery (EOR). Pada tahun 2008, ETR merencanakan untuk meningkatkan jumlah produk Blok Ramba TAC menjadi rata-rata 4.200 Bbl per hari.

99

3.

PILAR BISNIS: JASA PENUNJANG & BERBASIS KOMPETENSI

Pilar ketiga Perseroan bergerak dalam kegiatan jasa penunjang dan berbasis kompetensi. Kontribusi dari pilar bisnis Jasa Penunjang & Berbasis Kompetensi selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut: (dalam jutaan Rupiah) 31 Juli 2007

Uraian Jasa Penunjang & Berbasis Kompetensi Manajemen data Teknologi informasi Telekomunikasi Jumlah

71.804 21.517 2.768 96.090

2006 147.449 85.944 10.853 244.246

2005 121.880 39.820 10.316 172.018

31 Desember 2004 71.320 32.522 5.934 109.776

2003 57.045 42.459 5.825 105.329

2002 39.785 19.524 7.470 66.779

Kelompok usaha Perseroan dalam pilar ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut: a.

Manajemen Data Dalam menjalankan seluruh rangkaian kegiatan di industri hulu Migas, dibutuhkan tersedianya data dalam jumlah yang sangat banyak yang berupa laporan hasil studi dan laporan kegiatan operasi baik hard copy maupun soft copy (digital maupun tape), data contoh batuan, contoh minyak, serta berbagai media penyimpanan lainnya. Melihat dari besarnya volume data yang harus disimpan serta perlunya penanganan khusus dalam teknik penyimpanannya, maka salah satu kompetensi Perseroan adalah memberikan jasa manajemen data berupa jasa pengelolaan dan penyimpanan data dalam berbagai format dan bentuk fisik data kepada pelanggan melalui Anak Perusahaan, SCU dan PND. Kegiatan utama usaha ini adalah sebagai berikut: 1)

Jasa Pengelolaan Data Migas Perseroan memberikan jasa pengelolaan dan penyimpanan data dalam berbagai format mulai dari dokumen kertas, transkripsi pita magnetik; bentuk elektronik termasuk CD, hard disk, pita cartridge; dan juga contoh batuan (core sample), air, minyak dan gas. Teknik penyimpanan dan pengelolaan data tersebut meliputi spesifikasi ruang, temperatur, pencahayaan, sirkulasi udara serta kemudahan dalam tahap data retrieval merupakan salah satu ciri keunggulan/kompetensi Perseroan. Perseroan memasuki bisnis ini sejak tahun 1980 melalui Anak Perusahaan yaitu SCU. Dalam konteks industri Migas, Perseroan memegang peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian data hasil eksplorasi dan produksi sumur-sumur Migas, bahkan data yang berasal dari beberapa tahun silam yang masih dalam bentuk dokumen kertas dapat ditransfer ke dalam bentuk digital. Salah satu produk Perseroan dari kegiatan usaha ini adalah jasa vektorisasi. Dengan jasa ini Perseroan dapat mengubah peta, gambar log sumur dan seismic display dalam media kertas menjadi bentuk elektronik yang dapat disunting dan disimpan dalam jangka waktu bertahun-tahun, dan dapat diperbaharui di kemudian hari. Berikut adalah gambaran proses usaha manajemen data:

100

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unit usaha manajemen data: Unit Usaha Physical Data Management

Electronic Data Management Remastering

Penjelasan Menyediakan jasa penyimpanan dan pengelolaan berbagai tipe data fisik dengan menggunakan ruang penyimpanan data sesuai dengan ketentuan standar keamanan dan pengkondisian temperatur dan kelembaban udara yang berlaku (internasional/industri dan Pemerintah) dilengkapi dengan sistem katalog yang terintegrasi Menyediakan jasa manajemen data digital dengan memanfaatkan teknologi komputer dan komunikasi. Menyediakan jasa alih media dan format dari berbagai media dan format ke dalam berbagai bentuk media dan format termasuk untuk data-data Migas.

Fasilitas dan peralatan yang dioperasikan oleh SCU untuk menjalankan kegiatan jasa pengelolaan data Migas antara lain berupa tanah milik sendiri sekitar 19.000 m2 yang berlokasi di Bumi Serpong Damai yang berfungsi sebagai gudang penyimpanan (tape storage, document storage dan core storage) berikut dengan pengolahan data digital dan data remastering. Sebagai tambahan, aset produksi SCU yang berupa tanah dan bangunan pada saat ini telah memenuhi standar industri dan standar Health, Safety and Environment (HSE) yang berlaku (berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), untuk penyimpanan data Migas. Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah mesin pengolahan data digital, data remastering dan telah memenuhi kelayakan operasi suntuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Hingga saat ini SCU telah memiliki track record yang cukup panjang dalam industri pengelolaan dan penyimpanan data Migas. Selain itu, pada saat ini SCU telah memiliki katalog software berbasis web dan Grid Security Infrastructure (GIS), ROC@T (Remote Order Catalogue), yang dibentuk dan dikembangkan oleh tenaga ahli Perseroan. Di masa akan datang, SCU berencana untuk melakukan strategi replikasi bisnis dan model manajemen data dimana hal ini diharapkan dapat meraih potensi pasar yang lebih besar. SCU juga berencana untuk memberikan jasa solusi penyimpanan data terpadu yang terintegrasi secara fisik dan digital di masa depan. Pelanggan Perseroan umumnya adalah perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang Migas maupun Non-Migas. Pelanggan dari sektor Migas diantaranya adalah Pertamina, Pertamina EP, BP, Chevron, Total E&P Indonesie, CNOOC, ConocoPhillips, ExxonMobil Indonesia, Medco Energy, Ditjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lain-lain. Pelanggan dari sektor non-Migas di antaranya adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Muamalat, Bank Himpunan Saudara, Bank BTPN dan Jamsostek. Adapun kompetitor Perseroan dalam kegiatan usaha ini diantaranya adalah perusahaan-perusahaan seperti MMI, Lamda, Geoservices-Kestrel, Crown, Citra air, Schlumberger, Landmark, Geotech, GeoservicesKestrel, dan Robertson. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah Physical Data Management. Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Physical data management Electronic data management Remastering Jumlah

2)

31 Juli 2007 17.135 78,2% 911 4,2% 3.858 17,6% 21.904 100,0%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 26.024 60,3% 27.382 60,3% 9.669 22,4% 14.373 31,6% 7.447 17,3% 3.690 8,1% 43.140 100,0% 45.445 100,0%

Jasa Perolehan, Pengelolaan, dan Pemasyarakatan Data Migas Industri Migas di Indonesia telah ada sejak 100 tahun yang lalu, tetapi industri ini belum memiliki data manajemen yang memadai, sehingga sekitar 60% dari aktivitas di sebuah perusahaan Migas adalah mencari data yang berhubungan dengan kegiatan eksplorasi Migas, karena data ini sangat diperlukan oleh investor atau perusahaan minyak untuk masuk ke dalam sebuah area dan data ini merupakan sumber analisis untuk menentukan prospek hydrocarbon yang mungkin ada di area tersebut.

101

Melihat peluang permintaan pasar yang sangat besar, maka pada tahun 1997, Perseroan mendirikan Anak Perusahaan, PND yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan data eksplorasi dan produksi berupa katalog dan paket data. Tujuan didirikannya Anak Perusahaan ini adalah untuk mengamankan aset nasional (menurut Undang-undang, data hasil kegiatan eksplorasi dan produksi Migas adalah milik negara), menyediakan akses informasi dan data berkualitas tinggi dengan cepat dan mudah sehingga dapat menarik lebih banyak investor di sektor Migas melalui sebuah “open file system”. Proses kegiatan usaha jasa perolehan, pengelolaan, dan pemasyarakatan data Migas dapat digambarkan sebagai berikut:

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unit usaha jasa perolehan, pengelolaan, dan pemasyarakatan data Migas: Unit Usaha Geo Data

Geo IT

Penjelasan Melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan dan peningkatan kualitas data Migas, mengemas serta memasyarakatkannya. Produk-produknya antara lain paket-paket data dan hasil-hasil studi wilayah Migas tertentu. Menyediakan jasa pembangunan sistem informasi yang terkait dengan manajemen data Migas dan operasional kegiatan eksplorasi dan produksi, serta aset perusahaan Migas secara terpadu. Produk-produknya antara lain Indonesia Meta Database (INAMETA), INAMETA Plus, dan Pipeline Monitoring System.

Untuk produk software INAMETA, produk ini telah diakui dan terbukti secara internasional dengan memenangkan beberapa penghargaan internasional seperti Asia-Pasific ICT award, sehingga pada saat ini banyak perusahaan Migas asing dan Pertamina menerapkan software ini dalam kegiatan operasi mereka. Untuk kegiatan Geo Data, diperlukan berbagai fasilitas, antara lain ruang-ruang penyimpanan data yang khusus untuk data perminyakan dengan keamanan, temperatur dan humidity ruang yang terkontrol, perangkat untuk pelestarian, penggandaan dan peningkatan kualitas data (perangkat alih media dan workstation reprocessing & interpretation data Migas). Untuk kegiatan Geo IT, digunakan perangkat-perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk pengembangan database dan perangkat lunak aplikasi khusus untuk industri perminyakan. Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah hardware komputer dan server komputer dan telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Pada saat ini PND memiliki kontrak dari Pemerintah untuk mengelola data Migas nasional hingga tahun 2018, dimana kontrak ini dapat diperpanjang jika masa kontraknya telah habis. Di masa yang akan datang, PND berencana untuk mengembangkan aplikasi komputer untuk mendukung kegiatan pada industri Migas, seperti integrated pipeline monitoring system yang saat ini telah diterapkan oleh Pertamina Jawa Timur. Selain itu, PND juga berencana untuk mengoptimalkan operasi yang sudah ada dan memperkaya produk jasa yang dapat memberikan nilai tambah pada data, seperti dengan melakukan re-intepretasi, re-processing dan studi regional dan komprehensif. Pelanggan untuk kegiatan usaha ini diantaranya adalah perusahaan-perusahaan seperti Pertamina EP, ExxonMobil, Gulf, Total E&P Indonesie, Chevron, Conoco Phillips, Total Fina Elf, Amerada Hess, CNOOC, BP Migas, Veritas. Adapun kompetitor Perseroan dalam kegiatan usaha ini adalah black market player dan perusahaan speculative survey yang diberi hak sampai saat ini untuk mengakuisisi data baru di Indonesia yang produknya dapat berupa produk substitusi.

102

Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah penjualan data Migas (Geo Data). Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Penjualan data migas (geo data) Proyek teknologi informasi (geo IT) Jumlah

b.

31 Juli 2007 47.504 95,2% 2.396 4,8% 49.900 100,0%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 93.715 89,8% 60.878 79,6% 10.594 10,2% 15.557 20,4% 104.309 100,0% 76.435 100,0%

Teknologi Informasi (Informatika) Dalam menjalankan kelompok usaha teknologi informasi, Perseroan didukung oleh tiga kegiatan usaha yakni: 1)

Jasa Pembangunan Sistem Teknologi Informasi Terpadu Dalam mengantisipasi peluang usaha di bidang teknologi informasi, maka Perseroan telah merintis usaha dalam bidang teknologi informasi sejak tahun 1984 melalui PT Elnusa Multi Industri Komputer (“ELMIK”) yang kemudian berganti nama PT Elnusa Telematika (“ETA”) pada tahun 2006. Dalam kegiatan usaha ini, Perseroan memberikan layanan jasa pembangunan sistem teknologi informasi terpadu. Untuk memperbesar skala usahanya (business size), maka Perseroan telah melakukan Penggabungan Horizontal ETA ke dalam SCU. Dengan dilakukannya penggabungan ini, maka line of business Perseroan menjadi lebih luas, sehingga Perseroan memiliki keunggulan bersaing tersendiri yang tidak dimiliki oleh kompetitor. Dengan dilakukannya penggabungan ini, maka arah orientasi bisnis perusahaan hasil dari penggabungan akan lebih difokuskan pada bidang jasa penunjang Migas dari sisi manajemen data Migas yang didukung oleh kemampuan teknologi informasi. Proses jasa pembangunan sistem informasi terpadu dapat digambarkan sebagai berikut:

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unit usaha jasa pembangunan sistem teknologi informasi terpadu: Unit Usaha Perangkat lunak (software) Perangkat keras (hardware) Sewa komputer dan jasa tenaga ahli (IT infrastructure and professional)

Penjelasan Memberikan jasa pembangunan sistem informasi terpadu dan perangkat lunak aplikasi Melakukan penjualan perangkat keras komputer Menyediakan jasa penyewaan perangkat keras dan tenaga ahli bidang komputer

Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah hardware dan server komputer. Seluruh peralatan tersebut telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Sampai saat ini, ETA memiliki track record yang baik dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam memberikan jasa solusi informatika bagi industri Migas. Dengan memiliki track record yang baik dalam industri ini, ETA telah berhasil membangun brand image dan goodwill yang sangat berguna untuk melakukan penetrasi pasar. Dengan keunggulan yang dimiliki, ETA berencana untuk menjadi mitra pendukung rencana pengembangan PND dan SCU dalam memberikan jasa solusi manajemen data dan informasi yang terpadu, terutama dalam penyediaan infrastruktur fisik berupa jaringan dan perangkat keras. 103

Pelanggan utama dari jasa ini umumnya berasal dari sektor Migas, seperti Pertamina, BP Migas, Ditjen Migas, Chevron. Disamping itu jasa di bidang ini juga telah dikembangkan untuk pelanggan di luar sektor Migas dengan pelanggan seperti BMG dan Departemen Keuangan. Adapun kompetitor Perseroan diantaranya adalah Metrodata dan Astragraphia. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah penjualan perangkat keras dan lunak. Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha dapat dilihat sebagai berikut:

31 Juli 2007 12.466 57,9%

Keterangan Penjualan perangkat lunak dan keras Pendapatan sewa komputer dan jasa tenaga ahli Jumlah

2)

9.052 21.517

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 69.146 80,5% 23.914 60,1%

42,1% 100,0%

16.798 85.944

19,5% 100,0%

15.906 39.820

39,9% 100,0%

Jasa Layanan Direktori Telepon, Contact Center dan Content Untuk layanan direktori telepon, Perseroan telah memulai usaha ini sejak tahun 1976 dengan menerbitkan buku petunjuk telepon. Seiring dengan perkembangannya, Perseroan juga melakukan kegiatan penyediaan jasa informasi berbasis direktori. Pada tahun 1984, Perseroan membentuk anak perusahaan PT Elnusa Yellow Pages, yang kemudian berubah namanya pada tahun 1995 menjadi PT Infomedia Nusantara (“IMN”) dengan kepemilikan Perseroan (85%) dan Telkom (15%). Sejak tahun 2000, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. ("Telkom") menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikian sebesar 51%. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing unit usaha Jasa layanan direkori telepon, contact center dan content: Unit Usaha Directory services

Contact center services

Content services

Penjelasan Kegiatan usaha yang bergerak dalam bisnis yang berhubungan dengan media pencarian informasi (direktori) dan media iklan, baik dalam bentuk cetak maupun multimedia . Kegiatan usaha yang bergerak dalam jasa outsourcing pengelolaan Customer Relationship Management (CRM) melalui aktivitas inbound dan outbound contact center dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi terkini melalui telepon, sms, email, dan website. Kegiatan usaha yang bergerak dalam jasa penyediaan informasi/data/ konten dalam berbagai format multimedia serta jasa pengelolaan data (content management).

Dalam menjalankan kegiatan unit usaha directory services, digunakan peralatan seperti data bank, perangkat desain grafis, mesin percetakan dan armada distribusi (kendaraan dan tenaga ahli). Adapun, untuk menjalankan unit usaha contact center services, digunakan peralatan seperti workstations, PABX, tenaga ahli (operator) dan gedung. Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah mesin percetakan dan PABX. Seluruh peralatan tersebut telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Sampai saat ini, IMN telah menerbitkan buku panduan telepon sebanyak 4,8 juta eksemplar yang mencakup 59 kota diseluruh Indonesia, dan menjadi daya tarik bagi 19.000 pemegang iklan. Selain itu, dengan dukungan dari Telkom Group sebagai pemegang saham mayoritas, memberikan kesempatan bisnis sangat besar kepada IMN terutama dalam bidang contact center, sehingga pada saat ini IMN mengelola 2.936 seat agent dengan 6.700 operator dalam aktivitas contact center services, menjadikan IMN memiliki struktur biaya yang lebih rendah dengan kualitas pelayanan yang lebih prima. Dengan memiliki posisi yang kuat dalam industri contact center services, IMN untuk kedepannya berencana untuk menambah market share pelayanan contact center services Telkomsel dan IMN juga berencana memperbaiki struktur biaya. Dalam bidang directory services, IMN berencana untuk menjadikan layanan ini menjadi bagian dari information services provider baik melalui media cetak maupun elektronik. 104

IMN merupakan market leader dalam bidang direktori telepon dengan kontribusi pelanggan ritel sekitar 84% dari total pendapatan direktori. Adapun kompetitor dalam jasa ini diantaranya adalah Green Book, Indonesian Yellow Pages, Nusantara Yellow Pages, Teleperformance, KPSG dan Quantum. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Berdasarkan kontribusi pendapatan dari masing-masing unit usaha, maka unit usaha yang memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan Perseroan adalah directory services. Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Layanan direktori umum Layanan direktori khusus Contact center Lain-lain Potongan penjualan Jumlah

c.

31 Juli 2007 230.650 2.249 176.920 42.122 (35.779) 416.162

55,4% 0,5% 42,5% 10,1% -8,6% 100,0%

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase) 31 Desember 2006 2005 300.763 62,9% 292.792 72,4% 3.726 0,8% 5.606 1,4% 217.542 45,5% 142.384 35,2% 0,0% 0,0% (43.551) -9,1% (36.280) -9,0% 478.480 100,0% 404.501 100,0%

Telekomunikasi Dalam menjalankan kelompok usaha telekomunikasi, Perseroan didukung oleh dua kegiatan usaha yakni: 1)

Penyedia Jaringan Telekomunikasi Satelit Perseroan memulai kegiatan usaha sistem komunikasi ini pada tahun 1975, dimana pada masa awal berdirinya kegiatan usaha ini dimiliki dan dikelola bersama dengan Telkom. Beberapa tahun kemudian, setelah terjadi perkembangan unit bisnis Perseroan maka kegiatan usaha berubah menjadi joint venture antara Perseroan dengan Telkom dibawah bendera Elnusa SKSP (Sistem Komunikasi Satelit Perminyakan), yang melayani komunikasi satelit dari industri Migas. Sejak 28 September 1995, Perseroan mengubah nama kegiatan usaha menjadi PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“PKM”). Fokus utama Perseroan pada kegiatan usaha ini adalah menyediakan layanan jaringan dan jasa telekomunikasi beserta nilai tambah yang dapat memberikan kelancaran dan peningkatan bisnis pelanggan. Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan usaha menyediakan sarana dan penyelenggaraan jasa Sistem Komunikasi Satelit Perminyakan (SKSP). Pada saat ini, PKM memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dalam tempo waktu 7 X 24 jam dimana hal ini dimungkinkan karena PKM memiliki dukungan layanan di 36 lokasi pada 33 Propinsi seluruh Indonesia. PKM juga memiliki service level aggreement yang dapat disesuaikan sesuai dengan permintaan pelanggan, sehingga hal ini memberikan keuntungan kepada PKM untuk dapat menawarkan jasanya dengan harga premium. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perangkat sistem komunikasi yang diakibatkan oleh pelaksanaan otonomi daerah, maka PKM berencana untuk membuka 3 (tiga) kantor divisi di Makasar, Pekanbaru dan Balikpapan. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya, PKM juga berencana untuk melakukan investasi peralatan yang lebih hemat bandwith dan melakukan peningkatan operation excellence dengan lebih memberdayakan peran personil di 36 lokasi di seluruh Indonesia. Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material adalah hardware dan server komputer. Seluruh peralatan tersebut memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Pelanggan PKM dari jasa ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak baik dalam bidang Migas maupun non Migas seperti Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina EP, Pertamina UP, Pertamina AGH, Premier Oil, Petrochina, Departemen Agama, Bank Sulut, Bank BTN, Bank Indonesia, Asian Development Bank, Kompas Gramedia Group, PT Cyberstarnet, PT Ecodivers, Indah Kiat Pulp and Paper, PT Cibaliung Sumberdaya, PT Sanken Indonesia, dan PT Inco. Adapun kompetitor dari PKM diantaranya adalah perusahaan-perusahaan seperti CSM, Primacom, Lintas, Telesindo, Elektrindo, Satcomindo, PSN, dan Indo Comnet Plus (Icon+).

105

2)

Penyedia Perangkat Komunikasi Radio dan Operator Radio Trunking Bidang usaha ini merupakan usaha tertua yang dijalankan oleh Perseroan dimana pada masa awal berdirinya, Perseroan memulai kegiatan usaha ini dengan menyediakan jaringan komunikasi data berbasis gelombang radio bagi kapal-kapal tanker Pertamina. Dalam perkembangannya Perseroan telah memperluas lini layanannya hingga meliputi radio Trunking, koneksi radio point-to-point, jaringan pita lebar nirkabel (wireless broadband), instalasi dan konsultasi teknologi RFID (Radio Frequency Identification), sistem pelacakan kendaraan bermotor, dan sistem pengelolaan lalu lintas kapal yang semuanya berbasis gelombang radio. Seiring dengan perjalanan waktu, Perseroan akhirnya menjalankan usaha ini melalui Anak Perusahaannya yakni RKM sejak 1 April 1997. Pada saat ini, RKM telah bergabung ke dalam SCU melalui Penggabungan Horizontal. Peralatan-peralatan Perseroan yang bernilai material diantaranya adalah repeater meter 2000 dan trunk central controller. Seluruh peralatan tersebut telah memenuhi kelayakan operasi untuk digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. Berbekal pada pengalaman luas yang ditunjang dengan penyediaan sarana dan peralatan mutakhir serta sumber daya yang telah teruji, Perseroan berusaha agar dapat memberikan komitmen pelayanan prima untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kunci pelayanan Perseroan kepada pelanggan terletak pada pemberian konsultasi dan perencanaan yang detil, perancangan sistem komunikasi yang tepat, pemilihan peralatan yang diperlukan secara efektif dan tepat guna, serta memberikan jasa pelayanan dan pemeliharaan dengan kualitas terbaik pada setiap peralatan telekomunikasi yang disewa maupun dibeli oleh pelanggan. Secara umum proses penyediaan perangkat radio komunikasi dan operator radio Trunking dapat digambarkan sebagai berikut: Unit Usaha Perangkat Radio Komunikasi

Radio Trunking

Penjelasan Jasa penyediaan peralatan komunikasi dua arah yang memanfaatkan alokasi frekuensi tertentu, umumnya digunakan di area lapangan dan satuan kerja yang memerlukan koordinasi cepat dalam waktu yang bersamaan. Jasa penyediaan radio komunikasi yang diperlukan bagi satuan kerja yang memprioritaskan kepada keamanan, kerahasiaan dan akurasi.

Sampai saat ini, RKM merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki lisensi untuk operator radio Trunking dengan cakupan wilayah nasional. Dengan memiliki keunggulan ini, RKM berencana untuk membangun infrastruktur jaringan Trunking digital untuk komunikasi suara dan data dengan cakupan nasional secara bertahap. Hingga saat ini, RKM memiliki subscriber dengan kapasitas terpasang sebesar 2.000 unit, dan dapat memiliki kemampuan untuk dikembangkan lebih luas yakni sebesar 10.000 unit. Pelanggan Perseroan diantaranya adalah ConocoPhillips, Kodeco, dan Pelita Air Services. Sedangkan, kompetitor Perseroan dalam usaha ini diantaranya adalah Mobilkom, Maesa, dan Jatimas. Kontribusi Pendapatan Masing-masing Unit Usaha Secara keseluruhan kontribusi pendapatan masing-masing unit usaha di kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut:

Keterangan Penyedia jaringan & telekomunikasi satelit Penyedia perangkat komunikasi radio & operator radio trunking Jumlah


31 Juli 2007 91.002

97,4%

170.665

94,0%

158.625

93,9%

2.469

2,6%

10.853

6,0%

10.316

6,1%

93.472

100,0%

181.518

100,0%

168.941

100,0%

106

D.

Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan memiliki kegiatan usaha yang menarik, kuat dan prospektif dengan dukungan pengalaman, peralatan dan kompetensi di bidangnya. Fundamental ekonomi yang membaik ditunjukkan dengan: a)

Percepatan pertumbuhan ekonomi (6,3% di tahun 2007 dan 6,5% untuk proyeksi di tahun 2008) seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat dan peningkatan investasi;

b)

Rendahnya inflasi yang diperkirakan stabil pada tingkat 6,6% di tahun 2007 dan 6,8% untuk proyeksi di tahun 2008); dan

c)

Stabilnya rata-rata nilai tukar Rupiah yang diperkirakan berada pada tingkat sekitar Rp9,000/US$.

Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan industri Migas nasional dan adanya deregulasi serta berbagai upaya Pemerintah untuk menarik investor membuka wilayah baru yang bertujuan meningkatkan produksi nasional. Kenaikan harga minyak telah mencapai lebih dari 5 kali lipat dalam 5 tahun terakhir, dan diperkirakan akan terus berlanjut. Tingginya harga minyak dan gas mendorong aktivitas E&P pada industri hulu minyak dan gas. Meskipun produksi minyak sempat mengalami penurunan, namun biaya yang dikeluarkan oleh industri hulu migas telah mengalami peningkatan dengan mencapai CAGR sekitar 9% dalam kurun waktu 10 tahun dan momentum ini diperkirakan akan terus berlanjut. Prospek usaha Perseroan diantaranya turut didukung oleh: 1.

Meningkatnya aktivitas pencarian Migas yang pada gilirannya akan membutuhkan jasa-jasa yang dimiliki oleh Perseroan. Kecenderungan permintaan jasa di bidang hulu Migas yang terkait dengan pembukaan wilayah baru cenderung ke arah offshore, sehingga Perseroan berupaya menangkap peluang tersebut melalui investasi beberapa peralatan di bidang tersebut.

2.

Saat ini Perseroan memiliki 2 (dua) blok/wilayah kerja, yaitu Bangkanai dan Ramba. Blok Bangkanai di Kalimantan memiliki potensi gas dan Blok Ramba yang saat ini sudah memproduksi minyak. Seiring dengan tingginya harga minyak saat ini, maka nilai ekonomi dari kedua lapangan Migas tersebut menjadi sangat atraktif.

3.

Ladang-ladang Migas yang semula dikategorikan marjinal (brown fields) akan menjadi ekonomis dan atraktif untuk dikelola seiring dengan tingginya harga minyak sehingga juga akan memberikan peluang usaha bagi Perseroan karena salah satu kompetensi Perseroan adalah dalam memberikan jasa yang berkaitan dengan oilfield services yaitu jasa teknik pengelolaan lapangan Migas marjinal agar dapat menghasilkan produksi secara optimal (ekonomis). Salah satu bagian dari jasa oilfield services adalah teknik pengurasan lanjut (Enhanced Oil Recovery) yaitu jasa dalam rangka meningkatkan produksi ladang-ladang minyak marjinal.

4.

Perseroan telah menjadi mitra dari perusahaan-perusahaan terbesar yang beroperasi di Indonesia yaitu meliputi 10 (sepuluh) PSC besar yang menguasai sekitar 90% produksi minyak bumi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah Chevron, Pertamina, CNOOC, Exspan, Total E&P Indonesie, ConocoPhillips, Unocal, BP, PetroChina dan Vico. Strategi pemasaran di masa mendatang akan difokuskan kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut disamping kepada investor-investor baru yang akan membuka wilayah baru di Indonesia.

Disamping kompetensi di bidang jasa hulu Migas dan pengelolaan Asset Based, Perseroan juga memiliki prospek usaha di bidang jasa hilir Migas yang saat ini semakin terbuka peluang usahanya sejak diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001 mengenai pengaturan kegiatan usaha hilir Migas oleh BPH Migas. Di bidang jasa perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data Migas, Perseroan memiliki kontrak khusus dari Pemerintah untuk mengelola data Migas milik Pemerintah, dimana hal ini merupakan barrier to entry bagi para kompetitor untuk memasuki industri ini. Selain itu, kegiatan usaha ini memiliki prospek usaha yang sangat berkembang seiring dengan semakin banyaknya wilayah-wilayah baru yang dibuka oleh Direktorat Jenderal Migas. Hingga sampai saat ini, Perseroan memiliki kompetensi lebih dari 30 tahun di bidang data manajemen dan jasa ICT penunjang kegiatan Migas maupun non Migas. Prospek usaha di bidang telematika memberikan peluang bagi Perseroan untuk melakukan pengembangan usaha. E.

Strategi Usaha

Sejalan dengan kondisi usaha yang kondusif pada saat ini, fokus strategi dari Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan nasional terbesar bertaraf internasional di bidang usaha jasa hulu Migas terintegrasi (integrated upstream services) dengan menitikberatkan pada keunggulan kualitas operasi (operation excellence). Perseroan memiliki visi “Menjadi perusahaan kelas dunia kebanggaan nasional di bidang jasa hulu Migas secara solusi total untuk memberikan nilai tambah optimal bagi stakeholders”. Berdasarkan visi yang dimiliki oleh Perseroan, maka misi dari Perseroan adalah sebagai berikut:

107

=

Memberikan jasa layanan bermutu tinggi secara terintegrasi (one stop service) untuk kepuasan dan loyalitas pelanggan, yang didukung oleh profesionalisme sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, penguasaan teknologi, continuous improvement dan pengembangan inovasi produk.

=

Melaksanakan seluruh kegiatan usaha berdasarkan kaidah good engineering practises dengan standard kelas dunia serta mewujudkan operation excellence melalui penerapan kaidah Quality, Health, Safety, Environmental (QHSE) yang benar dan konsisten, sebagai realisasi keunggulan perusahaan

=

Meningkatkan pertumbuhan skala usaha secara berkesinambungan yang disertai dengan peningkatan kinerja finansial maupun non finansial

=

Meningkatkan nilai pemegang saham secara berkelanjutan, serta kesejahteraan maupun kesempatan untuk tumbuh kembang karyawan, membina hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Pemerintah, mitra kerja maupun masyarakat dimana perusahaan beroperasi

Dalam perkembangannya di masa depan, Perseroan akan memperkuat kompetensi pada jasa hulu Migas terintegrasi yang meliputi operasi seismik, pemboran serta oilfield services baik di daratan (onland) maupun strategi baru ke arah proyek-proyek di lepas pantai (offshore) dan deep well yang saat ini belum optimal dikembangkan. Disamping itu, Perseroan akan lebih memfokuskan strategi pengembangan usaha untuk memperoleh proyek-proyek (secara selektif) di overseas yang sejak dahulu telah dirintis. Untuk mendukung konsep operation excellence, maka beberapa strategi jangka pendek yang menjadi prioritas Perseroan adalah melakukan investasi untuk melengkapi peralatan-peralatan operasi serta mengaplikasikan dukungan teknologi terkini. Beberapa prioritas investasi adalah pengadaan perangkat pemboran (Rig) yang berkapasitas besar untuk menangkap peluang deep well, pengadaan peralatan seismik marine 2D dan 3D (Streamer), pengadaan well testing barge serta investasi lainnya. Untuk menjamin adanya sustainable income, maka Perseroan terus berupaya untuk mendapatkan kontrak-kontrak jangka panjang di bidang jasa hulu Migas. Disamping itu, saat ini Perseroan sedang merintis untuk mendapatkan kontrak jangka panjang dalam pengelolaan ladang Migas yang produksinya sudah mulai menurun (brown fields) melalui suatu kontrak technical services baik milik Pertamina maupun kontraktor lainnya. Untuk mendukung bisnis inti Perseroan di bidang jasa hulu Migas, Perseroan akan memperkuat usaha jasa pendukung industri hulu Migas (upstream supporting service) seperti pengadaan casing OCTG yang merupakan upaya backward integration sehingga dapat menjamin ketersediaan casing OCTG untuk meningkatkan keunggulan kompetensi. Perseroan juga mempertahankan strategi pengembangan usaha melalui jasa pendukung Migas maupun non Migas dari sektor telematika, di antaranya seperti pengelolaan data Migas (PND) dan manajemen data (SCU). Disamping itu Perseroan juga memiliki Perusahaan Asosiasi di luar bisnis inti Perseroan, seperti IMN dan PKM. Di masa mendatang, Perseroan akan tetap mempertahankan penyertaannya di kedua perusahaan tersebut karena kedua perusahaan tersebut berada dalam industri yang masih memiliki potensi untuk bertumbuh dengan dukungan mitra yang memiliki kompetensi (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.). Strategi usaha yang ditempuh Perseroan untuk mengembangkan berbagai kelompok usaha Perseroan diantaranya adalah sebagai berikut: 1.

Fokus pada ciri keunggulan penyediaan jasa hulu Migas Terintegrasi Salah satu keunggulan strategi Perseroan dibanding kompetitornya adalah dengan memperkuat ciri Perseroan sebagai pemberi jasa secara total solution yang mengutamakan kualitas operasi (operation excellence) dengan harga yang bersaing. Pada saat ini, kontribusi pendapatan terbesar Perseroan berasal dari jasa hulu Migas (upstream services) yakni sebesar 52% dari total pendapatan Perseroan secara keseluruhan dan akan diupayakan kontribusinya akan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Adapun, jasa hilir Migas (downstream services) memberikan kontribusi sebesar 41% dari jumlah pendapatan Perseroan secara keseluruhan, dan sisanya berasal dari kelompok usaha Perseroan lainnya. Untuk memberikan ciri pada kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan telah melakukan proses penggabungan empat Anak Perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan yang bergerak di sektor jasa hulu Migas (GSC, EDS, SRD dan EWS). Melalui usaha ini maka akan didapat struktur permodalan (ekuitas) yang meningkat secara sangat signifikan sehingga menciptakan sinergi dan efisiensi dalam tubuh Perseroan.

2.

Peningkatan kompetensi Perseroan di bidang seismic marine dan transition zone market Sampai saat ini perkembangan industri Migas untuk di Indonesia mengalami peningkatan khususnya pada bidang offshore market tetapi tidak didukung dengan kemampuan yang memadai karena adanya keterbatasan dalam hal peralatan survey seismic marine (Streamer) dan survey ship.

108

Dengan pertimbangan untuk meraih peluang pasar yang sangat besar di bidang ini, maka Perseroan akan melakukan investasi peralatan untuk pengembangan kegiatan usaha pada kegiatan offshore market. Strategi ini akan membuka peluang usaha yang lebih luas karena hingga saat ini belum ada perusahaan nasional yang memiliki peralatan ini sehingga tingkat persaingannya masih rendah pada hal margin keuntungannya relatif lebih besar. 3.

Melakukan penetrasi usaha pada deep well market untuk onshore dan offshore drilling Tingginya permintaan pasar akan jasa pemboran sumur-sumur dalam (deep well drilling), maka Perseroan merencanakan untuk melakukan investasi pengadaan Rig berukuran besar. Data dari BP Migas menunjukkan bahwa beberapa program kerja tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan di dalam negeri, sebagai akibat tingginya permintaan pasar. Disamping itu, peluang usaha di bidang offshore drilling menunjukkan peluang usaha yang lebih menarik. Data BP Migas menunjukkan bahwa dengan tingginya permintaan offshore Rig (jack up Rig), telah terjadi kenaikan tarif sewa Rig secara sangat signifikan. Salah satu strategi Perseroan di masa akan datang adalah mulai melakukan kajian aliansi strategis untuk menangkap peluang yang sangat terbuka saat ini

4.

Perluasan pangsa pasar dan diversifikasi konsumen yang beragam Saat ini, Perseroan didukung oleh posisinya sebagai anak perusahaan dari salah satu perusahaan minyak terbesar di Indonesia dan salah satu konsumen terbesar Perseroan adalah Pertamina. Dengan memanfaatkan Pertamina sebagai konsumen utama Perseroan, maka Pertamina akan mampu memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi Perseroan. Namun, jika Perseroan hanya mengandalkan Pertamina sebagai konsumen utama, maka akan dapat mengurangi keunggulan kompetitif Perseroan. Untuk mengurangi risiko kehilangan keunggulan kompetitif tersebut, maka Perseroan berusaha untuk memperluas pangsa pasar dan mencari target konsumen baru dalam jumlah besar sehingga Perseroan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar, dan meningkatkan likuiditas dan siklus working capital Perseroan.

5.

Akuisisi kontrak jangka panjang dengan sistem manajemen risiko yang terpadu Untuk mempertahankan pencapaian pendapatan dan meningkatkan posisinya di pasar, maka Perseroan menargetkan untuk memperoleh kontrak-kontrak jangka panjang khususnya dari bidang pengembangan dan produksi well. Kontrak-kontrak jangka panjang tersebut diyakini mampu meningkatkan kinerja keuangan dan memperkuat struktur permodalan Perseroan. Perseroan berupaya menerapkan pengendalian risiko dengan sistem manajemen risiko yang terpadu seperti kegiatan pembuatan kontrak perjanjian dengan pelanggan yang disusun dengan prinsip kehati-hatian.

6.

Optimalisasi penggunaan aset operasional dan pengembangan aliansi strategis Dengan berfokus pada jasa Migas maka Perseroan akan membutuhkan tingkat investasi yang cukup tinggi, sehingga sangat penting bagi Perseroan untuk melakukan kebijakan investasi yang agresif agar Perseroan dapat menangkap peluang pasar yang ada sekaligus meminimalkan risiko yang terdapat di dalamnya. Secara singkat, kebijakan investasi dari Perseroan terdiri dari: = = =

Realisasi investasi apabila aset operasional yang tersedia dapat digunakan secara optimal Investasi dilakukan pada bidang kegiatan usaha yang memiliki kaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Perseroan Investasi yang dilakukan oleh Perseroan diusahakan hanya akan dilakukan apabila kontrak telah diperoleh

Sedangkan untuk portofolio dari investasi, Perseroan akan mengelola bisnis jasa hilir (downstream services) dan bisnis ICT dengan melakukan pengembangan sebagai berikut: =

=

7.

EPN telah memiliki seluruh izin yang ada dan telah menjadi pemain utama dalam bisnis jasa hilir Migas (downstream services) bahkan EPN telah menjadi pemain utama sejak dari belum diberlakukannya liberalisasi pada bisnis ini. Ditinjau dari perkembangannya, diharapkan EPN memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa depan Unit bisnis telematika seperti IMN dan PKM merupakan bisnis yang sedang berkembang dengan prospek usaha yang baik, dimana bisnis ini sangat diuntungkan dengan semakin berkembangnya penggunaan telepon seluler.

Memastikan implementasi dari corporate governance practices Sejalan dengan falsafah dalam menjalankan perusahaan yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas maka core values Perseroan telah ditetapkan yaitu clean, respectful dan synergy. Dengan ditetapkannya falsafah dan core value Perseroan, maka dalam menjalankan usaha berpedoman kepada kaidah-kaidah Good Corporate Governance. 109

8.

Secara konsisten melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Salah satu ciri keunggulan perusahaan jasa adalah kekuatan pada dukungan tenaga ahli (expertise). Untuk memberikan jaminan kepuasan pelanggan, maka Perseroan selalu melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang terstruktur. Pembinaan sumber daya manusia ini menjadi prioritas utama karena Perseroan menganggap sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam melaksanakan seluruh aktivitas Perseroan. Disamping itu, Perseroan juga selalu melakukan perbaikan pada sisi operasional dan terus menerus melakukan penyempurnaan usaha (continuous improvement). Melalui upaya ini, Perseroan berusaha untuk melakukan efisiensi di berbagai sektor terutama pada sisi keuangan, dan berharap mendapatkan peningkatan keuntungan dan memberi nilai tambah yang optimal kepada para pemegang saham.

F.

Penjualan dan Pemasaran

Perseroan memiliki beberapa kelompok usaha dimana didalamnya terdapat kegiatan usaha yang beragam. Dengan kondisi demikian, Perseroan memiliki konsep strategi pemasaran yang berbeda pada tiap masing-masing kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan. Pada kelompok usaha upstream services, layanan utama yang menjadi keunggulan dari Perseroan dimulai dari integrated geoscience services yang dilakukan oleh Divisi Geoscience Service. Untuk memperkuat kompetensi Perseroan di bidang ini, maka pada tahun 2006 telah dilakukan investasi pengadaan peralatan seismic recording seperti SN 428 dan kelengkapannya. Disamping onland seismic, saat ini Divisi Geoscience Service juga sedang mengembangkan produk ke marine seismic dan Transition Zone. Untuk mendukung pengembangan usaha serta inovasi produk dan jasa tersebut, Divisi Geoscience Service melakukan kemitraan, baik dengan pelaku bisnis, lembaga penelitian serta perguruan tinggi, baik lokal ataupun multinasional. Selanjutnya untuk kegiatan usaha pemboran, Perseroan melalui Divisi Drilling Service berfokus pada pelayanan integrated drilling services. Selama tahun 2006, untuk kegiatan usaha ini, Perseroan telah melakukan berbagai investasi peralatan, seperti wireline logging, mud engineering, cementing unit serta peralatan lainnya. Pada tahun 2006, EDS juga menjadi agen tunggal untuk produk oil base mud merek “smooth fluid” sebagai produk Pertamina yang sudah berhasil di pasaran. Pada saat ini, Divisi Drilling Service telah berhasil memperoleh proyek-proyek jasa integrated drilling services dari Pertamina EP, Pertamina Tanjung, dan Lemigas (proyek coal bed methane). Pada jasa well services atau workover, Perseroan melakukan pengembangan kegiatan usaha ke arah oilfield services (OFS). Untuk mendapatkan kompetensi pada bidang ini, maka Perseroan telah melakukan investasi peralatan seperti kapal LCT (Landing Craft Terminal) Elnusa Samudra 2, sebagai kelanjutan investasi LCT Elnusa Samudra 1 di tahun 2005. Bidang OFS yang mulai dikembangkan adalah ke arah O&M pipeline serta oilfield services (production facilities) yaitu pengembangan produksi dari lapangan marjinal. Di kegiatan usaha downstream services, Perseroan melalui EPN juga telah melakukan reposisi bisnis melalui pengembangan 4 (empat) pilar bisnis yaitu bisnis SPBU, bisnis transportasi BBM, depot, dan trading. Khusus di bidang trading, Perseroan telah memiliki izin niaga umum yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan trading dengan cara mengimpor BBM dari luar negeri. Di samping itu, Perseroan juga mengembangkan usaha dalam bidang pengadaan bahan kimia untuk operasi pemboran, kilang, pemasaran pelumas, serta bahan kimia lainnya. Pada kelompok usaha upstream supporting, dengan bergabungnya PBN ke dalam Perseroan pada tahun 2005 yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang penguliran dan perdagangan pipa, telah membuat semakin lengkapnya layanan jasa Perseroan di bidang perminyakan pada tahun-tahun mendatang. Pada saat ini melalui PBN, Perseroan telah memasuki bisnis OCTG Trading selain kompetensi awal di bidang pipe threading. Diproyeksikan dalam tahun 2007, Perseroan akan banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam perdagangan casing OCTG di dalam negeri, maupun untuk menunjang operasi di luar negeri. Dalam kegiatan usaha di bidang manajemen data, Perseroan telah mengembangkan kompetensi pengelolaan data digital yang semula hanya berfokus pada pengelolaan fisik data. Sementara itu Perseroan lebih memperkuat kompetensinya di bidang peningkatan nilai data (data enhancement) dan jasa pembangunan sistem pengelolaan data digital terpadu. Selanjutnya untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan jasa solusi telematika, Perseroan telah melakukan kajian ulang bisnis/reposisi dan transformasi bisnis yang disesuaikan dengan trend usaha dan kebutuhan telematika yang berkembang di pasar. Sebagai contoh, melalui ETA, Perseroan telah melakukan transformasi bisnis, yang semula hanya berfokus pada usaha infrastruktur IT, kini telah beralih ke brainware business dan jasa profesional. Selain itu, Perseroan pada saat ini juga telah memiliki jasa E&P content serta application packages. Perseroan selalu melakukan continuous improvement untuk mendapatkan konsep bisnis terbaik dalam mencapai target kinerja. Perseroan senantiasa melakukan investasi, inovasi produk, kemitraan strategis serta upaya peningkatan kinerja dengan mengaplikasikan sistem manajemen kinerja seperti dari International Standards Organization (ISO), System Applications and Products (SAP), Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS), Balance Scorecard 110

(BSC), Malcom Baldridge National Quality Award (MBNQA) dan sistem lainnya, Perseroan juga telah mengikuti Pertamina Quality Award (PQA) dan untuk tahun 2006, kinerja Perseroan telah berhasil meningkat dibandingkan dengan tahun 2005 sehingga posisinya berada di atas rata-rata unit bisnis dan anak perusahaan Pertamina lainnya. Berikut adalah komposisi pelanggan utama Perseroan: No

G.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1

Pertamina

Pertamina

Pertamina

Pertamina

Pertamina

Pertamina

2

Caltex Pacific Indonesia


Total E&P Indonesie

Total E&P Indonesie

Total E&P Indonesie

Total E&P Indonesie

3

Exxon Mobil Indonesia

Total E&P Indonesie

Chevron

Chevron

BMG

Nations Petroleum Rombebai

4

Petrochina International

Chevron


Petrochina International

Chevron

Chevron

5

Gulf Energy

ConocoPhillips International

ConocoPhillips International

Tately N.V

Amerada Hess

Medco E&P Indonesia

Penghargaan

Sepanjang perjalanan usahanya, keahlian dan profesionalisme Perseroan dapat dibuktikan dari berbagai penghargaan dan pengakuan yang diberikan oleh Pertamina dan para kontraktor kerjasama produksi asing kepada Anak Perusahaan Perseroan. Penghargaan yang selama ini telah diterima oleh Perseroan atas nama Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi diantaranya adalah sebagai berikut: Atas Nama

Perseroan (eks – GSC)

No.

Penghargaan

Tahun

1

Certificate of Achievement (Gulf Resources Indonesia)

1998

2

Certificate of Accomplishment (Exspan Myanmar)

1999

3

Certificate of Accomplishment

2000

4

Excellent Data Quality

2002

5

Certificate of Accomplishment

2003

6

Safety

2003

7

Good Performance

2004

8

Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lindung Lingkungan (K3LL)

2005

9

Safety Records 700.000 manhours

2006

10

1.5 years and 5 years safety performance for 150k and 340k (Unocal Indonesia)

1989

11

500 days without a lost time accident for 340k crews (Unocal Indonesia)

1990

12

Safety recognition award for contractor (Esso – Malaysia)

1991

13

409 days without a lost time accident for 150k crews (Unocal Indonesia)

1994

14

705 days without a lost time accident for Rig 17 (Unocal Indonesia)

1996

15

114.996 manhours without a loss time accident (Total E&P Indonesie)

1996

16

113.556 manhours of works without a lost time accident (Total E&P Indonesie)

1998

17

One year operation without any LWC (Unocal Thailand)

1998

18

116.904 manhours without any loss time accident (Total E&P Indonesie)

1999

19

33.552 safe manhours without recordable accident or LWC (ConocoPhillips Indonesia)

1999

20

130 thousands manhours without accident in 2000 (Total E&P Indonesie)

2001

21

Achieving 8 years without a loss time accident

2001

22

9 years (865.125 manhours) without LTA (Unocal Indonesia)

2002

23

10 years no lost time accident (Unocal Indonesia)

2003

24

2002 safety performance recognition (Total E&P Indonesie)

2003

25

Safety award (NLTA) in XA, XMA platforms and X ray Field (Pertamina DOH JBB)

2003

Penghargaan K3LL Pertamina “patra adi kriya bhumi madya” (Pertamina)

2003

Zero accident award dari 1.856.403 manhours NLTA

2004

28

11 years NLWC (Unocal Indonesia)

2004

29

Good HES – safety system in line with CoRMap (Unocal Indonesia)

2004

30

Have Achieved 10 years in NLTA (1.003.009 manhours) (Total E&P Indonesie)

2004

31

Penghargaan “Kecelakaan Nihil” 1.856.403 manhours NLTA (Depnakertrans)

2004

32

12 years NLWC (Unocal Indonesia)

2005

33

Penajam Supply Base in Achieving 4.000 days of NLWC (Unocal Indonesia)

2005

34

12 years (4.500 days) 1229465 man hours without LWC (Unocal Indonesia)

2005

35

12 years no lost time accident (Unocal Indonesia)

2005

36

Safety Performance Appreciation

2005

37

Penghargaan K3LL Pertamina “patra adi kriya bhumi utama” (Pertamina)

2005

38

Safety award (NLTA) in XA & XD platform, X ray Field (Pertamina DOH JBB)

39

114.996 manhours without a loss time accident

2006

40

Safety Performance Appreciation (5.000 days NLTA) / 14 years (Total E&P Indonesie)

2006

41

Penghargaan “Kecelakaan Nihil” 3.148.055 manhours NLTA (Depnakertrans)

2006

42

Penghargaan “Kecelakaan Nihil” Periode 1 Pebruari 1993 – Nopember 2005 (Walikota Balikpapan)

2006

43

Penghargaan “Kecelakaan Nihil”

2007

Perseroan (eks 26 – EWS) 27

111

Atas Nama PND

IMN

SCU

H.

No.

Penghargaan

Tahun

44

Merit of Industrial Application APICTA - ASIA PACIFIC

2002

45

Merit of Industrial Application APICTA Indonesia

2002

46

Special Mention Award of Industrial Application APICTA Indonesia

2003

47

Superbrand Award Indonesia from London

48

Call Center Certification from Sony Ericsson Level 3 (Highest) to Asia Pacific

49

ISO 9001-2000

50

Superbrand untuk Layanan Contact Center

2005

51

Penyelenggara Call Center dengan performa yang memuaskan, hubungan yang baik, serta Pelayanan Jasa Call Center terbaik

2005

52

Call Center Award for Service Excellence oleh Majalah Marketing & Center for Customer Satisfaction and Loyalty

2005

53

Situs Indonesia Terbaik - Komputeraktif Awards

2004

54

Penghargaan K3LL dari Pertamina

2003

Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 23 merek dagang terdaftar sebagaimana diuraikan dibawah ini: Nomor Sertifikat Merek

Kelas Barang / Jasa

478006

35

478019

Jenis Barang / Jasa

Merek Dagang

Masa Berlaku

Periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor

Lambang Elnusa

10 tahun sejak 29 Mei 2000

39

Angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan

Tulisan nama Elnusa


478020

40

Perawatan bahan-bahan

Tulisan nama Elnusa


478015

40


Lambang Elnusa


478014

39


Lambang Elnusa


478013

38

Telekomunikasi

Lambang Elnusa


478012

37

Pembangunan gedung, perbaikan, jasa-jasa pemasangan

Lambang Elnusa


478011

35


Lambang Elnusa


478016

35


Tulisan nama Elnusa


478017

37


Tulisan nama Elnusa


478018

38

Telekomunikasi

Tulisan nama Elnusa


477135

6

Logam-logam biasa dan campurannya, bahan bangunan dari logam, bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut, bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api, kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik, barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi, pipapipa dan tabung-tabung dari logam, lemari-lemari besi, barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, bijih-bijih.

Lambang Elnusa


477138

9

Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayanan, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pengiriman aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar, pembawa data magnetik, disk perekam, mesin-mesin otomat dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya, mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dari komputer, aparat pemadam kebakaran.

Tulisan nama Elnusa


477137

9


Lambang Elnusa


477136

9


Lambang Elnusa


478007

37


Lambang Elnusa


112

Nomor Sertifikat Merek

Kelas Barang / Jasa

478008

38

478009

Jenis Barang / Jasa

Merek Dagang

Masa Berlaku

Telekomunikasi

Lambang Elnusa


39


Lambang Elnusa


478010

40


Lambang Elnusa


477501

6

Logam-logam biasa dan campurannya, bahan bangunan dari logam, bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut, bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api, kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik, barang-barang besi, benda-benda kecil dari logam besi, pipapipa dan tabung-tabung dari logam, lemari-lemari besi, barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, bijih-bijih.

Tulisan nama Elnusa


513995

4

Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri, bahan pelumas, komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan, lilinlilin, sumbu-sumbu

Tulisan nama Elnusa


513939

4


Lambang Elnusa


513940

4


Lambang Elnusa


Merek dagang tersebut diatas terdaftar atas nama Perseroan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. I.

Analisis Dampak Lingkungan

Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi telah mematuhi segala peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan. Menurut Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi selaku Ketua Komisi Pusat AMDAL DPE No. 28/0115/KPA/1993 tanggal 15 Januari 1993 yang menyatakan bahwa untuk proyek Premix Blending Plant yang berlokasi di Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara tidak diperlukan studi AMDAL karena dampak yang akan ditimbulkan oleh proyek tersebut dapat ditanggulangi sehingga tidak mencemari lingkungan. J.

Asuransi

Pada saat Prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian asuransi sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini: Pihak

Perjanjian

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

Masa Berlaku

Perseroan PT Asuransi Central Asia (ACA)

Asuransi Lease Asset No. 055/GSC/KTR/A040/2007

Pembiayaan Sewa Guna Usaha– Finance Lease dengan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia

USD5.729.936

22 Mei 2007 22 Mei 2011

PT Asuransi Aegis Indonesia

Asuransi Kebakaran No. Polis JKFR721549

Pembiayaan Sewa Guna Usaha– Finance Lease dengan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia

USD5.729.936

22 Mei 2007 - 22 Mei 2011

PT Asuransi Central Asia (ACA)

All Risk Property Insurance No. 01 - 01 - 07 - 003115

Graha Elnusa, Jl. Letjend. TB Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan

Rp200.000.000.000

1 Mei 2007 1 Mei 2008

Public Liability Insurance No. 29.01.07.-130031

Graha Elnusa, Jl. Letjend. TB. Simatupang Kav. 18, Jakarta Selatan

Rp2.500.000.000

1 Mei 2007 1 Mei 2008

Asuransi ASEI

Earth Quake Insurance No. P.F30.010.07.000033

Gedung Elnusa 105, Jl. S. Parman No. 105. Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat

Rp4.000.000.000

16 April 2007 - 16 April 2008

PT Asuransi Wahana Tata

Industrial All Risk No.015.1050.201.2007.00 3017.00

Properti yang terletak di Jl. S. Parman Kav. No. 104, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Rp1.842.900.000

10 Juli 2007 10 Juli 2008

PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera

Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan Bringin Life Syariah No. 01.2007.06.0001

Asuransi jiwa seluruh karyawan Perseroan

Antara Rp300.000.000 sampai dengan Rp750.000.000 per orang

1 Mei 2007 30 April 2008

PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya

Asuransi Kesehatan Kumpulan Prevensia No. 01-00-72967

Asuransi kesehatan seluruh karyawan dan keluarga karyawan

Berbeda-beda sesuai level karyawan

1 Juli 2007 1 Juli 2008

PT Asuransi AIU Indonesia

Corporate Guard Premier No. Polis 2303010141

Management’s liabilities, termasuk shareholder pollution action, occupational health and safety dan employment practice error.

USD10.000.000

26 Juni 2007 - 26 Juni 2008

Perseroan (eks-GSC)

113

Pihak

Perjanjian

PT Kurnia Insurance Indonesia dan PT Rajawali Pialang Asuransi

Asuransi Lease Asset No. 055/GSC/KTR/A040/2007

PT Asuransi Aegis Indonesia

Asuransi Kebakaran No. Polis JKFR721549

PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life Syariah)

Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan No. Polis 01.2006.01.0001 (Addendum No. 1, tanggal 28 Desember 2006)

Obyek Pertanggungan

Nilai Pertanggungan

USD5.729.936 Sejumlah peralatan yang merupakan objek perjanjian Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan Jadwal Sewa Guna Usaha dengan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia sebesar USD5.729.936 USD5.729.909 Karyawan GSC

Rp81.000.000.000

Masa Berlaku 22 Mei 2007 22 Mei 2011

22 Mei 2007 22 Mei 2011 1 Januari 2007 - 31 Desember 2007

PT Asuransi Jasa Property All Risk Indonesia KC. Jakarta Insurance Policy No. Selatan 204.297.200.05.0245

Bangunan, mesin, inventaris/peralatan dan bahan Rp29.611.200.000 seismik yang berada di BSD Sektor XI Blok H1 No. 19-20, Taman Tekno Bumi Serpong Damai Jl. Raya Serpong, Puspitek Serpong, Tangerang dan S.H.,GB No. 2/Indramayu, JL. Pertamina Mundu, Karangampel, Indramayu, Jawa Barat

14 Maret 2007 - 14 Maret 2008

PT Pacific International Indonesia Insurance

Polis Asuransi Kesehatan No. 0601030078b

787 karyawan GSC

Jumlah maksimum pertahun, sesuai dengan jenjang karyawan: IP0875 : Rp240.000.000 IP0775 : Rp200.000.000 IP0550 : Rp170.000.000 IP0450 : Rp150.000.000

31 Desember 2006 31 Desember 2007

Mobile Plant and Equipment No. JKDEPE50033106JK (Renewal Number JKE061/1)

5 unit truk jenis CSU 400 dan semua peralatan/ mesin serta kerusakan dan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga

USD5.430.846,20

31 Desember 2006 31 Desember 2007

Mobile Insurance Policy No. KGDMHE50071807JK

Semua peralatan yang dipakai selama pelaksanaan jasa penyemenan dan stimulasi

USD1.001.826,5

5 Pebruari 2007 5 Pebruari 2008

Mobile Machinery Insurance No. KGDMHE50071807JK Menggantikan Polis No. JKDEPE50033306JK Asuransi Indrapura

Kehilangan atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kejadian yang insidentil dalam wilayah territorial Indonesia

USD1.001.826,45

5 Pebruari 2007 5 Pebruari 2008

Land Rig insurance No. OILG05PU2O-0601

Segala risiko terhadap kerusakan properti atau kehilangan fisik yang diakibatkan selama pemboran Rig/minyak termasuk di dalamnya perlengkapan yang dipakai.

USD10.281.092

15 September 2006 15 September 2007 * Sedang dalam proses perpanjangan

Equipment All Risk Insurance No. OILG05P8ZS-0701

Semua peralatan yang dipakai selama USD1.085.096 pelaksanaan jasa mud logging di sumur TBN24,sumur CMT-14,sumur TBN-23,sumur CMS39,Talang Jimar,G.Kemala-87, Radegan, sumur PDT-05(1), sumur PDT-A/7, Start PARI#1, Tiaka-10

17 Januari 2007 17 Januari 2008

Rig Insurance No. OILG05P5XS-0601

Rig dan seluruh peralatan yang terletak di Onshore, Rombebai, Papua Barat, Indonesia

USD11.413.021,34

5 Januari 2007 - 20 Desember 2007

Equipment All Risk Insurance No. OILG05P8ZS-0701

Perlengkapan Mud Logging

USD1.085.069

17 Januari 2007 17 Januari 2008

Perseroan (eks-EDS) PT Asuransi Indrapura

PT Asuransi Astra

PT Asuransi Astra Buana

114

IX.

KETERANGAN MENGENAI PENGGABUNGAN ANAK PERUSAHAAN

Perseroan telah melakukan restrukturisasi internal yaitu berupa penggabungan beberapa Anak Perusahaan, yaitu GSC, EWS, EDS dan SRD ke dalam Perseroan (“Penggabungan Vertikal”) dan penggabungan ETA dan RKM ke dalam SCU (“Penggabungan Horizontal”). Sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”), masing-masing perusahaan peserta Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal telah membuat rancangan penggabungan. Rancangan penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris masing-masing perusahaan pada tanggal 30 Agustus 2007 serta ringkasan rancangan penggabungan tersebut sudah dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia dan Republika pada tanggal 31 Agustus 2007. A.


Berdasarkan Rancangan Penggabungan Vertikal dan Akta Penggabungan No. 128 tanggal 9 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, dan untuk mengakomodasi seluruh bidang usaha GSC, EWS, EDS dan SRD, Perseroan telah mengubah pasal 3 anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh RUPS Perseroan pada tanggal 9 Oktober 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 122 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Sebelum dilakukannya penggabungan, Perseroan telah membeli seluruh saham milik pemegang saham minoritas sehingga kepemilikan Perseroan di GSC, EWS, EDS dan SRD menjadi 100%. Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk Penggabungan Vertikal dari BCA, BII dan Bank Bukopin, sebagaimana dinyatakan dalam surat dari BCA. selaku agen fasilitas Nomor 893/SCF/2007 tanggal 5 Oktober 2007. Selain itu, EDS juga telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Syariah Muamalat sebagaimana dinyatakan dalam surat persetujuan penggabungan tertanggal 5 Oktober 2007. Sampai dengan berakhirnya waktu yang diberikan bagi para kreditur untuk mengajukan keberatan atas Penggabungan Vertikal, yaitu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan rancangan penggabungan, yang jatuh pada tanggal 15 September 2007, tidak ada kreditur Perseroan, GSC, EWS, EDS dan SRD yang mengajukan keberatan atas Penggabungan Vertikal ini. Dikarenakan Penggabungan Vertikal dilakukan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, maka sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUPT, Penggabungan Vertikal dinyatakan efektif pada tanggal 31 Oktober 2007, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-01766.HT.01.04.TH.2007 tanggal 31 Oktober 2007. Sebagai akibat dari telah efektifnya Penggabungan Vertikal tersebut, maka sejak tanggal efektif, seluruh hak, aktiva, kewajiban, izin-izin dan karyawan GSC, EWS, EDS dan SRD beralih secara hukum kepada Perseroan, sedangkan GSC, EWS, EDS dan SRD berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku dibidang perpajakan sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan dengan nilai buku, dan pada akhir proses penggabungan akan dilakukan penyampaian perihal telah selesainya pembubaran GSC, EWS, EDS dan SRD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. B.


Berdasarkan Rancangan Penggabungan Horizontal dan Akta Penggabungan No. 135 tanggal 9 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, SCU akan menjadi perusahaan penerima penggabungan, dan untuk mengakomodasi seluruh bidang usaha ETA dan RKM, SCU telah melakukan perubahan atas pasal 3 anggaran dasar SCU mengenai maksud dan tujuan. Perubahan anggaran dasar SCU tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham SCU sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 134 tanggal 9 Oktober 2007, yang dibuat di hadapan dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Sebelum dilakukannya penggabungan, Perseroan telah membeli seluruh saham milik pemegang saham minoritas sehingga kepemilikan Perseroan di SCU, ETA dan RKM menjadi 100%. Selain itu, SCU telah memperoleh persetujuan untuk penggabungan dari BCA, BII dan Bank Bukopin, sebagaimana dinyatakan dalam surat dari BCA selaku agen fasilitas Nomor 893/SCF/2007 tanggal 5 Oktober 2007. Sampai dengan berakhirnya waktu yang diberikan bagi para kreditur untuk mengajukan keberatan atas Penggabungan Vertikal, yaitu 14 hari setelah tanggal pengumuman ringkasan rancangan penggabungan, yang jatuh pada tanggal 15 September 2007, tidak ada kreditur SCU, ETA dan RKM yang mengajukan keberatan atas Penggabungan Horizontal. Dikarenakan Penggabungan Horizontal dilakukan dengan perubahan anggaran dasar SCU, maka sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUPT, Penggabungan Horizontal telah efektif pada tanggal 1 Nopember 2007, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-01936.HT.01.04.TH.2007 tanggal 1 Nopember 2007 (“tanggal efektif”).

115

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 107, tanggal 21 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah menjual 150 lembar saham SCU kepada Ir. Sakti Tamat, sehingga kepemilikan Perseroan di SCU menjadi 99,93%. Sebagai akibat dari telah efektifnya Penggabungan Horizontal tersebut, maka sejak tanggal efektif, seluruh hak, aktiva, kewajiban, izin-izin dan karyawan ETA dan RKM beralih secara hukum kepada SCU, sedangkan ETA dan RKM berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan dengan nilai buku, dan pada akhir proses Penggabungan akan dilakukan penyampaian perihal telah selesainya pembubaran ETA dan RKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. C.

Struktur Perseroan, Anak Perusahaan dan Perusahaan Asosiasi Sebelum dan Setelah Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal

D.

Dampak Penggabungan Vertikal dan Penggabungan Horizontal Kepada Usaha Perseroan

1.

Penggabungan Vertikal Beberapa manfaat dari Penggabungan Vertikal adalah: =

Perseroan menjadi sebuah operating holding yang mengintegrasikan seluruh kegiatan operational dari perusahaan yang menggabungkan diri kedalam Perseroan.

=

Sinergitas lebih dimungkinkan dalam upaya untuk menghasilkan aktivitas operasi yang lebih efisien dan meningkatkan daya saing.

=

Struktur permodalan perusahaan yang menggabungkan diri akan menjadi lebih besar sehingga menambah akses yang lebih luas kepada sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. 116

2.

=

Struktur perpajakan menjadi lebih efisien.

=

Sebagai operating holding, Perseroan menjadi lebih menarik baik bagi investor maupun kreditor.

=

Memperjelas fokus bisnis Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa hulu Migas.

Penggabungan Horizontal Anak Perusahaan yang bergabung kedalam SCU dalam Penggabungan Horizontal merupakan perusahaanperusahaan yang relatif kecil baik dari sisi modal, pendapatan maupun laba. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari Penggabungan Horizontal adalah: = Terbentuknya suatu perusahaan yang lebih besar sehingga lebih memiliki daya saing = Mempermudah dalam hal pembinaan dan pengawasan Anak Perusahaan = Sinergitas untuk mendapatkan aktivitas operasi yang lebih efisien sangat dimungkinkan Perseroan merencanakan untuk mengkonversi sebagian piutangnya menjadi penyertaan dalam rangka meningkatkan struktur permodalan SCU.

E.

Laporan Keuangan Sebelum Penggabungan

1.


Laporan keuangan dari Anak Perusahaan yang melakukan Penggabungan Vertikal sebelum dilakukannya penggabungan atas GSC, EDS, EWS dan SRD untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh KAP Ghazali, Sahat & Rekan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jimmy Budhi & Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, adalah sebagai berikut: a.

PT Elnusa Geosains (“GSC”)

31 Juli 2007


LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Beban Lain-lain Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan Beban Pajak Penghasilan Laba Bersih

117

2006


243.628 160.881 404.509

220.358 87.760 308.118

205.831 82.037 287.868

168.764 81.426 250.190

226.636 73.822 104.052 404.509

214.242 2.468 91.408 308.118

213.415 1.389 73.064 287.868

134.017 30.723 85.451 250.190

31 Juli 2007 188.899 135.071 53.828 21.533 32.295 (15.105)

2006 267.163 190.202 76.961 42.008 34.952 (3.205)

17.189 (8.696) 8.493

31.747 (13.403) 18.344

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 255.283 250.463 167.045 174.899 88.238 75.564 43.846 31.125 44.392 44.439 (8.467) (8.397) 35.925 (12.928) 22.998

36.042 (12.331) 23.711

b.

PT Elnusa Drilling Services (“EDS”)

31 Juli 2007

NERACA Aktiva Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Ekuitas (Defisiensi Modal) Jumlah Kewajiban dan Ekuitas


c.

2006


313.991 86.962 400.953

281.783 62.413 344.196

189.695 47.628 237.322

76.960 29.372 106.333

232.610 96.280 72.063 400.953

233.373 51.400 59.423 344.196

186.106 9.252 41.964 237.322

66.427 42.646 (2.740) 106.333

31 Juli 2007 218.774 160.195 58.579 38.740 19.839 (1.614)

2006 295.930 221.709 74.220 39.958 34.262 (8.966)

18.225 (5.585) 12.640

25.296 (7.721) 17.575

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 206.962 16.996 145.902 11.211 61.060 5.786 39.721 5.318 21.340 467 (3.167) 702 18.173 (8.469) 9.704

1.169 (453) 716

PT EWS Oilfield Services (“EWS”) 31 Juli 2007


LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba Bersih

118

2006


189.765 125.777 315.541

143.966 119.930 263.896

126.539 68.897 195.436

99.303 42.930 142.233

201.331 31.983 82.227 315.541

151.494 39.984 72.417 263.896

91.781 39.408 64.247 195.436

71.949 11.413 58.870 142.233

31 Juli 2007 152.229 106.592 45.636 24.601 21.035 (5.558)

2006 213.529 146.328 67.201 37.794 29.407 (16.321)

15.477 (5.667) 9.809

13.086 (4.699) 8.387

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 183.265 177.377 127.757 134.193 55.509 43.184 34.153 32.135 21.356 11.049 (2.510) (693) 18.846 (5.545) 13.302

10.356 2.638 12.993

d.

PT Sinarriau Drillindo (“SRD”)

31 Juli 2007

NERACA Aktiva Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Defisiensi Modal Jumlah Kewajiban dan Defisiensi Modal

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba (Rugi) Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih

2.

2006


47.881 20.366 68.248

33.991 21.518 55.508

28.705 44.089 72.795

18.740 49.979 68.718

59.542 26.166 (17.460) 68.248

47.317 22.349 (14.157) 55.508

64.014 27.512 (18.732) 72.795

62.596 26.097 (19.974) 68.718

31 Juli 2007 16.937 18.494 (1.558) 1.669 (3.227) (1.096)

2006 28.052 33.128 (5.076) 2.654 (7.730) 14.264

(4.323) 1.020 (3.303)

6.534 (1.959) 4.575

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 41.361 43.519 36.976 44.667 4.385 (1.148) 3.492 10.104 893 (11.251) (1.069) (5.670) (176) 1.418 1.242

(16.922) 442 (16.479)


Laporan keuangan dari Anak Perusahaan yang melakukan Penggabungan Horizontal sebelum dilakukannya penggabungan atas SCU, ETA dan RKM untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diaudit oleh KAP Ghazali, Sahat & Rekan, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diaudit oleh KAP Jimmy Budhi & Rekan, semuanya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, adalah sebagai berikut: a.

PT Sigma Cipta Utama (“SCU”) 31 Juli 2007


119

2006


23.628 23.019 46.647

32.209 27.551 59.760

29.566 20.222 49.788

26.285 11.965 38.250

30.867 8.815 6.965 46.647

42.583 7.923 9.254 59.760

27.222 8.132 14.434 49.788

17.381 7.129 13.740 38.250

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih

b.

2006 43.140 30.460 12.680 15.195 (2.515) (4.554)

(606) (1.684) (2.290)

(7.069) 1.908 (5.161)

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 45.445 37.796 33.346 24.314 12.099 13.481 9.144 9.848 2.955 3.634 (872) 256 2.082 (1.331) 751

3.890 (1.598) 2.292

PT Elnusa Telematika (“ETA”) 31 Juli 2007

NERACA Aktiva Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Ekuitas (Defisiensi Modal) Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Beban Lain-lain Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih

c.

31 Juli 2007 21.904 16.067 5.837 5.591 246 (852)


2006

29.201 11.386 40.587

39.023 12.699 51.722

28.595 9.008 37.603

14.013 8.547 22.560

34.961 6.276 (651) 40.587

45.507 1.682 4.532 51.722

32.072 1.966 3.565 37.603

9.887 9.400 3.274 22.560

31 Juli 2007 21.517 20.216 1.302 5.599 (4.297) (1.634)

2006 85.944 74.565 11.380 9.194 2.186 (1.826)

(5.931) 749 (5.182)

360 607 967

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 39.820 32.522 30.261 25.976 9.560 6.546 9.032 6.835 528 (289) (155) (274) 372 (81) 291

(562) 165 (398)

PT Elnusa Rentrakom (“RKM”)

31 Juli 2007

NERACA Aktiva Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Jumlah Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Lancar Kewajiban Tidak Lancar Defisiensi modal Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

120

2006


5.479 4.403 9.882

6.466 3.129 9.595

6.179 5.224 11.404

6.024 1.076 7.101

14.615 730 (5.464) 9.882

13.906 451 (4.763) 9.595

16.543 (5.140) 11.404

7.989 4.746 (5.634) 7.101

LAPORAN LABA RUGI Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Laba (Rugi) Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Beban Lain-lain Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan Manfaat Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih

31 Juli 2007 2.768 2.475 294 593 (300) (454)

2006 10.853 9.071 1.782 996 786 (533)

(754) 53 (701)

253 124 377

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005 2004 10.316 5.934 7.974 6.591 2.342 (657) 1.295 3.485 1.047 (4.142) (796) (2.520) 250 245 495

(6.662) 480 (6.182)

Informasi keuangan konsolidasi pro forma sehubungan dengan Penggabungan Usaha (Penggabungan Usaha Vertikal dan Penggabungan Usaha Horizontal) dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi” yang terdapat pada bab XVIII dalam prospektus ini.

121

X.

KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Informasi dan statistik yang ada pada bab ini dan bab-bab lain dalam prospektus ini yang berkenaan dengan latar belakang industri diambil dan diolah dari berbagai sumber publik. Perseroan tidak memberikan pernyataan atas akurasi dari informasi dan statistik dimaksud, yang mungkin akan berbeda atau tidak konsisten dengan kompilasi informasi dan statistik lainnya yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Informasi dan statistik yang ada pada bab ini tidak diverifikasi, secara masing-masing maupun bersama-sama, oleh Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi, atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Perseroan. Rata-rata pendapatan Perseroan dari sektor Migas dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini adalah sebesar 89,5% dimana lebih dari 55% adalah berasal dari sektor hulu Migas. Sedangkan sisanya sebesar 10,5% berasal dari sektor telematika yang menunjang industri Migas. Melihat dari besarnya kontribusi sektor Migas terhadap Perseroan, membuat posisi Perseroan memiliki korelasi yang positif terhadap kondisi industri Migas baik industri Migas dalam negeri maupun industri Migas dunia. Berikut merupakan gambaran mengenai industri Migas yang berkaitan dengan bidang usaha utama Perseroan. A.

Industri Migas

1.

Tinjauan atas Industri Migas Dunia

Perkembangan industri Migas tidak terlepas dari besarnya ketersediaan dan permintaan atas minyak (supply dan demand). Data atas permintaan minyak di dunia selama tahun 2006, 2007 dan prediksi 2008 menunjukkan kenaikan per tahun sebesar kurang lebih 1,5% di tahun 2007 dan 2,4% di tahun 2008 dengan gambaran sebagai berikut: Global Oil Demand (2006-2008)

Sumber: International Energy Agency – Oil Market Report, 11 Oktober 2007

Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan atas minyak di dunia, dimana diperkirakan pada tahun 2008 permintaan minyak akan sebesar 88 juta Bbl per hari, tentunya diharapkan peningkatan permintaan ini dapat diimbangi dengan jumlah penyediaan atau produksi minyak di dunia. Berikut ini merupakan gambaran tingkat produksi minyak dunia yang dihasilkan oleh negara-negara pengekspor minyak (Organization of The Petroleum Exporting Countries - OPEC) dan non-OPEC:

Sumber: International Energy Agency – Oil Market Report, 11 Oktober 2007

Di tahun 2007, jumlah produksi minyak mentah dunia, baik dari negara-negara OPEC maupun non-OPEC adalah sebesar 80 juta Bbl per hari. Dengan jumlah ini diharapkan produksi minyak mentah dunia di tahun 2008 dapat mencapai lebih dari 90 juta Bbl per hari atau setidaknya dapat mengimbangi pertumbuhan permintaan minyak dunia.

122

Tingginya pertumbuhan dan permintaan minyak di dunia berdampak pada harga minyak dunia. Sebagai gambaran, harga penutupan harga minyak mentah Brent di masa depan pada tanggal 22 Nopember 2007 mencapai harga USD95,76 per Bbl atau meningkat sekitar 60% dibandingkan dengan harga penutupan di tanggal 1 Nopember 2006 yang hanya sebesar USD59 per Bbl.

Sumber: www.WRTG.com

Kenaikan harga minyak bumi yang terjadi secara global ini dipacu oleh berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah rendahnya pasokan yang ditawarkan oleh para produsen minyak dunia terhadap permintaan/demand yang cenderung meningkat pada saat ini. Menurut pendapat Perseroan, kapasitas produksi dari produsen minyak dunia mengalami penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Faktor lain yang turut memicu tingginya harga minyak juga disebabkan oleh tindakan spekulatif dari beberapa investor yang bermain dalam pasar minyak bumi dunia dan kondisi politik yang kurang kondusif di beberapa negara penghasil minyak bumi di dunia. Untuk mengimbangi kenaikan harga minyak tersebut, maka produksi minyak di tahun-tahun mendatang dapat dipastikan akan meningkat. Di lain pihak, kenaikan harga minyak memberikan keuntungan secara langsung bagi negara-negara produsen minyak, dan secara tidak langsung bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor Migas. 2.

Kondisi Industri Migas Indonesia

Sebagai salah satu negara produsen Migas, kinerja sektor Migas Indonesia belum mampu memanfaatkan momentum yang sangat baik atas kenaikan harga Migas pada saat ini. Hal ini disebabkan karena total kebutuhan domestik yang sangat tinggi sehingga saat ini Indonesia telah berada pada posisi sebagai negara pengimpor Migas. Upaya untuk mengurangi ketergantungan nasional terhadap kebutuhan impor Migas sangat memerlukan perbaikan kinerja di sektor tersebut. Menurut data Perseroan yang diperoleh dari BP Migas, kinerja operasi eksplorasi Migas hanya mencapai kurang dari 60% karena keterbatasan peralatan serta berbagai hal lainnya. Hal ini sangat berkorelasi langsung dengan berkurangnya penemuan cadangan-cadangan minyak baru terutama yang berskala besar, sehingga akan berdampak kepada sulitnya mencapai target produksi nasional, terutama produksi minyak di masa mendatang. Berbeda dengan minyak, penemuan cadangan-cadangan baru gas menunjukkan kondisi yang lebih baik. Disamping itu, beberapa penemuan cadangan gas baru yang semula ditunda sudah mulai dikembangkan, seiring dengan membaiknya harga gas di pasaran dunia maupun domestik. Beberapa industri gas di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, dimana hal ini disebabkan oleh permintaan gas yang cukup tinggi, sehingga seringkali terjadi kekurangan pasokan. Saat ini gas sudah banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksi pupuk yang menggunakan pembangkit listrik bertenaga gas untuk mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. Tingginya permintaan gas di Indonesia juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang melakukan program konversi dari minyak ke gas bumi.

123

Penjelasan mengenai kondisi industri hulu dan hilir Migas pada saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Industri Hulu Migas (Upstream) Pelaku industri Migas di sektor hulu adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi dan produksi Migas (E&P). Berdasarkan data dari BP Migas, saat ini di Indonesia terdapat 86 blok dalam tahap eksplorasi dan 55 blok dalam tahap produksi. Secara umum, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan potensi pasar untuk Perseroan. Dari jumlah tersebut beberapa diantaranya merupakan perusahaan penghasil Migas utama, yaitu Chevron, Pertamina EP, Total E&P Indonesie, CNOOC, Medco dan lainnya. Seiring dengan tingginya harga minyak, maka kegiatan eksplorasi dan produksi Migas menunjukkan kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data dari BP Migas, pada tahun 2006, kegiatan eksplorasi meliputi kegiatan seismik 2D (dua dimensi) dan 3D (tiga dimensi) serta pemboran mencapai 142 sumur eksplorasi dengan jumlah anggaran mencapai sekitar USD2,9 miliar. Di tahun yang sama, kegiatan produksi meliputi pemboran 613 sumur pengembangan dan 375 perawatan sumur (workover) dengan total anggaran mencapai sekitar USD9 miliar. Dengan demikian, total budget untuk kegiatan sektor hulu Migas (eksplorasi dan produksi) tahun 2006 dan 2007 berturut-turut dialokasikan sekitar USD9 miliar dan USD11 miliar, sedangkan untuk tahun 2008 dan tahun-tahun mendatang cenderung terus meningkat. Ditinjau dari realisasi kinerja eksplorasi, terutama realisasi pemboran menunjukkan pencapaian di bawah target. Hal ini diantaranya disebabkan oleh tidak dapat direalisasikannya pekerjaan jasa pemboran sebagai akibat dari kekurangan peralatan pemboran (Rig) terutama Rig offshore (Jack-Up Rig) serta Rig darat yang berukuran besar. Kelangkaan peralatan ini disebabkan tingginya permintaan baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga terjadi kompetisi di antara perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa tersebut. Hal ini turut memicu tingginya tarif yang secara langsung menguntungkan Perseroan. Secara garis besar kondisi industri Migas untuk di Indonesia saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: =

Potensi dan Produksi Minyak Indonesia

Indonesia menempati peringkat ke-23 sebagai negara produsen minyak terbesar di dunia dengan total produksi pada tahun 2006 mencapai 337 MMBO (milion barrel oil) atau sekitar 920.000 – 950.000 Bbl/hari. Dengan terbatasnya penemuan cadangan-cadangan baru yang berukuran besar selama beberapa tahun terakhir ini, maka kemampuan Indonesia untuk meningkatkan produksi minyak menjadi sulit bahkan untuk sekedar mempertahankannya, karena dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana ditunjukkan oleh grafik produksi minyak Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2006.

Sumber: BP Migas MBOEPD : thousand barrel oil equivalent per day

Pemerintah saat ini sedang berupaya membenahi kebijakan terkait dengan masalah energi, terutama menyangkut tingkat produksi minyak nasional. Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Dewan Energi Nasional, yang berada langsung di bawah Presiden yang berwenang menetapkan langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi. Saat ini, Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan produksi minyak domestik dari 920.000 Bbl/hari (tahun 2006) menjadi 1.034.000 Bbl/hari tahun 2008 dan diharapkan menjadi 1,3 juta Bbl/hari di tahun 2009. Berdasarkan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) (sumber: www.esdm.go.id), upaya yang dilakukan di antaranya melalui serangkaian kebijakan dari Departemen ESDM untuk menarik investor di bidang hulu Migas di tahun 2008 yang antara lain meningkatkan promosi investasi wilayah kerja Migas dan kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan Migas baru.

124

Pembukaan wilayah baru dalam rangka peningkatan cadangan dan produksi Migas dalam negeri senantiasa dikembangkan dari waktu ke waktu. Dalam tahun 2007 ini direncanakan akan dilakukan pembukaan sekitar 25 blok baru untuk kegiatan eksplorasi dan produksi Migas. Berikut di bawah ini merupakan peta mengenai keterangan perencanaan pembukaan blok Migas di Indonesia:

Sumber: Perseroan

Dari gambar tersebut terlihat bahwa sebagian besar pembukaan wilayah baru tersebut berada di lepas pantai (offshore). Dengan demikian, arah bisnis Perseroan ke depan adalah mengembangkan usaha ke jasa hulu Migas di offshore. Tingginya kegiatan investor dalam membuka wilayah baru akan memberikan peluang usaha secara langsung kepada Perseroan di masa-masa mendatang. = Potensi dan Produksi Gas Indonesia Dampak dari tingginya harga minyak akan berpengaruh positif terhadap pengembangan bisnis gas bumi. Hal ini disebabkan karena adanya apresiasi terhadap harga jual gas yang semakin baik, disamping adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan diversifikasi penggunaan minyak oleh gas bumi. Produksi gas baik di dunia maupun di Indonesia menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Perseroan mengelola asset based berupa lapangan gas di Blok Bangkanai, Kalimantan Tengah. Saat ini, di blok tersebut berada pada tahap eksplorasi dan dalam persiapan untuk dikembangkan ke tahap produksi. Potensi gas yang ada dari Blok Bangkanai pada saat ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik. Potensi lain adalah adanya kondensat yang dihasilkan dari lapangan Kerendan. Kondensat adalah sejenis minyak dari hasil kondensasi gas yang dapat dimanfaatkan untuk menggantikan minyak tanah (kerosin) untuk kebutuhan rumah tangga, yang dikenal dengan gassified petroleum condensate, yang dapat dipasarkan khususnya di wilayah Kalimantan. b.

Industri Hilir Migas (Downstream) Industri hilir Migas (downstream) adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran dan distribusi produk kilang (pengolahan) mulai dari produk tersebut keluar dari pengolahan sampai dengan sampainya produk tersebut kepada konsumen akhir. Produk atau barang tersebut adalah barang yang dihasilkan oleh unit pengolahan atau kilang (refinery) yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia dan berasal dari impor. Bangkitnya perekonomian Indonesia pada saat ini memberikan dampak pada kenaikan penjualan kendaraan bermotor. Hal ini berlaku pada hampir semua jenis kendaraan bermotor. Dengan pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor maka secara langsung akan meningkatkan konsumsi BBM. Berdasarkan data dari Departemen ESDM, konsumsi BBM Nasional untuk tahun 2005-2010 diperkirakan sebagai berikut:

125

Sumber : Departemen ESDM

Perkiraan pengguna energi terbesar pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2010 adalah kelompok mobil penumpang (34%) dan truk (32%). Kelompok mobil penumpang terdiri dari mobil pribadi dan taksi, sedangkan truk adalah segala jenis mobil angkutan barang. Penggunaan energi untuk sepeda motor (13%) dan bis (9%), disusul angkutan laut (7%) dan angkutan udara (4%). Terakhir kereta api dan angkutan sungai /danau dan penyeberangan (masing-masing 1%). Berdasarkan catatan statistik yang dimiliki Perseroan, dalam 10 (sepuluh) tahun kedepan pemakaian energi transportasi diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dimana pertumbuhan ini dalam periode 2000 - 2010 diperkirakan rata-rata sebesar 7,3% per tahun. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada sektor hilir Migas, yang secara garis besar dapat terlihat dari semakin meningkatnya konsumsi BBM dari tahun ke tahun, maka hal ini akan memberikan dampak secara langsung bagi Perseroan, sehingga manajemen Perseroan memiliki keyakinan dapat mengembangkan kegiatan usaha yang dimiliki pada saat ini di sektor hilir Migas. B.

Kondisi Industri Sektor Asset Based (Lapangan Migas) Pelaku industri di sektor pengelolaan lapangan Migas adalah perusahaan-perusahaan yang mengelola suatu wilayah kerja (working Interest) yang diatur dalam suatu Undang-Undang Migas (“UU Migas”). Pada tanggal 23 Nopember 2001, Pemerintah telah mengeluarkan UU Migas No. 22 menggantikan Undang-Undang No. 8 tahun 1971 tentang Migas, telah memberikan dampak terhadap perubahan-perubahan pokok seperti filosofi, misi, dan tujuan dalam pengelolaan dalam pertambangan Migas. Pada UU No. 8/71 Pertamina adalah pengelola semua hak dan kewajiban pengusahaan sektor Migas yaitu Badan Pengusahaan dan Pembinaan Kontraktor Asing (BPPKA) yang selanjutnya menjadi Management Production Sharing (MPS). Dengan diberlakukannya UU Migas No. 22/2001, maka peranan Pertamina sebagai pengelola pengusahaan sektor Migas dialihkan ke BP Migas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pada saat ini terdapat 86 blok/wilayah kerja yang masih dalam status eksplorasi dan 55 blok/wilayah kerja yang sudah dalam tahap produksi. Aktivitas untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan produksi dari tahun ke tahun menunjukkan arah yang meningkat. Tingginya harga minyak pada saat ini secara langsung berdampak pada tingginya permintaan akan jasa kegiatan eksplorasi dan produksi Migas. Dengan kondisi demikian, tentunya akan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi Perseroan untuk memperluas usaha sekaligus meningkatkan pendapatannya. Kondisi yang sangat menarik bagi para pemain di bidang industri sektor asset based adalah terjadinya “windfall” akibat tingginya harga minyak di pasaran dunia. Sejumlah lapangan Migas yang semula memiliki nilai ekonomi yang kurang menarik pada saat harga minyak masih jauh dibawah kisaran USD40/Bbl, sehingga dikategorikan sebagai lapangan yang “marginal fields” atau “brown field”. Namun dengan kondisi harga minyak seperti saat ini, ladang-ladang tersebut telah berubah menjadi ladang yang memiliki prospek dan atraktif. Disamping sangat sulit untuk mendapatkan lapangan-lapangan produktif dan pemilik blok cenderung untuk mempertahankannya sambil meningkatkan produksinya, harga jual blok/wilayah kerja tersebut melambung tinggi.

126

C.

Peraturan Perundang-undangan Terkait Hingga saat ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri Migas di Indonesia adalah sebagai berikut: =

UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pada sektor pertambangan, khususnya sub sektor Migas, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”) pada tanggal 23 Nopember 2001 yang berdampak terhadap perubahan-perubahan pokok seperti filosofi, misi, dan tujuan dalam pengelolaan pertambangan Migas. Dampak diberlakukannya UU Migas baru bagi Pertamina adalah semua hak dan kewajiban Pertamina pada perjanjian PSC ditransfer kepada BP Migas sehingga bisnis hulu Pertamina akan dilakukan oleh BP Migas. Keikutsertaan peran swasta di dalam sektor Migas dapat diartikan sebagai pembukaan peluang yang sebesar-besarnya bagi perusahaan nasional untuk berusaha di bidang pertambangan Migas, baik di sektor hulu maupun di sektor hilir. Dengan kompetensi dan pengalaman Perseroan lebih dari 35 tahun, Perseroan memiliki keyakinan untuk tumbuh dan mengembangkan bisnisnya di masa akan datang.

=

UU Otonomi Daerah No. 25 Tahun 1999 Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah (“Pemda”) memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan wilayah yang dimiliki. Hal tersebut memberikan peluang bagi penawaran aliansi dengan Pemda setempat dalam mendayagunakan sumber daya alam maupun potensi pasar dalam kegiatan Migas dan telematika (ICT).

127

XI.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ghazali Sahat & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar dengan pengecualian mengenai dampak klasifikasi penyajian pinjaman sindikasi atas laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2002 akibat terjadinya restrukturisasi keuangan Perseroan. Neraca Konsolidasi (dalam jutaan Rupiah) Keterangan

AKTIVA Aktiva Lancar Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang usaha - bersih Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka Biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar

31 Juli 2007

2006*

2005*

31 Desember 2004*

2003**

2002**

83.463 -

157.058 -

95.478 -

67.259 -

92.662 254.465

92.772 107.472

344.501 250.842 6.277 55.710 65.801 68.669 5.078 880.341

323.467 147.464 3.685 60.287 76.708 64.588 2.027 835.284

193.823 240.704 1.124 52.987 63.810 3.116 1.699 652.741

123.697 220.613 1.396 33.824 22.334 9.065 2.793 480.981

83.427 83.558 1.308 28.276 21.194 3.358 2.541 570.789

99.987 75.301 1.492 26.769 19.644 5.867 3.258 432.562

Aktiva Tidak Lancar Aktiva pajak tangguhan - bersih Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa - bersih Penyertaan saham - bersih Aktiva tetap - bersih Aktiva lain-lain Jumlah Aktiva Tidak Lancar

44.235

39.575

25.524

14.788

9.213

18.483

25.091 146.692 796.500 90.370 1.102.888

10.755 136.973 702.095 83.928 973.326

12.817 117.765 633.516 105.930 895.552

16.101 96.835 627.931 79.628 835.283

51.903 69.026 650.052 67.344 847.538

48.520 56.802 687.926 70.713 882.443

Jumlah Aktiva

1.983.229

1.808.610

1.548.293

1.316.264

1.418.327

1.315.005

128

(dalam jutaan Rupiah) Keterangan

KEWAJIBAN Kewajiban Lancar Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Uang muka pelanggan Biaya masih harus dibayar Pendapatan ditangguhkan Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - Hutang bank - Hutang sewa guna usaha - Hutang proyek - Pinjaman sindikasi - Hutang pembelian aktiva tetap Jumlah Kewajiban lancar Kewajiban Tidak Lancar Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban pajak tangguhan - bersih Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun - Hutang bank - Hutang sewa guna usaha - Hutang proyek - Pinjaman sindikasi - Hutang pembelian aktiva tetap Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi EKUITAS Modal saham Selisih penilaian kembali aktiva tetap Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Saldo laba (defisit) - Telah ditentukan penggunaannya - Belum ditentukan penggunaannya Jumlah Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

31 Juli 2007

2006*

31 Desember 2004*

2005*

2003**

2002**

180.567

123.883

87.083

14.120

54.484

12.491

208.690 14.466 54.982 46.933 62.637 108.061 5.188 -

200.074 10.318 36.705 56.756 87.458 153.164 4.213 -

159.894 6.333 16.139 54.611 55.856 119.865 518 -

103.266 16.946 12.562 66.602 33.040 94.112 96 -

42.964 12.415 3.257 62.716 5.045 103.426 0 -

54.643 10.129 12.703 47.582 11.562 62.798 6.606 -

54.802 26.935 763.261

54.497 9.163 736.231

91.711 111 2.901 595.022

59.333 1.374 401.451

24.954 1.703 220.090 531.054

24.290 17.563 143.040 1.395 404.802

64.775 -

30.322 -

8.603 719

4.733 2.627

3.732 6.972

2.127 5.174

140.106 52.209 -

95.814 13.405 -

84.503 84 1.329 -

100.763 2.302 -

29.731 611 203.160 -

12.516 14.251 303.960 2.270

44.026 301.116 1.064.377

39.047 178.588 914.819

33.035 128.273 723.295

29.238 139.663 541.114

26.287 270.493 801.547

7.167 347.465 752.267

20.041

20.298

15.935

12.455

6.968

5.348

583.850 261.996

583.850 261.996

583.850 261.996

583.850 261.996

583.850 261.996

583.850 261.996

1.810

1.810

1.810

1.081

1.081

1.081

36

50

-

-

-

-

-

-

-

10.177

-

-

-

-

-

(1.810)

(1.810)

(1.810)

16.831 34.288 898.811

16.831 8.956 873.493

13.791 (52.384) 809.063

11.120 (103.719) 762.695

(235.305) 609.812

(287.727) 557.390

1.983.229

1.808.610

1.548.293

1.316.264

1.418.327

1.315.005

129

Laporan Laba Rugi Konsolidasi Keterangan Pendapatan Usaha Beban pokok pendapatan usaha Laba kotor Beban usaha Laba (rugi) usaha Penghasilan (beban) lain-lain - bersih Bagian atas laba bersih Perusahaan Asosiasi - bersih Laba sebelum beban pajak penghasilan Beban pajak penghasilan - bersih Laba sebelum pos luar biasa Pos luar biasa Laba sebelum hak minoritas atas (rugi) laba bersih Anak Perusahaan yang dikonsolidasi Hak minoritas atas rugi (laba) bersih Anak Perusahaan yang dikonsolidasi Laba bersih setelah efek penyesuaian pro forma Efek penyesuaian pro forma Laba bersih***

31 Juli 2007

2006*

2005*

31 Desember 2004*

2003**

1.150.906 940.997 209.909 144.553 65.356 (24.941)

1.877.981 1.529.344 348.637 233.306 115.331 (37.308)

1.296.372 1.018.476 277.896 200.349 77.547 (37.268)

1.175.025 991.489 183.536 163.984 19.552 43.132

1.108.254 921.691 186.563 158.347 28.216 52.147

965.858 846.263 119.595 131.518 (11.923) 33.321

31.060 71.475 (19.727) 51.748 -

39.873 117.896 (29.617) 88.279 -

43.543 83.822 (22.496) 61.326 -

37.734 100.418 (12.494) 87.924 63.754

21.758 102.121 (25.687) 76.434 -

20.414 41.812 (8.807) 33.004 -

51.748

88.279

61.326

151.678

76.434

33.004

(1.696)

(5.246)

(2.711)

1.028

(2.301)

(959)

50.052 -

83.033 -

58.615 -

152.706 (303)

74.133 -

32.045 -

50.052

83.033

58.615

152.403

74.133

32.045

2002**

Rasio-Rasio Penting 31 Juli 2007

Keterangan

2006*

2005*

31 Desember 2004*

2003**

2002**

RASIO PERTUMBUHAN Pendapatan usaha Beban pokok pendapatan usaha Beban usaha Laba (Rugi) kotor Laba (Rugi) usaha Laba (Rugi) bersih Jumlah aktiva Jumlah kewajiban Jumlah ekuitas

t.d.b. t.d.b. t.d.b. t.d.b. t.d.b. t.d.b. 9,7% 16,3% 2,9%

44,9% 50,2% 16,4% 25,5% 48,7% 41,7% 16,8% 26,5% 8,0%

10,3% 2,7% 22,2% 51,4% 296,6% -61,5% 17,6% 33,7% 6,1%

6,0% 7,6% 3,6% -1,6% -30,7% 105,6% -7,2% -32,5% 25,1%

14,7% 8,9% 20,4% 56,0% 336,7% 131,3% 7,9% 6,6% 9,4%

11,9% 19,2% 13,7% -21,8% 132,0% 212,4% -1,0% -5,6% 5,9%

RASIO USAHA Laba (Rugi) usaha / Laba (Rugi) bersih / Laba (Rugi) usaha / Laba (Rugi) bersih / Laba (Rugi) usaha / Laba (Rugi) bersih /

0,06 x 0,04 x 0,07 x 0,06 x 0,03 x 0,03 x

0,06 x 0,04 x 0,13 x 0,10 x 0,06 x 0,05 x

0,06 x 0,05 x 0,10 x 0,07 x 0,05 x 0,04 x

0,02 x 0,13 x 0,03 x 0,20 x 0,01 x 0,12 x

0,03 x 0,07 x 0,05 x 0,12 x 0,02 x 0,05 x

-0,01 x 0,03 x -0,02 x 0,06 x -0,01 x 0,02 x

1,15 x 1,18 x 0,54 x

1,13 x 1,05 x 0,51 x

1,10 x 0,89 x 0,47 x

1,20 x 0,71 x 0,41 x

1,07 x 1,31 x 0,57 x

1,07 x 1,35 x 0,57 x

Pendapatan usaha Pendapatan usaha Jumlah ekuitas Jumlah ekuitas Jumlah aktiva Jumlah aktiva

RASIO KEUANGAN Aktiva lancar / Kewajiban lancar Jumlah kewajiban / Jumlah ekuitas Jumlah kewajiban / Jumlah aktiva Catatan: *) **)

disajikan kembali tidak mempertimbangkan dampak dari penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali ***) untuk tahun 2004, laba bersih merupakan laba bersih sebelum efek penyesuaian pro forma t.d.b. : tidak dapat diperbandingkan

130

XII.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar ekuitas Perseroan dan Anak Perusahaan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2006, 2005, 2004, 2003 dan 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta tanggal 31 Desember 2006 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2005 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ghazali Sahat & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2002 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat wajar dengan pengecualian mengenai dampak klasifikasi penyajian pinjaman sindikasi atas laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2002 akibat terjadinya restrukturisasi keuangan Perseroan.

Keterangan Modal dasar. ditempatkan dan disetor penuh Selisih penilaian kembali aktiva tetap Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Saldo laba (defisit) - Telah ditentukan penggunaannya - Belum ditentukan penggunaannya Jumlah ekuitas - bersih

(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2005* 2004* 2003** 2002** 583.850 583.850 583.850 583.850 261.996 261.996 261.996 261.996 1.810 1.081 1.081 1.081 -

31 Juli 2007 583.850 261.996 1.810 36

2006* 583.850 261.996 1.810 50

51.119 16.831 34.288

25.787 16.831 8.956

(38.593) 13.791 (52.384)

10.177 (1.810) (92.599) 11.120 (103.719)

(1.810) (235.305) (235.305)

(1.810) (287.727) (287.727)

898.811

873.493

809.063

762.695

609.812

557.390

*)

Disajikan kembali

**)

Tidak mempertimbangkan dampak dari penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam dan LK dengan surat No. L4.000D.004D-2007.023 pada tanggal 29 Nopember 2007 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan sebesar 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama kepada masyarakat dengan nilai nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp400 (Empat Ratus Rupiah) yang dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan akuntan independen. Berikut adalah tabel pro forma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2007: (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan

Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal 31 Juli 2007

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Tambahan Modal Disetor

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan

Saldo Laba

Ekuitas

583.850

-

261.996

1.810

36

51.119

898.811

146.000

438.000

-

-

-

-

-

729.850

438.000

261.996

1.810

36

51.119

1.482.811

Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2007 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: Penawaran Umum sebesar 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp400 (empat ratus Rupiah) per saham*) Pro forma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2007 sesudah Penawaran Umum Saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham *) tidak termasuk biaya emisi

131

XIII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk uang tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan pembayaran dividen kas atas laba tahun 2007 dan selanjutnya dengan mempertahankan rasio pembayaran dividen sekitar 20% dari laba bersih konsolidasi Perseroan untuk setiap tahunnya. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut, akan bergantung pada rekomendasi dari Direksi Perseroan, namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan akan dapat membayarkan dividen pada tahun ini ataupun pada tahun-tahun mendatang. Keputusan Direksi dalam memberikan rekomendasi pembayaran dividen tergantung pada: =

Rencana pengembangan Perseroan dan belanja modal

=

Pertimbangan kebijakan pada sektor industri yang sejenis

=

Kondisi arus kas dan kebutuhan modal kerja Perseroan

=

Kebijakan struktur permodalan Perseroan

=

Laba bersih

Dividen yang diterima pemegang saham yang berkebangsaan non-Indonesia akan terkena pajak di Indonesia.

132

XIV.

PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) mengenai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: =

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

=

Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum Nomor 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut: =

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

=

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana;

=

Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang ‘Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan dari Dana Pensiun yang izin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal dari saham atau efek lainnya, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996, tanggal 24 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang mungkin timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum Perdana ini. 133

XV. 1.

PENJAMINAN EMISI EFEK Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 158 tanggal 28 Nopember 2007 dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 91 tanggal 19 Januari 2008 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari emisi yang berjumlah sebesar 1.460.000.000 (satu miliar empat ratus enam puluh juta) saham biasa atas nama, dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Akan Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran dengan Harga Penawaran. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut: Porsi Penjaminan Saham Persentase (%)

Nama Penjamin Emisi Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek: PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi) Para Penjamin Emisi Efek 1. PT Bahana Securities (Terafiliasi) 2. PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) 3. PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas 4. PT AmCapital Indonesia 5. PT Bapindo Bumi Sekuritas (Terafiliasi) 6. PT BNI Securities (Terafiliasi) 7. PT Bumiputera Capital Indonesia 8. PT CIMB-GK Securities Indonesia 9. PT Ciptadana Securities 10. PT Danpac Sekuritas 11. PT Dhanawibawa Arthacemerlang 12. PT Dinamika Usahajaya 13. PT Equity Securities Indonesia 14. PT Indo Premier Securities 15. PT Investindo Nusantara Sekuritas 16. PT Lautandhana Securindo 17. PT Madani Securities 18. PT Mega Capital Indonesia 19. PT Minna Padi Investama 20. PT Nusadana Capital Indonesia 21. PT Optima Kharya Capital Securities 22. PT Panin Sekuritas Tbk. 23. PT Reliance Securities Tbk. 24. PT Semesta Indovest 25. PT Sinarmas Sekuritas 26. PT Victoria Sekuritas Sub Jumlah Jumlah

134

1.429.996.000

97,94

5.000.000 5.000.000 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 833.500 30.004.000 1.460.000.000

0,34 0,34 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 2,06 100,00

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut : a.

Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b.

Hubungan antara para pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;

c.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d.

Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e.

Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau

f.

Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan 31.000.000.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Biasa Atas Nama Seri B atau 69,211% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sedangkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 95,69% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia, yang merupakan instansi Pemerintah Indonesia, dan Negara Republik Indonesia masing-masing memiliki 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) saham dan 4.000 (empat ribu) saham atau 82,22% dan 17,78% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sedangkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) memiliki 99,99% Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam PT Bahana Securities. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Bahana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia memiliki 100% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa (Persero), sedangkan PT Danareksa (Persero) memiliki 99,99% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada PT Danareksa Sekuritas. Dengan demikian antara Perseroan dengan PT Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. PT Bapindo Bumi Securities terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan PT BNI Securities terafiliasi melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia. Para Penjamin Emisi Efek lainnya menyatakan tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. 2.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham (Pemerintah), Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp400 (empat ratus Rupiah) juga mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dan di pasar internasional dan dengan pertimbangan berbagai faktor yang dapat dijelaskan sebagai berikut: =

Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;

=

Permintaan investor global (domestik dan internasional);

=

Permintaan dari calon investor yang berkualitas;

=

Kinerja keuangan Perseroan;

=

Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri Migas di Indonesia;

=

Status dari perkembangan terakhir Perseroan;

=

Faktor–faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;

=

Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

=

Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah penawaran umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana saham tersebut dicatatkan.

135

XVI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: 1. Akuntan Publik

:

Purwantono Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) Jakarta Stock Exchange Building Tower II, Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Telp. : (62-21) 5289 5000 Fax. : (62-21) 5289 4100 No. Ikatan Akuntan Indonesia: 100409747 No. STTD: 17/BL/STTD-AP/2006 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penawaran dari Akuntan Publik No. PSS-26333/02/R tanggal 31 Juli 2007. Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit laporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukan. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pengalaman dalam transaksi penawaran umum efek dalam 3 (tiga) tahun terakhir antara lain adalah PT Wahana Oto Multiartha Finance Tbk., PT U Finance, dan PT BCA Finance.

2.

Konsultan Hukum

:

Assegaf Hamzah & Partners Menara Rajawali 16th Floor Jl. Mega Kuningan Lot # 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950 Telp. : (62-21) 2555 7800 Fax. : (62-21) 2555 7899 No. HKHPM: 200101 tanggal 29 Desember 2000 No. STTD: 343/PM/STTD-KH/2000 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. L9.L.IPO-2007.018 tanggal 15 Agustus 2007. Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum. Pengalaman dalam transaksi penawaran umum efek dalam 3 (tiga) tahun terakhir antara lain adalah PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk., PT Indonesia Satelite Corporation Tbk., PT HM Sampoerna Tbk., PT Summit Oto Finance, PT Oto Multiartha Tbk., PT Barito Pacific Timber Tbk., PT Ades Waters Indonesia Tbk.

136

3.

Perusahaan Penilai

:

PT Asian Appraisal Indonesia Jl. Musi No. 28 Jakarta 10150 Telp. : (62-21) 3448577/35118414 Fax. : (62-21) 3459648 No. : 1.98.0005 (MAPPI) No. STTD : 03/PM/STTD-P/AB/2006 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.L9.A.IPO-2007.019 tanggal 15 Agustus 2007. Tugas utama dari Perusahaan Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aktiva tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aktiva tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 31 Juli 2007. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Perusahaan Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2002). Pengalaman dalam transaksi penawaran umum efek dalam 3 (tiga) tahun terakhir antara lain adalah PT Ricky Putra Globalindo Tbk., PT Kalbe Farma Tbk., PT Bakrieland Development Tbk., PT Sumalindo Lestari Tbk., PT Mobile 8 Telecom Tbk., PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk., PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk.

4.

Notaris

:

Kantor Notaris Sutjipto, S.H. Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta 12190 Telp. : (62-21) 520 4778 Fax. : (62-21) 520 4779 No. Asosiasi Notaris Indonesia : 11/STTD-N/PM/1996 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.L9.N.IPO-2007.021 tanggal 15 Agustus 2007. Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain ini adalah membuat akta otentik atas: (a) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek. (c) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek. Pengalaman transaksi penawaran umum efek dalam 3 (tiga) tahun terakhir antara lain adalah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk., PT Excelcomindo Pratama Tbk., dan PT Mobile 8 Telecom Tbk.

137

5.

Biro Administrasi Efek (BAE)

:

PT Datindo Entrycom Puri Datindo Wisma Sudirman Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35 Jakarta 10220 Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No.L9.B.IPO-2007.042 tanggal 1 Oktober 2007. Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham. Melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai peraturan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

138

XVII.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Assegaff, Hamzah & Partners.

139

Halaman ini sengaja dikosongkan

140

No.: 0049/03/01/01/08

19 Januari 2008

PT ELNUSA (“ELNUSA”) Graha Elnusa Lantai 15 & 16 Jl. TB. Simatupang Kav. 1B Jakarta U.p.: Direksi PERIHAL: PENDAPAT HUKUM ATAS PT ELNUSA Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK), kami, kantor Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners, yang diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LLM. selaku Rekan Senior, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dan Surat Keanggotaan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang disebutkan pada bagian akhir Pendapat Hukum ini, telah ditunjuk oleh Elnusa untuk membuat Laporan Pemeriksaan Hukum (“Laporan Pemeriksaan Hukum”) dan memberikan Pendapat Hukum (“Pendapat Hukum”) atas Elnusa sehubungan dengan rencana Elnusa untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana saham sejumlah 1.460.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 100,00 per lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp. 400,00 (“Penawaran Umum Perdana”). Penunjukan Assegaf Hamzah & Partners oleh Elnusa telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 067/EN/KTR/000D.028C/2007 tanggal 16 Agustus 2007. Penawaran Umum Perdana ini dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek beserta Penjamin Emisi lain sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 158 tanggal 28 Nopember 2007 mengenai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Elnusa Tbk sebagaimana diubah dengan Akta No. 91 tanggal 19 Januari 2008 mengenai Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Elnusa Tbk. PT Mandiri Sekuritas, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, memiliki hubungan afiliasi dengan Elnusa, yaitu melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada induk perusahaan PT Mandiri Sekuritas dan PT Pertamina (Persero) selaku pemegang saham Elnusa. Seluruh dana yang diterima sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana (setelah dikurangi biaya-biaya emisi) digunakan untuk: 1.

Sekitar 25% akan dialokasikan sebagai modal kerja Elnusa yang sebagian besar untuk biaya overhead, pembelian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja dan pembayaran kepada pemasok.

2.

Sekitar 15% akan dialokasikan untuk membiayai pengembangan dan perluasan aktivitas usaha anak perusahaan dengan kepemilikan Elnusa lebih dari 99%, melalui pinjaman dengan tingkat bunga yang wajar, yaitu kepada:

MENARA RAJAWALI 16th FLOOR JL. MEGA KUNINGAN LOT #5.1, KAWASAN MEGA KUNINGAN JAKARTA 12950 - INDONESIA TEL. (62-21) 576 3326 FAX. (62-21) 576 3327 E-mail : [email protected] www.ahp.co.id

141

PENDAPAT HUKUM PT ELNUSA Halaman:2

a.

Elnusa Bangkanai Energy Ltd - sekitar 35% dari alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk biaya eksplorasi dan eksploitasi di ladang gas Bangkanai, Kalimantan Tengah;

b.

PT Elnusa Petrofin - sekitar 28% dari alokasi pembiayaan tersebut untuk modal kerja yang mendukung operasi SPBU dan bisnis transportasi BBM;

c.

PT Sigma Cipta Utama - sekitar 25% dari alokasi pembiayaan tersebut untuk perluasan storage yang mendukung bisnis PT Sigma Cipta Utama; dan

d.

PT Sigma Cipta Utama - sekitar 12% dari alokasi pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi peralatan radio Trunking.

Pinjaman diatas setelah dipergunakan dan dikembalikan kepada Elnusa akan digunakan untuk modal kerja Elnusa. 3.

Sekitar 7% akan dialokasikan untuk membayar sebagian hutang kepada: Nama pemberi pinjaman

:

Sercel Nantes France.

Saldo pinjaman per 31 Desember 2007

:

USD2.387.566,10 atau ekuivalen Rp22 miliar.

Saldo Awal

:

USD2.865.079,32 atau ekuivalen Rp26,4 miliar.

Tingkat bunga

:

9,75% efektif per tahun.

Jangka waktu

:

3 tahun.

Pembayaran cicilan pokok

:

Triwulanan (3 bulanan).

Jatuh tempo

:

31 Agustus 2010.

Hubungan afiliasi

:

Tidak ada.

Kemungkinan pelunasan dini

:

Dimungkinkan.

Nama pemberi pinjaman

:

Hewlett Packard Finance.

Saldo pinjaman per 31 Desember 2007

:

USD2.814.214,78 juta atau ekuivalen Rp25,9 miliar.

Pagu kredit

:

USD3.942.779,76 juta atau ekuivalen Rp36,3 miliar.

Tingkat bunga

:

8,25% per tahun.

Jangka waktu

:

3 tahun.

Pembayaran cicilan pokok

:

Bulanan.

Jatuh tempo

:

1 Juli 2009, 1 Agustus 2009, 1 Maret 2010 dan 1 Mei 2010.

Hubungan afiliasi

:

Tidak ada.

Kemungkinan pelunasan dini

:

Dimungkinkan.

142


4.

Sekitar 53% akan dialokasikan untuk membiayai pembelian barang modal yang mendukung bisnis utama Elnusa diantaranya adalah : a.

Peralatan survei seismik (geoscience services) sekitar 30% dari alokasi pembiayaan tersebut;

b.

Peralatan pemboran (drilling services) sekitar 50% dari alokasi pembiayaan tersebut; dan

c.

Peralatan oilfield services sekitar 20% dari alokasi pembiayaan tersebut.

KETERANGAN MENGENAI PENGGABUNGAN Sebelum melaksanakan Penawaran Umum Perdana, Elnusa dan anak-anak perusahaannya, yaitu PT Elnusa Geosains (“GSC”), PT EWS Oilfield Services (“EWS”), PT Elnusa Drilling Services (“EDS”) dan PT Sinarriau Drillindo (“SRD”) telah melakukan penggabungan usaha. Dalam penggabungan usaha tersebut, Elnusa menjadi perusahaan penerima penggabungan. Penggabungan tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Elnusa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 122 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing GSC, EWS, EDS dan SRD sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125, 127, 126 dan 124, seluruhnya tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Pada tanggal yang sama, Elnusa, GSC, EWS, EDS dan SRD telah menandatangani Akta Penggabungan No. 128 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Penggabungan usaha ini telah efektif pada tanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C01766.HT.01.04-TH2007. Selain penggabungan antara Elnusa, GSC, EWS, EDS dan SRD tersebut, anak-anak perusahaan Elnusa lainnya, yaitu PT Elnusa Telematika (“ETA”) dan PT Elnusa Rentrakom (“Rentrakom”) telah melakukan penggabungan usaha ke dalam PT Sigma Cipta Utama (“SCU”). Penggabungan usaha ini telah memperoleh persetujuan masing-masing Rapat Umum Pemegang Saham SCU, ETA dan Rentrakom sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134, 129 dan 132, seluruhnya tertanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Pada tanggal yang sama, SCU, ETA dan Rentrakom telah menandatangani Akta Penggabungan No. 135, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta. Penggabungan usaha ini telah efektif pada tanggal 1 November 2007 berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-01936.HT.01.04-TH2007. Sehubungan dengan kedua penggabungan tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”) seluruh izin-izin operasional, harta kekayaan, kewajiban, termasuk perjanjian dan karyawan (i) GSC, EWS, EDS dan SRD secara hukum beralih kepada Elnusa; dan (ii) ETA dan Rentrakom secara hukum beralih kepada SCU.

143


PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut: I.

ELNUSA

1.

Elnusa didirikan dengan nama PT Electronika Nusantara pada tahun 1969, untuk jangka waktu 75 tahun berdasarkan Akta Pendirian No. 18, tanggal 25 Januari 1969, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 13 Pebruari 1969, keduanya dibuat dihadapan Tan Thong Kie, SH., Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Pebruari 1969, dan telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 485 tanggal 22 Pebruari 1969, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35 tanggal 2 Mei 1969, Tambahan No. 58 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, serta telah diumumkannya Akta Pendirian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, Elnusa telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang juga memuat anggaran dasar Elnusa tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: a.

Akta No. 23, tanggal 8 Juni 1984, dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 23/1984”) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 16 tanggal 6 Januari 1986, dibuat di hadapan Suanny Noviyanti Djojo, SH., Notaris di Jakarta, keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-451HT.01.04.TH.86 tanggal 21 Januari 1986, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1206/1988 pada tanggal 7 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1989, Tambahan No. 1581. Berdasarkan Akta No. 23/1984, pemegang saham Elnusa telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Elnusa, perubahan nama menjadi PT Elnusa dan peningkatan modal dasar.

b.

Akta No. 51, tanggal 13 Januari 1986, dibuat dihadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C25307.HT.01.04.TH.1986 tanggal 29 Juli 1986, dan telah didaftarkan dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1209/1988 pada tanggal 7 Nopember 1988, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1989, Tambahan No. 1582 (“Akta No. 51/1986”). Berdasarkan Akta No. 51/1986, pemegang saham Elnusa telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Elnusa.

144


c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8, tanggal 3 Pebruari 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C2-2695.HT.01.04.TH.97 tanggal 15 April 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 522/BH.09.03/VII/97 tanggal 29 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 1997, Tambahan No. 4129 (“Akta No. 8/1997”). Berdasarkan Akta No. 8/1997, pemegang saham Elnusa telah menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 1/1995”), perubahan nama menjadi PT Elnusa Tbk, perubahan jangka waktu menjadi tidak terbatas, perubahan maksud dan tujuan serta peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

d.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56 tanggal 11 Agustus 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat No. 41/DK/VIII/97 tanggal 13 Agustus 1997 dari Notaris Sutjipto, yang telah diterima oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 14 Agustus 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 5 Desember 1997 (“Akta No. 56/1997”). Berdasarkan Akta No. 56/1997, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 3 Juli 2000, dibuat di hadapan Alfira Kencana, SH., pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat No. C-19233.HT.01.04.TH.2000 tanggal 30 Agustus 2000, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1053/BH.09.03/X/2000 tanggal 24 Oktober 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 2001, Tambahan No. 7 (“Akta No. 1/2000”). Berdasarkan Akta No. 1/2000, pemegang saham Elnusa telah menyetujui pengeluaran saham dari portepel dan perubahan pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dari semula Direktur Utama menjadi Komisaris Utama.

f.

Akta Berita Acara Rapat No. 22, tanggal 29 Oktober 2001, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, SH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 22/2001”). Berdasarkan Akta No. 22/2001, pemegang saham Elnusa telah menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Elnusa dan mengganti nama dari PT Elnusa Tbk menjadi PT Elnusa. Hal ini dikarenakan: i.

Pemegang saham Elnusa saat itu berjumlah 291 orang, sedangkan menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh sekurangnya 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp 3.000.000.000,00; dan

ii.

Elnusa belum mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan sahamnya belum tercatat di Bursa Efek Jakarta walaupun telah memperoleh persetujuan status perseroan

145


terbuka dari Menteri Kehakiman melalui surat keputusan No. C22695.HT.01.04.TH.97. Keputusan Pemegang Saham ini dinyatakan kembali dalam Akta No. 2 tanggal 7 Januari 2001, dibuat di hadapan Soegeng Santosa, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-01213.HT.01.04.TH.2002 tanggal 23 Januari 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1027/RUB.09.03/VIII/2002 tanggal 23 Agustus 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 29 Oktober 2002, Tambahan No. 13189. g.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 122 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-01766.HT.01.04-TH2007 tanggal 31 Oktober 2007 (“Akta No.122/2007”). Berdasarkan Akta No. 122/2007, pemegang saham Elnusa telah menyetujui penggabungan GSC, EWS, EDS dan SRD ke dalam Elnusa, Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan serta perubahan maksud dan tujuan.

h.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 123 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C-05782.HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 Desember 2007 (“Akta No. 123/2007”). Berdasarkan Akta No. 123/2007, pemegang saham Elnusa telah menyetujui perubahan status Elnusa dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, peningkatan modal dasar, pemecahan nilai saham dan penerbitan saham baru sebesar 20% dari enlarged capital, pencatatan Penawaran Umum Perdana di Bursa Efek Jakarta, perubahan seluruh anggaran dasar Elnusa untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 mengenai Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan pelaksanaan program Employment Stock Allocation sejumlah 10% dari total emisi saham.

i.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 86 tanggal 18 Januari 2008, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah No. AHU-AH.01.10-1662 tanggal 22 Januari 2008.

Seluruh perubahan anggaran dasar Elnusa telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Elnusa dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali yang berkaitan dengan Akta No. 122/2007 dan Akta No. 123/2007 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU WDP”), barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam

146


dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Namun demikian, berdasarkan pasal 29 UUPT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan pendaftaran di Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri dan sesuai dengan pasal 30 UUPT, Menteri akan melakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri yang menyetujui perubahan anggaran dasar tersebut. Sehingga, kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara bukan lagi merupakan kewajiban dari Elnusa. Anggaran Dasar Elnusa telah disusun dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Peraturan Bapepam No. IX.D.1, Peraturan Bapepam No. IX.D.4, Peraturan Bapepam No. IX.E.1, dan Peraturan Bapepam No. IX.E.2. Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Elnusa”. 2.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Elnusa, Elnusa dapat berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pertambangan, perindustrian dan pembangunan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Elnusa dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain: i.

Jasa Konsultan Bidang Lapangan Minyak, Gas dan Panas Bumi;

ii.

Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;

iii.

Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan ;

iv.

Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai;

v.

Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan;

vi.

Marine Survey Kelautan dan Transportasi ;

vii.

Jasa Pengadaan dan Perbaikan alat-alat transportasi di laut;

viii.

Konsultasi Bidang Teknik & Engineering;

ix.

Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik;

x.

Konsultasi Bidang Sistem Geografis;

xi.

Jasa Pengolahan Data;

xii.

Jasa Survey;

xiii.

Jasa Konsultan;

xiv.

Jasa Pembuatan Perangkat Lunak;

xv.

Jasa Navigasi Telematika;

xvi.

Jasa Konsultan Navigasi Telematika;

xvii.

Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika ;

147


b.

c.

d.

e.

xviii.

Jasa Penyimpanan Data dan Arsip;

xix.

Jasa Teknologi Informasi;

xx.

Konsultan Teknologi Informasi;

xxi.

Jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultan;

xxii.

Jasa konsultan manajemen dan administrasi kearsipan ;

xxiii.

Jasa pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja;

xxiv.

Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan ; dan

xxv.

Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain: i.

Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak;

ii.

Perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan minyak;

iii.

Ekspor dan Impor Barang-barang Engineering;

iv.

Penyalur Bahan Bakar SPBU;

v.

Ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar minyak dan gas; dan

vi.

Ekspor-impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi.

Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain: i.

Pengeboran;

ii.

Teknologi Perforasi;

iii.

Pendistribusian Gas dan BBM; dan

iv.

Penyimpanan Gas dan BBM.

Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan antara lain: i.

Pemborongan Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi;

ii.

Pemasangan, instalasi-instalasi ; dan

iii.

Pemborongan bidang telekomunikasi.

Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain: i.

Industri manufacturing dan fabrikasi;

ii.

Industri Gas dan LPG; dan

iii.

Industri Biofuel.

Dari hasil penelaahan kami berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Elnusa, Elnusa telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Elnusa dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk

148


menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Berdasarkan Akta No. 123/2007, susunan permodalan dan pemegang saham Elnusa adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp 2.250.000.000.000,00 terbagi atas 22.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp 583.850.000.000,00 terbagi atas 5.838.500.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp 583.850.000.000,00.

NO.

PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

NILAI NOMINAL (RP)

%

1.

PT Pertamina (Persero)

3.000.000.000

300.000.000.000,00

51,38

2.

PT Tri Daya Esta

2.711.565.890

271.156.589.000,00

46,44

3.

Yayasan Tabungan Karyawan Elnusa

4.012.500

401.250.000,00

0,07

4.


500.000

50.000.000,00

0,01

5.

Karyawan

8.987.500

898.750.000,00

0,15

6.

PT Danareksa Daiwa Nif Venture (dalam likuidasi)

85.075.580

8.507.558.000,00

1,45

7.

PT Danareksa (Persero)

28.358.530

2.835.853.000,00

0,49

5.838.500.000

583.850.000.000,00

100

Hari

Tua

Jumlah

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Elnusa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan Elnusa untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan susunan pemegang saham, pada bulan Juli 1999 telah terjadi pengalihan 412.000 saham dari Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (“YHTE”) kepada karyawan, sehingga setelah pengalihan tersebut, kepemilikkan saham YHTE pada Elnusa adalah sebesar 787.500 saham. Selanjutnya antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2002, telah terjadi pengalihan 15.000 saham yang dimiliki karyawan kepada YHTE. Kedua pengalihan hak atas saham tersebut tidak dibuktikan dengan akta pengalihan hak atas saham sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 1/1995. Namun demikian, berdasarkan surat pernyataan YHTE tanggal 18 Januari 2008, YHTE mengakui adanya jual beli tersebut dan mengakui kepemilikan saham YHTE sebagaimana diuraikan dalam Prospektus. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Elnusa telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris Elnusa beserta keluarganya dalam Elnusa dan perseroan lain.

149


4.

Susunan terakhir Direksi dan Komisaris Elnusa berdasarkan Akta No. 10 tanggal 2 November 2007, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama

: Eteng Ahmad Salam

Direktur Administrasi dan Keuangan

: Hendri Suhendri Suardi

dan Direktur Tidak Terafiliasi Direktur Operasi

: Eddy Sjahbuddin

Komisaris Komisaris Utama

: Iin Arifin Takhyan

Komisaris Independen

: Sahat Manuntun Hari Kustoro

Komisaris

: Harry Triono

Komisaris

: Anton Sugiono

Komisaris Independen

: Ir. Surat Indrijarso

Susunan Direksi dan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. C-UM.HT.01.10-4239, tanggal 26 Nopember 2007 (“Akta No. 10/2007”). Pengangkatan Direksi dan Komisaris Elnusa tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun demikian sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut diatas dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. Direksi dan Komisaris Elnusa telah memenuhi ketentuan sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Bapepam No. IX.I.6 dan tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Elnusa secara materiil. 5.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Elnusa No. 002/SK/DK.ELN/2006 tanggal 1 Desember 2006, Elnusa telah membentuk Komite Audit yang terdiri dari 3 orang anggota dan diketuai oleh salah seorang anggota Komisaris Independen yang pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Komite Audit Elnusa terdiri dari:

150


Ketua merangkap anggota Anggota

: Sahat Manuntun Hari Kustoro : Zainal Arifin : Farida Meutia

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum dan pendirian unit serikat pekerja Elnusa serta peraturan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Elnusa untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Harta kekayaan tersebut termasuk juga harta kekayaan anak-anak perusahaan yang menggabungan diri ke Elnusa, yaitu SRD, GSC, EWS, dan EDS, yang berdasarkan Pasal 122 ayat (3) UUPT, beralih demi hukum kepada Elnusa. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polispolis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali 4 buah rig eks SRD, seluruh mesin dan peralatan operasional eks GSC, seluruh kendaraan eks EDS dan 5 buah workover rig eks EWS, serta 11 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama Elnusa, telah dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BCA Tbk, dan 1 bidang tanah yang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BNI (Persero) Tbk (“BNI”) untuk menjamin kewajiban PT Elnusa Petrofin kepada BNI. Seluruh peralatan eks GSC dijadikan jaminan untuk menjamin kewajiban eks GSC kepada PT Hewlett-Packard Finance Indonesia. Pemberian jaminan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Elnusa terdaftar sebagai pemilik atas 29 bidangbidang tanah di berbagai lokasi di seluruh Indonesia dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Selain itu, Elnusa saat ini menguasai: a.

1 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Lebak Gede, Serang, yang masih terdaftar atas nama Pertamina (“Tanah Merak”). Penguasaan Tanah Merak oleh Elnusa didasarkan pada surat Dewan Komisaris Pemerintah kepada Direktur Utama Pertamina tertanggal 18 Nopember 1985 perihal restrukturisasi permodalan PT Elnusa dan Surat Keputusan Direksi Pertamina tanggal 23 Desember 1985 perihal pengalihan aset Pertamina yang telah dikelola PT Elnusa. Berdasarkan surat pernyataan Elnusa tanggal 18 Januari 2008, Direksi Elnusa berjanji untuk terus mengupayakan proses balik nama Tanah Merak tersebut menjadi atas nama Elnusa. Sampai saat ini, Elnusa tidak pernah menerima keberatan dari Pertamina atau pihak ketiga manapun berkaitan dengan penguasaan Tanah Merak tersebut.

151


b.

8.

4 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Riau, yang terdaftar atas nama Muchtar Hadi berdasarkan Akta Keterangan Milik No. 32 tanggal 19 Juni 1998. Untuk keperluan proses balik nama 4 bidang tanah tersebut menjadi atas nama Elnusa, Elnusa dan Muchtar Hadi telah menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 18 tanggal 19 Januari 2008 dan Kuasa Untuk Menjual berdasarkan Akta No. 19 tanggal 19 Januari 2008.

Kepemilikan saham Elnusa pada perusahaan-perusahaan lain dimana kami melakukan pemeriksaan hukum, adalah benar dan sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, penyertaan saham Elnusa pada perusahaan lain adalah sebagai berikut: a.

b.

Penyertaan dimana Elnusa memiliki saham sebesar 50% atau lebih: i.

PT Sigma Cipta Utama (“SCU”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 99,93%;

ii.

PT Elnusa Petrofin (“Petrofin”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 99,8%;

iii.

PT Elnusa Patra Ritel (“Patra Ritel”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 98%;

iv.

PT Patra Nusa Data (“PND”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 82%;

v.

PT Purna Bina Nusa (“PBN”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Batam, sebesar 53,45%; dan

vi.

Elnusa Bangkanai Energy Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di British Virgin Islands, sebesar 98%.

Penyertaan dimana Elnusa memiliki saham antara 20% sampai dengan kurang dari 50%, sebagai berikut: i.

PT Patra Telekomunikasi Indonesia (“Patrakom”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 40%;

ii.

PT Infomedia Nusantara (“Infomedia”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 49%;

iii.

PT Jabar Energi (“Jabar Energi”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Bandung, sebesar 49%;

iv.

PT Jabar Telematika (“Jabar Telematika”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Bandung, sebesar 49%; dan

v.

Elnusa Tristar Ramba Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di British Virgin Islands, sebesar 25%.

SCU, Petrofin, Patra Ritel, PND, PBN, Patrakom, Infomedia, Jabar Energi dan Jabar Telematika secara bersama-sama disebut sebagai “Anak-anak Perusahaan”.

152


9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Elnusa telah terdaftar sebagai pemegang hak yang sah atas merek-merek yang digunakan dalam kegiatan usahanya berdasarkan sertifikat merek yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Surat Pernyataan Elnusa, tidak ada sengketa sehubungan dengan penggunaan merek-merek tersebut.

10.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh Elnusa sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Elnusa dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Elnusa serta tidak memiliki ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Penawaran Umum Perdana.

11.

Berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 427/Sktr/Pan/HKM/2007 PN.Jak-Sel tanggal 4 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta No. W7.Dc.Ht.1982.X.2007.02 tanggal 30 Oktober 2007, surat keterangan dari BANI No. 07.842/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-9021/SP.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial No. W7.Dc.PHI.494.2007.02 tanggal 29 Oktober 2007, dan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara No. W2-TUN1/374/PKR/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, Elnusa tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Elnusa secara materiil. Saat ini Elnusa merupakan pihak dalam perkara-perkara perdata sebagai berikut:

12.

a.

Perkara perdata No. 555/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel antara Elnusa, PT Hutama Karya dan PT Paranada Ekayasa sebagai Penggugat dan PT Mecona Perkasa (Tergugat I), Ir. Sri Mulyono (Tergugat II) dan PT Jembo Cable Company (Tergugat III) sebagai para Tergugat.

b.

Perkara perdata No. 554/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel antara Elnusa, PT Hutama Karya dan PT Paranada Ekayasa sebagai Penggugat melawan PT Asuransi Parolamas sebagai Tergugat.

c.

Perkara Hubungan Industrial No. 164/PHI.G/2006/PHI.PN.JKT.PST tanggal 19 Oktober 2006 antara Elnusa sebagai Tergugat dan Nelsa Erni, SE., sebagai Penggugat.

d.

Perkara Eks - EDS Perkara perdata No: 897/Pdt G/PN.JAK.SEL antara EDS sebagai Penggugat melawan PT Medici Citra Nusa sebagai Tergugat.

Sesuai dengan ketentuan hukum dan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, Elnusa telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut: a.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-025/PE/KSEI/1107 tanggal 6 Oktober 2007 antara Elnusa dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

153


b.

Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Elnusa No. 158 tanggal 28 November 2007, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Addendum Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Elnusa No. 91 tanggal 19 Januari 2008 dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, antara Elnusa dan para Penjamin Emisi Efek.

c.

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 159 tanggal 28 Nopember 2007 dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, antara Elnusa dan PT Datindo Entrycom.

d.

Perjanjian Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek Indonesia tertanggal 4 Januari 2008 antara Elnusa dan PT Bursa Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Elnusa dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Elnusa dan ketentuan yang berlaku. II.

PT SIGMA CIPTA UTAMA (“SCU”)

1.

SCU didirikan pada tahun 1980 dengan nama PT Sigma Cipta Utama, berdasarkan Akta Pendirian No. 10, tanggal 8 April 1980 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 14 tanggal 5 November 1980, keduanya dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/66/8 tanggal 26 Januari 1981, dan telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1683 tanggal 14 Mei 1981, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 26 April 1985, Tambahan No. 646 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta, serta telah diumumkannya Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia, SCU telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar SCU tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: a.

Akta Risalah Rapat No. 32, tanggal 27 Nopember 1991, dibuat dihadapan Soeleman Ardjasasmita, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang merubah modal disetor SCU dari 250 saham menjadi 1.000 saham (“Akta No. 32/1991).

b.

Akta Risalah Rapat No. 126, tanggal 27 Maret 1998, dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar SCU dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17.078.HT.01.04.Th.1998, tanggal 5 Oktober 1998, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan

154


Jakarta Selatan di bawah No. 3805/BH.09.03/I/99 tanggal 15 Januari 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1999, Tambahan No. 1439. c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 56, tanggal 10 November 2003, dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang merubah Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan SCU. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-00882HT.01.04.TH.2004 tanggal 13 Januari 2004, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 164/BH.09.03/II/2004 tanggal 27 Februari 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 2004, Tambahan No. 4259.

d.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39, tanggal 6 Februari 2004, dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, yang mengubah Pasal 4 tentang permodalan. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C06516 HT.01.04.TH.2004 tanggal 16 Maret 2004, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan di bawah No. 288/BH.09.03/IV/2004 tanggal 8 April 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 2004, Tambahan No. 4260.

e.

Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 27, tanggal 12 Januari 2005, dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SCU. Akta mana telah mendapat persetujuan dan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. C-02340 HT.01.04.TH.2005 tanggal 28 Januari 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 257/RUB.09.03/III/2005 tanggal 18 Maret 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 5 April 2005, Tambahan No. 3389.

f.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta, yang merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha SCU dan Pasal 4 mengenai susunan permodalan SCU, serta menyetujui penggabungan ETA dan Rentrakom ke dalam SCU, rancangan penggabungan dan konsep akta penggabungan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-01936.HT.01.04-TH2007 tanggal 1 November 2007 (“Akta No. 134/2007”).

Seluruh perubahan anggaran dasar SCU telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SCU dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali yang berkaitan dengan: a.

Akta No. 32/1991 yang belum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, belum didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri,

155


belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, serta belum diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada saat dibuatnya Akta No. 32/1991 berlaku, segala perubahan dalam syarat-syarat pendirian perlu didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Selanjutnya disebutkan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilakukan, maka pengurusnya masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan Akta No. 32/1991 ke dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP, disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. b.

Akta No. 134/2007 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Namun demikian, dengan berlakunya UUPT, berdasarkan pasal 29 UUPT, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan pendaftaran di Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri dan sesuai dengan pasal 30 UUPT, Menteri akan melakukan pengumuman di Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri yang menyetujui perubahan anggaran dasar tersebut. Sehingga, kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perseroan dan mengumumkan dalam Berita Negara bukan lagi merupakan kewajiban dari SCU.

Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar SCU”. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar SCU, maksud dan tujuan SCU ialah menjalankan usaha dalam bidang bidang jasa, perdagangan dan pembangunan. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, SCU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain : i.

Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;

ii.

Jasa Telekomunikasi Umum;

iii.

Jasa Konsultasi Bidang Komunikasi;

156


b.

c.

iv.

Jasa Penyediaan dan Pemanfaatan Multimedia melalui Perangkat Telekomunikasi;

v.

Jasa Konsultan Teknologi Informasi;

vi.

Jasa penyimpanan data dan arsip;

vii.

Jasa Pengolahan Data;

viii.

Jasa Survey;

ix.

Konsultasi Bidang Energi;

x.

Konsultan Bidang Lingkungan (AMDAL);

xi.

Jasa Teknologi Informasi;

xii.

Jasa Komputer, Hardware dan peripheral;

xiii.

Jasa Instalasi dan Maintenance; Komputer, Jaringan Komputer dan Peripheral;

xiv.

Jasa Pembuatan Perangkat Lunak (Software);

xv.

Jasa Telekomunikasi Pemantauan Posisi Kendaraan Bermotor;

xvi.

Jasa Konsultasi bidang Sistem Informasi Geografis (Geologi dan Geodesi);

xvii.

Jasa konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;

xviii.

Jasa Navigasi Telematika;

xix.

Konsultasi Navigasi Telematika;

xx.

Rekruiting dan Penyaluran tenaga Kerja;

xxi.

Jasa Konsultasi Bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi; dan

xxii.

Ekspedisi, Pengepakan dan Pergudangan (Bukan Veem).

Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan: i.

Grossier, Supplier, Leveransier dan Commision house;

ii.

Distributor, Agen perusahaan;

iii.

Ekspor-impor dan Perdagangan Peralatan Telekomunikasi;

iv.

Ekspor-impor dan Perdagangan Peralatan Informatika dan multimedia; dan

v.

Ekspor-impor dan Perdagangan Peralatan Navigasi Telematika.

dan

sebagai

perwakilan

dari

badan-badan

Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan : i.

Pemborongan pada umumnya (General Contractor);

ii.

Pemborongan Bidang Telekomunikasi; dan

iii.

Pembangunan Sarana-Pra Sarana Jaringan Telekomunikasi.

157


Berdasarkan penelaahan kami, SCU telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar SCU dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Susunan permodalan dan pemegang saham SCU saat ini berdasarkan Akta No. 134/2007 adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp 82.000.000.000,00 terbagi atas 820.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.000,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp 20.500.000.000,00 terbagi atas 205.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp 20.500.000.000,00.

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 107 tanggal 21 November 2007, Elnusa telah mengalihkan 150 lembar saham kepada Ir. Sakti Tamat, dengan demikian, susunan pemegang saham SCU menjadi sebagai berikut: NO.

PEMEGANG SAHAM

1.

Elnusa

2.

Ir. Sakti Tamat

JUMLAH SAHAM

Jumlah

NILAI NOMINAL (RP)

%

204.850

20.485.000.000,00

99,93

150

15.000.000,00

0.07

205.000

20.500.000.000,00

100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar SCU dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan SCU untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, SCU telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris SCU beserta keluarganya dalam SCU dan perseroan lain. 4.

Susunan Direksi dan Komisaris SCU saat ini berdasarkan Akta No. 44 tanggal 8 Nopember 2007, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 44/2007”) adalah sebagai berikut: Direksi Direktur

: Agung Pamudji Widodo


: Eddy Sjahbuddin

Komisaris

: Baskoro

158


Pengangkatan Direksi dan Komisaris SCU tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan belum diberitahukannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut kepada Menteri, berdasarkan ketentuan Pasal 94 UUPT, selama pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP, disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. Direksi dan Komisaris SCU telah memenuhi ketentuan sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh UUPT dan tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha SCU secara materiil. 5.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum SCU serta peraturan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh SCU untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Harta kekayaan tersebut termasuk juga perusahaanperusahaan yang menggabungkan diri ke dalam SCU, yaitu ETA dan Rentrakom, yang berdasarkan Pasal 122 ayat (3) UUPT, sebagai akibat dari penggabungan, seluruh aset yang dimiliki oleh eks ETA dan eks Rentrakom beralih demi hukum kepada SCU. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, SCU terdaftar sebagai pemilik atas 3 bidang tanah di Banten, dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali seluruh peralatan komputer dan suku cadang eks ETA yang telah dijaminkan untuk kepentingan PT Bank BCA Tbk. Berdasarkan Surat Pernyataan eks ETA tertanggal 5 Oktober 2006, penjaminan peralatan komputer dan suku cadang eks ETA untuk kepentingan PT Bank BCA Tbk tidak memenuhi kategori sebagian besar kekayaan Elnusa yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 88 ayat (1) UU No. 1/1995. Penjaminan peralatan komputer dan suku cadang eks ETA telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar eks ETA.

7.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, SCU tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

159


8.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, SCU telah mengajukan permintaan Pendaftaran Merek Dagang pada tanggal 10 Juli 2006 dengan nomor agenda D002006 022296, dengan warna etiket hitam putih, dengan penamaan ROC@T DATA MANAGEMENT, kelas barang 09, jenis barang software (perangkat lunak komputer).

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh SCU sesuai dengan ketentuan anggaran dasar SCU dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat SCU.

10.

Berdasarkan surat pernyataan dari SCU dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 428/Sktr/Pan/HKM/2007/PN.Jak-Sel tanggal 4 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.1978.X.2007.02 tanggal 30 Oktober 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.845/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-/018/SP.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No. W7.Dc.PHI.454.2007.02 tanggal 10 Oktober 2007, dan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1/378/PKR/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, SCU tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha SCU secara materiil.

III.

PT ELNUSA PETROFIN (“PETROFIN”)

1.

Petrofin didirikan pada tahun 1996 dengan nama PT Elnusa Petrofin, berdasarkan Akta Pendirian No. 57, tanggal 5 Juli 1996 dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4.559 HT.01.01 TH.97 tanggal 3 Juni 1997 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, Petrofin telah berstatus sebagai badan hukum. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 1/1995 yang berlaku pada saat Akta Pendirian Petrofin dibuat, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Petrofin tersebut selanjutnya berturutturut telah diubah dengan: a.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70, tanggal 8 Desember 1997, dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, yang merubah Pasal 3 tentang maksud dan tujuan, Pasal 4 tentang Modal, dan Pasal 16 tentang Tahun Buku. Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8710 HT.01.04.TH.99 tanggal 20 Mei 1999 dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dalam surat No. C-8709 HT.01.04.TH.99, dan telah didaftarkan dalam

160


daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 245/BH.09.03/XI/99 tanggal 16 November 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 1 Agustus 2000, Tambahan No. 4095; b.

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 3, tanggal 7 Agustus 2003, dibuat di hadapan Doktorandus Soegeng Santosa, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang merubah Pasal 4 tentang permodalan. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-27493 HT.01.04.TH.2003 tanggal 17 November 2003, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 289/RUB.09.03/IV/2004 tanggal 8 April 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 90, tanggal 9 November 2004, Tambahan No. 11168 (“Akta No. 3/2003”);

c.

Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No. 3, tanggal 3 Oktober 2006, dibuat di hadapan Doktorandus Soegeng Santosa, SH. MH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang merubah Pasal 3 ayat (1) tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Akta mana telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan W702712 HT.01.04-TH.2006 tanggal 20 November 2006, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 269/RUB.09.03/IV/2007 tanggal 2 April 2007 (“Akta No. 3/2006”).

Seluruh perubahan anggaran dasar Petrofin telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Petrofin dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali berkaitan dengan Akta No. 3/2006 yang belum diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan ketentuan 23 UU No. 1/1995, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Petrofin”. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Petrofin, maksud dan tujuan Petrofin ialah: a.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa pembangunan;

b.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa;

c.

Menjalankan usaha dalam bidang industri; dan

d.

Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Petrofin dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut: a.

Menjalankan jasa konstruksi/fabrikasi dan instalasi peralatan dalam bidang tidak terbatas pada Instrumentasi, Saluran Pipa dan Gas Bumi, Fasilitas Proses

161


Produksi Lapangan Minyak dan Gas, Fabrikasi Platform, Fasilitas Produksi Onshore dan Offshore, Terminal Bongkar/Muat, Tangki Timbun, Bangunan Pabrik, Konstruksi Sipil, Gedung; b.

Menjalankan jasa operasi dan pemeliharaan kilang;

c.

Menjalankan usaha dalam bidang Petroleum Logistic Supply Base, Oil dan Gas ET Process, Produksi Minyak dan Gas Bumi serta Industri Petrokimia lainnya, menjalankan usaha dalam bidang Industri Petrokimia termasuk pencampuran (blending) bahan bakar; dan

d.

Menjalankan usaha dalam bidang pengadaan suku cadang dan peralatan kilang termasuk keagenan dan lain-lain usaha yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas dan menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premix, Super TT serta Bahan Bakar Minyak (BBM) lainnya.

Dari hasil penelaahan kami, Petrofin telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Petrofin dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Berdasarkan Akta No. 3/2003, susunan permodalan dan pemegang saham Petrofin saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:


Modal Ditempatkan

:


Modal Disetor

:

Rp 8.750.000.000,00.

NO.

PEMEGANG SAHAM

1.

Elnusa

2.

Yayasan Tabungan Karyawan Elnusa

Hari

JUMLAH SAHAM

Tua

Jumlah

NILAI NOMINAL (RP)

%

87.350

8.735.000.000,00

99,83

150

15.000.000,00

0,17

87.500

8.750.000.000,00

100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Petrofin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan Petrofin untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Petrofin telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota

162


Direksi dan Komisaris Petrofin beserta keluarganya dalam Petrofin dan perseroan lainnya. 4.

Susunan Direksi dan Komisaris Petrofin saat ini berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham tanggal 6 November 2007 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 20 November 2007, yang dibuat dihadapan Drs. Soegeng Santoso, SH., MH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama

: Susetiadi

Direktur Operasi dan Marketing : Maryadi Atmomartoyo Komisaris Komisaris Utama


Komisaris

: Ratiyan Abdurachman

Komisaris

: Djaelani Sutomo

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan PT Elnusa Petrofin No. C-UM.HT.01.10-5499 tanggal 20 Desember 2007. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Petrofin tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Direksi dan Komisaris Petrofin telah memenuhi ketentuan sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh UUPT dan tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Petrofin secara materiil. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP, disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. 5.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum, dan serikat pekerja Petrofin telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan telah berakhirnya Peraturan Perusahaan Petrofin, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.48/MEN/IV/2004, ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai disahkannya Peraturan Perusahaan yang baru.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Petrofin untuk menjalankan usahanya

163


adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa. Harta kekayaan Petrofin sedang dijaminkan kepada PT Bank BNI (Persero) Tbk Divisi Syariah. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan pernyataan dari Petrofin, Petrofin tidak memiliki harta kekayaan berupa tanah. 7.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Petrofin memiliki penyertaan dalam perusahaan lain sebagai berikut: a.

PT Elnusa Prima Elektra (“EPE”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Tangerang, Banten, sebesar 7,5%; dan

b.

PT Petroleum Lima (“Petro5”), suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta, sebesar 20%.

8.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Petrofin tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual.

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh Petrofin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Petrofin dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Petrofin.

10.

Berdasarkan surat pernyataan dari Petrofin dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Selatan No. 425/Sktr/Pan/HKM/2007/PN.Jak-Sel tanggal 4 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.1938.X.2007.02 tanggal 24 Oktober 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.843/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-1020/SP.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No. W7.Dc.PHI.452.2007.02 tanggal 10 Oktober 2007, dan surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1/376/PKR/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, Petrofin tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Petrofin secara materiil.

IV.

PT ELNUSA PATRA RITEL (“PATRA RITEL”)

1.

Patra Ritel didirikan dengan nama PT Elnusa Patra Ritel pada tahun 1996, untuk jangka waktu 75 tahun, berdasarkan Akta Pendirian No. 267, tanggal 30 Agustus 1996, dibuat di hadapan Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4.381 HT.01.01 TH.97 tanggal 29 Mei 1997, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 2 September 1997 di bawah nomor

164


590/BH.09.03/IX/97, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 13 Januari 1998, Tambahan No. 241 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan Kotamadya Jakarta Barat, serta telah diumumkannya Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia, Patra Ritel telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Patra Ritel tersebut selanjutnya berturutturut telah diubah dengan: a.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 7 Januari 1998, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 4/1998”). Berdasarkan Akta No. 4/1998, pemegang saham Patra Ritel telah menyetujui untuk mengubah Pasal 16 (tahun buku) Patra Ritel.

b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 26 Januari 2001, dibuat di hadapan Drs. Soegeng Santosa, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02118 HT.01.04.TH.2001 tanggal 15 Juni 2001 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1158/RUB.09.03/IX/2002 pada tanggal 20 Nopember 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 24 Januari 2003, Tambahan No. 700 (“Akta No. 30/2001”). Berdasarkan Akta No. 30/2001, pemegang saham Patra Ritel telah menyetujui peningkatan modal dasar Patra Ritel yang semula sebesar Rp 500.000.000,00 menjadi Rp 5.000.000.000,00.

Seluruh perubahan anggaran dasar Patra Ritel telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Patra Ritel dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali berkaitan dengan Akta No. 4/1998. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 1/1995, yang berlaku pada saat dibuatnya Akta No. 4/1998, disebutkan bahwa perubahan-perubahan Anggaran Dasar selain perubahan tertentu cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan selanjutnya berdasarkan Pasal 17 UU No. 1/1995, perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran di Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, maka perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4/1998 belum berlaku. Menurut pasal 23 UU No. 1/1995, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum perseroan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta No. 4/1998 dalam Daftar Perusahaan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00.

165


Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Patra Ritel”. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Patra Ritel, maksud dan tujuan Patra Ritel adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan dan bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Patra Ritel dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Melakukan usaha perdagangan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas pada stasiun-stasiun pengisian Bahan Bakar Untuk Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;

b.

Menyelenggarakan usaha perdagangan umum di lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas; dan

c.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa pemeliharaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelaahan kami, Patra Ritel telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Patra Ritel dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku, kecuali untuk Tanda Daftar Perusahaan yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 1 September 2007. Berdasarkan keterangan Patra Ritel, perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan ini masih dalam proses pengurusan. Sesuai dengan Pasal 32 UU WDP, tidak mendaftarkan ulang Tanda Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. 3.

Berdasarkan Akta No. 30/2001, susunan permodalan dan pemegang saham Patra Ritel saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp 5.000.000.000,00 terbagi atas 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp 1.500.000.000,00 terbagi atas 1.500.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp 1.500.000.000,00.

NO.

PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

1.

Elnusa

2.

Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa Jumlah

NILAI NOMINAL (RP)

%

1.470.000

1.470.000.000

98

30.000

30.000.000

2

1.500.000

1.500.000.000

100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan

166


telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Patra Ritel dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan Patra Ritel untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Patra Ritel telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris Patra Ritel beserta keluarganya dalam Patra Ritel dan perseroan lainnya. 4.

Susunan Direksi dan Komisaris Patra Ritel saat ini berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 6 November 2007 yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 20 November 2007, yang dibuat dihadapan Drs. Soegeng Santoso, SH., MH., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut: Direksi Direktur

: Susetiadi

Komisaris Komisaris

: Ratiyan Abdurachman

Perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan PT Elnusa Patra Ritel No. C-UM.HT.01.10-5588 tanggal 11 Desember 2007. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Patra Ritel tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi dan Komisaris Patra Ritel telah memenuhi ketentuan sebagai Direktur dan Komisaris sebagaimana disyaratkan oleh UUPT dan tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Patra Ritel secara materiil. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. 5.

Patra Ritel saat ini sudah tidak memiliki karyawan. Berdasarkan Surat Keputusan No. 07/DIR-EPR/KPTS/R010/2005 tentang Kebijakan Pengakhiran Hubungan Kerja bagi Pekerja Patra Ritel tanggal 1 Juni 2005, Patra Ritel telah melakukan pemutusan hubungan kerja atas 100 karyawan Patra Ritel yang terdiri dari 74 karyawan tetap, 7 karyawan harian dan 19 karyawan kontrak dengan jumlah total pesangon yang dibayarkan sebesar Rp 1.145.841.801,00. Terkait dengan pemutusan hubungan kerja tersebut, berdasarkan surat pernyataan dari Patra Ritel, pemutusan hubungan kerja tersebut telah disetujui oleh seluruh karyawan Patra Ritel.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda

167


bergerak yang material yang digunakan oleh Patra Ritel untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Patra Ritel terdaftar sebagai pemilik atas 2 bidang tanah di Karawang, Jawa Barat, dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk 2 bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 280/Purwasari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Karawang tanggal 10 Mei 2001 dan HGB No. 281/Purwasari yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Karawang tanggal 10 Mei 2001 yang sedang dijaminkan untuk kepentingan BNI, untuk menjamin kewajiban Petrofin kepada BNI berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 10/2007 tanggal 24 Juli 2007 yang dibuat oleh Syafril, SH., selaku PPAT di Wilayah Kabupaten Karawang. Pemberian jaminan atas 2 bidang tanah yang dimiliki oleh Patra Ritel tersebut telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Patra Ritel tanggal 20 Juni 2007. Namun demikian terkait dengan kewajiban pengumuman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1995, Patra Ritel belum mengumumkan penjaminan 2 bidang tanah tersebut dalam 2 surat kabar harian sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 88 UU No. 1/1995, sehingga penjaminan tersebut belum memenuhi asas publisitas. Sehubungan dengan hal tersebut, belum diumumkannya penjaminan tersebut oleh Patra Ritel akan membuka kemungkinan timbulnya tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga atas penjaminan tersebut, dan dalam tuntutan atau gugatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Patra Ritel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UU No. 1/1995, Direksi Patra Ritel bertanggung jawab penuh secara pribadi. 7.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Patra Ritel tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

8.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Patra Ritel tidak memiliki hak atas kekayaan intelektual.

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh Patra Ritel sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Patra Ritel dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Patra Ritel.

10.

Berdasarkan surat pernyataan dari Patra Ritel dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Selatan No. 446/Sktr/Pan/HKM/2007/PN.Jak-Sel tanggal 9 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.2018.X.2007.02 tanggal 31 Oktober 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.839/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-1045/SP.5/2007 tanggal 23 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No. W7.Dc.PHI.480.2007.02 tanggal 24 Oktober 2007, serta Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1/394/PKR/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007, Patra Ritel tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Patra Ritel secara materiil.

168


V.

PT PATRA NUSA DATA (“PND”)

1.

PND didirikan dengan nama PT Patra Nusa Data pada tahun 1997, untuk jangka waktu 75 tahun berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 4 Nopember 1997 dan Akta Perbaikan No. 15 tanggal 12 Mei 1999, keduanya dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-15964.HT.01.01.Th.99 tanggal 3 September 1999, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat pada tanggal 4 Oktober 1999 di bawah nomor 2744/bh.09.02/X/99, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 Nopember 1999, Tambahan No. 8044 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat, serta telah diumumkannya Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia, PND telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar PND tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: a.

Akta No. 79 tanggal 20 Maret 2000, dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 79/2000”) yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. C-16093 HT.01.04.TH.2000 tanggal 2 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 10938. Berdasarkan Akta No. 79/2000, pemegang saham PND telah menyetujui untuk merubah tahun buku perseroan dari 1 April sampai dengan 31 Maret menjadi sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b.

Akta No. 18 tanggal 3 Juli 2003, dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. C-21428 HT.01.04.TH.2003 tanggal 9 September 2003 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2007 dibawah nomor 1440/BH 09.01/X/2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 1218 (“Akta No. 18/2003”). Berdasarkan Akta No. 18/2003, pemegang saham PND telah menyetujui untuk merubah pasal 13 ayat 1 mengenai jumlah dan susunan Dewan Komisaris.

c.

Akta No. 216 tanggal 31 Maret 2004, dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. C13867 HT.01.04.TH tanggal 4 Juni 2004 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan Kodya Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2007 dibawah nomor (tidak terbaca)/BH 09.01/X/2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 1219 (“Akta No. 216/2004”). Berdasarkan Akta No. 216/2004, pemegang saham PND telah menyetujui untuk merubah pasal 13 ayat 1 mengenai jumlah

169


dan susunan Dewan Komisaris dan menyetujui pengalihan seluruh saham milik Yayasan Lemigas kepada Yayasan Pertambangan dan Energi. d.

Akta No. 70 tanggal 26 Juni 2006, dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-22007 HT.01.04.TH.2006 tanggal 26 Juli 2006, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 1205/BH09/VIII/2006 pada tanggal 23 Agustus 2006 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 6 Nopember 2007, Tambahan No. 1220 (“Akta No. 70/2006”). Berdasarkan Akta No. 70/2006, pemegang saham PND telah menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, ditempatkan dan disetor PND.

Seluruh perubahan anggaran dasar PND telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PND dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar PND”. 2.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PND, maksud dan tujuan PND ialah menjalankan usaha dalam bidang jasa perolehan dan pengelolaan data. Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut, PND dapat melaksanakan kegiatan Usaha sebagai berikut: a.

Studi detail, antara lain studi perencanaan, studi kelayakan, studi teknik studi operasi dan studi desain/evaluasi;

b.

Pengadaan bahan, supervise pemasangan instalasi peralatan, memberikan bantuan dan nasihat teknik dan operasi putar kunci;

c.

perencanaan, perawatan, operasi perawatan dan rehabilitasi;

d.

pembuatan sistem informasi dan progress pengelolaan data dengan komputer dan teknologi komputer;

e.

peningkatan kualitas data dan alih media penyimpanan data, pengelolaan dan pemasyarakatan data, workstation, penanganan data navigasi dan positioning;

f.

melayani konsultasi dibidang pengelolaan data; dan

g.

memperoleh data dalam rangka penyelidikan umum.

Berdasarkan penelaahan kami, PND telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar PND dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku.

170


3.

Berdasarkan Akta No. 70/2006 dan Akta No. 26 tanggal 15 Juni 2007, dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, susunan permodalan dan pemegang saham PND saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp 600.000.000,00 terbagi atas 20.000 saham dengan nilai nominal Rp 30.000,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp 600.000.000,00 terbagi atas 20.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp 600.000.000,00

NO.

PEMEGANG SAHAM

JUMLAH SAHAM

1.

Elnusa

2.

Yayasan Pertambangan dan Energi Jumlah

NILAI NOMINAL (RP)

%

16.400

492.000.000,00

82

3.600

108.000.000,00

18

20.000

600.000.000,00

100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PND dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan PND untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, PND telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris PND beserta keluarganya dalam PND dan perseroan lain. 4.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 20 September 2007 dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 32/2007”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PND adalah sebagai berikut: Direksi: Direktur

: Dipa Mulia

Dewan Komisaris: Komisaris Utama

: Raden Priyono

Komisaris

: Dixie Bastian

Komisaris

: Baskoro

Komisaris

: Bambang Nugroho

Pengangkatan Direksi dan Komisaris PND tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun demikian perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut belum

171


diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 UUPT, selama pemberitahuan belum dilakukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam Daftar Perseroan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. 5.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum, pendirian serikat pekerja PND serta peraturan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh PND untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, PND terdaftar sebagai pemilik atas 6 bidang tanah di Banten, dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polispolis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

7.

PND tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

8.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, PND memiliki 3 buah pendaftaran atas ciptaan, dengan judul ciptaan Metacat, PT Patra Nusa Data, dan Inameta.

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh PND sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PND dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat PND.

10.

Berdasarkan surat pernyataan dari PND dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Selatan No. 449/Sktr/Pan/HKM/2007/PN.Jak-Sel tanggal 9 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta No. W7.Dc.Ht.1980.X.2007.02 tanggal 30 oktober 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.835/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-/033/SP.5/2007 tanggal 9 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No.

172


W7.Dc.PHI.457.2007.02 tanggal 10 Oktober 2007, serta surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1/380/PKR/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, PND tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha PND secara materiil.

VI.

PT PURNA BINA NUSA (“PBN”)

1.

PBN didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Purna Bina Nusa, berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 7 Mei 1982 sebagaimana telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pendiri dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 8 Desember 1982 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 24 Maret 1983, ketiganya dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5406 HT01.01.Th’83 tanggal 6 Agustus 1983 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara berturut-turut di bawah No. 3407/1983, No. 3408/1983 dan No. 3409/1983, ketiganya tanggal 11 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 1984, Tambahan No. 468 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah diumumkan Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia, PBN telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar PBN tersebut selanjutnya berturut-turut telah diubah dengan: a.

Akta Berita Acara No. 7 tanggal 2 Desember 1998, dibuat di hadapan Soekaimi, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C3022 HT.01.04.TH.99 tanggal 18 Pebruari 1999, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya (“Kodya”) Jakarta Selatan di bawah No. 4580/BH 09.03/V/99 tanggal 27 Mei 1999, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tanggal 18 Pebruari 1999, Tambahan No. 4362 (“Akta No. 7/1998”). Berdasarkan Akta No. 7/1998, pemegang saham PBN telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan PBN, jangka waktu pendirian PBN, peningkatan modal dasar dan penyesuaian anggaran dasar PBN terhadap UU No. 1/1995.

b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, tanggal 3 Oktober 2000, dibuat di hadapan Haji Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diperbaiki dengan Akta Perubahan No. 30 tanggal 3 Mei 2002, dibuat di hadapan Haji Zaini Zein, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan No. 16 tanggal 14 Juni 2005, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. C-19341 HT.01.04.TH 2005 tanggal 13 Juli

173


2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam No. 523/BH.04.06/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 67 tanggal 13 Juli 2005, Tambahan No. 812 (“Akta No. 5/2000”). Berdasarkan Akta 5/2000, pemegang saham PBN telah menyetujui untuk mengubah domisili perseroan dari Jakarta ke Batam. c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 25 April 2005, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PBN No. C-15731 HT.01.04.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 (“Akta No. 29/2005”). Berdasarkan Akta 29/2005, pemegang saham PBN telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan.

Seluruh perubahan anggaran dasar PBN telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PBN dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali berkaitan dengan Akta No. 29/2005. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU No. 1/1995, yang berlaku pada saat dibuatnya Akta No. 29/2005, disebutkan bahwa perubahan-perubahan Anggaran Dasar selain perubahan tertentu cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan selanjutnya berdasarkan Pasal 17 UU No. 1/1995, perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran di Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan, maka perubahan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 29/2005 belum berlaku. Menurut pasal 23 UU No. 1/1995, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum perseroan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar PBN”. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar PBN, maksud dan tujuan PBN ialah menjalankan usaha di bidang pengolahan, perdagangan, agen serta jasa. Untuk mencapai tujuan dan maksud tersebut, PBN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Menjalankan usaha dalam bidang pengolahan, pembuatan dan perbaikan alatalat perminyakan;

b.

Menjalankan perdagangan umum, termasuk impor, ekspor, perdagangan intersulair, interlokal dan lokal (sebagai grosir, leveransir dan distributor);

174


c.

Menjadi agen dari perusahaan-perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri; dan

d.

Memberi jasa dalam segala bidang, kecuali mengenai pajak dan hukum.

PBN telah memperoleh status perusahaan penanaman modal dalam negeri berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 101/I/PMDN/1983 tanggal 27 Juni 1983. Dari hasil penelaahan kami, PBN telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar PBN dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Susunan permodalan dan pemegang saham PBN saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:


Modal Ditempatkan

:


Modal Disetor

:

Rp 4.116.100.000,00.

Namun demikian, susunan permodalan tersebut belum memperoleh persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang penanaman modal. Berdasarkan Daftar Pemegang Saham PBN per tanggal 27 September 2006, susunan pemegang saham PBN adalah sebagai berikut: NO.

PEMEGANG SAHAM

1.

Elnusa

2.

JUMLAH SAHAM

NILAI NOMINAL

%

22.000

2.200.000.000

53,45

PT Multi Guna Laksindo

6.312

631.200.000

15,33

3.

PT Rasamala Adidaya

3.838

383.800.000

9,32

4.

Insinyur Trisulo Djoko Purnomo

3.153

315.300.000

7,66

5.

Anton Suleiman

3.023

302.300.000

7,34

6.

Doktorandus Firdaus Idrus

789

78.900.000

1,92

7.

Firdaus Abdullah Siddik

765

76.500.000

1,86

8.

Insinyur Soedarno Martosewojo

429

42.900.000

1,04

9.

Nyonya Triana Indrawati

271

27.100.000

0,66

10.

Anas Mappe Siri

68

6.800.000

0,17

11.

Insinyur Tjipto Kusumo

13

1.300.000

0,03

12.

Ibnu Prinsma Arif

500

50.000.000

1,21

41.161

4.116.100.000

100

Jumlah

175


Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PBN. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, PBN telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris PBN beserta keluarganya dalam PBN dan perseroan lain. 4.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PBN saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 07 tanggal 16 Juli 2007, dibuat di hadapan Yulida Desmartiny, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 07/2007”), adalah sebagai berikut: Direksi: Direktur

: Ecko Setyo Cahyono

Dewan Komisaris: Komisaris Utama

: Eddy Sjahbuddin

Komisaris

: Indradjaja Dalel

Komisaris

: Muchtar Hadi

Komisaris

: Wisaksono Trisulo

Akta No. 07/2007 tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris PBN No. W7-HT.01.10-1199 tanggal 10 Agustus 2007 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Batam di bawah No. 998/KUS.04-06/XI/2007 tanggal 8 Nopember 2007. Pengangkatan Direksi dan Komisaris PBN tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 5.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum, pendirian serikat pekerja PBN serta peraturan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh PBN untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, PBN terdaftar sebagai pemilik atas 1 bidang tanah di Jakarta, dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Chinatrust Indonesia.

176


Berdasarkan surat keterangan dari PBN, penjaminan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagian besar aset sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1995, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham PBN. 7.

PBN tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

8.

PBN tidak memiliki hak milik atas kekayaan intelektual.

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh PBN sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PBN dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat PBN.

10.

Berdasarkan surat keterangan Panitera dari Pengadilan Negeri Batam No. W4.U8/3812/ AT.01.10/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.863/ SKB/X/BANI/WD tanggal 31 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-1107/SP.5/2007 tanggal 23 Nopember 2007, Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. W1.TUN6/02/Prk/02/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial No. W4.U2/437/HT.04.10/XII/2007/PHI.TPI tanggal 28 Desember 2007 dan surat keterangan dari Pengadilan Niaga No. W2.U1/545/Hkm/.04.10/I/2008 tanggal 17 Januari 2008, PBN tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha PBN secara materiil.

VII.

PT PATRA TELEKOMUNIKASI INDONESIA (“PATRAKOM”)

1.

Patrakom didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Patra Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Akta No. 100 tanggal 28 September 1995, dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16.003 HT.01.01Th.95 tanggal 7 Desember 1995, dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1969/1995 tanggal 14 Desember 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8 tanggal 26 Januari 1996, Tambahan No. 1114 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta telah diumumkan Akta Pendirian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, Patrakom telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Patrakom tersebut selanjutnya berturutturut telah diubah dengan: a.

Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tertulis Para Pemegang Saham tertanggal 2 Maret 1998, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat No.

177


31 tanggal 6 Maret 1998, dibuat di hadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-17610 HT.01.04.Th.98 tanggal 6 Oktober 1998, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya (“Kodya”) Jakarta Pusat No. 3709/BH.09.05/III/1999 tanggal 8 Maret 1999, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 4 Mei 1999, Tambahan No. 2546 (“Akta No. 31/ 1998”). Berdasarkan Akta No. 31/1998, pemegang saham Patrakom telah menyetujui untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Patrakom untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1995. b.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 152 tanggal 26 Juni 2000, dibuat di hadapan Abdul Rajab Rahman, S.H., Notaris pengganti Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-23524 HT.01.04. TH.2000 tanggal 2 Nopember 2000, dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 719/RUB.09.05/V/2001 tanggal 22 Mei 2001, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2001, Tambahan No. 5446 (“Akta No. 152/2000”). Berdasarkan Akta No. 152/ 2000, pemegang saham Patrakom telah menyetujui untuk mengubah maksud dan tujuan Patrakom.

c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 10 tanggal 2 Agustus 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. W7-09355 HT.01.04-TH.2007 tanggal 23 Agustus 2007 (“Akta No. 10/2007”). Berdasarkan Akta No. 10/2007, pemegang saham Patrakom telah menyetujui penyebutan nama singkatan Patrakom, yaitu Patrakom, perubahan maksud dan tujuan Patrakom, peningkatan modal dasar Rp 30.000.000.000,00 menjadi Rp 80.000.000.000,00.

Seluruh perubahan anggaran dasar Patrakom telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Patrakom dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, kecuali berkaitan dengan Akta No. 10/2007 yang belum didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara. Berdasarkan ketentuan UU No. 1/1995, yang berlaku pada saat dibuatnya Akta No. 10/2007, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan Anggaran Dasar Patrakom sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10/2007, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00.

178


Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Patrakom”. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Patrakom, maksud dan tujuan Patrakom ialah berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Patrakom dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

Jasa Komunikasi Satelit;

b.

Jasa B2B dan B2C;

c.

Jasa VOIP & FOIP;

d.

Jasa Pelayanan Jaringan Global;

e.

Jasa Komunikasi Radio;

f.

Jasa Komunikasi Data Paket;

g.

Jasa Internet Provider;

h.

Jasa Maintainance Peralatan Telekomunikasi;

i.

Jasa Konsultasi Bidang Telekomunikasi;

j.

Jasa Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;

k.

Jasa Pengadaan SDM (Telekomunikasi);

l.

Jasa Perencanaan Pembangunan Sarana Pra-Sarana Telekomunikasi; dan

m.

Jasa Pemeliharaan Jaringan.

Dari hasil penelaahan kami, Patrakom telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Patrakom dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Susunan permodalan dan pemegang saham Patrakom saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp 80.000.000.000,00 terbagi atas 80.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp 20.000.000.000,00 yang terbagi atas 20.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp 20.000.000.000,00.

179


JUMLAH SAHAM 8.000

NILAI NOMINAL (RP) 8.000.000.000

Elnusa

8.000

8.000.000.000

40

PT Tanjung Mustika

4.000

4.000.000.000

20

20.000

20.000.000.000

100

NO.

PEMEGANG SAHAM

1.

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

2. 3.

Jumlah

4.

% 40

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Patrakom dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan Patrakom untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Patrakom telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris Patrakom beserta keluarganya dalam Patrakom maupun perseroan lain. Susunan Direksi dan Dewan komisaris Patrakom berdasarkan Akta No. 36 tanggal 6 September 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani, pengganti Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 36/2006”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Patrakom saat ini adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur

: Priyanto Mangunpawiro

Direktur

: Paulus Tjahjono

Direktur

: Budi Hardono

Direktur

: Hanafi

Dewan Komisaris Presiden Komisaris

: Sarwoto

Komisaris

: Sapto Wibowo

Komisaris

: Sutikno Widjaja

Akta No. 36/2006 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris Patrakom No. W7-HT.01.10-916 tanggal 6 September 2006 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Patrakom tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun demikian perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar

180


Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. 5.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum, pendirian serikat pekerja Patrakom serta peraturan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Patrakom untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Patrakom terdaftar sebagai pemilik atas 2 bidang tanah di Cibubur dan Cimanggis, dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Harta kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali 2 bidang tanah yang terletak di Cibubur dan Cimanggis tersebut dan peralatan telekomunikasi VSAT, yang sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Bukopin Tbk. Penjaminan 2 bidang tanah yang terletak di Cibubur dan Cimanggis dan penjaminan peralatan telekomunikasi VSAT milik Patrakom tidak memenuhi kriteria sebagian besar aset sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1995, dan karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

7.

Patrakom tidak memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

8.

Patrakom tidak memiliki hak milik atas kekayaan intelektual.

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh Patrakom sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Patrakom dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Patrakom.

10.

Berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.PMH.340.X.2007.02 tanggal 23 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.1977.X.2007.02 tanggal 30 Oktober 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.846/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-1016/SP.5/2007 tanggal 8 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No. W7.Dc.PHI.456.2007.02 tanggal 10 Oktober 2007, dan Surat Keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1/379/PKR/X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, Patrakom tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha

181


negara, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Patrakom secara materiil.

VIII.

PT INFOMEDIA NUSANTARA (“INFOMEDIA”)

1.

Infomedia pertama kali didirikan pada tahun 1987 dengan nama PT Elnusa Yellow Pages berdasarkan Akta Pendirian No. 107, tanggal 20 Juni 1984 sebagaimana telah dirubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Pendiri/Pemegang Saham Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117, tanggal 21 Januari 1987, keduanya dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2128 HT.01.01.Th.87, tanggal 14 Maret 1987, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 6 Oktober 1988, berturut-turut di bawah No. 909/Not./1988/PN JKT SEL, No. 910/Not./1988/PN JKT SEL dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, tanggal 18 Nopember 1988, Tambahan No. 1255 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Infomedia telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Infomedia tersebut selanjutnya berturutturut telah diubah dengan: a.

Akta Berita Acara Rapat No. 272, tanggal 17 Nopember 1993, dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah merubah Pasal 4 ayat (1), (2) dan (5), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar. Akta mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-14471.HT.01.04.TH.93, tanggal 28 Desember 1993, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 189/A.Not/HKM/1994/ PN.JAK.SEL, tanggal 29 Januari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, tanggal 3 Mei 1994, Tambahan No. 2370.

b.

Akta Berita Acara Rapat No. 156, tanggal 28 September 1995, dibuat di hadapan Maria Wahjuni pengganti dari Sinta Susikto SH., Notaris di Jakarta, yang telah merubah keseluruhan Anggaran Dasar termasuk merubah nama menjadi PT Infomedia Nusantara. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-13488.HT.01.04.Th.95, tanggal 23 Oktober 1995, dan telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 1662/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, tanggal 8 Nopember 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1996, Tambahan No. 922.

c.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48, tanggal 27 Pebruari 1998 (“Akta No. 48/1998”) yang kemudian telah dirubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 2, tanggal 2 Juni 1998 (“Akta No. 2/1998”) dan telah diperbaiki dengan

182


Akta No. 33, tanggal 19 Pebruari 1999 (“Akta No. 33/1999”), ketiganya dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah merubah seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Akta mana telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. C7888.HT.01.04.TH’99, tanggal 29 April 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaraan Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 092/BH.09.03/XII/99, tanggal 29 Desember 1999, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23, tanggal 21 Maret 2000, Tambahan No. 1477. d.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7, tanggal 2 Agustus 2002, dibuat di hadapan Eko Gunarto, SH., Notaris di Jakarta sebagaimana telah dirubah oleh Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13, tanggal 22 Januari 2003, dibuat di hadapan Sinta Susikto, SH., Notaris di Jakarta yang telah merubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-18982.HT.01.04.TH.2003, tanggal 12 Agustus 2003, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaraan Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1041/ RUB.09.03/VIII/2003, tanggal 25 Agustus 2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 7 Nopember 2003, Tambahan No. 827.

e.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 2 Desember 2004, dibuat di hadapan Rusnaldy, SH., Notaris di Jakarta, yang telah merubah Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (4), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 mengubah ayat (1) dan menambahkan ayat (13), Pasal 13 mengubah ayat (3) dan menambahkan ayat (7), (8), (9), (10), (11), Pasal 14, Pasal 15 mengubah ayat (1) dan menambahkan ayat (13), (14), Pasal 16 menambahkan ayat (3), (4), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar. Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-13518.HT.01.04.Th.2005, tanggal 18 Mei 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 920/RUB.09.03/VIII/2005, tanggal 8 Agustus 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 2005, Tambahan No. 863.

Seluruh perubahan anggaran dasar Infomedia telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Infomedia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Semua perubahan-perubahan atas anggaran dasar tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai “Anggaran Dasar Infomedia”. 2.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Infomedia, maksud dan tujuan Infomedia adalah menjalankan usaha dalam bidang penyelenggaraan jasa pelayanan informasi telekomunikasi dan jasa pelayanan informasi lainnya dalam bentuk media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Infomedia dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

183


a.

menyusun, menerbitkan dan menyebarluaskan Buku Petunjuk Telepon dan Buku Petunjuk Telekomunikasi lainnya;

b.

menjual iklan untuk dimuat dalam Buku Petunjuk Telepon dan Buku Petunjuk Telekomunikasi lainnya;

c.

menjual Buku Petunjuk Telepon dan Buku Petunjuk Telekomunikasi lainnya kepada langganan-langganan baik dalam maupun luar negeri;

d.

merekam, menyusun dan menerbitkan dalam berbagai bentuk sarana iklan antara lain pita magnetic, film dan lain-lain;

e.

menjual iklan dalam berbagai bentuk, macam dan/atau jenis antara lain barang cetakan, media elektronik, media suara dan lain-lainnya yang berhubungan dengan itu; dan

f.

menyelenggarakan penyediaan jasa pelayanan informasi data, informasi bisnis dan informasi lain dalam berbagai bentuk antara lain media cetak, elektronik, visual, suara dan usaha lain-lain yang berhubungan dan menunjang usahausaha tersebut di atas, kecuali jasa dalam bidang pajak dan hukum.

Dari hasil penelaahan kami, Infomedia telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Infomedia dan telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Susunan permodalan dan pemegang saham Infomedia saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp 100.000.000.000,00 terbagi atas 200.000.000 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 500,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp 40.000.000.000,00, 80.000.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp 40.000.000.000,00.

NO.

NAMA

1.

Elnusa

2.

PT Telekomunikasi (Persero) Tbk.

JUMLAH SAHAM

Indonesia

Jumlah

terbagi

NILAI NOMINAL(RP)

atas

(%)

39.200.000

19.600.000.000,00

49

40.800.000

20.400.000.000,00

51

80.000.000

40.000.000.000,00

100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Infomedia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Laporan Keuangan Infomedia untuk periode 31 Juli 2007, seluruh permodalan telah ditempatkan dan disetor penuh

184


sehingga memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Infomedia telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris Infomedia beserta keluarganya dalam Infomedia dan perseroan lain. 4.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Infomedia saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 25 April 2007 dibuat di hadapan Doktorandus Soegeng Santosa, SH., MH., Notaris di Jakarta (“Akta No. 53/2007”), adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama

: Agina Siti Fatimah

Direktur Directory

: Mochammad Bachrum

Direktur Contact Center

: Angger Pramundito

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

: Lucy Sycillia

Direktur Keuangan

: Marihot Batahi Sihol Sibarani



Komisaris

: Drs. Faisal Syam

Komisaris

: Tjatur Purwadi

Komisaris

: Baskoro

Akta No. 53/2007 telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata di dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi dan Komisaris No. W7-HT.01.10-8036 tanggal 6 Juni 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan tanggal 5 Juli 2007. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Infomedia tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundanganundangan yang berlaku. 5.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, pengurusan sumber daya manusia, kepesertaan pada Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Koperasi Karyawan, program dana pensiun, penetapan upah minimum, pendirian serikat pekerja Infomedia serta peraturan perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Infomedia untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Infomedia terdaftar sebagai pemilik atas 10 bidang tanah yang terletak di Jakarta, Bandung dan Medan dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan. Harta

185


kekayaan tersebut telah diasuransikan, dalam jumlah dan jangka waktu yang memadai untuk menampung semua risiko bersangkutan, dan polis-polis asuransi sehubungan dengan itu masih berlaku. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga, kecuali untuk 3 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Bandung dan 2 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Medan, yang saat ini sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Bukopin Tbk. Berdasarkan surat pernyataan Infomedia, penjaminan 3 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Bandung dan 2 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Medan tidak termasuk dalam kriteria sebagian besar aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) UU No. 1/1995, dan karenanya penjaminan tersebut tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Penjaminan 3 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Bandung dan 2 bidang tanah Hak Guna Bangunan yang terletak di Medan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar. 7.

Berdasarkan pernyataan dari Infomedia, Infomedia memiliki penyertaan saham pada PT Balebat Dedikasi Prima sebesar 65%.

8.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, merek terdaftar.

9.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting telah dibuat oleh Infomedia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Infomedia dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Infomedia.

10.

Berdasarkan surat pernyataan dari Infomedia dan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Selatan No. 445/Sktr/Pan/HKM/2007/PN.Jak-Sel tanggal 9 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat No. W7.Dc.Ht.2086.XI.2007.02 tanggal 12 Nopember 2007, surat keterangan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 07.838/SKB/X/BANI/WD tanggal 10 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Pajak No. S-/043/SP.5/2007 tanggal 23 Oktober 2007, surat keterangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat No. W7.Dc.PHI.456.2007.02 tanggal 10 Oktober 2007, serta surat keterangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1/379/PKR/ X/2007 tanggal 5 Oktober 2007, Infomedia tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana, kepailitan, perburuhan, arbitrase, sengketa pajak dan sengketa di bidang tata usaha negara, yang menurut pendapat kami dapat mempengaruhi secara negatif jalannya usaha Infomedia secara materiil.

IX.

PT JABAR ENERGI (“JABAR ENERGI”)

1.

Jabar Energi didirikan pada tahun 2006 berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 23 Pebruari 2006, dibuat dihadapan A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, SH., Notaris di Bandung, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2006 dengan No.C-17039 HT.01.01.TH.2006 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Kota Bandung pada

186

Infomedia memiliki 16 buah sertifikat


tanggal 26 Juni 2006 di bawah No. 0417/BH.10.11./VI/2006, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2006, Tambahan No. 8359 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Kota Bandung, serta telah diumumkannya Akta Pendirian Jabar Energi dalam Berita Negara Republik Indonesia, Jabar Energi telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pernyataan dari Jabar Energi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada perubahan terhadap anggaran dasar Jabar Energi sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Jabar Energi, maksud dan tujuan Jabar Energi adalah mengelola potensi minyak, gas dan energi yang terkait secara profesional, handal dan efisien khususnya di wilayah Jawa Barat, sehingga mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan membantu menggerakkan perekonomian daerah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Jabar Energi dapat melaksanakan kegiatan usaha yang meliputi: a.

Pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi;

b.

Jasa pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi;

c.

Industri pengilangan minyak bumi;

d.

Pengolahan gas bumi dan industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi;

e.

Perdagangan besar dan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas;

f.

Angkutan dengan saluran pipa;

g.

Ketenagalistrikan;

h.

Gas; dan

i.

Pengadaan energi alternatif pengganti minyak bumi.

Berdasarkan pernyataan dari Jabar Energi, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Jabar Energi belum menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar. Dari hasil penelaahan kami, Jabar Energi telah memperoleh ijin-ijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku. 3.

Susunan permodalan dan komposisi pemegang saham Jabar Energi saat ini adalah sebagai berikut:

187


Modal Dasar

:

Rp. 1.000.000.000,00 terbagi atas 100.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 10.000,00.

Modal Ditempatkan

:

Rp. 500.000.000,00 terbagi atas 50.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp. 500.000.000,00

NO. 1. 2.

NAMA

JUMLAH SAHAM

PT Jasa Sarana Elnusa Jumlah

25.500 24.500 50.000

NILAI NOMINAL(RP) 255.000.000,00 245.000.000,00 500.000.000,00

(%) 51 49 100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Jabar Energi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Jabar Energi telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris Jabar Energi beserta keluarganya dalam Jabar Energi dan perseroan lain. 4.

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Jabar Energi saat ini adalah sebagai berikut: Direksi Direktur

: Sopyan Muhamad Gaos


: Rachmat Effendi Achlil

Komisaris

: Soko Sandi Buwono

Komisaris

: Eddy Sjahbuddin

Pengangkatan Direksi dan Komisaris Jabar Energi tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundanganundangan yang berlaku.

X.

PT JABAR TELEMATIKA (“JABAR TELEMATIKA”)

1.

Jabar Telematika didirikan pada tahun 2006 dengan nama PT Jabar Telematika, berdasarkan Akta Pendirian No. 1, tanggal 23 Pebruari 2006 dibuat di hadapan Anastasia Budy Prihastyanti, SH. MH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17040 HT.01.01.TH.2006 tanggal 12 Juni 2006, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandung di bawah No. 0416/BH.10.11/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, serta

188


telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 8 Agustus 2006, Tambahan No. 8358 (“Akta Pendirian”). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Kodya Bandung, serta telah diumumkannya Akta Pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia, Jabar Telematika telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan pernyataan dari Jabar Telematika, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak ada perubahan terhadap anggaran dasar Jabar Telematika sebagaimana terdapat dalam Akta Pendirian. 2.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Jabar Telematika, maksud dan tujuan Jabar Telematika adalah dalam rangka mengelola potensi di bidang jasa layanan komunikasi, teknologi informasi dan multi media khususnya di Wilayah Jawa Barat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Jabar Telematika dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

kegiatan bidang telepon tetap;

b.

sistem telekomunikasi bergerak seluler;

c.

jasa radio panggil untuk umum;

d.

jasa radio tranking;

e.

jasa sistem komunikasi;

f.

jasa satelit;

g.

jasa komunikasi data paket;

h.

jasa komunikasi lainnya;

i.

jasa konsultasi piranti keras;

j.

jasa konsultasi piranti lunak;

k.

pengolahan data;

l.

jasa kegiatan database; dan

m.

jasa pengelola multi media.

Berdasarkan surat pernyataan dari Jabar Telematika, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Jabar Telematika belum menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar. Dari hasil penelaahan kami, Jabar Telematika telah memperoleh ijinijin pokok dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan ijin-ijin pokok tersebut masih sepenuhnya berlaku.

3.

susunan permodalan dan komposisi pemegang saham Jabar Telematika saat ini adalah sebagai berikut: Modal Dasar

:

Rp. 1.000.000.000,00 terbagi atas 100.000 saham dengan nominal masing-masing sebesar

189


Rp. 10.000,00. Modal Ditempatkan

:

Rp. 500.000.000,00 terbagi atas 50.000 saham.

Modal Disetor

:

Rp. 500.000.000,00.

NAMA

NO.

JUMLAH SAHAM

NILAI NOMINAL(RP)

(%)

1.

PT Jasa Sarana

25.500

255.000.000,00

51

2.

Elnusa

24.500

245.000.000,00

49

50.000

500.000.000,00

Jumlah

100

Susunan permodalan dan pemegang saham sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan berkesinambungan sejak pendirian hingga saat ini dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Jabar Telematika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka memenuhi ketentuan UUPT, Jabar Telematika telah membuat dan menyimpan Daftar Khusus yang berisi kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris Jabar Telematika beserta keluarganya dalam Jabar Telematika dan perseroan lain. 4.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Jabar Telematika saat ini berdasarkan Akta No. 2 tanggal 10 Agustus 2007 dibuat di hadapan Anastasia Budy Prihastyanti, SH., MH., Notaris di Bandung (“Akta No. 2/2007”), adalah sebagai berikut: Direksi Direktur

: Dody Hidayat


: Iing Rochman Karyanegara

Komisaris

: Baskoro

Komisaris

: Asnawi Paryana

Pengangkatan Direksi dan Komisaris Jabar Telematika tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundanganundangan yang berlaku. Namun demikian perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut belum diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan. Sehubungan dengan belum diberitahukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut kepada Menteri Kehakiman, UU No. 1/1995 yang berlaku pada saat dibuatnya Akta No. 2/2007 tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum. Sehubungan dengan belum didaftarkannya perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU WDP disebutkan bahwa barangsiapa yang menurut UU WDP dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau

190


karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi tingginya Rp. 3.000.000,00. ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut: 1.

Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Elnusa dan Anak-anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2.

Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasiinformasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Elnusa dan Anak-anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.

3.

Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Elnusa dan/atau masing-masing Anak-anak Perusahaan dan/atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Elnusa dan/atau masingmasing Anak-anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

4.

Pernyataan dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Elnusa maupun dari masingmasing Anak-anak Perusahaan Elnusa, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

5.

6.

Bahwa sehubungan dengan Pendapat Hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan atau perjanjian-perjanjian atau perkara dan sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia. Pemeriksaan kami lakukan atas perjanjian-perjanjian serta harta kekayaan yang menurut pandangan profesional kami dapat mempengaruhi operasi dan kelangsungan usaha dari Elnusa dan Anak-anak Perusahaan. Pendapat Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 18 Januari 2008, yang hasilnya kami uraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Elnusa tanggal 19 Januari 2008 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

191


7.

Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.

8.

Kata “berdasarkan penelaahan kami” yang digunakan dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti bahwa pernyataan mengenai suatu keadaan atau fakta yang mengikuti kata tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen yang telah kami periksa sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Elnusa maupun anak-anak perusahaan Elnusa, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini. Hormat kami, ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

___________________________ Ahmad Fikri Assegaf, SH., LLM Partner STTD: No. 343/PM/STTD-KH/2000 HKHPM No. 200101

Tembusan: 1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 2. Direksi PT Mandiri Sekuritas.

192

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dengan angka perbandingan tahun 2005 dan 2004, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

193


194

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-8126 Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Elnusa Kami telah mengaudit neraca konsolidasi PT Elnusa (“Perusahaan”) dan Anak perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006, serta laporan laba rugi konsolidasi, laporan perubahan ekuitas konsolidasi dan laporan arus kas konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit laporan keuangan seluruh perusahaan asosiasi dimana penyertaan saham pada perusahaan asosiasi tersebut disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai tercatat penyertaan saham pada perusahaan asosiasi tersebut sebesar 7,29% dan 7,46% dari jumlah aktiva konsolidasi pada tanggal 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006, dan bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi tersebut sebesar 62,06% dan 48,02% dari jumlah laba bersih konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Laporan-laporan keuangan perusahaan asosiasi tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sepanjang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk perusahaan asosiasi tersebut, semata-mata didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut. Laporan keuangan konsolidasi PT Elnusa dan Anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya telah diterbitkan kembali masing-masing dengan laporan bertanggal 31 Maret 2006 (kecuali untuk Catatan 2h, 3 dan 20 yang bertanggal 26 Oktober 2007) dan tanggal 30 Maret 2005 (kecuali untuk Catatan 33 yang bertanggal 24 Oktober 2007) menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut dengan paragraf penjelasan mengenai (i) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2004 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38 (Revisi 2004); (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2005 dan 2004 sehubungan penyesuaian-penyesuaian yang dibuat oleh manajemen atas laporan keuangan konsolidasi; (iii) penerapan awal PSAK No. 24 (Revisi 2004) tentang “Imbalan Kerja” oleh Perusahaan dan Anak perusahaan tertentu untuk tahun 2004; (iv) penyelesaian restrukturisasi pinjaman sindikasi pada tahun 2004 dan (v) dampak kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan Anak perusahaan untuk tahun 2005 dan 2004. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

195

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen lain tersebut, laporan keuangan konsolidasi periode 2007 dan tahun 2006 yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Elnusa dan Anak perusahaan tanggal 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006, dan hasil usaha serta arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasi, manajemen Perusahaan memutuskan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk beberapa transaksi tahun 2006. Hal ini mengakibatkan penyajian kembali atas laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 yang telah diterbitkan sebelumnya. Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-7980 tanggal 29 Oktober 2007 atas laporan keuangan konsolidasi PT Elnusa dan Anak perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 29f dan 33 atas laporan keuangan konsolidasi, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang disertai perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi. Atas laporan keuangan konsolidasi yang telah diterbitkan kembali tersebut, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-8064 tertanggal 15 Januari 2008. Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Drs. Hari Purwantono Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065 16 Januari 2008

196

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Nilai Nominal Per Saham)

31 Desember

Catatan

2006 (Disajikan kembali Catatan 30)

31 Juli 2007



AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas

2d,2p, 3,27 2e,2p,4, 11,15,27

83.463

157.058

95.478

67.259

344.501

323.467

193.823

123.697

250.842 6.277

147.464 3.685

240.704 1.124

220.613 1.396

55.710 65.801

60.287 76.708

52.987 63.810

33.824 22.334

68.669 5.078

64.588 2.027

3.116 1.699

9.065 2.793

880.341

835.284

652.741

480.981

2q,13

44.235

39.575

25.524

14.788

2e,2f,5 2c,8 2i,2j,2k, 9,11,15

25.091 146.692

10.755 136.973

12.817 117.765

16.101 96.835

796.500

702.095

633.516

627.931

90.370

83.928

105.930

79.628

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

1.102.888

973.326

895.552

835.283

JUMLAH AKTIVA

1.983.229

1.808.610

1.548.293

1.316.264

Piutang usaha - bersih Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp33.817, Rp32.214, Rp30.947 dan Rp25.457 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Biaya dibayar di muka

2f,5 2p,27 2g,6, 11,15 2p,7,27 2h

Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva pajak tangguhan - bersih Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp21.020 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004 Penyertaan saham - bersih Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp729.762, Rp675.889, Rp609.250 dan Rp530.430 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 Aktiva lain-lain

2h,2i,2l, 2p,10,11, 13,15, 24,27

Catatan atas laporan keuangan konsolidasi terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan.

1

197

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Nilai Nominal Per Saham)

31 Desember

Catatan

31 Juli 2007




KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Uang muka pelanggan Biaya masih harus dibayar Pendapatan ditangguhkan Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang bank Hutang sewa guna usaha Hutang proyek

2p,11, 15,27 2p,12,27 2f,5 2p,27 2q,13 2p,27 2p,14,27 2m 2p,15, 27 2j

Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa 2f,5 Kewajiban pajak tangguhan - bersih 2q,13 Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 2p,15,27 Hutang bank Hutang sewa guna usaha 2j Hutang proyek Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan 2o,24 Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Jumlah Kewajiban HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI

2b

180.567

123.883

87.083

14.120

208.690

200.074

159.894

103.266

14.466 54.982 46.933 62.637 108.061 5.188

10.318 36.705 56.756 87.458 153.164 4.213

6.333 16.139 54.611 55.856 119.865 518

16.946 12.562 66.602 33.040 94.112 96

54.802 26.935 -

54.497 9.163 -

91.711 111 2.901

59.333 1.374

763.261

736.231

595.022

401.451

64.775 -

30.322 -

8.603 719

4.733 2.627

140.106 52.209 -

95.814 13.405 -

84.503 84 1.329

100.763 2.302

44.026

39.047

33.035

29.238

301.116

178.588

128.273

139.663

1.064.377

914.819

723.295

541.114

20.041

20.298

15.935

12.455


2

198

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI (lanjutan) 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Nilai Nominal Per Saham)

31 Desember

Catatan EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp500 per saham Modal dasar - 1.500.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.167.700.000 saham 16,29f Selisih penilaian kembali aktiva tetap 2i,9 Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali 2b,17,30 Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan 2b Pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi 2b,8 Saldo laba (defisit) Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Ekuitas - Bersih JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS


31 Juli 2007



583.850

583.850

583.850

583.850

261.996

261.996

261.996

261.996

1.810

1.810

1.810

1.081

36

50

-

-

-

-

-

10.177

-

-

-

(1.810)

16.831 34.288

16.831 8.956

13.791 (52.384)

11.120 (103.719)

898.811

873.493

809.063

762.695

1.983.229

1.808.610

1.548.293

1.316.264


3

199

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba Bersih Per Saham Dasar) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember

Catatan

Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007




PENDAPATAN USAHA

2f,2n,5,18

1.150.906

1.877.981

1.296.372

1.175.025

BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

2f,2n,5,19

940.997

1.529.344

1.018.476

991.489

209.909

348.637

277.896

183.536

10.792 133.761

21.859 211.447

21.081 179.268

12.687 151.297

144.553

233.306

200.349

163.984

65.356

115.331

77.547

19.552

(21.242) (9.368) (2.959)

(38.732) (16.039) (7.282)

(23.595) (16.374) 2.716

(22.272) (923) (6.465)

(333) 1.342

14.036 2.875

2.465

1.450 3.379

7.619

7.834

(3.406) (3.620) 4.546

108.694 (11.580) (21.020) (8.131)

(24.941)

(37.308)

(37.268)

43.132

31.060

39.873

43.543

37.734

71.475

117.896

83.822

100.418

(24.386) 4.659

(44.387) 14.770

(35.255) 12.759

(21.282) 8.788

(19.727)

(29.617)

(22.496)

(12.494)

51.748

88.279

61.326

87.924

-

-

-

63.754

51.748

88.279

61.326

151.678

LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi

2f,2n,5,20

Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban keuangan 11,15,22 Beban pajak 13 Laba (rugi) selisih kurs - bersih 2p Laba (rugi) atas penjualan aktiva tetap - bersih 2i,9 Penghasilan bunga Amortisasi diskonto penempatan investasi jangka pendek 21 Rugi penyesuaian tanah 2i,9 Beban penyisihan piutang ragu-ragu 2e,5 Rupa-rupa - bersih Penghasilan (Beban) Lain-lain - Bersih BAGIAN ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI - BERSIH

2c,8

LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Periode berjalan Tangguhan

2q,13

Beban Pajak Penghasilan - Bersih LABA SEBELUM POS LUAR BIASA POS LUAR BIASA LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI

23


4

200

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI (lanjutan) Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Laba Bersih Per Saham Dasar) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember

Catatan





HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI 2b

(1.696)

(5.246)

(2.711)

LABA BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PRO FORMA

50.052

83.033

58.615

-

-

-

50.052

83.033

58.615

152.403

9

14

10

26

EFEK PENYESUAIAN PRO FORMA LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR

2s


5

201

1.028 152.706 (303)

202

Laba bersih tahun 2005, disajikan kembali Penyesuaian atas penyajian kembali pada Anak perusahaan Dividen kas

Saldo 31 Desember 2004, disajikan kembali

Pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Laba bersih tahun 2004, dilaporkan sebelumnya setelah efek pro forma Penyesuaian yang timbul karena penghapusan piutang tak tertagih Penyesuaian atas penyajian kembali pada Anak perusahaan Dividen ESOP Cadangan umum Bonus dan tantiem Cadangan sosial Efek penyesuaian pro forma


Pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Penyesuaian atas penyajian kembali pada Anak perusahaan

Saldo 31 Desember 2003 dilaporkan sebelumnya

-

-

-

-

16

-

-

1.081

-

-

-

-

1.081

-

-

1.081


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.177

-

-

-

303

9.874

-

9.874

-

Pro Forma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

-

-

(1.810)

-

-

-

-

(1.810)

-

-

(1.810)

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi

6

-

-

11.120

11.120 -

-

-

-

-

-

-

-

913 (5.343)

58.615

(103.719)

(416) (360) (11.120) (5.523) (1.853) (303)

(21.020)

173.726

-

(236.850)

(1.545)

-

(235.305)

Belum Ditentukan Penggunaannya

Saldo Laba (Defisit) Telah Ditentukan Penggunaannya


-

-

261.996

-

-

583.850

-

-

-

-

261.996

-

-

583.850

-

261.996

-

583.850


30

16 16 16 16 30

30

Catatan

Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh


PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

913 (5.343)

58.615

762.695

(416) (360) (5.523) (1.853) (303)

(21.020)

173.726

303

618.141

(1.545)

9.874

609.812

Ekuitas - Bersih

203

Saldo 31 Juli 2007

Laba bersih periode 2007 Dividen kas Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan


Laba bersih tahun 2006, disajikan kembali Dividen kas Cadangan umum Cadangan sosial Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan


Cadangan umum Cadangan sosial Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Penghapusan selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Pencatatan kembali pro forma modal yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali -

-

17

8

-

2b

-

2b

-

-

-

-

261.996

-

-

261.996

-

-

261.996


1.810

-

-

1.810

-

-

1.810

-

-

729

-

-

-

-

-

-

-

36

(14)

-

50

50


-

-

-

-

-

-

-

(10.177)

-

-

-

Pro Forma Modal yang Timbul dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.810

Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi

7

16.831

-

-

16.831

-

3.040 -

13.791

-

-

-

2.671 -

34.288

-

50.052 (24.720)

8.956

-

83.033 (18.235) (3.040) (418)

(52.384)

-

-

-

(2.671) (179)

Belum Ditentukan Penggunaannya

Saldo Laba (Defisit) Telah Ditentukan Penggunaannya


583.850

-

16

583.850

-

30 16 16 16

583.850

-

-

16 16

Catatan

Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh


PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI (lanjutan) Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

898.811

(14)

50.052 (24.720)

873.493

50

83.033 (18.235) (418)

809.063

(10.177)

1.810

729

(179)

Ekuitas - Bersih

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember

Catatan ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada pemasok dan kontraktor Pembayaran kas kepada karyawan

18



1.002.647


2.071.621


1.191.750

1.056.325

(860.716) (189.824)

(1.612.709) (247.359)

(820.226) (214.034)

(778.023) (185.624)

Kas yang dihasilkan dari (digunakan untuk) operasi Penerimaan penghasilan bunga Pembayaran beban keuangan Pembayaran pajak Pembayaran atas aktivitas operasi lainnya - bersih

(47.893) 1.342 (21.234) (22.834)

211.553 2.643 (38.751) (83.060)

157.490 2.465 (41.675) (83.328)

92.678 3.335 (14.613) (48.770)

(38.750)

(13.536)

(10.579)

(2.002)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

(129.369)

78.849

24.373

30.628

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pencairan (penempatan) aktiva lain-lain - deposito berjangka Penerimaan dividen kas dari perusahaan asosiasi Penerimaan atas penjualan aktiva tetap Pembelian saham Anak perusahaan dari pihak ketiga Pembelian aktiva tetap Penyertaan saham pada perusahaan asosiasi Penempatan (pembayaran) atas aktivitas investasi lainnya Penerimaan penjualan investasi jangka pendek Pembelian investasi jangka pendek Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

10

3.045

26.771

(6.483)

6.816

8

10.630

20.196

19.955

16.039

9

338

16.747

877

5.386

(55.457) 8

21,23 21

(92.438)

(2.080) (90.544)

-

(490)

-

-

(93)

9.749

-

(41.444)

-

(29.307)

-

(68.526)


8 204

(75.571) (4.530) 400.025 (52.870)

295.295

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI (lanjutan) Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember

Catatan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan hutang bank Pembayaran untuk: Hutang bank Hutang sewa guna usaha Pembayaran dividen kas oleh Anak perusahaan kepada pemegang saham minoritas Penerimaan (pembayaran) dari pihak hubungan istimewa Penerimaan setoran modal dari pemegang saham minoritas Anak perusahaan





11,15

268.383

39.433

74.051

95.627

11,15 15

(167.103) (3.762)

(25.032) (1.958)

(10.914) (195)

(454.802) -

(300)

Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS

(81)

-

(1.175)

(405)

9.395

1.980 -

-

81

35

97.218

12.038

72.372

(358.370)

(73.595)

61.580

28.219

(32.447)

KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE

3

157.058

95.478

67.259

99.706

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE

3

83.463

157.058

95.478

67.259

59.708

22.493

620

353

AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS Penambahan aktiva tetap melalui hutang sewa guna usaha


9 205

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1. UMUM a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum PT Elnusa (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Elecktronika Nusantara pada tanggal 25 Januari 1969 berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie, S.H., No. 18 tanggal 25 Januari 1969 jo akta No. 10 tanggal 13 Februari 1969 oleh notaris yang sama. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. J.A.5/18/24 tanggal 19 Februari 1969 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 35, Tambahan No. 58 tanggal 2 Mei 1969. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. (pengganti Notaris Sutjipto, S.H.), No. 122 dan 123 tanggal 9 Oktober 2007 yang meliputi antara lain perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan, perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, peningkatan modal dasar, pemecahan nilai nominal saham dan penerbitan saham baru serta perubahan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Catatan 29f). Akta Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-01766 HT.01.04-Th.2007 tanggal 31 Oktober 2007. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama bergerak dalam bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan dan perindustrian. Perusahaan berdomisili di Graha Elnusa Lt. 15-16, Jl. TB. Simatupang Kav. 1B, Jakarta Selatan dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan September 1969. Saat ini, Perusahaan beroperasi dalam bidang penyertaan saham pada beberapa Anak perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa migas, pengelolaan aset lapangan migas serta jasa telematika penunjang jasa migas dan non-migas. Perusahaan juga beroperasi dalam bidang penyediaan barang dan jasa kepada Anak perusahaan dan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa serta penyediaan dan pengelolaan ruang perkantoran. b. Karyawan, Direksi dan Komisaris Pada tanggal 31 Juli 2007, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 16 tanggal 16 Juli 2007 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen

Iin Arifin Takhyan Sahat Manuntun Hari Kustoro Harry Triono Anton Sugiono Surat Indrijarso

Direksi Direktur Utama Direktur Operasi dan Marketing Direktur Pengembangan Usaha Direktur Administrasi dan Keuangan

Eteng Ahmad Salam Eddy Sjahbuddin Dixie Bastian*) Hendri S. Suardi

*) Tidak menjabat sebagai direksi sejak satu hari setelah tanggal merger vertikal efektif berdasarkan

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 9 Oktober 2007 (Catatan 29d).

10 206

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1. UMUM (lanjutan) b. Karyawan, Direksi dan Komisaris (lanjutan) Pada tanggal 31 Desember 2006, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

Iin Arifin Takhyan Sahat Manuntun Hari Kustoro Tamsil Ambismar Anton Sugiono Hariyoto Pringgo Sudirdjo

Direksi Direktur Utama Direktur Operasi Direktur Pengembangan Usaha Direktur Administrasi dan Keuangan

Rudy Radjab Eddy Sjahbuddin Dixie Bastian Hendri S. Suardi

Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris

Sahat Manuntun Hari Kustoro Tamsil Ambismar Luluk Sumiarso Anton Sugiono Hariyoto Pringgo Sudirdjo

Direksi Direktur Utama Direktur Operasi Direktur Pengembangan Usaha Direktur Administrasi dan Keuangan

Rudy Radjab Eddy Sjahbuddin Dixie Bastian Hendri S. Suardi

Pada tanggal 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut (Catatan 29k): Ketua: Anggota:

- Sahat Manuntun Hari Kustoro - Zainal Ariffin - Farida Meutia

Pada tanggal 31 Desember 2005, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut: Ketua: Anggota:

- Luluk Sumiarso - Zainal Ariffin - Farida Meutia

Pada tanggal 31 Desember 2004, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut: Ketua: Anggota:

- Priyambodo Mulyosudirdjo - Gatot K. Wiroyudo - Zainal Ariffin

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah Haris Syahrudin. 11 207

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 1. UMUM (lanjutan) b. Karyawan, Direksi dan Komisaris (lanjutan) Perusahaan dan Anak perusahaan mempunyai 1.720, 1.716, 1.635 dan 1.648 orang karyawan tetap masing-masing pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 (tidak diaudit). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi dan komisaris Perusahaan dan Anak perusahaan adalah sebesar Rp10,7 miliar, Rp17,4 miliar, Rp14,0 miliar dan Rp13,1 miliar masingmasing untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004. 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan/BAPEPAM-LK. Laporan keuangan konsolidasi terlampir, kecuali laporan arus kas konsolidasi, disusun secara akrual berdasarkan konsep biaya historis, kecuali untuk persediaan yang dinyatakan sebesar harga yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih, penyertaan saham tertentu yang dicatat dengan metode ekuitas, tanah yang tidak digunakan untuk usaha dan aktiva tetap tertentu yang telah dinilai kembali dicatat berdasarkan nilai revaluasi. Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasi adalah Rupiah. Laporan arus kas konsolidasi, disajikan dengan menggunakan metode langsung (direct method), menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. b. Prinsip-prinsip Konsolidasi Laporan keuangan konsolidasi meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Anak perusahaan yang dimiliki oleh Perusahaan, baik secara langsung dan/atau tidak langsung, dengan pemilikan saham lebih dari 50% adalah sebagai berikut: Persentase Kepemilikan

Domisili

Tahun Perolehan/ Pendirian

Jasa kerja ulang sumur minyak dan gas bumi (migas) serta perbaikan dan inspeksi peralatan

Jakarta

1984

99,00

99,00

99,00

99,00

315.541

263.896

195.436

142.727

PT Elnusa Drilling Services (EDS)

Jasa pengeboran sumur migas terpadu

Jakarta

2004

99,00

99,00

99,00

99,00

400.953

344.196

237.322

105.449

PT Elnusa Geosains (GSC)

Jasa perekaman, pengolahan dan interpretasi Geophisic data seismik

Jakarta

1995

98,28

98,00

98,00

98,00

404.509

308.118

287.868

251.157

PT Elnusa Petrofin (EPN)

SPBU, depo, transportasi dan perdagangan BBM dan bahan kimia

Jakarta

1996

99,83

99,83

99,83

99,83

60.550

36.832

34.961

44.050

PT Elnusa Patra Ritel (EPR)

SPBU migas

Jakarta

1996

98,00

98,00

98,00

98,00

1.333

1.475

2.346

3.920

Kegiatan Usaha Kepemilikan langsung PT EWS Oilfield Service (EWS)

12 208

2007 %

2006 %

2005 %

2004 %

Jumlah Aktiva 2007

2006

2005

2004

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Kegiatan Usaha

Domisili

Tahun Perolehan/ Pendirian

Persentase Kepemilikan 2007 %

2006 %

2005 %

Jumlah Aktiva

2004 %

2007

2006

2005

2004

PT Elnusa Rentrakom (RKM)

Penyewaan pesawat komunikasi radio dan operator radio trunking

Jakarta

1996

99,67

99,67

99,67

99,67

9.882

9.595

11.404

7.101

PT Patra Nusa Data (PND)

Perolehan dan pengelolaan data eksplorasi dan produksi migas

Jakarta

1997

82,00

82,00

82,00

82,00

51.888

69.147

26.021

17.264

PT Sinarriau Drillindo (SRD)

Jasa pengeboran minyak

Pekanbaru

1994

99,50

99,50

99,50

80,49

68.248

55.508

72.795

68.718

PT Elnusa Telematika (ETA) (dahulu PT Elnusa Multi Industri Komputer)

Jasa teknologi informasi

Jakarta

1984

98,87

98,87

98,87

98,87

40.587

51.722

37.603

22.560

PT Sigma Cipta Utama (SCU)

Jasa penyimpanan, pengelolaan dan pemutakhiran data migas

Jakarta

1980

69,70

69,70

69,70

69,70

46.647

59.760

49.788

38.250

PT Purna Bina Nusa (PBN)

Jasa penguliran dan perdagangan pipa serta pabrikasi

Batam

1982

53,45

53,45

53,45

-

51.871

65.774

47.781

-

Elnusa Bangkanai Energy Ltd. (EBE)

Eksplorasi dan produksi migas

British Virgin Islands

2003

100,00

100,00

100,00

100,00

7.614

6.529

1.845

1.584

Kepemilikan tidak langsung Melalui GSC PT Geosains (dahulu PT Golden Geosains) (Catatan 29j)

Tidak aktif

Jakarta

2004

98,28

98,00

98,00

48,02

8.697

8.664

8.506

-

Pada tanggal 15 Mei 2007, Perusahaan meningkatkan setoran modal saham GSC melalui konversi hutang (swap debt to equity) sebesar Rp4,2 miliar atau setara dengan 4,2 juta saham (setara dengan 0,28%) sehingga kepemilikan Perusahaan pada GSC per 31 Juli 2007 menjadi 98,28%. Pada tanggal 18 Juli 2005, Perusahaan membeli saham SRD dari Muhammad Nasir, Sugeng Budi Djatmiko dan H. Arsadianto Rachman, masing-masing sebanyak 4.106 saham, 1.642 saham dan 821 saham dengan harga keseluruhan sebesar Rp2,1 miliar. Setelah pembelian ini Perusahaan memperoleh kepemilikan saham SRD sebesar 100%. Atas transaksi ini timbul goodwill sebesar Rp6,3 miliar (Catatan 30c). Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2005, Perusahaan menjual 168 lembar saham (setara dengan 0,5%) kepada Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa dengan harga jual sebesar Rp54,6 juta. Pada tanggal 15 Juni 2005, Perusahaan mengakuisisi 50,59% saham PBN dengan harga pembelian sebesar Rp8,6 miliar dari PT Patra Niaga. Nilai buku aktiva bersih PBN pada saat akuisisi adalah sebesar Rp9,3 miliar. Selisih sebesar Rp728,9 juta dicatat sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari Ekuitas pada neraca konsolidasi (Catatan 17). Selain itu, pada tanggal 6 September 2005, Perusahaan melakukan tambahan pembelian saham PBN sebesar 2,86% dari Dana Pensiun Elnusa seharga Rp485,7 juta, sehingga kepemilikan Perusahaan pada PBN per 31 Desember 2005 menjadi 53,45%. Akun-akun EBE, Anak perusahaan yang berkedudukan di British Virgin Islands, dijabarkan dalam mata uang Rupiah untuk tujuan konsolidasi dengan dasar sebagai berikut: Akun-akun aktiva dan kewajiban Akun-akun ekuitas Akun-akun laba rugi

-

Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca Kurs historis Kurs tengah rata-rata Bank Indonesia selama periode berjalan 13 209

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan) Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca dan kurs tengah rata-rata Bank Indonesia selama periode berjalan yang digunakan adalah sebagai berikut: Rupiah Penuh Aktiva dan Kewajiban 31 Juli 2007 1 Dolar Amerika Serikat

9.186

Laba Rugi

31 Desember 2006 9.020

2005 9.830

31 Juli 2004 9.290

2007 9.067

31 Desember 2006 9.167

2005 9.710

2004 8.945

Selisih kurs karena penjabaran mata uang asing akun neraca dan laporan laba rugi Anak perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Perusahaan disajikan sebagai “Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan” pada bagian Ekuitas di neraca konsolidasi. Semua saldo akun dan transaksi yang signifikan antar perusahaan yang dikonsolidasi telah dieliminasi. Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aktiva bersih Anak perusahaan disajikan sebagai “Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan yang Dikonsolidasi” pada neraca konsolidasi. Kerugian yang menjadi bagian dari pemegang saham minoritas pada suatu Anak perusahaan dapat melebihi bagiannya dalam ekuitas Anak perusahaan. Kelebihan tersebut dan kerugian lebih lanjut yang menjadi bagian pemegang saham minoritas, dibebankan kepada pemegang saham mayoritas, kecuali terdapat kewajiban yang mengikat pemegang saham minoritas untuk menutup kerugian tersebut dan pemegang saham minoritas mampu memenuhi kewajibannya. Apabila pada periode selanjutnya, Anak perusahaan melaporkan laba, maka laba tersebut harus terlebih dahulu dialokasikan kepada pemegang saham mayoritas sampai seluruh bagian kerugian pemegang saham minoritas yang dibebankan pada pemegang saham mayoritas dapat ditutup. Berdasarkan PSAK No. 38, “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”, selisih antara biaya perolehan/penerimaan atas aktiva bersih yang diperoleh dan/atau dijual dengan nilai buku sehubungan dengan transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dicatat dan disajikan sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” pada bagian Ekuitas di neraca konsolidasi. Sesuai dengan PSAK No. 40, “Akuntansi Perubahan Ekuitas pada Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi”, selisih antara nilai tercatat penyertaan Perusahaan pada Anak perusahaan dengan bagian proporsional atas nilai wajar aktiva bersih Anak perusahaan yang bersangkutan yang timbul akibat perubahan pada ekuitas Anak perusahaan, dan bukan berasal dari transaksi antara Perusahaan dan Anak perusahaan terkait, dicatat dan disajikan sebagai “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi” pada bagian Ekuitas di neraca konsolidasi.

14 210

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) c. Penyertaan Saham Penyertaan saham yang dimiliki Perusahaan sebesar 20% sampai 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Penyertaan tersebut adalah sebagai berikut: Persentase Pemilikan Nama Perusahaan Asosiasi

Kegiatan Pokok

2007

2006

2005

2004

Didirikan dan Mulai Beroperasi Tahun

PT Infomedia Nusantara (IMN)

Layanan direktori telepon, contact center dan content

49,00%

49,00%

49,00%

49,00%

1984/1984


Sistem komunikasi VSAT

40,00%

40,00%

40,00%

40,00%

1995/1996

PT Jabar Energi

Usaha di bidang keenergian

49,00%

49,00%

-

-

2006/2006

PT Jabar Telematika

Usaha di bidang telematika

49,00%

49,00%

-

-

2006/2006

Dengan metode ekuitas, penyertaan dinyatakan sebesar biaya perolehannya dan ditambah atau dikurangi dengan bagian atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi dalam jumlah yang sesuai dengan persentase pemilikan Perusahaan atau Anak perusahaan sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan penerimaan dividen kas. Bagian atas laba atau rugi bersih Perusahaan disesuaikan dengan jumlah amortisasi secara garis lurus selama 5 (lima) tahun atas selisih antara biaya perolehan penyertaan saham dengan proporsi pemilikan Perusahaan atau Anak perusahaan atas nilai wajar aktiva bersih pada tanggal perolehan (goodwill). Penyertaan saham lainnya dengan persentase pemilikan kurang dari 20% disajikan sebesar biaya perolehan (cost method). d.

Setara Kas Call deposit dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan diklasifikasikan sebagai “Setara Kas”.

e. Penyisihan Piutang Ragu-ragu Penyisihan piutang ragu-ragu ditentukan dan dinyatakan berdasarkan hasil penelaahan berkala terhadap kolektibilitas piutang masing-masing pelanggan. f.

Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dicatat dan diungkapkan sesuai dengan PSAK No. 7, “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Transaksi antara Perusahaan dan Anak perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki/dikendalikan negara/daerah, tidak diperhitungkan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang bersangkutan.

g. Persediaan Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata bergerak. Penyisihan untuk persediaan usang disajikan untuk mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih berdasarkan hasil penelaahan berkala terhadap kondisi fisik persediaan. 15 211

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) h. Biaya Dibayar di Muka Biaya dibayar di muka diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat masing-masing biaya. Biaya dibayar di muka yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun disajikan sebagai bagian dari “Aktiva Lain-lain” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi. i.

Aktiva Tetap Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan, kecuali aktiva tetap tertentu milik Perusahaan telah dinilai kembali berdasarkan peraturan Pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan, kecuali untuk tanah yang tidak disusutkan, dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut: Tahun Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Perabotan dan perlengkapan kantor Alat transportasi Konstruksi baja

4 - 20 4 - 10 2- 5 2- 5 10

Biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin dibebankan pada laporan laba rugi konsolidasi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan, dikapitalisasi ke akun aktiva tetap yang bersangkutan. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan. Sesuai dengan PSAK No. 47, “Akuntansi Tanah”, semua biaya yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan tanah sebagai bagian dari akun ”Aktiva Lain-lain” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi. Biaya tersebut, yang meliputi antara lain, biaya perizinan, biaya survei dan pengukuran lokasi, biaya notaris dan pajak-pajak yang berhubungan dengan perolehan tanah tersebut, diamortisasi selama masa hak atas tanah yang bersangkutan. PSAK No. 47 juga menyatakan bahwa tanah tidak diamortisasi, kecuali dalam kondisi persyaratan tertentu. Selanjutnya, PSAK No. 48, “Penurunan Nilai Aktiva”, mengharuskan nilai aktiva dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aktiva mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai aktiva diakui sebagai biaya periode berjalan. j.

Sewa Guna Usaha Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha yang dikapitalisasi (capital lease) jika memenuhi kriteria PSAK No. 30, “Akuntansi Sewa Guna Usaha”. Transaksi sewa guna usaha yang tidak memenuhi semua kriteria tersebut dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). Aktiva sewa guna usaha yang dikapitalisasi (disajikan sebagai bagian dari Aktiva Tetap) dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha.

16 212

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) j.

Sewa Guna Usaha (lanjutan) Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva tetap dengan pemilikan langsung (lihat Catatan 2i di atas).

k. Aktiva Dalam Penyelesaian Aktiva dalam penyelesaian (disajikan sebagai bagian dari Aktiva Tetap) dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan. l.

Aktiva Tidak Berwujud Selisih lebih yang tidak teridentifikasi antara harga perolehan dan nilai wajar aktiva bersih Anak perusahaan dibukukan sebagai “Goodwill” yang disajikan sebagai bagian dari akun ”Aktiva Lainlain” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi dan diamortisasikan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) selama 5 (lima) tahun. Biaya sehubungan dengan perolehan piranti lunak komputer ditangguhkan dan diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun.

m. Pendapatan Ditangguhkan Pendapatan atas proyek dengan sistem kontrak sewa dibukukan dalam akun ”Pendapatan Ditangguhkan” sebesar nilai kontrak dan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak. Biaya yang timbul sehubungan dengan proyek tersebut diakumulasikan dalam akun “Beban Proyek Tangguhan” dan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak. n. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan dari jasa diakui pada saat jasa yang bersangkutan telah dilakukan sesuai dengan kontrak. Pendapatan penjualan barang diakui pada saat barang telah dikirim kepada pelanggan. Pendapatan dari jasa penyimpanan diakui selama masa perjanjian jasa penyimpanan. Semua kerugian yang telah diketahui atau yang dapat diantisipasi dari kontrak dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasi periode berjalan. Klaim untuk kompensasi tambahan diakui selama periode diselesaikannya klaim tersebut. Beban diakui pada saat terjadinya. o. Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan Perusahaan dan Anak perusahaan mencatat penyisihan untuk imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (UU No. 13/2003). Berdasarkan UU No. 13/2003, perusahaan-perusahaan diharuskan untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada karyawan apabila persyaratan yang ditentukan pada UU No. 13/2003 terpenuhi. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Perusahaan dan Anak perusahaan tertentu menyelenggarakan program pensiun, dan sebagai tambahan atas program pensiun, Perusahaan juga menyelenggarakan program tunjangan hari tua (“Program Tabel Besar”) yang diberikan kepada karyawan yang memenuhi syarat pada akhir masa kerja. Kedua program yang dimiliki Perusahaan dan Anak perusahaan telah mencakup manfaat karyawan minimal sesuai dengan ketentuan UU No. 13/2003.

17 213

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) o. Dana Pensiun dan Kesejahteraan Karyawan (lanjutan) Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang mencakup seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Elnusa (Dapenusa). Sumber dana pensiun berasal dari iuran Perusahaan dan karyawan masing-masing sebesar 22,50% dan 7,50% dari upah pokok pensiun karyawan. Sejak tanggal 1 April 1996, Perusahaan tidak lagi memberikan kontribusi kepada Dapenusa, karena manajemen berpendapat bahwa jumlah aktiva Dapenusa untuk program pensiun telah melebihi kewajiban aktuaria Perusahaan. Selain program pensiun manfaat pasti, Perusahaan menyelenggarakan program tunjangan hari tua dalam bentuk pesangon “Program Tabel Besar” yang mencakup seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang diberikan pada akhir masa kerja. Perusahaan telah membentuk yayasan untuk mengelola dana hari tua tersebut dengan nama Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa. Tunjangan hari tua tersebut dibayar berdasarkan gaji pokok terakhir berikut tunjangan karyawan dan lamanya karyawan bekerja. Sumber dana tunjangan hari tua berasal dari iuran Perusahaan sebesar 22,50% dari upah pokok pensiun dan 12,50% dari upah tetap. Anak perusahaan (kecuali EWS, EPR, SRD, PBN dan EBE) menyelenggarakan program pensiun iuran pasti yang mencakup seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI, dan Asuransi Syariah Takaful Indonesia. Iuran dana pensiun yang ditanggung oleh Anak perusahaan dan karyawannya masing-masing sebesar 22,50% atau 10,00% dan 7,50% atau 5,00% dari upah pokok pensiun karyawan. Perusahaan dan Anak perusahaan telah menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), “Imbalan Kerja”, untuk mengakui kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai UU No. 13/2003. Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), perhitungan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan UU No. 13/2003 ditentukan dengan menggunakan metode aktuarial “Projected Unit Credit”. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10,00% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti dan 10,00% dari nilai wajar aktiva program pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial diakui atas dasar metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diharapkan. p. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode berjalan. Pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan Perusahaan dan Anak perusahaan masing-masing adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Juli 2007 Dolar Amerika Serikat ($AS1) Dolar Singapura ($Sin1)

9.186 6.079

18 214

2006

2005 9.020 5.879

2004 9.830 5.907

9.290 5.686

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan) q. Beban Pajak Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode berjalan. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas beda temporer antara aktiva dan kewajiban untuk tujuan komersial dan fiskal pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa yang akan datang, seperti akumulasi rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sebesar jumlah yang kemungkinan dapat direalisasi. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dihitung pada tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan pada periode ketika aktiva direalisasi atau hutang diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal neraca. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dari masing-masing perusahaan disajikan dalam jumlah bersih pada neraca konsolidasi. Perubahan atas kewajiban pajak dicatat pada saat hasil ketetapan pemeriksaan diterima atau jika ada pengajuan banding oleh Perusahaan dan Anak perusahaan, pada saat hasil dari banding tersebut telah ditetapkan oleh pengadilan. r.

Informasi Segmen Pelaporan segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasi. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha, sementara segmen sekunder adalah segmen kelompok pelanggan. Segmen usaha adalah komponen Perusahaan dan Anak perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa, baik produk atau jasa individual atau sebagai suatu kelompok produk atau jasa dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Segmen kelompok pelanggan adalah komponen Perusahaan dan Anak perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada kelompok pelanggan tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada kelompok pelanggan lain. Pendapatan dan beban antar segmen dialokasikan atas dasar segmen usaha.

s. Laba Bersih per Saham Dasar Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih konsolidasi periode berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar pada periode yang bersangkutan setelah memperhitungkan efek retroaktif sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham (Catatan 29f). t.

Penggunaan Estimasi Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Karena terdapatnya risiko melekat dalam suatu estimasi, hasil sebenarnya yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin didasarkan pada jumlah yang berbeda dari taksiran tersebut.

19 215

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 3. KAS DAN SETARA KAS Kas dan setara kas terdiri dari: 31 Desember

31 Juli 2007 Kas Bank Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Permata Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,0 miliar) Sub-jumlah Dolar Amerika Serikat PT Bank Central Asia Tbk ($AS2.455.340 dan $AS1.995.382 masing-masing pada periode 2007 dan tahun 2006) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ($AS1.955.225, $AS3.829.102, $AS4.905.093 dan $AS2.882.175 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004) PT Bank Internasional Indonesia Tbk ($AS667.301, $AS3.500.282 dan $AS686.318 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006 dan 2005) PT Bank Chinatrust Indonesia ($AS171.011) PT Bank Bukopin Tbk ($AS140.233, $AS168,042, $AS292.504 dan $AS68.363 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004) PT Bank Niaga Tbk ($AS106.543, $AS283.487, $AS52.286 dan $AS1.231 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ($AS37.500, $AS13.830 dan $AS580.241 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006 dan 2005) JP Morgan Chase Bank ($AS8.043, $AS19.439, $AS59.176 dan $AS464.066 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004)


2006


2.924

4.646

1.130

76

17.889 4.785

14.942 3.869

18.762 276

10.908 107

2.072 1.258 578 21

237 205 2.365 9.362

685 185 341 1.442

108 4.888 -

939

1.132

513

733

27.542

32.112

22.204

16.744

22.555

17.998

-

-

17.961

34.539

48.217

26.775

6.130

31.573

6.747

-

1.571

-

-

-

1.288

1.516

2.875

635

979

2.557

514

11

344

125

5.704

-

74

175

582

4.311

20 216

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) 31 Desember

31 Juli 2007 Bank (lanjutan) Dolar Amerika Serikat (lanjutan) Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,0 miliar) ($AS26.631, $AS51.832, $AS19.045 dan $AS54.575 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004) Sub-jumlah

467

187

507

51.147

88.950

64.826

32.239

13

93

66

7

78.702

121.155

87.096

48.990

-

4.167 8.000 1.050

1.050

10.606 4.958

-

-

600

1.700

-

13.217

1.650

17.264

1.837

-

5.602

929

-

18.040

-

-

1.837

18.040

5.602

929

1.837

31.257

7.252

18.193

83.463

157.058

95.478

67.259

Setara Kas - Call Deposit dan Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Syariah Mega Indonesia PT Bank Bukopin Tbk Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,0 miliar) Sub-jumlah Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ($AS200.000, $AS569.937 dan $AS100.000 masing-masing pada periode 2007, tahun 2005 dan 2004) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ($AS2.000.000) Sub-jumlah Jumlah setara kas Jumlah

2006


245

Dalam mata uang asing lainnya Jumlah bank


Kas dan setara kas seluruhnya ditempatkan pada pihak ketiga. Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Juli 2007 (%) Rupiah Dolar AS

7,50 - 9,75 3,50 - 3,85

21 217

2006 (%) 7,50 - 8,50 2,00 - 3,75

2005 (%) 7,00 - 13,00 1,00 - 3,75

2004 (%) 5,00 - 7,00 1,00 - 2,75

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 4. PIUTANG USAHA Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007

2006


2005

Pihak ketiga Difakturkan Belum difakturkan

216.624 161.694

226.266 129.415

126.298 98.472

96.866 52.288

Jumlah pihak ketiga Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu

378.318 (33.817)

355.681 (32.214)

224.770 (30.947)

149.154 (25.457)

Pihak ketiga - bersih

344.501

323.467

193.823

123.697

115.792 2.410 1.329 1.229 781 37

70.453 2.217 943 987 3.697

149.831 731 585 3.697

101.359 20.418 3.772

100

9.491

1.788

4.756

121.678

87.788

156.632

130.305

128.284

57.341

83.462

89.479

880

2.335

610

829

129.164

59.676

84.072

90.308

Jumlah pihak yang mempunyai hubungan istimewa

250.842

147.464

240.704

220.613

Bersih

595.343

470.931

434.527

344.310

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 5) Difakturkan PT Pertamina (Persero) PT Patra Logistik PT Patra Niaga Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Trading PT Patra Telekomunikasi Indonesia Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500,0 juta) Sub-jumlah Belum difakturkan PT Pertamina (Persero) Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500,0 juta) Sub-jumlah

Analisa umur piutang usaha berdasarkan tanggal faktur penjualan adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007

2006

2005


Pihak ketiga Kurang dari 31 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari 91 - 180 hari Lebih dari 180 hari

236.938 33.288 12.189 11.308 84.595

211.779 32.068 13.950 24.731 73.153

140.574 12.166 8.067 17.727 46.236

72.312 11.689 7.537 5.322 52.294

Jumlah Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu

378.318 (33.817)

355.681 (32.214)

224.770 (30.947)

149.154 (25.457)

Bersih

344.501

323.467

193.823

123.697

22 218

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 4. PIUTANG USAHA (lanjutan) 31 Desember

31 Juli 2007

2006


2005

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 5) Kurang dari 31 hari 31 - 60 hari 61 - 90 hari 91 - 180 hari Lebih dari 180 hari

147.409 28.997 18.258 4.209 51.969

63.635 12.766 16.141 14.812 40.110

118.224 49.781 14.372 26.644 31.683

113.641 18.533 41.359 12.546 34.534

Jumlah

250.842

147.464

240.704

220.613

Berdasarkan mata uang, rincian piutang usaha adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Dolar Amerika Serikat ($AS46.048.428, $AS50.275.996, $AS43.105.720 dan $AS31.236.023 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004) Rupiah Dolar Singapura ($Sin1.395 dan $Sin4.212 pada periode 2007 dan tahun 2004)

2006


2005

423.001 206.151

453.489 49.656

423.729 41.745

290.183 79.560

8

-

-

24

Jumlah

629.160

503.145

465.474

369.767

Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu

(33.817)

(32.214)

(30.947)

(25.457)

Bersih

595.343

470.931

434.527

344.310

Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Juli 2007

2006

2005

2004

Saldo awal periode Penyisihan periode berjalan Penghapusan piutang

32.214 7.261 (5.658)

30.947 6.551 (5.284)

25.457 7.410 (1.920)

22.025 3.999 (567)

Saldo akhir periode

33.817

32.214

30.947

25.457

Piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari beberapa bank (Catatan 11 dan 15). Berdasarkan penelaahan atas keadaan akun masing-masing piutang pada akhir periode, manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan berpendapat bahwa penyisihan piutang ragu-ragu adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

23 219

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 5. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Dalam kegiatan usaha yang normal, Perusahaan dan Anak perusahaan melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama yang berhubungan dengan transaksi penjualan, pembelian dan keuangan, yang dilakukan pada harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Rincian transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah Rp1,0 miliar atau lebih adalah sebagai berikut: Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 Pendapatan usaha: PT Pertamina (Persero) PT Patra Niaga PT Patraindo Nusa Pertiwi PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,0 miliar) Jumlah Pembelian: PT Pertamina (Persero) Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1,0 miliar) Jumlah

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006

2005

2004

290.752 650 522 36

261.086 2.023 110

360.467 1.622 10.047

308.823 2.776 6.556

392

3.563

-

-

292.352

266.782

372.136

318.155

381.484 3.743 1.878

658.253 3.009 -

372.594 7.827 12.691

502.820 3.330 5.961

181

486

-

-

387.286

661.748

393.112

512.111

Jumlah pendapatan usaha kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa masing-masing adalah sebesar 25,40%, 14,21%, 28,71% dan 27,08% dari jumlah pendapatan usaha konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggaltanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, sedangkan jumlah pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah masing-masing sebesar 33,65%, 35,24%, 30,32% dan 43,58% dari jumlah pendapatan usaha konsolidasi selama masing-masing periode tersebut. Rincian saldo atas transaksi di luar usaha pokok dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal-tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Aktiva tidak lancar): PT Infomedia Nusantara PT Perta Insana PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Patra Logistik PT Patraindo Nusa Pertiwi

10.629 4.605 3.660 3.250 1.919

24 220


2006

4.408 3.233 1.815

4.651 5.061 1.250


5.673 -

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 5. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) 31 Desember

31 Juli 2007 Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Aktiva tidak lancar) (lanjutan): PT Nusakontrindo Widyatama PT Patra Niaga Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500,0 juta)


2006


786 -

786 -

786 21.020

786 30.642

242

513

1.069

20

Sub-jumlah Dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu

25.091 -

10.755 -

33.837 (21.020)

37.121 (21.020)

Bersih

25.091

10.755

12.817

16.101

Piutang dari PT Infomedia Nusantara dan PT Patra Telekomunikasi Indonesia merupakan piutang dividen yang belum diterima Perusahaan pada tanggal neraca. Sedangkan piutang dari PT Patra Logistik merupakan piutang atas simpanan jaminan sewa yang belum dilunasi. Piutang kepada PT Patra Niaga (Patra Niaga) merupakan piutang yang berasal dari pinjaman tanpa jaminan yang diberikan Perusahaan kepada Patra Niaga sebesar $AS1,5 juta dan Rp9,4 miliar. Pinjaman tersebut diberikan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2001 yang kemudian diubah pada tanggal 2 Mei 2002. Pinjaman tersebut diberikan sehubungan dengan pelunasan hutang PT Timor Nusa Adi Permata, anak perusahaan Patra Niaga. Pinjaman dalam Dolar AS dan Rupiah dikenakan bunga masing-masing sebesar 8,00% per tahun dan 19,50% per tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, jangka waktu pengembalian pinjaman adalah 2 (dua) tahun atau selambat-lambatnya bulan Juni 2004. Selama periode pinjaman tersebut, Patra Niaga tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan tidak dapat membayar pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Berdasarkan kondisi tersebut, pada tahun 2004, Perusahaan melakukan penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp21,0 miliar. Selanjutnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan tanggal 30 November 2006, yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 11, para pemegang saham Perusahaan memutuskan untuk menghapuskan piutang kepada Patra Niaga sebesar Rp21,0 miliar tersebut. 31 Desember 2006 (Disajikan kembali Catatan 30)

31 Juli 2007 Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Kewajiban tidak lancar): PT Pertamina (Persero) PT Tri Daya Esta Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500,0 juta) Jumlah



38.173 22.920

11.888 11.440

2.518 2.972

696

2.483 108 6

6.250 500 6

1.323 1.093 -

1.703 1.503

1.085

238

697

831

64.775

30.322

8.603

4.733

25 221

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 5. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) Rincian dan jenis transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: a. Hutang kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Tri Daya Esta terutama merupakan hutang dividen yang belum dibayar oleh Perusahaan sampai dengan tanggal neraca (Catatan 16). b. ETA menandatangani perjanjian dengan YHTE dimana YHTE setuju untuk memberikan pinjaman modal kerja tanpa bunga sebesar Rp1,0 miliar kepada ETA. Sesuai dengan perjanjian, pinjaman dengan jumlah sebesar Rp800,0 juta yang diperoleh pada bulan Agustus 2005 harus dibayar secara berangsur hingga bulan November 2005 dan pinjaman sebesar Rp200,0 juta yang diperoleh pada bulan Maret 2006 harus dibayar lunas pada bulan September 2006. Namun demikian, ETA belum membayar pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo dan baru membayar sebesar Rp100,0 juta pada bulan Februari 2007. Pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006 dan 2005, saldo pinjaman masing-masing adalah sebesar Rp0,9 miliar, Rp1,0 miliar dan Rp0,8 miliar disajikan sebagai bagian dari Kewajiban Tidak Lancar dalam akun “Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” dalam neraca konsolidasi. c. Pada bulan Januari 2006, SCU memperoleh pinjaman sebesar Rp2,0 miliar dari YHTE. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun yang jatuh tempo pada bulan Februari 2007. Pinjaman ini telah dibayar lunas pada saat jatuh tempo. d. Pada tahun 2006, Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga dari YHTE sebesar Rp2,5 miliar dan telah dilunasi pada tanggal 15 Mei 2007. e. Pada bulan Januari 2006, RKM memperoleh pinjaman modal kerja dari YHTE sebesar Rp1,5 miliar dengan bunga sebesar 15,00%. Pinjaman tersebut seharusnya telah jatuh tempo pada bulan Oktober 2006. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2007 RKM belum membayar pinjaman tersebut. Pada tanggal 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006, saldo pinjaman RKM ke YHTE adalah sebesar Rp1,3 miliar dan disajikan sebagai bagian dari Kewajiban Tidak Lancar dalam akun “Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” dalam neraca konsolidasi. f. SCU memiliki perjanjian dengan PT Patra Logistik (Patra Logistik) dalam hal jasa penyediaan gedung, lengkap dengan fasilitasnya. Jumlah biaya yang dibebankan oleh Patra Logistik kepada SCU sehubungan dengan penggunaan gedung tersebut adalah sebesar Rp1,1 miliar, Rp2,3 miliar, Rp2,3 miliar dan Rp2,4 miliar masing-masing untuk periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004. Biaya tersebut disajikan sebagai bagian dari “Beban Pokok Pendapatan Usaha” dan “Beban Usaha” dalam laporan laba rugi konsolidasi. g. SCU melakukan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Sigma (Kopsi) dimana Kopsi menyetujui untuk menyediakan tenaga kerja bagi SCU. Jumlah biaya yang dibebankan Kopsi kepada SCU sehubungan dengan penyediaan tenaga kerja tersebut adalah sebesar Rp1,3 miliar, Rp2,3 miliar, Rp2,2 miliar dan Rp0,9 juta masing-masing untuk periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 dan disajikan sebagai bagian dari “Beban Usaha” dalam laporan laba rugi konsolidasi.

26 222

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 5. SALDO, TRANSAKSI DAN SIFAT HUBUNGAN DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan) Ringkasan sifat dari hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut: No.

Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sifat Hubungan Istimewa

Jenis Transaksi

1.

PT Pertamina (Persero)

Pemegang saham Perusahaan

Penjualan jasa, pembelian barang dagangan dan hutang dividen

2.

PT Patra Logistik

Perusahaan afiliasi


3.



Sewa peralatan, pemasok fasilitas kantor

4.

PT Patra Niaga

Perusahaan afiliasi


5.

PT Perta Insana

Perusahaan afiliasi

Transaksi keuangan

6.



Transaksi keuangan

7.

PT Tri Daya Esta


Hutang dividen

8.

PT Patraindo Nusa Pertiwi

Perusahaan afiliasi


9.


Perusahaan asosiasi

Pemasangan iklan dan piutang dividen

10.


Perusahaan asosiasi

Sewa satelit dan piutang dividen

11.

PT Nusakontrindo Widyatama

Perusahaan afiliasi

Penjualan jasa

12.

PT Patra Trading

Perusahaan afiliasi

Sewa ruangan dan fasilitasnya

6. PERSEDIAAN Persediaan terdiri dari:

31 Desember

31 Juli 2007

2006

2005


Barang kebutuhan proyek Barang dagangan Barang jadi Barang dalam proses Bahan baku

43.150 5.976 2.490 2.271 1.823

47.217 5.718 2.874 2.697 1.781

40.213 5.840 3.367 1.954 1.613

25.775 2.636 2.771 689 1.953

Jumlah

55.710

60.287

52.987

33.824

27 223

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 6. PERSEDIAAN (lanjutan) Persediaan seluruhnya milik Anak perusahaan. Barang kebutuhan proyek terutama merupakan suku cadang milik GSC, EWS, SRD dan EDS yang digunakan dalam proyek-proyek Anak perusahaan tersebut. Persediaan barang dagangan adalah milik EPN dan EPR sedangkan persediaan barang jadi, barang dalam proses dan bahan baku merupakan persediaan PBN. Persediaan milik EPN dan PBN digunakan sebagai jaminan atas hutang bank (Catatan 11 dan 15). Persediaan milik EPN telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5,4 miliar pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), pihak ketiga. Persediaan selain yang dimiliki EPN tidak diasuransikan karena menurut pendapat manajemen persediaan tersebut bersifat tidak mudah terbakar (terbuat dari bahan metal) dan manajemen melakukan upaya pengamanan yang memadai sehingga mengurangi kemungkinan adanya pencurian. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas persediaan tersebut cukup untuk menutupi kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat persediaan dapat dipulihkan sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut. 7. UANG MUKA Uang muka terdiri dari: 31 Desember

31 Juli 2007

2006

2005


Panjar kerja kebutuhan proyek Panjar kerja operasi Lain-lain

39.391 25.608 802

47.970 26.860 1.878

44.866 16.149 2.795

11.364 10.387 583

Jumlah

65.801

76.708

63.810

22.334

Panjar kerja kebutuhan proyek dan operasi terutama merupakan uang muka untuk pembelian peralatan, suku cadang, bahan bakar dan biaya operasi di beberapa lokasi proyek antara lain untuk proyek Pertamina, Petrochina dan Medco.

28 224

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 8. PENYERTAAN SAHAM Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut: 31 Juli 2007

Persentase Pemilikan

Biaya Perolehan

Akumulasi Bagian atas Laba (Rugi) - Bersih Perusahaan Asosiasi - Bersih

Nilai Tercatat

Penyertaan saham Perusahaan Metode ekuitas PT Infomedia Nusantara PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Jabar Telematika PT Jabar Energi

49,00 40,00 49,00 49,00

19.600 8.000 245 245

Metode biaya PT Margaraya Jawa Tol PT Elnusa Petro Teknik PT Bhakti Patra Nusantara

16,87 4,30 10,00

31.952 1.567 960

-

31.952 1.567 960

62.569

116.512

179.081

500 23

-

500 23

523

-

523

Jumlah Penyertaan saham melalui Anak Perusahaan (EPN) PT Petroleum Lima PT Elnusa Prima Elektrika

20,00 7,50

Jumlah Dikurangi penyisihan kerugian atas penyertaan saham PT Margaraya Jawa Tol PT Bhakti Patra Nusantara

(31.952) (960)

Bersih

30.180

92.996 23.770 (116) (138)

112.596 31.770 129 107

-

(31.952) (960)

116.512

146.692

31 Desember 2006 (Disajikan kembali - Catatan 30)


Biaya Perolehan


Nilai Tercatat

Penyertaan saham Perusahaan Metode ekuitas PT Infomedia Nusantara PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Jabar Telematika PT Jabar Energi

49,00 40,00 49,00 49,00

19.600 8.000 245 245


16,87 4,30 10,00

31.952 1.567 960

-

31.952 1.567 960

62.569

106.793

169.362

Jumlah

29 225

86.835 20.033 (75)

106.435 28.033 245 170

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 8. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) 31 Desember 2006 (Disajikan kembali - Catatan 30)

Persentase Pemilikan Penyertaan saham melalui Anak Perusahaan (EPN) PT Petroleum Lima PT Elnusa Prima Elektrika

20,00 7,50

Jumlah Dikurangi penyisihan kerugian atas penyertaan saham PT Margaraya Jawa Tol PT Bhakti Patra Nusantara

Biaya Perolehan

Nilai Tercatat

500 23

-

500 23

523

-

523

(31.952) (960)

Bersih


30.180

-

(31.952) (960)

106.793

136.973

31 Desember 2005 (Disajikan kembali - Catatan 30)


Biaya Perolehan


Nilai Tercatat

Penyertaan saham Perusahaan Metode ekuitas PT Infomedia Nusantara PT Patra Telekomunikasi Indonesia

49,00 40,00

19.600 8.000

71.598 15.517

91.198 23.517


16,87 4,30 10,00

31.952 1.567 960

-

31.952 1.567 960

62.079

87.115

149.194

500 23

-

500 23

523

-

523

Jumlah Penyertaan saham melalui Anak Perusahaan (EPN) PT Petroleum Lima PT Elnusa Prima Elektrika

20,00 7,50

Jumlah Dikurangi penyisihan kerugian atas penyertaan saham PT Margaraya Jawa Tol

(31.952)

Bersih

30.650

30 226

87.115

(31.952) 117.765

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 8. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) 31 Desember 2004 (Disajikan kembali - Catatan 30)


Biaya Perolehan


Nilai Tercatat

Penyertaan saham Perusahaan Metode ekuitas PT Infomedia Nusantara PT Patra Telekomunikasi Indonesia

49,00 40,00

19.600 8.000

53.634 8.545

73.234 16.545


16,87 4,30 10,00

31.952 430 960

1.137 -

31.952 1.567 960

60.942

63.316

124.258

3.729 500 300

-

3.729 500 300

4.529

-

4.529

(31.952)

-

(31.952)

Jumlah Penyertaan saham melalui Anak Perusahaan PT Golden Geosains PT Petroleum Lima PT Elnusa Prima Elektrika

49,00 20,00 100,00

Jumlah Dikurangi penyisihan kerugian atas penyertaan saham PT Margaraya Jawa Tol Bersih

33.519

63.316

96.835

Rincian bagian atas laba (rugi) perusahaan asosiasi - bersih terdiri dari: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007




PT Infomedia Nusantara (IMN) PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Jabar Energi PT Jabar Telematika

27.420 3.737 (63) (34)

35.432 4.516 (75) -

36.719 6.824 -

36.282 1.452 -

Bersih

31.060

39.873

43.543

37.734

Untuk periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004, Perusahaan memperoleh dividen kas dari IMN, perusahaan asosiasi, masing-masing sebesar Rp21,3 miliar (telah diterima secara kas sebesar Rp10,6 miliar), Rp20,2 miliar, Rp20,0 miliar dan Rp16,0 miliar.

31 227

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 8. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan) PT Margaraya Jawa Tol (Margaraya) Penyertaan saham pada Margaraya merupakan penyertaan saham yang dilakukan berdasarkan perjanjian dengan PT Tri Daya Esta (TDE), PT Jasa Marga (Persero) (Jasa Marga) dan Margaraya tertanggal 3 September 1997. Margaraya didirikan untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol tertentu di Surabaya dan dimiliki oleh TDE dan Jasa Marga masing-masing 95,00% dan 5,00%. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan memperoleh 19,50% dari pemilikan TDE pada Margaraya yang terdiri dari 16.159.408 saham dengan harga pembelian Rp16,2 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2003, Margaraya mengeluarkan saham baru dan Perusahaan hanya mengambil bagian sebesar Rp15,8 miliar yang terdiri dari 15.793.000 saham sehingga kepemilikan Perusahaan pada Margaraya menurun dari 19,50% menjadi 16,87%. Sehubungan dengan kondisi ekonomi, kegiatan Margaraya ditunda sehingga terdapat ketidakpastian apakah Margaraya dapat meneruskan usahanya. Oleh karenanya, Perusahaan membentuk penyisihan kemungkinan kerugian atas seluruh penyertaan saham pada Margaraya. Pada tanggal 19 Juli 2007, Margaraya bersama dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Pekerjaan Umum telah menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang merupakan amandemen dari Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 1997. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasi ini belum terdapat kegiatan pembangunan fisik. PT Elnusa Petro Teknik (EPT) Pada tanggal 11 Mei 2001, pemegang saham EPT menyetujui peningkatan modal dasar dan setoran modal saham EPT. Perusahaan memutuskan untuk tidak mengambil bagian peningkatan setoran modal saham tersebut, sehingga kepemilikan saham Perusahaan pada EPT mengalami penurunan dari 43,00% menjadi 4,30% dan nilai tercatat penyertaan saham Perusahaan di EPT menurun dari Rp3,4 miliar menjadi Rp1,6 miliar atau turun sebesar Rp1,8 miliar, yang dicatat sebagai “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi”. Selanjutnya, nilai tercatat penyertaan saham pada EPT sebesar Rp1,6 miliar (biaya perolehan sebesar Rp430,0 juta) dibukukan dengan menggunakan metode biaya. Pada tahun 2005, sehubungan dengan pemilikan Perusahaan atas EPT hanya 4,30%, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa EPT tidak lagi memenuhi syarat sebagai perusahaan asosiasi dan karenanya, saldo akun “Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Perusahaan Asosiasi” sebesar Rp1,8 miliar diputuskan untuk dihapuskan dari pembukuan dan dicatat sebagai bagian dari “Beban Lain-lain” pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2005. PT Jabar Energi Pada tanggal 23 Februari 2006, berdasarkan Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, S.H., M.H., No. 2, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Jabar Energi sebesar Rp245,0 juta atas kepemilikan 49,00%. PT Jabar Energi bergerak dalam bidang jasa pertambangan minyak, gas bumi dan panas bumi, industri pengilangan minyak, pengolahan gas bumi dan industri barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi, perdagangan besar dan eceran khusus bahan bakar dan minyak pelumas, angkutan dengan saluran pipa, ketenagalistrikan, gas dan pengadaan energi alternatif pengganti minyak bumi. PT Jabar Telematika Pada tanggal 23 Februari 2006, berdasarkan Akta Notaris A. Budy Prihastyanti Surjaningsih, S.H., M.H., No. 1, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada PT Jabar Telematika sebesar Rp245,0 juta atas kepemilikan 49,00%. PT Jabar Telematika bergerak dalam bidang telepon tetap, sistem telekomunikasi bergerak seluler, jasa radio panggil umum, jasa radio trunking, jasa sistem komunikasi, jasa satelit, jasa komunikasi data paket, jasa komunikasi lainnya, jasa konsultasi piranti keras, jasa konsultasi piranti lunak, pengolahan data, jasa kegiatan database, dan jasa pengelola multimedia.

32 228

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 9. AKTIVA TETAP Aktiva tetap terdiri dari: 31 Juli 2007 Saldo Awal Nilai Tercatat Pemilikan Langsung Tanah Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Perabotan dan perlengkapan kantor Alat transportasi Konstruksi baja

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

279.134 269.544 599.364 53.589 16.452 90.959

938 84.548 862 570 -

11 7.602 28 -

439 -

279.134 270.471 676.749 54.423 17.022 90.959

1.309.042

86.918

7.641

439

1.388.758

6.550

-

-

Sewa Guna Usaha Mesin dan peralatan Perlengkapan kantor

22.014 788

59.708 -

-

Aktiva Dalam Penyelesaian Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan

764 38.826

2.346 6.947

-

1.377.984

155.919

7.641

-

1.526.262

Akumulasi Penyusutan Pemilikan Langsung Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Perabotan dan perlengkapan kantor Alat transportasi Konstruksi baja

115.387 440.799 38.522 11.806 66.222

7.329 43.660 1.650 1.197 4

11 6.931 28 -

-

122.705 477.528 40.144 13.003 66.226

Sub-jumlah

672.736

53.840

6.970

-

719.606

3.040 113

6.827 176

-

-

9.867 289

Jumlah Akumulasi Penyusutan

675.889

60.843

6.970

-

729.762

Nilai Buku

702.095

Sub-jumlah Aktiva Kerjasama Operasi

Jumlah Nilai Tercatat


6.550 (439 )

81.722 788 3.110 45.334

796.500

31 Desember 2006 Saldo Awal Nilai Tercatat Pemilikan Langsung Tanah Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Perabotan dan perlengkapan kantor Alat transportasi Konstruksi baja Sub-jumlah Aktiva Kerjasama Operasi Sewa Guna Usaha Mesin dan peralatan Perlengkapan kantor

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

271.609 268.663 526.631 45.596 14.329 88.960

10.173 927 75.319 8.216 2.906 2.338

2.648 46 21.889 223 783 339

19.303 -

279.134 269.544 599.364 53.589 16.452 90.959

1.215.788

99.879

25.928

19.303

1.309.042

6.550

-

-

-

6.550

309 -

21.705 788

-

-

22.014 788

33 229

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 9. AKTIVA TETAP (lanjutan) 31 Desember 2006 Saldo Awal Aktiva Dalam Penyelesaian Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

224 19.895

540 38.234

-

1.242.766

161.146

25.928

-

1.377.984


103.000 403.907 29.404 10.505 62.428

12.619 56.250 9.125 2.085 3.794

232 19.358 7 784 -

-

115.387 440.799 38.522 11.806 66.222

Sub-jumlah

609.244

83.873

20.381

-

672.736

6 -

3.034 113

-

-

3.040 113


609.250

87.020

20.381

-

675.889

Nilai Buku

633.516



(19.303 )

764 38.826

702.095 31 Desember 2005

Saldo Awal Nilai Tercatat Pemilikan Langsung Tanah Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Perabotan dan perlengkapan kantor Alat transportasi Konstruksi baja Sub-jumlah Aktiva Kerjasama Operasi Sewa Guna Usaha Mesin dan peralatan

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

281.879 259.636 484.378 37.587 13.420 73.365

1.462 9.073 30.319 11.923 909 12.716

3.406 9.935 877 -

(8.326 ) (46 ) 21.869 (3.037 ) 2.879

1.150.265

66.402

14.218

13.339

1.215.788

1.776

8.326

6.550

-

271.609 268.663 526.631 45.596 14.329 88.960

353

620

66

(598 )

309

1.043 6.700

5.951 27.492

-

(6.770 ) (14.297 )

224 19.895

1.158.361

100.465

16.060


83.748 350.410 28.436 8.461 59.375

12.204 57.693 7.418 2.044 3.053

2.721 877 -

Sub-jumlah

530.430

82.412

3.598

-

609.244

-

6

-

-

6


530.430

82.418

3.598

-

609.250

Nilai Buku

627.931

Aktiva Dalam Penyelesaian Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Jumlah Nilai Tercatat

Sewa Guna Usaha Mesin dan peralatan

-

7.048 (1.475 ) (5.573 ) -

1.242.766

103.000 403.907 29.404 10.505 62.428

633.516

34 230

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 9. AKTIVA TETAP (lanjutan) 31 Desember 2004 (Disajikan kembali - Catatan 30) Saldo Awal Nilai Tercatat Pemilikan Langsung Tanah Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Perabotan dan perlengkapan kantor Alat transportasi Konstruksi baja

Penambahan

Pengurangan

Reklasifikasi

Saldo Akhir

287.740 258.797 452.292 36.556 14.314 73.224

7.860 1.944 54.075 1.175 1.425 141

13.721 1.105 24.416 144 2.319 -

2.427 -

281.879 259.636 484.378 37.587 13.420 73.365

1.122.923

66.620

41.705

2.427

1.150.265

-

-

-

-

-


776

353

-

(776 )

353

Aktiva Dalam Penyelesaian Bangunan, prasarana dan instalasi Mesin dan peralatan Menara transmisi

142 302

1.402 7.548 -

-

(501 ) (848 ) (302 )

1.043 6.700 -

1.124.143

75.923

41.705

-

1.158.361


78.649 305.778 26.042 7.974 49.501

5.590 64.812 2.432 2.207 9.874

491 20.956 38 1.720 -

776 -

83.748 350.410 28.436 8.461 59.375

Sub-jumlah

467.944

84.915

23.205

776

530.430

614

162

-


468.558

85.077

23.205

Nilai Buku

655.585

Sub-jumlah Aktiva Kerjasama Operasi



(776 )

-

-

530.430 627.931

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007

2006

2005


Beban Pokok Pendapatan Usaha Beban Usaha

50.261 10.582

70.725 16.295

74.525 7.893

75.682 9.395

Jumlah

60.843

87.020

82.418

85.077

Pada tahun 2006, SRD menjual mesin dan peralatan berupa peralatan drilling dengan harga jual Rp15,2 miliar. Nilai buku aktiva yang dialihkan adalah sebesar Rp1,4 miliar dan laba atas penjualan tersebut sebesar Rp13,8 miliar, disajikan sebagai bagian dari akun “Penghasilan (Beban) Lain-lain Laba (Rugi) atas Penjualan Aktiva Tetap” pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2006.

35 231

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 9. AKTIVA TETAP (lanjutan) Pada bulan November 1999, Perusahaan melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetap yang dimiliki sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK/04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998. Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-01/WPJ.06/KP.014/2000 tanggal 23 April 2000 telah menyetujui selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut sebesar Rp262,0 miliar dengan rincian sebagai berikut: Nilai Selisih Penilaian Aktiva Tetap Tercatat - bersih Kembali Tanah Bangunan, prasarana dan instalasi

165.503 63.274

125.058 136.938

Jumlah

228.777

261.996

Penilaian kembali aktiva tetap tersebut dilakukan oleh PT Piesta Penilai, perusahaan penilai yang berasosiasi dengan Finch Freeman International Property Valuers dengan menggunakan metode perbandingan pasar untuk tanah dan metode kalkulasi biaya untuk bangunan, prasarana dan instalasi, mesin dan peralatan, sedangkan penilaian kembali untuk bangunan dan prasarana serta instalasi lainnya dilakukan oleh PT Mitra Selaras Abadi Konsulindo dengan menggunakan metode kalkulasi biaya. Pada periode 2007, aktiva dalam penyelesaian merupakan biaya pembangunan gedung dan SPBU serta instalasi mesin dan peralatan. Dinilai dari sudut pandang keuangan, persentase penyelesaian aktiva dalam penyelesaian berkisar antara 50% - 95% pada tanggal 31 Juli 2007. Tanah seluas 35.100 m² dengan nilai buku sebesar Rp5,0 miliar berlokasi di Pulorida, Desa Lebak Gede, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan seluas 57.586 m² dengan nilai buku sebesar Rp1,8 miliar berlokasi di Pematang Pudu, Bengkalis, Riau masing-masing masih atas nama PT Pertamina (Persero) dan pihak ketiga, dimana berdasarkan Akta Notaris Budiono, S.H., No. 32 tanggal 19 Juni 1998, pihak ketiga tersebut menyatakan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Anak perusahaan. Pada tahun 2005 dan 2004, Perusahaan melakukan penyesuaian atas luas dan nilai tercatat tanah Perusahaan masing-masing yang berlokasi di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara dan Lubuk Baja, Batam untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kerugian yang diakui sehubungan dengan penyesuaian tersebut masing-masing adalah sebesar Rp3,4 miliar dan Rp11,6 miliar dan disajikan dalam akun “Penghasilan (Beban) Lain-lain - Rugi Penyesuaian Tanah” pada laporan laba rugi konsolidasi. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Januari 2001 yang diaktakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 21 Februari 2001 oleh Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., para pemegang saham menyetujui tanah milik Perusahaan untuk wakaf seluas 2.100 m² kepada Yayasan Baitul Hikmah. Perusahaan telah melakukan pelepasan hak atas tanah, namun demikian sampai dengan tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sertifikat tanah belum dibalik nama atas nama Yayasan Baitul Hikmah. Tanah seluas 17,7 hektar berikut dermaga yang terletak di Kupang Barat milik Perusahaan saat ini dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Laut (TNI AL). Nilai buku pada tanggal 31 Juli 2007 atas tanah dan dermaga masing-masing adalah sebesar Rp1,02 miliar dan Rp14,96 miliar. Manajemen Perusahaan merencanakan untuk menjual tanah berikut dermaga tersebut kepada TNI AL, namun demikian sampai dengan tanggal 31 Juli 2007, belum terdapat dokumen hukum yang telah dibuat oleh Perusahaan dan TNI AL sebagai dasar pengakuan penjualan atau pengalihan aktiva tetap. Oleh karenanya, aktiva tetap tersebut masih tercatat pada laporan keuangan konsolidasi (Catatan 29g). 36 232

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 9. AKTIVA TETAP (lanjutan) Berdasarkan perjanjian kerjasama operasi (KSO) tanggal 20 Mei 2002, tanah milik Perusahaan berlokasi di Jl. Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, seluas 20.815 m² digunakan sebagai penyertaan pada kerjasama dalam bentuk bangun, kelola dan serah (BOT) selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan PT Light Instrumenindo (LI) sebagai investor sekaligus pengelola. Berdasarkan perjanjian KSO, di atas tanah tersebut akan dibangun sport club dan town houses (sarana bisnis), dimana keuntungan bersih setelah dipotong pajak atas pengelolaan sarana bisnis tersebut akan dibagi sebesar 40,00% dan 60,00% masing-masing untuk Perusahaan dan LI. Pada akhir masa perjanjian, LI akan menyerahkan tanah berikut semua bangunan di atasnya kepada Perusahaan. Nilai tercatat tanah sebesar Rp8,3 miliar dicatat sebagai “Aktiva Kerjasama Operasi”. Setelah perjanjian KSO berakhir pada tanggal 19 Mei 2027, Perusahaan berkewajiban untuk menyerahkan tanah seluas 4.440 m² kepada Pemerintah untuk kepentingan fasilitas umum dan sosial dengan nilai sebesar Rp1,8 miliar. Oleh karenanya, Perusahaan mengakui jumlah tersebut sebagai kerugian dan membebankannya pada laporan laba rugi konsolidasi tahun 2005. Sampai dengan tanggal penyelesaian penyusunan laporan keuangan konsolidasi, pembangunan fisik sarana bisnis tersebut secara keseluruhan baru mencapai sekitar 44,00%. Aktiva tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman dari beberapa bank seperti dijelaskan dalam Catatan 11 dan 15. Hak pemilikan atas tanah Perusahaan dan Anak perusahaan merupakan Hak Guna Bangunan yang memiliki sisa hak secara legal berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tahun. Manajemen berkeyakinan bahwa hak tersebut dapat diperpanjang pada saat berakhirnya hak tersebut. Pada tanggal 31 Juli 2007, aktiva tetap tersebut di atas telah diasuransikan atas semua risiko dengan nilai pertanggungan sekitar Rp262,2 miliar dan $AS43,4 juta pada PT Asuransi Central Asia, PT Wahana Tata, PT Asuransi Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama, PT Prisma, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Asuransi Aegis Indonesia, PT Asuransi AIU Indonesia, PT Asuransi Astra Buana, PT Asuransi Indrapura, PT Jasa Raharja Putra, PT Asuransi Permata Nipponkoa Indonesia dan PT Sinar Mas Indonesia, seluruhnya pihak ketiga. Manajemen berpendapat bahwa jumlah tersebut telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul atas aktiva tetap yang dipertanggungkan. PT Asian Appraisal Indonesia, perusahaan penilai independen, menilai aktiva tetap Perusahaan dan Anak perusahaan berdasarkan laporannya tertanggal 3 Oktober 2007. Berdasarkan laporan tersebut, nilai pasar aktiva tetap Perusahaan dan Anak perusahaan pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp1.158 miliar. Metode penilaian aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan penilai tersebut adalah kombinasi antara Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi (Depreciated Replacement Cost Method), Metode Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach) dan Metode Pendekatan Pendapatan (Income Approach). Manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan berpendapat bahwa nilai tercatat aktiva tetap dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan penurunan nilai atas aktiva tetap tersebut.

37 233

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 10. AKTIVA LAIN-LAIN Akun ini terdiri dari: 31 Desember 2006 (Disajikan kembali Catatan 30)

31 Juli 2007



Tagihan restitusi pajak penghasilan (Catatan 13) Beban proyek tangguhan - bersih Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya (Catatan 11, 15 dan 24a) Barang konsumsi tahan lama - bersih Lain-lain

44.819 15.975

47.071 7.061

42.734 7.364

21.718 12.379

8.185 7.085 14.306

11.231 2.754 15.811

36.933 4.343 14.556

27.236 5.088 13.207

Jumlah

90.370

83.928

105.930

79.628

Beban proyek tangguhan merupakan beban yang dikeluarkan sebelum dimulainya produksi secara komersial atau beban-beban sehubungan dengan proyek-proyek yang memiliki periode pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang mencakup biaya peralatan, biaya instalasi, biaya pengiriman dan biaya pelatihan untuk membiayai proyek tersebut. Beban tersebut diamortisasikan selama jangka waktu proyek. Aktiva lain-lain - Lain-lain terutama merupakan aktiva tidak berwujud - bersih dalam bentuk goodwill, software dan license, aktiva yang tidak digunakan dalam usaha dan beban tangguhan hak atas tanah bersih. 11. PINJAMAN JANGKA PENDEK Pinjaman jangka pendek merupakan kredit modal kerja yang diperoleh Perusahaan dan Anak perusahaan dengan rincian sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Dolar Amerika Serikat Pinjaman sindikasi ($AS16.160.131 dan $AS4.206.691 masing-masing pada periode 2007 dan tahun 2006) PT Bank Lippo Tbk ($AS2.500.000) PT Bank Niaga Tbk ($AS2.389.041 masing-masing pada tahun 2006 dan 2005) PT Bank Internasional Indonesia Tbk ($AS2.247.600 dan $AS2.830.000 masing-masing pada tahun 2006 dan 2005) PT Bank Bukopin Tbk ($AS1.000.000)

2006


2004

148.447 -

37.944 22.550

-

-

-

21.549

23.484

-

-

20.273 -

27.819 9.830

-

38 234

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 11. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) 31 Desember

31 Juli 2007 Rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pinjaman sindikasi PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Niaga Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jumlah


2006

2004

21.620 10.500 -

4.677 7.500 5.910 3.480 -

7.500 3.480 14.970

4.500 9.620

180.567

123.883

87.083

14.120

Pinjaman Sindikasi Seperti dijelaskan dalam Catatan 15, pada tanggal 10 Oktober 2006, Perusahaan bersama-sama dengan Anak perusahaan, yaitu EWS, GSC, EDS, SCU dan ETA memperoleh fasilitas kredit berupa pinjaman sindikasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai agen fasilitas. Saldo pinjaman sindikasi pada tanggal 31 Juli 2007 merupakan saldo pinjaman jangka pendek yang berasal dari penarikan fasilitas kredit oleh Perusahaan, EWS, GSC, EDS dan SCU. Sedangkan saldo pada tanggal 31 Desember 2006, berasal dari penarikan fasilitas kredit oleh EWS, SCU dan EDS. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Pada bulan Juni 2007, EPN memperoleh fasilitas pembiayaan Musyarakah dan Murabahah, dari BNI, Divisi Usaha Syariah. Fasilitas pembiayaan Musyarakah digunakan untuk mengambil alih pinjaman EPN dari PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta untuk modal kerja. Fasilitas Murabahah digunakan untuk tujuan pembiayaan perolehan 7 (tujuh) unit truk tangki dan pembiayaan perolehan 3 (tiga) unit truk, yaitu 2 (dua) unit truk trailer merk Nissan dan 1 (satu) unit truk trailer merk Hino. Sampai pada tanggal 31 Juli 2007, EPN belum merealisasi pembiayaan perolehan 7 (tujuh) unit truk tangki tersebut. Jumlah keseluruhan pembiayaan tersebut disepakati sebesar Rp26,4 miliar. Jumlah yang sudah direalisasi oleh EPN adalah sebesar Rp22,9 miliar, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,3 miliar adalah hutang bank jangka panjang (Catatan 15). PT Bank Lippo Tbk (Bank Lippo) Pada bulan Juni 2006, GSC memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Bank Lippo terdiri dari PTSODI I dengan nilai sebesar $AS2,0 juta dan PTS-ODI II dengan nilai sebesar $AS2,5 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 7,75% per tahun dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak pencairan pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan tanah dan bangunan dengan hak guna bangunan (HGB) atas nama GSC dengan nilai tanggungan sebesar Rp37,0 miliar, piutang usaha GSC dengan nilai sebesar $AS2,1 juta dan standing instruction dari GSC yang menyatakan bahwa pendapatan dari proyek yang dibiayai pinjaman tersebut harus ditransfer ke rekening penampungan (escrow account) GSC di Bank Lippo. Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo pinjaman GSC ke Bank Lippo sebesar $AS2,5 juta atau setara dengan Rp22,5 miliar. Pada bulan Januari 2007, seluruh hutang kepada Bank Lippo telah dilunasi dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit yang diperoleh GSC dari BCA (Catatan 15).

39 235

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 11. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) PT Bank Niaga Tbk (Bank Niaga) EDS memperoleh pinjaman dari Bank Niaga dalam bentuk kredit khusus dan modal kerja dengan jumlah sebesar $AS2,4 juta untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2006 dan dikenakan bunga sebesar 8,00% per tahun. Kredit khusus ditujukan untuk membiayai tagihan dari PT Pertamina (Persero) (Pertamina) atas proyek-proyek berjalan sebelum dilakukan perjanjian kredit dengan Bank Niaga, sedangkan fasilitas modal kerja ditujukan untuk pelaksanaan proyek/kontrak dari Pertamina. Pinjaman ini dijamin secara fidusia atas tagihan EDS kepada pihak ketiga minimal 125,00% atau sebesar $AS3,0 juta, dan perlengkapan drilling. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, saldo pinjaman masing-masing sebesar $AS2,4 juta atau setara dengan Rp21,5 miliar dan Rp23,5 miliar. Pada bulan Januari 2007, pinjaman ini telah dibayar lunas dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterima EDS dari BCA (Catatan 15). Pada Juli 2006, EPN memperoleh pinjaman modal kerja dari Bank Niaga dengan fasilitas maksimum sebesar Rp4,0 miliar dan Rp2,0 miliar, masing-masing untuk pembiayaan operasional 2 (dua) unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di daerah Cikampek dan Srengseng serta untuk pembiayaan Sales and General Administration (SGA) dan pengadaan persediaan di divisi trading EPN. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 17,75% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin dengan persediaan bahan bakar minyak (BBM) yang terdapat di SPBU, persediaan produk baker chemical dan persediaan dari produk divisi trading, piutang usaha EPN kepada pihak ketiga senilai Rp2,0 miliar dan hak tanggungan atas tanah milik Perusahaan senilai Rp6,9 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo pinjaman masing-masing adalah sebesar Rp4,0 miliar dan Rp2,0 miliar. Pada bulan Juni 2007, seluruh pinjaman yang diperoleh dari Bank Niaga telah dibayar lunas dengan menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh EPN dari BNI di atas. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Pada bulan Maret 2005, GSC memperoleh fasilitas kredit modal kerja berulang dari BII dengan jumlah maksimum sebesar $AS2,5 juta dengan bunga sebesar SIBOR ditambah 4,00% per tahun. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia atas piutang GSC dengan nilai $AS4,0 juta, standing instruction yang telah ditandatangani GSC yang menyatakan bahwa semua penerimaan dari proyek yang dibiayai harus ditransfer ke rekening penampungan GSC di BII. Perjanjian tersebut mensyaratkan GSC untuk memperoleh persetujuan BII terlebih dahulu sebelum melakukan antara lain perubahan anggaran dasar, komposisi para manajemen dan pemegang saham, mendapatkan pinjaman fasilitas kredit baru dari pihak lain, akuisisi dan penggabungan usaha, pembayaran dividen atau hutang kepada pemegang saham dan mengagunkan aktiva yang telah dijaminkan kepada kreditur lainnya. Pada bulan April 2006, perjanjian tersebut diubah sehingga jumlah maksimum yang dapat ditarik menjadi sebesar $AS6,0 juta dimana sebesar $AS5,0 juta digunakan untuk modal kerja dan sebesar $AS1,0 juta untuk pelunasan hutang kepada Bank Bukopin. Berdasarkan perjanjian yang telah diubah tersebut, bunga menjadi sebesar SIBOR bulanan ditambah 4,00% per tahun dan menambah jaminan berupa tanah dan bangunan serta piutang atas jasa seismik dengan nilai sebesar Rp27,3 miliar. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Maret 2007. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, saldo pinjaman GSC ke BII masing-masing adalah sebesar $AS1,2 juta dan $AS2,5 juta atau setara dengan Rp11,3 miliar dan Rp24,6 miliar. Pada bulan Januari dan Februari 2007, seluruh pinjaman yang diperoleh dari BII telah dilunasi dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit yang diperoleh GSC dari BCA (Catatan 15).

40 236

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 11. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) (lanjutan) Pada bulan Maret 2006, EWS memperoleh pinjaman dari BII dalam bentuk pinjaman promes berulang sebesar $AS1,0 juta yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek jangka pendek EWS. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar SIBOR ditambah 3,30% dan dijamin dengan piutang usaha EWS, Workover Rig No. 17 berikut peralatannya yang dibeli dengan menggunakan pinjaman tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo pinjaman ke BII adalah sebesar $AS1,0 juta, setara dengan Rp9,0 miliar. Pada bulan Januari 2007, seluruh pinjaman yang diperoleh dari BII telah dilunasi dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit yang diperoleh dari BCA (Catatan 15). Pada bulan Mei 2005, PBN memperoleh fasilitas kredit modal kerja pinjaman dari BII dengan pagu kredit sebesar $AS450,0 ribu untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan tingkat bunga sebesar 6,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2005, saldo pinjaman ke BII tersebut adalah sebesar $AS330,0 ribu setara dengan Rp3,2 miliar, dan telah dilunasi pada tahun 2006. PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) Pada bulan Februari 2005, GSC memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari Bank Bukopin dengan pagu sebesar $AS1,0 juta. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 7,50% per tahun, jatuh tempo pada bulan Februari 2007, dan dijamin dengan tanah milik GSC, peralatan seismik senilai Rp10,1 miliar dan piutang milik GSC senilai Rp10,0 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2005, saldo pinjaman tersebut sebesar $AS1,0 juta setara dengan Rp9,8 miliar. Pada bulan Februari 2006, pinjaman tersebut telah diperpanjang dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, namun pada tanggal 7 April 2006, pinjaman tersebut telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh GSC dari BII tersebut di atas. Pada bulan Mei 2003, EWS mempunyai fasilitas kredit modal kerja dari Bank Bukopin dengan fasilitas maksimum sebesar Rp5,0 miliar dan jatuh tempo pada bulan Mei 2005. Pinjaman tersebut kemudian diperpanjang secara tahunan dan terakhir akan jatuh tempo pada bulan Mei 2007. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 19,00% pertahun dan dijamin dengan 2 (dua) set Portable Wireline, Workover Rig No. 10, 16 dan 38 berikut perlengkapannya dan tagihan (cessie) EWS kepada PT Total E&P Indonesie sebesar Rp1,0 miliar atas proyek Provision of Snubbing Services dengan kontrak No. 501-231/DKF/860. Pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp5,0 miliar, Rp5,0 miliar dan Rp4,5 miliar. Pada bulan Januari 2007, pinjaman ini telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterima EWS dari BCA (Catatan 15). Pada bulan Desember 2005, SCU memperoleh pinjaman dari Bank Bukopin dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja dengan jumlah sebesar Rp2,5 miliar dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Pinjaman tersebut dikenakan bunga efektif sebesar 13,50% per tahun dan dijamin dengan deposito SCU (Catatan 10). Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, deposito yang dijaminkan tersebut masing-masing sebesar Rp3,0 miliar dan Rp2,7 miliar dan disajikan sebagai bagian dari akun “Aktiva Lain-lain - Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, saldo pinjaman tersebut masingmasing sebesar Rp2,5 miliar. Pada bulan Januari 2007, seluruh pinjaman yang diperoleh dari Bukopin telah dilunasi dengan menggunakan dana dari fasilitas kredit yang diperoleh SCU dari BCA (Catatan 15).

41 237

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 11. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Pada bulan April dan Mei 2005, EPN memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari BRI dengan fasilitas maksimum sebesar Rp7,5 miliar, yang jatuh tempo pada bulan April, Mei, dan Juli 2007. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 14,00% - 17,75% per tahun dan dijamin dengan tabungan EPN pada BRI, 13 (tiga belas) unit kendaraan truk tangki BBM senilai Rp2,7 miliar, persediaan BBM, piutang EPN kepada pihak ketiga senilai Rp2,0 miliar dan hak tanggungan atas tanah milik Perusahaan, senilai Rp6,9 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, saldo pinjaman EPN masing-masing sebesar Rp3,5 miliar dan tabungan EPN masing-masing sebesar Rp1,1 miliar dan Rp1,0 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, tabungan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun “Aktiva Lain-lain - Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi (Catatan 10). Pada bulan Juni 2007, seluruh pinjaman yang diperoleh dari BRI telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh EPN dari BNI tersebut di atas. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) Perusahaan memiliki perjanjian kredit modal kerja dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp15,0 miliar dan dikenakan bunga sekitar 18,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, saldo pinjaman ke Bank Mandiri masingmasing sebesar Rp15,0 miliar dan Rp9,6 miliar. Pinjaman ini telah dilunasi pada bulan Desember 2006. 12. HUTANG USAHA Akun ini merupakan hutang yang timbul dari pembelian bahan baku dan/atau jasa yang digunakan dalam usaha. Rincian akun ini adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Pihak ketiga

2006 (Disajikan kembaliCatatan 30)



208.690

200.074

159.894

103.266

Pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Catatan 5) Koperasi Karyawan Elnusa PT Patra Logistik PT Patra Telekomunikasi Indonesia PT Pertamina (Persero) Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta)

10.625 2.122 858 61

7.116 418 834 164

4.952 340 -

2.849 10.876 2.354

800

1.786

1.041

867

Sub-jumlah

14.466

10.318

6.333

16.946

223.156

210.392

166.227

120.212

Jumlah

42 238

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 12. HUTANG USAHA (lanjutan) Berdasarkan mata uang, rincian hutang usaha adalah sebagai berikut: 31 Desember 2006 (Disajikan kembaliCatatan 30)

31 Juli 2007



Rupiah Dolar Amerika Serikat ($AS11.013.076, $AS12.695.045, $AS12.876.850 dan $AS9.563.708 masing-masing pada periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004) Dolar Singapura ($Sin226.205 dan $Sin334.065 pada periode 2007 dan tahun 2004)

120.615

95.883

39.648

29.466

101.166

114.509

126.579

88.847

1.375

-

-

1.899

Jumlah

223.156

210.392

166.227

120.212

13. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN Hutang pajak terdiri dari: 31 Desember

31 Juli 2007

2006


2005

Taksiran hutang pajak penghasilan Pasal 29 (setelah dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka) Periode berjalan Periode sebelumnya Pajak penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 25 Pasal 26 Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan

2.067 5.495

5.250 4.264

6.517 -

3.057 -

1.929 5.143 6.378 2.865 23.056 -

11.704 6.728 1.020 633 27.157 -

9.277 16.536 191 116 21.966 8

10.496 10.584 14 11 42.440 -

Jumlah

46.933

56.756

54.611

66.602

Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi dan taksiran rugi fiskal untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut:

43 239

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 13. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN (lanjutan) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi Pos luar biasa Dikurangi laba Anak perusahaan sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Laba Perusahaan sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Penghasilan sewa Beban yang terkait dengan penghasilan sewa Beda temporer: Pembayaran sewa guna usaha Penyisihan imbalan kerja karyawan Penyusutan Penyisihan piutang ragu-ragu Beda tetap: Penyisihan piutang ragu-ragu Gaji dan kesejahteraan karyawan Amortisasi goodwill Representasi, jamuan dan sumbangan Beban pajak Beban keuangan Komunikasi, iklan dan promosi Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi Lain-lain




71.475 -

117.896 -

83.822 -

100.418 63.754

(52.138)

(96.870)

(73.778)

(41.490)

19.337 (13.470)

21.026 (22.448)

10.044 -

122.682 -

5.416

10.380

-

-

1.245 1.476 1.063 214

1.289 333 (77) (1.146)

335 (911) 3.620

750 1.608

4.833 774 445 394 316 179

15.665 1.327 971 43 -

563 314 515 3.147 101 77

21.020 786 575 15

(339)

(504)

(1.712)

(722)

(31.060) 497

(39.873) (203)

(45.543) (1.058)

(37.734) (18.245)

Taksiran laba (rugi) fiskal Perusahaan

(8.680)

(13.217)

(30.508)

90.735

Akumulasi rugi fiskal Awal periode Rugi fiskal yang telah kadaluarsa Koreksi rugi fiskal berdasarkan SKP

(43.725) -

(31.893) 1.385

(8.558) 7.173 -

(188.621) 89.328 -

Taksiran Akumulasi Rugi Fiskal

(52.405)

(43.725)

(31.893)

(8.558)

Perusahaan telah menyampaikan ke Kantor Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun pajak 2006, 2005 dan 2004. Penyesuaian atas jumlah taksiran laba (rugi) fiskal Perusahaan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pajak.

44 240

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 13. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN (lanjutan) Perhitungan taksiran pajak penghasilan adalah sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 Taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan Anak perusahaan




84.366

135.213

117.483

69.442

84.366

135.213

117.483

69.442

Beban pajak penghasilan - periode berjalan Perusahaan Anak perusahaan

24.386

44.387

35.255

21.282

Jumlah beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi

24.386

44.387

35.255

21.282

Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka Perusahaan Anak perusahaan

219 29.105

1.995 62.134

640 53.489

1.570 38.373

Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka

29.324

64.129

54.129

39.943

Taksiran hutang pajak penghasilan pasal 29 Perusahaan Anak perusahaan

2.067

5.250

6.517

3.057

Jumlah

2.067

5.250

6.517

3.057

Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan Perusahaan Anak perusahaan

219 6.786

1.995 22.997

640 24.751

1.570 20.148

Jumlah tagihan restitusi pajak periode berjalan

7.005

24.992

25.391

21.718

Jumlah

Pada tanggal-tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, rincian tagihan restitusi pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Perusahaan - 2004 dan tahun sebelumnya - 2005 - 2006 - 2007


2006

387 1.989 219

45 241

640 1.995 -

640 -

2004 (Disajikan kembali Catatan 30) 1.570 -

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 13. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN (lanjutan) 31 Desember

31 Juli 2007

2006



Anak perusahaan - 2004 dan tahun sebelumnya - 2005 - 2006 - 2007

12.566 22.872 6.786

21.439 22.997 -

17.343 24.751 -

20.148 -

Jumlah

44.819

47.071

42.734

21.718

Pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, tagihan restitusi pajak penghasilan disajikan pada akun “Aktiva Lain-lain - Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi (Catatan 10). Beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasi terdiri dari komponen sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007




Periode berjalan Tangguhan

(24.386) 4.659

(44.387) 14.770

(35.255) 12.759

(21.282) 8.788

Bersih

(19.727)

(29.617)

(22.496)

(12.494)

Pada tahun 2007, 2006, 2005 dan 2004, beberapa Anak perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pajak untuk beberapa tahun pajak, dimana berdasarkan SKP dan STP tersebut beberapa Anak Perusahaan dikenakan tambahan pajak untuk beberapa pasal dengan jumlah keseluruhan masing-masing sebesar Rp9,4 miliar, Rp16,0 miliar, Rp16,4 miliar dan Rp0,9 miliar disajikan sebagai bagian dari “Penghasilan (Beban) Lain-lain” dalam laporan laba rugi konsolidasi. SKP yang diterima beberapa Anak perusahaan diantaranya adalah SKPKB PPh 23 No.00035/203/05/051/07 tanggal 30 Mei 2007 untuk tahun fiskal 2005 sebesar Rp9,9 miliar (sebagian dari jumlah ini telah diajukan keberatan), SKPKB PPh 21 No. 00040/201/05/051/07 tanggal 30 Mei 2007 untuk tahun fiskal 2005 sebesar Rp1,1 miliar, SKPKB PPh 21 No. 00035/201/04/051/06 tanggal 22 Juni 2006 untuk tahun fiskal 2004 sebesar Rp1,3 miliar, SKPKB PPh Badan No. 00014/206/04/051/06 tanggal 22 Juni 2006 untuk tahun fiskal 2004 sebesar Rp1,2 miliar, SKPKB PPN No. 00021/287/03/051/05 tanggal 24 Maret 2005 untuk tahun fiskal 2003 sebesar Rp8,1 miliar, SKPKB PPh Badan No. 00014/206/03/051/05 tanggal 24 Maret 2005 untuk tahun fiskal 2005 sebesar Rp1,1 miliar dan SKPKB PPh 23 No. 00069/203/03/211/05 tanggal 26 April 2005 untuk tahun fiskal 2003 sebesar Rp1,5 miliar.

46 242

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 13. HUTANG PAJAK, AKTIVA DAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN (lanjutan) Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan seperti yang disajikan dalam neraca konsolidasi adalah sebagai berikut: 31 Desember 2006 (Disajikan kembaliCatatan 30)

31 Juli 2007 Aktiva Pajak Tangguhan - Bersih Perusahaan Rugi fiskal Piutang Aktiva tetap Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan

15.722 (362) 783


13.118 (426) 90


9.568 (82) (273)

2.567 -

100

(1.464)

643

200

16.786

12.982

9.313

1.103

27.449

26.593

16.211

13.685

44.235

39.575

25.524

14.788

Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih Anak perusahaan

-

-

719

2.627

Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih

-

-

719

2.627

Jumlah Anak perusahaan Jumlah Aktiva Pajak Tangguhan - Bersih

Manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan tersebut dapat dipulihkan kembali melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. 14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR Biaya masih harus dibayar terdiri dari: 31 Desember

31 Juli 2007 Sewa Beban proyek Gaji, bonus dan kesejahteraan karyawan Jasa sub-kontrak Jasa profesional Cadangan biaya sosial Bunga Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Jumlah

2006



38.422 22.554 19.484 8.812 2.550 1.486 408

41.257 34.327 37.523 19.654 3.549 1.474 400

14.971 47.876 21.025 20.496 1.646 1.396 419

4.942 28.018 17.503 26.102 1.396 1.634 8.811

14.345

14.980

12.036

5.706

108.061

153.164

119.865

94.112

47 243

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Rincian kewajiban jangka panjang adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Hutang bank Dolar Amerika Serikat Pinjaman sindikasi ($AS18.461.805 dan $AS6.691.702 masing-masing pada periode 2007 dan tahun 2006) PT Bank Chinatrust Indonesia ($AS263.964) PT Bank InternasionaI Indonesia Tbk ($AS4.488.871 dan $AS2.072.717 masing-masing pada tahun 2006 dan 2005) PT Bank Bukopin Tbk ($AS1.828.718, $AS2.420.028 dan $AS1.563.357 masing-masing pada tahun 2006, 2005 dan 2004) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ($AS750.000, $AS1.000.000 dan $AS1.250.000 masing-masing pada tahun 2006, 2005 dan 2004) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ($AS625.000, $AS875.000 dan $AS1.250.000 masing-masing pada tahun 2006, 2005 dan 2004) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ($AS5.077.856 dan $AS7.881.967 masing-masing pada tahun 2005 dan 2004) PT Bank Niaga Tbk ($AS2.380.952 masing-masing pada tahun 2005 dan 2004) PT Bank Syariah Mandiri ($AS1.100.664 dan $AS1.950.275 masing-masing pada tahun 2005 dan 2004) Rupiah Pinjaman sindikasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Permata Tbk PT Bank Niaga Tbk Jumlah hutang bank Hutang sewa guna usaha Hutang proyek Sub-jumlah


2006


169.590

60.359

-

-

2.425

-

-

-

-

40.490

20.375

-

-

16.495

23.789

14.523

-

6.765

9.830

11.613

-

5.637

8.601

11.613

-

-

49.915

73.223

-

-

23.405

22.119

-

-

10.820

18.118

16.421 3.972 1.250 1.250 -

7.829 4.941 6.287 1.508

14.351 6.971 8.157 -

2.887 6.000 -

194.908

150.311

176.214

160.096

79.144 -

22.568 -

195 4.230

3.676

274.052

172.879

180.639

163.772

48 244

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) 31 Desember

31 Juli 2007

2006



Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Hutang bank Hutang sewa guna usaha Hutang proyek

54.802 26.935 -

54.497 9.163 -

91.711 111 2.901

59.333 1.374

Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

81.737

63.660

94.723

60.707

Bagian jangka panjang Hutang bank Hutang sewa guna usaha Hutang proyek

140.106 52.209 -

95.814 13.405 -

84.503 84 1.329

100.763 2.302

Jumlah

192.315

109.219

85.916

103.065

Pinjaman Perusahaan: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Hutang kepada BNI dan BRI merupakan saldo atas pinjaman yang telah direstrukturisasi pada tahun 2004. Saldo pinjaman restrukturisasi dari BNI dan BRI masing-masing sebesar $AS1,3 juta. Berdasarkan perjanjian restrukturisasi yang diselesaikan pada bulan Agustus dan November 2004, BNI dan BRI setuju bahwa pinjaman tersebut dilunasi Perusahaan dengan pembayaran secara semesteran selama jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dikenakan bunga per tahun sebesar 2,00% di atas LIBOR 3 (tiga) bulanan dan dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, saldo pinjaman BNI masing-masing sebesar $AS750,0 ribu, $AS1,0 juta dan $AS1,25 juta sedangkan pinjaman BRI masing-masing sebesar $AS625,0 ribu, $AS875,0 ribu dan $AS1,25 juta. Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman dari BRI dan BNI, masing-masing pada bulan Februari dan Maret 2007, dengan fasilitas kredit yang diterima Perusahaan dari BCA. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) Selain fasilitas modal kerja dalam Rupiah, seperti disebutkan dalam Catatan 11, Perusahaan juga memperoleh kredit modal kerja dalam Dolar AS dengan jumlah sebesar $AS9,5 juta dari Bank Mandiri. Pinjaman dari fasilitas tersebut pada awalnya jatuh tempo pada bulan Februari 2004 dan kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Desember 2008. Pinjaman tersebut dikenakan bunga mengambang sebesar 9,00% per tahun dan dijamin secara paripasu dengan jaminan yang sama yang diberikan atas kredit modal kerja dari bank yang sama seperti disebutkan dalam Catatan 11. Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, saldo pinjaman tersebut sebesar $AS5,1 juta atau setara dengan Rp49,9 miliar dan $AS7,9 juta atau setara dengan Rp73,2 miliar. Pada bulan Desember 2006, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman dari Bank Mandiri ini.

49 245

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Perusahaan dan Anak perusahaan: Pinjaman Sindikasi Pada tanggal 10 Oktober 2006, Perusahaan bersama-sama dengan Anak perusahaan, yaitu EWS, GSC, EDS, SCU dan ETA (seluruhnya bersama-sama disebut Debitur), menandatangani perjanjian kredit Cash loan dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 6 pada tanggal yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, BCA merupakan agen fasilitas dan agen jaminan dan bertindak untuk kepentingan dan atas nama kreditur dan kreditur tambahan seperti disebutkan dalam perjanjian. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Debitur memperoleh fasilitas kredit dan BCA setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman yang digunakan untuk: - mengambil alih (take over) atas pinjaman Debitur, - pembiayaan kembali pinjaman Anak perusahaan kepada pemegang saham (shareholder loan), - pembiayaan investasi baru, dan - pembiayaan kebutuhan modal kerja. Berdasarkan perjanjian tersebut, Debitur memperoleh fasilitas kredit pinjaman kas dengan fasilitas maksimum sebesar Rp394,0 miliar dan fasilitas kredit modal kerja baru dengan fasilitas maksimum sebesar Rp56,0 miliar. Disamping itu, Perusahaan juga memperoleh fasilitas pinjaman non-kas sebesar Rp200,0 miliar dalam bentuk Letter of Credit (L/C); Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN); Bank Garansi (BG) dan Stand By Letter of Credit (SBLC). Fasilitas pinjaman tersebut juga dapat digunakan oleh Anak perusahaan. Penarikan pinjaman dapat dilakukan dalam Dolar AS dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal penarikan. Rincian dari penggunaan fasilitas kredit yang diperoleh dari BCA adalah sebagai berikut: Perusahaan

Jenis fasilitas

Jumlah maksimum yang dapat ditarik

Penggunaan fasilitas kredit

Perusahaan

Pinjaman berjangka Kredit modal kerja baru

$AS Rp

2.500.000 56.000

Mengambil alih pinjaman dari BRI dan BNI Kebutuhan modal kerja

GSC

Pinjaman berjangka Pinjaman dengan pembayaran bertahap

$AS

6.000.000

Mengambil alih pinjaman dari BII

$AS

2.200.000

Pembiayaan kembali pinjaman dari Bank Lippo

EWS

Kredit lokal Kredit investasi Pinjaman berjangka Pinjaman berjangka baru

Rp $AS $AS $AS

5.000 6.226.000 1.600.000 1.200.000

Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin dan BII Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin dan BII Pembiayaan hutang kepada pemegang saham EWS

EDS

Kredit lokal Kredit investasi Pinjaman berjangka baru

$AS $AS $AS

2.425.000 15.000.000 3.200.000

ETA

Kredit lokal Kredit investasi Pinjaman dengan pembayaran bertahap

Rp Rp

4.000 650

Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin Mengambil alih pinjaman dari Bank Bukopin

Rp

6.000

Pembiayaan hutang kepada pemegang saham ETA

Kredit lokal Kredit investasi Pinjaman berjangka Kredit investasi baru

Rp Rp Rp Rp

2.500 6.000 3.000 5.000

Mengambil alih pinjaman Bank Bukopin Mengambil alih pinjaman Bank Permata Mengambil alih pinjaman Bank Permata Pembiayaan hutang kepada pemegang saham SCU

SCU

Mengambil alih pinjaman dari Bank Niaga Pembelian peralatan dan uang muka sewa rig Kebutuhan modal kerja

Kredit investasi baik yang diambil alih maupun yang baru dan pinjaman dengan pembayaran bertahap (installment loan) dalam Dolar AS dikenakan bunga tahunan sebesar 3,00% di atas SIBOR 1 (satu) bulan, dan yang Rupiah dikenakan bunga tahunan sebesar 3,00% di atas suku bunga SBI 1 (satu) bulan. Fasilitas kredit lokal, pinjaman berjangka dan modal kerja dalam Dolar AS dikenakan bunga tahunan sebesar 2,75% di atas SIBOR 1 (satu) bulan, dan dalam Rupiah dikenakan bunga tahunan sebesar 2,75% di atas suku bunga SBI 1 (satu) bulan. 50 246

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Perusahaan dan Anak perusahaan: (lanjutan) Pinjaman Sindikasi (lanjutan) Perjanjian tersebut mensyaratkan antara lain untuk; (1) mempertahankan rasio keuangan tertentu, (2) Perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas (minimal 51,00%) di EWS, GSC, EDS, SCU dan ETA, (3) membuka rekening penampungan (escrow account) untuk menampung pembayaran pelanggan atas penggunaan jasa Debitur atas kontrak-kontrak, serta (4) mewajibkan Debitur untuk menyetorkan terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan setiap dan semua hasil pendapatan penjualan yang berasal dari kegiatan operasional. Perjanjian tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa apabila salah satu Debitur berada dalam keadaan gagal (default), akan dengan sendirinya mengakibatkan Debitur lainnya berada dalam keadaan gagal (cross default). Perjanjian tersebut juga mensyaratkan Anak perusahaan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut: - Account Receivables Period tidak lebih dari 180 hari kalender kecuali untuk EWS tidak lebih dari 150 hari kalender, - Inventory Period tidak lebih dari 90 hari, - Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio maksimum 3 (tiga) kali dan khusus untuk EDS adalah maksimum 4,5 (empat setengah) kali dan mulai tahun 2008 adalah maksimum 3 (tiga) kali, - Interest Service Coverage Ratio minimum 1 (satu) kali, - Dividend Pay Out Ratio maksimum adalah 30,00% dari laba bersih dan khusus untuk Perusahaan, pembagian dividen baru dapat dilakukan jika syarat-syarat berikut terpenuhi: (i). Hutang Perusahaan ataupun masing-masing Anak perusahaan kepada para kreditur tetap dalam posisi lancar (kolektibilitas 1) sesuai ketentuan/kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia, (ii). Interest Bearing Debt to EBITDA Ratio maksimum 3 (tiga) kali, (iii). Interest Service Coverage Ratio minimum 1 (satu) kali, (iv). Account Receivables Period pada setiap posisi pelaporan maksimum adalah 180 hari. Keseluruhan fasilitas kredit yang diperoleh dari BCA dijamin dengan tanah dan bangunan milik Perusahaan, GSC dan SCU, peralatan seismik milik GSC, peralatan drilling dan wireline logging milik SRD dan EDS, peralatan komputer milik ETA di gedung Kwarnas dan di Kantor Besar Pertamina UP V, Balikpapan, serta peralatan EWS berupa Workover Rig No. 8, 10, 16, 17 dan 38 serta Drilling Rig No. 55, 66, 77 dan 99 milik SRD. Berdasarkan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 4 dan 5 tanggal 3 Mei 2007, sebagian fasilitas pinjaman dari BCA tersebut dialihkan ke PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar Rp30,0 miliar dan $AS12,9 juta dan PT Bank Bukopin Tbk sebesar Rp17,1 miliar dan $AS7,4 juta. Berdasarkan Akta ini BCA ditetapkan sebagai agen fasilitas. Pinjaman Anak perusahaan: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Pada bulan Juni 2007, EPN mengadakan Akad Pengalihan Hutang dengan Prinsip Murabahah dengan BNI Divisi Usaha Syariah mengenai pembiayaan 3 (tiga) unit truk tangki dengan harga sebesar Rp1,2 miliar. Pinjaman tersebut dibayar secara cicilan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan berakhir pada bulan Juni 2010.

51 247

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Anak perusahaan: (lanjutan) PT Bank Chinatrust Indonesia (Bank Chinatrust) Pada bulan Juni 2007, PBN menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Chinatrust dengan pagu kredit sebesar $AS1,5 juta. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Bank Chinatrust memberikan fasilitas pinjaman sebagai berikut: - fasilitas kredit Sight Letter of Credit (L/C) sebesar $AS1,4 juta untuk pembiayaan pembelian mesin-mesin baru, - fasilitas kredit General Term Loan I sebesar $AS1,2 juta dengan bunga sebesar 8,50% per tahun yang digunakan untuk melunasi L/C pembiayaan pembelian mesin-mesin baru tersebut, - fasilitas kredit General Term Loan II sebesar $AS282,8 ribu dengan bunga sebesar 8,50% per tahun untuk mengambil alih (take over) pinjaman PBN dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Chinatrust dijamin dengan tanah dan bangunan milik PBN, mesin-mesin yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut dan deposito berjangka sebesar 12,50% dari setiap pembukaan L/C. Lebih lanjut, perjanjian pinjaman tersebut membatasi PBN dalam hal mengubah susunan manajemen dan/atau pemegang saham dan lalai melakukan kewajiban keuangan kepada Bank Chinatrust. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Pada bulan Maret tahun 2005, EWS menandatangani perjanjian dengan BII dimana BII setuju memberikan fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman berjangka (PB I dan PB II) kepada EWS. Pinjaman PB I dengan jumlah maksimum yang dapat ditarik sebesar $AS1,8 juta diperoleh untuk proyek EWS atas Hydraulic Workover Unit Project dengan Chevron Indonesia Company. PB II dengan jumlah maksimum yang dapat ditarik sebesar $AS665,0 ribu diperoleh untuk proyek EWS atas Slickline Services Project dengan PT Total E&P Indonesie (Total Indonesie). Berdasarkan perjanjian, PB I terhutang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ditambah masa tenggang 3 (tiga) bulan terhitung sejak 21 Maret 2005 sampai dengan 21 Oktober 2008. PB II terhutang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan masa tenggang 6 (enam) bulan, terhitung sejak 21 Maret 2005 sampai dengan 21 April 2011. Pinjaman ini dikenakan bunga komersil ditambah 3,00% per tahun dan dijamin dengan Workover Rig No. 8 senilai $AS2,9 juta, piutang usaha sebesar $AS19,1 juta, dan peralatan yang dibeli dengan fasilitas kredit tersebut dengan nilai sebesar $AS3,5 juta. Lebih lanjut, pinjaman tersebut mensyaratkan agar seluruh pembayaran piutang proyek yang dibiayai tersebut ditampung dalam rekening penampungan EWS di BII. Pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, saldo keseluruhan pinjaman EWS dari BII atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar $AS1,7 juta dan $AS1,8 juta. Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2006, EWS memperoleh fasilitas kredit dalam bentuk pinjaman berjangka lainnya (PB III) dengan jumlah maksimum yang dapat ditarik sebesar $AS2,5 juta yang digunakan untuk membiayai proyek snubbing dari Total Indonesie. Pinjaman tersebut diperoleh untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2009. Pinjaman tersebut dikenakan bunga per tahun sebesar SIBOR plus 3,30% dan dijamin dengan piutang usaha EWS, Workover Rig No. 17 dan peralatan yang dibeli dengan fasilitas kredit tersebut. Perjanjian tersebut mensyaratkan agar EWS antara lain meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BII dalam hal menjual, menyewakan, mengalihkan aktiva EWS, melakukan perubahan susunan manajemen dan susunan pemegang saham, dan penggabungan usaha (merger). Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo pinjaman adalah sebesar $AS2,5 juta.

52 248

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Anak perusahaan: (lanjutan) PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, jumlah hutang EWS ke BII masing-masing adalah sebesar $AS4,2 juta dan $AS1,8 juta, setara dengan Rp37,2 miliar dan Rp17,6 miliar. Dari jumlah tersebut, bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun adalah sebesar $AS1,8 juta dan $AS434,6 ribu, setara dengan Rp16,0 miliar dan Rp4,3 miliar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005. Pada bulan Januari 2007, seluruh pinjaman di atas telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterima EWS dari BCA. Pada bulan Mei 2005, PBN memperoleh fasilitas kredit investasi dari BII dengan pagu sebesar $AS600,0 ribu. Pada tahun 2006 dan 2005, PBN telah menggunakan fasilitas tersebut masing-masing sebesar $AS300,0 ribu dan $AS250,0 ribu. Pinjaman akan dibayar secara angsuran selama 3 (tiga) tahun dalam 36 (tiga puluh enam) angsuran. Pinjaman tersebut dijamin dengan piutang dagang PBN senilai $AS1,3 juta, persediaan senilai $AS500,0 ribu, mesin-mesin yang dibeli dengan menggunakan fasilitas tersebut senilai $AS600,0 ribu, gadai deposito dan didukung dengan surat pengakuan hutang dari PBN. Lebih lanjut, perjanjian pinjaman tersebut membatasi PBN dalam hal mengubah susunan manajemen dan/atau pemegang saham dan lalai melakukan kewajiban keuangan kepada BII. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar $AS362,4 ribu dan $AS278,9 ribu setara dengan Rp3,3 miliar dan Rp2,7 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar $AS211,3 ribu dan $AS99,5 ribu, masing-masing setara dengan Rp1,9 miliar dan Rp1,0 miliar merupakan bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun. Deposito yang dijaminkan sebesar $AS115,0 ribu setara dengan Rp1,0 miliar dan Rp1,1 miliar, pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005, dicatat sebagai akun ”Aktiva Lain-lain - Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi. Pada bulan Juni 2007, pinjaman ini telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit yang diterima PBN dari Bank Chinatrust. PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) Pada bulan Agustus 2004, EWS memperoleh fasilitas kredit investasi dengan jumlah maksimum yang dapat ditarik sebesar $AS1,3 juta untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun termasuk grace period selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya, pada bulan Agustus 2005, EWS memperoleh fasilitas modal kerja dengan jumlah maksimum yang dapat ditarik sebesar $AS600,0 ribu untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. Selain itu, EWS juga mendapatkan fasilitas kredit investasi lainnya dengan jumlah maksimum yang dapat ditarik sebesar $AS980,0 ribu untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan termasuk masa tenggang 8 (delapan) bulan. Pinjaman ini dikenakan bunga 8,00% per tahun dan dijamin oleh Workover Rig milik EWS. Pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, saldo pinjaman EWS keseluruhan masing-masing adalah sebesar $AS1,8 juta, $AS2,4 juta dan $AS1,6 juta, setara dengan Rp16,5 miliar, Rp23,8 miliar dan Rp14,5 miliar. Dari jumlah tersebut bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun masing-masing sebesar $AS1,2 juta, $AS621,8 ribu dan $AS724,3 ribu, setara dengan Rp10,5 miliar, Rp6,1 miliar dan Rp6,7 miliar yang disajikan sebagai bagian dari ”Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun - Hutang Bank” dalam neraca konsolidasi. Pada bulan Januari 2007, seluruh pinjaman ini telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh EWS dari BCA.

53 249

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Anak perusahaan: (lanjutan) PT Bank Bukopin Tbk (Bank Bukopin) (lanjutan) Pada bulan September 2003, ETA memperoleh fasilitas kredit investasi dan modal kerja dengan plafond masing-masing sebesar Rp1,0 miliar dan Rp4,0 miliar. Pinjaman dari fasilitas tersebut dikenakan bunga masing-masing sebesar 10,25% dan 17,00% per tahun. Selanjutnya, pada bulan Maret 2004, ETA memperoleh tambahan fasilitas kredit investasi dengan plafond sebesar Rp3,0 miliar dan dikenakan bunga sebesar 16,50% per tahun. Fasilitas kredit investasi tersebut digunakan untuk pembelian peralatan proyek utilisasi gas, pemetaan digital dan pembiayaan investasi peralatan untuk proyek dengan PT Pertamina (Persero) (Pertamina) dan dijamin dengan peralatan yang dibeli serta piutang ke Pertamina, PT Arun Prakasa Inforindo dan Bulog. Pada tanggal 31 Desember 2005, pinjaman kredit investasi ETA adalah sebesar Rp1,4 miliar dan telah dibayar lunas pada tahun 2006. Fasilitas modal kerja pada awalnya jatuh tempo pada bulan September 2005, dan selanjutnya diperbaharui sampai dengan bulan September 2007. Pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, saldo pinjaman modal kerja ETA ke Bank Bukopin masing-masing sebesar Rp4,0 miliar, Rp4,0 miliar dan Rp2,3 miliar. Pada bulan Januari 2007, seluruh pinjaman ini telah dilunasi dengan menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh ETA dari BCA. Pada bulan Maret 2005, RKM memperoleh pinjaman dari Bank Bukopin Cabang Syariah Jakarta untuk pembiayaan pembelian peralatan AVTS System (peralatan AVTS) atas proyek dari Total Indonesie. Fasilitas pinjaman ini berlaku untuk 18 (delapan belas) bulan terhitung dari bulan Maret 2005 dan berakhir pada bulan September 2006. Pinjaman ini dijamin dengan dokumen asli kepemilikan peralatan AVTS dan pencadangan dana di rekening Bank Bukopin sebesar 1 (satu) bulan kewajiban yang dibekukan selama jangka waktu pinjaman. Pinjaman tersebut dijamin dengan deposito Mudharabah sebesar Rp500,0 juta yang ditempatkan di Bank Bukopin dan tagihan sewa peralatan AVTS dari Total Indonesie. Pada tanggal 31 Desember 2005, deposito yang dijaminkan tersebut disajikan sebagai bagian dari akun “Aktiva Lain-lain - Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” dalam Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember 2005, pinjaman RKM ke Bank Bukopin berjumlah Rp1,5 miliar dan telah dilunasi pada bulan Maret 2006. Selanjutnya, pada bulan Oktober 2006, RKM memperoleh pinjaman dari Bank Bukopin untuk pembiayaan pembelian peralatan VHF Radio Marine atas proyek Total Indonesie. Pinjaman ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2009. Pinjaman ini dijamin dengan peralatan yang dibiayai lengkap dengan dokumen aslinya, beberapa peralatan “Trunking Radio Komunikasi Dua Arah” yang merupakan aktiva tetap RKM dan tagihan kepada Perusahaan atas kontrak dengan ConocoPhilips Indonesia Inc. Ltd. Pada bulan Juli 2007, RKM memperoleh pinjaman dari Bank Bukopin untuk pembiayaan pembelian peralatan AHTS Navigation Positioning Services berdasarkan proyek dari Kodeco Energy Co., Ltd. (Kodeco), Korea. Pinjaman ini berjangka waktu 20 (dua puluh) bulan dan akan jatuh tempo pada bulan Maret 2009. Pinjaman ini dijamin dengan tagihan kepada Kodeco. Pada tanggal 31 Juli 2007 dan 31 Desember 2006, saldo pinjaman RKM dari Bank Bukopin secara keseluruhan masing-masing sebesar Rp1,3 miliar dan Rp940,6 juta dan bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun masing-masing adalah sebesar Rp720,7 juta dan Rp489,4 juta.

54 250

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Anak perusahaan: (lanjutan) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) Pada bulan Maret 2005, EDS memperoleh fasilitas kredit dari Bank Muamalat sebagai berikut: - fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan plafond sebesar Rp7,0 miliar untuk investasi pembelian 2 (dua) buah Mud Logging beserta peralatannya dan investasi pembelian 2 (dua) unit perangkat H2S safety beserta peralatannya, - fasilitas pembiayaan Baru Al-Murabahah (baru) dengan plafond Rp10,0 miliar untuk modal kerja Drilling Fluid Services dan Drilling Support Services. Fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah berjangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan, waktu tenggang 3 (tiga) bulan, yang mana EDS wajib membayar pinjaman tersebut ke Bank Muamalat sebesar Rp9,8 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan 11 (sebelas) unit Mud Logging beserta perlengkapannya (existing), 2 (dua) unit (baru) Mud Logging dan H2S beserta perlengkapannya. Fasilitas baru Pembiayaan Al-Murabahah berjangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu 12 (dua belas) bulan, yang mana EDS wajib membayar pinjaman tersebut ke Bank Muamalat sebesar Rp11,8 miliar. Pinjaman ini dijamin dengan cessie atas tagihan kontrak atas proyek Mud Logging dan H2S safety. Pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006 dan 2005, keseluruhan saldo hutang EDS ke Bank Muamalat masing-masing sebesar Rp4,0 miliar, Rp7,8 miliar dan Rp14,4 miliar. Dari jumlah tersebut, masing-masing sebesar Rp2,0 miliar, Rp4,7 miliar dan Rp6,5 miliar merupakan bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun. PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) Pada bulan Desember 2004, SCU memperoleh fasilitas pinjaman bertahap (term loan) dari Bank Permata dengan batas maksimum sebesar Rp9,0 miliar, terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I sebesar Rp6,0 miliar untuk pembelian tanah dan bangunan yang dijadikan gudang (warehouse financing) dan Tahap II sebesar Rp3,0 miliar untuk pembiayaan renovasi bangunan. Pinjaman tersebut berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan dikenakan bunga sebesar 14,00% per tahun serta dijamin dengan tanah dan bangunan yang dibiayai tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, saldo pinjaman masing-masing sebesar Rp6,3 miliar, Rp8,2 miliar dan Rp6,0 miliar dan bagian yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun masing-masing sebesar Rp6,3 miliar, Rp2,0 miliar dan Rp666,0 juta. Pada bulan Januari 2007, seluruh pinjaman SCU yang diperoleh dari Bank Permata telah dibayar lunas dengan menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh SCU dari BCA. PT Bank Niaga Tbk (Bank Niaga) Pinjaman dari Bank Niaga merupakan pinjaman SRD yang telah direstrukturisasi dengan fasilitas maksimum sebesar $AS2,4 juta yang dilunasi secara bertahap mulai tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan 27 Oktober 2006. Pinjaman tersebut dijamin oleh deposito Perusahaan di Bank Niaga minimal sebesar 105,00% dari pokok pinjaman. Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, saldo pinjaman masing-masing adalah sebesar $AS2,4 juta dan $AS2,4 juta, setara dengan Rp23,4 miliar dan Rp22,1 miliar, dan disajikan sebagai bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun dalam neraca konsolidasi tahun 2005 dan 2004. Pinjaman tersebut telah dilunasi pada bulan November 2006.

55 251

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Pinjaman Anak perusahaan: (lanjutan) PT Bank Niaga Tbk (Bank Niaga) (lanjutan) Pada bulan Mei 2006, EPN juga memperoleh fasilitas kredit dari Bank Niaga untuk pembiayaan pembelian 3 (tiga) unit truk tangki dengan pagu kredit sebesar Rp5,5 miliar dengan tingkat bunga sebesar 17,25% per tahun. Pinjaman ini berlaku mulai 41 (empat puluh satu) bulan sampai dengan bulan Mei 2009 dan dijamin dengan truk tangki yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2006, saldo pinjaman EPN ke Bank Niaga adalah sebesar Rp1,5 miliar. Pada bulan Juni 2007, seluruh pinjaman yang diperoleh dari Bank Niaga telah dibayar lunas dengan menggunakan fasilitas kredit yang diperoleh EPN dari BNI. PT Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah Mandiri) Pinjaman dari Bank Syariah Mandiri merupakan fasilitas pinjaman Al-Murabahah yang diperoleh SRD pada bulan November 2003 dengan jumlah maksimum kredit sebesar $AS2,9 juta. Pinjaman tersebut digunakan untuk mengambil alih fasilitas pembiayaan dari PT Citra International Finance dan pembelian suku cadang, peralatan serta pemeliharaan. Pinjaman ini berjangka waktu 33 (tiga puluh tiga) bulan termasuk 3 (tiga) bulan masa tenggang dan dijamin dengan 2 (dua) unit rig serta perlengkapannya senilai minimal $AS700,0 ribu, tagihan SRD atas kontrak kerja dengan PT Caltex Pacific Indonesia, dan jaminan pribadi dari komisaris dan direktur SRD. Pada tanggal 31 Desember 2005 dan 2004, saldo pinjaman SRD masing-masing sebesar $AS1,1 juta dan $AS2,0 juta, setara dengan Rp10,8 miliar dan Rp18,1 miliar, dan disajikan sebagai bagian dari ”Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun - Hutang Bank” dalam neraca konsolidasi. Pinjaman tersebut telah dibayar lunas pada bulan November 2006. Pada tanggal 31 Juli 2007, jadwal pembayaran Perusahaan dan Anak perusahaan atas pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut: Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember: 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Setara dengan Rupiah 27.740 38.328 42.095 30.135 56.242 368

Jumlah

194.908

56 252

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 15. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan) Hutang Sewa Guna Usaha Perusahaan dan Anak perusahaan, mempunyai perjanjian sewa guna usaha, diantaranya dengan PT Hewlett-Packard Finance Indonesia dan PT Orix Indonesia Finance untuk pembelian komputer, kendaraan serta mesin dan peralatan. Jangka waktu sewa guna usaha adalah 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun. Hutang tersebut dijamin dengan aktiva sewa guna usaha terkait. Pada tanggal 31 Juli 2007, saldo hutang sewa guna usaha adalah $AS8,5 juta dan Rp1,1 miliar atau keseluruhan setara dengan Rp79,1 miliar, dengan jadwal pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha Perusahaan adalah sebagai berikut: Setara dengan Rupiah

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember: 2007 2008 2009 2010 2011

15.478 28.257 24.001 16.483 6.382

Jumlah Dikurangi bunga yang belum jatuh tempo

90.601 (11.457)

Nilai sekarang dari pembayaran minimum Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

79.144 (26.935)

Bagian jangka panjang

52.209

16. MODAL SAHAM Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, adalah sebagai berikut (Catatan 29f): 31 Juli 2007

Pemegang Saham

Jumlah Pemilikan Saham

PT Pertamina (Persero) PT Tri Daya Esta PT Danareksa Daiwa NIF Ventures PT Danareksa (Persero) Karyawan Elnusa Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa Koperasi Karyawan Elnusa Jumlah

600.000.000 542.313.178 17.015.116 5.671.706 1.797.500 802.500 100.000 1.167.700.000

57 253

Persentase Pemilikan 51,38% 46,44 1,46 0,49 0,15 0,07 0,01 100,00%

Jumlah 300.000 271.157 8.507 2.836 899 401 50 583.850

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 16. MODAL SAHAM (lanjutan) 31 Desember 2006, 2005 dan 2004

Pemegang Saham

Jumlah Pemilikan Saham

PT Pertamina (Persero) PT Tri Daya Esta PT Danareksa Daiwa NIF Ventures Karyawan Elnusa Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa Koperasi Karyawan Elnusa Jumlah


600.000.000 542.313.178 22.686.822 1.797.500

Jumlah

51,38% 46,44 1,95 0,15

802.500 100.000

300.000 271.157 11.343 899

0,07 0,01

1.167.700.000

401 50

100,00%

583.850

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 15 tanggal 16 Juli 2007, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk membagikan dividen kas dari laba bersih tahun buku 2006 sejumlah Rp24,7 miliar dan tantiem sejumlah Rp1,3 miliar. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 1 tanggal 6 Juni 2006, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk membagikan dividen kas dari laba bersih tahun buku 2005 sejumlah Rp18,2 miliar, cadangan umum sejumlah Rp3,0 miliar, tantiem sejumlah Rp1,4 miliar serta cadangan sosial sejumlah Rp0,4 miliar. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., No. 17 tanggal 17 Juni 2005, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk membagikan dividen kas sejumlah Rp5,3 miliar yang berasal dari laba bersih tahun buku 2004, cadangan umum sejumlah Rp2,7 miliar, serta cadangan sosial sejumlah Rp0,2 miliar. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diaktakan dengan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., No. 7 tanggal 27 Mei 2004, para pemegang saham antara lain memutuskan untuk membagikan dividen untuk ESOP dari laba bersih tahun buku 2003 sejumlah Rp0,4 miliar, cadangan umum sejumlah Rp11,1 miliar, tantiem sejumlah Rp5,5 miliar serta cadangan sosial sejumlah Rp1,9 miliar. 17. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI Saldo akun ini timbul dari selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007

2006


2005

Pembelian saham PBN (Catatan 2b) Pembelian saham RKM dan PND Penjualan saham PT Elnusa Rekabina

729 (792) 1.873

729 (792) 1.873

729 (792) 1.873

(792) 1.873

Jumlah

1.810

1.810

1.810

1.081

58 254

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 17. SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI (lanjutan) Pada tanggal 7 April 2000, Perusahaan mengakuisisi 98,00% saham RKM dan 82,00% saham PND dari PT Patra Niaga, pihak hubungan istimewa, masing-masing dengan harga Rp343,0 juta dan Rp184,5 juta. Selisih lebih antara harga beli dengan nilai buku aktiva RKM dan PND sebesar Rp791,5 juta dicatat sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari Ekuitas pada neraca konsolidasi. Berdasarkan Akta Notaris Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., No. 174 tanggal 21 Desember 1999, Perusahaan menjual semua penyertaan di PT Elnusa Rekabina (490 saham) kepada PT Patra Niaga dengan harga jual sebesar Rp147,0 juta. Selisih antara nilai tercatat penyertaan saham dengan harga jual sebesar Rp1,9 miliar dicatat sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari Ekuitas pada neraca konsolidasi. 18. PENDAPATAN USAHA Rincian pendapatan usaha adalah sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 Jasa Migas Jasa hulu migas terintegrasi Jasa hulu penunjang hulu migas Jasa hilir migas Sub-jumlah Jasa Telematika Penunjang Jasa Migas dan Non-Migas Manajemen data Teknologi informasi Telekomunikasi Sub-jumlah Jumlah Eliminasi Jumlah

2006

2005


598.214 32.033 461.626

920.713 80.510 765.708

709.903 46.240 417.308

499.244 40.428 542.601

1.091.873

1.766.931

1.173.451

1.082.273

71.804 21.517 2.768

147.449 85.944 10.853

121.880 39.820 10.316

71.320 32.522 5.934

96.089

244.246

172.016

109.776

1.187.962

2.011.177

1.345.467

1.192.049

(37.056) 1.150.906

(133.196) 1.877.981

(49.095) 1.296.372

(17.024) 1.175.025

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, pendapatan usaha yang jumlahnya melebihi 10% dari pendapatan usaha konsolidasi berasal dari pendapatan usaha yang diperoleh dari PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp290,8 miliar (25,26%), Rp261,1 miliar (13,90%), Rp360,5 miliar (27,81%) dan Rp308,8 miliar (26,28%).

59 255

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 19. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA Rincian beban pokok pendapatan usaha adalah sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007

2006

2005


Beban pokok penjualan dari usaha perdagangan dan distribusi Persediaan barang awal Pembelian Persediaan akhir Beban tidak langsung dari divisi distribusi

5.718 382.787 (5.976) 15.142

5.840 706.864 (5.718) 22.417

2.636 387.819 (5.840) 11.741

6.082 511.076 (2.636) 13.230

Beban pokok penjualan dari usaha perdagangan dan distribusi

397.671

729.403

396.356

527.752

Beban pokok penjualan dari usaha manufaktur Bahan baku yang digunakan Tenaga kerja langsung Beban pabrik tidak langsung

2.295 2.173 17.504

5.157 4.840 30.376

8.558 1.947 17.772

7.061 1.749 11.715

Jumlah biaya produksi

21.972

40.373

28.277

20.525

Barang dalam proses Saldo awal Pembelian (pengembalian) Saldo akhir

2.697 (596) (2.271)

1.954 3.125 (2.697)

689 2.764 (1.954)

Beban pokok produksi dari usaha manufaktur

21.802

42.755

29.776

21.231

2.874 2.991 (2.490)

3.367 16.997 (2.874)

2.771 6.456 (3.367)

3.276 12.063 (2.771)

Beban pokok penjualan dari usaha manufaktur

25.177

60.245

35.636

33.799

Beban pokok pendapatan jasa Sewa Gaji dan upah Jasa subkontraktor Penyusutan dan amortisasi Bahan bakar Bahan pembantu yang digunakan Perbaikan dan pemeliharaan Transportasi dan perjalanan dinas Fasilitas kantor Mobilisasi dan demobilisasi Jasa profesional Pos dan telekomunikasi Dokumen, cetak dan alat tulis Lain-lain

87.478 84.746 82.741 48.976 43.443 34.819 34.612 24.380 10.320 6.243 5.830 4.448 1.900 48.213

69.846 126.516 178.197 71.608 24.060 90.440 41.713 19.516 24.387 25.641 8.439 5.274 7.255 46.804

55.292 106.425 146.646 80.161 13.470 61.208 34.825 17.999 19.322 6.540 6.609 5.173 4.077 28.737

16.774 85.240 84.025 89.056 8.952 35.558 9.045 19.743 40.852 3.218 3.035 6.278 939 27.223

Beban pokok pendapatan jasa

518.149

739.696

586.484

429.938

Jumlah

940.997

1.529.344

1.018.476

991.489

Barang jadi Saldo awal Pembelian Saldo akhir

60 256

871 524 (689)

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 19. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA (lanjutan) Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004, pembelian kepada pemasok yang jumlahnya melebihi 10% dari pendapatan usaha konsolidasi adalah pembelian dari PT Pertamina (Persero) masing-masing sebesar Rp381,5 miliar (33,15%), Rp658,3 miliar (35,05%), Rp372,6 miliar (28,74%) dan Rp502,8 miliar (42,79%). 20. BEBAN USAHA Rincian beban usaha adalah sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 Beban penjualan Representasi dan sumbangan Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Iklan dan promosi Transportasi dan perjalanan dinas Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Sub-jumlah Beban umum dan administrasi Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan Penyusutan dan amortisasi Utilitas Fasilitas kantor Penyisihan piutang ragu-ragu Jasa teknik dan profesional Sewa Transportasi dan perjalanan dinas Pos dan telekomunikasi Representasi dan sumbangan Perlengkapan kantor Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Sub-jumlah Jumlah


2006


4.529 1.851 1.431 611

5.762 7.226 1.909 1.721

8.744 7.203 2.020 1.305

3.806 4.956 1.040 844

2.370

5.241

1.809

2.041

10.792

21.859

21.081

12.687

69.935 10.759 9.273 7.608 7.261 6.177 6.068 5.179 1.725 1.369 1.212

120.674 17.702 7.582 10.777 6.551 6.561 10.271 7.892 3.539 4.830 2.031

99.562 8.093 2.767 24.968 7.410 3.957 7.422 10.909 4.746 2.392 1.758

85.614 10.083 6.405 6.810 3.999 6.040 10.788 7.234 3.933 3.012 1.615

7.195

13.037

5.284

5.764

133.761

211.447

179.268

151.297

144.553

233.306

200.349

163.984

61 257

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 21. AMORTISASI DISKONTO PENEMPATAN INVESTASI JANGKA PENDEK Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari amortisasi diskonto atas penempatan dana Perusahaan dalam bentuk wesel tagih (promissory notes) yang diterbitkan oleh Triglobe Asia Finance, Ltd. pada tahun 2003 dan 2004. Pada tahun-tahun tersebut nilai nominal wesel tagih yang dibeli Perusahaan adalah sebesar $AS47,5 juta dengan harga beli sebesar $AS24,5 juta. Pada bulan Desember 2004, seluruh wesel tagih ini diserahkan kepada Agnitio Finance Limited (Agnitio) sebagai bagian dari pelunasan pinjaman Perusahaan kepada Agnitio sebesar $AS47,5 juta (Catatan 23). Amortisasi diskonto yang diakui Perusahaan sebagai bagian dari “Penghasilan (Beban) Lain-lain” pada tahun 2004 adalah sebesar $AS11,6 juta atau setara dengan Rp108,7 miliar. 22. BEBAN KEUANGAN Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut: Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007

Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2006

2005

2004

Beban bunga Beban administrasi bank

18.851 2.391

27.921 10.811

19.221 4.374

18.259 4.013

Jumlah

21.242

38.732

23.595

22.272

23. POS LUAR BIASA Pada tanggal 9 November 2004, Perusahaan secara bilateral dengan para kreditur peserta sindikasi telah merekstrukturisasi pinjaman sindikasi yang diperoleh pada tahun 1996. Pinjaman kepada Agnitio Finance Limited sebesar $AS47,5 juta telah dilunasi dengan menukarkan wesel tagih yang dimiliki Perusahaan dengan nilai yang sama (Catatan 21), sedangkan pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk masing-masing sebesar $AS1,3 juta, keduanya mendapat perpanjangan waktu pelunasan sampai bulan Maret 2009. Para peserta sindikasi setuju untuk menghapuskan bunga yang terhutang sejak November 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2003, sehingga keuntungan restrukturisasi yang diperoleh Perusahaan yang dicatat pada akun Pos Luar Biasa adalah sebagai berikut: Dalam $AS

Setara Rupiah

Penghapusan bunga terhutang Akrual pajak penghasilan pasal 26

6.773.187 758.238

57.336 6.418

Jumlah

7.531.425

63.754

Penghapusan akrual pajak penghasilan pasal 26 yang telah dibukukan oleh Perusahaan dilakukan karena beban bunga yang telah diakui oleh Perusahaan secara komersial tidak dilaporkan sebagai biaya dalam pelaporan fiskal (diperlakukan sebagai koreksi positif).

62 258

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 24. DANA PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN a. Program manfaat pesangon dan penghargaan masa kerja Perusahaan telah memiliki program pensiun manfaat pasti dan beberapa Anak perusahaan memiliki program pensiun iuran pasti. Sebagai tambahan atas program pensiun tersebut, Perusahaan dan Anak perusahaan menyisihkan imbalan kerja karyawan sesuai dengan ketentuan UU No. 13/2003. Program dana hari tua Perusahaan (“Program Tabel Besar”) dikelola oleh Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa. Perhitungan aktuarial atas beban manfaat hari tua untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dilakukan oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaris independen, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah dan PT Jasa Aktuaria Praptasentosa, aktuaris independen. Perhitungan aktuarial tersebut dilakukan dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen tersebut: Tingkat diskonto

:

Tingkat kenaikan gaji

:

Tingkat kematian : Umur pensiun : Tingkat pensiun dipercepat : Tingkat pengunduran diri

:

9,50% pada periode 2007, 10,50% pada tahun 2006, 12,00% pada tahun 2005, 10,00% - 11,50% pada tahun 2004 10,00% pada periode 2007 serta tahun 2006 dan 2005, 5,00% 10,00% pada tahun 2004 Tabel kematian Indonesia II 56 tahun 1,00% per tahun untuk karyawan dengan klasifikasi usia 46 - 55 tahun 5,00% per tahun untuk karyawan yang berusia 25 tahun dan berkurang secara linier menjadi 0,00% pada usia 45 tahun.

Jumlah kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan Anak perusahaan yang dilaporkan dalam neraca konsolidasi adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007 Nilai kini kewajiban Nilai wajar aktiva program Status pendanaan Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui Biaya jasa lalu yang belum diakui (non vested) Efek batasan aktiva program Selisih perhitungan ulang beban imbalan kerja periode berjalan Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan


2006


95.506 (25.185)

81.340 (25.191)

65.449 (20.921)

63.177 (19.810)

70.321

56.149

44.528

43.367

(21.519)

(11.627)

(15.591)

13.409

(4.776) -

(6.034) 559

5.735 -

(27.538) -

-

-

44.026

39.047

63 259

(1.637) 33.035

29.238

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 24. DANA PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN (lanjutan) a. Program manfaat pesangon dan penghargaan masa kerja (lanjutan) Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 Biaya jasa kini Biaya bunga Amortisasi jasa lalu Kerugian aktuarial yang belum diakui Ekspektasi pengembalian aktiva program Dampak pengurangan pegawai Efek batasan aktiva program Pengakuan segera biaya jasa lalu yang vested Koreksi aktiva dan perhitungan Beban imbalan kerja karyawan


2006


4.353 4.817 1.865 463

6.449 7.712 1.634 (236)

6.206 5.915 3.424 (942)

3.557 6.755 3.315 (166)

(1.949) (872) -

(1.086) (1.852) 560

(1.313) (555) -

(1.413) (8) -

-

-

21 937

8.677

13.181

13.693

(316) 11.724

Anak perusahaan belum menentukan atau membentuk lembaga yang akan mengelola dana hari tua tersebut. Dana yang telah disisihkan SCU, EWS, GSC dan EDS untuk program tersebut pada tanggal 31 Juli 2007, 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 masing-masing sebesar Rp7,5 miliar, Rp9,1 miliar, Rp7,7 miliar dan Rp2,9 miliar disajikan sebagai “Aktiva Lain-Lain - Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” dalam kelompok Aktiva Tidak Lancar pada neraca konsolidasi (Catatan 10). Mutasi saldo kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Perusahaan dan Anak perusahaan selama periode 2007, tahun 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: 31 Desember

31 Juli 2007


2006


Saldo awal periode Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan Realisasi pembayaran manfaat pesangon periode berjalan Kontribusi iuran yang telah disetorkan periode berjalan Perpindahan dana atas program pensiun Penyesuaian periode-periode sebelumnya

39.047

33.035

29.238

31.219

8.677

13.181

13.693

11.724

(657)

(2.356)

(2.894)

(5.362)

(3.041)

(7.911)

(7.097)

(8.343)

Saldo akhir periode

-

1.454

-

-

-

1.644

95

-

44.026

39.047

33.035

29.238

64 260

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 24. DANA PENSIUN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN (lanjutan) b. Dana pensiun Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Elnusa (Dapenusa) yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 26 September 1994. Sumber dana berasal dari iuran karyawan dan Perusahaan masing-masing sebesar 7,50% dan 22,50% dari gaji pokok. Sesuai dengan keputusan Direksi Perusahaan, sejak tanggal 1 April 1996, Perusahaan tidak lagi memberikan kontribusi kepada Dapenusa, karena berdasarkan perhitungan aktuaria, jumlah yang telah dikontribusikan untuk program tersebut telah mencukupi. Perhitungan aktuarial atas program pensiun untuk tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dilakukan oleh PT Padma Raya Aktuaria, aktuaris independen, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dilakukan oleh PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen, dengan menggunakan metode “Projected Unit Credit”. Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen tersebut: Tingkat diskonto

:

Tingkat kenaikan gaji

:

Tingkat kematian Umur pensiun Tingkat pensiun dipercepat

: : :

Tingkat pengunduran diri

:

9,50% pada periode 2007, 10,50% pada tahun 2006, 12,00% pada tahun 2005 dan 10,00% pada tahun 2004 10,00% pada periode 2007, tahun 2006 dan 2005, dan 8,00% pada tahun 2004 Tabel kematian Indonesia II 56 tahun 1,00% per tahun untuk karyawan dengan klasifikasi usia 46 - 55 tahun 5,00% per tahun untuk karyawan yang berusia 25 tahun dan berkurang secara linier menjadi 0,00% pada usia 45 tahun.

Posisi pendanaan dana pensiun adalah sebagai berikut: 31 Desember 31 Juli 2007

2006

2005

2004

Nilai wajar aktiva dana pensiun Nilai kini kewajiban akhir periode

110.896 (70.006 )

105.865 (66.381)

104.913 (59.508)

95.699 (62.741)

Status pendanaan Keuntungan (kerugian) aktuarial yang belum diakui Biaya jasa lalu yang belum diakui (non vested)

40.890

39.484

45.405

32.958

6.807

3.934

(2.842)

7.335

(1.022)

(1.763)

41.541

38.530

Selisih lebih nilai wajar aktiva dana pensiun atas kewajiban aktuaria

47.697

(278) 43.140

Aktiva dana pensiun terutama terdiri dari deposito berjangka, penyertaan saham dan gedung perkantoran.

65 261

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 25. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI Perusahaan dan Anak perusahaan mengadakan beberapa penjanjian penting, diantaranya adalah sebagai berikut: Tanggal Perjanjian Juni 2006

Nilai Kontrak $AS7.129.700

Periode Kontrak 4 (empat) bulan

Jenis Pekerjaan Pekerjaan 3D TZ di daerah Pangkah

Transworld Seruway Exploration Ltd., Amerika Serikat

Oktober 2006

$AS4.933.349

4 (empat) bulan

Pekerjaan 3D TZ di daerah Seruway

Petrochina International (Bermuda) Ltd., China

Januari 2007

$AS5.973.000

18 (delapan belas) bulan

Pekerjaan 3D Land Seismic Acquisition Services di daerah Sorong

Marathon International Indonesia Ltd.

Januari 2007

$AS1.948.425

9 (sembilan) bulan

Pekerjaan Marine 3D Program Pasangkayu

PT Pertamina E&P

Januari 2007

$AS1.188.287 dan Rp33.778

7 (tujuh) bulan

Pekerjaan 2D Land Seismic Data Acquisition di daerah Jambi Utara

Mei 2007

$AS4.131.700 dan Rp51.897

225 hari

Penyelidikan seismik 3D Pagar Dewa Kuang, Propinsi Sumatra

Juni 2007

$AS909.164 dan Rp26.011

5 (lima) bulan

Penyelidikan seismik 2D Bunga Mekar

30 Desember 2005

Rp8.424

36 (tiga puluh enam) bulan

Penyewaan perangkat komputer pengganti beserta perlengkapannya di Kantor Pusat Pertamina E&P

2 Desember 2005

$AS2.127.696

Sampai dengan Maret 2007

Penyediaan peralatan, material, tenaga kerja dan jasa teknis Electric Wireline Logging untuk kegiatan pengeboran, di sekitar Lapangan Tanjung Raya, Kalimantan Selatan

Perusahaan Amerada Hess Ltd., Amerika Serikat

66 262

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 25. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) Tanggal Perjanjian Februari 2007

Nilai Kontrak $AS8.262.997

Periode Kontrak 12 (dua belas) bulan

Jenis Pekerjaan Pekerjaan Wahalo 3D dan Lakitan 2D/3D Seismic Data Acquisition Services

September 2007

$AS4.532.928

12 (dua belas) bulan

Pekerjaan 2D Seismic Data Acquisition South Sumatra Extension Block

South Madura Exploration Company, Pte., Ltd., Australia

April 2007

$AS2.670.000

2 (dua) bulan

Pekerjaan 2D Seismic Acquisition Services

Exxon Mobil Oil Indonesia

Februari 2005

Rp4.119

5 (lima) tahun

Pekerjaan ”Provision Of Core Samples And Geological Materials Storage Services”

PT Pertamina (Persero) Direktorat Hulu

November 2003, terakhir pada tanggal 23 Juli 2007

Rp40.025

Sampai dengan Agustus 2008

Pekerjaan ”Penyimpanan dan Pengelolaan Data Eksplorasi dan Produksi Migas” (data migas) milik Pertamina

Januari 2005

$AS1.113.122 dan Rp455


Pengelolaan lumpur pemboran lengkap dengan penyediaan material peralatan sekaligus Drillling Fluid Engineer untuk mendukung program pemboran sumur migas di wilayah Area Operasi Timur DOH JBB

4 Oktober 2005

$AS1.653.480


Penyediaan, pemasangan dan pengoperasian 1 (satu) unit Downhole test tool produksi lengkap dengan perlengkapan yang akan digunakan untuk mengetes sumur Migas di seluruh area kerja IPM Drilling Services wilayah Sumatera Bagian Tengah

Perusahaan PT Medco E&P Indonesia

67 263

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 25. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) Perusahaan CNOOC SES Ltd.

Tanggal Perjanjian Juni 2006 dan Oktober 2006

Nilai Kontrak $AS681.486 dan Rp878

Periode Kontrak 5 (lima) tahun

Jenis Pekerjaan Pekerjaan ”Tapes and Data Storage Management”, ”Management Files Handling” dan ”Tape Transcripton and Renewal - G & G Study”

Kelompok usaha Chevron

24 Juli 2006

Masing-masing kontrak ini bernilai $AS2.644.348, $AS203.742, $AS358.601 dan $AS80.428

3 (tiga) tahun

Pekerjaan penyewaan peralatan komputer termasuk perbaikan dan pemeliharaan

Nations Petroleum (Rombebai) BV, Belanda

5 September 2006

$AS14.220.625

Berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2006 hingga diselesaikannya pengerjaan 2 (dua) sumur pengeboran

Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama untuk pekerjaan pengeboran, tes, dan penyelesaian atau penyelesaian ulang dan/atau meninggalkan (abandon) sumur pengeboran yang terletak di Rombebai PSC Blok Papua Drilling Unit 88

3 Mei 2007

$AS720.000

180 (seratus delapan puluh) hari

Perusahaan menandatangani perjanjian “rental and services contract for composite matting board”

Selain beberapa perjanjian di atas, Perusahaan dan Anak perusahaan juga memiliki perjanjianperjanjian sebagai berikut: a. EBE merupakan kontraktor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) berdasarkan perjanjian Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract/PSC) tanggal 30 Desember 2003 untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun yang memberikan hak kepada EBE untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memproduksi minyak dan gas di blok Bangkanai, Kalimantan Tengah.

68 264

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 25. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2004, EBE menandatangani perjanjian “Farm-In Agreement” dengan Mitra Energia Bangkanai Ltd. (MEB), Republik Mauritius. Berdasarkan perjanjian, EBE setuju untuk mengalihkan 49,00% hak atas blok Bangkanai dan EBE bertindak sebagai operator untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian tersebut juga disetujui bahwa pada akhir tahun ketiga kontrak tersebut (2007), terdapat opsi untuk membentuk “Joint Operating Company” yang sahamnya dimiliki oleh EBE dan MEB masing-masing 50,01% dan 49,99%. MEB akan menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan PSC untuk kontrak 3 (tiga) tahun pertama dan akan memenuhi komitmen eksplorasi seperti yang disebutkan dalam PSC. Penunjukan EBE sebagai operator dan Farm-in Agreement telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) dalam surat keputusan No. 14286/23/DJM.E/2004 tanggal 6 Desember 2004. Pada tahun 2007, EBE menyerahkan 0,99% hak atas blok Bangkanai kepada MEB sesuai dengan perjanjian “Farm-In Agreement”. b. Pada bulan September 2006, Perusahaan menandatangani perjanjian dengan Badan Meteorologi dan Geofisika untuk pekerjaan pembangunan peringatan dini tsunami yang meliputi antara lain sistem komunikasi pengumpulan data, deteksi gempa bumi dan tenaga ahli. Berdasarkan perjanjian, kontrak tersebut seluruhnya bernilai Rp81,5 miliar dan diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Desember 2006. Pada tanggal 31 Desember 2006, proyek tersebut telah selesai dikerjakan dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2006. c.

Pada bulan Maret 1998, PND menandatangani perjanjian kerjasama dengan Dirjen Migas untuk pengelolaan dan pemasyarakatan data minyak dan gas bumi. Perjanjian ini didasari atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 176.K/702/D.DJM/1997 tanggal 24 November 1997 tentang penunjukan PND sebagai pelaksana pengelolaan dan pemasyarakatan data eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal 10 Maret 1998. Pada bulan November 2000, PND dan Dirjen Migas menandatangani perjanjian tambahan yang menyatakan bahwa Dirjen Migas memperoleh 15,00% dari hasil pengelolaan dan pemasyarakatan data yang diperoleh PND. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2007, PND bersama dengan Dirjen Migas dan Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral menandatangani surat Amandemen Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pemasyarakatan Data Migas No. 242/32/DJM/1998 dan 012/PND/KTR/X100/98 serta Tambahan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pemasyarakatan Data Migas tanggal 6 November 2000. Dalam perjanjian tersebut telah ditentukan bahwa PND mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya kepada Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pengelolaan dan pemasyarakatan data minyak dan gas bumi. Amandemen Perjanjian Kerja Sama ini akan berlangsung hingga tanggal 10 Maret 2018.

d. Pada tanggal 19 Februari 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk Letter of Credit (L/C) dengan fasilitas maksimum sebesar $AS5,0 juta dari Deutsche Bank AG, Jakarta. Fasilitas ini dapat digunakan sampai dengan tanggal 15 Februari 2008 dan sampai dengan tanggal 31 Juli 2007, fasilitas ini belum digunakan.

69 265

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 26. INFORMASI SEGMEN Perusahaan dan Anak perusahaan mengklasifikasikan dan mengevaluasi informasi keuangan ke dalam dua pelaporan segmen utama, yaitu segmen usaha sebagai segmen primer dan segmen kelompok pelanggan sebagai segmen sekunder. Segmen Usaha Segmen usaha Perusahaan dan Anak perusahaan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2006, 2005 dan 2004 adalah sebagai berikut: Tujuh Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2007 Pendapatan Usaha Eksternal Antar segmen Jumlah Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Usaha Laba Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba Bersih Aktiva Kewajiban Ekuitas Pengeluaran Modal Beban Penyusutan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2006 Pendapatan Usaha Eksternal Antar segmen Jumlah Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Usaha Laba Kotor Beban Usaha Laba Usaha Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba Bersih Aktiva Kewajiban Ekuitas Pengeluaran Modal Beban Penyusutan

Jasa Hulu Jasa Hulu Migas Penunjang Terintegrasi Hulu Migas

Pengelolaan Aktiva Jasa Hilir Lapangan Manajemen Teknologi Migas Migas Data Informasi

Telekomunikasi Eliminasi

Konsolidasi

571.213 27.001

32.033 -

461.602 24

-

66.367 5.437

17.780 3.737

1.911 857

(37.056)

1.150.906 -

598.214

32.033

461.626

-

71.804

21.517

2.768

(37.056)

1.150.906

432.298 165.916 114.516 51.400

26.014 6.019 4.043 1.976

450.046 11.580 11.893 (313)

-

40.832 30.972 18.692 12.280

20.216 1.301 5.599 (4.298)

2.475 293 593 (300)

(30.884) (6.172) (10.783) 4.611

940.997 209.909 144.553 65.356

59.648 41.312 2.231.019 1.095.911 1.135.108 39.280 53.126

1.804 1.170 51.871 29.265 22.606 5.622 1.872

(846) (1.020) 61.883 60.010 1.873 2.046 1.598

12.226 6.932 98.535 67.995 30.540 714 1.852

21.455 22.204 40.587 41.237 (650) 7.707 2.236

2.984 3.036 9.882 15.346 (5.464) 88 159

(25.778) (23.564) (518.162) (252.757) (285.446) -

71.475 50.052 1.983.229 1.064.377 898.811 55.457 60.843


(18) (18) 7.614 7.370 244 -



Konsolidasi

862.810 57.903

80.510 -

765.592 116

-

134.214 13.235

32.691 53.253

2.164 8.689

(133.196)

1.877.981 -

920.713

80.510

765.708

-

147.449

85.944

10.853

(133.196)

1.877.981

691.183 229.530 170.660 58.870

60.245 20.265 10.199 10.066

746.346 19.362 13.831 5.531

-

90.764 56.685 37.687 18.998

74.565 11.379 9.193 2.186

9.071 1.782 996 786

(142.830) 9.634 (9.260) 18.894

1.529.344 348.637 233.306 115.331

113.969 91.409 2.009.226 915.287 1.093.939 66.123 72.257

11.247 7.662 65.774 42.388 23.386 7.184 2.312

1.113 1.113 6.529 6.272 257 -

14.453 9.366 128.907 99.489 29.418 5.032 3.279

35.792 36.399 51.722 47.190 4.532 8.843 5.572

4.769 4.893 9.595 14.357 (4.762) 400 289

(60.990) (66.288) (501.450) (245.578) (276.170) -

117.896 83.033 1.808.610 914.819 873.493 92.438 87.020

(2.457) (1.521) 38.307 35.414 2.893 4.856 3.311

70 266

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Segmen Usaha (lanjutan) Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2005 Pendapatan Usaha Eksternal Antar segmen Jumlah Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Usaha Laba Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba Bersih Aktiva Kewajiban Ekuitas Pengeluaran Modal Beban Penyusutan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2004 Pendapatan Usaha Eksternal Antar segmen Jumlah Pendapatan Usaha Beban Pokok Pendapatan Usaha Laba Kotor Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Laba Bersih Aktiva Kewajiban Ekuitas Pengeluaran Modal Beban Penyusutan




Konsolidasi

690.572 19.331

46.240 -

416.297 1.011

-

106.399 15.481

34.026 5.794

2.838 7.478

(49.095)

1.296.372 -

709.903

46.240

417.308

-

121.880

39.820

10.316

(49.095)

1.296.372

500.072 209.831 138.282 71.549

35.636 10.604 8.075 2.529

408.297 9.011 23.651 (14.640)

-

85.013 36.867 21.215 15.652

30.260 9.560 8.150 1.410

7.974 2.342 1.295 1.047

(48.776) (319) (319) -

1.018.476 277.896 200.349 77.547

83.747 66.434 1.750.512 774.785 975.727 72.629 70.853

2.396 1.566 47.781 31.451 16.330 1.369 1.872

(15.555) (15.555) 37.307 32.894 4.413 1.014 2.090

11.400 6.885 75.810 53.791 22.019 9.650 2.823

37.092 37.010 37.603 34.038 3.565 5.882 4.135

7.074 7.318 11.403 16.543 (5.140) 645

(42.105) (44.816) (413.968) (222.965) (206.938) -

83.822 58.615 1.548.293 723.295 809.063 90.544 82.418


(227) (227) 1.845 2.758 (913) -



Konsolidasi

497.501 1.743

40.428 -

534.141 8.460

-

67.989 3.331

32.522 -

2.444 3.490

(17.024)

1.175.025 -

499.244

40.428

542.601

-

71.320

32.522

5.934

(17.024)

1.175.025

374.429 124.815 115.040 9.775

33.799 6.629 5.905 724

528.727 13.874 14.388 (514)

-

45.067 26.253 18.330 7.923

25.975 6.547 6.836 (289)

6.591 (657) 3.485 (4.142)

(23.099) 6.075 6.075

991.489 183.536 163.984 19.552

81.574 135.692 1.491.215 615.047 876.168 52.614 74.088

1.005 303 36.537 20.297 16.240 6.204 1.123

746 746 47.971 28.002 19.969 2.696 2.170

8.764 5.666 55.514 38.805 16.709 9.652 2.448

35.719 35.884 22.560 19.286 3.274 4.372 3.595

(5.210) (4.730) 7.101 12.735 (5.634) 33 1.653

(21.110) (20.088) (346.218) (195.288) (163.385) -

100.418 152.403 1.316.264 541.114 762.695 75.571 85.077

(1.070) (1.070) 1.584 2.230 (646) -

71 267

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 26. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) Segmen Kelompok Pelanggan Berikut ini adalah alokasi pendapatan usaha Perusahaan dan Anak perusahaan berdasarkan kelompok pelanggan: Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007

2006


2005

Pelanggan eceran/masyarakat

396.837

732.774

393.016

532.474

Pelanggan perusahaan/Instansi PT Pertamina (Persero) Kontrak Bagi Hasil Instansi Pemerintah Perusahaan swasta

290.752 414.277 6.036 80.060

261.086 632.293 135.487 249.537

360.467 404.031 37.607 150.346

308.823 215.726 29.919 105.107

Jumlah Eliminasi

1.187.962 (37.056)

2.011.177 (133.196)

1.345.467 (49.095)

1.192.049 (17.024)

Konsolidasi

1.150.906

1.877.981

1.296.372

1.175.025

Aktiva tidak dapat dialokasikan berdasarkan kelompok pelanggan karena tidak ada aktiva yang bersifat khusus untuk kelompok pelanggan tertentu. 27. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING Pada tanggal 31 Juli 2007, Perusahaan dan Anak perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing sebagai berikut: Mata Uang Asing

Setara Rupiah

Aktiva Dolar AS Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Uang muka Aktiva lain-lain

5.767.827 46.048.428 202.359 2.793.643 65.212

52.983 423.001 1.859 25.662 599

Dolar Singapura Kas dan setara kas Piutang usaha

2.410 1.395

15 8

54.877.469 3.805

504.104 23

Jumlah Aktiva Dolar AS Dolar Singapura

72 268

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 27. AKTIVA DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan) Mata Uang Asing Kewajiban Dolar AS Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Hutang lain-lain Uang muka pelanggan Biaya masih harus dibayar Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun: Hutang bank Hutang sewa guna usaha Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun: Hutang bank Hutang sewa guna usaha Dolar Singapura Hutang usaha Biaya masih harus dibayar Jumlah Kewajiban Dolar AS Dolar Singapura Kewajiban Bersih

Setara Rupiah

16.160.131 11.013.076 8.610.316 3.734.189 6.064.366

148.447 101.166 79.094 34.302 55.707

4.801.884 2.856.803

44.110 26.243

13.923.885 5.640.689

127.905 51.815

226.205 143

1.375 1

72.805.339 226.348

668.789 1.376 166.038

Jika aktiva dan kewajiban moneter pada tanggal 31 Juli 2007 dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah transaksi yang dipublikasikan Bank Indonesia pada tanggal 16 Januari 2008, maka kewajiban moneter - bersih akan meningkat sebesar Rp4,7 miliar. 28. KONDISI EKONOMI Kegiatan usaha Perusahaan dan Anak perusahaan mungkin akan terpengaruh di masa mendatang oleh kondisi di Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar dan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Perbaikan dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh Pemerintah dan pihak lainnya, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan dan Anak perusahaan.

73 269

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA a. Akuisisi Ramba Pada tanggal 25 Mei 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli saham (“SSPA”) dengan ConocoPhilips Indonesia Holding Ltd. (COPI), British Virgin Islands, dimana Perusahaan akan membeli seluruh kepemilikan saham COPI pada ConocoPhilips (Ramba) Ltd. (CPRL), Bermuda. Berdasarkan Perjanjian SSPA tersebut, CPRL memiliki 60,00% participating interest pada Kontrak Bantuan Teknis/Technical Assistance Contract (TAC) di blok Ramba, Sumatera Selatan. Harga pembelian saham sesuai dengan Perjanjian SSPA adalah sebesar $AS20,0 juta ditambah dengan penyesuaian harga dan modal kerja (working capital) pada saat transaksi jual beli saham terjadi (closing date). Berdasarkan perjanjian tertanggal 25 Mei 2007 antara Perusahaan dan TriStar Global Holdings Corporation (TriStar), British Virgin Islands, Perusahaan setuju untuk mengalihkan semua hak dan kewajiban Perusahaan yang terdapat pada perjanjian SSPA kepada TriStar dan pada “Closing date” untuk menjual atau mengalihkan seluruh hak kepemilikan Perusahaan pada CPRL sehubungan dengan pembiayaan untuk pembayaran pada “Closing date”, modal kerja dan pengeluaran barang modal sebelum pendirian perusahaan dalam bentuk kerjasama operasi (joint venture company/JVCO). JVCO yang akan dibentuk akan dimiliki oleh TriStar sebesar 75,00% dan Perusahaan sebesar 25,00%, dimana seluruh porsi kepemilikan Perusahaan pada JVCO dijaminkan pada TriStar. Dalam perjanjian ini juga dinyatakan bahwa semua pendapatan yang telah dan akan diperoleh dari JVCO dan CPRL berdasarkan TAC dan perjanjian kerjasama dana atau kontrak lainnya akan lebih dahulu digunakan untuk membayar TriStar sampai dengan terlunasinya jumlah keseluruhan harga pembelian, tambahan biaya dan internal rate of return (IRR) sebesar 20,00% dari seluruh jumlah tersebut. Penerimaan bersih selanjutnya (setelah dikurangi dengan kebutuhan modal kerja/pembentukan cadangan yang dipersyaratkan) akan dibagi secara pro rata di antara pemilik JVCO. Berdasarkan surat Perusahaan tertanggal 2 Juli 2007 dan surat COPI tertanggal 4 Juli 2007, Perusahaan dan COPI setuju untuk mengubah beberapa hal, diantaranya pihak pembeli saham CPRL yang semula adalah Perusahaan berubah menjadi Elnusa TriStar Ramba Ltd. (ETRL), British Virgin Islands. Berdasarkan Anggaran Dasar ETRL, seluruh saham ETRL dimiliki masingmasing sebesar 75,00% oleh TriStar dan 25,00% oleh Perusahaan. Berdasarkan Perjanjian “Closing and Amendment” tertanggal 13 September 2007 antara Perusahaan, TriStar dan ETRL, telah disetujui beberapa hal diantaranya: (1) “Closing date” diubah dari tanggal 1 Juli 2007 menjadi 14 September 2007; (2) Jika disetujui oleh COPI, Perusahaan menyetujui bahwa harga transaksi pembelian saham yang harus dibayarkan ke COPI adalah sebesar jumlah yang dinyatakan dalam Perjanjian SSPA dikurangi dengan (a) nilai persediaan yang merupakan cost recovery dan atau sebaliknya tidak dapat dialokasikan oleh COPI, (b) sejumlah tertentu atas piutang pajak pertambahan nilai (PPN), (c) seluruh saldo kas dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan closing date; (3) Perusahaan menyetujui pada saat “Closing date” menjaminkan seluruh kepemilikan sahamnya di ETRL sebagai jaminan pinjaman. b. Perubahan perjanjian cash loan Berdasarkan Akta Notaris Drs. Soegeng Santosa, S.H., M.H., No. 15 tanggal 27 September 2007, Perjanjian Kredit Cash Loan (Catatan 15) telah mengalami perubahan, diantaranya perubahan maksimum fasilitas dari Rp394,0 miliar dan Rp56,0 miliar menjadi Rp464,9 miliar dan Rp56,0 miliar. Perubahan maksimum fasilitas tersebut sehubungan dengan penambahan fasilitas pinjaman baru untuk EWS dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja dengan jumlah keseluruhan sebesar $AS7,5 juta yang digunakan untuk pembiayaan dan modal kerja pada proyek PT Total E&P Indonesie. 74 270

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) c. Peningkatan kepemilikan pada Anak perusahaan Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 26 September 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham EWS, GSC, EDS, SRD, SCU dan RKM yang dimiliki oleh Yayasan Tabungan Hari Tua Karyawan Elnusa (YHTE) masing-masing sebagai berikut: Nama Saham Saham EWS Saham GSC Saham EDS Saham SRD Saham SCU Saham RKM

Jumlah Saham 3.666 508.204 370.000 168 30.300 100

% Kepemilikan 1,00 1,72 1,00 0,50 30,30 0,33

Harga beli (Jutaan Rupiah) 822,3 1.800,9 829,4 0,0 2.110,3 0,0

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 26 September 2007, Perusahaan melakukan pembelian saham ETA yang dimiliki oleh: Pemegang Saham YHTE Koperasi Karyawan Elnusa Ir. Sakti Tamat

Jumlah Saham 90 49

% Kepemilikan 0,60 0,33

Harga beli (Jutaan Rupiah) 45,0 24,5

30

0,20

15,0

d. Penggabungan usaha (merger) - vertikal Pada tanggal 9 Oktober 2007, berdasarkan Akta Penggabungan Usaha No. 128 yang dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. (pengganti Notaris Sutjipto, S.H.), Perusahaan telah menandatangani akta penggabungan dengan EWS, EDS, GSC dan SRD, dimana EWS, EDS, GSC dan SRD sebagai perusahaan yang digabungkan (dissolving companies) sedangkan Perusahaan merupakan perusahaan penerus kegiatan (surviving company). Rencana berikut rancangan penggabungan usaha EWS, EDS, GSC dan SRD ke dalam Perusahaan telah disetujui pemegang saham Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan yang diadakan pada tanggal yang sama dan diaktakan dengan akta No. 122 dari notaris yang sama. Pada saat penggabungan usaha, Perusahaan telah memiliki kepemilikan sebesar 100,00% pada EWS, EDS, GSC dan SRD. Pengalihan aktiva maupun kewajiban EWS, EDS, GSC dan SRD ke Perusahaan dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Semua pihak menyetujui penggabungan usaha dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut: 1. Seluruh kegiatan operasi EWS, EDS, GSC dan SRD berikut cabang-cabangnya dialihkan ke Perusahaan. 2. Seluruh izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada EWS, EDS, GSC dan SRD beralih ke Perusahaan. 3. Sejak tanggal efektif, seluruh aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh EWS, EDS, GSC dan SRD dengan sendirinya beralih ke Perusahaan. 4. Seluruh karyawan EWS, EDS, GSC dan SRD akan dialihkan ke Perusahaan dengan syaratsyarat dan kondisi kerja yang sama dengan syarat-syarat dan kondisi kerja yang pada saat ini diterima oleh masing-masing karyawan. 5. Tidak ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham, komisaris dan direksi di Perusahaan.

75 271

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) d. Penggabungan usaha (merger) - vertikal (lanjutan) Penggabungan usaha tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-01766 HT.01.04-Th.2007 tanggal 31 Oktober 2007. e. Penggabungan usaha (merger) - horisontal Berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. (pengganti Notaris Sutjipto, S.H.), No. 135 tanggal 9 Oktober 2007, RKM dan ETA, setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri ke dalam SCU, dimana SCU sebagai perusahaan penerus kegiatan (surviving company). Rencana berikut rancangan penggabungan usaha RKM dan ETA ke dalam SCU telah disetujui pemegang saham masing-masing perusahaan secara sirkuler pada tanggal yang sama 9 Oktober 2007 yang diaktakan dengan akta No. 134 dari notaris yang sama. Pada saat penggabungan usaha, Perusahaan telah memiliki kepemilikan sebesar 100,00% pada SCU, RKM dan ETA. Pengalihan aktiva maupun kewajiban RKM dan ETA ke SCU dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Semua pihak menyetujui penggabungan usaha dengan persyaratan dan kondisi sebagai berikut: 1. Seluruh kegiatan operasi RKM dan ETA berikut cabang-cabangnya dialihkan ke SCU. 2. Seluruh izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada RKM dan ETA beralih ke SCU. 3. Sejak tanggal efektif, seluruh aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh RKM dan ETA dengan sendirinya beralih ke SCU. 4. Seluruh karyawan RKM dan ETA akan dialihkan ke SCU dengan syarat-syarat dan kondisi kerja yang sama dengan syarat-syarat dan kondisi kerja yang pada saat ini diterima oleh masing-masing karyawan. 5. Tidak ada perubahan susunan permodalan dan pemegang saham, komisaris dan direksi di SCU. Penggabungan usaha tersebut di atas telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-01936 HT.01.04-Th.2007 tanggal 1 November 2007. Sehubungan dengan hal tersebut di atas (Catatan 29c, 29d, 29e dan 29j), neraca konsolidasi pro forma tanggal 31 Juli 2007 dan laporan laba rugi konsolidasi pro forma Perusahaan dan Anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan berikut ini dengan asumsi-asumsi bahwa: (1) Transaksi peningkatan penyertaan saham Perusahaan dalam EWS, EDS, GSC, SRD, SCU, RKM dan ETA telah berlaku efektif pada tanggal neraca 31 Juli 2007 dan dicatat berdasarkan metode pembelian (purchase method). (2) Dalam rangka penggabungan usaha, diasumsikan mendapatkan persetujuan untuk menggunakan nilai buku dari Direktorat Jenderal Pajak. (3) Transaksi penjualan seluruh kepemilikan saham GSC pada PT Geosains (d/h PT Golden Geosains) telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2007.

76 272

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) NERACA KONSOLIDASI PRO FORMA 31 Juli 2007 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah) Sebelum Peningkatan Penyertaan dan Penggabungan Usaha (Diaudit)

Setelah Peningkatan Penyertaan dan Penggabungan Usaha (Tidak Diaudit)

AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha - bersih Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Uang muka Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Biaya dibayar di muka

83.463

83.384

344.501 250.842 6.277 55.710 65.801 68.669 5.078

344.501 248.497 6.277 55.710 65.801 132.104 5.078

Jumlah Aktiva Lancar

880.341

941.352

AKTIVA TIDAK LANCAR Aktiva pajak tangguhan - bersih Piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Penyertaan saham - bersih Aktiva tetap - bersih Aktiva lain-lain

44.235 25.091 146.692 796.500 90.370

42.145 31.091 146.692 795.659 89.866

Jumlah Aktiva Tidak Lancar

1.102.888

1.105.453

JUMLAH AKTIVA

1.983.229

2.046.805

77 273

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) NERACA KONSOLIDASI PRO FORMA (lanjutan) 31 Juli 2007 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah) Sebelum Peningkatan Penyertaan dan Penggabungan Usaha (Diaudit)


KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Uang muka pelanggan Biaya masih harus dibayar Pendapatan ditangguhkan Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang bank Hutang sewa guna usaha Jumlah Kewajiban Lancar

180.567

180.567

208.690 14.466 54.982 46.933 62.637 108.061 5.188

208.690 14.478 60.614 110.098 62.637 108.061 5.188

54.802 26.935

54.802 26.935

763.261

832.070

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Hutang bank Hutang sewa guna usaha Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan

64.775

64.775

140.106 52.209 44.026

140.106 52.209 44.026

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

301.116

301.116

1.064.377

1.133.186

20.041

14.711

583.850 261.996 1.810 36

583.850 261.996 1.810 36

16.831 34.288

16.831 34.385

898.811

898.908

1.983.229

2.046.805

Jumlah Kewajiban HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI EKUITAS Modal saham Selisih penilaian kembali aktiva tetap Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Ekuitas - Bersih JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

78 274

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI PRO FORMA Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2007 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah) Sebelum Peningkatan Penyertaan dan Penggabungan Usaha (Diaudit) PENDAPATAN USAHA


1.150.906

1.150.506

BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA

940.997

940.997

LABA KOTOR

209.909

209.509

BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi

10.792 133.761

10.792 133.407

Jumlah Beban Usaha

144.553

144.199

65.356

65.310

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Beban keuangan Beban pajak Laba (rugi) selisih kurs - bersih Laba (rugi) atas penjualan aktiva tetap - bersih Penghasilan bunga Rupa-rupa - bersih

(21.242) (9.368) (2.959) (333) 1.342 7.619

(21.242) (9.368) (2.959) (333) 1.342 7.522

Beban Lain-lain - Bersih

(24.941)

(25.038)

BAGIAN ATAS LABA BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI - BERSIH

31.060

31.060

LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

71.475

71.332

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Periode berjalan Tangguhan

(24.386) 4.659

(24.386) 4.673

Beban Pajak Penghasilan - Bersih

(19.727)

(19.713)

LABA USAHA

79 275

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI PRO FORMA (lanjutan) Tujuh Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2007 (Disajikan Dalam Jutaan Rupiah) Sebelum Peningkatan Penyertaan dan Penggabungan Usaha (Diaudit)


LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI

51.748

51.619

HAK MINORITAS ATAS RUGI (LABA) BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI

(1.696)

(1.696)

LABA BERSIH

50.052

49.923

f.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 122 dan 123 tanggal 9 Oktober 2007, dibuat oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. (pengganti Notaris Sutjipto, S.H.), pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain: - Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. - Persetujuan atas penggabungan EWS, GSC, EDS dan SRD ke dalam Perusahaan. - Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. - Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp750 miliar menjadi Rp2.250 miliar. - Pemecahan saham (stocksplit) dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp100 (Rupiah penuh) per saham. - Penerbitan saham baru sebesar 20,00% dari jumlah saham beredar (enlarged capital) atau sejumlah 1.460.000.000 saham. - Penawaran umum perdana (IPO) akan dilaksanakan di Bursa Efek Jakarta. - Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - Program ESA dengan jumlah 10,00% dari emisi saham. Akta Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-01766 HT.01.04-Th.2007 tanggal 31 Oktober 2007.

g. Penjualan tanah dan dermaga Kupang Berdasarkan Surat No. B/1455/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007 yang diterbitkan oleh Dirjen Perencanaan Pertahanan Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan), Dephan sepakat untuk membeli tanah berikut dermaga milik Perusahaan yang terletak di Kupang Barat dengan harga Rp33,7 miliar yang akan dibayar secara bertahap yaitu sebesar Rp3,0 miliar pada tahun 2007 dan sebesar Rp30,7 miliar pada tahun 2008 (Catatan 9). 80 276

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 29. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan) h. Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Pada tanggal 15 November 2007, berdasarkan akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., No. 10, Perusahaan menerbitkan “Medium Term Notes (MTN) Elnusa Tahun 2007” tanpa jaminan dengan nilai nominal Rp90,0 miliar yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan awal atas investasi dengan PT Mandiri Sekuritas sebagai arranger sekaligus sebagai pemegang MTN. MTN yang berjangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari tersebut dikenakan bunga sebesar 10,25% per tahun yang harus dibayar secara bulanan. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat pada tanggal 15 November 2007, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan halhal, antara lain: Melakukan penggabungan, konsolidasi dan akuisisi yang dapat menyebabkan bubarnya Perusahaan; Menjamin atau menjaminkan aktiva Perusahaan kepada pihak ketiga; Mengadakan perubahan bidang usaha utama Perusahaan; Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva tetap Perusahaan dengan cara apapun, kecuali untuk tujuan restrukturisasi/privatisasi yang disetujui Pemerintah RI atau karena aktiva tetap tersebut telah usang atau telah habis disusutkan; Menerbitkan obligasi atau instrumen lainnya yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan MTN ini; Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan. Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan rasio keuangan konsolidasi sebagai berikut: - Rasio Interest Bearing to EBITDA maksimum 3 (tiga) kali; - Rasio Interest Service Coverage minimum 1 (satu) kali. MTN ini memperoleh peringkat idA- (A Minus; Stable Outlook) berdasarkan pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dalam suratnya No. 553/PEF-Dir/X/2007 tanggal 8 Oktober 2007. i.

Perjanjian dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Pada tanggal 3 September 2007, Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian dengan BMG untuk pekerjaan pembangunan dan pengadaan peralatan pendukung monitoring tahun 2007 dengan total nilai kontrak sebesar Rp50,6 miliar. Batas waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah sampai dengan tanggal 10 Desember 2007.

j.

Jual Beli Saham Pada tanggal 30 Oktober 2007, GSC mengadakan Perjanjian Jual Beli Saham dengan Muhammad Jauzi Arif, Yogi Sukmana dan Syaiful Huda untuk menjual 100% kepemilikan GSC pada PT Geosains (d/h PT Golden Geosains) (GG) dengan harga jual sebesar Rp6 miliar. Penjualan saham tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham GG berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 1 Agustus 2007.

k. Komite Audit Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/DK.ELN/2007 tanggal 29 Oktober 2007, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut: Ketua: Anggota:

- Surat Indrijarso - Sahat Manuntun Hari Kustoro - Zainal Ariffin - Farida Meutia 81 277

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2006, 2005 DAN 2004 Manajemen Perusahaan telah memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2006, 2005 dan 2004 karena adanya beberapa penyesuaian sebagai berikut: a. Pada tahun 2006, EWS menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak yang mengenakan tambahan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai untuk tahun pajak 2005, 2004, 2003 dan 2001 kepada EWS dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5,3 miliar. Beban tambahan pajak ini belum dicatat sehingga manajemen Perusahaan memutuskan untuk mencatat beban ini pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2006. b. Pembebanan penghapusan tagihan restitusi pajak penghasilan tahun 2003 dan 2002 sebesar Rp3,9 miliar yang tidak dapat direalisasi berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak pada tahun 2004 dan 2005. Manajemen Perusahaan memutuskan untuk mencatat penghapusan tagihan restitusi pajak penghasilan tersebut yang semula dibebankan pada tahun 2006 menjadi beban tahun 2005. c.

Pengakuan goodwill sebesar Rp6,3 miliar yang timbul dari transaksi pembelian 19,01% saham SRD pada tanggal 18 Juli 2005 (Catatan 2b).

d. Penyesuaian atas nilai penyertaan saham pada perusahaan asosiasi yang dicatat terlalu rendah sebesar Rp1,4 miliar pada tahun 2005, yaitu penyertaan saham pada PT Infomedia Nusantara sebesar Rp1,2 miliar dan PT Patra Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp149,4 juta. e. Pengakuan beban tantiem dan bonus pada periode terjadinya beban, yaitu pada tahun 2004 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PBN tanggal 20 April 2005, dimana dalam rapat tersebut diputuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp876,2 juta serta tantiem dan bonus sebesar Rp292,0 juta. Manajemen Perusahaan memutuskan untuk mencatat beban tantiem dan bonus yang semula dibebankan pada tahun 2006 menjadi beban tahun 2004. f.

Pengakuan beban tantiem, jasa produksi dan biaya untuk kegiatan sosial dan pengembangan lingkungan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp560,2 juta pada tahun 2005 berdasarkan RUPS PBN tanggal 29 Maret 2006. Manajemen Perusahaan memutuskan untuk mencatat beban-beban tersebut yang semula dibebankan pada tahun 2006 menjadi beban tahun 2005.

g. Penyesuaian terhadap kekurangan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp2,9 miliar. Pada tahun 2005, PBN telah mencatat kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan, namun demikian, pada tahun 2006, PBN menghitung ulang kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan tersebut. Hasil perhitungan ulang menunjukkan kekurangan kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp2,9 miliar dan pengakuan aktiva pajak tangguhan di PBN atas kewajiban manfaat karyawan sejumlah Rp871,2 juta. Manajemen Perusahaan memutuskan untuk mencatat kekurangan beban imbalan kerja tersebut yang semula dibebankan pada tahun 2006 menjadi beban tahun 2005. Efek kumulatif dari penyesuaian-penyesuaian tersebut di atas untuk menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasi tahun 2006 dan 2005 masing-masing sebesar Rp0,6 miliar dan Rp2,2 miliar yang mempunyai pengaruh terhadap laba bersih yang telah dilaporkan sebelumnya. Perusahaan dan Anak perusahaan juga melakukan reklasifikasi akun-akun di laporan keuangan konsolidasi tahun 2006, 2005 dan 2004 yang terkait dengan:

82 278

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2006, 2005 DAN 2004 Tahun 2006 h. Reklasifikasi hutang dividen kepada Pertamina dari akun “Hutang Usaha - Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa” ke akun ”Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” untuk mencerminkan sifat dari hutang tersebut. Tahun 2005 i.

Deposito berjangka di PBN sebesar Rp1,1 miliar dari klasifikasi sebelumnya sebagai kas dan setara kas direklasifikasi ke aktiva lain-lain karena deposito berjangka tersebut dibatasi penggunaannya.

j.

Reklasifikasi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan dari akun “Pajak Dibayar di Muka” ke akun “Aktiva Lain-lain - Tagihan Restitusi Pajak Penghasilan” karena pajak-pajak tersebut akan dimintakan pengembaliannya melalui restitusi, bukan melalui pengkreditan. Sedangkan reklasifikasi akun “Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan” ke akun “Aktiva Lain-lain Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” untuk mencerminkan pencatatan dana pensiun tersebut ke akun yang tepat sesuai PSAK No. 24 (Revisi 2004).

k.

Reklasifikasi hutang bank dan hutang sewa guna usaha dari akun “Pinjaman Jangka Pendek” ke akun “Kewajiban Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun” untuk mencerminkan sifat dari pinjaman tersebut sesuai dengan waktu jatuh temponya.

l.

Reklasifikasi hutang kepada pihak hubungan istimewa yang timbul dari transaksi di luar kegiatan utama Perusahaan dan Anak Perusahaan dari akun “Hutang Usaha - Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa” dan akun “Biaya Masih Harus Dibayar” ke akun “Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” untuk mencerminkan jenis pinjaman tersebut sesuai dengan sifat transaksinya.

m. Reklasifikasi hutang kepada pihak hubungan istimewa yang timbul dari transaksi dengan PT Tridaya Esta dari akun “Hutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” ke akun “Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” untuk mencerminkan jenis pinjaman tersebut sesuai dengan sifat transaksinya. n. Reklasifikasi hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari transaksi dengan Mitra Energia Bangkanai, Ltd., Republik Mauritius dari akun “Hutang Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa” ke akun “Hutang Lain-lain - Pihak Ketiga” untuk mencerminkan jenis pinjaman tersebut sesuai dengan sifat transaksinya. Tahun 2004 o. Reklasifikasi akun “Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Kerja Karyawan” ke akun “Aktiva Lain-lain Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” untuk mencerminkan pencatatan deposito berjangka ke akun yang tepat.

83 279

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2006, 2005 DAN 2004 (lanjutan) Transaksi Akuisisi Kepemilikan Saham p. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham pada tanggal 15 Juni 2005, Perusahaan melakukan akuisisi 50,59% saham PBN dari PT Patra Niaga, pihak hubungan istimewa. Transaksi akuisisi saham tersebut dilakukan dengan entitas sepengendali sehingga dicatat sesuai dengan PSAK No. 38, “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali”, yaitu dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling of interest). Berdasarkan metode tersebut, transaksi akuisisi antar entitas sepengendali seolah-olah telah terjadi sejak awal periode penyajian laporan keuangan. Selisih sebesar Rp728,9 juta, yaitu selisih antara harga pembelian saham sebesar Rp8,6 miliar dengan nilai buku aktiva bersih PBN sebesar Rp9,3 miliar dicatat sebagai “Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari Ekuitas pada neraca konsolidasi. Ikhtisar saldo sebelum dan sesudah penyajian kembali dan reklasifikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut:

Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Aktiva pajak tangguhan - bersih Penyertaan saham - bersih Aktiva lain-lain Jumlah Aktiva Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya Penghasilan (beban) lain-lain bersih Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Laba bersih

Dilaporkan Sebelumnya

Penyesuaian

Disajikan Kembali

69.168 38.876 135.622 79.955 1.807.167

(4.580) 699 1.351 3.973 1.443

64.588 39.575 136.973 83.928 1.808.610

22.206

(11.888)

10.318

18.434

11.888

30.322

16.273

4.025

20.298

11.539

(2.583)

8.956

(39.005)

1.697

(37.308)

116.199

1.697

117.896

3.483 82.399

1.763 634

5.246 83.033

84 280

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2006, 2005 DAN 2004 (lanjutan) Transaksi Akuisisi Kepemilikan Saham (lanjutan) Ikhtisar saldo sebelum dan sesudah penyajian kembali dan reklasifikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2005 adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas Pajak pertambahan nilai dibayar di muka Aktiva pajak tangguhan - bersih Penyertaan saham - bersih Aktiva lain-lain Pinjaman jangka pendek Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Biaya masih harus dibayar Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Jumlah Kewajiban Hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Beban usaha - umum dan administrasi Laba usaha Bagian atas laba bersih perusahaan asosiasi - bersih Rupa-rupa - bersih

Dilaporkan Sebelumnya 96.608 5.079 24.629 116.415 95.755 88.172

(1.130) (1.963) 895 1.350 10.175 (1.089)

Disajikan Kembali 95.478 3.116 25.524 117.765 105.930 87.083

7.829 14.580

(1.496) 1.559

6.333 16.139

2.313 123.807

6.290 (3.942)

8.603 119.865

93.634

1.089

94.723

25.153 713.001

7.882 10.294

33.035 723.295

13.685 178.146 78.669

2.250 1.122 (1.122)

15.935 179.268 77.547

43.336 (13.295)

207 17.841

43.543 4.546

Penyesuaian

Ikhtisar saldo sebelum dan sesudah penyajian kembali karena reklasifikasi pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Manfaat (beban) pajak penghasilan tangguhan Laba sebelum hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Laba bersih Aktiva lain-lain

Dilaporkan Sebelumnya 86.890 12.537

85 281

Penyesuaian (3.068) 222

Disajikan Kembali 83.822 12.759

64.171

(2.845)

61.326

(3.388) 60.784 24.342

677 (2.169) 2.894

(2.711) 58.615 27.236

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 30. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN DAN REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI TAHUN 2006, 2005 DAN 2004 (lanjutan)

Hutang usaha - pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan

Dilaporkan Sebelumnya

Penyesuaian

Disajikan Kembali

17.642 5.228

(696) 3.934

16.946 9.162

7.971

(3.238)

4.733

24.001

2.894

26.895

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan pada Catatan 30p laporan keuangan konsolidasi tahun 2004 tersebut di atas telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penerapan PSAK No. 38 terhadap posisi keuangan dan hasil usaha akibat dari adanya konsolidasi laporan keuangan PBN pada laporan keuangan konsolidasi Perusahaan dan Anak perusahaan pada tahun 2004. Ikhtisar saldo akun-akun yang telah disajikan kembali pada laporan keuangan konsolidasi tahun 2004 adalah sebagai berikut: Dilaporkan Disajikan Sebelumnya Kembali AKTIVA Aktiva lancar Aktiva tidak lancar

457.116 822.611

480.981 835.283

JUMLAH AKTIVA

1.279.727

1.316.264

KEWAJIBAN DAN EKUITAS Kewajiban lancar Kewajiban tidak lancar

390.531 130.286

401.451 139.663

Jumlah Kewajiban

520.817

541.114

4.431

12.455

754.479

762.695

1.279.727

1.316.264

1.134.597 176.907 18.828 99.413 (12.088) 87.325 63.754

1.175.025 183.536 19.552 100.418 (12.494) 87.924 63.754

151.079

151.678

1.324 152.403 152.403

1.028 152.706 (303) 152.403

HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASI EKUITAS Ekuitas - bersih JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS LAPORAN LABA RUGI Pendapatan usaha Laba kotor Laba usaha Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan Beban pajak penghasilan - bersih Laba sebelum pos luar biasa Pos luar biasa Laba sebelum hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Hak minoritas atas rugi (laba) bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi Laba bersih setelah efek penyesuaian proforma Efek penyesuaian proforma Laba bersih 86 282

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 31. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU Berikut ini adalah ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru-baru ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia: a. PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, “Akuntasi Investasi Efek Tertentu” dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan. b. PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, “Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai”, dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan. c.

PSAK No. 16 (Revisi 2007), “Aset Tetap”, mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan ini, antara lain, mengatur pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi penurunan nilai. Berdasarkan pernyataan ini, suatu entitas harus memilih antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetap. Pernyataan revisi ini menggantikan PSAK No. 16 (1994), “Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain” dan PSAK No. 17 (1994), “Akuntansi Penyusutan” dan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

d. PSAK No. 13 (Revisi 2007), “Properti Investasi”, harus diterapkan dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan properti investasi. Pernyataan ini juga diterapkan antara lain untuk pengukuran hak atas properti investasi atas sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lessee dan untuk pengukuran properti investasi yang diserahkan kepada lessee yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lessor. Pernyataan ini memperbolehkan entitas untuk memilih antara model biaya dan model nilai wajar untuk semua properti investasinya. Pernyataan revisi ini menggantikan PSAK No. 13 (1994), “Akuntansi untuk Investasi” dan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. e. PSAK No. 30 (Revisi 2007), “Sewa”, mengatur kebijakan akuntasi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessee maupun lessor dalam hubungannya dengan sewa (lease). Pernyataan ini memberikan klasifikasi sewa berdasarkan kepada sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Pernyataan revisi ini menggantikan PSAK No. 30 (1990), “Akuntansi Sewa Guna Usaha” dan berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008. Perusahaan dan Anak perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasi. 87 283

PT ELNUSA DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2007 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2006 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun 2005 dan 2004 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain) 32. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diselesaikan pada tanggal 16 Januari 2008. 33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja dengan laporan auditor independen No. RPC-7980 tertanggal 29 Oktober 2007. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan untuk memenuhi persyaratan BAPEPAM-LK, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasi untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2007 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, yang disertai perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasi. Atas laporan keuangan konsolidasi yang telah diterbitkan kembali tersebut, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja menerbitkan kembali laporan auditor independen No. RPC-8064 tertanggal 15 Januari 2008.

88 284

XIX.

LAPORAN PENILAI

Berikut ini adalah salinan Laporan Penilai untuk aktiva tetap Perseroan per tanggal 31 Juli 2007, yang dinilai oleh PT Asian Appraisal Indonesia.

285


286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301


302

XX.

ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran dasar mengenai status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal: (i) efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal; atau (ii) dilaksanakan penawaran umum, bagi perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 1.

Perseroan Terbatas ini bernama PT Elnusa Tbk. (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

2.

Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Komisaris. JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 19 (sembilan belas) Pebruari 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan). MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3 1.

Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, perindustrian.

2.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: a.

b.

Menjalankan usaha dalam bidang jasa antara lain : − Jasa Konsultan Bidang Lapangan Minyak, Gas dan Panas Bumi − Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi − Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan − Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai − Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan − Marine, Survey Kelautan dan Transportasi − Jasa Pengadaan dan Perbaikan alat-alat transportasi di laut − Konsultasi Bidang Teknik & Engineering − Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik − Konsultasi Bidang Sistem Geografis − Jasa Pengolahan Data − Jasa Survey − Jasa Konsultan − Jasa Pembuatan Perangkat Lunak − Jasa Navigasi Telematika − Jasa Konsultan Navigasi Telematika − Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika − Jasa Penyimpanan Data dan Arsip − Jasa Teknologi Informasi − Konsultan Teknologi Informasi − Jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultan − Jasa konsultan manajemen dan administrasi kearsipan − Jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja − Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan − Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain : Perdagangan yang berhubungan dengan usaha pengeboran minyak Perdagangan yang berhubungan dengan usaha perdagangan minyak Ekspor dan Impor Barang-barang Engineering

− − −

303

− − − c.

Penyalur Bahan Bakar SPBU Ekspor-impor dan perdagangan bahan bakar Migas Ekspor-impor dan perdagangan peralatan telekomunikasi

Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain : Pemboran Teknologi Perforasi Pendistribusian Gas dan BBM Penyimpanan Gas dan BBM

− − − − d.

Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan antara lain : Pemborongan Bidang Minyak, Gas dan Panas Bumi Pemasangan, instalasi-instalasi Pemborongan bidang telekomunikasi

− − − e.

Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian antara lain : Industri manufacturing dan fabrikasi Industri Gas dan LPG Industri Biofuel

− − −

MODAL Pasal 4 1.

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.250.000.000.000 (dua triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 22.500.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus rupiah).

2.

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,95% atau sejumlah 5.838.500.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp583.850.000.000 (lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3.

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, asal saja pengeluaran saham tidak dilakukan dengan harga di bawah nilai nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.

4.

Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan: a. Jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan; dan b. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas tersebut. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

5.

Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka: a. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk membeli lebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu (hak tersebut selanjutnya disebut “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”) dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang pada tanggal yang ditentukan oleh Direksi dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan cara membayar secara tunai harga saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi; b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; c. Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham-saham dalam simpanan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia, yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, segala sesuatu dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal; d. Jika dalam waktu yang ditetapkan, para pemegang saham atau para pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, dengan cara membayar lunas harga saham-saham yang ditawarkan kepada Perseroan, maka Direksi berhak untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham yang memesan 304

saham dalam jumlah yang lebih besar dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah dilaksanakannya, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan; e.

Jika setelah ditawarkan kepada pemegang saham lain masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian maka Direksi berhak mengeluarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak siapapun, termasuk kepada pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam penawaran umum terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat paling sedikit sama dengan harga dan syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Pemegang Saham tersebut di atas, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

6.

Ketentuan dalam ayat 3, 4 dan 5 Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan menerbitkan obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin instansi yang berwenang sepanjang hal itu disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Jika Perseroan akan mengeluarkan saham-saham dalam simpanan kepada para pemegang obligasi konversi, surat waran atau efek bersifat ekuitas lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berhak dan berwenang menerbitkan saham-saham tersebut tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

8.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi berwenang untuk mengeluarkan sahamsaham dalam simpanan tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham-saham dalam simpanan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal yang berlaku.

9.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. Penyetoran modal saham dalam bentuk lain wajib dinilai oleeh penilai independen yang terdaftar di Bapepam SAHAM Pasal 5

1.

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.

2.

Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham

3.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

4.

Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5.

Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.

Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

7.

Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham.

8.

Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

9.

Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat saham; c. nilai nominal saham; d. tanggal pengeluaran surat saham; 305

11. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : a. nama dan alamat pemegang saham; b. nomor surat kolektif saham c. nomor surat saham dan jumlah saham; d. nilai nominal saham; e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 12. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. SURAT SAHAM PENGGANTI Pasal 6 1.

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2.

Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3.

Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak sama sekali wajib segera diumumkan dalam Bursa Efek di tempat efek tersebut dicatatkan dalam waktu sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

4.

Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5.

Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti surat saham itu berkepentingan.

6.

Ketentuan dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.

ditanggung oleh pemegang saham yang

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 7 1.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

2.

Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. − Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

4.

Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

5.

Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.

306

−

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.

6.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

7.

Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 5 Pasal 7 ini. PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8

1.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2.

Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3.

Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4.

Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5.

Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut dengan ketentuan konfirmasi tertulis tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut atau ditandatangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti pengesahan.

7.

Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan yang lain.

8.

Perseroan wajib mencatat dalam Daftar Pemegang Saham mutasi saham yang semula terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama pihak pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau oleh Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Direksi Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

9.

Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama Pemegang Saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, berkenaan dengan saham yang semula dilaporkan hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa saham yang bersangkutan benar-benar hilang atau musnah.

10. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. 11. Pemegang rekening yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut. 307

12. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham. 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak lainnya tersebut. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 9 1.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah a. RUPS tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.

2.

Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3.

Dalam RUPS tahunan: a. Direksi menyampaikan: laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5.

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS Pasal 10

1.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

308

2.

Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum diberikannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, pihak yang berhak memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS. Jika setelah diadakan RUPS luar biasa dan/atau RUPS tahunan perlu diadakan RUPS luar biasa kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat 2 Pasal ini, harus diadakan panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 3 alinea pertama Pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dan selanjutnya, kecuali untuk benturan kepentingan tertentu panggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan tentang bursa efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama. Rapat ketiga diselenggarakan setelah mendapat izin dari dan berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.

3.

Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris. Panggilan untuk RUPS tahunan harus dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan; panggilan untuk RUPS luar biasa harus dilakukan sekurang-kurangnya l4 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS luar biasa tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.

Panggilan harus memuat tempat, tanggal, waktu, serta acara rapat dan panggilan untuk RUPS tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

5.

Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

6.

Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: (a) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitdikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan; (b) telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan (c) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7.

Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS Pasal 11

1.

a. b. c. d. e.

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikit-dikitnya 1/3 (satu pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Bapepam dan LK untuk menetapkan kuorum. 309

2.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4.

Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6.

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.

7.

Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8.

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

9.

a.

b.

c.

d. e.

Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS luar biasa, pemegang saham independen terlebih dahulu diberi hak untuk mengambil keputusan menurut tata cara dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian itu mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 12 1.

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitdikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2.

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

310

3.

Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4.

Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1, paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat; dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 3/5 (tiga per lima) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5.

Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum jumlah suara untuk mengambil keputusan panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

6.

Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 13

1.

a.

b.

c.

2.

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikit-dikitnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPS. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. DIREKSI Pasal 14

1.

Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurangnya 2 (dua) anggota Direksi

2.

Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3.

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4.

Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5.

Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6.

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7.

Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. 311

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI Pasal 15 1.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2.

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

3.

Direksi wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal untuk melakukan transaksi berupa pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar-menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut: 10% dari pendapat perusahaan, atau jumlah lain yang ditentukan berdasarkan peraturan di bidang pasar modal; atau 20% dari ekuitas atau jumlah lain yang ditentukan berdasarkan peraturan di bidang pasar modal.

4.

a. b.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. RAPAT DIREKSI Pasal 16

1.

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2.

Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.

3.

Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9.

Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

312

11.

a. b. c.

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. DEWAN KOMISARIS Pasal 17 1.

Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2.

Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4.

Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS Pasal 18

1.

Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2.

Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3.

Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4.

Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. RAPAT DEWAN KOMISARIS Pasal 19

1.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

313

2.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.

3.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4.

Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5.

Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7.

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

9.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. 11. a. b. c.

Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 20 1.

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2.

Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3.

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4.

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN Pasal 21

1.

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

314

2.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 22

1.

Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2.

Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3.

Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. KETENTUAN PENUTUP Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

315

XXI. 1.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXII dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2.

Pemesan yang Berhak Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, serta Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan PenjatahanEfek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

3.

Jumlah Pemesanan Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4.

Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek yang bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif No. SP-025/PE/KSEI/1107 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 6 Oktober 2007. a.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)

Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 5 Pebruari 2008.

2)

Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (FKPS) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3)

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.

4)

Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.

5)

Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6)

Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Pemegang Rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi Pemegang Rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7)

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk. 316

8)

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.

9)

Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.

10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut. b.

5.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh. Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. FPPS yang telah dipesan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh pemesan.

6.

Masa Penawaran Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 29 Januari 2008 dan ditutup pada tanggal 31 Januari 2008. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) Hari Kerja.

7.

Tanggal Penjatahan Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Pebruari 2008.

8.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus Pelaksanaan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan tetap dan/atau pengurus Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali Komisaris Independen dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada Perseroan selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Akan Ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan.

9.

Syarat Pembayaran Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada : Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta Nomor Rekening 121-000472951-7 Atas Nama: Mandiri Sekuritas.IPO ELNUSA Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan dan harus sudah “in good fund” pada tanggal 31 Januari 2008. Cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

317

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/ DPPS-nya. 10. Bukti Tanda Terima Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Surat Kolektif Saham. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan. 11. Penjatahan Saham Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (“Pooling”) dan penjatahan pasti (“Fixed Allotment”) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, di mana di dalamnya termasuk jatah kepada Pemesan Khusus sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) akan dilakukan Penjatahan Terpusat (“Pooling”). a.

Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”) Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan: 1) 2) 3)

Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau Pihak-Pihak Terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui BEI jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di BEI.

Penjatahan pasti tersebut diatas akan dialokasikan kepada namun tidak terbatas pada: = Dana Pensiun = Asuransi = Reksadana = Korporasi = Perorangan = Pemesan Khusus melalui ESA b.

Penjatahan Terpusat (“Pooling”) Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut: 1)

Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.

318

2)

Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di poin 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: i. ii.

iii.

c.

Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi karyawan Perseroan, sampai dengan jumlah maksimum 10% (sepuluh persen) dari emisi. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan dicatatkan. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjatahan bagi pihak yang mempunyai hubungan istimewa Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan istimewa.

12. Pembatalan Penawaran Umum Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 13. Pengembalian Uang Pemesanan Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka setiap Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada para pemesan sesegera mungkin namun bagaimanapun juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan pembatalan Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dan harus diselesaikan dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan Penawaran Umum.

b.

Apabila hal tersebut terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka: 1)

2)

3)

Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan Penawaran Umum, untuk kemudian dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada setiap Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Perseroan. Setiap Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada setiap pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pembayaran kembali uang pemesanan pembelian dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Pengembalian uang yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan dengan tingkat bunga sesuai dengan tarif suku bunga deposito mata uang Rupiah berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang berlaku pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai, cek atau bilyet giro atas nama pemesan atau disetor ke rekening atas nama pemesan melalui instrumen pembayaran lainnya Pengembalian uang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan pada Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan dimana FPPS semula diajukan, dan untuk hal tersebut para pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya pemindahan dana. Bagi Pemesan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan. 319

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing pemesan Saham Yang Akan Ditawarkan akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. 15. Lain - lain Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari satu formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pemesanan untuk keperluan penjatahan. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut. Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2 Manajer Penjatahan. Salah satu dari Penjamin Pelaksana Emisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 hari sejak tanggal penjatahan.

320

XXII.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan para Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek Indonesia. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Penjamin Pelaksana Emisi Efek PT MANDIRI SEKURITAS Plaza Mandiri, Lantai 28 Jl. Jend. Gatot Subroto. Kav. 36 – 38 Jakarta 12190 Tel. (021) 526 3445 Fax. (021) 526 3507 Para Penjamin Emisi Efek PT Andalan Artha Advisindo Artha Graha Building 26th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Tel: (021) 515-2640 Fax: (021) 515-2644

PT AmCapital Indonesia Wisma GKBI Lantai 5 Suite 501 Jl. Jend Sudirman No.38 Jakarta 10210 Tel: (021) 574 2310 (umum) Fax: (021) 571 3706

PT Bahana Securities (Terafiliasi) Graha Niaga Lantai 19 Jl. Jend Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Tel: (021) 250 5081 Fax: (021) 522 5869

PT Bapindo Bumi Sekuritas (Terafiliasi) Gedung Citra Graha Lantai 6 Jl. Gatot Subroto Kav. 35 – 36 Jakarta 12950 Tel: (021) 5290 0757 Fax: (021) 5290 0758

PT BNI Securities (Terafiliasi) Sudirman Plaza Indofood Lantai 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78 Jakarta 12910 Tel: (021) 2554 3946 Fax: (021) 5793 5831

PT Bumiputera Capital Indonesia Wisma Bumiputera Lantai 17 Jl. Jend Sudirman Kav. 75 Jakarta 12910 Tel: (021) 529 60155 Fax: (021) 525 960148

PT CIMB-GK Securities Indonesia The Jakarta Stock Exchange Building Tower II, 20th Floor Jl.Jend Sudirman Kav. 52– 53 Jakarta 12190 Tel: (021) 515 1314 Fax: (021) 515 1790

PT Ciptadana Securities Citra Graha 8th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 35 – 36 Jakarta 12950 Tel: (021) 523 2500 Fax: (021) 5290 0360

PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi) Gedung Danareksa Jl. Medan Merdeka Selatan 14 Jakarta 10110 Tel: (021) 350 9777 Fax: (021) 350 1817

PT Danpac Sekuritas Panin Bank Center 12th Floor Jl. Jend Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Tel: (021) 720 1010 Fax: (021) 720 8729

PT Dhanawibawa Arthacemerlang Gedung BEJ Tower 1 Suite 1102 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Tel: (021) 515 1678 Fax:(021) 515 1681

PT Dinamika Usahajaya Jl. KS Tubun II/15 Jakarta 11410 Tel: (021) 533 0987 Fax: (021) 533 0991

PT Equity Securities Indonesia Wisma Sudirman Lantai 14 Jl. Jend. Sudirman Kav 34 Jakarta 10220 Tel: (021) 5785 1818 Fax: (021) 5785 1637

PT Indo Premier Securities Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Tel: (021) 5793 1168 Fax: (021) 5793 1167

PT Investindo Nusantara Sekuritas Plaza ABDA Lantai 17 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 Tel: (021) 5150 817 Fax: (021) 5151 217

321

PT Lautandhana Securindo Wisma Kyoei Prince Lantai 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 3 Jakarta 10220 Tel: (021) 5785 1818 Fax: (021) 5785 1637

PT Madani Securities Perkantoran Taman A-9 Unit B Lantai 2-3 Jl. Mega Kuningan – H.R. Rasuna Said Jakarta 12950 Tel: (021) 576 1183 Fax: (021) 576 2263

PT Mega Capital Indonesia Menara Bank Mega Lantai 2 Jl. Kapten Tandean Kav.12 – 14A Jakarta 12790 Tel: (021) 7917 5599 Fax: (021) 7919 3900

PT Minna Padi Investama Plaza Lippo Lantai 11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 Tel: (021) 525 5555 Fax: (021) 527 1527

PT Nusadana Capital Indonesia Plaza Lippo Lantai 14 Suite 1401 Jl. Jend Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920 Tel: (021) 520 4599 Fax: (021) 520 4598

PT Optima Kharya Capital Securities Menara Rajawali Lantai 22 Jl. Mega Kuningan Lot #5.1. Jakarta 12950 Tel: (021) 5795 0101 Fax: (021) 576 3345

PT Panin Sekuritas Tbk. Gedung BEJ Tower 2 Suite 1705 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190 Tel: (021) 515 3055 Fax: (021) 515 3061

PT Reliance Securities Tbk. Reliance Building Jl. Pluit Putra Kencana No.15A Jakarta 14450 Tel: (021) 661 7768 Fax: (021) 661 9884

PT Semesta Indovest Menara Imperium Lantai 18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 Tel: (021) 8370 3808 Fax: (021) 8370 3787

PT Sinarmas Sekuritas BII Plaza Tower III Lantai 5 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Tel: (021) 392 5550 Fax: (021) 392 5540

PT Victoria Sekuritas Gedung Bank Panin Senayan Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10270 Tel: (021) 726 0021 Fax: (021) 726 0047

322

PT Elnusa Tbk. PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ELNUSA Tbk. TAHUN PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)

Recommend Documents