TEMU ILMIAH IPLBI 2016
Prospek Analisis Kualitas Lingkungan Faktual untuk Meninjau Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Aria Adrian Program Studi Magister Rancang Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), ITB.
Abstrak Permukiman kumuh di area perkotaan sudah menjadi masalah biasa yang sudah biasa terjadi. Timbulnya permukiman informal ini membuat kualitas suatu kota menurun, dengan tidak memperhatikan aturan dalam suatu lingkungan dan tidak memperhatikan kualitas kesehatan. Kualitas permukiman kumuh dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat yang tinggal didalamnya. Penentuan kualitas suatu permukiman dapat diidentifikasi melalui analisis kualitas lingkungan secara faktual. Berbagai penelitian mengenai analisis kualitas lingkungan secara faktual sudah banyak dilakukan sebelumnya yang melihat bagaimana kualitas dari lingkungan mengenai kelayakan dan dibandingkan dengan suatu standar yang sudah diatur sehingga dapat diketahui bagaimana perbedaan antara kondisi yang sebenarnya denga kondisi yang sesuai dengan standar. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci mengenai studi analisis kualitas lingkungan secara faktual, baik dari segi gagasan, kepustakaan, hingga contoh - contoh kasus penelitian terkait penerapan dalam menemukan studi pada kualitas permukiman dilihat dari kesediaan ruang terbuka dan tingkat kekumuhan pada suatu permukiman. Di bagian akhir tulisan, akan diuraikan mengenai kelebihan dan kekurangan penelitian agar dapat menjadi pandangan bagi pembaca dan menjadi arahhan untuk pengembangan penelitian selanjutanya. selain itu, tulisan ini akan memuat bagaimana prospek analisis kualitas lingkungan dalam meninjau kualitas permukiman kumuh di Kawasan Sukaregang, Kabupaten Garut. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi alternatif referensi terkait penerapan analisis kualitas lingkungan secara faktual serta dapat dimanfaatkan untuk kerangka acuan penelitian berikutnya. Kata-kunci : kualitas lingkungan, kualitas secara faktual, permukiman kumuh
Pendahuluan Menjamurnya kawasan (perumahan dan permukiman) kumuh di kota-kota di Indonesia kebanyakan disebabkan karena laju urbanisasi yang tinggi dimana kehidupan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan yang kurang beruntung karena sempitnya lapangan kerja di daerahnya. Tinggal di kawasan kumuh perkotaan bukan merupakan pilihan melainkan suatu keterpaksaan bagi kaum migran tak terampil yang harus menerima keadaan lingkungan permukiman yang tidak layak dan berada dibawah standar pelayanan minimal seperti rendahnya mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah serta masa-
lah-masalah lain seperti kepadatan dan ketidak teraturan letak bangunan yang berdampak ganda baik yang berkaitan dengan fisik misalnya bahaya kebakaran maupun dampak sosial seperti tingkat kriminal yang cenderung meningkat dari waktu kewaktu. Tidak semua kawasan-kawasan kumuh dihuni oleh kaum pendatang, dan tidak juga seluruh penghuninya adalah kaum papa bahkan di-beberapa kawasan kumuh illegal (squatters area) ternyata dikuasai oleh “land lord” yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha kontrakqn rumah petak, dan ada pula komunitas yang punya alasan tertentu bertahan dengan kondisi
Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016 | G 111
Prospek Analisis Kualitas Lingkungan Faktual untuk Meninjau Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
lingkungan yang tidak layak, ragam permasalahan inilah yang harus ditemu kenali.
pendekatan ini disesuaikan dengan kepentingan penelitian.
Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa, proporsi penduduk yang tinggal di daerah kumuh perkotaan menurun dari 47 persen menjadi 37 persen di negara berkembang antara 1990 dan 2005. Namun karena populasi meningkat, jumlah penghuni kawasan kumuh meningkat. Satu miliar orang di seluruh dunia tinggal di daerah kumuh dan angka ini akan mencapai 2 miliar sampai 2030. Di Indonesia, menurut Kementrian Pe-umahan Rakyat permukiman kumuh juga makin meluas dan terbukti pada 2009 sudah mencapai 57.800 hektar dari kondisi pada 2004 hanya 54.000 hektar (Aliyati, 2010).
Karakteristik Penelitian Kualitas Lingkungan secara Faktual untuk Kawasan Permukiman Kumuh
Tiga hal penting yang akan dipenuhi dengan program pembangunan perumahan dan permukiman. Pertama, terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraannya dan pemenuhan kebutuhan kehidupan sosial budayanya. Kedua, memberikan implikasi di bidang ekonomi, dimana pembangunan perumahan dan permukiman mendorong aktivitas ekonomi. Dan ketiga, pembangunan perumahan dan permukiman merupakan bagian dari implementasi fisik perencanaan tata ruang wilayah (Arsalan, 2011).
Penelitian ini menggunakan metode standar yang universal, dimana kondisi lingkungan saat ini akan dibandingkan dengan standar yang sudah ada dan diatur yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Ada berbagai macam standar untuk mengukur kualitas permukiman, berikut macam – macam standar untuk permukiman: 1. Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-17332004 tetang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Dalam standar diatas mengatur mulai dari data dasar lingkungan perumahan, perencanaan kebutuhan sarana hunian, dan perencaan kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman. 2. Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Metropolitan. Pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian PU ini bertujuan untuk menilai tingkat kekumuhan dengan menggunakan teknik analisis skoring.
Kulitas permukiman kumuh dapat dilihat dari gap antara kondisi eksisting dengan aturan mengenai kualitas lingkungan. Bagaimana terkait dengan peluang kualitas permukiman kumuh maka penelitian ini pada akhirnya bertujuan untuk memberikan gambaran pengunaan analisis kualitas lingkungan secara faktual dalam menganalisis kualitas kawasan permukiman kumuh melalui gagasan, kepustakaan, hingga contoh contoh kasus penelitian terkait penerapannya.
Penelitian ini diperlukan kunjungan langsung ke lapangan untuk menilai secara langsung kondisi yang ada saat ini. Penilaian kualitas kawasan ini dapat dibagi menjadi dua (Nurdini, 2015), yaitu:
Pendekatan Analisis Kualitas Lingkungan secara Faktual
Penulisan makalah ini akan berkembang berdasarkan penelitian sebelumnya, beberapa preseden ini terkait dengan analisis kualitas lingkungan secara faktual yang merupakan bagian dari permukiman. Penulisan preseden ini berdasarkan konteks kesesuaian terhadap tujuan, manfaat penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisisnya. Dengan adanya preseden ini dapat membantu menggambarkan bagai-
Kualitas lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan spasial/ arsitektural, pendekatan market oriented, pendekatan cultural relativist, dan pendekatan standar yang universal (Nurdini, 2015). Penggunaan G 112 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016
1. penilaian berdasarkan ukuran kondisi fisik (exposure-based atau expert-based) 2. Penilaian berdasarkan kondisi ruang (effectbased) Preseden Penerapan Analisis Lingkungan Secara Faktual
Kualitas
Aria Adrian
mana analisis ini digunakan untuk kasus permukiman kumuh dengan tujuan penelitian peniliaian kualitas lingkungan permukiman kumuh. Preseden Penerapan Analisis Kualitas Lingkungan Faktual dalam Menentukan Kualitas Ruang Terbuka pada Permukiman Industri di Kelurahan Cigondewah Kaler, Bandung – Prosiding Jurnal IPBI 2015 oleh (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas ruang terbuka hijau pada permukiman industri, bagaimana ruang terbuka dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas ruang bermukim di dalam suatu kawasan. Kawasan yang diteliti yaitu permukiman industri di RW 02 dan RW 12 Kelurahan Cigondewah Kaler, Kota Bandung (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015). Proses pengambilan data dalam penelitian ini berupa survei dengan melakukan observasi untuk memetakan kondisi ruang terbuka dan dokumentasi terhadap kondisi di lapangan dan wawancara secara langsung. Hasil survey yang dilakukan peneliti sebelumnya mengatakan bahwa di RW 02 memiliki 8 (delapan) area ruang terbuka (pertanian/ perkebunan, TPU, RTP serta lahan hijau dan di RW12 hanya memiliki 2 (dua) ruang terbuka yaitu RTP dan TPU. Permen PU No. 6/PRT/M/2007 mengatakan bahwa sebagian besar ruang publik memiliki sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh umum. Terdapat 2 (dua) perusahaan yang memiliki tipologi seperti diatas, yaitu PT. Ifatama dan PT. Sunson. Sebagian area lain berupa pemakaman, area sempadan tol dan sempadan sungai yang tidak terawat yang sebetulnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015).
Gambar 1. Peta Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau di Kelurahan Cigondewah Kaler RW02 dan RW12 Sumber: (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015)
Gambar 2. Ruang Terbuka sebagai Area Bermain Sumber: (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015)
Pada aturan ketersediaan ruang terbuka hijau SNI 03-1733-2004, yaitu 1 area ruang terbuka unit RT untuk 250 jiwa dan 1 area ruang terbuka unit RW untuk 2.500 jiwa. RW 02 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.788 jiwa memiliki ruang terbuka sesuai dengan aturan, yaitu memiliki tujuh area ruang terbuka sebagai ruang terbuka untuk unit RT, dan pada RW 12 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.358 jiwa sebaiknya memiki lima buah taman untuk mencapai kesesuaian dengan standar SNI (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015). Prosiding Temu Ilmiah IPBI 2016 | G 113
Prospek Analisis Kualitas Lingkungan Faktual untuk Meninjau Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
Pengamanan Pantai, mengatur mengenai jarak sepanjang 100 meter merupakan kawasan bebas penggunaan lahan pada titik batas pasang tertinggi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, mengatur mengenai jarak paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang aliran sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Kelayakan hunian dapat dilakukan pengukuran dengan mengikuti aturan standar yang sudah dibuat oleh Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun, menjelaskan bahwa kelayakan kavling untuk rumah sederhana > 60m2.
Gambar 3. Ruang Terbuka Hijau sebagai Area Pertanian Sumber: (R. Syahriyah, Nurhijrah, Tedja, Hartabela, & Anwar, 2015)
Preseden Penerapan Analisis Kualitas Lingkungan Faktual dalam Menata Kawasan Kumuh di Cilacap Melalui Peningkatan Kualitas Fisik Lingkungan – Tugas Akhir 2012 oleh (Maretha, 2012) Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan bentuk penataan kawasan permukiman kumuh yang ada di wilayah peisisir Kelurahan Cilacap dari fisik bangunan dan lingkungan permukiman. Kawasan permukiman nelayan berkembang secara pesat, namun tidak seiring dengan pemenuhan sarana dan prasaran lingkungan dan pengetahuan dalam bermukim, dalam kasus ini masyarakat belum sadar dan paham mengenai aturan mendirikan rumah di sepanjang sungai dan pantai karena sudah diatur dalam garis sempadan dari batas pasang tertinggi. Masyarakat menganggap tinggal dekat dengan sumber mata pencaharian merupakan langkah baik, namun semua itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman G 114 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016
Kepadatan hunian didasarkan pada pedoman standar teknis pemanugnan rumah sederhana sehat dalam Kepmen Permukiman dan Prasana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 yaitu standar kebutuhan luas minimum bangunan di Indonesia yaitu 9m2/jiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka kepadatan hunian dalam rumah dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut:
Sangat baik : apabila luas lantai hunian per jumlah penghuni > 10 m²/jiwa. Baik : apabila luas lantai hunian per jumlah penghuni adalah 9 - 10 m²/jiwa. Buruk : apabila luas lantai hunian per jumlah penghuni < 9 m²/jiwa.
Kecamatan Cilacap Selatan
Gambar
4.
Kelurahan Cilacap
Peta
Sumber: (Maretha, 2012)
Deliniasi
Wilayah
Studi
Aria Adrian
Kondisi ekonomi yang rendah mengakibatkan lingkungan permukiman nelayan ini menjadi permukiman yang kumuh, kondisi ini sudah mendapat perhatian dari pemerintah daerah, namun hanya berupa program perbaikan infrastruktur yang minim dan tidak mengatasi masalah kekumuhan.
ditetapkan. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah kom-parasi dengan standar, kemudian menen-tukan tingkat kekumuhan kawasan dengan teknik skoring. Kemudian dirancang kawasan baru untuk mereduksi kawasan permukiman kumuh. Hasil dari analisis berupa permukiman nela-yan di Cilacap melanggar beberpa teknis ber-mukim seperti yang sudah dijelaskan sebe-lumnya mengenai jarak bebas di garis pasang tertinggi. Permukiman nelayan berada di ku-rang dari 10 meter sempadan sungai dan pantai, hal ini tidak sesuai dengan Permen PU dan Permen PUPERA. Luas hunian/ kavling pada kawasan permukiman nelayan di Cilacap sebesar 48m2, masih menyisakan sekitar lebih dari 12m2 untuk memasuki kondisi layak. Kepadatan hunian di kawasan permukiman nelayan ini didapat sebesar 7m2/jiwa, hal ini terjadi dikarenakan masih ada beberapa kavling rumah yang dihuni lebih dari 2 keluarga, kondisi ini termasuk dalam kategori buruk.
Gambar 5. Kondisi Permukiman Nelayan Sumber: (Maretha, 2012)
Permukiman dengan kepadatan penduduk sebesar 900 jiwa/km2 merupakan termasuk dalam kategori permukiman padat tinggi, kemudiam muncul berbagai permasalahan permukiman. Salah satunya yaitu kondisi fisik rumah yang tidak layak serta penyediaan sarana dan prasarana yang tidak terencana dengan baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, survei sekunder dan survei primer. Survei pengumpulan data diperoleh berdasarkan dari dinas terkait, mencari data dengan cara browsing internet, desk study dan lainnya. Survei primer yang dilakukan secara observasi merupakan survei yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena dan karakteristrik dari beberpa kriteria yang sudah
Kontribusi Penerapan Analisis Kualitas Lingkungan Faktual dalam Penelitian Menilai Kualitas Permukiman Kumuh di Perkotaan Seperti yang telah diuraikan pada bagian awal, permasalahan permukiman merupakan hal yang menjadi masalah kompleks disetiap kota besar di Indonesia, karena masalah bermukim berhubungan dengan manusia, budaya dan pola perkembangan perkotaan. Permukiman kumuh terdapat berbagai masalah yang timbul mulai dari bagaimana perilaku manusia membiasakan pola hidupnya dan minimnya perencanaan mengenai sarana dan prasarana untuk menunjang suatu permukiman kumuh. Peran pemerintah sebagai pembuat regulasi sangat penting karena dalam setiap aturan yang dibuat, masih banyak masyarakat yang belum paham dalam penerapan aturan tersebut. Transparansi dan sosialisasi menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memberikan informasi mengenai aturan – aturan, terutama aturan dalam bermukim, bagaimana masyarakat mengetahui proses bermukim, membangun suatu hunian yang sesuai dengan aturan yang diterapkan. Prosiding Temu Ilmiah IPBI 2016 | G 115
Prospek Analisis Kualitas Lingkungan Faktual untuk Meninjau Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh
Kelebihan dari analisis kualitas lingkungan secara faktual ini memuat beberap hal, seperti: 1. Mengetahui aturan dan kebijakan yang mengikat dalam penggunaan permukiman, 2. Menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan aturan atau sesuai dengan batas minimum 3. Dapat dijadikan suatu acuan untuk penelitian berikutnya 4. Banyaknya norma, standar, pedoman dan manual yang dapat dijadikan acuan utama. Sedangkan kekurangan analisis kualitas lingkungan secara faktual ini yaitu: 1. Kondisi disesuaikan dengan standar (batas minimum) terkadang tidak disesuaikan dengan memperhatikan aspek lainnya seperti sosial, kesehatan, budaya, dll.
kunjungan ke instansi, kelurahan dan kecamatan terkait untuk mendapatkan data – data terkait permukiman yang dituju. Berikut merupakan data yang didapatkan. Tabel 1. Kriteria, Variabel dan Parameter Kawasan Kumuh di Sukaregang, Kabupaten Garut Kriteria
Kondisi Kependudukan Letak strategis kawasan
Vitalitas Jarak ke tempat mata Ekonomi pencaharian
G 116 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016
√
Pertambahan bangunan liar
Sedang
Kepadatan bangunan
>80 unit/ha
Vitalitas Kondisi fisik bangunan Bangunan temporer Non Ekonomi Tutupan lahan
>50% >70%
Jarak antar bangunan
<1.5m
Kepadatan penduduk
+200 jiwa/ha
Pertumbuhan penduduk
<1.7%
Sangat strategis < 1km
Fungsi kawasan sekitar Komersial, pemerintahan Status tanah
Dominasi status tanah Tanah adat Status kepemilikan tanah
-
Kondisi jalan lingkungan
>80% tutupan beton Saluran air terbuka di muka rumah, rata-rata meluap ketika terjadi hujan. Daerah sungai juga terjadi kiriman air besar, ditambah tutupan sampah memperparah ketidakmampuan sungai menampung air.
Kondisi drainase
Kondisi Sarana Prasarana Kondisi air minum Kondisi air limbah
Proses menilai kualitas lingkungan faktual permukiman kumuh di Sukaregang dimulai dari cara memperoleh data, untuk melihat kondisi eksisting diperlukan observasi ke lapangan untuk mendapatkan info terbaru dan dokumentasi kawasan permukiman kumuh, kemudian melakukan survei sekunder berupa
Parameter
Peruntukan Kesesuaian tata ruang permukiman
Peluang Analisis Kualitas Lingkungan Faktual Terhadap Kualitas Kawasan Kumuh di Sukaregang, Kabupaten Garut Penelitian menggunakan analisis kualitas lingkungan secara faktual dapat diterapkan di berbagai kasus. Kasus yang akan diterapkan yaitu mencoba menilai kualitas lingkungan permukiman kumuh di Sukaregang, Kabupaten Garut. Seperti yang sudah jelaskan di awal bahwa perkembangan pesat di perkotaan mendorong kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakat, pekerja, pendatang, dll. Kebutuhan ini sangat cepat dan besar, sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri. Kabupaten Garut merupakan daerah yang perkembangannya terbilang pesat karena banyaknya area wisata dan industri, salah satunya adalah industri pengolahan kulit di Sukaregang. Perkembangan permukiman di Sukaregang meningkat dan menjadi kumuh dikarenakan adanya pabrik tekstil untuk membuat jaket kulit dan ditambah kawasan ini terletak di pusat kota.
Variabel
Kondisi persampahan
<30% -
Tidak ada infrastruktur, limbah langsung ke sungai
-
Sampah dibuang ke sungai (sudah pada taraf menutup sungani) dan sebagian dibakar di area terbuka
Aria Adrian
Sumber: Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Metropolitan
dapat diatur dan dibatasi sesuai dengan standar dan acuan yang sudah diterpkan, kendala utama permukiman kumuh yaitu sudah menjadi budaya masyarakat tinggal dengan segala keterbatasan dan sudah menjadi kebiasaan dan sulit untuk diatur. Analisis kualitas lingkungan secara faktual dapat membuktikan bahwa kondisi eksisting di lapangan berbeda dengan aturan – aturan yang sudah ditetapkan. Teknik perolehan data sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang akan dianalisis, semakin baik perolehan data, maka semakin baik hasil analisisnya. Berdasarkan review analisis faktual dalam menilai kualitas lingkungan permukiman dapat diterapkan diberbagai macam kebutuhan penelitian mengenai kualitas lingkungan binaan, termasuk pada dua contoh kasus yang sudah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya.
Gambar 6. Sukaregang
Kondisi
Kawasan
Permukiman
di
Kondisi permukiman di Sukaregang cukup mengkhawatirkan karena pada Sungai Cigulampeng sudah tercemar oleh limbah pabrik yang mengakibatkan pengendapan di atas sungai dan air yang mengalir sudah berwarna hitam, ruang terbuka di kawasan ini hanya memiliki satu buah lapang dan kondisinya terletak di sempadan sungai yang seharusnya tidak digunakan. Setelah diketahui berbagai data yang dapat mengisi parameter, dapat dilanjutkan penelitian berupa perbandingan dengan aturan yang sudah diatur, seperti SNI 03-1733-2004, Kepmen PU, Permen PU, dsb. Kemudian dapat diketahui perbedaan/ gap antara kondisi eksisting dengan peraturan, seberapa besar perbedaannya. Kesimpulan Kualitas lingkungan permukiman kumuh sudah pasti berada pada level dibawah standar, namun pada dasarnya, perkembangan permukiman
Penilaian kualitas di kawasan Sukaregang dapat dilakukan dengan analisis faktual dalam melihat berbagai aspek yaitu aspek hunian (ukuran dan kepadatan), sarana dan prasarana yang akan disesuaikan dengan berbagai standar yang sudah ditetapkan. Daftar Pustaka
Aliyati, R. (2010). Permukiman Kumuh. Depok: FMIPA UI. Arsalan. (2011). Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Perkotaan. Jakarta. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design:Choosing Among Five Approaches. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc. Lin, N. (1976). Foundation of Social Research. Albany, New York: Deparment of Sociology. Maretha, C. (2012). Penataan Kawasan Permukiman
Kumuh di Kelurahan Cilacap Kabupaten Cilacap Melalui Peningkatan Kualitas Fisik Lingkungan. Semarang: UNDIP. Nurdini, A. (2015). Analisis Kualitas (Lingkungan Binaan) Secara Faktual. Bandung: Modul Kuliah AR 5242 Analisis Lingkungan Binaan, ITB. R. Syahriyah, D., Nurhijrah, Tedja, S., Hartabela, D., & Anwar, S. (2015). Kualitas Ruang Terbuka pada Permukiman Industri di Kelurahan Cigondewah Kaler,
Prosiding Temu Ilmiah IPBI 2016 | G 117
Prospek Analisis Kualitas Lingkungan Faktual untuk Meninjau Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Bandung, Jawa Barat. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI, C051-C056. Untermann, R. K. (1984). Accomodating The
Pedestrian:Adapting Towns and Neighborhoods for Walking and Bcycling. Michigan: Van Nostrand Reinhold. Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Metropolitan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengamanan Pantai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733-2004 tetang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.
G 118 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016
