Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO (NPPN) ATAU PEMBUKUAN Irene Amelia Sandra Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie [email protected] Abstract This study aims to determine the factors that influence entrepreneurs in choosing the use of NPPN or Bookkeeping Method in meeting their tax obligations; and to determine whether the tax information (based or outside Directorate General of Taxes), the use of tax consulting service, as well as internal factors taxpayer be one of the factors fulfilment of tax obligations in the payment and reporting the Annual Income Tax Return. In analyzing the data of this study, the authors used descriptive analysis method. Data obtained by distributing questionnaires to the owners in Sentra Onderdil Kota Harapan Indah. Data analysis technique used is the mod of analysis , and analysis of multiple response. The results showed that the majority of respondents choose to use the method of NPPN. The factor that most influence the respondents choose to use method of NPPN is as simple in its use, where as for Bookkeeping method is due to the habit of doing bookkeeping. In addition, tax information and the use of consultants to be one factor in the fulfilment of tax obligations and the factors that most influence the respondents in the fulfilment of the annual tax liability is an obligation of the government. Keywords: NPPN (Norma Perhitungan Penghasilan Neto), Book keeping Method, Tax Obligation PENDAHULUAN Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, tentram, aman yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia.Negara juga mempunyai beberapa kewajiban yang paling utama yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya dan menyediakan sarana serta fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyat, mempertahankan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut negara membutuhkan sumber-sumber penghasilan seperti penghasilan perusahaanperusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghasilan dari barang-barang milik negara, penghasilan dari denda dan sitaan barang karena suatu pelanggaran, hibah dan sumbangan dari negara lain atau organisasi internasional maupun penghasilan dari hak-hak waris dan penerimaan dari berbagai macam pajak, retribusi, bea, dan cukai serta bentukbentuk pungutan lainnya. Dari sumber-sumber penerimaan negara tersebut, pajak merupakan sumber yang paling dominan karena hal tersebut terbukti dari angka yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus mengalamipeningkatan.Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan Negara yang dibuat oleh Pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaituPenerimaandarisectorpajak, Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan Penerimaan dari

1


sektor bukan pajak.Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Pajak memegang peranan penting bagi kelangsungan perekonomian suatu Negara, khususnya di Indonesia.Hampir 80 persen (80%) sumber penerimaan Negara kita berasal dari sektor perpajakan. Bahkan, mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, pemerintah sekarang ini sedang menggalakan gerakan yang sadar dan peduli pajak, yang mendorong masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif mendukung program yang secara gencar disosialisasikan tersebut (terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak).(http://thesis.binus.ac.id) Salah satu jenis pajak yang adalah Pajak Penghasilan atau PPh, yang dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang mereka terima atau peroleh, baik dari pekerjaan, modal, kegiatan usaha atu lain-lain. PPh merupakan jenis pajak subjektif, yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain yang tidak bersangkutan. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai kewajiban pajaknya masing-masing dengan besar nilai pajak yang berbeda-beda berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Kewajiban wajib pajak adalah (Kemenkeu-DJP ; 2012) a. Kewajiban mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila pengusaha orang pribadi atau badan telah melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan peredaran bruto (omzet) melebihi Rp. 600.000.000setahun b. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan dan Pelaporan Pajak (SPT) Didalam pelaporan SPT, wajib pajak ada 2 jenis SPT yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT Tahunan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan. Sesuai dengan Peraturan Menkeu No 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010, dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. c. Kewajiban dalam hal diperiksa oleh Direktorat Jenderal pajakdalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak d. Kewajiban memberi data Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Jo.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak.Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud selayaknya, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan menurut pasal 1 ayat 29 UU KUP no 28 tahun 2007 adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang

2


atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Menurut pasal 14 ayat 2 UU PPh no 36 tahun 2008, Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan norma penghitungan atau biasa disebut sebagai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (Metode Pencatatan) mekanisme dan besarnya norma penghitungan penghasilan untuk masing-masing jenis penghasilan dan masing-masing propinsi diatur lebih lanjut dalam Kep no 536/PJ/2000 tentang norma penghitungan peghasilan neto bagi wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan. Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto akan wajib menyelenggarakan pencatatan seperti dijelaskan dalam Per-4/PJ/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi Seperti yang telah diketahui, pada perkotaan yang telah berkembang pesat (besar) banyak sekali dijumpai tempat yang melakukan jasa reparasi kendaraan bermotor atau biasa disebut sebagai bengkel.Bengkel merupakan salah satu jasa yang sudah merupakan kebutuhan umum bagi masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor.Salah satu contoh pusat reparasi kendaraan bermotor adalah Sentra Onderdil Harapan Indah yang terletak pada Kota Harapan Indah, Bekasi Barat.Selama ini WPOP yang melakukan kegiatan perdagangan baik barang atau jasa yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 lebih memilih menggunakan pencatatan daripada pembukuan.Hal ini terjadi karena pencatatan lebih sederhana dalam perhitungannya dan besarnya penghasilan netto sebagai dasar penghitungan pajak dapat diketahui dengan lebih mudah.Namun, jika WPOP yang melakukan usaha perdagangan dapat mempertimbangkan lebih jauh lagi, sebenarnya pencatatan cenderung mengenakan pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan metode pembukuan. Oleh karena keterbatasan pengetahuan sebagian besar WPOP dalam bidang perpajakan, khususnya dalam penggunaan metode penghitungan penghasilan netto (pencatatan atau pembukuan), serta dengan adanya besaran batasan peredaran brutto yang ditentukan bagi WPOP dalam menyelenggarakan pencatatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat 1) Apakah faktor-faktor yang menjadi latar belakang yang memengaruhi pemilik usaha bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan atau metode pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan 2) Apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpajakan (berdasarkan DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor internal Wajib Pajak mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pemilik Usaha dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan pelaporan Surat Pemberitahuan

3


Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Objek penelitian ini adalah para pengusaha orang pribadi di Sentra Onderdil Kota Harapan Indah Bekasi METODOLOGI PENELITIAN Obyek penelitiannya adalah orang pribadi usahawan bengkel dan onderdil di Sentra Onderdil Kota Harapan Indah yang berjumlah 41. NO: 1

KETERANGAN: JUMLAH: Total Populasi usaha perbengkelan di Sentral 41 Onderdil Kota Harapan Indah 2 Total populasi usaha perbengkelan yang 7 menolak untuk mengisi kuesioner 3 Total populasi usaha perbengkelan yang tidak 2 memenuhi kriteria sebagai Orang Pribadi 4 Total populasi usaha perbengkelan yang tidak 4 memenuhi kriteria karena tidak memiliki NPWP, tetapi mengisi kuesioner Total populasi yang memenuhi kriteria 28 Pengumpulan data ini dilakukan penulis untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada pemilik usaha di Sentra Onderdil Kota Harapan Indah yang menjadi populasi. Kemudian, responden akan menjawab dengan mengisi sendiri pertanyaan pada kuisioner yang telah penulis berikan. Kuisioner yang akan disebarkan sebanyak 41, dari hasil pengumpulan data kuesioner yang memenuhi kriteria dan telah mengisi kuesioner adalah sebanyak 28. Metode analisis data adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode Analisis Deskriptif, yang merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut, tanpa penarikan suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan mengenai suatu hal.Analisis ini dilakukan dengan menggunakan analisis modus, serta analisis multiple response dengan menggunakan program SPSS. Modus merupakan fenomena yang paling banyak terjadi.Modus paling banyak digunakan pada penelitian kualitatif.Dalam penelitian kualitatif, hal yang paling banyak menyebabkan suatu keadaan sering dinggap penyebab keadaan tersebut. Analisis multiple Response adalah suatu response (jawaban) yang dapat memunculkan lebih dari satu kemungkinan jawaban. ANALISIS DAN PEMBAHASAN No: 1 2 3 4 5

Karakteristik Responden atau Deskripsi Data Keterangan: Total populasi secara keseluruhan : 41 Total populasi yang memenuhi kriteria (data valid) : 28 Bentuk badan usaha : Orang Pribadi/Perseorangan Jenis usaha : Bengkel Memiliki NPWP sejak : Tahun 1999 Hanya beberapa dari populasi tersebut yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4


6

Tidak ada responden dalam populasi tersebut yang penghasilannya melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam setahun, dan belum menjadi wajib pembukuan.

Setelah penulis melakukan penelitian selama 3 minggu dengan menyebarkan 41 kuesioner ke populasi pemilik usaha bengkel kepunyaan Orang Pribadi di Sentra Onderdil Kota Harapan Indah, adapun hasil yang diperoleh penulis setelah mengolah data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut: A. Apakah faktor-faktor yang menjadi latar belakang yang memengaruhi pemilik usaha bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan atau metode pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 1. Faktor-faktor internal pemilik toko yang menjadi suatu pendorong dalam hal pemilihan Metode Penghitungan Penghasilan Netto yang akan digunakan. Metode Penghitungan Penghasilan Netto pada dasarnya terdapat dua metode, yaitu Metode Pembukuan dan Metode Pencatatan. Berikut ini akan dipaparkan mengenai faktor-faktor pendorong yang paling signifikan dari pemilik toko dalam pemilihan Metode Penghitungan Penghasilan Netto. Di samping itu, telah diketahui bahwa persentase responden mayoritas memilih menggunakan Metode Pencatatan dibandingan dengan Metode Pembukuan, berikut ini adalah faktor-faktor internal dalam diri pemilik toko yang menjadi pendorong dalam memilih menggunakan Metode Pencatatan atau Metode Pembukuan: a. Pencatatan Adapun faktor-faktor yang mendorong responden dalam pemilihan penggunaan Metode Pencatatan yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) (4) (5)

Sederhana dalam penggunaannya, Adanya kebiasaan dalam melakukan pencatatan, Masih memenuhi syarat dalam melakukan pencatatan, Tidak perlu memahami akuntansi, Adanya saran dari lingkungan sekitar, seperti rekan bisnis, keluarga, konsultan pajak, dll, (6) Jawaban lain dari responden. $FPMPC Frequencies Responses N Percent 18 32,7% 7 12,7%

Faktora Sederhana dalam penggunaannya Adanya kebiasaan dalam D menggunakan Pencatatan Masih memenuhi syarat dalam 5 9,1% a melakukan pencatatan r i Tidak perlu menguasai akuntansi 16 29,1% Adanya saran dari lingkungan 8 14,5% h Jawaban lain 1 1,8% a Total 55 100% s a. i Dichotomy group tabulated at value 1. Sumber: Data Olahan l Keterangan: Jawaban lain = Jawaban terbuka bagi responden

Percent of Cases 78,3% 30,4% 21,7% 69,6% 34,8% 4,3% 239,1%

5


penelitian yang penulis dapat dengan mengolah data menggunakan Program SPSS untuk Multiple Response dengan hasil dapat dilihat dalam Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa responden memilih menggunakan Metode Pencatatan dikarenakan karena sederhana dalam penggunaannya dengan persentase jawaban tertinggi sebesar 32,7%. Berikut ini akan dijabarkan mengenai peringkat persentase jawaban responden: (1) 32,7% dikarenakan sederhana dalam penggunaannya, (2) 29,1% dikarenakan tidak perlu menguasai akuntansi, (3) 14,5% dikarenakan adanya saran dari lingkungan sekitar, (4) 12,7% dikarenakan adanya kebiasaan dalam menggunakan Metode Pencatatan, (5) 9,1% dikarenakan masih memenuhi syarat dalam melakukan Metode Pencatatan, (6) 1,8% jawaban lain oleh responden, dengan jawaban dengan menggunakan Metode Pencatatan tidak perlu memakan banyak waktu dalam pengerjaannya, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk meng-hiring jasa akuntan / accountant. b. Pembukuan Adapun faktor-faktor yang mendorong responden dalam pemilihan penggunaan Metode Pembukuan yang di dapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Adanya kebiasaan dalam melakukan pembukuan, (2) Peredaran brutto yang telah melebihi syarat pencatatan, (3) Tercukupinya informasi dalam melaksanakan pembukuan, (4) Sudah memahami pembukuan dengan baik, (5) Adanya saran dari lingkungan sekitar, seperti rekan bisnis, keluarga, konsultan pajak, dll, (6) Jawaban lain dari responden. $FPMB Frequencies Responses Percent of N Percent Cases 5 38,5% 100%

Faktora Adanya kebiasaan dalam melakukan pembukuan Tercukupinya informasi 4 30,8% Sudah memahami pembukuan dengan 2 15,4% baik Adanya saran dari lingkungan sekitar 1 7,7% Jawaban Lain 1 7,7% Total 13 100% a. Dichotomy group tabulated at value 1. Sumber: Data Olahan Keterangan: Jawaban lain = Jawaban terbuka bagi responden

80% 40% 20% 20% 260%

Dari hasil penelitian yang penulis dapat dengan mengolah data menggunakan Program SPSS untuk Multiple Response dengan hasil dapat dilihat dalam Tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa responden memilih menggunakan Metode Pembukuan dikarenakan adanya kebiasaan dalam menggunakan pembukuan dengan persentase jawaban

6


sebesar 38,5%. Berikut ini akan dijabarkan mengenai peringkat persentase jawaban responden: (1) 38,5% dikarenakan adanya kebiasaan dalam melakukan pembukuan, (2) 30,8% dikarenakan tercukupinya informasi dalam melakukan pembukuan, (3) 15,4% dikarenakan sudah memahami pembukuan dengan baik, (4) 7,7% dikarenakan adanya saran dari lingkungan sekitar, seperti rekan bisnis, keluarga, konsultan pajak, dll, (5) 7,7% jawaban lain dari responden, dengan jawaban bahwa dengan menggunakan Metode Pembukuan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan jika menggunakan Metode Pencatatan. (6) Dalam hal ini, tidak ada responden yang memilih peredaran bruto yang telah melebihi syarat pencatatan, dikarenakan berdasarkan data yang sudah diperoleh dan yang telah diolah menunjukkan bahwa belum ada penghasilan dari pemilik toko atu responden yang telah melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam setahun, maka belum diwajibkan untuk melakukan pembukuan. B. Apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpajakan (berdasarkan DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor internal Wajib Pajak mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pemilik Usaha dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) a. Penggunaan Jasa Konsultan Penggunaan Jasa Konsultan Pajak Oleh Pemilik Toko Penggunaan Jasa Konsultan Responden Ya

3

Tidak

25

TOTAL 28 Sumber: Data Olahan Dari hasil penelitian yang penulis dapat, mayoritas dari responden (25 responden dengan persentase 89,29%) tidak menggunakan jasa konsultan, hanya sebagian kecil dari responden (3 responden dengan persentase 10,71%) yang menggunakan jasa konsultan. Keseluruhan dari responden yang menggunakan jasa konsultan merasa mendapatkan informasi perpajakan yang lengkap dari Konsultan Pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak dan pelaporan SPT, selalu diberikan informasi perpajakan yang terupdate oleh Konsultan Pajak, dan menyerahkan seluruh catatancatatan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan keuangan dan perpajakan kepada Konsultan Pajak. Selain itu dua dari tiga responden (dengan persentase 66,67%) untuk perhitungan perpajakannya juga di-planning oleh Konsultan Pajak agar dapat memperkecil biaya pajak dengan cara yang legal atau diizinkan oleh Negara.

7


Sedangkan bagi mayoritas responden yang tidak menggunakan jasa konsultan, memiliki alasan tersendiri, dikarenakan karena pemilik toko merasa informasi yang di dapat dari Account Representative di KPP sudah cukup memadai, merasa bahwa biaya yang dikeluarkan untuk jasa konsultan pajak terlalu mahal, dan merasa kewajiban perpajakannya tidak terlalu banyak dan dapat diperoleh informasi dari internet atau berdiskusi dengan sesama pengusaha. Dapat dijelaskan bahwa, sebagian kecil responden (10,71%) yang menggunakan jasa konsultan pajak menjadi salah satu pendorong dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tahunannya (membayar dan melapor SPT secara rutin) dikarenakan telah diambil alih pengerjaannya oleh Konsultan Pajak dan dengan berdasarkan jawaban kuesioner dari keseluruhan responden yang menggunakan jasa Konsultan Pajak bahwa salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan kewajiban perpajakan tahunan adalah karena memiliki Konsultan Pajak. b. Informasi Perpajakan Mengikuti

Responden

Ya

9

Tidak

19

TOTAL Sumber: Data Olahan

28

Dari hasil penelitian yang di dapat, hanya sebagian kecil dari responden yang selalu mengikuti perkembangan informasi perpajakan, dalam hal ini hanya 9 (sembilan) responden yang selalu mengikuti perkembangan dalam informasi perpajakan, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) responden tidak selalu mengikuti informasi perpajakan. Informasi perpajakan yang diperoleh oleh responden bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak seperti contohnya dalam acara penyuluhan, sosialisasi, seminar mengenai pajak dan lain-lain, selain itu informasi perpajakan juga diperoleh dari luar Direktorat Jenderal Pajak seperti contohnya melalui internet, rekan sesama pengusaha, kerabat dan lain-lain. Sumber Informasi Dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Diluar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tidak memberikan jawaban

Responden 1 22 5

TOTAL 28 Sumber: Data Olahan Dari hasil penelitian mengenai hal ini, walaupun hanya sebagian kecil dari responden yang selalu mengikuti informasi perpajakan, tetapi mayoritas dari responden yaitu sebanyak 22 responden menjawab bahwa jika mereka memperoleh informasi perpajakan berasal dari luar Direktorat Jenderal Pajak dan hanya 1

8


(satu) orang responden yang menjawab memperoleh informasi perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui sosialisasi, penyuluhan, seminar, dan lain-lain. Dalam bagian pertanyaan kuesioner bagian Informasi Perpajakan mengenai kewajiban perpajakan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, hasil yang penulis dapat adalah sebagai berikut: Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan

Responden

Ya

28

Tidak

0

TOTAL

28

Sumber: Data Olahan Pengetahuan Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan Pengetahuan

Responden

Ya

28

Tidak

0

Total 28 Sumber: Data Olahan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pelaporan

Responden

Ya

28

Tidak

0

Total 28 Sumber: Data Olahan (1) Seluruh responden (28 responden dengan persentase 100%) mengetahui kewajiban perpajakan tahunan mereka sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Seluruh responden (28 responden dengan persentase 100%) memiliki pengetahuan batas akhir dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, (3) Seluruh responden (28 responden dengan persentase 100%) selalu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dapat dijelaskan bahwa, mayoritas dari responden mendapatkan informasi perpajakan dari luar Direktorat Jenderal Pajak, walaupun hanya sebagian kecil dari responden yang selalu atau rutin mengikuti perkembangan informasi perpajakan dengan kata lain selalu mengikuti informasi perpajakan yang ter-update, tetapi dengan informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan yang responden miliki, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan. c. Faktor-Faktor Internal

9


Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, berikut ini akan dijabarkan faktor-faktor internal pemilik toko yang menjadi pendorong, yaitu sebagai berikut: (1) Adanya sanksi perpajakan, (2) Adanya kewajiban dari pemerintah, (3) Memiliki Konsultan Pajak, (4) Adanya penyuluhan atau seminar pajak yang memberikan pengetahuan dalam pelaksanaannya, (5) Adanya pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DJP (6) Jawaban lain. $PPKPT Frequencies

Faktora Sanksi Perpajakan D a r i

Adanya Kewajiban dari Pemerintah Mempunyai Konsultan Pajak Adanya Penyuluhan/Seminar Perpajakan Adanya pemeriksaan dan pengawasan Oleh Dirjen Pajak

Responses Percent of N Percent Cases 22 37,9% 78,6% 23

39,7%

82,1%

3 2

5,2% 3,4%

10,7% 7,1%

8 13,8% 28,6% h a 58 100% 207,1% sTotal i a. Dichotomy group tabulated at value 1. l Sumber: Data Olahan p e n e litian yang penulis dapat dengan mengolah data menggunakan Program SPSS untuk Multiple Response dengan hasil dapat dilihat dalam Tabel 4.10, dapat dijelaskan bahwa mayoritas responden melaksanakan kewajiban perpajakan tahunan (membayar dan melaporkan SPT) dikarenakan adanya kewajiban perpajakan oleh pemerintah dengan persentase jawaban sebesar 39,7%. Berikut ini akan dijabarkan mengenai peringkat persentase jawaban responden: a. 39,7% dikarenakan adanya kewajiban dari pemerintah, b. 37,9% dikarenakan adanya sanksi perpajakan, c. 13,8% dikarenakan adanya pemeriksaan dan pengawasan dari petugas pajak, d. 5,2% dikarenakan memiliki Konsultan Pajak, e. 3,4% dikarenakan adanya penyuluhan atau seminar pajak yang memberikan pengetahuan dalam pelaksanaannya.

10


Tabulasi Data Variabel I

Variabel II

Variabel III

Variabel IV

Informasi Perpajakan (diluar DJP seperti informasi dari internet, rekan, kerabat, dll)

Informasi Perpajakan (dari DJP seperti sosialisasi, penyuluhan, dll)

Penggunaan Jasa Konsultan

FaktorFaktor Internal Wajib Pajak

XI

-

-

-

X

X6

-

-

X

X

X7

X

-

-

X

X8

-

-

-

X

X9

X

-

-

X

X10

X

-

-

X

X11

X

-

-

X

X12

X

-

-

X

X13

X

-

-

X

X14

X

-

-

X

X15

X

-

-

X

X16

X

-

-

X

X17

-

-

-

X

X18

X

-

X

X

X19

X

-

X

X

X20

X

-

-

X

X21

X

-

-

X

X22

X

-

-

X

X23

X

-

-

X

X24

X

-

-

X

X25

-

-

-

X

X26

X

-

-

X

X27

X

-

-

X

X28

X

-

-

X

X29

X

-

-

X

X30

X

-

-

X

X31

-

X

-

X

X32

X

-

-

X

TOTAL

22

1

3

28

Responde n

Pada bagian Hasil Penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa keseluruhan responden (28 responden, 100%) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunannya adalah karena berdasarkan adanya faktor-faktor internal Wajib Pajak, jika dilihat dalam Tabel

11


4.10 mengenai faktor-faktor internal Wajib Pajak ($PPKPT Frequencies) dalam analisis Multiple Response, jawaban tertinggi adalah karena adanya kewajiban dari pemerintah, yang merupakan adanya kesadaran dalam diri responden dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Mayoritas responden (sebanyak 22 responden) mengangap informasi perpajakan (diluar DJP seperti informasi dari internet, rekan, kerabat, dll) merupakan faktor pendorong dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunannya.Sedangkan hanya tiga responden yang menjawab penggunaan jasa konsultan dan satu responden yang menjawab informasi perpajakan (dari DJP seperti sosialisasi, penyulihan, dll) yang menjadi faktor dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan mereka. SIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang didapat penulis adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi para pemilik toko dalam pemilihan Metode Penghitungan Penghasilan Netto adalah sebagai berikut: a. Metode Pencatatan (diurutkan berdasarkan persentase jawaban responden yang tertinggi-terendah) (1) Sederhana dalam penggunaannya (2) Tidak perlu menguasai akuntansi (3) Adanya saran dari lingkungan sekitar, rekan, kerabat, dll (4) Adanya kebiasaan dalam menggunakan pencatatan (5) Masih memenuhi syarat dalam melakukan pencatatan (6) Jawaban lain oleh responden: tidak perlu memakan banyak waktu dalam pengerjaannya, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk meng-hiring jasa akuntan / accountant. b. Metode Pembukuan (diurutkan berdasarkan persentase jawaban responden yang tertinggi-terendah) (1) Adanya kebiasaan dalam menggunakan pembukuan (2) Tercukupinya informasi dalam melakukan pembukuan (3) Sudah memahami pembukuan dengan baik (4) Adanya saran dari lingkungan sekitar, rekan, kerabat, dll (5) Jawaban lain oleh responden: menggunakan Metode Pembukuan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan jika menggunakan Metode Pencatatan. 2. Informasi perpajakan (diluar Direktorat Jendral Pajak seperti informasi dari internet, rekan, kerabat, dll), Informasi perpajakan (dari Direktorat Jenderal Pajak seperti sosialisai, penyuluhan, seminar, dll), penggunaan jasa konsultan pajak, dan faktor-faktor internal pemilik toko lainnya merupakan faktor-faktor pendorong dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan/SPT). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian sebagai berikut: a. Untuk informasi perpajakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, mayoritas dari responden mendapatkan informasi perpajakan

12


dari luar Direktorat Jenderal Pajak, walaupun hanya sebagian kecil dari responden yang selalu atau rutin mengikuti informasi perpajakan dengan kata lain selalu mengikuti informasi perpajakan yang ter-update, tetapi dengan informasi atau pengetahuan mengenai perpajakan yang responden miliki, hal tersebut menjadi salah satu faktor pendorong pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. b. Untuk penggunaan jasa Konsultan Pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa, sebagian kecil responden (10,71%) yang menggunakan jasa konsultan pajak menjadi salah satu pendorong dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tahunannya (membayar dan melapor SPT secara rutin) dikarenakan telah diambil alih pengerjaannya oleh Konsultan Pajak dan dengan berdasarkan jawaban kuesioner dari keseluruhan responden yang menggunakan jasa Konsultan Pajak bahwa salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan kewajiban perpajakan tahunan adalah karena memiliki Konsultan Pajak. c. Untuk faktor-faktor internal dalam diri pemilik toko, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil penelitian yang penulis dapat dengan mengolah data menggunakan Program SPSS untuk Multiple Response dengan hasil dapat dilihat dalam Tabel 4.10, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden melaksanakan kewajiban perpajakan tahunan (membayar dan melaporkan SPT) dikarenakan adanya kewajiban perpajakan oleh pemerintah dengan persentase jawaban sebesar 39,7%. d. Untuk keempat variabel dalam Kerangka Pemikiran II, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor pendorong yang paling signifikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan responden adalah faktor-faktor internal Pemilik Toko karena adanya kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. B. Saran Adapun saran yang diberikan penulis dari hasil kesimpulan yang didapat antara lain: 1. Penelitian ini dilakukan sebelum pemerintah mengeluarkan PP no 46 tahun 2013 tentang penetapan PPh final 1% bagi wajib pajak rang pribadi dan badan yang omzetnya dibawah 4,8 milyar setahun. Sehingga menarik diteliti bagi peneliti berikutnya tentang tanggap wajib pajak yang dulunya menggunakan NPPN kemudian berubah menjadi PPh final 1 % 2. Sebaiknya pemilik usaha lebih sering mengikuti perkembangan informasi perpajakan, sehingga dapat menambah pengetahuan perpajakan seperti pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Walaupun dari hasil penelitian yang penulis dapat, bahwa hanya sebagian kecil pemilik toko yang rutin/selalu mengikuti informasi perpajakan, tetapi sudah memahami mengenai tata cara penyampaian SPT dengan baik juga mengetahui mengenai kewajiban perpajakan tahunan, tetapi tidak ada salahnya kalau lebih mengikuti perkembangan informasi perpajakan untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaksanaannya apabila terdapat peraturan yang berubah. 3. Dengan banyaknya kemudahan dalam mengakses informasi perpajakan, pemilik toko juga diharapkan lebih mengetahui dan

13


memahami dengan benar mengenai pencatatan dan pembukuan yang mereka lakukan baik secara teroi maupun praktik. 4. Pemerintah sebaiknya lebih sering memberikan seminar ataupun penyuluhan bagi pemilik toko di area Sentra Onderdil dikarenakan letaknya yang terpusat atau tersentralisasi, sehingga dapat dengan mudah dilakukan penyuluhan atau sosialisaai mengenai masalah perpajakan. Dengan itu dapat menambah pengetahuan/wawasan mengenai kewajiban perpajakan tahunan, di samping itu juga, pemilik toko juga diharapkan akan lebih mengerti mengenai permasalahan metode penghitungan penghasilan netto, baik Metode pembukuan maupun Metode pencatatan. Karena dengan hasil yang penulis dapat, mayoritas dari responden mendapat informasi perpajakan dari luar Direktorat Jenderal Pajak, yang memungkinkan adanya kesalahpahaman ataupun kekeliruan. DAFTAR PUSTAKA Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S (2008), Business Research Methods, Tenth Edition, International Edition, New York: Mc Graw Hill Evi Riana 2010, Skripsi: Analisis Perbandingan Penghitungan Pajak Toko XX Dengan Norma Penghitungan dan Pembukuan, UKRIDA (Dipublikasikan) Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu, Edisi ke-25, Jakarta: IAI Ikatan Akuntan Indonesia (2013), Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan, Edisi Ke-26, Jakarta: IAI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, (2012), Buku Panduan Hak dan kewajiban Wajib Pajak, , Direktrat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Mardiasmo, (2011), Perpajakan, Edisi Ke-17, Yogyakarta:Andi Siti Resmi (2012), Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi Ke-6, Buku I, Jakarta: Salemba Empat Singgih Santoso (2009), Panduan Lengkap Menguasai Statistik Dengan SPSS 17, Edisi Ke-1, Jakarta: Elex Media Komputindo Silvia Melawati Ganda 2005, Skripsi: Analisis Perbandingan Pajak Terutang Dengan Menggunakan Norma Penghitungan dan Pembukuan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PETRA (Dipublikasikan) Tri Winarsih 2005, Skripsi: Studi Tentang Kesadaran Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Menggunakan Norma Perhitungan Netto Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kelurahan Jabres Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2003), USM (Tidak Dipublikasikan) Waluyo (2011), Perpajakan Indonesia, Edisi Ke-8, Buku I, Jakarta: Salemba Empat

14


http://blog.unsri.ac.id/ (Diakses 25 Maret 2013) http://lontar.ui.ac.id/ (diakses 25 Maret 2013) http://www.pajak.go.id/ (diakses 15 April 2013) http://thesis.binus.ac.id/ (diakses 15 April 2013) http://www.ortax.org/ (diakses 30 Maret 2013)

15

Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

Recommend Documents