Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

KESADARAN WAJIB PAJAK DARI SUDUT TINGKAT PENDIDIKAN, JENISPEKERJAAN, TINGKAT PENGHASILAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN Ayu Kusumasari Ni Putu Eka Widiastuti Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jakarta putu [email protected] Abstract This research was conducted to examine the effect of variable levels of education, occupation, income level and modernization of the tax administration system against individual taxpayer awareness. The population in this study is taxpayers who reside in the Village Pondok Cabe Ilir South Tangerang city. The number of samples obtained is 100 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression and hypothesis testing using t-statistics and F-statistics with a confidence level of 5%. The results showed that the level of education, occupation and income level has a positive partial but not significant effect on the consciousness of taxpayers while the modernization of the tax administration system has a positive and significant impact on the taxpayer awareness. We suggested to the government to pay attention to other factors that affect consciousness taxpayers to pay taxes. Modernization of the tax administration system variable which is variable that affect the taxpayer indicated awareness such as focus in developing Information Technology system to support service quality in tax payment and tax reports. Keywords: Awareness Taxpayers, Modernization of Tax Administration System, Education Level, tax payer’s income 1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Masalah Penerimaan pemerintah terdiri dari dua penerimaan, yaitu penerimaan luar negeri dan penerimaan dalam negeri. Penerimaan yang berasal dari luar negeri antara lain pinjaman dan bantuan luar negeri. Salah satu penerimaan pemerintah yang berasal dari penerimaan dalam negeri adalah pajak. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah terus melakukan upaya - upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut. Salah satu dari upaya tersebut adalah melakukan ekstensifikasi pada subjek pajaknya atau yang lebih sering disebut sebagai wajib pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan wajib pajak yang seharusnya membayar pajak namun masih belum melakukan kewajibannya tersebut. Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany dalam Kompas yang berjudul “98 Persen Penerimaan Pajak Pribadi Dari Orang Kaya”, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany, menjelaskan bahwa : Sekitar 50 juta orang yang seharusnya merupakan wajib pajak (WP) belum membayar pajak. Berdasarkan data penyampaian surat pemberitahuan (SPT) pajak tahun 2010, orang pribadi yang menyampaikan SPT pajak hanya mencapai sekitar 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa dan dari jumlah 8,5 juta orang itu pun sebagian merupakan SPT nihil. ... salah satu ciri negara maju adalah kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen. Kalau dari 50 juta yang belum bayar pajak sudah

1


membayar kewajibannya, tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. melihat pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat (wajib pajak) masih belum sadar dan peduli dengan pajak. Hal itu dapat dilihat dari sedikitnya wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak, yaitu 8,5 juta dan masih ada sekitar 50 juta wajib pajak orang pribadi yang belum membayar pajaknya. Adapun yang lebih mengecewakan adalah sebagian dari 8,5 juta orang yang membayar pajak merupakan wajib pajak pribadi dengan SPT nihil. Kenyataan tersebut tidak membuat pemerintah putus asa dalam menjaring wajib pajak yang belum sadar untuk membayar pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan modernisasi administrasi sistem perpajakan. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam Harian Seputar Indonesia (Selasa, 20 maret 2012) pada kolom judul “Jaga Kepercayaan Wajib Pajak”, yaitu : Untuk meningkatkan jumlah pelaporan SPT, misalnya, Ditjen Pajak telah melakukan sejumlah terobosan mulai dari menempatkan drop box di sejumlah lokasi strategis hingga pelaporan SPT melalui e-filing atau internet. Pelayanan juga diberikan dengan menggunakan jasa kurir dan kantor pos. Semua kemudahan tersebut kami berikan untuk kenyamanan wajib pajak. kemudahan dan kenyamanan tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat yang masih kurang sadar dan patuh terdorong kesadarannya untuk ikut serta membayar pajak. Selain itu kesadaran membayar pajak juga merupakan wujud kepedulian warga negara terhadap kesuksesan pembangunan nasional. Sama artinya bahwa pembangunan nasional tidak dapat dicapai sepenuhnya apabila warga negara tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Hal ini dilandasi bahwa dana pembangunan nasional juga berasal dari penerimaan pajak. Di luar daripada upaya - upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak, terdapat pula alasan lain yang juga menjadi penyebab ketidaksadaran masyarakat dalam membayar pajak, seperti kurangnya pengetahuan tentang pajak. Pengetahuan tersebut umumnya kita dapatkan disaat kita menjalani pendidikan formal. Amilin dan Yusronillah (2006) menjelaskan peranan pendidikan dalam hal ini sebagai media dalam merubah mental masyarakat kearah yang positif. Oleh karena itu pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini khususnya di lingkungan sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kesadaranwajib pajak secara parsial. 1.2.

Perumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang dan judul penelitian yang akan diteliti, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak? 2. Apakah jenis pekerjaan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?

2


3. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak? 4. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak? 2. Landasan Teori 2.1. Teori Keagenan Teori keagenan dipandang sebagai suatu model kontraktual antara dua orang (pihak) atau lebih, dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak lain disebut principal. Selain itu, menurut teori tersebut, principal dan agent melakukan sebuah perjanjian dimana hal tersebut sebelumnya telah disepakati bersama (Eishenhardt dalam Kariyoto, 2011:7). Teori ini menjelaskan pula bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Teori ini dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara Direktorat Jenderal pajak dengan Wajib Pajak, dimana DJP sebagai principal sedangkan wajib pajak sebagai agent. Teori keagenan ini menjelaskan adanya suatu perjanjian terikat antara principal (DJP) dan agent (Wajib Pajak) yang mana wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah undang – undang perpajakan. Pada sebuah perjanjian pada umumnya, tidak hanya ada kewajiban dan hak yang diberikan untuk kedua belah pihak, namun terdapat pula hukuman atau sanksi yang berlaku apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Oleh karena adanya perjanjian tersebut maka kedua belah pihak harus mengikuti apa yang telah ada di perjanjian tersebut serta menerima hukuman atau sanksi apabila melakukan penyimpangan di luar daripada perjanjian tersebut. 2.2.

Teori Perilaku Teori perilaku merupakan sebuah teori yang mendeskripsikan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan individu atau badan dari sisi sikap dan perilaku (Kariyoto, 2011). Menurut pendapat Azjen dalam Kariyoto (2011:6), teori perilaku berawal dari disiplin ilmu psikologi sosial yang mendefinisikan kepatuhan atau ketidakpatuhan dipandang dari sisi perilaku. Didalam teori ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Patuh tidaknya wajib pajak tergantung daripada kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap apa yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak, yaitu membayar pajak. Menurut Kasali dalam Kariyoto (2011:6), kesadaran seseorang dipengaruhi oleh perilaku. Dia mengaitkan aspek kesadaran dengan mengkaji mata rantai perilaku yang disebut proses AIDA. Adapun proses AIDA tersebut, yaitu: (1)Awareness atau kondisi seseorang sadar terhadap keberadaan suatu objek, (2) Interest atau kondisi dimana seseorang menaruh minat terhadap suatu objek, (3) Desired atau kondisi seseorang menghendaki atau merasa membutuhkan dan (4)Action atau kondisi seseorang akan berperilaku.

3


2.3.

Definisi dan Fungsi Pajak Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.Semakin besar penerimaan pajak akan semakin besar juga pembangunan untuk rakyat dan keberlangsungan negara. Adapun pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi - kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani dalam Brotodihardjo, 2003:2). Selain itu dalam pengertian pajak yang telah dijabarkan tersebut terkandung pula 2 fungsi pajak, yaitu: (1) Fungi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)dan (2) Fungsi Regularend (Pengatur). Fungsi budgetair memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya. Oleh karena itu pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan di sektor pajak. Sedangkan fungsi regularend memiliki arti bahwa pajak merupakan alat untuk pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Mardiasmo, 2003:1).

2.4.

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak Sebelum menjabarkan kewajiban dan hak dari Wajib Pajak, maka perlu diketahui pengertian dari Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2003:107), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Adapun yang dimaksud Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak subjektif adalah Wajib Pajak merupakan orang yang dituju oleh undang- undang untuk dikenakan pajak. Sedangkan yang dimaksud Wajib Pajak memenuhi kewajiban objektif adalah adanya objek pajak yang melekat pada Wajib Pajak, dalam hal ini objek pajak tersebut adalah penghasilan. Sebagai Wajib Pajak seharusnya juga mengetahui kewajiban dan haknya sebagai Wajib Pajak. Adapun kewajiban-kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2003:37), yaitu (1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, (2) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, (3) Mengisi dengan benar SPT dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, (4) Menyelenggarakan pembukuan / pencatatan dan (5) Jika diperiksa wajib: (a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak, (b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. (c) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Selain itu, Menurut Mardiasmo (2003:37) dijelaskan pula hak- hak Wajib Pajak, yaitu: (1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding, (2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT, (3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, (4) Mengajukan permohonan penundaan

4


pemasukan SPT dan (5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuranpembayaran pajak. 2.5.

Reformasi Perpajakan dan Modernisasi Sistem Perpajakan Pengertian dari reformasi perpajakan yaitu salah satu perubahan mendasar yang dilakukan pemerintah di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan atau tax reform bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah ingin lebih mengerahkan potensi yang bersumber dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak (Pandiangan, 2008:74). Menurut Rahayu dan Lingga (2009), reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (tax policy) dan reformasi administrasi perpajakan. Adapun yang dimaksud dengan reformasi kebijakan pajak adalah perbaikan atau penyempurnaan regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang - undang perpajakan, sedangkan yang dimaksud dengan reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan ataupun perbaikan di dalam kinerja administrasi perpajakan. Pada penelitian ini yang menjadi pembahasan adalah salah satu area reformasi pajak, yaitu reformasi administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Menurut Rahayu dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern diukur melalui; (1) Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, (2)Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, (3) Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan (4) Kode etik pegawai. Selain itu, menurut Rahayu dan Lingga (2009), reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama, yaitu: (1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (2) Mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparasi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. (3) Memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak.

2.6.

Kesadaran Wajib Pajak Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak membayar pajak, yaitu: (1) Pengetahuan masyarakat, dimana semakin tinggi pengetahuan masyarakat tentang pajak maka semakin mudah bagi pemerintah untuk memotivasi serta menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, (2) Tingkat pendidikan, dimana hal tesebut diperlukan pemahaman pajak, seperti pengisian formulir SPT dan (3) Sistem yang berlaku, dimana dalam hal ini pemerintah harus bertanggungjawab atas sistem yang berlaku dibidang perpajakan yang mana sistem tersebut dapat memberikan kemudahan – kemudahan bagi wajib pajak. Membayar pajak tidaklah sulit dan menjadi beban bagi wajib pajak apabila wajib pajak bisa bersikap dan berfikir positif terhadap manfaat dari membayar pajak. Namun sikap dan pemikiran positif wajib pajak tersebut harus didukung oleh sikap profesionalitas dan tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan dana pajak tersebut. Oleh karena itu,

5


motivasi membayar pajak dapat diwujudkan jika pemerintah ikut serta dalam membangun motivasi tersebut yang dicerminkan pada baiknya kinerja pemerintah dalam mengelola dana pajak. 2.7.

Pengembangan Hipotesis 2.7.1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Menurut Siahaan (2010:103), kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini karena semakin tinggi pengetahuan masyarakat maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satu pun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu, yaitu salah satunya adalah dengan membayar pajak. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Kusuma (2009) yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang kuat terhadap motivasi membayar pajak bumi dan bangunan. Selain itu, Riyono (2009) juga melakukan penelitian yang mana kesimpulannya menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : H1 : Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 2.7.2.

Pengaruh Jenis Pekerjaan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Menurut Purwantini dan Bondan (Supriyati dan Hidayati, 2007 : 44) wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif. Penelitian yang dilakukan Lago- peñas (2010) menyatakan bahwa variabel personal financial experiences (self employment) berpengaruh positif terhadap tax morale. Selain itu, penelitian yang dilakukan Haris dan Salip (2008)memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : H2 : Jenis pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

2.7.3.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Menurut Purwantini dan Bondan (Supriyati dan Hidayati, 2007 : 44) wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja

6


cenderung akan menyesuaikan karakteristik pimpinannya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif. Penelitian yang dilakukan Lago- peñas (2010) menyatakan bahwa variabel personal financial experiences (self employment) berpengaruh positif terhadap tax morale. Selain itu, penelitian yang dilakukan Haris dan Salip (2008) memberikan kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : H3 : Jenis pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak 2.7.4.

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan. Menurut Pandiangan (2007 : 8) salah satu tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Damayanti (2009) yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : H4 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

3. Metode Penelitian 3.1. Variabel Penelitian 3.1.1. Variabel Independen 3.1.1.1. Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didapat atau diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh wajib pajak. Variabel tingkat pendidikan ini menggunakan skala data ordinal, dimana 1 = SMA, 2 = D3, 3 = S1, 4 = S2 dan 5 = Lainnya. 3.1.1.2. Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan adalah aneka ragam aktivitas utama yang dilakukan seseorang dengan tujuan

7


mendapatkan imbalan (berupa uang dan sebagainya). Jenis pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan yang dilakukan wajib pajak saat ini. Di dalam penelitian ini, variabel jenis pekerjaan menggunakan skala data nominal, dimana 1 = PNS, 2 = Pegawai swasta, 3 = Wirausaha dan 4 = Profesi. 3.1.1.3. Tingkat Penghasilan Tingkat penghasilan adalah jenjang atau tahap pendapatan (biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Dalam penelitian ini, tingkat penghasilan diukur dengan menggunakan skala ordinal. Tingkat penghasilan yang dimaksud adalah jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun yang dikategorikan. Kategori tingkat penghasilan ini dipilih berdasarkan tarif progresif. Adapun kategori tersebut, antara lain: (1) Tingkat penghasilan rendah, kurang dari Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) per tahun, (2) Tingkat penghasilan sedang, antara Rp 25.000.000, 00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun dan (3) Tingkat penghasilan tinggi, lebih dari Rp 50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

3.1.2.

3.1.1.4. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu perangkat yang disusun secara teratur dalam hal penatausahaan dan pelayanan atas hak dan kewajiban pembayar pajak di mana hal tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman. Di dalam penelitian ini, modernisasi sistem administrasi perpajakan dinyatakan dengan skor total hasil pengukuran pernyataan responden mengenai perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan kode etik pegawai. Adapun pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, dimana jawaban dari instrumen kuesioner tersebut diberi skor. Variabel Dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak. Pengertian dari kesadaran wajib pajak adalah suatu unsur yang dimiliki wajib pajak untuk memahami dan menyikapi sebuah keadaan yang sesungguhnya, yaitu membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dinyatakan dengan skor total hasil pengukuran pernyataan responden mengenai persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik wajib pajak dan penyuluhan perpajakan. Adapun pengukuran variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert, dimana jawaban dari instrumen kuesioner tersebut diberi skor.

8


3.2.

Populasi dan Sampel Populasi yang akan menjadi objek penelitian ini adalah satu dari delapan kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Pamulang, yaitu Kelurahan Pondok Cabe Ilir. Adapun kriteria dari sampel penelitian ini, yaitu: (1) Penduduk Kelurahan Pondok Cabe Ilir yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai maupun non pegawai, (2) Penduduk Kelurahan Pondok Cabe Ilir yang menempuh pendidikan terakhir formal di tingkat pendidikan menengah maupun tingkat pendidikan tinggi, (3) Penduduk Kelurahan Pondok Cabe Ilir yang memiliki NPWP dan (4) Penduduk Kelurahan Pondok Cabe Ilir yang menyampaikan SPT tahunannya ke Kantor Pelayanan Pajak. n= Dimana : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel (10%) Jumlah sampel yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus di atas, yaitu : n= = 98.63 atau dibulatkan menjadi 100

3.3.

Teknik Analisis Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solution), yaitu SPSS 17. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : a. Uji Asumsi Dasar Uji asumsi dasar ini dilakukan untuk memenuhi asumsi – asumsi yang disyaratkan dalam analisis regresi. Asumsi – asumsi dasar tersebut meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi dan uji multikolinearitas. Pada penelitian ini uji autokorelasi tidak digunakan karena penelitian ini menggunakan periode (waktu) penelitian yang sama. b. Analisis Regresi Linier Berganda Dikatakan analisis regresi linier berganda karena memiliki dua atau lebih variabel indepeden. Di dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen, yaitu tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda dengan empat variabel adalah : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4+ e Dimana : Y = Kesadaran wajib pajak membayar pajak a = Bilangan konstanta X1 = Tingkat pendidikan X2 = Jenis pekerjaan X3 = Tingkat penghasilan X4 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan

9


b1, b2, b3, b4

= Koefisien regresi dari masing - masing variabel independen = Error/ residu

e

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Data – data yang telah disebarkan dan dikumpulkan kemudian diinput dan diolah dengan memggunakan program SPSS 17. Pertama melakukan uji validitas dan reliabilitas kemudian melakukan uji asumsi klasik dan terakhir melakukan analisis menggunakan regresi berganda. Pada tabel di bawah ini ditunjukan hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari butir – butir pertanyaan yang telah diberikan jawaban oleh responden. Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas No.

Item Pertanyaan

Koefisien Validitas

r – kritis

Keterangan

Koefisien Reliabilitas

r - kritis

Keterangan

0.703

0.600

Reliabel

0.673

0.600

Reliabel

0.691

0.600

Reliabel

0.703

0.600

Reliabel

0.685

0.600

Reliabel

0.711

0.600

Reliabel

0.695

0.600

Reliabel

0.638

0.600

Reliabel

0.652

0.600

Reliabel

0.647

0.600

Reliabel

0.663

0.600

Reliabel

0.674

0.600

Reliabel

0.640

0.600

Reliabel

0.660

0.600

Reliabel

0.659

0.600

Reliabel

0.665

0.600

Reliabel

0.654

0.600

Reliabel

0.665

0.600

Reliabel

0.662

0.600

Reliabel

0.679

0.600

Reliabel

0.649

0.600

Reliabel

0.671

0.600

Reliabel

0.673

0.600

Reliabel

0.678

0.600

Reliabel

Variabel X4 (Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan) 1

Q1

0.434

0.1966

Valid

2

Q2

0.517

0.1966

Valid

3

Q3

0.477

0.1966

Valid

4

Q4

0.429

0.1966

Valid

5

Q5

0.551

0.1966

Valid

6

Q6

0.308

0.1966

Valid

7

Q7

0.431

0.1966

Valid

Variabel Y (Kesadaran Wajib Pajak) 1

Q8

0.423

0.1966

Valid

2

Q9

0.383

0.1966

Valid

3

Q10

0.382

0.1966

Valid

4

Q11

0.291

0.1966

Valid

5

Q12

0.176

0.1966

Tidak Valid

6

Q13

0.493

0.1966

Valid

7

Q14

0.283

0.1966

Valid

8

Q15

0.315

0.1966

Valid

9

Q16

0.266

0.1966

Valid

Variabel Y (Kesadaran Wajib Pajak) 1

Q8

0.416

0.1966

Valid

2

Q9

0.396

0.1966

Valid

3

Q10

0.382

0.1966

Valid

4

Q11

0.284

0.1966

Valid

5

Q13

0.534

0.1966

Valid

6

Q14

0.308

0.1966

Valid

7 8

Q15

0.330

Q16 0.287 Sumber : hasil pengolahan data

0.1966

Valid

0.1966

Valid

10


Dengan menggunakan alat bantu pengolahan data penelitian, yaitu program SPSS 17 maka dapat dilihat hasil penelitian pertama adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas terhadap butir – butir pertanyaan yang ditunjukan pada tabel 1. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa semua butir – butir pertanyaan untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dinyatakan valid dan reliabel sedangkan butir – butir pertanyaan untuk variabel kesadaran wajib pajak hanya butir pertanyaan 12 (Q12) yang dinyatakan tidak valid meskipun hasil reliabilitasnya menyatakan reliabel, oleh karena itu butir pertanyaan yang tidak valid tersebut harus dikeluarkan dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas kembali. Setelah di uji validitas dan reliabilitas untuk kedua kalinya maka didapatkan hasil bahwa semua butir – butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan reliabel. Tabel 2. Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) Kesadaran wajib pajak N

100

Normal Parametersa,,b Most Extreme Differences

Mean

30.43

Std. Deviation

2.152

Absolute

.134

Positive

.103

Negative

-.134

Kolmogorov-Smirnov Z

1.344

Asymp. Sig. (2-tailed)

.054

a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Tabel 2 menunjukan hasil uji klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk menunjukan bahwa sampel diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini berdistribusi normal atau p value (Sig.) > 0,05. Tabel 3 menunjukan hasil uji klasik yang ketiga, yaitu uji multikolinearitas. Tujuan melakukan pengujian ini adalah untuk menguji apakah terdapat multikolinearitas antar variabel bebas dalam regresi. Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) disekitar angka 1 atau di bawah 10 dan nilai tolerance kurang dari 1. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel bebasnya. Tabel 3. Uji Multikolinearitas (Coefficientsa) Collinearity Statistics Model 1

Tolerance

VIF

(Constant) .491

2.037

Jenis pekerjaan

Tingkat pendidikan

.525

1.903

Tingkat penghasilan

.450

2.223

Modernisasi sistem administrasi perpajakan

.853

1.173

a. Dependent Variable: Kesadaran wajib pajak

11


Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas Gambar di atas menunjukan hasil uji klasik yang keempat, yaitu uji Heterokedastisitas. Hasil tersebut menunjukan bahwa titik – titik menyebar namun terdapat beberapa titik yang menyatu. Akan tetapi hal ini masih dianggap memenuhi syarat homokedastisitas. Tabel 4. Analisis Regresi Berganda (Coefficientsa) Unstandardized Coefficients Model 1

B (Constant)

Std. Error

22.798

3.344

Tingkat pendidikan

-.094

.323

Jenis pekerjaan

.131

.354

Tingkat penghasilan

.461

.422


.241

.111


Pada tabel 4 telah ditunjukan hasil dari uji regresi yang telah dilakukan. Persamaan regresi yang dibentuk adalah sebagai berikut : Y = 22,798 - 0,094 X1+ 0,131 X2+ 0,461 X3 + 0,241 X4 + e persamaan regresi yang dibentuk tersebut memberikan sebuah gambaran, seperti: (1) Variabel tingkat pendidikan (X1), mempunyai nilai koefisien regresi sebesar -0,094 yang artinya tingkat pendidikan mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. (2) Variabel jenis pekerjaan (X2), variabel tingkat penghasilan (X3) dan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) mempunyai nilai koefisien regresi masing - masing sebesar 0,131; 0,461 dan 0,241 yang artinya jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif

12


terhadap kesadaran wajib pajak dan (3) Konstanta mempunyai nilai 22,798 yang artinya jika variabel X1, X2, X3 dan X4 bernilai nol atau tidak ada, maka kesadaran wajib pajak sebesar 22,798 dan nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti atau tergabung dalam variabel pengganggu (e). Tabel 5. Analisis Regresi Berganda (Coefficientsa)

Model

1

t

Sig.

(Constant)

6.818

.000

Tingkat pendidikan

-.290

.773

.370

.712

Tingkat penghasilan

1.093

.277


2.164

.033

Jenis pekerjaan

F Sig

0,102


Pada tabel 5 diketahui bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak karena t hitung < t tabel (-0,290 < 1,985) dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05 sebesar 0,773. Hasil penelitian tersebut memiliki kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amilin dan Yusronillah (2006), dimana tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2009), dimana tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap motivasi membayar PBB dan Riyono (2011), dimana tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. Seharusnya semakin tinggi tingkat pendidikan diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hal ini karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka cara berpikir seseorang terhadap sesuatu hal semakin luas dan berdampak pada penentuan sikap dalam mengarahkannya kearah yang positif ataupun kearah negatif. Hasil kesimpulan pada variabel jenis pekerjaan menyatakan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak karenat hitung < t tabel (0.370 < 1,985) dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05 sebesar 0,712. Kesimpulan tersebut mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Amilin dan Yusronillah (2006), dimanajenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap motivasi memenuhi kewajiban pajak, akan tetapi hasil tersebut berbeda pendapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Haris dan Salip (2008), dimana wajib pajak orang pribadi pegawai pemerintah, wajib pajak orang pribadi pegawai swasta dan wajib pajak orang pribadi pekerja bebas mempunyai pengaruh nyata terhadap penerimaan pajak penghasilannya. Hasil penelitian ini menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan kesadaran wajib pajak membayar pajak. Hal ini mungkin terjadi karena pajak penghasilan mereka telah dipotong langsung oleh perusahaan (pemberi kerja) sehingga kewajiban pajak yang mereka penuhi tidak berdasarkan pada kesadaran mereka sendiri untuk memenuhi kewajiban pajaknya tersebut. Pengujian pada variabel tingkat penghasilan dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap

13


kesadaran wajib pajak karena t hitung < t tabel (1,093 < 1,985) dan nilai probabilitas signifikansi > 0,05 sebesar 0,277. Hasil penelitian tersebut sama seperti pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2009), dimana Tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan membayar PBB namun Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Riahi - Belkaoui (2004) yang menyatakan bahwa variabel high economic freedom berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax compliance. Kemudian, penelitian yang dilakukan Lago- peñas (2010) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel personal financial experiences (income) berpengaruh positif terhadap tax morale. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Riyono (2011) juga menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran membayar PBB. Secara langsung penghasilan memiliki hubungan dengan jenis pekerjaan, dimana jenis pekerjaan menentukan tinggi rendahnya penghasilan yang akan diperoleh. Semakin tinggi penghasilan maka semakin besar pajak yang dibayarkan, dimana hal ini menjadi kendala bagi wajib pajak yang merasa tidak adil karena membayar pajak lebih besar dari wajib pajak yang berpenghasilan rendah maupun berpenghasilan sedang. Oleh karena itu maka terjadi penghindaran pajak dengan cara memperkecil jumlah pajak dari yang seharusnya dibayarkan. Alasan tersebut seharusnya memperkuat bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh terhadap kesadaran membayar pajak seseorang, namun hasil penelitian dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat penghasilan dengan kesadaran wajib pajak. Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki kesimpulan yang berbeda dengan tiga variabel independen lainnya, yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajakkarena t hitung > t tabel (2,164 < 1,985) dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 sebesar 0,033. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti (2009) dimana sistem administrasi perpajakan modern memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Lingga (2009), dimana sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Upaya pemerintah dalam menjaring wajib pajak yang belum membayar pajak, salah satunya dengan melakukan modernisasi di bidang administrasi perpajakannya, sebagai contoh menerapkan e- SPT dan sistem pembayarannya melalui atm. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menjaring wajib pajak baru dan mempertahankan wajib pajak lama denganmemberikan kemudahan – kemudahan bagi wajib pajak pada segi administrasi perpajakan.nilai t hitung untuk variabel tingkat pendidikan sebesar -0,290 (Sig 0,773), variabel jenis pekerjaan sebesar 0.370 (Sig 0,712), variabel tingkat penghasilan sebesar 1,093 (Sig 0,277) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 2,164 (Sig 0,033). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (t hitung < t tabel dan p value (sig.) > 0,05), sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (t hitung > t tabel dan p value (sig.) < 0,05).

14


Selain itu dapat dilihat pula dari table 5 hasil pengujian secara simultan (uji f) juga memberikan kesimpulan bahwa tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara serempak (bersama - sama) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak karena nilai probabilitas signifikansi > 0,05 sebesar 0,102. Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1

R .278a

R Square .077

Adjusted R Square .039

a. Predictors: (Constant), Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Tingkat penghasilan, Jenis pekerjaan, Tingkat pendidikan b. Dependent Variable: Kesadaran wajib pajak Penelitian ini untuk uji koefisien determinasinya menggunakan Adjusted R Square karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari dua, yaitu empat variabel bebas (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan). Pada tabel 6 terlihat nilai koefisien determinasinya, yaitu sebesar 0,039 atau 3,9% . Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa variabel independen (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan) dalam pengaruhnya terhadap tinggi rendahnya variabel dependen (kesadaran wajib pajak) adalah sebesar 3,9% dan sisanya sebesar 96,1% merupakan pengaruh dari variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini atau tidak diteliti dan tergabung dalam variabel pengganggu (e) dalam model regresi linear. 5. Penutup 5.1. Kesimpulan Hasil pengujian yang telah dilakukan dan dijelaskan bahwa secara parsial antara variabel tingkat pendidikan (X1), jenis pekerjaan (X2) dan tingkat penghasilan (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Y). Sedangkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X4) berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak (Y). Selain itu, berdasarkan uji koefisien determinasi dihasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,039 atau 3,9%. Hal tersebut menunjukan bahwa hanya 3,9% pengaruh yang diberikan variabel independen (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan) terhadap kesadaran wajib pajak sedangkan sisanya sebesar 96,1% merupakan pengaruh dari variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini atau tidak diteliti. 5.2.

Saran Berdasarkan kesimpulan – kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran – saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Kesimpulan di atas menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Kesimpulan tersebut dapat dijadikan

15


acuan bagi pemerintah dalam rangka menambah jumlah wajib pajak dimana pemerintah, khususnya aparat pajak merubah fasilitas administrasi dengan menggunakan teknologi modern yang dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar maupun menyampaikan laporan pajaknya, (2) Bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai kesadaran wajib pajak disarankan untuk menambah jumlah variabel independennya. Hal ini karena berdasarkan kesimpulan di atas dinyatakan bahwa masih ada 96,1% faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak yang belum diteliti pada penelitian ini, seperti salah satunya kualitas pelayanan perpajakan, (3) Memilih secara tepat sampel yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya, yaitu menggunakan kelompok wirausaha sebagai sampel yang dipilih. Hal ini karena tingkat kesadaran Wajib Pajak wirausaha dapat diukur secara akurat dibandingkan dengan Wajib Pajak pegawai yang mana kewajiban pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja. DAFTAR PUSTAKA . Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Online). diakses 30 Maret 2012. www.inherentdikti.net/files/sisdiknas.pdf. . Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (Online). diakses 30 Maret 2012. www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf. Amilin dan Fanny Yusronillah. (2009). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. JMK. Volume 7 No 3 (Maret): 28-43. Anonim. (2012). Pedoman Penulisan Tugas Akhir. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung : PT Refika Aditama. Damayanti, Fitri. 2009. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang). Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Djumena, Erlangga. 98 Persen Penerimaan Pajak Pribadi dari Orang Kaya.diakses 25 Maret 2012. http://nasional.kompas.com/. Faizal, Dyan. 2009. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kelurahan Krukut Kota Depok. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

16


Haris dan Salip. 2009. Analisis Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dilihat Dari Jenis Pekerjaan Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bekasi Utara. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi. Volume 9 No 2 (Agustus): 84-120. Harsono. 2010. Perencanaan Kepegawaian. Bandung: Fokusmedia. Kariyoto.2011. Pengaruh Reformasi Perpajakan, Audit Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan .Ringkasan Disertasi. Universitas Brawijaya Malang. Kusuma, Hendry Indra. 2009. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Motivasi Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Kelurahan Pondok Benda Pamulang. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Lago- Peñas, Ignacio dan Santiago Lago- Peñas. 2010. The Determinants of Tax Morale in Comparative perspective: Evidence from European Countries. European Journal of Politial Economy. Volume 26: 441 – 453. Maesaroh. Jaga Kepercayaan Wajib Pajak. diakses http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/.

25

Maret

2012.

Mangkoesoebroto, Guritno. 1999. Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia: Substansi & Urgensi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Mansury, R. 1996. Pajak Penghasilan Lanjutan. Jakarta: Ind- Hill Co. Mardiasmo. 2003. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: CV ANDI Offset. Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Nasution, S. 2011. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: BumiAksara. Pandiangan, Liberti. 2008. Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Pitopang, Akbar. Tingkat Kesadaran Masyarakat Indonesia.diakses 12 April 2012. http://sosbud.kompasiana.com. Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Volume 1 (November): 119- 138. Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori Dan Kasus. Jakarta: SalembaEmpat. Riahi- Belkaoui, Ahmed. 2004. Relationship between tax compliance internationally and selected determinants of tax morale. Journal of International Acconting, Auditing and Taxation. Volume 13: 135 – 143.

17


Riyono, Edi. 2011. Pengaruh Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Wonokeling Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karang Anyar Tahun 2011. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu. Suandy, Erly. 2008. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta. Sulistyo, Joko. 2011. 6 Hari Jago SPSS 17. Yogyakarta: Cakrawala. Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dan Teknologi Informasi. Volume 7 No 1 (Mei): 41-50. Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. Volume 4 No 1 (April): 105121. Umar, Husein. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online). diakses 28 Maret 2012. http://bahasa.cs.ui.ac.id. Usman, Husaini dan R Purnomo Setiady Akbar. 1995. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara. Wikipedia, ensiklopedia bebas. Pendidikan Di Indonesia. diakses 30 Maret 2012. http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia. Wikipedia, ensiklopedia bebas. Pekerjaan. http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan.

diakses

30

Maret

2012.

Wikipedia, ensiklopedia bebas. Kesadaran. http://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran. Wikipedia, ensiklopedia bebas. Swasta. http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta

diakses

30

Maret

2012.

diakses

4

April

2012.

18


1. Name 2. Place/Date of Birth 3. Address .

4. Phone Number 5. Education

CURRICULUM VITAE : Ayu Kusumasari : Jakarta, 14th January 1990 : Office : KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan Cyber 2 Tower, 21st Floor Unit F Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Jakarta 12950, Indonesia Email Address : [email protected] Home : Jl. Talas II RT. 05/ RW. 01 No. 9 Pondok Cabe Ilir, Pamulang-Tangerang Selatan, Banten 15418 : (Office) +62 21 2553 9299 ext 661 (HP) 0856-97419847/ 0857-82056562 : S1 Akuntansi UPN “Veteran” Jakarta

CURRICULUM VITAE : Ni Putu Eka Widiastuti : Jakarta, 8th March 1976 : Office : UPN “Veteran” Jakarta, Fak.Ekonomi Jl. RS Fatmawati no.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Email Address : putu [email protected] Home : Jl. Kemandoran VIII A. No. 204 Rt.04 Rw.011 Jakarta Selatan 12210 4. Phone Number : (Office) 7656971 ext 147 (HP) 0812-8969307 5. Education History : Faculty and Education No Year University’s Name Status Departement Level UPN “Veteran” Economy, 1 1998 Private S1 Jakarta Accounting Universitas Economy, 2 2005 Muhammdyah Tax Private S2 Jakarta Accounting 1. Name 2. Place/Date of Birth 3. Address .

19

Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4

Recommend Documents