Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014
Peran Serta Perguruan TinggiDalam Meningkatkan Ketersediaan Sumber Daya Iptek Masyarakat Lokal Guna Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan Nasional
1)
Prof. Dr. Wahyono, S.H.,M.S Guru Besar Bidang Hukum dan Rektor pada Universitas Panca Sakti Tegal
ABSTRAK Tujuan dari penyusunan tulisan ini ialah mengkaji tentang peranan perguruan tinggi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatanSumber Daya Iptek Dalam Rangka mewujudkan pemerataan pembangunannasional. Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam meningkatkan ketersediaan sumberdaya Iptek pada masyarakat lokal. Kemajuan Iptek pada saat ini sangat pesat, bangsa Indonesia harus segera dapat menyesuaikan diri agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dengan memanfaatkan kemampuan iptek dan di dukung oleh sumber daya alam yang melimpah di tambah dengan sumber daya manusia yang kuat, seharusnya Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar apabila pemerintah dan segenap komponen bangsa bersama sama membangun negeri ini dengan mengedepankan nasionalisme. Kata Kunci: peran, perguruan tinggi, masyarakat lokal dan pengentasan kemiskinan
PENDAHULUAN Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat (5)menyatakan bahwa Pemerintah memajukanilmu pengetahuan danteknologi (Iptek) denganmenjunjungtingginilai-nilaiagama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang RI Nomor 17 Tahun2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menyebutkan bahwatantangan yang dihadapi dalam rangkameningkatkan kemampuan Iptek nasional diantaranya adalah meningkatkan ketersediaandan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana danprasarana maupun pembiayaan Iptek itu sendiri (Anonim, 2014). Penerapan Iptek pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa.Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi(Techno EconomyParadigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikandalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Penguasaan Iptek merupakan suatu persyaratan yang sangat mutlakdalam budaya kerja. Iptek dapat dialihkan ( ditransformasikan) menjadi nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam manajemen pemerintahan sehinga akan diperoleh hasil yang optimal, efektif dan efesien. Iptek akan dapat dikembangkan dalam mencari cara/metode-metode baru yang lebih cepat dalam penyelesaian pekerjaan, sehingga efektifitas dan efisiensi kinerja akan dapat diwujudkan. Upaya meningkatkan ketersedian Sumber Daya Iptek adalah menjadifungsi dan sekaligus tugas dari Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikanyang menghasilkan sumber daya Iptek yang telah diproses melalui programTri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan pengajaran, Penelitian danPengabdian kepada Masyarakat. Upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Indonesia saat initidak dapat dipisahkan dari Program Penanggulangan yang dilaksanakan selama era reformasi dan otonomi daerah. Paling tidak programprogramtersebut dapat dicontohkan seperti: Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau jugadikenal denganistilah Program Keluarga Harapan (PKH) ), Bantuan Operasional Sekolah(BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), PrograJamiman Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas), Program Beras untuk keluarga miskin ( Raskin), Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat ( PNPM) Mandiri (Anonim, 2011). Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). Secara agregat, pengentasan masyarakat dari kemiskinan melalui berbagai programdi atas telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskinbeberapatahun terakhir. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 sebesar 32, 53 juta orang, menurun menjadi 31, 02juta orang pada tahun 2010. Jumlah tersebut menurun kembali pada maret 2011 menjadi sebesar 30,02 juta orang, dan pada September 2011 menjadi29,89 juta orang. 25
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 Di beberapa daerah diakui telah berhasil mengentaskan kemiskinan darimasyarakatnya dengan itandai dengan sedikitnya jumlah penduduk miskindi wilayahnya. Misalnya di Provinsi DKI Jakarta dengan angka kemiskinansebesar 3,64 persen, Provinsi Bali sebesar 4,59 persen, Provinsi Bangka Belitung sebesar 5,16 persen, dan beberapa daerah dan beberapa daerah lainya .Sebaliknya adasejumlah daerah yang angka kemiskinannya di atas 10 persen, bahkan ada daerah yang nilai angka kemiskinanya lebih dari 20 persen, yaitu ProvinsiNusaTenggara Timur sebesar 20,48 persen, Provinsi Maluku sebesar 22,45 persen, Provinsi Papua Barat sebesar 28,53 persen. Hal ini menandakan ada interpretasi yangberbeda antar 0 daerah terhadap implementasiprogram pengentasanmasyarakat dari kemiskinan. Salah satu hambatan tidak meratanya pengentasan kemiskinanadalah ketersediaan sumber daya iptek, yang diciptakan oleh perguruan tinggi. Pada daerah-daerah dimana banyak terdapatperguruan tinggi,disitu pengentasankemiskinan boleh dikatakan cukup berhasil, seperti di jawa.Perguruan tinggi di daerah tersebut berpotensi berpartisifasi menyediakansumber daya iptek sekaligus membantu masyarakat melalui program-programpenelitian dan pengabdian masyarakat. Kemiskinan dapat menjadi persoalanyang cukup pelik terkait dengan masalah hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Faktor kecemburuan sosial ataupun perasaan kurangdiperhatikan oleh pemerintah pusat dapat memicu tindakan masyarakat yangdapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Isu separtatisme di Papuadan Aceh harus menjadi perhatian serius segenap komponen bangsa bahwaperasaan kurang diperhatikan pemerintah itu dapat mengakibatkan disharmonisasi hubunganpemerintah pusatdan daerah yang dapat bermuara terjadinya disintegrasi bangsa.Tidak menutup kemungkinan hal inibisa terjadi di daerah-daerah lainapabila kemiskinan masyarakat yang terjadidibiarkan terlalu lama. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah serta peran serta berbagai pihak dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pengentasan masyarakat dari kemiskinan ini. Pokok permasalahan yang muncul adalah: “Bagaimana peranan perguruan tinggi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui peningkatanSumber Daya Iptek Dalam Rangka mewujudkan Pemrataan PembangunanNasional “?
HASIL DAN PEMBAHASAN Hubungan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan kesejahteraan masyarakat abad 21 dikenal sebagai masyarakat bebasis pengetahuan (knowledge base society)dimana intangible resources, sumberdaya manusiadan modal sosial (social Capital) menjadi asset yang sangat penting, denganilmu pengetahuan ( knowledge) dan kreativitas sebagai faktor penentu.Dengan berkaca pada Negara-negara anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) dengan tingkat literasi yang tinggi, terbukti bahwa Negara-negara yang berhasil menguasai ekonomi dunia adalah Negara yang menerapkan konsep ekonomi bebasis ilmu pengetahuan dan mengembangkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (Nugroho, 2014). Peningkatan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesiahanya dapat dilakukan oleh Perguruan tinggi sebagai upaya perwujudan cita-cita segenap bangsa Indonesia yangdiamanatkan dalam pembukan Undang-undang Dasar Republik Indonesi 1945,melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkancita-cita itu tersebut dilaksanakan melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Sebagai upaya nyata untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah sebagaimana dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto(UMP) melakukan kajian lansung hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dari lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) berbagai Perguruan Tinggi yang berbasis Inovasi Teknologi Tepat Guna yang bersifat lokal. Misalnya TeknologiMesin Pembuatan Tahu Tanpa Limbah, Bio Ethanol dengan bahanbaku Singkong, Bio Diesel, mesin pengolahan sampah, dan lain-lain. Dengan inovasi teknologi mesin-mesin tradisional yang dipergunakanmasyarakat secara tepat, akan dapat sebagai salah satu upaya untuk mengentas masyarakat dari kemiskinan. Pengentasan masyarakat dari kemiskinan sebenarnya telah menjadi salah satu sasaran pembangunan di Indonesia, yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telahdiundangkan melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, dengan misi mewujudkanpemrataan pembangunan berkeadilan, diantaranya diarahkan pada terciptanya pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan member perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, tertinggal dan wilayah bencana. 26
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN UPAYA KondisiIptek di I ndonesia belum mampu berbicara banyak dalam kemajuan bangsa yang berdimensi luas, termasuk dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang merupakan ketahanan Nasional bidangekonomi. Untuk dapat menjangkau seluruh daerah dan melaksanakan program pengentasanmasyarakat dari kemiskinan dengan kemampuan, penguasaan dan pemanfaatan dan memajukan IPTEK. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:“ Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan sumber daya Iptek melelui kebijakan pemerintah di bidang Iptek, peningkatan sumber daya manusia Iptek serta pembangunan sarana dan prasarana pengembangan Iptek guna mendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan “ Untuk mencapai peningkatan ketersediaan dansumber dayaguna Iptek guna pengentasan masyarakat dari kemiskinan denganmenetapkan strategi sebagai berikut :
mendukung
upaya
Strategi 1 Meningkatkan kebijakan pemerintah di bidang Iptek melalui revitalisasi danrestrukturisasi, regulasi dan deregulasi, sistem fasilitasi, kerjasama dan sinkronisasidengan melibatkan perguruan tinggiuntuk memperkuat inovasinasional bidang teknologi mesin lokal tradisional yangtepat gunasecara terencana, terpadu, berlanjut dan berkesinambungan. Upaya Strategi 1 a. Pemerintah melalui Kementrian Dikti dan Ristek, Dewan Riset Nasionaldan instansi lain yang terkait melakukan sinkronisasi program Iptek dalam rangka meningkatkan kemampuan bangsa Indonesia terhadap teknologi tepat guna tradisional dan lokal untuk mengentas kemiskinan menuju kesejahteraan bangsa. b. Pemerintah melalui KementrianDikti dan Ristek, dan kementrian terkait melakukan revitalisasi dan restrukturisasi dalam rangka menyusun program kegiatan dalam kebijakan dan strategi nasional Iptek yang dirumuskan kedalam bidang-bidang dan kegiatan pelaksananya secara utuh dan menyeluruh, nyata untuk memperbesar pengawalan program jangka panjang, program pengembangan kualitas SDM berbasis Iptek. Salah satunya adalah program bea siswa untuk tugas belajar di dalam maupun di luar negeriuntuk meningkatkan kemampuan Iptek, agar dapat mendukung dan melaksanakan program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan menuju kesejahteraan bangsa. c. Pemerintah melalui kementrian Dikti dan Ristek Dewan Riset nasionalKementrian Perindustrian dan Instansi lain yang terkait memberikan perhatiankhusus kepada (a) penguatan kapasitas penelitian dan pembangunan yang merupakan landasan fundamental bagi perkembangan Iptek dan penguiatan ilmu-ilmu dasar, serta ilmu-ilmu sosioal dan budaya; (b) Penguatan kemampuanRekayasa dan inovasi pada kegiatan industri ( lokal /nasional) yang daya saingproduksinya sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi; (c) Penguatan auditteknologi yang dilaksanakan sejalan dengan pemberdayaan Standarisasi Nasional Indonesia serta penumbuhan kecintaan produk dalam negeri. Kemudian mensosialisasikan aspek-aspek tersebut sebagai bahan utamadalam pengmbilan kebijakan industri dasar dan manufaktur agar mempunyai nilai strategis dan berorientasi pada Iptek dalam rangka rekatasa teknologi guna meningkatkan ketersediaan dan sumber daya Iptek dalam mendukung pengentasan kemiskinan. d. Pemerintah melalui Kementrian Dikti dan Ristek, Kementrian Perindustrian, kementrian Keuangan, dan Instansi lain yang terkaitmelakukan revitalisasi dan fasilitasi dalam rangka memperbaiki politik anggaran untukprogram pelatihan percepatan Iptek. Dengan alokasi anggaran yang memadahiprogram pelatihan percepatan Iptek di Indonesia semakin kondusif dan diharapkandapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang labih dahulu majaudalam bidang Iptek sekaligus berkontribusi pada peningkatan ketersediaan dan sumber daya Iptek guna mendukung pengantasan kemiskinan. e. LPPM-LPPM dan lembaga-lembaga penelitian serta DPR membuat usulan untuk menaikan anggaran riset penelitian pengembangan Iptek dan promosi produk riset melalui perencanaan yang matang, yaitu didukung dengan data-data di lapangan yasng dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya, sehinggadiharapkan akan mendapat dukungan yang maksimal dari pemerintah, minimal kedepan anggaran riset dibidang Iptek akan bertambah secara signifikan, sehinggakegiatan riset bisa dilaksanakan secara optimal.
27
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 Strategi 2 Mengoptimalkan sumber daya manusiadan budaya kerja melaluipemanfaatan Iptekhasil inovasi perguruan tinggimelalui sosialisasi, kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi,Keteladanan, regulasi berbasis Iptek yang diarahkan guna mendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Upaya Strategi 2 a. Pemerintah melalui Kementrian Dikti dan Ristek dan Instansi lainterkait melakukan revitalisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang dan jenis pendidikan diI indonesia sebagai basis pemasyarakatan Iptek yang efektif dalam meningkatkan kualitas SDM dan budaya Iptek masyarakat Indonesia secara optimal. Untuk itu pengembangan Iptek yang didasari dengan budaya kerja Iptek diharapkan dapat memantapkan sistem keamanan nasional dalam mendukung daya saing secara global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan,penguasaan, dan penerapan Iptek secaraluas dengan pembangunan pusat-pusat keunggulan Iptek dan pengembangan Lembaga penelitianlembaga penelitian Perguruan Tinggi yang handal. Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan Intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek, Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasaranaIptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menuju kemakmuran bangsa dan menjauhkan dari kemiskinan dengan bangsa yang berbasis Iptek. b. Pemerintah melalui Kementrian Dikti dan Ristek, Kementrfian perindustrian dan Instansi terkait melakukan revitalisasi dalam rangka pembangunan Iptek yang diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik dasar maupun terapan, dan pengembangan ilmu sosial dan humaniora, serta untuk menghasilkan dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian. Pengembanagandan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan local, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian iptek tidak sekedar harus di kuasai, di manfaatkan dan di majukan, tetapi sudah dapat dikembangkan menjadi budaya masyarakat Indonesia yang kondusif bagi kemamkmuran bangsa. c. Pemerintah melalui kementerian Dikti dan Ristek, Kemterian Kominfo, dan Instansi lain melalukan kerjasama dan sinkronisasi pemasyarakatan iptek dalam rangka peningkatan kompetensi dan jiwa nasionalisme Indonesiadalam rangka bersama-sama mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. d. Pemerintah melalui kementerian Ristek, Kementerian Diknas dan Instansi lain yang terikat melalukan kerjasama dan sosialisasi dalammelakukan penataran, seminar, symposium dan kegiatan sejenis untuk membekali para ilmuwan Indonesia dengan wawasan dan pengetahuan yang memadai terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Wawasan Nusantara, Katahanan Nasional, Sistem Manajemen Nasional, dan KepemimpinanNasional, Pemasyarakatan nilai-nilai kebangsaan ini untuk memacu para ilmuwan Indonesia kedepan yangnasionalis sehingga dapatbersama-sama mendukung program pengentasan kemiskinan. e. Pemerintah melalui Kementerian Dikti dan Ristek, Kementerian Kominfo dan Instansi lain yang terkait melakukan kerjasama dalam rangka menyelenggarakan gerakan keteladanan nasional sebagai komunikasi dalam rangka pemasyarakatan iptek untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhdapa iptek. Dalam hal ini, para pemimpin nasional konsisten untuk mengembangkan budaya inovatif yang berorientasi iptek agar bangsa Indonesia menguasai iptek serta mampu Berjaya pada era persaingan global.Pengembang budaya tersebut dilakukan denagn mengkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Dengan demikian kemakmuran akan segera tercapai dengan meninggalkan kemiskinan dan kebodohan. f. Pemerintah melaluiKememterian Dikti dan Ristek dan Instansi lain yang terkait menyelenggarakan even-even nasional untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat mengungkapkandaya kreatifitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pembangunan iptek dan kesenian di letakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga sangat mendukung adanya rasa kebangsaan dan jiwa nasionalis menjadikan bangsa Indonesia tidak mudah di pecah belah.
28
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 g. Pemerintah melalui Kementerian Dikti dan Ristek, Dewan Riset National, Kementerian Diknas, dan Instansi lain yang terkait melakukan revitalisasi dan strukturalisasi untuk memperbesar pembangunan SDM ini dijalankan dengan meningkatkan ekonomi nasional. Pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan SDM Indonesia terhadap Iptek sehingga lebih memadai.Pelayanan kesehatan diarahkan untukmeningkatkapola hidup sehat, agar SDM Indonesiasenantiasaberpikir positif tanpa mengabaikankewaspadaan terhadap potensi ancaman. Sedangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, karena masyarakat yang sejahtera akan lebih mudah menerima iptek dan tidak mudah di pengaruhi oleh bujuk rayu. Dengan tiga pilar tersebut (pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan), maka SDM Indonesia diarahkan lebihlanjutuntuk menjadi modal dasar dalam pembengunan iptek nasional yang dapat di optimalkan untuk menuju kemakmuran bangsa dan jauh dari kemiskinan. Strategi 3 Membangun sarana dan prasarana pengembangan Iptek melalui sinergitas lembaga-lembaga litbang dengan LPPM dari perguruan tinggi dan sektorIndustri, revitalisasi dan restrukturisasi, kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi integritas Iptek dengan pengembangan relasi antara akademisi, pengusaha dan pemerintah. Upaya Strategi 3 a. Pemerintah melalui Kementrian Dikti dan Ristek bekerjasama dengan DPR dan Instansi lain yang terkait melakukan regulasi dan deregulasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi integrase iptek antara lembaga litbang dengan sector industri. Melalui regulasi dan deregulasi tersebut kemudian dilakukan penataan jaringan iptek dengan hasil terbangunnya pola hubungan kerjasama antara lembaga litbang dengan perguruan tinggi (Akademisi) dan antara Litbang dengan industri (Pengusaha/Bisnis) pengguna berikut factor-faktor pendukungya, khususny Insfrastruktur komunikasi dan transfortasi yang modern, institusi finansial, serta otoritas public yang memfasilitasi struktur jaringan yang mendorong interaksi kreatif dan lingkungan yang aktraktif bagi para pekerja pengetahuan (knowledge workers). Struktur jaringan ini akan menjadi sarana utama dalam mendukung pengentasan kemiskinan. b. Pemerintah melalui Kementrian Dikti danRisrtek,Kementerian Perindustrian, Dewan Riset Nasional, dan Instansi lainyang terkait melakukan revitalisasi dan testrukturalisasi dalam rangka memantapkan kemampuan difusi dan inovasi teknologi. c. Pemerintah melalui Kementerian Dikti dan Ristek, Kementerian Perindustrian, Dewan Riset Nasional, Perguruan Tinggi, dan Instansi lain yang terkait melkukan sinkronisasi dalam rangka memantapkan koordinasi antar lembaga litbang. Selanjutnya sinkronisasi diarahkan pada terwujudnya inovasi-inovasi untuk mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dari rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan roadmap yang jelas, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya dan jaringan ipteks dipusat dan daerah, menciptakan iklim inovasi dalam bentuk pengembangan skema insetif dan menumbuh-kembangkan budaya iptek untuk meningkatkan peradaban bangsa menuju kemakmuraan bebas dari kemiskinan. d. Pemerintah melalui Kementerian Dikti dan Ristek , Dewan Riset Nasional, Kementerian Perindustrian, dan Instansi lain yang terkait melakukan kerjasama dan sinkronisasi dalam rangka memperkuat relasi seluruh stakeholdersterkait yang melingkupi ABG (Academician, BusinessGovernment). Akdemisi, Pengusaha dan Pemerintah harus dilihat sebagai tiga pilar tegaknya pembangunan Iptek di Indonesia. e. Pemerintah melaluiKementerian Dikti dan Ristek meningkatkan pengembangan system komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan Iptek (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri.
KESIMPULAN Dari uraikan bahasan diatas, dapat disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut : a.
Kemajuan Iptek pada saat ini sangat pesat, bangsa Indonesia harus segera dapat menyesuaikan diri agar tidak tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dengan memanfaatkan kemampuan iptek dan di dukung oleh sumber daya alam yang melimpah di tambah dengan sumber daya manusia yang kuat, seharusnya bangsa 29
Prosiding Seminar Nasional Hasil - Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 Purwokerto, 20 Desember2014 indonesia menjadi bangsa yang besar apabila pemerintah dan segenap komponen bangsa bersama sama membangun negeri ini dengan mengedepankan rasa nasionalisme. Kebijakan pemerintah bukanhanya sekedar mengeluarkan aturan, namunharus dalam bentuk nyata yang berupa penambahan anggaran, sarana dan prsarana guna mengembangkan iptek dalam rangka perngentasan kemuiskinan. b.
Pemerintah perlu melakukan refisi undang undang RI no. 18 th 2002, tentang sistim nasional penelitian , pengembangna dan npererapan iptek, khusunya pada pasal 27 ayat 1 sehingga berbunyi “ Pemerinhtah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penelitian, pengembangan dan penerapan iptek mjinimal sebesar 1,5 persen dan secara bertahap di tingkatkan hingga mencapai 2 persen pada tahun 2014 untuk memacu akselerisasi penguasaan, pemaanfaatan dan pemajuan iptek”. Hal ini sesuai dengan re4komendasi UNESCO bahwa angggaran iptek yang idseal sebuah negara adalah 2 persen.Apabila dapat dilaksanakan tidak mustahil pengentasan kemiskinan yang berdasarkan inovasi teknologi tradisional lokal dapat terwujud.
c.
Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah besar yang perlu di persiapkan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualiatas dengan kemampuan dalam bidang iptek yang tinggi sehingga tidak bergantunga pada negara lain dan ini merupakan pendukung pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 2011. Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2011. Program Penanggulangan kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Kementrian Komunikasi dan Informatika republik Indonesia. Anonim. 2014 Diakses dari htt//www.scribd.com/doc/22068o89/Artikel-Penemuan –dibidang-IPTEK-yang berguna-dan merugikan manusia. Di download 28 November 2014. Michael, E., Porter. 1990. The competitive Advantage of nation, Free Prees. New York Nugroho, Budi. 2014. http://budi nugroho.wordpress.com/category/publikasi. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang RI no. 18 tahun 2002 tentang sistim nasional penelitian, pengembangan dan penerapan iptek.
30
