PROSIDING FESTIVAL IKLIM. Cegah Kenaikan 2 Derajat Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang

PROSIDING

1

2

PROSIDING FESTIVAL IKLIM

Cegah Kenaikan 2 Derajat Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Gedung Manggala Wanabakti Blok 7 Lantai 12 Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta Telp : +62 21 5730144; Faks : +62 21 5720194

3

4

SAMBUTAN Festival Iklim ini dalam rangka menyebarluaskan Paris Agreement serta mendapatkan pembelajaran baik dari pengendalian perubahan iklim di Indonesia sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang merupakan agenda bersama yang agar mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dimasa mendatang, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Kerajaan Norwegia dan UNDP menyelenggarakan Festival Iklim 2016 dengan tema “Cegah Kenaikan 2 Derajat untuk Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang”. Penyelenggaraannya pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 1 sampai 4 Februari 2016 jam 09.00 – 17.00 WIB di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Kompleks Gelora Senayan. Bentuk kegiatannaya adalah (1) kegiatan utama berupa seminar, talkshow, praktik baik, coaching workshop, meet DG-PPI Expert, hiburan; (2) kegiatan side event berupa lomba lukis poster dan karikatur, pelatihan citizen journalism, program kunjungan sekolah menengah, lomba debat perubahan iklim, lomba kompetensi; dan (3) media coverage dan panggung hiburan. Festival Iklim ini dihadiri sebanyak 608 orang, 230 perempuan dan 379 laki-laki yang berasal dari : yyDewan Perwakilan Rakyat : Komisi I DPR RI. yyKementerian/Lembaga : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Kementerian PPN/ BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Informasi Geospasial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Dewan Energi Nasional, Dewan Pengarah Perubahan Iklim, BPLHS Provinsi DKI Jakarta, BAPEDALDA Provinsi Sumatera Barat, BLH Provinsi Sumatera Selatan, BLH Kabupaten Magelang. yyPemerintah Daerah : Gubernur Sumatera Selatan, PEMDA Sumatera Selatan, PEMDA Provinsi DKI Jakarta. yyPrivate Sectors : Kamar Dagang dan Industri Indonesia/KADIN, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Asosiasi Pertambangan Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastructure,Indonesia Palm Oil Association (GAPKI), PT. Cirebon Electric Power, PT. Indonesia Power, Krakatau Posco, PT. Mutuagung Lestari, PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB), KNI WEC, PT. RAPP, PT. Smart Tbk, Bengkel Tubot, Sinarmas, INOBU, IKL, MAN, HARNAS, UNIDO Menara Thamrin. yyLembaga Swadaya Masyarakat : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Kehati (KEHATI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Yayasan Kemitraan (Partnership for Governance Reform), Humanitarian Forum Indonesia, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Adra Indonesia, UKP PPI, P3HH, BDDP Sawit, BLI, CDKN LILB NN, CPI, CITBANE, Ekan, MLI, JCM, IYTCC YILA, PRI, Climate Policy Initiative, SANLIMA Kupang, Tambling Wildlife, Wannali Limbah, UMT, WARSI, TLK UB G12 GE LAMA 1, Wetlands Int Indonesia, Context Partners, KCHI, YBUL, Hope World Wide, TCRPI, WAKIBI, PKAL,YMCI, Komunitas Seribu Satu Buku, Teens to Green, URDI. yyLembaga Keagamaan : PP Muhammadiyah, PP Nahdlatul Utama, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia. yyLembaga Pendidikan : SMAN 9 Bogor, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Andalas, Universitas Hasanudin, Universitas Indonesia, Universitas Lampung, Universitas Jambi, Universitas Jember, UNPATII Ambon, Universitas Gadjah

5

Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Papua, Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah, Universitas Borobudur, Universitas Nasional, Universitas Siliwangi, Green School Bali, FPMB Bali, Letgrup Kelautan Bogor, PKHL, TAM Kewidra, PPIHLH PSKL, APIK Indonesia, LHK MWB Jakarta, Colombia University, Universitas Michigan, Melbourne Law School, VQ Brisbane, The Nusa Institute, dan The Mira Institute. yyKedutaan Besar : Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Inggris, Kedutaan Besar Republik Singapura, dan Kedutaan Besar Republik Federal Jerman. yyDevelopment Partners and International Agency : World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), United Nations (UN), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office for Coordinaton of Humanitarian Affairs (UNOCHA), United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Food and Agriculture Organization (FAO), World Resources Institute (WRI), Center for International Research in Forestry (CIFOR), Climate Policy Initiative (CPI), Center for Global Development (CGD), The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI), World Wide Fund for Nature (WWF), Greenpeace, World Agroforestry Centre (ICRAF), Global Green Growth Institute (GGGI), danDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH - Indonesia. yySerta Media Televisi, Radio, Cetak dan Online. Prosiding ini memuat paparan-paparan para Narasumber yang disampaikan selama hari pertama sampai hari terakhir. Semoga dengan membaca prosiding ini kita dapat lebih meningkatkan upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim di Indonesia Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Festival Iklim ini.

Nur Masripatin Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6

DAFTAR ISI DAFTAR ISI HALAMAN SAMBUTAN 5 DAFTAR ISI

BAGIAN KESATU

7

11

Launching of the Climate Week : “New Path for Development Agenda followed by Press Conference” Stig Traavik (Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia) Douglas Broderick (UN Resident Coordinator) Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) Darmin Nasution (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI)

BAGIAN KEDUA

17

Seminar “What’s Next after Paris Agreement” Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) Douglas Broderick (UN Resident Coordinator in Indonesia) Stig Traavik (Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia) Dr. Efransjah (Direktur Eksekutif WWF Indonesia) Dr. Peter Holmgren (Director General of the Center for International Forestry Research)

BAGIAN KETIGA

25

Talk Show Discussion: “Paris Agreement and Its Implication on National Development Agenda” Moazzam Malik (Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN) Dr. Georg Witschel (Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN) Christophe Bahuet (Country Director of UNDP) Ann Jeanette Glauber (World Bank) Wahyudi Wardoyo (The Nature Conservation)

7

BAGIAN KEEMPAT

33

Seminar “Green Financing to Support Sustainable Development and Climate Change Agenda at Sub-National Level” Dr. Andin Hadiyanto (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kerjasama Internasional) H. Alex Noerdin (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) Prof. Dr. Daddy Ruhiyat (Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Kalimantan Timur) Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko (Ketua Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan - APIK) Monica Tanuhandaru (Direktur Eksekutif Kemitraan)

BAGIAN KELIMA

43

Seminar “Moving REDD+ Indonesia Forward: Resolving Challenges” Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) Daniel Moerdiyarso (Peneliti Senior CIFOR) Mark Smulder (FAO Representative of Indonesia) Stephen Leonard (Analis Kebijakan Senior CIFOR) Abdon Nababan (Sekretaris Jenderal AMAN)

BAGIAN KEENAM

59

Indonesia-Norway Partnership Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) Priyadi Kardono (Kepala Badan Informasi Geospasial) Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) Mr. Vidar Helgesen (Minister of Climate and Environment, Norway)

BAGIAN KETUJUH

61

Seminar: “Sustainable Landscape for Sustainable Development and Addressing Climate Change” Irsyal Yasman (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Prof. Azwar Maas (Ahli Lahan Gambut UGM) Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif WALHI) Joko Supriyono (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)

8

BAGIAN KEDELAPAN

69

Talk Show and Discussion “Reshaping Public Finance and Private Investment to Enhance Climate Change Mitigation Efforts in Energy Sector” Halim Kalla (Wakil Ketua KADIN Bidang Energi Dan Lingkungan Hidup) Emma Sri Martini (CEO PT. Sarana Multi Infrastructure) Farah Ratnadewi (Deputi Pengembangan iklim Penanaman Modal, BPKM) Ucok Siagian (Pakar Energi ITB) Agus Pambagyo (Pengamat Kebijakan Publik)

BAGIAN KESEMBILAN

79

Seminar “Multifaith Prayers for Actions for Climate Resilient Communities” Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, MA (Ketua Dewan Pengarah SIAGA BUMI/Perwakilan Muhammadiyah) DR. Sudjito Kusumo Kartiko, SE.,MBA. (Ketua DPP Perwakilan Umat Buddha di Indonesia) Romo Siswantoko (Konferensi Waligereja Indonesia) SN Suwisma (Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Prof. Dr. Mochammad Maksum Machfoedz (Wakil Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama) Drs. Uung Sendana L. Linggaraja, SH. (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) Pendeta Penrad Siagian (Persatuan Gereja-gereja Indonesia)

BAGIAN KESEPULUH

87

Penutupan : Gerakan Masyarakat untuk Perubahan Iklim “Mari Jaga Bumi-Langit Demi Kesejahteraan Rakyat dan Generasi Mendatang Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)

9

10

BAGIAN KESATU Launching Of The Climate Week : New Path For Development Agenda followed by Press Conference

Mengawali acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya doa yang dipandu oleh Bapak Pribadi.

SAMBUTAN Stig Traavik (Duta Besar Norwegia untuk Indonesia) Terima kasih kepada semua yang menyelenggarakan Festival Iklim. Selamat untuk kita semua, atas hasil yang baik dari negosiasi dari Kesepakatan Paris. Selamat juga untuk kita semua yang bekerja di balik layar Paris. SEKJEN PBB mengatakan perjanjian ini adalah kesuksesan fundamental bagi planet ini. Saya setuju, kesepakatan ini adalah awal untuk menjadikan planet kita lebih aman. Memang kesepakatan ini belum sempurna. Masih ada gap dari apa yang disepakati dengan apa yang harusnya kita lakukan tetapi kita telah bergerak jauh. Indonesia harus mengimplementasikan one map policy dan melindungi lahan gambut, hal ini merupakan agenda yang ambisius. Saya juga berbahagia karena Norwegian Minister of Climate and Environment besok akan datang mengunjungi konferensi ini. Saya berdoa agar festival iklim ini sukses. Selamat sukses!

11

SAMBUTAN Douglas Broderick (UN Resident Coordinator) Bersamaan dengan Paris Agreement ada juga 17 goals SDGs untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Terlihat dalam goal nomor 2, 7, 9, 14 dan 15 dalam SDGs sangat berhubungan dengan kegiatan mitigasi perubahan iklim. Paris Agreement harus dihubungkan dengan SDGs. Setelah berupaya dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan, sekarang kita harus bersiap diri untuk El Nino dan kemungkinan adanya banjir. Kita harus mengingat dalam kasus perubahan iklim dan pekerjaan kita dalam upaya menjaga lingkungan, kita harus bertransisi ke ekonomi hijau, harus bekerja hati-hati dalam melindungi dan meningkatkan kehidupan, terutama dampak perubahan iklim bagi masyarakat kurang mampu, karena mereka yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Penting untuk link to economy policy, one map policy harus memasukkan economy policy. Selain itu yang paling penting diingat bahwa hampir separuh penduduk Indonesia berusia kurang dari 30 tahun. Oleh karena itu, sangat penting untuk memobilisasi, mengedukasi dan melibatkan anak muda untuk bekerjasama dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Paris Agreement memasukkan REDD+. Hal yang mana menunjukkan adanya komitmen untuk terus menjalankan REDD+. Kita semua sudah banyak riset dan analisis teknis diadakan mengenai energi bersih. Kita berharap riset dan pengembangan energi bersih akan berlipat ganda di tahun-tahun mendatang. Pentingnya kerjasama dalam melihat dan menyelesaikan akar masalah perubahan iklim. Pentingnya pelibatan private sector dalam upaya yang kita lakukan, baik dalam riset maupun dalam pengembangan teknologi. Selamat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah berupaya keras dalam mengerjakan restorasi lahan gambut dan promosi mitigasi dan menjadi partner dalam upaya energi, tata kelola lahan dan kehutanan.

SAMBUTAN Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) Berterima kasih kepada Norwegia dan UNDP sejak tahun 2010-2011, yang telah membantu Indonesia, baik dari pemerintah, CSO maupun langsung kepada masyarakat untuk agenda perubahan iklim. Hari ini kita memulai satu kegiatan yang kita sebut “Festival Iklim” untuk menyatukan visi bersama antara masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media, CSO dan semua unsur dalam rangka kita melaksanakan agenda-agenda perubahan iklim yang harus kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama adalah perintah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 supaya kita menyediakan lingkungan yang baik bagi warga negara. Karena UUD ini berlaku terus, maka kita harus pertimbangkan warga negara untuk generasi mendatang. Di sisi lain, kita melakukan agenda-agenda perubahan iklim untuk agenda dunia. Kita mengontrol kontribusi kita bagi kepentingan dunia. Yang penting dari semua

12

kegiatan kita adalah integrasi atmosfir. Semua yang kita lakukan berimplikasi kepada hal-hal atau bahan-bahan perusak atmosfir yang harus menjadi catatan dan pertanggungjawaban kita. Dalam Kesepakatan Paris, banyak yang sudah dicapai disana dan itu akan dihadirkan dalam sesi-sesi di Festival Iklim. Festival Iklim ini akan menyangkut 3 (tiga) hal pokok yaitu kegiatankegiatan kita apa yang harus kita lakukan di Indonesia ini atas hasil dari Kesepakatan Paris, agenda-agenda side events untuk membahasakan perubahan iklim bukan hanya sebuah kertas/komitmen politik tetapi bisa dipahami dari berbagai bahasa (bahasa artis, bahasa pemerintah, bahasa dunia usaha), pemahaman visualisasi (ada 56 booth untuk menjelaskan apa itu perubahan iklim). Untuk menghadirkan Festival Iklim ini, ada banyak tantangan. Kami mendapat dorongan dari Bapak MENKO dalam rapat-rapat MENKO Perekonomian dan berbagai kritik dari para Duta Besar, bahwa seharusnya perubahan iklim itu dilakukan secara simultan dan dalam koridor yang searah. Kebijakan pemerintah tidak hanya menyangkut hutan tetapi sumber daya energi, transportasi, sampah, limbah, dan lain-lain. Kebijakan yang dikontrol oleh KEMENKO Perekonomian, maka perlu kita jaga dan kita koridorkan, serta jadi kewajiban kami di kementerian ini sebagai focal point nasional untuk menciptakan wahana yang tepat bagi semuanya. Yang penting lagi dari event kita ini adalah bagaimana aktivitas masyarakat bisa kita rekognisi dengan baik. Inisiatif masyarakat yang didampingi oleh CSO banyak yang bagus-bagus, dan tersebar. Itu semua harus kita konsolidasikan bersama. Begitu juga inisiatif dunia usaha. Banyak hal yang kita lakukan, tetapi masih terpisah. Ini harus kita satukan bersama dalam 1 bahasa dan 1 koridor. Dalam Festival Iklim ini juga, setiap hari akan diundang 100-200 anak sekolah. Kita secara sengaja mengundang mereka. Kepada Bapak MENKO yang terhormat, model-model festival ini perlu kita sebarkan di seluruh Indonesia. Kita punya konten yang sangat banyak dalam Paris Agreement. Tetapi yang mudah dimengerti masyarakat apa? Seperti tema kita ini apakah bisa dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, “konteks” akan sangat penting, dan sesungguhnya disitulah agenda Festival Iklim ini akan menuntun. Jadi, naik 2 derajat, bisa naik banjir, hujan, kalender tanam berubah, pola tanam berubah, pulau hilang. Ini semua sudah kita rasakan. Kalau kita ketemu antara konteks ini dan kontennya maka masyarakat akan mengerti dan akan berbuat lebih baik. Kita jangan punya dokumen politik saja, mari kita kerjakan bersama. Saya sadar tidak mudah, dan disinilah kita akan mengawalinya bersama-sama. Berbagai hal yang berciri kompetisi, jangan ada lagi. Jangan ada paradok kebijakan, lakukan secara harmoni dan kolaboratif. Berikan guidance yang pas yang kita himpun dari inisiatif masyarakat, CSO dan dunia usaha. Kita yakin itu inisiatif yang bagus-bagus karena mereka bekerja di lapangan. Mari kita lakukan dorongan-dorongan daripada bolak-balik kritik melulu. Tidak menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kita akan kerjakan ini di beberapa daerah bersama kawan-kawan. Bagi negara-negara tertentu beberapa dukungan untuk kapasitas aparat ataupun pengembangan masyarakat memang terbuka, apalagi sudah ada Letter of Intent Indonesia-Norway. Terima kasih juga untuk Jerman, Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara lain yang bekerjasama dengan KLHK. Kami mohon kepada bapak MENKO, kita bekerja dengan intens dengan kementerian-kementerian lain. Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua pihak dan kerja keras kawan-kawan. Kami mohon bapak MENKO Perekonomian, Bapak Darwin Nasution, untuk memberikan arahan dan membuka arahan ini secara resmi. Terima kasih.

13

SAMBUTAN DAN PEMBUKAAN Darwin Nasution (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI) Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pagi hari ini kita bisa menghadiri acara yang penting ini. Penting tetapi sangat memerlukan ketekunan dan komitmen jangka panjang. Di dalam Paris Agreement, negara-negara telah mencapai kesepakatan untuk tetap menjaga rata-rata suhu global di bawah 2 derajat, di atas pre-level industrial, mencoba mengatasi peningkatan 1 derajat. Emisi global mencapai puncaknya sesegera mungkin meskipun ini akan lebih panjang untuk negara-negara berkembang. Indonesia telah menyampaikan National Action Plan untuk perubahan iklim yang disebut INDC. Dalam Pidato Presiden RI di Paris, Indonesia harus mencerminkan keseimbangan, keadilan serta sesuai prioritas dan kemampuan nasional. Pula mengikat jangka panjang yang ambisius, tetap tidak menghambat pengembangan negara kita sebagai negara yang berkembang. Indonesia harus lebih menyeimbangkan sektor-sektor yang berkontribusi di dalam suatu rencana aksi nasional, gerakan rumah kaca dan lebih berimbang. Tidak hanya berkontribusi pada sektor tertentu saja yaitu penggunaan lahan dan kehutanan saja, namun Indonesia harus lebih mendorong perubahan iklim dari sektor energi, transportasi, pengelolaan sampah dan industri. Indonesia harus melakukan review untuk menyeimbangkan kontribusi dari masing-masing sektor, agar target pencapaian pengurangan emisi dapat tercapai tanpa mengorbankan pembangunan kita sebagai negara berkembang. Presiden juga menekankan bahwa penurunan energi, dengan langkah: bidang energi dengan pengalihan subsidi bahan bakar ke sektor produktif, peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan menjadi 23% dari konsumsi energi nasional pada tahun 2025, pengolahan sampah menjadi sumber energi, dalam bidang tata kelola hutan dan sektor lahan, penetapan penggunaan lahan dan penetapan moratorium ijin penempatan lahan gambut, penetapan lahan dan hutan produksi lestari. Bidang perikanan: mengatasi perikanan illegal, Perlindungan dan keanekaragaman hayati laut. Untuk mencapai energi terbarukan 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025, kami mulai menata sektor energi terbarukan. UU energi terbarukan yang sebetulnya sudah lebih dari 7 tahun ditetapkan, baru 1 tahun ini aturan-aturan pendukungnya mulai terbentuk. Ini sebagai bukti komitmen pemerintah RI dalam bidang energi terbarukan. Di sektor energi, turunnya harga minyak bumi ke level yang sangat rendah merupakan tantangan serius bagi program sustainabilitas di Indonesia. Semakin murahnya energi dari fosil, membuat energi dari sumber energi terbarukan menjadi kurang kompetitif. Untuk mendorong penggunaan clean energy dapat tumbuh, pemerintah telah mendorong penggunaan “bio-diesel” dari 10% di tahun 2014 menjadi 15% di tahun 2015 dan dan akan naik menjadi 20% di akhir tahun 2016 ini. Namun dengan turunnya harga minyak, beban yang akan ditanggung untuk menggunakan produk-produk yang lebih sustainable ini menjadi semakin berat. Pemerintah telah mendorong BUMN seperti Pertamina dan PLN agar menggunakan produk-produk yang lebih sustainable. Selama ini program ini hanya digunakan melalui produk-produk hukum seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Dalam jangka menengah, pemerintah akan mendorong agar penggunaan produk-produk yang lebih sustainable akan menjadi bagian Performance Indicator dari pimpinan-pimpinan BUMN di bidang-bidang energi tersebut. Willingness to pay/kesediaan untuk membayar. Sebagai negara yang berkembang dan masih tergantung kepada alam untuk kebutuhan energi dan kebutuhan pangan. Indonesia menghadapi ilusi konsumen dari negara-negara maju bahwa konsumen di negara-negara maju bersedia untuk membayar lebih untuk being green. Pada kenyataannya, hal tersebut sangat lambat terjadinya. Sampai saat ini, konsumen negara maju tetap belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam membayar ekstra untuk green product. Indonesia perlu dapat dukungan, bukan hanya menanggung ongkos untuk menjadi lebih sustainable. Selama

14

ini konsumen-konsumen di negara ini berbicara untuk memboikot produk-produk Indonesia misalnya sawit dan produk turunannya. Namun ketika mereka diminta untuk membantu produk sawit yang telah sustainable, hal ini tidak terjadi. Fokus justru makin lebih ditingkatkan untuk membatasi demand produk-produk Indonesia. Paris Agreement mencantumkan perlunya bantuan internasional untuk adaptasi bagi negaranegara berkembang. Indonesia memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. 2/3 wilayah Indonesia terdiri dari laut dan memiliki 17 ribu pulau, banyak diantaranya pulau-pulau kecil dan sangat kecil. Sebanyak 60% penduduk tinggal di pesisir, dan 80% bencana selalu terkait dengan perubahan iklim. Indonesia harus memegang peranan aktif dalam isu lingkungan penting seperti ini. Pentingnya kita untuk memperjuangkan isu yang relevan dan berkepentingan bagi negara kita. Di masa lalu, isu lingkungan seringkali dipakai untuk memukul dan menyudutkan posisi Indonesia produksi Indonesia. Sudah saatnya kita menata ulang prioritas isu lingkungan, menentukan agenda dan strategi Indonesia agar isu lingkungan dapat lebih mendukung kepentingan nasional sehingga isu perlindungan lingkungan dapat sejalan dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Saya menyampaikan penghargaan bagi KLHK yang telah inisiatif menyelenggarakan Pekan Iklim bersama seluruh pemangku kepentingan. Saya berharap Pekan Iklim ini dapat meningkatkan peran aktif para pihak untuk turut serta mengatasi perubahan iklim di tingkat nasional dan global, sehingga target penurunan emisi nasional dapat kita capai dengan baik. Upaya seperti ini di negara kita yang sangat luas dan banyak penduduknya tidak bisa setengah-setengah. Setengah-setengah biasanya berarti tidak ada apa-apa. Upaya-upaya seperti ini harus dilakukan dengan konsistensi dan tidak hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, tetapi juga harus di kota-kota kecil, di pulau-pulau lain, melalui berbagai kegiatan seperti Festival Iklim seperti ini. Saya berharap dapat terbangun komitmen bersama yang lebih kuat, langkah-langkah nyata yang lebih terarah, dalam mengatasi perubahan iklim untuk kepentingan kita semua. Kita buka secara resmi, dan mestinya adalah permulaan dan harus kita teruskan bagi hari-hari yang mendatang. Pembukaan acara dengan pemukulan gong, penyerahan kenang-kenangan, dan foto bersama.

15

16

BAGIAN KEDUA Seminar “What Next After Paris Agreement”

PAPARAN Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) 1. Latar Belakang COP-21/CMP-11 OUTCOME a. 23 keputusan diadopsi oleh COP-21, termasuk Pengadopsian Paris Agreement b. 3 keputusan diadopsi oleh CMP-11 c. 1 resolusi diadopsi oleh COP-21 dan CMP-11

Aspek filosofis dari Paris Agreement a. Semua pihak menyepakati untuk meningkatkan respon global terhadap ancaman perubahan iklim, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. b. Para pihak juga menyepakati bahwa untuk mencapai obyektif ini, menahan peningkatkan temperatur rata-rata global di bawah 2oC di atas level pre-industrial adalah penting, juga untuk mengejar upaya-upaya untuk membatasi peningkatan temperatur pada 1.5oC di atas level pre-industrial. c. Hal ini dapat dicapai dibandingkan yang lainnya melalui peningkatan kemampuan untuk beradaptasi untuk melawan dampak perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan pengembangan emisi gas rumah kaca yang rendah, dikombinasikan dengan arus keuangan yang konsisten dengan tapak jalan terhadap emisi gas rumah kaca yang rendah dan pengembangan ketahanan iklim. d. Lebih penting lagi, Paris Agreement akan dapat diimplementasikan untuk merefleksikan persamaan dan prinsip tanggung jawab dan kapabilitas respektif yang sama namun berbeda, dalam situasi dan kondisi negara yang berbeda. e. Ini sejalan dengan pernyataan Presiden RI, bahwa upaya global dalam mengurangi emisi gas rumah kaca tidak boleh mengganggu tujuan pembangunan nasional dari negaranegara berkembang. 2. Isu-isu utama dalam Paris Agreement a. Mitigasi  Untuk mencapai emisi puncak global dari setiap Para Pihak sesegera mungkin;  Kajian periodic progress kontribusi pengurangan emisi (setiap 5 tahun);  Progresi kontribusi pengurangan emisi – kontribusi harus dapat meningkatkan di setiap periode dengan dukungan dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. b. Adaptasi  Tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, untuk meningkatkan ketahanan adaptasi dan untuk mengurangi kerentanan iklim;

17

 Untuk meningkatkan dan untuk mengkomunikasikan prioritas-prioritas secara periodik, pelaksanaan dan kebutuhan untuk mendukung untuk aksi adaptasi. c. Kerugian dan kerusakan: rekognisi pentingnya mencegah, meminimalisir dan menyasar pada dampak perubahan iklim, peningkatan kerjasama dan fasilitasi. d. Hutan dan REDD+:  Rekognisi peran hutan dan pendekatan kebijakan REDD+ dan hutan dan insentif positif, termasuk pembiayaan berdasarkan hasil;  Sebagai negara kehutanan dan melihat dari progress yang telah kita capai dalam inisiatif REDD+, hal ini merupakan kesuksesan politis yang bermakna bagi Indonesia karena banyak Pihak yang dari awal tidak sepakat untuk menyertakan REDD+ sebagai bagian dari Paris Agreement. e. Finansial, Teknologi dan Peningkatan Kapasitas  Dukungan dari negara maju untuk mitigasi dan adaptasi, dan juga dukungan sukarela dari pihak lainnya;  Negara maju memimpin untuk mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai sumber dan instrumen;  Semua Pihak bekerja untuk meningkatkan kerjasama di bidang pengembangan dan transfer teknologi;  Semua Pihak harus bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas Pihak negara berkembang untuk menjalankan Paris Agreement;  Negara maju meningkatkan dukungan untuk penguatan kapasitas di negara berkembang. f. Mekanisme (pasar dan nonpasar, dan kerangka kerja untuk berbagai pendekatan)  Kerjasama sukarela dalam melaksanakan NDC untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dalam perilaku mitigasi dan adaptasi untuk meningkatkan pembangunan berketahanan dan integritas lingkungan;  Para pihak terlibat pada basis sukarela dalam pendekatan kooperatif yang melibatkan penggunaan hasil mitigasi yang ditransfer internasional terhadap NDC, harus meningkatkan pembangunan berketahanan dan memastikan transparansi dan integritas lingkungan;  Penggunaan hasil mitigasi yang di transfer internasional untuk mendapatkan NDC haruslah secara sukarela dan diresmikan oleh pihak-pihak yang terlibat. g. Transparansi aksi dan dukungan: kerangka transparansi untuk aksi dan dukungan yang dibentuk  Setiap Pihak harus menyediakan informasi secara reguler mengenai laporan inventaris nasional dalam gas rumah kaca dan informasi lebih kepada mengetahui progress dalam melaksanakan dan mendapatkan NDC tersebut;  Setiap Pihak juga harus menyediakan informasi berkaitan dengan dampak dan adaptasi perubahan iklim;  Negara-negara maju dan Pihak lainnya yang menyediakan dukungan juga harus menyediakan informasi finansial, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas;  Negara-negara berkembang harus menyediakan informasi finansial, transfer teknologi dan dukungan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dan diterima. 3. Dari Level Politis to Aksi Responses a. Penandatanganan dan Peratifikasian Paris Agreement  Indonesia sedang mempersiapkan penandatanganan Paris Agreement (acara penandatanganan dalam High level Event yang diselenggarakan oleh Sekjen PBB, Markas Pusat PBB, New York tanggal 22 April 2016).  Dan juga dalam proses meratifikasi Paris Agreement:

18

 Persiapan NDC (Nationally Determined Contribution): dari INDC ke NDC,  Persiapan dalam aspek hukumnya yang penting untuk ratifikasi. b. Kebijakan dan Aksi di Level Strategis sebelum 2020  Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi sebelum 2020, untuk lebih mempersiapkan komitmen paska 2020 di bawah Paris Agreement sejalan dengan agenda pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam NAWACITA.  Menyasar tantangan-tantangan dalam mitigasi dan adaptasi, finansial, teknologi dan aspek peningkatan kapasitas sebagaimana kerjasama internasional dan mobilisasi aksi-aksi diantara para pelaku dan pemangku kepentingan.  Meningkatkan kolaborasi internasional dan regional (bilateral dan multilateral) dalam peningkatan kapasitas, pengembangan dan transfer teknologi, dan mobilisasi sumber daya financial untuk mendukung upaya emisi rendah dan tapak pembangunan ketahanan iklim.  Penyesuaian antara Agenda Pembangunan Nasional (RPJMN dll.), agenda atau inisiatif iklim yang ada (RAN/RAD-GRK, REDD+ dan inisiatif lainnya di tingkat lapangan, dll) dan komitmen yang disampaikan Indonesia dalam Paris Agreement: akan direfleksikan dalam persiapan NDC.  Meningkatkan pelibatan Non-Pihak Pemangku Kepentingan (pemerintah daerah di semua level, sektor swasta, dan CSOs/NGOs).  Partisipasi aktif dalam menyempurnakan regim paska 2020 dalam proses UNFCCC dan proses internasional yang relevan lainnya.  Internalisasi COP-21 Paris Outcomes terhadap pemangku kepentingan dan Meningkatkan pelibatan dengan Pemangku Kepentingan Festival Iklim 1-4 Februari 2016 sebagai titik awal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melawan dampak perubahan iklim mulai dari level nasional sampai ke level tapak, dari tingkat politik tertinggi sampai ke komunitas akar rumput. c. Aksi-aksi Nasional di Semua Level: Program Prioritas 2016  Persiapan untuk submisi/posisi Indonesia dalam serial pertemuan UNFCCC tahun 2016 (contoh pertemuan badan tambahan di Bonn 16-26 Mei 2016 dan COP-22/ CMP-12 di Morocco.  Program Kampung Iklim (PROKLIM) diatas 2000 (membangun kemitraan dan mobilisasi sumber daya untuk menjangkau di atas target RPJM-2000 Kampung Iklim tahun 2019).  Memajukan REDD+ Indonesia: menyelesaikan masalah (untuk mendefinisikan ukuran dan langkah konkrit untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia).  Mengakselerasi Persiapan Komunikasi Nasional Ketiga Indonesia (TNC), untuk disubmit pada akhir 2016 (memiliki hubungan yang kuat dengan persiapan NDC).  Persiapan NDC: Dari INDC menuju NDC (langkah awal adalah untuk membangun pemahaman bersama dan mendapatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam komitmen global melalui NDC, pelaksanaan tujuan pembangunan nasional yang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintahan di semua level, analisis komprehensif dalam memproyeksi emisi BAU tahun 2030, dan estimasi gas rumah kaca di setiap sektor, adaptasi dan kerugian & kerusakan).  Meningkatkan sistem MRV (Serial Diskusi Ilmiah: Apa yang kita pahami tentang MRV?) untuk meningkatkan pemahaman dan mencapai persepsi yang sama mengenai konsep MRV, pelaporan dan Akunting, sebagaimana aspek teknis lainnya dalam kerangka penguatan pengaturan institusional sistem MRV.  Persiapan untuk ratifikasi Paris Agreement (langkah awal untuk membangun pemahaman dalam rangka mencapai pemahaman yang sama diantara Kementerian terkait, institusi pemerintahan di level pusat dan regional, parlemen, masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi dan lainnya.

19

 Menuju Pelibatan Efektif Pemangku kepentingan non-Pihak dalam Meningkatkan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (sebagaimana yang dimandatkan dalam COP21 dan untuk membangun komitmen nasional dari pemangku kepentingan dalam menyasar dampak perubahan iklim).  Menghubungkan tanah dan pencegahan kebakaran hutan dengan praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (menuju solusi permanen bagi kebakaran hutan dan lahan melalui rekayasa teknis ekonomi sosial).  Membangun Clearing House dalam agenda nasional perubahan iklim (pemerintah, CSOs/NGOs, dan dunia usaha).

PAPARAN Douglas Broderick (UN Resident Coordinator in Indonesia) Satu hal yang saya fokuskan dalam pekerjaan kita mengatasi perubahan iklim adalah kaitannya dengan SDGs, dan cross cutting goals nomor 7 (Energy  Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all), nomor 9 (Infrastructure  - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation), nomor 2 (Food - End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote  sustainable agriculture), nomor 14 (Marineecosystems  - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development), dan nomor 15 (Ecosystems - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial  ecosystems, sustainably manage forests, combat  desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss). Kita patut mengingat bahwa penduduk Indonesia sebagian besar berusia di bawah 30 tahun. Oleh karena itu sangat penting untuk melibatkan kaum muda dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, perlindungan dan promosi lingkungan. Kita juga harus menggaungkan tentang ekonomi hijau kepada masyarakat, terutama kepada kelompok miskin, karena mereka yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Selamat atas kerjasama yang sudah berlangsung lama dalam REDD+. Terima kasih kepada pemerintah Norwegia dan mitra yang terus bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan REDD+, serta menjalankan misi ke depan setelah Kesepakatan Paris. Tahun lalu, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan. Selamat atas terbentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG) yang harus didukung dan dibantu untuk melakukan restorasi lahan gambut yang luasnya 4 kali Bali. Kami juga mendukung kebutuhan IT yang dilakukan oleh UN Global Pulse untuk membantu pemetaan. Selamat juga bagi Indonesia yang telah menetapkan one map policy. Hal ini perlu kita dukung dan tingkatkan. Dalam sektor energi bersihpun, terdapat Joint Launch Statement Mission Innovation – Accelerating the Clean Energy Revolution dimana Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara yang telah menandatangani pernyataan tersebut. Pentingnya kita melihat kepada akar permasalahan dan memetakan intervensi dan strategi. Kami berharap dalam Festival Iklim dapat menghadirkan topik spesifik dan menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang banyak dilakukan juga oleh masyarakat sipil dan NGOs. Mereka adalah mitra yang sangat berharga karena mereka banyak melakukan kontribusi di bidang ini. Selain itu juga kontribusi dari sektor swasta, dimana perlu banyak keterlibatan dengan mereka.

20

PAPARAN Stig Traavik (Norway Ambassador for Indonesia) Satu hal yang saya ambil dari Douglas adalah melibatkan kaum muda, dan bagaimana membawa pesan ini kepada orang lain. Kesepakatan Paris memang sangat kompleks. Terima kasih untuk Pak Rachmat yang telah bekerja keras mewujudkan itu semua. Kesepakatan Paris mengingatkan kita untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang kotor, dan bodoh. Semangat kaum muda dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ini. Selain itu, hal penting lainnya adalah energi. Indonesia telah melakukan banyak hal penting dalam sektor energi. Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya pun telah melakukan hal penting dengan tidak memberlakukan subsidi bahan bakar. Jika kita ingin berhenti melakukan hal-hal yang kotor, kita harus berhenti membakar batu bara. Untuk jangka panjang, kita harus berhenti membakar terlalu banyak apapun. Di masa yang akan datang ada banyak hal yang dapat kita ciptakan, salah satunya adalah energi terbarukan. Energi terbarukan ini juga nantinya akan menghasilkan banyak lapangan kerja. Apalagi dampak perubahan iklim ini, banyak orang menjadi lebih miskin, termasuk yang tinggal di daerah yang hutan dan lahannya terbakar. Indonesia memiliki banyak kesempatan karena memiliki banyak intact land yang dapat dilindungi. Satu hal lainnya adalah mengenai premium pada produk-produk hijau. Untuk jangka panjang, bukan hal itu jawabannya. Tidak ada premium yang tidak menggunakan pekerjaan anak, dan tidak ada premium yang perusahaannya membayar pajak. Jika mereka ingin berkompetisi, mereka harus lebih hijau. Saat ini Norwegia masih berusaha untuk bagaimana mengurangi emisi kami. Pada akhirnya transportasi akan berbicara tentang ekspedisi, efisiensi energi, kota pintar. Sayangnya kami tidak begitu banyak dalam energi bersih, karena 99% lebih banyak ke elektrisitas hidro. Kami akan lebih banyak investasi elektrisitas hidro ke seluruh dunia. Kami menantikan kerjasama yang lebih luas lagi dengan Indonesia. Kami senang juga atas dibentuknya Badan Restorasi Gambut yang baru.

PAPARAN Robert O. Blake, Jr. (US Ambassador for Indonesia) Selamat bagi Indonesia atas komitmen INDC ambisius yang dilancarkan, dan kami berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mencapai komitmen tersebut. Paris Agreement adalah langkah signifikan, walaupun belum sempurna. Paris Agreement membuat kerangka yang mengajak semua negara. Yang lebih penting, Kesepakatan Paris memilki ketentuan-ketentuan di dalamnya sehingga membuat semua negara untuk membuat target yang lebih ambisius. Semoga ini menjadi sebuah proses yang dinamis dalam rangka mengurangi emisi.

21

Berbicara tentang “What’s Next?” dalam Kesepakatan Paris sendiri sudah ada kata kunci untuk menjawab “What’s Next?” Ini yang disebut “Ratchet Mechanism” yang merujuk pada kontribusikontribusi apa yang dibuat oleh negara-negara, dan menyediakan update atas komitmen yang ditekadkan oleh negara-negara atas kontribusi mereka. Setiap kali negara-negara berkumpul, kita bersepakat untuk setidaknya lebih ambisius dibandingkan masa lalu. Pesan kuncinya adalah sekarang adalah waktunya untuk membuat transisi permanen untuk energi rendah karbon terbarukan bagi dunia. Seluruh dunia mendukung komitmen Indonesia menurunkan 29% emisi karbon sampai tahun 2030. Amerika Serikat memprioritaskan bantuan di bidang perubahan iklim di atas keseluruhan strategi bantuan negara kami. Ada 2 proyek yang didanai oleh Millenium Challenge Corporation’s Compact with Indonesia, yang merupakan bagian dari dukungan pemerintah Amerika bagi pencapaian perubahan iklim Indonesia. Proyek-proyek ini akan membantu mengembalikan dan melindungi lahan gambut negara yang terancam terbakar selama beberapa tahun ini, dan ketika terbakar, berkontribusi besar melepaskan gas emisi. Proyek-proyeknya adalah: 1. Proyek kemakmuran hijau Berbak (Berbak Green Prosperity Project) yang baru sebanyak US$ 17 juta untuk mengembalikan hidrologi hutan rawa gambut di Jambi dan Sumatera, diberikan langsung kepada Badan Restorasi Gambut yang baru terbentuk. 2. Perjanjian senilai US$ 13 juta dengan tiga pabrik kelapa sawit di Riau untuk pembangkit listrik tenaga biogas menggunakan limbah pabrik kelapa sawit dan membantu petanipetani plasma di basis pasokan masing-masing pabrik untuk bersertifikat RSPO. Energi yang dihasilkan dapat memasok ke 9000 rumah pedesaan. USAID juga memiliki banyak program seperti program hutan lestari senilai US$ 47 juta, kebijakan tata guna lahan senilai US$ 24 juta, program adaptasi perubahan iklim senilai US$ 19 juta, energi bersih senilai US$ 19 juta, dan US$ 5 juta untuk mendukung CIFOR dalam penelitian kehutanan. Beberapa hal yang ingin ditekankan adalah : 1. Pentingnya peran inovasi dalam ruang energi terbarukan. Di Paris, Presiden Obama dan Presiden Joko Widodo, serta pimpinan negara lainnya bergabung dalam sebuah Mission-Innovation, dimana 20 negara tersebut secara bersama-sama melakukan pengembangan dan penelitian mengenai energi bersih global dan telah berkomitmen untuk meningkatkan 2 kali lipat kegiatan pengembangan dan penelitian selama 5 tahun. Mereka juga tergabung dalam koalisi terobosan energi (Breakthrough Energy Coalition) yang merupakan kumpulan 28 investor swasta yang paling berpengaruh dari 10 negara yang telah berkomitmen untuk menyediakan modal awal untuk mengatasi tantangan berinovasi. Dua kelompok ini akan mendorong penemuan sumber-sumber baru energi terbarukan. 2. Hal lain yang perlu kita atasi adalah Hydroflourocarbon yang merupakan salah satu gas rumah kaca paling berbahaya di atmosfir. Indonesia bekerja dengan UN dan Norway tahun ini adopsi amandemen protokol untuk mengatasi ini. Informasi lainnya seperti angka-angka, apa yang kami lakukan, kami tampilkan dalam website. Kami akan senang menerima pertanyaan mengenai apa yang dilakukan Amerika Serikat di Amerika Serikat sendiri untuk mobilisasi energi bersih.

22

PAPARAN Efransjah (Direktur Eksekutif WWF Indonesia) Jika ada adalah seorang ahli konservasi, orang lingkungan, maka anda harus berkata jujur mengenai apa yang anda rasakan. Menurut saya, 2 derajat atau 1.5 derajat adalah menuju skenario kepunahan. Bagi saya, Kesepakatan Paris adalah konversi, rekognisi, pengakuan atas potensi bencana terhadap umat manusia. Saya setuju dengan apa yang ditawarkan KLHK. Kita perlu menunjukkan sesuatu yang konkrit sebelum Marrakech (UNFCCC COP-22). Kita harus memetakan banyak sekali pemikiran dari masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta ke dalam sebuah lanskap sehingga kita dapat melihat lebih jelas lalu dapat memprioritaskan apa yang paling berdampak tahun ini. Mari kita mulai dengan apa yang telah kita sepakati yaitu INDC (Intended Nationally Determined Contributions). Tantangan terbesarnya adalah: 1) koordinasi antar sektor, 2) sistem anggaran nasional yang tidak berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga apa yang kita lakukan di level nasional dan skala energi menjadi sangat penting. Yang perlu diatasi adalah koordinasi sektoral, koordinasi intersektoral karena ini melibatkan konflik kepentingan yang harus direkonsiliasi. Kemudian komunikasi internal kita juga sangat buruk. Saya rasa pemerintah telah menyadari hal ini dan mendorong masyarakat sipil untuk melakukan mainstreaming dan outreach. Kita ingin pemerintah untuk dapat bergerak lebih agresif dalam insentif dan disinsentif, apakah ini tentang instrument fiskal, komoditas primadona. Festival Iklim ini adalah awal yang baik yang patut kita syukuri. Pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, dukungan dari negara-negara lain. Indonesia menjadi garda terdepan dalam mempromosikan sesuatu yang sangat terlihat sebelum Marrakech. Tidak perlu banyak dokumen. Dunia internasional cukup melihat apa yang kita sudah lakukan. Langkah-langkah kunci: 1. Menerjemahkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) ke dalam aksi nyata dan menunjukkan jalan nyata terhadap komitmen pengurangan emisi di tahun 2030; 2. Menyasar masalah-masalah yang berkontribusi secara signifikan bagi profil emisi Indonesia, termasuk kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, transisi ke energi terbarukan; 3. Program adaptasi perubahan iklim yang lebih intens dalam peningkatan kesadaran dan aksi program. Ber-progres menuju Marrakech 1. Memobilisasi anggaran di tingkat lokal dan nasional untuk program mitigasi dan adaptasi; 2. Koordinasi para pemangku kepentingan di setiap tingkatan dan sektor untuk pelaksanaan INDCs; 3. Membuat institusi fungsional dan mekanisme yang akuntabel untuk pendanaan iklim seperti GCF, FREDDI;

23

4. Komunikasi publik dalam mitigasi dan adaptasi iklim; 5. Mendukung transisi dari energi berbasis bahan fosil ke energi bersih terbarukan; 6. Menyediakan insentif bagi kontribusi publik dan sektor swasta yang bekerja dalam pengurangan emisi; 7. Menguatkan One Map Policy sebagai pelengkap moratorium; 8. Tata kelola lahan gambut yang lebih baik melalui Badan Restorasi Gambut (BRG); 9. Sistem MRV untuk pengurangan emisi yang mengakomodir semua sektor untuk pelaporan progress yang akuntabel.

PAPARAN Dr. Peter Holmgren (Director General of the Center for International Forestry Research) Kesepakatan Paris mengatur negara-negara dalam bagaimana mengelola planet ini. Secara filosofis ini sangat menantang. Trendnya sekarang ini menjadi sebuah norma. Yang ingin saya sampaikan adalah 3 (tiga) hal yaitu motivasi, passion, dan integrasi. Kita sangat beruntung dapat berada disini hari ini. Kita terus mencoba untuk memotivasi diri, bagaimana mencegah situasi yang sama terulang kembali seperti kasus kebakaran hutan dan lahan. Kita harus membuat aksi-aksi perubahan iklim dan menjadikan pertimbangan iklim dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Perubahan iklim sangat berkaitan dengan agenda pembangunan, semuanya terkoneksi. REDD+ tidak hanya kita lihat sebagai obyektif, tetapi REDD+ perlu dicapai bersama secara ambisius. 41% orang mengatakan perubahan iklim adalah masalah global yang serius. Hal inilah yang dapat memotivasi kita untuk terus memperjuangkan ini. Kemudian yang perlu kita lihat adalah pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam investasi secara garis besar. Hal ini berkaitan dengan fungsi penelitian. Kita harus mengumpulkan banyak bukti, melakukan banyak kegiatan ilmiah, lebih baik bergelut dalam kompleksitas. Kita juga harus melihat agenda pembangunan berkelanjutan secara garis besar.

24

BAGIAN KETIGA Talk Show Discussion “Paris Agreement And Its Implication On National Development Agenda”

PAPARAN Moazzam Malik (Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN) Saya merasakan semangat dan antusias untuk menjawab tantangan. Saya memberikan semangat pada Indonesia terlibat dalam COP Paris. Indonesia berperan dalam mengambil kesepakatan di Paris. Ketika telah sepakat kita harus fokus pada pelaksanaan. Jadi secara berkala akan berkumpul dan menelaah peran setiap negara. Diluar kesepakan kita harus melakukan diluar kesepakatan dan melihat apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi emisi yang dilakukan oleh sektor swasta. Karena sektor swasta menjadi bagian dari solusi. Ketika bertemu berkala maka akan lebih cepat untuk mengetahuinya. Dan ada aspek akuntabilitas untuk mengetahui capaiannya. Kita membutuhkan peran semua pihak dari pemerintah, sektor swasta dan lain. Inggris mengurangi 80 %, Indonesia fokus pada pelaksanaan yang melibatkan berbagai isu : 1. Meratifikasi Paris Agreement. Indonesia masuk dalam gelombang pertama yang ditandata tangani bulan April. 2. INTC, telah meratifikasi ada potensi. Beberapa bulan mencapai target INDC. Berharap monev bisa menetapkan suatu langkah yang rinci. Ini bisa membantu kebijakan.

25

3. Bekerjasama menangani kebakaran hutan untuk mengurangi emisi. Pada bulan Desember 2015 dan lebih dari 60 juta USD selama 5 bulan. Belum diperhitungkan kesehatan dan dampak yang lainnya. Restorasi lahan gambut, dengan dibentuknya badan restorasi gambut, diharapkan melakukan kegiatan nyata. Ada 2 juta hektar lahan gambut. 4. Dibentuknya One Map Policy. Bisa direalisasikan. Untuk mempercepatnya dalam paket ekonomi. Jika one map policy selesai maka akan membahas yang lainnnya. 5. Energi yang dipilih akan membawa dampak yang signifikan. Indonesia harus menentukan pilihan energi yang efisien dan bisa mencapai yang ditargetkan. Tahun 2030, 30% energi terbaharukan. 6. Mendukung kelompok yang rentan.peringatan dini untuk mengetahui perubahan iklim. Jika Indonesia ini dilakukan bisa mencapai targetnya untuk menurunkan emisi sampai 30%. Dan negara maju bersedia membantu. Inggris telah memberikan 4 Miliar poundsterling untuk perubahan iklim. Dalam Paris Agreement untuk naik 50%, sebagian dana tersebut akan diberikan ke Indonesia.Dalam beberapa bulan ke depan bisa melihat perdebatan tentang isu ini. Harapannya lebih sering dan tidak hanya di ruang ini saja. Pada perang dingin, kita khawatir tentang nuklir, akan tetapi sekarang anak-anak kami khawatir tentang perubahan iklim. Selain hal teknis, kami mendukung kerjasama . Kita mendorong perdebatan untuk mendorong upaya jangka panjang.

PAPARAN Dr. Georg Witschel (Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN) Sepakat dengan yang disampaikan DUBES Inggris. Ini waktunya untuk membuka dan merayakan kesepakatan Paris Agreement. Kita tidak boleh rileks karena kerja keras menanti INDC. Kita harus mengevaluasi setiap 5 (lima) tahun. Jika semua dilakukan maka berarti bencana bagi negara kepulauan dan pesisir dan Jakarta akan menjadi bencana. Semua harus melakukan Jerman dan Indonesia. Jerman berkomitmen untuk mendukung dana dari 2 hingga 4 miliar USD tentang dana hibah untuk dimanfaatkan kegiatan lingkungan dan ditambahkan dana dari swasta akan menjadi 10 Miliar USD/tahun. Kebutuhan untuk mengembangkan sumberdaya air yang terintregasi. Negara ini mengembangkan manufaktur, banyak mengembangkan listrik yang banyak tetapi murah sehingga menimbulkan emisi. Seharusnya yang lebih mahal tetapi lebih ramah. Kedepan batubara akan menjadi 50% tulang punggung listrik. Oleh karenanya perlu pembersihnya. Jerman siap bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). Yang lebih penting semua pemangku kepentingan REDD+ dan BRG meneruskan laporan ke Presiden dan menjalankan tugasnya. Indonesia menjadi pengemisi buruk jadi Indonesia harus ke jalur yang tepat. Kami berhasil menjual obligasi untuk mendanai bidang energi baru terbarukan dan perlindungan hutan. Dana ini akan dihibahkan 40% dan 60% adalah pinjaman. Harapannya 10 tahun ke depan lahan gambut direstorasi dan nol penebangan hutan dan tidak ada kebakaran hutan serta membangun ekonomi kuat dan berkelanjutan tidak alternatif yang lain. Mari bekerja bersama-sama.

26

PAPARAN Christophe Bahuet (Country Director of UNDP) Dampak dari Paris Agreement. Dimulai dua observasi. Menekankan pentingnya melaksanakan target yang dilaksanakan oleh semua negara. Misalnya di Indonesia. Oleh karenanya harus diturunkan menjadi rencana yang kongkrit. Target tersebut bisa direvisi tetapi tetap harus jelas. Ada 5 (lima) agenda yang menjadi panduan para anggotanya. Mitigasi yang bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Paris juga mengakui REDD+ bekerjasama dengan Kedutaan Norwegia dan pentingnya restorasi lahan gambut. Pemerintah, swasta mewujudkan hal tersebut. REDD+ dan Paris Agremeent menunjukan harus bekerjasama dengan masyarakat. Harus melihat adat, masyarakat menjadi mitra yang penting. Energi merupakan hal yang penting, upaya dan dana perlu dilakukan tidak menggantukan pada energi fosil tapi mulai energi baru yang terbarukan (EBT). Di Indonesia perlu ada dukungan dari pihak swasta. Dan investasi sedang digalakkan dan menggunakan pilihan energi yang lebih baik yang dilakukan usaha kecil menggunakan EBT. Kita harus mengarahkan teknologi dan memanfaatkan EBT. Indonesia mempunyai pengalaman dalam penanggulangan bencana bisa dikaitkan dengan perubahan iklim. Paris Agreement sebagai tonggak, membawa daya jangkau yang lebih luas. Kita harus memastikan dana dan kegiatan bisa dilakukan dengan benar yang melibatkan banyak pihak. UNDP mengeluarkan penelitian, Indonesia harus memangkas emisi karbon tetapi ada implikasi lain. Sebagai komunitas internasional, ada manfaat untuk Indonesia jika cepat merealisasikannya. Indonesia bisa membagikan pengalaman kepada negara lain berkaitan dengan pendanaan lingkungan. Jika dokumen Paris Agremeent tidak diratifikasi maka akan sia-sia.

PAPARAN Ann Jeanette Glauber (World Bank) Target pengurangan emisi 29% dan 49 % dengan dukungan dari luar. Dan penggunaan EBT 23% dari 2% pada tahun 2030 adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Selama ini energI listrik berbasis batubara. Ini suatu bidang yang perlu kita dukung pengurangannya. Estimasi emisi harian pada saat kebakaran di Indonesia pada bulan Oktober 2015 jumlahnya lebih besar dari emisi Amerika secara keseluruhan. Ekonomi daerah terdampak, mengatasi kebakaran. Sistem harus diperbaiki, satu peta dan merestorasi lahan gambut. BRG dimasukkan dalam paket ekonomi yang dibuat. Tentang kebakaran struktur harus didesain ulang. Sekarang tidak bisa menunggu api karena tidak efektif. Harus diubah, menunggu informasi dari pusat dengan memastikan sumberdaya. Lokasi kebakaran banyak yang tidak tersentuh peralatan kebakaran. One map policy adalah mengumpulkan informasi dalam satu jendela. Akan sulit mengatasi kebakaran hutan dan lahan jika tanpa batas yang jelas dan akan berkontribusi terhadap kemiskinan. Oleh karenanya harus mengumpulkan data yang banyak dan perlu diverifikasi. Pengelolaan, pembentukan Badan Restorasi Gambut. Dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2 (dua) juta hektar lahan direstorasi sangat sulit dicapai dan ini ambisius. Gambut kering mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Hal ini menunjukan

27

pembangunan yang kurang terkoordinasi. Dalam 5 tahun sekitar 1,5 tahun (lahan) teririgasi, bisa menyebabkan penurunan air laut. Ini agenda yang mahal bagi manajemen lahan dan air. Dan ini dibutuhkan bagi ekonomi Indonesia. World Bank sebagai pelaksana bekerjasama dengan ICT Fund. Akan bekerjasama dengan Biocarbon Fund. Ini tantangan yang besar karena melibatkan banyak pihak dengan berbagai kepentingannya.

PAPARAN Wahyudi Wardoyo (The Nature Conservation) COP21 berbeda, karena pengurangan emisi sudah diagendakan. Kesepakatan Paris mengambil risiko, dan tidak ada satu negara yang kecewa karena semua merasa keberhasilan bersama. Perbedaan antara COP 21 dengan The “Anti Copenhagen” Why COP21 Was Different The “anti-Copenhagen”

• Emissions reductions commitments were already on the table • Global Leaders (e.g. US and China) were already cooperating • President Hollande raised the stakes • World Leaders arrived at the beginning to set tone • No one left with everything, but everyone left claiming victory

Perbedaan antara COP 21 dengan Kyoto Protocol yaitu sistemnya bottom up, dan dihadiri oleh 187 negara.

The Paris Agreement Represents a New Paradigm DIFFERENT FROM KYOTO PROTOCOL: 1) UNIVERSAL – 187 COUNTRIES AND THE EU MADE COMMITMENTS 2) BOTTOM UP – THOSE COMMITMENTS ARE NATIONALLY-DETERMINED, NOT INTERNATIONALLY NEGOTIATED. 3) NO EXPIRATION DATE - CONTINUOUS PROCESS OF REVIEW AND RATCHETING UP Jadi mulai dari setiap negara dengan membuat INDC. New Climate Economy membuat analisa sampai Desember 2015.

28

Dulu masyarakat pesimis dengan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim tapi semakin lama semakin positif.

Volume of Posts about Climate Action and Economic Growth up to 13 Dec. 2015 Source: New Climate Economy

Paris Agreement, belum final karena minimal harus 56 negara meratifikasinya. Peran dari ekosistem untuk melakukan mitigasi dan adaptasi disebutkan. Indonesia negara yang sangat unik :  Indonesia sangat rentan jika air laut naik 0,5 m. Tidak hanya masyarakat tapi infrastrukturnya akan rusak. Kota-kota besar akan menjadi sangat rentan. Adaptasi program harus masuk dalam spatial planning. Dan RTRW kita belum memasukkan isu ini.  Mitigasi harus berkaitan dengan penggunaan lahan, ¾ emisi dari penggunaan lahan. Indonesia mempunyai pengalaman baik dalam mitigasi dan tindakan adaptasi.  29 % pengurangan emisi dan 41% emisi dengan support dari luar.  Indonesia menjadi negara cantik yang dicari oleh dunia dan Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati untuk pangan di masa depan.  Banyak praktek baik adaptasi dalam mitigasi dan adaptasi. Tantangan COP 21 sangat sulit. Tahun pertama dan kedua harus selesai menyakinkan temantemannya di KLHK karena rendahnya pemahaman akan perubahan iklim. Pada isu utama dalam RPJM. Jika programnya bagus tapi tidak ada RENSTRA-nya maka tidak akan ada dananya. Selain itu pemerintah lemah hal ini berlaku di dalam pemerintahan, perusahaan dan masyarakat. Oleh karenanya kita harus bekerjasama dengan dunia usaha, perusahaan kertas dan minyak sawit dan mempunyai pendanaan yang berkelanjutan. Indonesia harus punya strategi pendanaan sehingga yang berikutnya tinggal meneruskan tidak membuat lagi.

29

Indonesia harus mengumpulkan peluang yang ada, yaitu dalam 3 (tiga) hal :

CAPITALIZING THE OPPORTUNITIES 1. Protection and Restoration Strategies: - prioritizing on natural forests - reviewing spatial planning - how, where, degree 2. Production Strategies: profitable businesses eg. Pulp and paper, oil palm intensification and efficiency. 3. Sustainable Financing Strategies: - Funding follows strategy principles - Bilateral, multilateral cooperation - Funding Innovation, eg. Trust Fund, Sustainable Land Bonds Pengalaman TNC di Berau, Berau mempunyai luas hutan yang besar (75%), ekosistemnya rentan : hutan, karst, mangrove dan laut. Selain itu tinggi pengundulan dan penurunan hutan Meningkatkan tata kelola lahan dengan pendekatan jurisdiksi. Di dalam jurisdiksi bisa lebih mudah dilaksanakan. Tidak perlu ada perjanjian dengan pemangku kepentingan

JURISDICTIONAL APPROACH Best Practices from Berau Program • High forest cover – 75% district area was covered by forests • Vulnerable ecosystems: forest, karst, mangrove, and marine

• TNC’s past experience in Berau • High threat  deforestation and forest degradation

.

30

Dukungan pengembangan contoh pembangunan hijau yang terintegrasi, ada 800.000 Ha hutan yang managemennya efektif, 10 juta ton emisi CO2 dikurangi, melindungi habitat 1.500 orang hutan, mengupayakan peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini menjadi pembelajaran tingkat lokal, nasional, regional dan global.

SUPPORTING DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED EXAMPLE OF GREEN DEVELOPMENT FOR INDONESIA

Berau Forest Carbon Program (BFCP) Goals :

• 800,000 hectares of forestland under effective management • 10 million tons of CO2 emission Reduced • Conserving critical watersheds • Protecting the habitat of 1,500 orangutans • Creating improved economic outcomes for local communities • Generating experience for national/regional/global application

Keuntungan dari pendekatan jurisdiksi ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Seperti terlihat di bawah.

Some Benefits of Jurisdictional Approach Benefits of Jurisdictional Approach

Short-term advantage

Long-term advantage

Does not require full agreement on carbon rights ownership

X

Does not require long-term tenure certainty

X

Can create clear incentive for district government for lowemissions spatial plan and licensing

X

X

Lower transaction costs

X

X

Easier nesting within national program

X

X

Simpler to design and deliver programmatic approaches for technical assistance

X

X

Genuine alternative for Indonesia to test during REDD+ pilot phase

X

31

32

BAGIAN KEEMPAT Seminar “Green Financing To Support Sustainable Development And Climate Change Agenda At Sub National Level” PAPARAN Dr. Andin Hadiyanto (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kerjasama Internasional) Pemerintah sangat mendukung keberlanjutan terkait perubahan iklim. Penyusunan dan pelaksanaan APBN didasarkan atas 3 (tiga) pilar sistem penganggaran : 1. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK); 2. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); 3. Anggaran Terpadu

Definisi Ekonomi Hijau Berkelanjutan  Fokus Ekonomi Pertumbuhan hanya terbatas pada pertumbuhan dan diukur dengan pertumbuhan GDP, ekspolitasi sumber daya alam, aktivitas ekonomi yang bertumpu pada hutang.  Ekonomi berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang menyangkut pada keseimbangan (manusia, benefit & planet), perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan partisipasi dari semua pihak.  Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (The Bruntland, Commission, WECD, 1987).  Pendanaan Hijau berkelanjutan adalah penyediaan jasa keuangan dan manajemen risiko keuangan yang mampu memberikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan perlindungan lingkungan dan manajemen. Perlindungan dapat dilakukan bersama-sama dengan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial untuk perbaikan ekonomi dan pembangunan. Tahapan ekonomi hijau dalam APBN Tahapan pilar pembangunan dalam APBN :  Tahun 2004 : terdapat 3 pilar pembangunan;  Tahun 2007 : 3 pilar ditambahkan 1 pilar pro-environment;  Tahun 2009 : Presiden SBY menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi GHG (CO2) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan asing.  Tahun 2014 : Adopsi pendekatan Ekonomi Hijau dengan menghitung Persentasi Ekonomi Hijau dalam anggaran belanja (6 area dan 21 prioritas) sesuai dengan Strategi Anggaran dan Perencanaan Hijau. Ada banyak peraturan dari KLH yang harus lebih banyak untuk diimplementasikan.  Tahun 2015 : Pengenalan budget tagging nasional untuk mitigasi perubahan iklim. Komitmen COP ini penting untuk kredibilitas kita dan harus kita laksanakan maka bagaimana mengukurnya ? Dari sisi anggaran mengenalkan budget tracking bahwa anggaran perubahan iklim tidak disatu tempat tetapi juga dibanyak kementerian dan institusi lain. Budget tracking

33

dibuat dengan dukungan UNDP dan sudah diaplikasikan mulai tahun 2015. Pemerintah juga mengadopsi ekonomi hijau di 6 area dan 21 prioritas (green planning budgeting). Lima prinsip dan arah kebijakan ekonomi hijau berkelanjutan 1. Kebutuhan akan adanya peningkatan integrasi nasional dengan daerah maupun sebaliknya, dengan perbaikan dengan perbaikan konektivitas hubungan antar-pulau dan antar-wilayah dalam sistem nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Peluang Bonus Demografi Kebutuhan untuk memanfaatkan peluang besarnya proporsi jumlah penduduk produktif dari kelompok usia muda antara tahun 2015-2030 untuk membangun kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Perhitungan nilai sumber daya alam Kebutuhan untuk menghitung nilai SDA dan memberikan penilaian atas manfaatnya sesuai dengan fungsi dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, agar SDA dan fungsi lingkungan akan tetap terus terjaga sehingga dapat menjadi pilar dalam strategi pengembangan 4. Ketahanan Pangan, Energi dan Air 5. Tata kelola pemerintahan yang bersih Enam Area Prioritas Lingkup Pengembangan Ekonomi Hijau 1. Kehutanan, Lahan Gambut dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan; 2. Pertanian dan Rehabilitasi Sistem Irigasi; 3. Energi dan Industri; 4. Transportasi Publik, Perkotaan dan Infrastruktur Daerah; 5. Pendidikan dan Kesehatan; 6. Manajemen Bencana dan Prioritas Pendukung lainnya. Saat ini 50% penduduk Indonesia di perkotaan, 5 tahun lagi diperkirakan sekitar 75% penduduk Indonesia akan berada di perkotaan. Sumber Pendanaan Perubahan Iklim RAN GRK 1. APBN murni : Rupiah murni, hibah luar negeri (German, UK, AusAID, USAID, dan lainnya) dan dalam negeri , pinjaman luar negeri, debt to nature swap, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). 2. Swasta dalam negeri : perbankan, nonbank, Corporate Social Responsibility (CSR). 3. Dana Internasional (Global Fund) : Global Environment Fund, Green Climate Fund, Skema fund lainnya yang dikembangkan di forum-forum internasional. Sumber Pendanaan RAD-GRK 1. APBD 2. Swasta / private 3. APBN melalui transfer fiskal ke daerah dengan DAK Mekanisme Insentif (MDGs), bentuk transfer lainnya ~ DAK untuk kegiatan fisik (sarana prasarana) yang mendukung pencapaiaan target prioritas nasional dalam bidang perubahan iklim bersifat multisektor, sedangkan DAK saat ini masih bersifat sektor/bidang karena terkait dengan SKPD pelaksana di daerah. ~ Mekanisme Insentif MDGs sedang dikaji, insentif fiskal dasar dan tambahan. ~ Insentif harus mendorong upaya penurunan emisi yang terarah dan terpadu. Pemerintah pusat memandang bahwa daerah lebih tahu tentang daerahnya sehingga APBN sekarang memberikan ke daerah porsi yang sama dengan kementerian untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (pendidikan, transportasi dan lainnya) yang dananya

34

langsung diserahkan ke daerah. Sekarang disusun dana insentif daerah dengan indikator pembangunannya bagus juga ditambah perubahan iklimnya bagus.

PAPARAN H. Alex Noerdin (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) Bapak Alex Noerdin menyampaikan bahwa pada saat di Singapura disebut sebagai Gubernur Asap. Di tahun 2015 wilayah Indonesia yang terkena ada wilayah 3 (tiga) di Sumatera dan 2 (dua) di Kalimantan. Prioritas ekonomi hijau di Sumatera Selatan untuk membantu pembangunanan berkelanjutan dan perubahan iklim yaitu dengan program Public, Private Sector, People Partnerships (P4). Tujuan jangka pendeknya adalah untuk melindungi lahan dari kebakaran hutan dan menambah kesejahteraan masyarakat. Tujuan jangka panjang adalah pembangunan yang hijau. Area kebakaran hutan di Sumatera Selatan pada tahun 2015 ada 1.200 juta hektar lahan gambut dimana sekali gambut terbakar tidak bisa dipadamkan kecuali terendam lagi. Dikerahkan 22 pesawat water bombing, 1500 TNI, ribuan masyarakat tetapi tetap sulit dipadamkan. Ada pihak asing yang membuat dokumentasi the fire tornado di lahan Sumatera Selatan yang diakui sangat dasyat kejadiannya. Api dapat meloncat dari 100 meter menjadi 1.000 meter. Allah SWT membantu dengan adanya musim hujan. Gambut ketebalannya 11 meter atau lebih, kalau pada musim kemarau dapat terbakar sendiri meski tidak dibakar. Kebakaran gambut 2015 meliputi 17 area kab/kota Sumatera Selatan, di Ogan Komering Ilir ada 4 (empat) kabupaten yang terkena. Tindakan prioritas sudah dilakukan sejak padamnya api bulan Desember 2015 dengan berbagai kegiatan dengan tujuan tidak ada kebakaran lahan dan asap lagi. Ada pemantauan dan evaluasi infrastruktur dan SOP untuk pencegahan kebakaran dan penegakan hukum. Pembentukan 102 Desa Peduli Api/DPA (fire free village) dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Warga desa dipimpin kepala desa dididik dan dilatih serta dimotivasi dijaga untuk tidak membuka lahan. Desa Peduli Api ini akan segera di launching. Bagan P4

35

Ada 3 (tiga) lanskap di Sumatera Selatan yaitu : 1. Lanskap 1 : Gambut, Mangrove, Air (Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin) 2. Lanskap 2 : Dataran Tinggi (Empat Lawang, Pagaralam, Lahat, Muaraenim, Mura, Muratara, Lubuk Linggau, Okus) 3. Lanskap 3 : Dataran Rendah dan Daerah Rawa (Ogan Ilir, Prabumulih, Pali, Oku Timur, Ogan Komering Ulu, Palembang) Sumatera Selatan mendapat banyak bantuan dan dibalik musibah untuk ekonomi hijau tetapi tidak berbentuk uang . Adapun yang ikut membantu dari luar negeri adalah : 1. IDH (The Sustainable Trade Initiative - Netherlands) 2. UKCCU/ZSL (UK), NICFI (Norway) 3. BPDP-KS (CPO Fund) 4. APP 5. Belantara Foundation 6. BioClime-GIZ 7. JICA 8. DANIDA (Denmark) Dukungan untuk Desa Peduli Api :  Pemetaan lahan gambut (APP, IDH, Deltares, Daemeter)  25 DPA (BPDP-KS / Dana CPO)  50 DPA (Palm Oil Company)  30 DPA (APP dan Perusahaan Industri Hutan)  240 Peserta untuk ToT dan 24 DPA, dukungan kebutuhan untuk Manajemen Peduli Api yang berbasis Komunitas (Project + Transisi REDD).  450.000 hektar tanaman pangan dan proyek nasional hortikultura. Sumatera Selatan masih bisa memenuhi target pertaniannya walaupun di tengah El Nino, musim kemarau dan kebakaran, ini merupakan prestasi yang luar biasa. Komitmen Sumatera Selatan membuahkan hasil : 1. Bonn Challenge, Bonn-Jerman, Maret 2015, Restorasi Lanskap 150 juta hektar sampai tahun 2020. 2. Mendapat penghargaan sebagai Provinsi Hijau pada Juni 2014 3. Menjadi Provinsi Terbaik Pertama Nasional untuk status lingkungan hidup, Juni 2015. 4. Peluncuran Model Kemitraan untuk Landscape Berkelanjutan di Sumatera Selatan, Jakarta, Juli 2015. 5. Sumatera Selatan pada COP-21 Paris, diwawancarai Leonardo Di Caprio; Pembicara pada pemimpin lokal summit; MoU Penandatanganan dengan IDH. Sumatera Selatan pada COP-21 Paris, Bapak Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumatera Selatan diwawancarai oleh Leonardo di Caprio, menjadi salah satu dari 5 (lima) orang saja yang diwawancarai. Ada mantan Vice Presiden Amerika, Mayor of Paris, Mayor of Berlin, Gubernur California. Di layar ada logo ASEAN Games ke-18 yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus 2018. Dipilihnya Jakarta karena ibukota negara, sedangkan Palembang karena mempunyai fasilitas dan mempunyai pengalaman bukan karbitan. Yang mulai 2004 PON ke-16, 2011, 2013 Islamic Solidarity Games, dan 2018 ASEAN Games. Kami mempunyai modal Jagabaring Sport City di tengah rawa-rawa. Yang dibangun hanya selama 12 bulan dengan cuaca ekstrim, dana tidak jelas, semua orang tidak percaya dan dalam tempo 11 bulan ini dapat terbangun. Apa hubungannya dengan perubahan iklim? Jagabaring Sport City akan menjadi Green Sport City. Airnya portabel watt, listriknya solar cell, kendaraan yang boleh masuk hanya tenaga

36

listrik. Kalau tidak percaya kolam renang Jagabaring menjadi salah satu yang terbaik di Asia dari stainless steel, kolam utama 25 meter dan 50 meter. Pemutaran video Progress Report Gubernur Sumatera Selatan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka kesiapan Sumatera Selatan menjadi tuan rumah ASEAN Games 2018. Jakabaring Sport City 80% sudah terbangun dan sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dan pembangunannya satu tahun lebih cepat dari perkiraan. Bapak Alex mengundang semua datang ke Sumatera Selatan untuk melihat persiapannya, yang dapat dilihat, dirasakan dengan hati. Sumatera Selatan masih membutuh bantuan untuk ekonomi hijau dan menggunakan bantuan itu sebagai bukti.

PAPARAN Prof. Dr. Daddy Ruhiyat (Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Kalimantan Timur) Lain Sumatera Selatan, lain pula Kalimantan Timur. Permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur dan solusi dari permasalahnya. Secara ringkas beberapa kenyataan tahun 1970-2013 sangat kuat dari eksploitasi sumber daya alam. Tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun secara kontinyu terus menurun, dan berdampak pada kerusakan alam dan terjadi bencana alam. Tahun 1970 Kalimantan Timur dengan sumber daya hutan mencapai pertumbuhan 7,42 %. Pada tahun 1990an dengan pemanfatan minyak dan gas yang dapat menghasilkan pertumbuhan 5,41 % dan terus menurun produksi minyak dan gasnya yang dampaknya pada menurunnya pertumbuhan ekonominya menjadi 4,70%. Untuk menyikapi penurunan dengan melakukan tambahan batubara yang menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,48%. Harga batubara sangat menurun dan pertumbuhan sangat menurun juga mencapai 2,72%. Melihat situasi itu pada tahun 2013, Kalimantan Timur dengan mengalihkan pembangunan ekonomi sumber daya tidak terbarukan menjadi sumber daya terbarukan dengan agro industri yaitu ke perkebunan kelapa sawit. Dari sisi kerusakan lingkungan, Kalimantan Timur telah menghasilkan emisi gas rumah kaca tertinggi keempat di Indonesia sebesar 150.566.160 ton CO2 per tahun, terutama berasal dari sektor berbasis lahan. Sementara itu, emisi dari deforestasi menghasilkan 69.988.875 ton CO2 per tahun. Kira-kira sekitar 3,6 juta hektar dari total luas Kalimantan Timur dikategorikan sebagai tanah terdegradasi, dimana sekitar 2,5 juta hektar lahan hutan dan sisanya 1,1 juta hektar adalah lahan nonhutan. Laju deforestasi telah 350.000 hektar per tahun (terutama disebabkan oleh kebakaran hutan, pembalakan liar, perubahan pada lahan hutan menjadi kawasan permukiman dan pemanfaatan sektor lain). Menghadapi ekonomi yang tidak menguntungkan, Kalimantan Timur telah menyatakan dirinya sebagai Provinsi Hijau (Green KALTIM) pada 7 Januari 2010. Green KALTIM adalah suatu kondisi dimana pemerintah daerah memiliki seperangkat program kebijakan dan pembangunan yang memberikan jaminan sosial dan ekologi bagi masyarakatnya serta kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang. Green KALTIM sebagai kerangka yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tiga dokumen perencanaan strategis pembangunan rendah karbon yaitu: 1. Strategi Pembangunan Berkelanjutan Rendah Karbon (LCGS). 2. Sub-Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi GRK (RADK) 3. Strategi REDD + Provinsi dan Rencana Aksi.

37

Kebijakan yang diambil Kalimantan Timur dalam transformasi ekonomi terhadap sumber daya yang terbarukan yaitu dengan : 1. Implementasi green growth ke dalam program daerah. 2. Transformasi berlangsung sampai 2030 dan secara detil tahap green tercantum pada dokumen KALTIM maju. Tahun 2013-2018 ada fundamental transformasi. Transformasi ekonomi 2030 dibagi 5 tahapan yang sukses tidaknya dilengkapi dengan indikator tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, emisi, inflasi dari tahun ke tahun. Apa yang diharapkan dari transformasi 2030 ? Struktur ekonomi yang tidak seimbang antara pertambangan dan sektor lainnya yang membuat industri cenderung menurun dengan proporsi 9%. Sektor pertanian hanya mampu menyumbangkan 4%. Sektor pertambangan masih didominasi, namun proporsinya tidak akan bergerak dari 51% seperti pada 2012. Sektor industri akan menjadi dasar utama bukan pertambangan lagi. Proporsi industri akan meningkat pada tahun 2030 menjadi 42% dari ekonomi, perdagangan dan jasa berkontribusi 20%, pertambangan 17% dan pertanian 10%. Ini adalah harapan setelah transformasi tidak bergantung minyak, gas, batubara. Strategi: Pengembangan perkebunan derivatif, tanaman dan industri pertambangan sebagai arah transformasi ke arah ekonomi yang lebih seimbang. Rencana Pembangunan Kalimantan Timur periode 2013-2018  Visi Membangun Kalimantan Timur makmur yang merata dan adil, berdasarkan agroindustri dan energi ramah lingkungan.  Misi 1. Sumber Daya Manusia : Menyadari kualitas sumber daya manusia yang independen dan sangat kompetitif. 2. Daya Saing Ekonomi : Mencapai daya saing ekonomi berbasis masyarakat, yang dibangun di atas sumber daya alam dan energi terbarukan. 3. Infrastruktur : Memberikan kualitas yang baik dan infrastruktur dasar bagi masyarakat. 4. Pemerintahan : Membangun profesional, transparansi dan tata kelola berorientasi layanan publik. 5. Lingkungan : Memberikan kualitas yang baik dan lingkungan yang sehat, dengan mempertimbangkan perubahan iklim Misi nomor 2 dan 5 berkaitan dengan green ekonomi. Misi nomor 2 memiliki 4 goal dengan mengadopsi green growth. Misi nomor 5 peningkatan kualitas lingkungan terkait perubahan iklim, ada 2 goal yang dicapai kualitas lingkungan 54% ke proporsi 72%. Intensitas emisi menurun 1.500 juta karbon menjadi 1200 juta. Green Growth memiliki 5 (lima) aspek dan 19 target indikator yang akan dicapai. Sumber pendanaan dari APBD, APBN, juga sektor private. 1. APBD 2. APBN 3. Development partnes : GIZ, GGGI 4. NGO : WWF, TNC, lainnya 5. Private Sector

38

PAPARAN Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko (Ketua Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan - APIK) APIK merupakan organisasi Ahli Perubahan Iklim dan Kehutanan yang anggotanya perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang didirikan setahun lalu.

Tujuan APIK ada tiga yaitu 1. Menghimpun ahli perubahan iklim dan kehutanan dari beragam disiplin ilmu yang berasal berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia. 2. Mendukung dan memberikan masukan ilmiah kepada pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia baik di tingkat nasional dan internasional terkait dengan kebijakan perubahan iklim  dan kehutanan karena isu perubahan iklim dipengaruhi seberapa jauh ilmuwan memberikan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 3. Mendukung pemerintah dalam pembangunan rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim dengan melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hutan dan lahan. Pemanasan global yang banyak dilakukan aktivitas manusia dengan adanya Paris Agreement tidak lebih dari 2 derajat Celcius, tentu banyak usaha yang harus dilakukan dan akar masalahnya adalah : 1. Sistem ekonomi global : apakah penyebab lingkungan dibandingkan ekonomi sistem. 2. Investasi rendah karbon, 3. Pilihan yang tahan iklim, 4. Menggunakan sumber daya alam secara efisien, 5. Transformasi teknologi.

39

Tanpa perubahan paradigma ekonomi dan sosial maka usaha untuk mencegah suhu bumi itu akan menjadi sulit dilakukan yang tentu banyak pengorbanan. APIK telah mengidentifikasi asal anggota dan masalah yang dialami pada tahun 2015 dan untuk mengantisipasi selanjutnya maka APIK mempunyai 3 eksosistem yang mendapat 3 perhatian yang lebih : 1. Lahan gambut – sumber emisi terbesar 2. El Nino 2015 – menyebabakan kebakaran gunung-gunung di Jawa 3. Wetland di Papua Gambut akan melumpuhkan transportasi. Untuk mengurangi kebakaran maka ada model restorasi. Restorasi gambut ada beberapa hal : 1. Penghentian ijin-ijin baru dan pembukaan baru di lahan gambut => tidak ada kanal drainasi baru – yang akan mengubah spesies. 2. Restorasi lahan gambut yang telah dimanfaatkan berbasis satuan hidrologi gambut => Konservasi – (Penyangga – Budidaya) Seharusnya ada peta yang detail dan kebanyakan tidak mempunyai peta perencanaan kanal 1 : 1.000 atau 1 : 2.000. Untuk mengubah budaya membakar menjadi nonmembakar, banyak hal harus dilakukan yang sampai sekarang pendanaannya tidak jelas : a. Matapencaharian – memerlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan dengan pemerintah daerah dan universitas lokal; b. Kanal Blocking – maka harus ada rencana bisnis baru yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perusahaan tercukupi tetapi gambut aman. c. Perubahan lingkungan sekarang ini lebih memaksimalkan dan membuat kajian dari provinsi yang memiliki gambut d. MRV – perlu keterbukaan data dari perusahaan, keterbukaan peta dari pemerintah, keterbukaan yang memungkinkan peneliti masuk di dalam lahan. Ini untuk mengukur kesuksesan apakah perusahaan dalam penataan airnya cukup bagus dan ini bisa dilakukan pada puncak kemarau, memenuhi PP 71/2014 tidak. Mengacu PP 71/2014 lahan terbakar harus ada rehabilitasi dan biayanya sangat besar, tidak hanya APBN tetapi juga perusahaan. Ilmuwan mempunyai satu tekad untuk mencegah hal tersebut. Contoh kajian cepat di Papua: 1. Survei dan perencanaan lahan dan rawa Papua; 2. Perbaikan tata ruang, kelembagaan & kebijakan perbaikan akses SDH masyarakat; 3. Pengelolaan hutan alam sagu pada lahan basah dan pengelolaan Merauke; 4. Ekonomi baru pengelolaan lahan basah Papua lestari & berdaya saing.

PAPARAN Monica Tanuhandaru (Direktur Eksekutif Kemitraan) Definisi ekonomi hijau yang sekarang ini banyak melihat pada inisiatif baru dan inovasi tetapi tidak melihat pendanaan pola-pola kehidupan komunitas termasuk masyarakat adat yang sudah hijau. Tidak mencoba melihat bahwa nenek moyang kita hidupnya sudah menjaga kelestarian lingkungan. Dalam waktu yang cukup lama wilayah Nusantara juga berkelanjutan. Cara-cara itu juga harus dipelajari kembali jangan justru dihilangkan dari kemajuan teknologi.

40

Ekonomi hijau bukan semata-mata investasi tetapi juga melestarikan pola-pola mencari hidup dan menghidupkan kegiatan ekonomi. Dalam skala rumah tangga dengan melihat seberapa lestarinya menggunakan air, energi dan lainnya yang justru itu adalah yang paling mendasar. Pada tingkat yang lebih tinggi dari rumah tangga ada komunitas, desa hingga provinsi keberlakukannya maka perlu pendekatan dari bawah. Jangan hanya kebijakan nasional dengan mega proyeknya yang dibiayai pajak yang ditanggung kita. Ekonomi hijau lazimnya investasi atau financing public. Pembiayaan investasi hijau di perbankan Indonesia hanya 0,47% dari jumlah kredit bank yang Rp 3.306 Triliun. Sementara pembiayaan investasi hijau untuk tanaman listrik tenaga mini hidro, dengan rata-rata nominal kredit Rp 259 Miliar per bank. Misalnya kredit lainnya untuk pembiayaan hijau untuk mikro hidro, pertanian organik, perikanan, biogas, panas bumi, ekowisata, biofuel dan kehutanan hijau. Praktek perbankan hijau sangat dibutuhkan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ada satu bank nasional BNI yang kerjasama dengan WWF dimana WWF memberikan rekomendasi bahwa kegiatan apa yang bisa didanai untuk ekonomi hijau. Untuk mendorong ekonomi hijau, misalnya dapat melakukan insentif untuk di perkotaan dengan gedung-gendung yang menjadi hijau. Gedung yang sudah lama dimodifikasi menjadi hijau. Insentif yang diberikan bila seseorang ingin membangun rumah pribadi hijau. Ini belum ada insentifnya. Sekarang insinyur belum mengerti gedung lama menjadi hijau itu bagaimana membangunnya bahkan kontraktor dan tukangnyanyapun belum terbiasa. Gedung KPK adalah gedung pertama di Indonesia yang green building. Jadi ekonomi hijau mencari bagaimana kita mencari cara untuk menjadikan kota-kota lebih hijau. Yang mudah adalah perkantoran pemerintah. Contoh mendorong perbankan dan institusi keuangan untuk pembiayaan terkait lingkungan sosial. Tantangan OJK untuk melakukannya dan mendorong pembiayaan yang tidak populer terkait lingkungan ini. Maka diperlukan kerjasama untuk KLHK, OJK dan Bank BUMN. Pada kesempatan dari BNI 46 yang berdiskusi di kantor kemitraan. Green financing tidak popular di perbankan karena tidak ada permintaan. Permintaan bisa dibangun dengan pengetahuan publik. Bahwa yang kita keluarkan itu juga mendorong gerakan hijau. Ini membutuhkan dorongan masyarakat untuk mendorong bisnis hijau dan kesadaran itu belum terbangun. Ekonomi hijau akan bertumbuh dan pasar juga punya kesadaran jasa yang lebih hijau. Green financing di Eropa ada yang terkait insentif pinjaman untuk teknologi ramah lingkungan, industri yang dijual di negara berkembang. Dan riset itu akan menjadi teknologi sedangkan di Indonesia belum banyak dilakukan. Kesimpulan mengadopsi ekonomi hijau membutuhkan beberapa langkah : 1. Pemerintah sebagai pendorong gerakan hijau penting berbicara dengan institusi lembaga keuangan OJK dan bank lain agar mendorong bisnis hijau dengan insentif. 2. Dilakukannya kajian sumberdaya lingkungan yang penting dimana perbankan dapat menggunakan salah satu instrumen bunga yang lebih rendah atau diskon. 3. Kita harus mengidentifikasi dampak ekonomi hijau. Kadang sering melakukan inisiatif tetapi tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Misalnya investasi itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, lingkungan sekitar namun kadang hanya asal dapat terjual.

41

42

BAGIAN KELIMA Seminar “Moving Redd+ Indonesia Forward: Resolving Challenges” PAPARAN Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) Kita bersama-sama dan mempunyai kolega dari berbagai lembaga. Harapannya menuju ke arah yang lebih baik tentang REDD+. Kita akan berbicara apa jalan keluar dari tantangan tersebut. REDD+ adalah pendekatan nasional. Level apa yang harus diputuskan di sublevel nasional. Ada 17 panduan untuk melaksanakan REDD+. Finance harus dilaksanakan ditingkat nasional. Di tahun 2007, Indonesia mengukur pelaksanaan REDD. Dan di Bali kita sepakat dengan REDD+. Kita mengelola hutan dengan konsep keberlanjutan mengikuti skema di bawah ini.

Implementation of REDD+ (sampai dimana kita?) (National Approach, Sub National Implementation) National (MoEF, DG of Climate Change) • REDD+ architecture • Enabling conditions • Policy/Regulation

Imternational (UNFCCC)

17 COP guidance Incl. Warsaw REDD+ Framework 1.FRELF/RL 2.MRV 3.NFMS 4.Drivers-DD 5.Safeguards ?SIS 6.Finance 7.Coordination and Institution

REDD+ INDONES IA

Reducing emissions from deforestation Reducing emissions from forest degradation Sustainable management of forests The role of conservation;

Sustainabl e Forest Manageme nt

Enhancement of forest carbon stocks

1. Coordinatio n and Institution 2. Identificatio n of Drivers of DD 3. National Strategy

Sub National Level (Province, District, Site) Sub National Implementation Instrument and enabling conditions consistent with national level

Net Sink/Balance & IMPLEMENTATION Sustainable Development

1. FREL 2. NFMS 3. MRV 4. SIS REDD+ 5. Finance (Finance Mechanism)

REDD+ Finance

Program ini didakan pada 11 provinsi dan 76 kabupaten yang difasilitasi REDD+ Pada tahun ini lahir Badan Restorasi Gambut. Apa solusi jangka panjang dengan skema tersebut ? Rangkaian kegiatan REDD di Indonesia terdata di KLHK dan saya yakin masih banyak yang belum terdata. Kerjasama dengan Norwegia untuk REDD+ Initiative lainnya. Dan ada penegakan hukum sebagian tugas BRG yang baru dibentuk. Penggabungan program kapasitas dan livelihood dengan harapan berkesinambungan. Lokasi detail program ini adalah sebagai berikut :

43

Kerjasama RI-Norway : Dikoordinasikan oleh SATGAS REDD+ /BPREDD+ (2011-2014)

Detail program yang dilakukan pada 76 kota di 11 provinsi adalah sebagai berikut : No.

Provinsi

Program

1

NAD

Konservasi hutan alam dan kemandirian pengelolaan hutan Aceh 1. Penyelesaian RTRW melalui dialog LSM-Pemerintah 2. Pengembangan Platform koordinasi REDD+ 3. RenAksi rehabilitasi Rawa Tripa

2.

Riau

Pencegahan dan pengendalian KARHUTLA 1. Audit kepatuhan 2. GAKUM 3. Unit Pengendali Karhutla 4. Citizen Journalism 5. CBFFM 6. Sekolah Hijau

3.

Sumatera Selatan

4P dalam pembangunan hijau 1. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan 2. Restorasi ekosistem 3. Pencegahan dan pengendalian Kahhutla 4. Konservasi hutan alam 5. Sekolah hijau

44

4.

Kalimatan Barat 4P dalam pembangunan hijau 1. Pengakuan dan perlindungan MHA 2. Pencegahan dan pengendalian karhutla 3. Citizen journalism 4. Telaah perijinan 5. Desa hijau

5.

Sulawesi Tengah

Pengelolaan hutan berkelanjutan melalui KPH 1. Gakum 2. Tata kelola kehutanan 3. Pengakuan dan perlindungan MHA 4. Tenurial 5. RTRW

6.

Papau Barat

Pengelolaan hutan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat 1. Fasilitasi komik pengelolaan sumber daya dan konservasi hutan 2. Pengakuan dan perlindungan MHA (termasuk community logging) 3. Desa hijau 4. Sekolah hijau

7.

Sumatera Barat

Konservasi ekosistem melalui pengelolaan hutan dan lahan berbasis Nagari 1. Pengakuan dan perlindungan MHA 2. KKN tematik 3. Sekolah hijau 4. Sekolah lapang 5. Desa hijau

8.

Jambi

Konservasi dan perlindungan MHA dan mendorong pembangunan hijau 1. Capacity building untuk orang rimba dan pengelola hutan adat 2. Sekolah hijau 3. Desa hijau 4. Pencegahan dan pengedalian karhutla 5. Perencanaan ReDD+ terintegrasi 6. Pusat pelatihan dan situation room (dalam persiapan)

45

9.

Kalimatan Tengah

Mendorong pembangunan hijau melalui koordinasi provinsi 1. Pengelolaan bekas proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar 2. Pengakuan dan perlindungan MHA 3. Fasilitasi pencegahan dan pengendalian karhutla 4. Citizen journalism 5. Sekolah hijau 6. Desa hijau 7. Pusat pelatihan dan situasion room 8. Pemuktahiran data dasar dan peta dasar dan peta dasar (one map)

10. Kalimatan Timur 4P dalam Pembangunan hijau 1. Penyelamatan ekosistem karst dan Delta Mahakam 2. Konservasi hutan alam 3. Sekolah hijau 4. Desa hijau 11. Papua

Pengelolaan hutan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat 1.Fasilitasi konflik pengelolaan sumber daya dan konservasi hutan 2. Unit pengelola REDD+ 3. Pengakuan dan perlindungan MHA (termasuk community logging) 4. Desa hijau 5. Sekolah hijau

Program ini hasil kerjasama RI dengan Norwegia dan dikoordinasikan oleh SATGAS REDD+/ BPREDD pada tahun 2011-2014. Perangkat REDD+ sesuai Cancun Agreement, yaitu : • REDD+ National strategy (Stranas , 2012) • FREL Nasional (telah disampaikan ke Sekretariat UNFCC pada Desember 2015: dan berdasarkan Proses Technical Assessment Feb-Okt 2016) • NFMS 9DItjan Plan-MRV framework+ Registry (DJPPI) • Safeguard and SIS-REDD and SIS-Redd plus Emisi yang dihasilkan dari degradasi, deforestasi dan dekomposisi gambut menjadi basis penyusunan FREL-REDD+ . emisi dari kebakaran belum dilaporkan karena masih berjalan.

46

D i t j e n P P I EMISI DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN SERTA DEKOMPOSISI GAMBUT SEBAGAI BASIS PENYUSUNAN FREL-REDD+

BAU – Business as Usual Emisi Netto Indonesia diperkirakan bertambah dari 1.38 GtCO2e (Th 2000) menjadi 2.95 GtCO2e (Th 2020)

41 % 26 % (Dana Dalam Negeri)

(Pengurangan Emisi Total)

15% (Dana Bantuan Luar)

Gton CO2-eq

Tahun

KARHUTLA, tantangan terbesar dalam REDD+ bahkan semua MAPI di sektor lahan adalah :  Tidak hanya menyangkut isu teknis (metodologi estimasi emisi dari karhutla yang masih mengandung tingkat ketidakpastian yang tinggi/akurasi rendah) tetapi sudah menjadi permasalahan kepatuhan hukum, komitmen daerah, kehidupan masyarakat, kapasitas SDM dan institusi.  Lahan gambut Indonesia yang terkonsentrasi di pulau Sumatera, Kalimatan dan Papua, dan luasnya kawasan budidaya (hutan dan nonhutan) di lahan gambut, menambah kompleksitas masalah KARHUTLA. Gambut adalah sumber emisi terbesar dari sektor lahan dan estimasi emisi melibatkan tingkat uncertainty tinggi. Emisi karhutla tahun 2015 adalah 1,1 giga ton CO2-eq.

EMISI KARHUTLA

2015

Luas area terbakar 2015 (burnt scar) = 2.6 Juta Ha Di tanah mineral : 1.712.916 ha Di tanah gambut : 927.132 ha [Per 28 Oktober 2015] Faktor Emisi (EF) Kebakaran Gambut  FREL (2015) = 923.1 t CO2eq/ha EF AGB – bergantung kelas tutupan yang terbakar Emisi hanya dari AGB = 266.619.491 t CO2-eq Emisi dari Gambut = 855.835.856 t CO2-eq Total Emisi = 1.122.455.346 t CO2-eq ≈ 1,1 Gigaton CO2-eq 47

Ada catatan dalam penghitungan emisi karena kebakaran terkadang mereka menjadi korban berulang atau baru sekali. Daerah yang kena kebakaran yang kita pakai untuk program karbon.

Catatan: • Kecenderungan over-estimate, karena terdapat area dengan recurrent fires (kebakaran berulang) • Areal tersebut Perlu menggunakan EF yang lebih rendah Estimasi areal terbakar berulang (data burntscar MODIS hotspot tahun 2000 s.d 2015)

Burned area once 2,000

Burned are at more than 1 time

1,500 1,000 500

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

-

2000

Total burned area in Thousand Hectares

2,500

Kemana kita harus mengarah. Ada Paris Agrement dari INDC menjadi NDC. Kemungkinan dari seluruh konteks yang menggunakan bbm sedikit. REDD+ harus diletakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

REDD+ (MAPI) harus diletakkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan Cat : Penanganan PI (terutama mitigasi) harus DMRVable

non carbon benefits (biodiversity, environmental services, partisipasi/engagement, governance, capacity building dll)

Kelestari-an Sosial

SD LECDS REDD+

Sustainable consumption, socially acceptable, low emissions, adaptive to CC non carbon benefits (livelihood, tenurial, partisipasi/engagement, governance, capacity building dll)

Sustainable Sustainable Kelestari-an production, low use of natural Kelestarian Lingkungan Ekonomi resources in emissions, production processes, carbon benefits adaptive low (pengurangan emisi, konservasi carbon,to CC emissions,adaptive to peningkatan stok carbon); dan CC incentives, carbon market

48

Verifikasi skema berdasarkan PERPRES no 16 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

VERIFICATION SCHEME (PERPRES 16/2015) No 1

Mitigation Action

M

R

V

RAN a. Forestry and waste sector

Related Directorate General in MoEF

DG CCC

b. Other sector (Energy, transport, industry, agriculture)

Related Ministries

DG CCC

2.

REDD+

Responsible Party

DG CCC/ Third party*

3.

CDM

Responsible Party

Third party*

4.

JCM

Responsible Party

Third party*

5.

Voluntary (VCS dll)

Responsible Party

Third party*

* Third

party verifier will be supervised by DG CCC

Kerangka kerja MRV berdaskan PERPRES no 16 tahun 2015 yang merupakan perbaikan dari PERPRES no 71 pada tahun 2011.

M-R-V FRAMEWORK (PERPRES 16/2015, rev. PERPRES 71/2011) Report submitted by Responsible Party

1

Minister of Environment and Forestry Delegate

2

Recommendation

National Registry System

Not Approved Return to Responsible Party

Directorate General of Climate Change Control

3

MRV Team

4

Not approved 5 b

Decision on Verification Result

Appro ved 5 a

49

Pengaturan MRV berdasarkan PERPRES no 71 tahun 2011 yang direvisi adalah sebagai berikut:

M-R-V ARRANGEMENT (Perpres 71/2011-rev)

GHG Inventory

Determine GHG baseline emission

Mitigatio n Action Validatio Mitigation Mitigati Action on n by Responsi Implement Action ation Period ble Party

Mitigatio n Action Verificati on By MRV Team

National Registry System

time Develop GHG emission scenario

Mitigation Action Plan

M

Developin Monitoring, g Report Documentati on and Periodic Internal Evaluation

R

Submit MRV report to DG CCC

NATCOM and BUR by governme nt

V

Langkah berikutnya adalah membawa REDD+ operasional yaitu dengan melakukan kegiatan berikut :  Membangun registry dan penguatan MRV system (2016)  Resolving isu kebijakan tentang a. FREL di subnasional b. REDD+ financing : institusi dana iklim sedang disiapkan bersama Kementerian Keuangan c. Penyelesaian revisi peraturan terkait d. REDD+ dalam NDC (REDD+ sebagai bagian dari Paris Agreement  Kerjasama Norwegia dan RI dengan target 2018 full implementation.

50

PAPARAN Daniel Moerdiyarso (Peneliti Senior CIFOR) CIFOR memulai riset tahun 2009 dan bekerja di 12 negara serta berawal dari proses di negara yang bersangkutan. Melihat secara detail yang ada dilapanngan menjadi kunci penting. Sebagian dilakukan dengan mengamati dalam proses nasional. Transformasi pengetahuan pernah dilakukan dan perlu diteruskan karena mengurangi kerentanan. Oleh karenanya dalam waktu yang bersamaan lolos dan bagaimana mengelola hutan terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Devolusi antar kelembagaan yang ada berproses. Ketika lembaga BP-REDD tidak ada dimana fungsi tersebut, ada yang kehilangan pegangan dan reverensi. Dengan mergernya 2 kementerian. Ada kegamangan di keduanya. Mungkin ini tidak perlu lama karena proses reorganisasi sangat lama. Oleh karenanya perlu direcovery dengan cepat untuk mengejar banyak hal. Proses keuangan, ketika diterapkan di sublevel nasional muncul pertanyaan siapa yang melakukan. Ada 6 (enam) lokasi dipelajari dan 4 (empat) lokasi bergambut. Sangat kaya karbon dan tantangan komunitas. Seperti di Berau dan Ulu Masin. Hampir semua lokasi di Indonesia adalah masalah kepemilikan. Ada masyarakat yang sudah siap mengelolanya. Bagaimana menempatkan perannya karena belum diakomodir. Ada Desa Peduli Api dan lain. Yang menarik adalah project based dan terkadang mengabaikan karbon karena menjadi pilihan terakhir. Dalam partisipasi perusahaan dan masyarakat lebih kompleks. Komponen di sub nasional dan level nasional sehingga terjadi proses nasional. Dulu MRV adalah sebuah sistem dan dipikirkan sebuah lembaga. Fee Carbon disini bisa dilakukan oleh lembaga yang independent. Jika Kemampuan kita tidak hanya mengidentifikasi areal, tapi juga density. Kemampuan kita meningkat dari tahun 2010. Untuk melihat aktivitas dalam REDD. Sebagian riset di lahan gambut dan tidak ada alasan untuk mengadopsi yang ada di kementrian. Kita memiliki kapital wetland, dan kita punya banyak data dan lahan. MRV banyak dibentuk dan akan berproses.

PAPARAN Mark Smulder (FAO Representative Indonesia) Saya menyampaikan yang dilakukan FAO di Indonesia dan menjadi mitra UN REDD.Sebagai badan teknis dan ada 40 ahli REDD+ dan berkantor di pusat dan daerah. Kami bekerja di beberapa negara untuk melakukan kegiatan ini. Tidak mudah untuk dikuasai dan mengalami tantangan politis dan teknis. FAO dan UNDP dan mengeluarkan Indeks. Kita akan terus mendukung Indonesia dengan mitra kami. Kami akan memberikan teknis MRV agar bisa diberikan UNFCC. Dan berkolaborasi dengan FAO di negara lain. Kami akan terus merotasi lahan gambut bekerjasama dengan BRG, sebelumnya bekerjasama dengan masyarakat lokal dan menindaklanjuti kerjasama ini jika ingin merotasi lahan gambut. Kita membantu kebakaran hutan dan one map. Diluar ada booth yang memberikan contoh konservasi yang sudah dilakukan.

51

PAPARAN Stephen Leonard (CIFOR) Dalam konteks tata guna lahan terkait REDD+ dan membagi 5 hal. Jangka panjang dengan Kesepakatan Paris, ada tujuan mitigasi mencapai keseimbangan sumber emisi dan mencapai nol gol. Emisi dan serapan karbon, Untuk menghentikan penggunan bahan bakar fosil, akan baik jika semakin cepat. Ada tujuan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan dan menurunkan kerentanan. Ada hubungan adaptasi dan mitigasi karena dianggap lebih penting. Salah satu hasil dari Paris Agreement adalah adaptasi dan mitigasi bersama, keseimbangan 50-50, pasal 5, ada penekanan untuk manfaat karbon yang penting adalah adaptasi. Ada beberapa hal yang menarik, manfaat nonkarbon, mitigasi dan adaptasi terkait lahan. Sehingga membawa keseimbangan pasar. Sebagian besar pembiayaan non pasar. Ada komitmen pembiayaan dari Norwegian Green Climate Fund. Dibentuk memungkinkan sektor swasta dan UKM dan memungkinkan meningkatkan kapasitas. Mempertimbangkan lingkaran dan HAM untuk memastikan ketahanan pangan. Dan memelihara ekosistem. Konteks perjanjian tersebut memindahkan keseimbangan mitigasi dan adaptasi berkaitan dengan sosial.

PAPARAN Abdon Nababan (Sekretars Jenderal AMAN) Pertama sekali prisip HAM dimasukkan dalam Kesepakatan Paris dan didalamnya ada adat. Kami berharap tidak hanya di pembukaan tapi juga teks operasional. Posisi AMAN mendukung REDD+ tapi dengan syarat masyarakat adat menjadi pelaksana. Kita tidak ragu membahas HAM karena ada dalam konstitusi. Masyarakat adat adalah pelaku utama REDD+. Walau diakui oleh institusi, masyarakat adat tidak aman, hal ini dikarenakan masuk ke BPN (70%) dan kehutanan (30%), ada posisi terkadang terjepit karena tidak ada administrasinya. Dan ini menimbulkan konflik.

52

menjadi Orang Asing di Tanah Sendiri

Open access yang bermuara pada orientasi pengelolaan SDA pada komoditi, bukan pada pengelolaan kawasan ekosistem

menjadi korban dari perbuatan orang lain

Pemiskinan dan kemiskinan yang merajalela di kalangan masyarakat adat

Masyarakat adat dan pembangunan berbasis tanah dan SDA di Indonesia

tikus yang mati di lumbung padi

Pelanggaran HAM Masyarakat Adat di daerah-daerah kaya sumberdaya alam (Hutan, tambang)

Kerusakan hutan semakin meluas dan telah mengancam kapasitas keberlanjutan ekosistem dan penyangga kehidupan masyarakat adat

kriminalisasi: menjadi pencuri harta di tanah leluhur sendiri

Pada tahun 2013, hutan adat bagian dari wilayah adat dan hak masyarakat adat bukan tanah negara, 75% sudah diokupasi izin di konservasi dan eksplorasi. Izin masuk, mau lewat harus ijin dengan polisi. Semakin kaya suatu daerah, semakin miskin masyarakat adat. Yang membuat kerusakan sudah pergi, kerusakan menjadi permasalahan masyarakat yang tinggal. REDD+, awalnya adalah meminta ijin untuk melaksanakan ini. Mengapa bukan masyarakat adat yang melaksanakan? Di WALHI saya percaya tidak ada rakyat kecuali masyarakat adat. Saya melakukan penelitian dan hasilnya masyarakat adat menjadi solusinya dengan kelebihan mereka yaitu :

Indigenous Solution: key elements • IPs has the strongest interest and motivation of values to

protect their forest and territories ---- preserve their sustainable livelihoods.

• IPs has traditional knowledge and still in practice to

prevent and manage natural resources within their territories.

• IPs have customary laws in regulating these resource,

which has to be revitalize and strengthen.

• IPs has their own institution/structure to make collective

decision s and govern their self as community

• IPs maintain and practice collective/communal rights to

forest land and their indigenous territory

• Low carbon economy/lifestyle Jika ada insentif terhadap keberlanjutan maka mereka dapat terima langsung dari alam. Mereka punya pengetahuan dan hukum. Sistem tenurial yang tidak dimiliki barat, yaitu kepemilikan bersama. Pemiliknya adalah orang yang telah mati dikenal dengan istilah tanah leluhur. Ini yang dihancurkan dengan adanya sertifikat.

53

Mereka sudah lowcarbon, bagaimana mengkosolidasikannya. Terlihat dalam diagram berikut : PROFILES OF INDIGENOUS PEOPLES

SOCIAL & SPATIAL MAPPING

No

COMMUNITYM APPING

INDIGENOUS INFORMATION CENTER DATA ANALYSIS on Spatial planning, Extractive Industries (Forestry, Mining, Plantation)

Yes UPDATING OF COMMUNITY MAPS

PROGRAM FLOW

International Agenda on Climate Change

INTEGRITY OF INDIGENOUS TERRITORIES

PARTICIPATORY PLANNING OF INDIGENOUS TERRITORIES

RECOGNITION OF TERRITORIAL RIGHT AND COMMUNITY SPATIAL PLANNING ACTION PLAN ON ANTICIPATING MITIGATION AND ADAPTATION

STRENGTHENING INDIGENOUS COMMUNITIES AND INSTITUTIONS (Mapping, Planning, Organization, Climate Change, and Negotiation)

ADVOCACY, CAMPAIGN

NOTE : PARTICIPATORY PLANNING OF INDIGENOUS TERRITORIES: -Spatial management plans -Economic development plans -Plans on the Anticipation towards Mitigation and Adaptation of Climate Change

STRENGTHENING INDIGENOUS COMMUNITIES AND INSTITUTIONS: -Trainings of Core Facilitators (technical and tenurial) - Development of Service Nodes - Trainings of Nodal Facilitators - Territorial Mapping - Profiles of Indigenous Communities

-Productions of participatory planning maps -Trainings of Participatory Planning Facilitators -Monitoring and Technical Assistance -Trainings on Negotiation -Trainings on Information Database -Establishment of Indigenous Information Center

Dari bagan terlihat kegiatan memetakaan, memperkuat lembaga adat, merencanakan aksi dan kemudian advocacy. Masyarakat adat tidak hadir dalam negara. Bagaimana menghadirkan mereka dalam peta dengan memanfaatkan drone. Mereka dilibatkan dalam pembuatan peta dan pengembangan kebijakannya. Indigenous Territorial Participatory Mapping and Policy Development

Drones for Community Mapping

Dayak & Drone film: www.vimeo.com/105579612

Hasilnya ada registrasi dengan membuat badan tersendiri dengan bekerjasama dengan lembaga lain dan hasilnya disampaikan ke pemerintah. Setelah 15 tahun ada 84 juta hektar. Ancertral Domain/Indigenous Territory Registration Agency (BRWA) - Launched in AMAN 11th Anniversary March 17, 2010 in Medan VERIFIKASI VALIDASI

PUBLIKASI

54

DATA

Hasil dari pemetaan dan pendataan adalah sebagai berikut : 1. Luas lahan indikator WA (wilayah adat) adalah 84 juta hektar. 2. Luas WA yang sudah diverifikasi oleh BRWA dan serahkan ke pemerintah (KLHK) adalah 6,8 juta ha, dimana yang 4,9 hektar sedang proses untuk dilepaskan dari status hutan negara menjadi hutan hak. 3. Overlay 6,8 juta hektar WA (BRWA) dengan tutupan lahan 2012 di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2013 sebanyak 4.404.511 hektar atau 65,11% masih berupa hutan. 4. Overlay PIWA (sekala, aman, JKPP dan BRWA dengan peta tutupan 2014 oleh FWI; tumpang tindih wilayah adat dan tutupan hutan dihasilkan seluas 54,7 juta hektar. 40 juta diantaranya masih merupakan hutan alam dan direhabilitasi. Penyebaran tanah wilayah adat di Indonesia

s Ketika dioverlay terlihat dalam 84 juta hektar yang menghasilkan 32,7 Giga ton Carbon (GtC). Ketika dioverlay, berapa banyak karbon yang ada? jika masyarakat adat diperkuat, 32 juta GtC bisa ditahan. Bersama dengan negara lain, ternyata dengan beberapa negara sudah memberikan sumbangan 20,1% emisi karbon.

55

Selain itu memperkuat anak-anak muda untuk melaporkan kegiatan dilokasi dengan nama CB teritorial information and monitoring system.

Community-Based Territorial Information and Monitoring System

Ibu Menteri lapor juga menggunakan sistem ini Dari pemantauan, konflik yang paling banyak muncul dan menjadi tantangan bersama untuk pelaksanaan REDD+ di 9 lokasi

Identification of Conflict/Conflict Resolution

Ada tahapan membangun kemandirian ekonomi masyarakat adat, yaitu : Tahapan Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Adat

TAHAP 2 TAHAP 1 Pemetaan Wilayah Adat dan Penelusuran Profil Masyarakat Adat

56

Perencanaan Tata Ruang Wilayah Adat, Pendataan Potensi Ekonomi dan Meningkatkan Kepercaan Diri Generasi Muda Adat

TAHAP 3 Penguatan Kelembagaan Adat dan Pendirian Koperasi sebagai Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA)

TAHAP 4 Penyusunan Perencanaan Usaha dengan Komunitas Adat, Dukungan Pendanaan/ Permodalan Usaha, Pelatihan/Peni ngkatan Kapasitas SDM, Pengembanga n Produk, Akses Teknologi dan Jaminan Pasar

TAHAP 5 Asistensi Usaha, Audit (Interna/ Ekstern), Monitoring dan Evaluasi

TAHAP 6 Pembagian Hasil Usaha, Keberlanjuta n dan Perluasan Usaha, Terciptanya Dana Abadi

Yang intinya adalah peningkatan kapasitas untuk keberlangsungan hidup mereka. Gerakan rehabilitasi wilayah adat (14,7 juta ha) yang dilakukan oleh AMAN di Muara Tae dengan melakukan pembibitan gaharu, ulin dan kemenyan.

Gerakan Rehabilitasi Wilayah Adat [14,7 juta ha] • Pencanangan Gerakan Rehabilitasi Wilayah Adat oleh Sekjen AMAN dimulai dari Komunitas Muara Tae , Kalimantan Timur yang hutan adatnya rusak akibat pertambangan dan perkebunan sawit • Pembibitan : - Gaharu di komunitas adat Talang Mamak, Riau - Ulin di Komunitas Adat Muara Tae, Kalimantan Timur - Kemenyan di Pandumaan Sipitu Huta, Tano Batak • Gerakan rehabilitasi bertujuan untuk penyelamatan tanaman Endemik dan memulihkan hutan adat yang rusak akibat pembukaan perkebunan kelapa sawit, HTI dan Pertambangan

Cara pembibitan adalah yang paling murah. Kami baru mencapai 10 juta hektar dari 40 juta hektar yang ada. Bagaimana untuk mencapai target 40 juta hektar pada tahun 2020. Di bawah ini adalah kegiatannya.

How we can reach the target of 40 millions hectares maps in 2022? • Adopting the large scale mapping

methodology by sthrengtening the capacity of AMAN’s UKP3 (Working Unit for Participatory Mapping Acceleration) in 20 regional capters and 97 local chapters

• Strengthening the capacity of BRWA

(Ancestral Domain Ragistration Agency) to register, verify and publish maps

• Mainstreaming participatory community

mapping in implementation of the new Law No. 6/2014 on Village, Constitutional Court Ruling No. 35, LoI Norway-Indonesia on Low Carbon Economic Development, REDD+ national strategy, new ratification law on Nagoya Protocol

• Strengthening the national and global

partnership for financing mapping [Rp. 7.424 atau 0,67 US$/ha, untuk 30 juta ha: 20.245.933 US$]

57

Peluang partisipasi masyarakat adat adalah lebih efektif berpartisipasi dalam adaptasi perubahan iklim pada pembuatan kebijakan dan proses pelaksanaannya. Opportunities for IPs to be more effective participation in climate mitigation policy making and implementation process  AMAN is the first national independent IPsorganization in Indonesia, established by the First Congress of Indigenous Peoples of the Archipelago (KMAN) in 1999. AMAN, with the strong support from the national and local NGOs and its network have accelerate the wide spread of the movement in almost part of the archipelago  There are 23002 indigenous communities organized through 17 regional chapters and 100s local chapter of AMAN

Sementara tantangannya adalah

IPOs Challenges  The capacity of the activists of the indigenous communities is very diverse, in terms of knowledge as well as skills to manage their organizations and international donor supported projects  The capacity of the indigenous peoples organizations in different areas are varied, there are a lot of good organizational system that they already take place but there are also a lot of them that are still weak.  Information and communication: too centralized, unaccessable, too costly for IPO

Way Forward

• Ma16 May 2013: Constitutional Court Ruling No 35 affirms

constitutional rights of Indigenous Peoples to Lands and Forest

• One Map Indonesia to include Indigenous Maps as thematic

reference in the Government land allocation policy.

• Increasing demands from the district and provincial

government to provide legal drafting for Local Regulations to recognize and protect IPs rights to land, territory and resources

• Nawacita – up coming Presidential Task Force • LandMark at the global level

UU desa karena dananya ada di desa. Dengan Perjanjian Paris ada penguatan kemitraan. Sekitar 0,67 USD per hektar untuk pengelolaannya. Sebenarnya ada trust fund untuk masyarakat adat. Jika ini dilakukan bisa ada percepatan. Yang perlu lagi ada penyelesaian masalah konflik dan ada kelembagaan yang kuat dan ada satgas masyarakat adat yang akan dibuat.

58

BAGIAN KEENAM Indonesia - Norway Partnership

SAMBUTAN Nur Masripatin (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK) Selamat datang ke festival iklim. Ini kehormatan Anda datang pada acara hari ini. Hari ini ada kabar baik, ada Menteri Iklim dan lingkungan Norwegia dan Menteri KLHK Indonesia. Hari ini adalah hari internasional lahan gambut/wetland. Mitra lembaga kita dari Badan Informasi Geospasial (BIG) akan meluncurkan penghargaan gambut yang dilakukan sebelumnya. Ini penting karena ada badan BRG. Ini sesuai cita nasional kita untuk mengatasi perubahan iklim. Kegiatan ini dihadiri pemerintah daerah, swasta, NGO dan menjalani rangkaian kegiatan selama tiga hari penuh.

SAMBUTAN Priyadi Kardono (Kepala Badan Informasi Geospasial) Hari ini adalah hari bersejarah karena baru diadakan lomba pemetaan gambut, cukup luas gambut yang dibakar. Dan kita belum mendata dengan baik. Dulu pernah dibuat pada tahun 80an dan 90an dan kemarin dipakai kembali untuk penundaan ijin baru penggunaan lahan gambut dengan skala 250.000. Oleh karenanya belum ada yang detail. Dengan sponsor dari Packard Foundation akan diadakan lomba pemetaan lahan dengan hadiah 1 juta USD dan pemenangnya akan diumumkan pada tahun 2017. Pak Jokowi mengatakan bahwa gambut tidak boleh diolah, padahal sekarang data yang mendukung hal tersebut belum ada. Yang ada hanya mengenai luas tapi belum sampai kedalaman. Nanti akan dipakai oleh BRG untuk menyusun program yang sedang dirancang. Saat ini BRG sudah memiliki 4 wilayah yang akan diprioritaskan agar hasil pemetaan menjadi lebih teliti dan detail. Pesertanya semoga banyak dan sudah mulai banyak yang menanyakan. Yang dari luar negeri harus bermitra. Jika peserta dari mahasiswa maka akan ada pinjaman setelah melalui proses seleksi.

59

PERNYATAAN Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Festival iklim diselengaran oleh KLHK dan didukung oleh Norwegia dan UNDP. Kegiatan ini untuk mensosialisasikan hasil Kesepakatan Paris dan mendapatkan pengalaman baik mitigasi. Paris menandai upaya negara untuk memberikan dukungan dan dituangkan dalam Paris Agreement yang melibatkan 200an negara. Semua peserta setuju untuk melakukan pembangunan berkelanjutan berkaitan mengatasi kemiskinan. Kami akan mengurangi 2 derajat celcius. Kami juga ingin meningkatkan upaya 1,5 derajat celcius dari industri dengan mengurangi emisi karbon. Komitmen nasional dan internasional diperlukan dan dengan hadirnya Menteri Iklim dan Lingkungan serta Duta Besar Norwegia untuk Indonesia menegaskan pentingnya acara ini. Indonesia menyadari akan pentingnya peta dan akan meluncurkan lomba pemetaan karena mempunyai lahan gambut. Kami sadar bahwa GRK berasal dari lahan gambut. Efek gas rumah kaca dari lahan gambut masih besar. Ini tantangan besar bagi Indonesia. Karena indonesia mempunyai kontribusi dalam penyediaan emisi. Kami bisa menambah upaya menangani pengelolaan yang lebih baik. Pemetaan yang dimaksud perlu metode khusus dan melibatkan alat-alat ukur dan verifikasi. Jika kita sudah tahu sasaran pemetaan, maka kita bisa segera lakukan pengukuran. Seberapa rinci yang diharapkan. Dan sekarang kita meluncurkan lomba. Semoga mendapatkan metode yang tepat. Bagi pemenang bisa berkontribusi dan informasi yang diberikan bisa menjaga kelestarian lahan gambut.

PERNYATAAN Mr. Vidar Helgesen (Menteri Iklim dan Lingkungan, Norwegia) Kita merayakan apa yang patut diperjuangkan. Selamat untuk pencapaian Kesepakatan Paris. Sementara itu hanya ambisi politik dan harus diterapkan di lapangan. Emisi harus dikurangi dengan cepat karena dunia bisa mendapat risiko yang sangat buruk. Norwegia bertujuan untuk mengurangi 40% dari emisinya. Di Norwegia, listrik menggunakan tenaga air dan sekarang banyak mobil tenaga listrik, kami membuat upaya yang besar untuk efisiensi energi dan ke depan akan berkembang. kita mendukung energi baru terbarukan dan komitmen untuk memberikan dukungan internasional untuk deforestasi. Ini merupakan kemitraan utama, kita harus meningkatkan ekonomi juga. Tahun lalu kebakaran menghambat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada kesehatan dan sekolahpun terhambat. Melindungi gambut adalah prioritas utama dan mendukung untuk menjadi hasil di lapangan. Di New York ada 40 negara dan NGO yang akan mengakhiri deforestasi pada 40 tahun ke depan. Indonesia berkomitmen 26% dan 41% dengan bantuan dari dunia internasional dan ini komitmen yang bear. Komitmen dana 1 miliar USD dan tergantung pada pengurangan emisi. Termasuk didalamnya pengembangan kapasitas dan pengurangan emisi, selain itu pendanaan lain. Dana untuk inisiatif mitigasi, dan swasta pada komitmen untuk pada pasokan yang tanpa menghancurkan hutan. Kita akan melihatkan kesadaran masyarakat pada masa mendatang. Anak-anak Norwegia juga ikut terlibat dalam kampanye deforestasi dengan mencantumkan gambar Orang Utan. Tamu rombongan melakukan kunjungan ke booth pameran.

60

BAGIAN KETUJUH Seminar: “Sustainable Landscape For Sustainable Development and Addressing Climate Change” PAPARAN “Bentang Alam Dan Perubahan Iklim Dalam Perspektif HPH Dan HTI” Irsyal Yasman (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia)

Contoh tata ruang KPH

Bentang Alam dalam perspektif kehutanan yaitu pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan pengelolaan wilayah daratan dalam kesatuan wilayah sungai dan anak-anak sungai yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian ekosistem dan peningkatan manfaat SDA. Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) merupakan unit pengelolaan berbasis kawasan, yang sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya dan dapat dikelola secara efisien dan lestari dengan mempertimbangkan seluruh fungsi hutan. Tata ruang dalam konsesi mencakup penataan areal kerja sesuai dengan peruntukkannya, antara lain: areal produksi, kawasan perlindungan, sarana prasarana, dan lain-lain.

Contoh Tata Ruang HTI

61

Dasar Hukum Penataan Ruang Dalam Konsesi Penataan tata ruang IUPHHK-HA/HPH didasarkan pada status hutan (HP, HPT, HPK), kelerengan, kepekaan jenis tanah, ketinggian, kriteria kawasan lindung, dan lain-lain. Areal produksi efektif di HPH sebesar 70%, sisanya dalam bentuk Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF), areal sarana prasarana, dan lain-lain. Pengaturan tata ruang IUPHHK-HT/HTI didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain: kelerengan, kepekaan jenis tanah, intensitas curah hujan, ketinggian, ketebalan gambut, dan lain-lain. (Permen LHK No. P.12/Menlhk-II/2015). Kriteria Pengaturan Tata Ruang HTI: 1. Kawasan hutan yang mempunyai kelerengan, kepekaan jenis tanah dan intensitas curah hujan dengan skoring sama dengan dan/atau lebih besar dari 175. 2. Kawasan hutan dengan kelerengan lebih dari 40% dan/atau dengan > 15% untuk jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi yaitu regosol, litosol, organosol dan renzina. 3. Kawasan hutan dengan ketinggian sama dengan atau lebih besar dari 2.000 mdpl. 4. Kawasan hutan bergambut di hulu sungai dan rawa dengan ketebalan lebih dari 3 m. 5. Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:  500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;  200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;  100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;  50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;  2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;  130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. 6. Kawasan penyangga (buffer zone) hutan lindung dan/atau kawasan konservasi. 7. Kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN). 8. Kawasan perlindungan satwa liar (KPSL). 9. Kawasan cagar budaya dan/atau ilmu pengetahuan. 10. Kawasan rawan terhadap bencana alam. 11. Berdasarkan hasil identifikasi, areal hutan alam tersebut memiliki karakteristik sumberdaya hutan untuk diusahakan dengan sistem silvikultur bukan THPB. Tata Ruang HTI  Areal tanaman pokok paling banyak 70% dari areal kerja;  Areal tanaman kehidupan paling sedikit 20% dari areal kerja;  Kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 10% dari areal kerja. Areal tanaman pokok dan/atau areal tanaman kehidupan sebagaimana dimaksud diatas, termasuk di dalamnya areal sarana dan prasarana. Tata ruang HTI dengan pendekatan bentang alam di Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau Mengapa pendekatan bentang alam menjadi penting? Karena terkait dengan pengendalian penyebab deforestasi dan degradasi hutan (COP 19 di Warsawa, 2013), masyarakat harus dilibatkan dalam kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Alam (sistem sosial insklusif), semua sektor harus memperhatikan mengenai pembangunan rendah emisi, daya dukung, dampak lingkungan berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Aktivitas berbasis bentang alam dan isu perubahan iklim: mencegah deforestasi dan degradasi hutan, melaksanakan pertanian rendah emisi (misal: agroforestry dengan melibatkan 500 desa yang disebut Desa Makmur Peduli Api/Desa Makmur Peduli Api di sekitar hutan di Sumatera Selatan dan Desa Bebas Api di Riau), perkebunan berkelanjutan (Sustainable Agriculture), pertambangan yang bertanggung jawab (Responsible Mining), implementasi RIL dan RIL-C

62

dalam pemanenan hutan, pemanfaatan keanekaragaman hayati (HHBK): bio based economy, peningkatan stok karbon dengan penanaman.

PAPARAN “Studi Kasus Di Pulau Tebing Tinggi, Kabupaten Meranti, Riau” Azwar Maas (Ahli Lahan Gambut UGM) Tipe-Tipe Lahan Gambut

Rancangan Tata Kelola Air

Inland peatland => rawa lebak/diisolasi lanskap. Lahan gambut pesisir => lahan gambut topogeneous (dipengaruhi oleh pasang surut, harian atau musiman terutama tipe A dan B, discharge sungai =>luapan air selama musim kemarau membawa sedimentasi eroded upstream river => kandungan abu > 0.5%, sumber air dari hujan, luapan sungai atau seepage); lahan gambut ombrogeneous (tidak dipengaruhi oleh luapan sungai dan pasang surut, hampir 100% bahan organik => kandungan abu 0.5% atau kurang.

Ketebalan gambut <1sampai 18 m (dome/vertical). Hidrologi (horizontal) 2 sampai > 100 km. Unit Hidrologi Gambut (KHG) menjadi prinsip dasar regulasi air atau “keseimbangan air” untuk menjaga permukaan gambut tetap dalam status hidrophilik sepanjang tahun. Pemetaan dalam skala 1:50.000 hanya dapat untuk delineate contour ketebalan gambut. Lanskap/bentang alam untuk atau morfologi permukaan hanya dapat dengan mudah delineate dalam kontur permukaan dengan interval 0.5 m atau kurang (Lidar). Bentang alam berkelanjutan: tidak ada formulasi untuk kelanjutan jika lahan gambut telah digunakan untuk kebutuhan manusia-intervensi-ekstraksi => pembentukan gambut tropical adalah dengan akumulasi material kayu/falling down pepohonan kayu ke rawa; memungkinkan penggunaan yang diperpanjang lahan gambut => generasi (konservasi dan keseimbangan utilisasi, menghindar kekeringan dan api, menyesuaikan penanaman ekosistem lahan gambut, pentingnya memperhatikan keseimbangan penghidupan masyarakat lokal secara ekonomi dan lingkungan. Studi Kasus: Lahan Gambut Tebing Tinggi Lahan gambut Tebing Tinggi adalah lahan gambut daratan yang dikelilingi oleh lautan. Satusatunya sumber air bersih adalah dari air hujan. Simpanan air ada di dalam kubah gambut. Dalam PP 71/2014: Setidaknya 30% dari KHG dalam kubah dan daerah sekelilingnya menjadi area konservasi dengan ketebalan gambut 6m sampai 12m. 30% x 138.000 hektar = sekitar 42.000 hektar, BD 0.1 ton/m3 . Kandungan air potensial dalam ketebalan gambut (diasumsikan sebagai lanskap) rata-rata 2.5 m digunakan untuk konservasi 42.000 x 100 x 100 x 2.5 x 0.9 ton air = 904 juta ton air. Potensi air ini dengan air subpermukaan yang bergerak lambat dapat menjaga permukaan gambut tetap hidropilik setidaknya jika tidak ada hujan selama 3 bulan berturut-turut jika tetap di dalam hutan aman dan sistem eko-hidro yang baik. Konversi gambut : posisi gambut dalam unit hidrotopografik, tingkat perlakuan, tingkat drainase, manajemen. Keseimbangan air : dilindungi (minimal30% KHG), kanal kering utama tidak menyentuh zona lindung, melebar ke muara, ada bangunan ekohidro; kanal sekunder ada bangunan ekohidro, kanal tersier yang dikeringkan dan tidak menyentuh saluran sekunder di atasnya. Pembangunan Berkelanjutan 96 ribu hektar dapat dikelola untuk zona utilisasi: zona buffer (10%) => campuran hutan alam atau pepohonan diadaptasikan untuk kondisi basah-lembab => air segar/menghindari air mati (14.000 hektar)

63

Zona pesisir sekita 0.3-0.5 km sepanjang pantai untuk area konservasi (mangrove/nipa) untuk perlindungan abrasi, lainnya untuk monokultur sagu atau campuran pohon hutan dan sagu. Sebagian besar dapat digunakan untuk penghapus, tanaman pangan, holtikultura, dengan diadaptasi sesuai level muka air 40 cm atau kurang dan air segar terutama dalam peternakan atau yang dekat dengan masyarakat/desa. Yang masih perlu dibahas: kawasan di luar APL (TGHK) => dapat disesuaikan sampai 30% KHG untuk kawasan lindung 42.000 hektar, bagaimana tentang kanalisasi dalam batas konsesi => kanal PT. NSP dan PT. LUM => memutus kubah gambut dan jalur air untuk transportasi sagu yang ditanam NSP; apakah ketebalan 3m masih bisa digunakan untuk kawasan lindung => tidak bermanfaat untuk perhitungan keseimbangan air; pembangunan desa mempertimbangkan latar belakang sejarah untuk pemukiman lokal, menghubungkan pembangunan daerah dengan TGHK. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam Sistem Peringatan Dini untuk kebakaran gambut : 1. Alam: musim kering, lamanya tidak ada hujan berturut-turut, tidak ada pengaruh pasang surut; 2. Kondisi tanah biofisik: tipe gambut, zonasi, sistem kanalisasi, penggunaan lahan; 3. Status tanah: tidak jelas/abu-abu, daerah konsesi/HGU; 4. Konflik: antara konsesi/HGU, antara masyarakat (setempat dengan pendatang), konsesi dan masyarakat; 5. Alasan membakar: persiapan lahan => jeruk limau, pengumpulan uang – mengorder Perhitungan emisi kebakaran gambut Melalui pembentukan abu pada permukaan gambut: diatas tanah hutan yang didegradasi: 50 ton/hektar berat kering, kandungan abu 0.5% => 250 kg, kebakaran hutan 20 cm dalam 1 hektar => 2 x 1000 x 1000 x 0.1% kg = 2000 kg berat kering; abu total 2250 kg/hektar dengan BD 0.02 kg/m3 => 1.13 mm abu diatas permukaan gambut; hutan terdegradasi ditambah ambt 20 cm = 250 ton bahan organik => 145 ton Carbon atau sekitar 475 ton CO2/hektar

PAPARAN “Wilayah Kelola Rakyat dalam Sustainable Landscape” Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif WALHI) Kerusakan lingkungan hidup dan menyusutnya sumber daya alam berkembang sebagai isu lokal, regional dan nasional, bahkan sudah menjadi isu global. Namun sampai saat ini belum ada kesatuan pandangan mengenai penilaian terhadap arti dari potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terjadi perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam pada satu unit landskap tertentu. Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai suatu gagasan dalam memenuhi kebutuhan alternatif dari kebijakan pembangunan kewilayahan yang tidak memperdulikan fungsi ekologi serta mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat lokal. WKR adalah sebuah sistem kelola yang integratif dan partisipatif dalam proses tata kelola, produksi, distribusi dan konsumsi melalui mekanisme penyelenggaraan yang memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan dengan berdasarkan nilai dan kearifan setempat guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lebih luas lagi, yaitu sumber daya alam yang dikelola oleh masyarakat secara erat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 80% masyarakat sungai Tohor menggantungkan hidupnya dari produksi sagu sejak tahun 80-an. 300-500 ton produksi sagu setiap bulan dihasilkan secara konsisten oleh masyarakat

64

tanpa harus merusak ekosistem gambutnya. Selain itu, di wilayah Timor yang kering tidak menghalangi masyarakat Besipae (TTS) NTT untuk menjaga ekosistem hutannya. Hutan yang mereka jaga telah memberikan manfaat ekonomi secara nyata, salah satunya buah asam merah yang mencapai lebih dari 100 ton/musim. Desa Nusantara (OKI), satu-satunya desa di kecamatan air sugihan yang menolak untuk menanam sawit di desanya kini telah menghasilkan tidak kurang dari 3600 ton padi setiap panen dan menjadi magnet baru tenaga buruh dari desa-desa sekitarnya. Desa AekberikLombok Tengah telah menggalakkan konsep kelola wilayahnya yang agroforestry dengan komoditi buah pala sebagai ikon produknya. Sirup, manisan, teh, bumbu dan bubuk herbal pala yang dihasilkan telah membantu mengurangi tingkat pengangguran dan anak putus sekolah. Landskap sering dilihat sebagai tempat tumpang tindih jaringan ekologi, sosial dan ekonomi dalam wilayah tertentu (GPFLR). WALHI memandang sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, flora, fauna asli dan pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi kesadaran untuk hidup di wilayah tersebut. Dalam pandangan WALHI, dalam pendekatan lansekap : 1. Terbukanya akses pengelolan SDA melalui kepastian hak dan ruang kelola masyarakat. 2. Unit pendekatannya menggunakan batas geografis, komunitas manusia dan sistem ekologi. 3. Mata pencaharian pokok, serta kepentingan komunitas lokal berikut kriteria untuk pembangunan dan pelestarian regional sebagai titik awal. 4. Memberi ruang bagi tumbuhnya hukum lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah. 5. Pada cakupan kawasan yang luas bertujuan memelihara integritas komunitas, habitat dan ekosistem biologis. 6. Pada cakupan wilayah cukup kecil, seperti kampung yang mempunyai identitas kultural yang unik serta memunyai hak utama untuk menentukan pembangunannya sendiri – walaupun hak ini bukan hak menyeluruh. Ancaman terhadap WKR dari aspek daya dukung lingkungan => investasi eksploitatif dan monokultur skala besar, dari aspek pranata sosial => tergerusnya pranata sosial budaya masyarakat karena benturan kepentingan pragmatisme investasi, dan dari aspek konflik tenurial => tumpang tindih klaim kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Kebutuhan WKR dalam lansekap : 1. Kepastian hak tenurial dan hak kelola. 2. Mengintegrasikan sistem sosial dan ekosistem serta kepentingan-kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan 3. Mendorong prinsip-prinsip pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. 4. Membangun etika saling menghargai dan saling mempertahankan kehidupan komunitas lokal. 5. Mengintegrasikan antara pelestarian lingkungan hidup dengan melindungi struktur, pola, dan fungsi ruang, serta keanekaragaman dari sistem yang berlaku di komunitas lokal.

65

PAPARAN Joko Supriyono (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Saya akan menyinggung tentang 3 hal yaitu palm oil, landscape, climate change. Sawit Indonesia adalah yang terbesar. Indonesia memproduksi tahun lalu 32,5 juta ton minyak sawit, terbesar dibanding produksi di negara-negara lain. Dari 32,5 juta ton tsb 26 juta ton diekspor. Sudah sejak dulu Indonesia pemain pasar global. Hampir 80% dari produk kita diekspor. Sawit salah satu komoditas minyak nabati. Di dunia ini ada 14 minyak nabati dan 3 minyak hewani. Minyak sawit, repsit, bunga matahari, kedelai, grownut. 5 besar dari 14 minyak nabati. Bisnis minyak nabati global itu besar sekali karena menyangkut perut manusia di muka bumi. Minyak sawit hanya bisa ditanam 10LU dan 10LS, diluar itu sawit tidak bisa tumbuh. Kedelai di Amerika Latin Amerika Serikat. Reseed dan sunflower banyak di Eropa. Minyak sawit menguasi 37% market sale di pasar global. Minyak sawit bagi Indonesia sangat penting, karena minyak sawit penghasil devisa terbesar ekspor non-migas. Tahun lalu ekspor migas Indonesia 18,5 milyar dollar. Ekspor sawit Indonesia sudah menyamai ekspor migas yang diandalkan Indonesia. 2-3 tahun lalu ekspor sawit melebihi ekspor migas di Indonesia. Neraca perdagangan kita selama 3 tahun berturutturut defisit sebenarnya diselamatkan oleh minyak sawit, karena sawit selalu surplus tiap tahun. Level emisi: 1. POME: Palm Oil Mill Effluent, limbahnya sawit, 2. fossil fuel karena beberapa menggunakan solar atau fossil fuel lainnya, 3. pupuk karena ini pertanian, 4. pestisida Sumber emisinya di setiap bisnis pertanian pasti ada empat ini tinggal besarnya berapa. Riset selama 3 tahun POME 27 ribu ton per tahun, CO2 ekuivalen per tahun.Dalam bisnis sawit yang dijalankan menggunakan biomass berupa fiber, dan shell. Berupa side product dari sawit sendiri. Digunakan dalam power plan-nya untuk mengoperasikan pabrik sawit, bisa mengurangi 35% dari fossil fuel yang digunakan. Di tingkat lanskap, menggunakan metodenya IPCC, emisi 1 unit palm oil per tahun 3.6 ton CO2 ekuivalen per hektar. Tetapi kebun sawit juga adalah sekuistrasi CO2 juga. Sekuistrasi dari palm 13.7 ton CO2 ekuivalen per hektar. Publikasi di Malaysia sepakat dengan ini. Kebun sawit bukan emitter, tetapi netsing atau sekruster. 10,1 ton per hektar per year per ekuivalen C02. Di tingkat nasional, pemerintah menggalakkan renewable energy berupa bio-diesel asal sawit yang baru bisa sukses. Menurut riset, emisi dari fossil fuel 2,6 kg CO2 ekuivalen per liter. Diesel mengemisikan 1,54 kg CO2 ekuivalen per liter. Indonesia tahun lalu menggunakan renewable energy 1 juta ton CO2 ekuivalen dengan kita menggunakan renewable energy. B20 untuk solar, maka 3 juta ton minimum yang akan dijadikan bio-diesel. Non subsidi, maka 3 juta ton lagi. Plus 1 juta ton kalau pakai PLN. Penggunaan bio diesel harusnya dalam konteks adaptasi perubahan iklim. Bio-diesel itu ternyata tidak mengandung sulfur. Spek Pertamina kandungan sulfur di solar Pertamina adalah 3000ppm. Euro 1 tahun 93 2000ppm. Kalau Indonesia mau menurunkan kandungan sulfur, bio-diesel adalah pilihannya karena memiliki kandungan 0 sulfur. Ini tidak pernah diungkap. Dampak sulfur terhadap pernapasan sangat tinggi. Ada 10,5 juta hektar kebun sawit di Indonesia (data dari Dept. Pertanian). Kebun sawit harus ditanam di luar kawasan hutan atau HPL.

66

Kalau kita lihat hutan Indonesia 134 juta hektar, 71% dari luas daratan Indonesia 188 juta hektar, sehingga kawasan non-hutan 53,5 juta hektar, maka kegiatan budidaya dan pembangunan boleh dilakukan. Yang boleh menggunakan kawasan hutan hanya untuk HTI saja. Untuk padi 8 juta hektar, untuk penggunaan lainnya, untuk plantation 20,5 juta hektar (10 juta sawit, 10 juta lagi non-sawit) kebun sawit di Indonesia 5% dari total kawasan hutan di Indonesia (harusnya non-hutan). bahwa hutannya banyak rusak cerita lain. Katanya sudah ada 40 juta yang rusak. Disindir lagi yang rusak itu didalamnya sawit. Bicara lanskap, sebenarnya kelapa sawit bukan mendominasi lanskap hutan Indonesia. Setiap kegiatan pertanian adalah kegiatan pembangunan. Pertanian secara keseluruhan juga kecil. Agriculture land untuk Indonesia ternyata sangat kecil sekitar 26,7% luas areal pertanian di Indonesia dibandingkan dengan land areal. Rata-rata dunia 38% di Inggris 77% di Amerika sekitar 50%. Kalau Indonesia mau swasembada pangan, maka penataan lahan pertanian kita juga harus seimbang. Pajale: padi jagung kedele. Australia penduduknya 26 juta orang, grazing land untuk penggembalaan sapinya 400 juta hektar. Bicara lanskap adalah lebih kepada penataan ruang. Ini yang belum diatur oleh pemerintah. Berbicara tentang high carbon stock, pemerintah harus mengintegrasikan ini dalam penataan ruang komprehensif, kalau sekarang masih spot-spot. Orang Sumatera Utara tahu Kebun Ajamu di Labuhan Batu, ditanam selama 80 tahun lalu masih baik-baik saja. Gambut bisa dimanfaatkan dengan baik asalkan menggunakan metodologi yang tepat. Petani sulit memanfaatkan lahan gambut yang jatuhnya mahal karena butuh teknologi dan metodologi. Bahwa perlu kajian hidrologis gambut, perlu zoning kawasan yang dilindungi atau dibudidayakan, itu saya setuju, dan kemudian diintegrasikan di tata ruang yang disepakati bersama, sehingga jelas bagi kami pelaku mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Moderator meyampaikan bahwa kita lihat ada competing discourse ada yang sama dan ada yang tidak. Misalnya bagaimana gambut dipakai, implicit didalamnya jangan semena-mena dikonversi menjadi budidaya pertanian dan sebagainya, kita lihat banyak KARHUTLA. Kita lihat dari Bapak Joko ternyata memberi bukti di beberapa tempat bahwa kelapa sawit juga bagus dan ikut menyumbang ancaman perubahan iklim, di energi alternative. Ada kontroversi satu lagi mengenai wilayah kelola rakyat, apa bedanya WKR dengan masyarakat hukum adat. Konteks ini menuju sustainable landscape. Yang penting dan utama adalah penataan ruang, hulu persoalannya berapa besar alokasi hutan dan nonhutan. Presentasi dari Bapak Irsal misalnya, kawasan hutan didalamnya. Saya dan kawan-kawan meneliti di Pulau Jawa, tutupan hutan banyak muncul di kawasan non-hutan.

67

68

BAGIAN KEDELAPAN Talk Show And Discussion “Reshaping Public Finance And Private Investment To Enhance Climate Change Mitigation Efforts In Energy sector” PAPARAN Halim Kalla (Wakil Ketua KADIN Bidang Energi Dan Lingkungan Hidup) Menata kembali keuangan untuk mengupayakan pendanaan dalam perubaha iklim. Dari Paris, semua negara berkomitmen untuk menekan laju peningkatan kenaikan suhu. Indonesia sebagai negara berkembang sangat diharapkan untuk berkontribusi menurunkan emisi karena mempunyai hutan sangat luas sehingga bisa menyerap carbon dan menurunkan emisi. Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan EBT dengan angin, air, gas dan matahari serta geothermal. KADIN sangat mendukung komitmen pemerintah dan pengembangan EBT dan mencegah kebakaran hutan. Pemerintahan diharapkan membuat lembaga dalam rangka mendukung kampanye penggunaan energi yang bersih. Pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada perusahaan yang melakukan dan menggunakan EBT. Kami yakin penurunan harga BBM fosil hanya sementara, akan naik lagi karena persediaannya akan menurun sehingga mahal lagi. Pembangunan pembangkit listrik EBT akan mendorong para pengusaha melakukan investasi di bidang ini dan akan dibeli pemerintah. EBT yang diharapkan mencapai 23% bisa dicapai pada tahun 2025. Sekarang baru 10% EBT yang dipakai. Moderator menyampaikan, Bapak Halim Kalla adalah praktisi pengusaha EBT. Pelaku usaha yakin bahwa EBT untuk ketahanan energi. Karena penurunan hanya sementara. Pak Sudirman ingin membentuk DIRJEN energi baru terbaharukan.

PAPARAN Emma Sri Martini (CEO PT. Sarana Multi Infrastructure) Saya akan menyampaikan “Reshaping Public Finance and Private Investment to Enhance Climate Change Mitigation Efforts in Energy Sector”. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), 100% milik negara. Berdiri 2009 dan fokus pada infrastruktur dan salah satunya adalah energi. Visinya memberikan percepatan pembangunan infrastruktur. Salah satunya terkait dengan kelistrikan. Dalam perjalanan, masalahnya tidak hanya pembiayaan karena melibatkan banyak pihak. Kemudian fokus pada jasa konsultasi dan juga pengembangan proyek, khususnya yang akan kerjasama pemerintah dengan swasta. Pada tahun 2015 bertambah mandat untuk infrastruktur sosial, energi efisien dan kereta api. Dalam melaksanakan programnya,

69

sektor ketenagalistrikan mencapai 29% dibandingkan dengan sektor jalan, transportasi, minyak dan gas bumi, telekomunikasi, irigasi serta air minum. Total dana yang dipergunakan Rp. 13,1 triliun dan mendatangkan multiple effect sampai 7,5 kali sehingga sampai Rp. 96,7 trilliun. Pilar Pembiayaan dan Investasi Portofolio Kinerja Pembiayaan, 2011 – 2015

Diversifikasi Sektor

14.000

Jalan 28%

13.063

(Rp miliar)

12.000

Outstanding

10.000

Komitmen

8.386

8.000 5.577

6.000

4.477

4.000

Ketenagalistrikan 29%

1.158 525

2.000

Transportasi 14%

4.262

3.087

2.222 1.196

2011

2012

2013

2014

2015*

Total Nilai Proyek Rp 96 Triliun 120.000 (Rp miliar)

96.746 49.150

100.000 80.000

Minyak dan Gas Bumi 14%

60.000 17.070 40.000

Air Minum 4%

17.993

20.000

Telekomunikasi 7%

Irigasi 4%

9.167

3.366 s.d. 2011

2012

2013

2014

2015*

*Posisi kumulatif

Rp13,1 triliun

Total Nilai Proyek

± Rp96,7 triliun

Komitmen Pembiayaan

Multiplier Effect 7,5 kali

Total Nilai Proyek

*Unaudited

4

Partispasi PT. SMI dalam proyek EBT dan efisiensi energi dengan membiayai 8 proyek pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro. Selain itu PT. SMI juga memberikan konsultasi dilakukan ketika kerjasama pemerintah dengan swasta. PT. SMI menggandeng multilateral dengan UNDP tentang energi terbaharukan memberikan jasa konsultasi bagi 2 (dua) proyek pembangkit listrik tenaga angin dan 2 (dua) proyek pengolahan limbah menjadi energi serta 2 (dua) proyek pembangkit listrik tenaga air dan mini hidro. Lokasi proyek di Jawa dan Sumatera, kedepan mau di Kalimatan dan Papua. PT. SMI dalam hal ini mengelola dananya. Lokasi Proyek Energi Terbarukan PT SMI

1

2

8

Hydro Power Plant Asahan, North Sumatera

9

Mini Hydro Power Plant Mobuya, North Sulawesi

Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera

Wind Energy Power Plant, Sumba, East Nusa Tenggara and Lebak, Banten

1 2 3 8 10 4 5 3

Mini Hydro Power Plant Humbang Hasundutan, North Sumatera

6 9 10

7

4

Mini Hydro Power Plant South Solok, West Sumatera

9

5

6

Mini Hydro Power Plant Lebong, Bengkulu

Financing Services

70

10

7

Mini Hydro Power Plant Lebak, Banten

Advisory Services

Mini Hydro Power Plant Banjarnegara, Central Java

Waste to Energy Project, Batam and Nambo

6

Faktor pendorong dan penghambat energi terbaharukan di Indonesia sangat banyak terbagi dalam 2 (dua) bagian, seperti gambar di bawah ini. Faktor Pendorong dan Penghambat Energi Terbarukan di Indonesia Kebutuhan daya yang tinggi dan rasio elektrifikasi rendah

Market Drivers

Tinggi

Keberlimpahan sumber energi baru dan potensi energi terbarukan

Tarif yang rasional untuk investasi komersial

Pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia yang tinggi

Kebijakan energi nasional (energy mix) dan insentif

Rendah

Market Restraints

Tinggi

Masalah Rendah pembebasan lahan dan birokrasi yang panjang

Kurangnya fasilitas infrastruktur dan skema subsidi

Kebutuhan akan investasi jangka panjang

Keterbatasan informasi dan kesadaram akan energi terbarukan

Kebutuhan tenaga ahli

7

Selain itu ada penurunan harga BBM. Hal ini membuat PLN lebih tertarik untuk menggunakan BBM lagi. Harapan PT. SMI pemerintah membuat kebijakan yang mendukung energi terbaharukan. Dari sisi pembiayaan infrakstruktur beragam. Ada 70-80% dananya berasal dari bank, multi lateral, lembaga pembiayaan infrastruktur (PT. SMI/PT. IIF) dan export credit agencies. Sementara 20-30% berasal investor strategis, private equity, lembaga pembiayaan infrakstruktur (PT. SMI/PT. IIF). PT. SMI fokus pada pembiayaan jangka panjang proyek green field dan dapat melakukan penyertaan modal. Seringkali kita melengkapi perbankan karena perbankan dibatasi oleh peraturan keuangan sehingga produk financing saling melengkapi. PT. SMI mempunyai beberapa program dan peran, yaitu a. PT. SMI sebagai katalis: closing the gap dalam menarik pihak swasta. Hal ini dilakukan di PLTHM Lubuk Gadang dan LPG Storage Terminal Semarang. b. PT. SMI dalam dana EBT, mempunyai beberapa model dalam meningkatkan proyek EBT, yaitu co financing model, fund management, capacity building program. c. PT. SMI mengelola dana multilateral, terutama untuk proyek-proyek EBT dengan tenaga air, biogasm tenaga matahari, tenaga angin, dan energi effesien Inisiatif PT. SMI dalam bidang EBT dan effesiensi ada 5 (lima) bidang, yang sedang dieksplore yaitu : Inisiatif SMI di bidang Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi

Dana Geothermal

Inisiasi Pemanfaatan Dana CTF

 Dengan adanya peralihan aset Pusat Investasi Pemerintah kepada PT SMI, kini PT SMI memiliki mandat dalam mengelola dana geothermal sebesar Rp 3.1 triliun

 Clean Technology Fund (CTF) adalah dana yang dikelola oleh World Bank dalam rangka pengembangan proyek Geothermal, senilai USD 50 juta.

 Fasilitas Pembiayaan senilai USD 100 juta yang dapat digunkan untuk pembiayaan investasi dalam sektor energi terbarukan dan climate change.

 Inisiatif pemanfaatan dana CTF akan dilakukan melalui skema co –financing antara World Bank dan PT SMI

 Energi Terbarukan mencakup hydropower, geothermal, biomass, surya, angin, dan lain lain.

 Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk fase eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah pada wilayah greenfield di Kawasan Indonesia Timur

 Climate Change mencakup : Mitigation & Adaptation

 Pemanfaatan dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan berikut : ‐ Binary power  ‐ Eksplorasi plant ‐ Eksploitasi ‐ Ekspansi ‐ Well  pembangkit maintenance listrik ‐ Eksplorasi oleh pemerintah

Akreditasi Green Climate Fund (GCF)  Green Climate Fund digagas oleh United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) untuk mendukung negara berkembang dalam pembangunan proyek infrastruktur yang sustainable dan memiliki nilai multiplier effect .

-

 SMI tengah dalam proses akreditasi GCF untuk menjadi intermediary instituion yang dapat mengelola dana tersebut

Fasilitas Dana AFD

Pembiayaan Pemerintah Daerah  Pengalihan aset PIP menjadi PMN SMI, memungkinkan SMI untuk memberikan pembiayaan pada Pemerintah Daerah.  Dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk mendukung program Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

13

71

Jika semuanya dikasih ke private tidak akan jalan oleh karenanya perlu perlakuan yang lebih. Kita sedang berproses akreditasi dari Green Climate fund. Pemerintah daerah juga diharapkan berperan untuk mempermudah pelaksanaan berkaitan dengan ijin dan bisa juga pendanaan. Ini contoh kerjasama SMI dengan AFD dalam kredit fasilitas, Quasi equity facility, dan Technical assistance programme, dengan detail di bawah ini. Kerjasama PT SMI dengan AFD untuk Infrastruktur Energi Terbarukan Manfaat Bagi Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Bentuk Kerjasama

Credit Facility (CFA)

Quasi Equity Facility (QEF)

Technical Assistance Programme (TAP)

► Menjadi sumber pendanaan jangka panjang ► Mempromosikan proyek-proyek infrastruktur energi terbarukan dan energi efisiensi ► Menjadi sumber pendanaan dengan bunga rendah

► Meningkatkan jumlah proyek energi terbarukan yang layak secara finansial ► Mitigasi risiko pada konstruksi proyek infrastruktur yang tinggi ► Meningkatkan kemampuan internal Perseroan dalam proyek infrastruktur energi terbarukan ► Mempercepat proses penyiapan proyek energi terbarukan ► Membangun dokumentasi standar manajemen proyek ► Memperkuat kapabilitas ESMS Perseroan 14

PT. SMI sekarang sedang dalam proses akreditasi GCF sudah sampai tahap kedua sebagai intermediary institution. Jika bisa lolos GCF maka akan membuka peluang dana- dana dari luar untuk EBT. Moderator menyampaikan berkaitan dengan kebijakan yang saling mendukung dan kapasitas tidak hanya masalah pembiayaan. Hal ini dilakukan kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Sangat tidak cukup kegiatan didukung oleh hibah dan pinjaman, tapi perlu ada garansi dan yang lainnya. Oleh karenanya perlu lembaga yang mempunyai fleksibilitas dalam melakukan pengembahan energi terbaharukan.

PAPARAN Farah Ratnadewi (Deputi Pengembangan iklim Penanaman Modal, BPKM) Dalam topik Indonesia Investment in Renewable Energy Sector akan membahas bagaimana BPKM berperan dalam pengembangan EBT. Ada peluang dalam pengembangan infrastruktur pembangkit listrik untuk menghasilkan dengan kapasitas 35 GW yang akan dikembangkan oleh Kementerian ESDM. Investasi yang ditawarkam ke pihak swasta ada di semua pulau di Indonesia adalah USD 36,3 milyar dari total perlu USD 81,7 milyar.

72

Investment Opportunities

Power Generation Target

USD36.3 billion of investment is offered to private sectors. Investment

Private Sectors

IDR 435 trillion

Power Generator: 18.2 GW Transmission: 360 kms

Development Target 2015-2019:

35 GW

(USD 36.3 B)

National Electricity Company (PLN)

Investment IDR 545 trillion

Power Generator: 16.8GW Transmission: 50,000 kms Distribution channel: 150,000 kms

6%

(USD 45.4 B)

9% Energy Source to be Developed 2015-2019

STRATEGIC PROJECTS 26%

to overcome the (potential) scarcity of electricity

• Complete 2,191 MW powerplant projects (18 steam powerplants) • Develop 2,000 MW steam and natural gas powerplants (Muara Karang, Muara Tawar, Tanjung Priok, and PLTGU Grati Pasuruan) • Develop big-scale steam powerplants in West Java (Bojonegoro), Central Java, and East Java (including Cilacap) • Develop steam powerplants in Mulut Tambang 8, 9, 10 (including Java-Sumatera transmition 500kV), Indramayu 1,000 MW, and Batang Jateng 2x1,000 MW • Develop steam powerplant extention in Cirebon 1,000 MW and Suralaya 1,000 MW • Develop other planned powerplant (hydroelectric powerplant, steam powerplant, etc)

56%

Steam

3% Geothermal Natural Gas and Steam Source: Indonesia Development Planning Agency, 2014.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

5

Sementara peluang investasi di Indonesia adalah USD 72,942 juta untuk power plant, transmission dan substation. Di dalamnya belum termasuk bunga selama pembangunan dan pajak.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Dalam pengembangan EBT, di sini terlihat target tahun 2025 disandingkan dengan data tahun 2011. EBT diperkirakan akan meningkat menjadi 25%. Sementara energi listrik dari minyak menurun 17%. Sementara penggunaan EBT meningkat menjadi 23%. Energy Mix Policy 2025

Increase of new renewable energy Increase of New and Renewable Energy from 5% to

According to the National Energy Policy, Indonesia will focus on renewable energy and cleaner coal technology to reduce oil energy dependency. The policy is to include energy mix target to reduce oil usage to 25% and increase renewable energy to 23% in 2015.

23%

Energy Mix 2025

Energy Mix 2011

23%

22% 5%

25%

26%

22%

47% 30%

Coal

Gas

New and Renewable

Source: EBTKE, national energy mix 2025.

Oil

Coal

Gas

New and Renewable

Oil

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

7

73

Dibandingkan kita telah menyerap meningkat 17%. Target realisasi adalah 5045 T kita mengundang investor dari dalam dan luar. Kita mengharapkan penyerapan tenaga kerja dan investasi di pulau Jawa. Kebijakan investasi EBT dalam mendukung bidang EBT. EBT adalah satu dari industri pioneer. dengan mengikuti perkembangan yang ada. Selain itu ada pemberian insentif pajak bagi 143 segmen bisnis dan terakhir ada kebijakan untuk duta fasilitasi ekspor. Ada juga penyederhanaan ijin bagi power generation, transportasi dan industri. PERPRES No 39 Tahun 2014 mengatur pengusaha lokal dan luar negeri dalam membangunan pembangkit listrik. Improvement of Investment Climate Foreign Ownership in Power Plant Sector Based on Presidential Regulation 39/2014 No.

Business Fields

KBLI

PR 39/2014

Power Plant: Power Plant < 1 MW

35101

100% Local Capital (DDI)

-

Power Plant > 10 MW

35101

Foreign Capital Ownership Maximum 95% (Maximum 100% for the purpose of Public Private Partnership/KPS during concession period)

Power Plant Transmission

35102

Foreign Capital Ownership Maximum 95% (Maximum 100% for the purpose of Public Private Partnership/KPS during concession period)

ENERGY AND MINERAL RESOURCES 1.

2.

3.

Electricity Distribution

35103

Foreign Capital Ownership Maximum 95% (Maximum 100% for the purpose of Public Private Partnership/KPS during concession period)

4.

Small-scale Power Plant (1-10 MW)

35101

Foreign Capital Ownership Maximum 49%

5.

Construction and Installation of Electric Power: - Installation of Electric Power Utilization 43211

100% Local Capital (DDI)

6.

Biomass Pellet Producing Industry for Energy

16295

Partnership

7.

Electric Power Installation Examination and Testing

71204

100% Local Capital (DDI)

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

18

Untuk melayani berbagai pengusaha sejak Januari tahun 2015. Sudah ada 22 kementerian yang menempatkan petugasnya untuk pelayanan satu tempat sehingga bisa memudahkan. Pemerintah juga melakukan sertifikasi, ada pengurangan ijin dan lama pengurusannya. 22 Ministries/institutions integrated in the investment one-stop service at BKPM Ministry of Energy & Mineral Resources 63 licenses related to power & geothermal Ministry of Environtment & Forestry 17 business licenses Ministry of Industry 6 business licenses Ministry of Agrarian and Spatial/National Land Agency Centralization of issuing land rights licenses for foreign direct investment Ministry of Defense Stationed Liaison Officer for consultation Ministry of Trade 9 licenses Ministry of Agriculture 5 business licenses Ministry of Finance Import duty facility for machineries, goods, materials for production

Ministry of Health 9 licenses rrelated pharmaceutical production, medical equipment production Ministry of Tourism 20 licenses related tourism and economy creative sectors Ministry of Communications and Information Technology 5 licenses related post management, telecommunication and broadcasting Ministry of Manpower 3 business licenses and principal licenses Ministry of Public Works & Public Housing 7 business licenses

Ministry of Marine Affairs & Fishery 1 business licenses Ministry of Education & Culture 1 business licenses Indonesian National Police 6 business license in safeguarding business

Ministry of Transportation 7 business licenses

Supporting Institutions: Nat’l Food & Drugs Control Agency, Nat’l Crypto Agency, Nat’l Ministry of Law & HumanThe Rights Standardization Investment Coordinating Board of the Republic of IndonesiaAgency, Electricity 1 business licenses Company

74

21

Banyak sekali ijin yang harus diurus pada kementerian untuk membangun pembangkit listrik, yaitu : Power Generation Licensing Scheme 1. Principle License (IP) 6. Ioperating License / temporary IUPL 7. designation of area 2. APIP (Inatrade) 8. Assignment 3. Import duty facility Geothermal Survey (DBC)* 9. Geothermal License 4. NIK (DBC)* * Online by investor 5. IUPTL 1. RUPTL 2. Procurement (Auction, Direct Selection,

PLN

KESDM

Investor Kemenkeu

BPN

OSS Country/City

Appointment Directly) 3. PPA/PJBL 4. Financing Date

1. 2. 3. 4. 5. 6.

OSS CENTER

OSS PROVINCE*

Kemenhut dan LH

Electricity Supply Business License Operating License Business Area Stipulation Electric Power Supporting Service Permit Transnational Electricity Purchase Permit Utilization of Electricity Network Permit in the Interest of Telecommunications, Multimedia and Information 7. The assignment of Geothermal Preliminary Survey 8. Geothermal Permit 9. Geothermal Supporting Business Approval 10.Use of Geothermal Explosives Warehouse Permit

1. 2. 3. 4. 5.

Taxpayer Identification Number (NPWP) Letters VAT collector (SPPKP) Security Feasibility (SJKU) Customs Identification Number (NIK) Approval For Duty Exemption

1. Technical consideration 2. Land acquisition

(implementation) 3. Certification

Kemenhub

1. Usage Rights of Forest Transmission Network Area Permit (IPPKH) 3. Water utilization and 2. AMDAL for Power and use permit 1. Confirmation Letter on High Stacks Permit Not Required 2. Jetty Utilization Permit 3. Terminal construction permit 4. Land Dredging permits 5. Tuks Management approval 6. Permanent International Ship Security Certification 7. Railroad Crossing Permit 8. Specific Terminal License 9. Navigation License

Foreign Commercial Loan Approval (PKLN) Kemenko Ekon

Kemenaker

Kem PU Pera

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Foreign Manpower Utilization Plan (RPTKA) Permit to Employ Foreigner (IMTA) Vessel Pressure Permits Steam Vessel Permits Permission To Installing and Using Fire Extinguishers Permission To Installing and Using Lightning Protector 7. Permission To Installing and Using Electricity Production Machinery 8. Permission To Install and Use Lifting and Transport 9. Permission Installing and Using Steam Boiler 10.Permission To Install Electrical Equipment at Work 11.Boiler Operator Permit

1. Dam Permit 2. Construction License

* Location permit from OSS Province if the location is across regencies/municipalities Regional Licensing

Regional Licensing

1. IMB (Kab/Kota) 2. Environmental Permit 3. Location Permit (Kab/Kota) 4. Permit use of boiler 5. Permit use of lift

6. Permit use of genset 7. Lighting protection permits 8. TDP 9. Occupational health and safety permit

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

22

Setelah ada pelayanan terpadu, menawarkan pelayanan investasi yang selesai dalam 3 jam dengan investasi 100M akan mendapatkan 8 produk investasi di Indonesia.

Investment Climate

3-hour Investment Licensing Service

Requirements Minimum investment of IDR 100 billion

(USD 8 million) and/or employing

1.000 local workers

8 documents obtained

• IP/ Investment license • Certificate of incorporation • NPWP / Tax registration • TDP / Company registration • APIP / Import identification • NIK / Customs registration • RPTKA / Employing plan • IMTA / Working permit • Letter of land availability

BKPM

• Arrive at BKPM directly from the airport.

• Consult with Director of Investment Service. • Submit the required documents & data.

Wait at the lounge while

documents are processed by BKPM, notary, Tax Office, and Agrarian Ministry.

Obtain eight documents & letter of land availability within three hours to start your business.

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

23

Moderator menyampaikan bahwa upaya energi ternyata multidimensi karena menyerap tenaga kerja dan ekonomi. Birokrasi seringkali menjadi hambatan investasi dengan pelayanan satu pintu diharapkan mempermudah. Pak Ucok bisa memberikan gambaran pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan EBT.

75

PAPARAN Ucok Siagian (Pakar Energi ITB) Pembiayaan untuk dekarbonisasi sektor energi di Indonesia. Biasanya kita bicara pembiayaan tentang climate finance, bagaimana negara maju membiayai project mitigasi di negara berkembang. Berapa anggaran yang diperlukan untuk mitigasi di sektor energi agar suhu tidak naik 2 derajat. Dekarbonisasi di Indonesia (Slide). Tahun 2030, masih akan ada emesi dari energi baru pada tahun 2030 ada penurunan emisi. Jika Indonesia berperan, maka emisinya perkapita 1,4 sampai 1,5 sehingga kita bisa berkontribusi di sektor energi.

Studi yang dilakukan terkait dekarbonisasi di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) pilar, yaitu : Pilar Dekarbonisasi Pillar 1. Energy efficiency measures would drastically decrease energy intensity of GDP (Energy per GDP)

Pillar 1. Energy Efficiency

Energy intensity of GDP

MJ/$ 8.3

2010

0.0

Pillar 2. Decarbonization of electricity: Use of low carbon emitting fuels would significantly electricity emission intensity (gCO2/kWh)

2.0

4.0

6.0

Pillar 2. Decarbonization of Electricity

8.0

10.0

Elect. emission intensity

gCO2/kWh 871

2010

− 94%

50

2050 0

Pillar 3. Electrification of end uses will reduce fossil fuel combustions and reduce emission (as long as the power generation is deeply decarbonized)

− 70%

2.5

2050

200

400

600

Pillar 3. Electrification of end-uses 2010

800

1000

% of electricity in final energy +22 pct

12%

2050

34% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

% 40%

Efesiensi energi, dari 8,3 menjadi 2,5. Dekarbonisasi listrik, dengan menggunakan energi terbarukan sehingga dari 871 menjadi 50. Daya Listrik pengguna akhir, menggunakan alat elektronik yang wattnya rendah dan ramah lingkungan, misalnya mobil listrik dan sarana trasnportasi yang lain berbasis listrik. Kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai target belum termasuk infrastrukturnya adalah sebagai berikut : Kebutuhan Investasi untuk Dekarbonisasi (ballpark figures) $35.0 $30.0 $25.0 $20.0

B$

EV & CNG

$15.0

Biorefinery Renewable + Nuclear

$10.0

Fossil power plant

$5.0

Ren Ren+CCS Struct

Ren Ren+CCS Struct

Ren Ren+CCS Struct

2010

2020

2030

2040

Ren Ren+CCS Struct

Ren Ren+CCS Struct

$0.0

2050

Belum termasuk investasi untuk efficiency measures dan enabling infrastructure

76

Pembiayaan dekarbonisasi sangat tergantung kepada pembangunan infrastruktur EBT dan deployment teknologi - teknologi baru sehingga biaya lebih besar. Kemungkinan pembiayaannya dari publik dan private investment serta dari public private partnership. Sekarang belum ada pajak karbon karena BBM yang masih disubsidi. Ini untuk masa mendatang. Private, ada arah pengembangan usaha dalam EBT. Selain itu bisa mengakses dana-dana program perubahan iklim dari luar. Moderator menyampaikan bahwa kearah EBT, realokasi dana-dana publik diperuntukkan untuk pembangunan infrakstruktur. Dari ground invesment ke green investment yang jumlahnya triliunan. Sehingga tidak perlu berpikir keras untuk mencari dana yang baru.

PAPARAN Agus Pambagyo (Pengamat Kebijakan Publik) Saya akan menyoroti regulasi karena sangat mahal ketika masuk dalam koordinasi. Jika kita mempunyai regulasi yang terkait EBT. Banyak peraturan yang sudah ada dan harus dibuat lebih banyak agar dimengerti oleh publik. Investor hanya membutuhkan kepastian baik di pusat dan daerah. Walau sudah di tarik di provinsi, tapi di lapangan investasi EBT tidak berjalan. Dalam periode administrasi, pemerintah sekarang ketika ada peraturan yang menghambat pengembangan EBT, solusinya tidak mengubah UU tapi membuat PERPRES. Bagaimana memasukkan semua kepentingan yang ada dalam sebuah kebijakan. Hal ini yang perlu diwaspadai. Disini ada KLHK, menteri keuangan, BPKM, ESMD sehingga bisa dikomunikasi dan dicari solusinya. PERPRES No 13/2015 tentang energi terbarukan. Jika kita meneliti tanpa mencoba EBT akan sulit menemukan jika tidak pernah dicoba hal ini dikarenakan teknologi di negara lain belum tentu cocok di Indonesia. Yang sederhana saja, berkendaraan bermotor harus diatur karena penggunaan energi fosil sangat tinggi. Saya belum melihat kebijakan EBT, apakah harus menunggu dari donor atau tidak karena BBM turun harganya. Perlu dibahas dalam lingkup lebih kecil sehingga bisa jadi dasar semua pihak yang bergerak dalam EBT. Ketika EBT berebut dengan pangan, misalnya biofuel dari palm, ke depan lebih mahal mana diekspor atau untuk bio-energi di dalam negeri. Semua belum ada titik temu ekonomisnya sehingga perlu ada payung hukumnya.

77

78

BAGIAN KESEMBILAN Seminar “Multifaith Prayers For Actions For Climate Resilient Communities”

PAPARAN Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, MA. (Ketua Dewan Pengarah SIAGA BUMI/Perwakilan Muhammadiyah) Assalamu’alaikum wr.wb. Masalah yang kita hadapi dalam kerusakan lingkungan hidup (environmental crisis), perubahan iklim dan manifestasi lain dari kerusakan itu sejatinya menurut pandangan agama adalah persoalan krisis moral (moral hazard) karena semua terjadi sebagai akibat perbuatan manusia. Ada ayat didalam Al Quran menyebutkan bahwa “telah nyata kerusakan didarat dan laut sebagai akibat perbuatan manusia”. Ketika menyebut sebagai krisis moral maka berhubungan dengan pengabaian nilai-nilai moral termasuk etika oleh umat manusia maka ujungnya solusi tidak boleh mengabaikan pentingnya penegakkan moral itu sendiri. Ini yang oleh dunia didasari agak terlambat dan umat agama juga agak terlambat pula memberikan responnya. Pertemuan antar umat beragama baru intensif dilakukan beberapa tahun saja. Tahun 2013 ada Interface Summit di New York kebetulan Bapak Din Syamsuddin hadir bertemu berbagai tokoh agama dunia yang memberikan perspektif dan berlanjut pertemuan penting di Vatikan. Paus ikut terlibat dan dunia agak tersentak. Serta diikuti deklarasi kalangan umat berbagai agama di Istambul pada “Islamic Declaration on Global Climate Change”. Juga pertemuan di Bristol Inggris, tentang peran agama dalam memberikan solusi. Akhirnya PBB perlu memasukkan faktor agama di dalam Dewan Kepemimpinannya.

79

Kedepan ini harus ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh dan perlu penataan moral maka : 1. Agama merumuskan paradigma dan moral untuk solusi perubahan iklim yang secara normatif itu sudah ada di berbagai agama. Paradigma ini belum tersosialisasi termasuk di lingkungan agama itu sendiri dan menstreamingkan isu ini. 2. Pihak lain baik aktor negara dan nonnegara tetap memandang penting agama dari hulu ke hilir. Bukan agama sebagai pemadam kebakaran termasuk dilibatkan dalam proses perencanaan. 3. Tidak ada perubahan sistem dunia maka ada yang membangun tetapi ada yang merusak. Karena krisis moral itu masuk dalam sistem yang agaknya kurang disadari oleh dunia. Pada pertemuan UNSDR, saya mengusulkan kalau pembangunan berkelanjutan dengan makna-makna karena kalau terbuka akan multi tafsir dan bisa dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab, namun pembicaraan ini juga belum selesai pada pertemuan di Paris. Maka harus ada kesepakatan dunia pada moral dan etika. 4. Skala global dan nasional maka perlu kerjasama lintas agama. Alhamdulillah sudah bersepakat dalam Inter Religiuos Council (IRC) ditambah NU dan Muhammadiyah dengan mendirikan sebuah “Gerakan Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI)”. Agama sepakat ini adalah masalah kemanusiaan. Ketua SIAGA BUMI yaitu Hayu S. Prabowo (MUI) dengan sebuah gerakan ECO-RI (Eco Rumah Ibadat) ada eco Masjid, eco Klenteng, eco Gereja dan lainnya. Terutama eco pada pengasrian lingkungan, sanitasi, kebersihan, sampah. Kalau ini berhasil sekitar 5 tahun kedepan maka merupakan partisipasi jamaah akan menjadi titik tolak budaya baru. Baru tahun depan akan dideklarasikan kali bersih yang menjadi sumber air kehidupan bukan pembuangan akhir. Ini harus kita pandang sebagai pendekatan moral dan peran agama sangat strategis serta mendorong dialog agama. Kita berjuang dibawah 2 derajat harus secara sungguh-sungguh dengan aksi yang konkrit.

PAPARAN DR. Sudjito Kusumo Kartiko, SE.,MBA. (Ketua DPP Perwakilan Umat Buddha di Indonesia) Salam sejahtera bahagia, Namo Buddaya. Agama Buddha sangat memperhatikan nilai-nilai kemoralan mengenai cinta kasih, kasih sayang dan empati untuk semua makhluk dunia. Dengan berlandaskan hal tersebut, maka ajaran Buddha tentu turut mengayomi alam semesta, karena alam semesta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tempat tinggalnya para makhluk hidup. Dengan kesadaran dalam menjaga alam semesta maka surga dapat kita ciptakan dalam kehidupan ini, begitu pula dengan perilaku buruk, sikap tidak peduli terhadap lingkungan dan acuh tak acuh maka neraka yang kita ciptakan dalam kehidupan di bumi ini. Kita harus mengayomi kehidupan, kalau kita tidak sesuai maka itulah neraka dan yang menciptakan neraka adalah diri kita sendiri. Akibat dari keserakahan manusia dalam mengeksplorasi segala sumber daya alam dan menggunakan secara berlebihan maka berakibat tingginya pemanasan global pada alam ini. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Emisi ini dihasilkan terutama dari pembakaran bahan-bakar fosil (minyak bumi dan batu bara) serta penggundulan dan pembakaran hutan.  Efek rumah kaca  sebagai suatu bentuk sistem

80

ekosistem di bumi justru sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Tanpanya bumi akan menjadi lebih dingin. Akan tetapi, sistem tersebut akan bersifat merusak jika berlebihan dalam artian efek rumah kaca telah menghasilkan sejumlah panas yang berlebih dibandingkan dengan kondisi normalnya. Bagaimana Solusi agama Buddha dalam mengatasi permasalahan pemanasan global ini? Dalam agama Buddha terdapat konsep Jalan Tengah (Majjhima Patipada). Konsep jalan tengah ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan hidup manusia pada tiga aspek inti, yaitu : 1. Etika/moral (sīla). Pengertian sīla yaitu sikap batin yang tercetus dalam pikiran ucapan dan perbuatan. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan membiasakan diri bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contoh: membuang sampah pada tempatnya dan mematikan peralatan listrik yang tidak dipergunakan, melatih menjaga lingkungan dengan penanaman pohon diawali sejak usia dini. 2. Meditasi (samadhi) Yaitu dilakukan dengan melaksanakan meditasi secara rutin. Contoh: melakukan meditasi cinta kasih (metta bhavana) untuk mengembangkan cinta kasih universal terhadap semua makhluk. Meditasi ini akan mendorong kita untuk berperilaku ramah lingkungan dan menghargai setiap makhluk hidup. 3. Kebijaksanaan (pañña) Yaitu kita harus bijak dalam mengambil segala keputusan, dapat menimbang dan menganalisa mana yang baik dan mana yang tidak baik (buruk), mana yang merugikan orang lain dan diri sendiri dan mana yang tidak akan merugikan orang lain serta diri sendiri. Disinilah pentingnya sebuah kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini dapat membawa manfaat bagi kehidupan kita bila kita dapat tepat dalam mengambil keputusan secara bijaksana. Dalam hal apapun yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan tiga aspek kemoralan tersebut, secara teori agama Buddha sudah memberikan sumbangsih bagi pelestarian lingkungan. Pendekatan konsep rumah ibadah agama Buddha dengan mendirikan eco vihara. Pada saat mendirikan vihara harus memeperhatikan kelestraiannya lingkungannya. Bagaimana korelasi Buddha dan lingkungan, menurut agama Buddha ada 4 unsur yaitu padat, cair, keras, angin. Interaksi umat manusia dengan lingkungan alam adalah sebab musabab yang ditimbulkannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan alam tercermin dari ayat suci ini: “Bagai seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, pergi setelah memperoleh madu, begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa” (Dhammapada: 49). Hubungan antara lebah dan bunga dalam sebuah ekosistem termasuk simbiosis mutualisme (hubungan yang saling menguntungkan). Dimana lebah memperoleh madu dari bunga dan penyerbukan bunga dibantu oleh lebah. Sikap lebah tersebut memberi contoh tentang cara memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Dari pengaruh dan berinteraksi maka perlu keseimbangan material dan spiritual, kita tidak memikirkan kematian manusia, namun dengan kemajuan teknologi dapat berumur panjang tetapi kita harus menyeimbangkan kecukupan pangan. Keseimbangan ekosistem dengan penebangan hutan menjadi tidak seimbang lagi. Kita jangan serakah yang melekat di diri kita karena hidup didunia ini tetap tidak merasa cukup dan keseimbangan itu penting. Namo Buddaya. Apa yang sudah dilakukan dalam perubahan iklim? Ajaran Buddha segala sesuatu harus dilakukan dari kita sendiri dengan memberikan contoh. Seperti membuang sampah bahwa kita harus cinta kasih maka tidak membuang sampah sembarangan. Seperti Yayasan Tzu Chi melakukan daur ulang dari sampah yang bekerja adalah para bos-bos memungut sendiri dan mendaur ulang.

81

PAPARAN Romo Siswantoko (Konferensi Waligereja Indonesia) Banyak yang hidup melihat perubahan iklim menjadi bencana kemanusiaan, maka yang dapat dilakukan umat Katolik : 1. Pada Gereja katolik ada pertobatan ekologis artinya mengajak umat untuk memahami pentingnya lingkungan hidup dan secara pelanpelan merubah perilaku karena sumber utama perubahan iklim adalah manusia; 2. Mengubah perilaku itu dengan pendidikan yang dapat dilakukan di rumah dan masyarakat. Gereja Katolik membuat panduan KWI sebuah nota pastoral tentang keterlibatan gereka berkaitan dengan lingkungan. Ada panduan modul untuk anak yang berjudul “Aku sahabat Allah, sekolah dan alam”, harapannya guru lebih cinta lingkungan sehingga sejak dini dapat berperilaku lingkungan; 3. Kerjasama dengan KLH telah membuat “Panduan umat katolik untuk lingkungan hidup”. Aksinya : 1. Membiasakan umat menanam dan memelihara pohon untuk penghijauan; 2. Mendirikan Forum Keadilan Papua dan Kalimantan untuk aktivitis lingkungan dalam isu krisis ekologis; 3. Program Paralega untuk aktivitis lingkungan hidup untuk mendampingi masyarakat adat yang kehilangan hampir seluruh kehidupannya; 4. Dialog umat beragama ini penting tetapi dialog yang memperdalam komitmen masingmaisng agama dimana agama membuat program umat berperilaku ramah lingkungan; 5. Mendesak kepada pemerintah agar membuat kebijakan ramah lingkungan seperti transportasi publik, deforestasi menyerukan mencabut usaha merusak lingkungan hidup.

PAPARAN SN Suwisma (Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia) Om Swastiastu. Umat Hindu pada tanggal 9 Maret 2016 akan merayakan hari raya Nyepi 1936 Saka, akan menindaklanjuti MOU : tanam, pelihara dan lindungi pohon. Meminta seluruh umat melaksanakan pelihara dan lindungi atmosfer. Umat menindaklanjuti 6 Sakerti untuk memelihara dan melindungi : 1. Wanakerti (melestarikan dan menambah hutan); 2. Danukerti (melindungi danau sebagai sumber air) 3. Segarakerti (melindungi samudera); 4. Jagatkerti (melindungi bumi dan seisinya); 5. Janakerti (melindungi sesama manusia ); 6. Atmakerti (melindungi seluruh makhluk hidup). Juga ada program mendidik sikap hidup sehat, bersih dan suci di lingkungan rumah ibadah dan pasraman (tempat lembaga pendidikan) yang kegiatannya masih terus berlangsung.

82

PAPARAN Prof. Dr. Mochammad Maksum Machfoedz (Wakil Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama) Assalamu’alaikum wr. Wb. Sangat membanggakan yang telah dilakukan multifaith dan mengapresiasi sekali terhadap aksi lapangannya. Agenda diskusi ini “multifaith prayers” persepsinya tokoh agama hanya “tukang doa” maka sebaiknya judul diskusinya diubah menjadi “multifaith action”. Persoalan perubahan iklim sesuai kesepakatan Istambul yaitu krisis keadilan dan kemanusiaan. Multifaith tentu ada moderasi, tidak hanya teori tetapi jelas aksinya. Moderasi persoalan keadilan dan kemanusiaan menjadi unsur penting. Tidak ada kedamaian dibumi kalau tidak berbasis keadilan. Multifaith itu bagaimana dalam pengajaran, aksi, dan mengantar untuk berperilaku bersih tanpa batas. Ini adalah aksi yang luar biasa. Dalam faith ini ada kepakaran. Di Muhammadiyah dan NU lembaga kemanusiaan yang penuh dengan aksinya. Komunitas multifaith pasti mempunyai hasil yang banyak dalam dokumentasinya. Didalam Al Quran surat Al A’Raaf berbunyi “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah SWT) memperbaikinya, dan berdo’alah kepadaNya, dengan rasa takut (tidak akan diterima), dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya, rahmat Allah SWT amat dekat, kepada orang-orang yang berbuat baik.”

PAPARAN Drs. Uung Sendana L. Linggaraja, SH. (Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) Wei De Dong Tian (Hanya Kebajikan Tian berkenan), ini yang menjadi sumber hidup kita. Filosofi dalam Konghucu adalah Yin-Yang dimana dalam kehidupan itu saling mengisi dan menjadi dasar dalam mendidik umat. Bimbingan Agama Khonghucu ada 3 unsur : 1. Tian Di Ren (Sancai) : Tuhan Yang maha Esa, alam, dan manusia 2. Tian Dao (Jalan Suci Tuhan), Di Dao (Jalan Suci Alam Semesta), Ren Dao (Jalan Suci Manusia). 3. Perlu keselarasan : Bukan menaklukkan alam, tapi alam yang mendukung kehidupan kita Dalam menaklukan dunia maka dalam Khonghucu harus tengah dan harmonis yaitu menjaga keselarasan dengan alam dan mahkluk hidup. Dalam kitab suci tidak pada waktunya itu tidak berbakti. Harus mengikuti hukum alam. Penerapan hukum tdak berlaku apa-apa kalau tidak ditaati. Itu adalah prinsip yang diintensifkan untuk melaksanakan ini dengan setulus hati. Aksi umat Khonghucu :  Mendukung SIAGA BUMI dengan aksi : 1. Melakukan launching eco Klenteng pada 20 Februari 2016 peringatan Imlek di Teater Tanah AirKu TMII, akan ada simbolik untuk penananam pohon di rumah ibadah; 2. Perubahan silabus pendidikan agama Khonghucu (buku guru/dosen dan buku siswa)

83

SD-SMA/SMK sampai Perguruan Tinggi dengan pendekatan Tian Di Ren dan Yin-Yang yang akan mendukung pelestarian lingkungan dan kesadaran akan bahaya perubahan iklim; 3. Membangun sekolah Khonghucu mulai banyak didirikan dengan tema yang ramah lingkungan dengan filosofi tadi; 4. Kotbah dan keteladan dalam peribadatan dan pendidikan terus dilakukan dalam Sekolah Minggu/ Taman kebajikan dengan kesadaran menanam pohon, kesadaran mengurangi penggunaan plastik,memilah dan membuang sampah dan lainnya. Ini gerakan kecil tetapi akan diikuti umatnya. 5. Menyuarakan anti KKN karena ini merusak lingkungan.  Dunia usaha 1. Mendorong pengusaha Khonghucu peduli dan membangun lingkungan sekitar perusahaan. Seperti Djarum Kudus melakukan penanaman pohon Trembesi dari Kudus hingga kota lainnya. 2. Mendorong pengusaha Khonghucu aktif dalam menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim dengan eco rumah ibadah. Aksi yang dilakukan juga ada yang terkait politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum.

PAPARAN Pendeta Penrad Siagian (Persatuan Gereja-gereja Indonesia) Perubahan rumah Perubahan iklim terjadi karena pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya karbondioksida (CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfir. Dan pemanasan global dalam 50 tahun terakhir ini adalah buatan manusia Krisis ini merupakan akar manusiawi krisis ekologis yaitu : 1. Keserakahan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya di bumi 2. Cara pandang yang salah terhadap bumi dan alam dimana pikiran moderat memandang bahwa selain manusia ada derajat yang lebih rendah dalam memandang tumbuhan dan hewan. 3. Kultur dan sistem sosial ekonomi, yang menciptakan rezim pengorbanan. Krisis ekologis ini akibat kita sendiri maka gereja PGI sejak Sidang Raya tahun 1980 PGI sudah memasukkannya dan yang dilakukan pada awal adalah pertobatan kesalahan diri, kesalahan terhadap bumi dengan memahami Eko Theologi sebagai Paradigma baru hidup berteologis yaitu 1. Konservasi bukan komsumtivisme. 2. Sesuai kebutuhan bukan keserakahan. 3. Pemberdayaan kekuasaan bukan dominasi kekuasaan. 4. Keutuhan ciptaan Tuhan bukan eksploitasi alam : Alam ini adalah sebuah keutuhan kalau diekspoitasi maka alam ini sudah tidak utuh lagi. PGI melakukan Revolusi Spiritualis dengan membangun eko spiritualis : 1. Pemaknaan kembali hubungan antara manusia dengan ciptaan lain diluar dirinya. Akan muncul dalam penghargaan terhadap lainnya. 2. Menjadikan alam ebagai konteks spiritual. Didalam dan melalui alam kita bertemu

84

dengan Allah. Ciptaan bertemu dengan penciptanya. 3. Eko Spiritualitas: Spiritualitas mengasihi bumi. 4. Edukasi: Membangun kecerdasan ekologis (ecological Intelligence) mulai dari anakanak dengan harapan ada sebuah kecerdasan ekologis. Sejak tahun 2010 ada Program Gereja Sahabat Alam (GSA)  Yang didorong ke KLH yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Program Gereja Sahabat Alam (Green-Church) merupakan program ekumenis yang memperlengkapi gereja-gereja dalam menghubungkan isu kerusakan lingkungan dengan iman Kristen, serta meresponnya dalam tindakan praktis di gereja dan komunitas lokal, termasuk dalam kehidupan individu warga gereja.  Program GSA ini didasarkan pada prinsip 5-S (Solidarity, Save, Share, Shift, dan Sustainability) dan 4-R (Reuse, Reduce, Replace, Recyle). 3-S adalah Solidarity bermakna rasa kesatuan di antara orang yang memiliki keprihahtinan pada isu kerusakan lingkungan, Save bermakna diselamatkan untuk menyelamatkan, Share bermakna berkontribusi aktif baik secara individu dan kelompok, Shift bermakna mengubah pemikiran, kebijakan dan gaya hidup, dan Sustainability bermakna mengusahakan kelestarian alam untuk kelangsungan hidup manusia. Sedangkan reuse bermakna mengunakan berulang-ulang bahan yang ada disekitar kita, reduce bermakna mengurangi pemakaian dan memaksimalkan sumber daya yang ada, replace bermakna menganti barang atau bahan yang merusak dengan bahan yang ramah lingkungan, recyle bermakna mendaur ulang bahan atau barang-barang bekas pakai.  Kesembilan hal diatas diwujudkan dalam agenda 3-G (Get involve, Gift back, dan Grow together). Get involve bermakna mendapatkan kepemilikan untuk ambil bagian dalam memelihara kelestarian lingkungan; Gift back bermakna memberi sesuatu (kealian, tenaga, dan lainnya) secara sukarela, dan Grow together bermakna terus bertumbuh bersama dalam proses kelestarian alam.  Kesembilan prinsip di atas sejalan dengan prinsp-prinsip Kristiani dalam rangka kepedulian pada isu lingkungan, yang disebut dengan 4-R (Repent, Restraint, Respect, dan Responsible). Repent bermakna bertobat dan mengaku atas perlakuan buruk terhadap alam; Restraint bermakna mengendalikan diri/ tidak rakus, Respect bermakna menghargai ciptaan Tuhan yang lain: dan Reponsible bermakna bertanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan.

85

86

BAGIAN KESEPULUH Penutupan Gerakan Masyarakat Untuk Perubahan Iklim “Mari Jaga Bumi-Langit Demi Kesejahteraan Rakyat Dan Generasi Mendatang LAPORAN PELAKSANAAN FESTIVAL IKLIM Nur Masripatin – DIRJEN Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK Yth. Ibu Menteri KLHK, Bapak tokoh agama yang hadir dalam acara ini, hadirin semua para peserta dan tamu undangan Festival Iklim. Selamat Pagi. Assalamu’alaikum wr. wb Perkenankanlah kami melaporkan pelaksanaan Festival Iklim 1-4 Februari 2016. Festival Iklim yang ditujukan untuk mengkomunikasikan kesepakatan Paris serta terjemahannya dalam konteks nasional, amanat konstitusi, berbagi informasi tentang best practices maupun yang dilakukan bebagai pihak dan upaya pelibatan stakeholder untuk pengendalian perubahan iklim dengan mengambil tema “Mencegah kenaikan 2 derajat demi kesehteraan rakyat dan generasi mendatang” telah selesai diselenggarakan. Acara Festival Iklim ini terbagi dalam : 1. Main Event yang terdiri dari seminar dan talkshow. 2. Side Event yang terdiri dari show case melalui booth, talkshow, climate change for student, hands on training, lomba dan kompetisi 3. Dan sebagai bagian penting dalam acara ini adalah media coverage dan penampilan seni budaya. Hari pertama sesi main event dihadiri lebih dari 600 orang dan hingga hari terakhir pagi ini masih tercatat hampir 300 orang menghadiri acara ini yang terdiri dari perwakilan K/L, Swasta, NGO, Akademis, UN, Perwakilan negara sahabat, Organisasi internasional. Disamping sesi-sesi yang menyangkut isu utama dalam pengendalian perubahan iklim, dalam kegiatan ini acara Indonesia Norway Partnership yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Norway dan Ibu Menteri KLHK. Serta bertepatan dengan Hari Lahan Basah Sedunia setiap tanggal 2 Februari, BIG telah meminta Menteri KLHK untuk launching Pride Price. Untuk side event ada kegiatan : 1. Climate change for student diikuti 37 sekolah diwilayah JABODETABEK dan SMK Kadipaten dengan total 370 pelajar, dengan acara dialog interaktif, pemutaran film yang ditutup dengan kuis berhadiah dengan tema “Hutan, laut dan sampah dalam konteks perubahan iklim”. Lokakarya dan hands on training tentang berbagai inisiatif yang memiliki benefit dari aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melibatkan 6 penyelenggara kelompok aktivis lingkungan, dan diikuti masyarakat umum mulai dari mahasiswa, kampus, blogger dan lain-lain yang secara total mengikuti ada 405 orang. 2. Lomba dan kompetisi dengan tema perubahan iklim yang terdiri dari lomba debat bahasa inggris (english debate) diikuti oleh 12 universitas di Jawa dan Sumatera yang dimenangkan oleh Universitas Indonesia. 3. Pembuatan maket tentang sustainable city diikuti 12 kelompok masing-masing 4 orang dari SMP dan SMA se-JABODETABEK yang dimenangkan oleh MTS UIN Jakarta dan SMAN 6 Bekasi. Maket favorit dimenangkan SMA Lorencia Jakarta.

87

4. Lomba poster yang diikuti oleh 31 individu yang berasal dari 17 SMP dan SMA seJABODETABEK dimenangkan oleh SMP Al Zahra Jakarta dan SMA Lab School Jakarta, sedangkan untuk poster review dimenangkan oleh SMA Lab School Cibubur. Use programme yang berisi diskusi dan penyadaran perubahan iklim yang ditutup dengan kesepakatan atau komitmen bersama untuk melakukan langkah nyata dalam upaya pengendalian perubahan iklim. 5. Hands of training diikuti perwakilan media dan siswa SMA tentang infogram. 6. Soft case diikuti 62 peserta dari K/L, organisasi nasional termasuk network kalangan scientist, organisasi internasional, swasta dan masyarakat adat dari orang Rimba dengan radio Minornya , dengan pemenang Ditjen Ketenagalistrikan ESDM. 7. Talkshow diselenggarakan oleh 16 K/L dengan 16 topik yang secara total diikuti oleh 427 peserta yang berisi sharing informasi, best practices serta case dari berbagai sektor mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai penanggungjawab adalah Dirjen Ketenagalistrikan ESDM, Deputi Data Tematik BIG, Dirjen PHPL KLHK, dan Dirjen PSKL KLHK. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan adanya media coverage diikuti 46 media yang terdiri dari 19 media cetak, 8 media elektronik TV dan radio, 19 media online dan tercatat ada 125 peliputan. Penampilan seni dari berbagai kalangan. Sebagai pengingat festival iklim dan misinya, saat ini di setiap side event diberikan penghargaan yang akan disampaikan nanti oleh ibu menteri kepada para pemenang. Sebagai evaluasi cepat, bahwa festival iklim dengan berbagai acaranya cukup efektif dari sisi jumlah peserta, pengunjung, keterwakilan lembaga, narasumber, moderator, dan juri kompetisi. Bahkan keinginan Menteri Lingkungan Hidup Norway bersama kita dan keinginan BIG untuk launch Peat Price Competition. Ini merupakan cermin antusiasme keterlibatan atas upaya ini sehingga dapat dikatakan tujuan festival ini tercapai dalam konteks komunikasi Paris Agreement Engagament dalam sharing informasi dan best practices. Meminjam pepatah “tidak ada gading yang tidak retak”, terlepas upaya maksimal semua pihak yang terlibat dalam penyenggaraan festival iklim ini, selalu ada kekurangan dan ruang untuk perbaikan acara serupa dimasa mendatang. Dan festival iklim ini akan dilanjutkan diberbagai tingkat terutama untuk sosialisasi dan internasiliasi peruabahan iklim ke masyarakat luas. Disamping berbagai hal baik sebagai agenda nasional dan internasional yang menuntut energi yang tidak sedikit. Sekian, terima kasih.

88

PENUTUPAN Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) Assalamu’alaikum wr. wb. Salam sejahtera. Salom. Om Swastiastu. Yang terhormat para tokoh agama baik dari Muhammadiyah, NU, PGI, KWI, Budha, Hindu, Khonghucu. Para pejabat, para tokoh masyarakat, seniman, anak-anak, hadirin dan undangan yang dimuliakan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas dan berterima kasih atas kehadiran untuk penutupan festival iklim. Di nasional kita menjadi National Focal Point ke PBB untuk agenda perubahan iklim. Kegiatan seluruhnya menjadi himpunan agenda dan yang penting mengangkat inisiatif, gagasan dalam rangka iklim. Kalau bicara perubahan iklim yang selalu didengungkan untuk mengajak dengan integrasi atmosfir. Yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan pengrusakan ozon dan lainnya yang berpengaruh terhadap lingkungan. Agenda ini menjadi penting untuk menyikapi dan melakukan aktivitas dalam persepsi yang tepat dan cukup untuk melakukannya. Kita akan melakukan sosialisasi dan internalisasi untuk dua sisi yaitu: 1. Pemerintahan : Kesepatan Paris ada beberapa hal terkait Kesepakatan Paris tahun 20202050 a. Sasaran jangka panjang yang hendak kita capai; b. Memiliki elemen yang dinamis, dimana negara senantiasa menyesuaikan aktivitasnya mencapai target gas rumah kaca sesuai yang kita capai. Elemen bersama menjadi catatan bagi seluruh bangsa kita karena yang dijaga adalah menjaga lingkungan yang baik; c. Aspek transparansi dan akuntabilitas untuk masing-masing negara. Negara melakukan validasi dan kalibrasi metodologi. Paris Agreement ini selain peran negara besar juga peran negara berkembang terutama kepulauan kecil-kecil. Dari perkembangan Paris maka Indonesia itu terdepan di negara berkembang tetapi belum menjadi negara maju. Maka peran perubahan iklim Indonesia sangat ditunggutunggu dunia. Untuk mengimbangi kebutuhan maka kita akan menghimpun inovasi dan koherensi kebijakan pemerintah dalam infrastruktur, land use, persampahan, dan lainnya serta membangun clearing house untuk inovasi. 2. Himpunan atas berbagai inovasi masyarakat Didaerah banyak dilakukan pendampingan ke masyarakat dan pemberitaan oleh media dan bervariasinya inovasi masyarakat. Semua ini harus kita rangkum dengan baik agar tidak hilang dan dihimpun untuk dijadikan modal dasar untuk meningkatkan ketahanan nasional atas dampak perubahan iklim. Kita akan terus bekerjasama dengan elemen masyarakat dan banyak kekurangan yang ada akan dikembangkan dan disempurnakankan bersama-sama. Sampai bulan Juni 2016, berharap banyak masyarakat paham tentang perubahan iklim serta semua stakeholder sama-sama bekerja. Semoga Tuhan merestui kepada kita. Menyampaikan terima kasih dalam partisipasi, kontribusi dan selamat yang telah mendapatkan pemenang lomba. Festival Iklim 1-4 Februari ditutup dengan resmi oleh Ibu Siti Nurbaya – Menteri KLHK. Pemberian penghargaan dan launching Deklarasi Anak Untuk Perubahan Iklim. Serta penampilan hiburan oleh Nugie, Oppie Andaresta, Melanie Subono, dan Tasya Kamila. Selamat menikmati. Selesai

89

90