PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK

PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK Pemerintah provinsi jawa tengah

Dinas sosial

Jalan Pahlawan Nomor 12 Semarang (024) 8311729 (hunting) www.dinsos.jatengprov.go.id/Email 1

DASAR HUKUM ADOPSI UUD 1945 (34:2)

• UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial • UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

PP No. 36 / 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak PP No. 54 / 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Permensos No. 110 / HUK / 2009 tentang 2 Persyaratan Pengangkatan Anak

PENGERTIAN UMUM 1

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat

2

Orangtua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang - undangan dan adat kebiasaan

3

4

Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melakukan proses pengangkatan anak Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orangtua 3 angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan

JENIS PENGANGKATAN ANAK 1. Pengangkatan Anak Antar WNI (Domestic Adoption) a. Pengangkatan Anak berdasarkan Adat Kebiasaan b. Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan : 1) Pengangkatan Anak secara Langsung 2) Pengangkatan Anak melalui Lembaga: a) Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya WNA b) Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal 2.

3.

Pengangkatan Anak Antara WNI dengan WNA (Intercountry Adoption) a. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA b. Pengangkatan Anak WNA di Indonesia oleh WNI. Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Negeri 4

TUJUAN PENGANGKATAN ANAK

Pengangkatan Anak bertujuan :

 Untuk kepentingan terbaik bagi Anak;  Mewujudkan kesejahteraan Anak & perlindungan Anak;

5

PRINSIP - PRINSIP PENGANGKATAN ANAK

Prinsip-Prinsip Pengangkatan Anak : 

Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundangundangan



Agama COTA dan CAA harus sama;



Asal - usul anak yang tidak diketahui, didasarkan atas mayoritas penduduk setempat di mana anak ditemukan; 6

LANJUTAN ……………..



Tidak Memutus Hubungan darah antara Anak dengan Orangtua Kandungnya;



Orangtua Angkat wajib memberitahukan asal usul & Orangtua Kandung anak yang diangkat dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;



Pengangkatan Anak WNI oleh WNA dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).

7

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN ANAK

A. SYARAT ANAK YANG DIANGKAT

(1) Usia Anak Angkat :  Belum berusia 18 (delapan belas) tahun  Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan  Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak  Memerlukan perlindungan khusus

8

LANJUTAN ……………..

( 2 ) Kriteria usia Anak Angkat meliputi: 

Anak belum berusia 6 tahun, prioritas pertama.



Anak berusia 6 tahun s.d. belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan yang mendesak.



Anak berusia 12 (dua belas) tahun s.d. belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

► berdasarkan Laporan Sosial dari Pekerja Sosial.

9

B. SYARAT CALON ORANGTUA ANGKAT (COTA) 1. Syarat Material

Sehat jasmani rohani Umur paling rendah 30 tahun, paling tinggi 55 tahun Beragama sama Berkelakuan baik Berstatus menikah paling singkat 5 tahun Tidak merupakan pasangan sejenis Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak  Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial  Memperoleh persetujuan anak & izin tertulis Ortu atau wali anak       

10

LANJUTAN ……………..

 Pernyataan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak  Laporan sosial dari Pekerja Sosial  Telah mengasuh paling singkat 6 bulan sejak Izin Pengasuhan diberikan  Memperoleh izin menteri dan/atau instansi sosial 2. Syarat Administratif :

 Asli/Legalisir Surat keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah  Asli/Legalisir Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah 11

LANJUTAN ……………..

Legalisir Copy Akta Kelahiran COTA Asli/Legalisir SKCK Kepolisian setempat. Legalisir Surat Nikah/Akta Perkawinan COTA Legalisir Kartu Keluarga dan KTP COTA Legalisir Akta Kelahiran CAA (Calon Anak Angkat) Asli Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA Asli Surat Pernyataan persetujuan Calon Anak Angkat di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial  Asli Surat Izin dari Orang tua kandung/wali/kerabat COTA di atas kertas bermaterai       

12

LANJUTAN ……………..

 Asli Surat Izin dari Orangtua kandung/wali/kerabat CAA di atas kertas bermaterai  Asli Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.  Asli Surat pernyataan dari COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa dokumen adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya  Asli Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak - hak dan kebutuhan anak. 13

LANJUTAN ……………..

 Asli Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak  Asli/Legalisir Surat/Berita Acara Penyerahan Anak yang diketahui oleh Kepala Desa /Lurah dan Kepala Instansi Sosial setempat.  Asli Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kab/Kota  SK dari Kepala Instansi Sosial Provinsi

14

LANJUTAN ……………..

3. Syarat Administratif (Intercountry Adoption):

   

Surat Keputusan dari Menteri Sosial Surat Ijin Pengangkatan Anak dari negara COTA KITAS dan KITAP Semua Dokumen yang berasal dari Negara COTA harus dilegalisir oleh negara asal COTA atau perwakilan negara COTA

15

TATA CARA PENGANGKATAN ANAK 1.

Pengangkatan Anak secara adat istiadat :  Menggunakan tata cara yang berlaku dalam masyarakat  Instansi Sosial Prov./Kab./Kota melakukan pencatatan dan pendokumentasian  Dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan sesuai Peraturan Perundang-Undangan  Salinan Penetapan Pengadilan disampaikan kepada Instansi Sosial.

16

LANJUTAN …………………………….. 2. Pengangkatan Anak secara Langsung :  CAA berada dalam Pengasuhan Kandung/Wali/Orangtua Asuh  Prosedur (lihat Bagan)

Orangtua

3. Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak  CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan Anak  Prosedur (lihat Bagan)  Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak. 17

LANJUTAN …………………………….. 4. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya WNA  CAA harus berada dalam asuhan Lembaga  Mendapat izin dari Menteri Sosial  Melaporkan perkembangan anak kepada Kemenlu RI melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun, hingga anak berusia 18 tahun. 5. Pengangkatan Anak WNI oleh WNA  CAA harus berada dalam Lembaga  Penetapan Pengadilan bahwa CAA terlantar  Memperoleh izin dari Menteri Sosial  Memperoleh izin dari Pemerintah Negara Pemohon  Melaporkan perkembangan anak kepada Kemenlu RI melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun, 18 hingga anak berusia 18 tahun.

LANJUTAN …………………………….. 6. Pengangkatan Anak WNA di Indonesia oleh WNI    

Persetujuan tertulis dari Pemerintah RI Persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Asal CAA COTA dan CAA harus berada di wilayah negara RI Memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara CAA berasal  Dilaporkan dan dicatat di instansi berwenang dengan tembusan ke Kemensos RI 7. Pengangkatan Anak WNI yang Dilahirkan di Luar Negeri  Pengangkatan harus dilaksanakan di Negara RI  Untuk Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) pengangkatan Anak dapat dilakukan oleh COTA WNA 19

PROSEDUR PELAYANAN ADOPSI ANAK DALAM NEGERI MELALUI LEMBAGA ( YAYASAN ) COTA

Memenuhi Persyaratan

DINSOS KAB/KOTA

LEMBAGA

Home Visit I ( Laporan Sosial )

Tidak Memenuhi Persyaratan

DINSOS ( SK IZIN ASUHAN SEMENTARA )

Melengkapi/memperbaiki Persyaratan

REKOM TIM PIPA

TIM PIPA PROVINSI

SK. KA. DINSOS

LEMBAGA

Memenuhi Persyaratan

DINSOS PROVINSI TEMBUSAN KEPADA

PENGADILAN

Penetapan Pengadilan 20

Home Visit II ( Laporan Perkembangan Anak )

LEMBAGA DINSOS PROVINSI

COTA

ke COTA

&

LEMBAGA

PROSEDUR PELAYANAN ADOPSI LANGSUNG DINSOS KAB/KOTA

COTA

REKOMENDASI DINAS SOSIAL KAB/KOTA

Memenuhi Syarat

Tidak Memenuhi Syarat

Home Visit ( Laporan Sosial )

Melengkapi/memperbaiki Persyaratan

PENGADILAN

COTA

DINSOS KAB/KOTA

SK. KA. DINSOS

REKOM TIM PIPA

COTA

Penetapan Pengadilan

Tembusan

21

DINAS SOSIAL PROVINSI

TIM PIPA PROVINSI

DINAS SOSIAL PROVINSI

PROSEDUR PENYERAHAN ANAK BALITA TERLANTAR DI MASYARAKAT ANAK BALITA TERLANTAR / DIBUANG

DILAPORKAN KE RT / RW

PENGASUHAN OLEH COTA

KEPOLISIAN SETEMPAT

DINAS SOSIAL SETEMPAT

PROSES PENGANGKATAN ANAK

LEMBAGA PENYELENGGARA PENGANGKATAN ANAK

Selama berada dalam panti Anak Balita Terlantar Tersebut diinformasikan melalui media cetak selama 22 3 bulan berturut - turut

ANAK TERLANTAR YANG BERADA DI RUMAH SAKIT

KLINIK / RS / RB / PRAKTEK BIDAN

DINSOS SETEMPAT

LEMBAGA PENYELENGGARA PENGANGKATAN ANAK

Selama berada dalam panti Anak Balita Terlantar Tersebut diinformasikan melalui media cetak selama 3 bulan berturut - turut 23

PENGASUHAN OLEH COTA

Proses Pengangkatan Anak

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ASAL USUL ANAK KUHP  BAB XIII KEJAHATAN TENTANG ASAL USUL DAN PERKAWINAN: Pasal 277 ayat (1) , “Barang siapa dengan suatu perbuatan dengan sengaja berbuat sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak tentu, dipidana karena menggelapkan keadaan orang dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

UU NO. 23 TAHUN 2002 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO. 35 TAHUN 2014

 Pasal 39 ayat (2),” Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.”  Pasal 79 , “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 24 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DI JAWA TENGAH YANG TELAH MENDAPATKAN SK MENTERI SOSIAL UNTUK MENYELENGGARAKAN PROSES PENGANGKATAN ANAK Unit Pelayanan Sosial Anak Balita “WILOSOTOMO” Salatiga Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 20 , Salatiga Telf. : (0293) 322928 Yayasan Pemeliharaan Anak dan Balita (YPAB) “PERMATA HATI” Surakarta Alamat: Jl. Pracanda I/ 09, RT. 1/ 33, Jebres, Surakarta (d/h : Purwoprajan 20 Jebres) Telf. : (0271) 632456 25

26