PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DAN AKIBAT HUKUMNYA Isti sulistyorini ( Fakultas Hukum Universitas Pekalongan ) Abstract According to Western law gives the notion of an adopted child, which is where her emphasis to include children who knew the other children in the family to get the status and function exactly the same with her own child or a determination by the court. In the development of community life suggests that the purpose of adoption is not only, as mentioned above, but more than that, particularly with respect to the legal consequences. Adoption as a legal act can be justified if aimed at the interests and welfare of children, which is caused due to legal inheritance rights acquired an adopted child is one of the main objectives. The purpose of this study was to determine the adoption procedure, the position adopted children related to the legal effect of adoption deed Indonesian citizens of Chinese descent. In relation to the research objectives was about, so in conducting research using normative juridical (legal normative research), which refers to the material library or secondary data. Data sources consisted of primary data sources and data source support (optional), hoping to illustrate the results of a descriptive study on issues related to the procedure and the legal effect of adoption Indonesian citizens of Chinese descent. Keywords: Adoption, procedures, legal consequences.
generasi yang lama, sehingga rantai
PENDAHULUAN Didalam sebuah keluarga yang harmonis dan lengkap anggotanya
kehidupan tidak akan berhenti dan roda kehidupan terus berputar.
terdiri ayah, ibu dan anak. Anak sebagai
buah
perkawinan
antara
Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pula keinginan tersebut
seorang suami dengan seorang istrri
tidak
merupakan
kekurangan atau hambatan diantara
hal
yang
sangat
terwujud
guna
meneruskan
keturunan
dan
menambah
mereka yang tidak dikaruniai anak
kebahagiaan keluarga. Tanpa adanya
ingin memiliki anak dimungkinkan
anak suatu keluarga tidak dapat
dengan
meneruskan
(adopsi).
kepada
suami
cara
istri,
terdapat
didambakan
keturunan
pasangan
karena
sehingga
pengangkatan
Perbuatan
merupakan
anak
pengangkatan
generasi berikutnya. Generasi yang
anak
perbuatan
yang
baru akan menggantikan kedudukan
dapat dibenarkan apabila bertujuan
47
demi kepentingan dan kesejahteraan
anak bagi golongan Warganegara
anak, sehingga payung hukumnya
Indonesia
harus jelas.
diharuskan mengangkat anak laki-
Didalam undang
Kitab
Hukum
Undang-
Perdata
(KUH
keturunan
Tionghoa
laki. Pengangkatan ini mengakibatkan putusnya
hubungan
keperdataan
Perdata) tentang pengangkatan anak
antara anak yang diangkat dengan
yang
diatur,
orang tua kandung, dan kedudukan
sedangkan bagi masyarakat WNI
anak angkat dipersamakan dengan
keturunan
perbuatan
anak kandung oleh orang tua yang
pengangkatan anak merupakan suatu
mengangkat, sehingga anak angkat
kebutuhan karena menurut tradisi
berhak mewaris harta kekayaan dari
seorang anak laki-laki yang akan
orang tua angkatnya.
demikian
tidak
Tionghoa
melanjutkan
garis
keturunan
(patrilinial).
Didalam dimungkinkan
perkembangannya pengangkatan
anak
Sejak diundangkannya Stbl.
perempuan, dalam hal ini secara
1917 No. 129 yo Stbl. 1924-557,
otomatis kedudukan Anak angkat
maka bagi golongan Timur asing
perempuan
Tionghoa dinyatakan bahwa seluruh
anak laki-laki, hal ini disebabkan
ketentuan dalam KUH Perdata yang
hukum adat Tionghoa mengarah ke
berlaku
masyarakat
bagi
golongan
Eropa
dipersamakan
yang
lebih
bercorak
termasuk hukum keluarganya juga
parental.
memuat ketentuan-ketentuan tentang
SEMA No. 2 Tahun 1979, yang
pengangkatan
kemudian
anak
khusu
bagi
Sebelum
dengan
dikeluarkannya
disempurnakan
dengan
golongan Timur Asing. Hal ini perlu
SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang
diciptakan di Indonesia karena bagi
pengangkatan
golongan
pengangkatan
keturunan
Warganegara Tionghoa
Indonesia
anak, anak
bagi
untuk WNI
lembaga
keturunan Tionghoa dengan akta
pengangkatan anak dianggap masih
Notaris, yang tertulis dalam Bab II
berakar kuat dalam tradisi mereka.
Stbl
Menurut ketentuan dalam stbl 1917 no. 129 bahwa peengangkatan
1917
pengangkatan
No. anak,
129 yaitu
tentang dalam
ketentuan pasal 10 ayat (1); sehingga
48
pengangkatan anak tanpa adanya akta
TUJUAN
Notaris tidak dibenarkan.
Tujuan dari penelitian adalah (1)
Setelah dikeluarkan SEMA
Untuk
mengetahui
No. 2 Tahuun 1979 yang kemudian
pengangkatan
disempurnakan dengan SEMA No. 6
Negara
Tahun 1983 tentang pengangkatan
Tionghoa. (2) Untuk mengetahui
anak,
kedudukan anak angkat warga Negara
terdapat
perubahan
yang
mendasar untuk kepastian hukum
anak
prosedur bagi
Indonesia
warga
keturunan
Indonesia keturunan Tionghoa.
pengangkatan anak bukan lagi dengan adanya akta Notaris, tetapi adanya
PENGANGKATAN ANAK
produk hukum pengadilan berupa
Pengertian pengangkatan anak atau
penetapan dari Pengadilan Negeri
adopsi dapat kita lihat dari dua sudut
dimana anak tersebut berdomisili. Di
pandang, yaitu : secara etimologi
masyarakat Tionghoa pengangkatan
yaitu, pengangkatan anak berasal dari
anak lebih banyak atas pertalian darah
kata “adoptie” bahasa Belanda atau
dan yang diangkat harus satu generasi
“adopt” bahasa Inggris. Pengertian
dibawah orang yang mengangkat dan
dalam
ada keterpautan umur paling sedikit
kamus hukum, berarti pengangkatan
18 tahun, bisa diduga merupakan
seorang anak untuk sebagai anak
syarat yang disesuaikan dengan syarat
kandungnya
menikah, pada azasnya tidak dilarang
terminology,
untuk mengadopsi orang yang bukan
umum bahasa Indonesia dijumpai arti
anggota keluarga.
anak angkat, yaitu anak orang lain
Permasalahan
Belanda
sendiri. yaitu
dalam
menurut
Secara kamus
timbul
yang diambil dan disamakan dengan
sebagai akibat dari pengangkatan
anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia
anak
umum
(adopsi)
yang
bahasa
adalah
persoalan
disebutkan
bahwa
hukum, khususnya yang menyangkut
pengangkatan anak adalah suatu cara
akibat dari adanya peengangkatan
untuk mengadakan hubungan antara
anak.
orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.
49
Selanjutnya
beberapa ahli
telah memberikan rumusan tentang pengertian
pengangkatan
fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri.
anak
(adopsi). DR. J.A. Nota seorang ahli
DASAR HUKUM PENGANGKAT-
hukum
AN ANAK
Belanda
mempelajari
yang
adopsi
khusus
memberikan
Permohonan pengesahan dan atau
rumusan bahwa : “adopsi adalah suatu
pengangkatan
anak
lembaga
dapat
diajukan
Pengadilan
dalam
Nampak kian bertambah. Keadaan
(baru)
tersebut merupakan gambaran bahwa
hukum
memindahkan ikatan
yang
seorang
keluarga
sedemikian
ke
lain
rupa
sehingga
ke
kebutuhan
yang
masyarakat
telah Negeri
tentang
menimbulkan secara keseluruhan atau
penggangkatan
sebagian hubungan hukum yang sama
bertambah dan uuntuk memperoleh
seperti antara seorang anak yang
jaminan hukum hanya didapat setelah
dilahirkan sah dengan orang tuanya.
memperoleh
Ketentuan Perdata
tidak
dalam
mengatur
anak
putusan
makin
pengadilan.
KUH
Ketentuan hukum yang berlaku bagi
tentang
pengangkatan anak warga Negara
lembaga pengangkatan anak yang
Indonesia keturunan tionghoa :
berlaku bagi anak angkat warga
1. Stbl 1917 No. 129
Negara
Indonesia
keturunan
Dalam Bab II, mengatur tentang
Tionghoa, yang ada hanya pengakuan
pengangkatan anak yang khusus
anak
berlaku
luar
pengangkatan
kawin, anak
sedangkan sangat
lazim
bagi
istilah
tahun
pengangkatan
pemerintah
Belanda
Negara
Indonesia keturunan tionghoa 9
dilakukan oleh masyarakat. Pada 1917
warga
yang
digunakan
untuk
anak
dalam
mengeluarkan Stbl. No. 129 dimana
ketentuan ini adalah “adoptie”).
arahnya pengangkatan anak lebih
Menurut ketentuan ini yang dapat
menekankan
memasukkan
mengangkat anak adalah laki-laki
anak yang diketahuinya sebagai anak
beristri atau pernah beristri dan
orang
keluarganya
tidak mempunyai keturunan laki-
status
laki.
dengan
lain
kepada
kedalam
mendapatkan
dan
Sedangkan
yang
dapat
50
diangkat sebagai anak hanyalah
hukum tentang pengangkatan
anak laki-laki yang belum kawin
anak, yaitu untuk kepentingan
dan yang belum diambil sebagai
kesejahteraan anak. Hal tersebut
anak angkat oleh orang lain. Anak
dapat diketahui dari perumusan
angkat
ketentuan
tersebut
selanjutnya
menggunakan
nama
orang
angkatnya
tua
mempunyai
keluarga dan
kedudukan hukum
pasal
12
yang
selengkapnya berbunyi : 1. Pengangkatan anak menurut dan
kebiasaan
yang sama dengan anak kandung
dilaksanakan
dengan
dari orang tua angkatnya serta
mengutamakan kepentingan
terputusnya
kesejahteraan anak.
hubungan
hukum
antara anak angkat dengan orang
adat
2. Kepentingan
kesejahteraan
tua kandungnya.
anak yang dimaksud dalam
Dari ketentuan-ketentuan tersebut
ayat (1) diatur lebih lanjut
diatas ddapat disimpulkan bahwa
dengan
tujuan pengangkatan anak bagi
pemerintah.
orang-orang Negara
golongan
Indonesia
Tionghoa
warga
keturunan
sebagaimana
diatur
peraturan
3. Penggangkatan anak untuk kepentingan
kesejahteraan
anak yang dilakukan di luar
dalam Stbl. 1917 No. 129 adalah
adat
dan
kebiasaan,
untuk
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundang-
meneruskan
melanjutkan
atau
keturunan dalam
garis laki-laki.
undangan. Sedangkan yang
2. UU No. 4 Tahun 1974 tentang
dimaksud
dengan
Kesejahteraan Anak
kesejahteraan anak
Dalam ketentuan UU No. 4
UU ini adalah suatu tata
tahun
tentang
kehidupan daan penghidupan
dengan
yang
1974
Kesejahteraan tegas
Anak
ditentukan
pengangkatan
anak
dapat
motif
pertumbuhan
yang
perkembangannya
dalam
menjamin dan dengan
dikehendaki dalam pengaturan
51
wajar baik secara rohani,
diajukan ke Pengadilan Negeri
jasmani maupun social.
menunjukkan
3. Surat Edaran Direktur jenderal Hukum
dan
unddangan tanggal
Perundang-
No.
24
JHA
1/1/2
Pebruari
1978
adanya
perubahan,
pergeseran
dan
variasi-variasi
pada
motivasinya. 5. Keputusan
Menteri
tentang Prosedur Pengangkatan
Republik
Indonesia
Anak Warga Negara Indonesia
41/HUK/KEP/VII/1984 tentang
oleh Orang asing.
petunjuk pelaksanaan perizinan
Berdasarkan tersebut,
surat
edaran
pengangkatan
anak
6. SEMA RI No. 4 tahun 1989 tentang
orang
dapat
pengadilan
suatu
mengirimkan
dilakukan
hanya dengan
No.
pengangkatan anak.
warga Negara inddonesia oleh asing
social
Pengangkatan
anak;
negeri
untuk salinan
penetapan Pengadilan Negeri.
putusan/penetapan
Tidak
apabila
pengangkatan
tersebut
instansi terkaitt dan satu salinan
dibenarkan
pengangkatan
anak
dilakukan dengan akta Notaris yang
dilegalisir
Pengadilan
Negeri.
mengenai
anak
kepada
kepada mahkamah Agung. 7. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dalam Bab
4. SEMA RI No. 6 tahun 1983
VIII bagian kedua ketentuan
tentang penyempurnaan SEMA
UU ini yaitu yang tentang
RI No. 2 tahun 1979 mengenai
pengangkatan
Pengangkatan
yang
pengangkatan anak hanya dapat
30
dilakukan uuntuk kepentingan
berlaku
Anak
sejak
tanggal
September 1983. Surat Edaran tersebut
dikeluarkan
berdasarkan Mahkamah
anak,
bahwa
yang terbaik bagi anak.
bahwa
8. UU No. 3 tahun 2006 tentang
pengamatan
perubahan atas UU No. 7 tahun
Agung,
bahwa
1986 tentang Peradilan agama
permohonan pengesahan dann
pada pasal 49 huuruf a angka 20
pengangkatan
mengatur
anak
yang
tentang
penetapan
52
pengangkatan anak berdasarkan
yang dilahirkan dari perkawinan
hukum Islam.
mereka. Pasal 12 ayat (2) menyatakan :
AKIBAT HUKUM PENGANGKAT-
Apabila ayah angkatnya seorang
AN ANAK
suami yang telah kawin dan
Akibat hukum dari pengangkatan
perkawinannya telah putus, maka
anak menurut ketentuan dalam Stbl
anak
1917 No. 129 yang berlaku bagi
sebagai anak yang lahir dari
golongan warga Negara Indonesia
mereka yang disebabkan putus
keturunan Tionghoa, antara lain :
karena kematian.
1. Pasal 11 menyatakan : Pengangkatan anak
harus
dianggap
3. Pasal 13 menyatakan : membawa
Apabila
seorang
janda
akibat dari hukum bahwa orang
mengangkat seorang anak, maka
yang diangkat, jika ia mempunyai
ia
nama keturunan lain, berganti
perkawinan dengan suami yang
menjadi nama keturunan orang
telah meninggal dunia, dengan
yang mengangkatnya dan secara
ketentuan
otomatis
hubungan
memasukkan sebagai ahli waris
nasab dengan orang tua kandung
dalam harta peninggalan orang
kecuali :
yang
terputus
- Mengenai
larangan
kawin
yang berdasarkan pada tali kekeluargaan.
perdata
yang
dianggap
beerdasarkan
pada tali kekeluargaan.
dilahirkan
bahwa
telah
ia
meninggal
dari
dapat
dunia
sepanjang tidak ada surat wasiat. 4. Pasal 14 menyatakan : Suatu
- Mengenai peraturan hukum
2.
angkat
pengangkatan
berrakibat
anak
putusnya hubungan
hukum antara anak yang diangkat dengan orang tuanya sendiri.
Pasal 12 ayat (1) menyatakan :
Sehubungan
Apabila orang tua angkatnya
tersebut, maka anak angkat warga
seorang
Negara
laki-laki
yang
telah
dengan
Indonesia
hal-hal
keturunan
kawin, maka anak angkat serta
Tionghoa berhak mendapatkan
merta dianggap sebagai anak
harta warisan dari orang tua
53
angkatnya,
dalam
berlakulah
system
hal
ini
pewarisan
pustaka. Teknik analisa data dengan metode deduksi.
yang diatur dalam KUH Perdata.
Data-data
sekunder
yang
diperoleh dari studi pustaka tersebut kemudian
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan
dianalisa
dengan
menggunakan metode deduksi yaitu
metode yuridis normative (normative
pola
berpikir
dari
legal research) yang mengacu pada
bersifat umum (premis mayor) kepada
bahan pustaka atau data sekunder.
hal-hal yang bersifat khusus (premis
Sumber data penelitian terdiri dari
minor).
sumber data utama dan sumber data
penelitian
pendukung (tambahan). Sumber data
pengangkatan
utama menggunakan data sekunder
hukumnya
yang berupa bahan hukum primer,
premis mayor pengangkatan anak
bahan hukum sekunder dan bahan
bagi
hukum tersier. Bahan hukum primer
keturunan
terdiri dari peraturan perundang-
hukumnya.
Premis ini
hal-hal
minor
dalam
adalah anak
prosedur
dan
dihubungkan
warga
yang
Negara
Tionghoa
akibat dengan
Indonesia dan
akibat
undangan yang berlaku di Indonesia sejak
jaman
penjajahan
colonial
Belanda sampai sekarang. Bahan
HASIL DAN PEMBAHASAN I. Prosedur pengangkatan anak warga
hukum sekunder antara lain buku-
Negara
Indonesia
buku teks hukum, hasil penelitian,
Tionghoa.
jurnal-jurnal hukum, bahan hukum
-
Pengangkatan
tersier terdiri dari laporan-laporan
digolongkan
yang dapat mendukung bahan-bahan
bagian yaitu :
primer dan sekunder. Sumber data
1.
pendukung
menggunakan
data
melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan
data
adalah
studi
anak
dapat
menjadi
dua
Pengangkatan anak antar warganegara
primer yaitu data yang diperoleh
keturunan
Indonesia
(adomestic adoption) 2.
Pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua angkat
warganegara
54
Indonesia
mengangkat
laki-laki saja, yang dilakukan oleh
anak warganegara asing
pihak-pihak yang diperbolehkan
dan
tua
oleh syarat-syarat tertentu. Tetapi
warganegara
asing
melihat kepentingan anak dan
mengangkat
anak
kemajuan zaman, maka melalui
warganegara
Indonesia
orang
(inter country adoption). Mengenai antar
pengangkatan
warganegara
(domestic dibedakan
Indonesia
adoption) lagi
anak
dapat
menjadi
dua
bagian :
Yurisprudensi
melakukan beberapa perubahan yaitu
memperbolehkan
pengangkatan anak perempuan dan
pengangkatan
wanita
yang
menikah.
1. Pengangkatan
pemerintah
belum
bagi pernah
Pengangkatan
yang
dilakukan
antara
dengan ancaman batal jika tidak
orang tua kandung dengan
memakai akta notaries. Tetapi
orang tua
dengan dikeluarkan SEMA No. 2
angkat
(private
adoption) 2. Pengangkatan
tahun anak
yang
stbl.
1979
yang
disempurnakan
no.
129
kemudian
dengan
SEMA
1983
tentang
Anak,
bahwa
dilakukan antara orang tua
No.
yang akan mengangkat anak
Pengangkatan
dengan yayasan social yang
pengangkatan anak harus dengan
mengasuh anak.
putusan
Pengangkatan anak bagi mereka (golongan timur asing Tionghoa),
6
1917
anak
anak
langsung
menurut
anak
tahun
atau
penetapan
Pengadilan Negeri setempat. - Penetapan Pengadilan
dimana mereka tunduk pada KUH
Pengadilan
Negeri
dalam
Perdata yang menunjuk Stbl. 1917
pengangkatan
anak
masih
No. 129 yang mengatur tentang
mempedomani Stbl. 1917 No.
pengangkatan anak.
129, yang semula hanya berlaku
Pada awalnya pengangkatan
dilingkungan golongan Tionghoa
anak hanya diperbolehkan bagi
yang belum memperoleh anak
mereka yang mengangkat anak
laki-laki, serta SEMA No. 2 tahun
55
1979, jo No. 6 tahun 1983 jo. No. 4
tahun
1989
- Keadaan tersebut merupakan
tentang
gambaran, bahwa kebutuhan
Pengangkatan anak, Kep Men.
akan
pengangkatan
anak
Sos RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984
dalam
masyarakat
makin
tentang
bertambah
Petunjuk
Perizinan
Pelaksanaan
dirasakan
Anak
bahwa untuk memperoleh
peluang
suatu putusan pengadilan.
kepada seseorang yang belum
Dalam angka IV mengenai
berkeluarga untuk mengajukan
hal-hal
diri sebagai orang tua angkat.
diperhatikan
Dalam SEMA No. 6 tahun 1983
menerima, memeriksa dan
(Penyempurnaan Sema No. 2
mengadili
tahun 1979) tentang Pengangkatan
pengesahan/pengangkatan
Anak, dalam angka I bagian
anak.
yang
Pengangkatan
dan
juga
memberi
umum menyebutkan :
Dari
- Pengamatan Agung
Mahkamah menghasilkan
kesimpulan
harus dalam
permohonan
hasil
peneelitian
di
Pengadilan Negeri, memberikan peenjelasan
dan
informasi
per-
mengenai prosedur pengangkatan
pengesahan/
anak, masih tettap mengacu pada
pengangkatan anak diajukan
SEMA RI No. 6 tahun 1983
kepada
Negeri
tentang penyempurnaan SEMA RI
diputus
No.
mohonan
yang
bahwa
yang
Pengadilan kemudian
2
tahun
1974
tentang
tampak kian bertambah. Baik
pengangkatan anak.
yang merupakan permohonan
Permohonan
khusus
pengangkatan anak antar warga
pengesahan/
pengangkatan
anak.
terakhir
menunjukkan
ini
Yang
Negara diperhatikan
adanya
berikut :
perubahan/pergeseran/variasi-
1. Syarat
variasi pada motif dasarnya.
pengesahan/
Indonesia
perlu
hal-hal
sebagai
dan
bentuk
surat
permohonan(sifatnya voluntair) a. Ada urgensi yang memadai
56
b. Permohonan
bisa
secara
lisan atau tertulis
bahwa
Yayasan
yang
bersangkutan
c. Digunakan oleh pemohon sendiri atau kuasanya d. Dibubuhi materai
telah
diizinkan
bergerak
dibidang
kegiatan
pengangkatan anak.
e. Dialamatkan kepada ketua
2. Calon anak angkatt yang
pengadilan negeri didaerah
berada
hukum
yayasan
tempat
dalam
asuhan
social
yang
tinggal/domisili anak yang
dimaksud diatas harus pula
akan diangkat.
mempunyai izin tertulis
2. - Syarat bagi orang tua angkat (pemohon) 1. Pengangkatan
anak
yang
dari Menteri Sosial atau pejabat
yang
ditunjuk
bahwa
anak
tersebut
langsung dilakukan antara
diizinkan untuk diserahkan
orang tua kandung dengan
sebagai anak angkat.
orang tua angkat (private
Setelah dilakukan permohonan
adoption) diperbolehkan.
pengesahan/pengangkatan
2. Pengangkatan
anak
yang
anak, berdasarkan SEMA No. 6
dilakukan oleh seorang yang
tahun 1983 tahap berikutnya
tidak
adalah dilakukan pemeriksaan
terkait
perkawinan menikah
dalam sah/belum
(single
parent
adoption) diperbolehhkan. - Syarat bagi calon anak yang diangkat :
di persidangan. Dalam
pemeriksaan
persidangan diperhatikan halhal sebagai berikut : 1. Pengadilan
1. Dalam hal calon anak
di
Negeri
mendengar langsung pihak-
angkat
tersebut
berada
pihak yang terkait dengan
dalam
asuhan
suatu
proses pengangkatan anak.
social
harus
2. Pengadilan
izin
memeriksa
yayasan
dilampirkan tertulis
surat
Menteri
social
Negeri dan
meneliti
alat-alat bukti lain yang
57
dapat
menjadi
dasar
permohonan
ataupun
pertimbangan
putusan
pengadilan.
perkara yang ditetapkan sebesar Rp. ……
II. Kedudukan Anak Angkat Warga
3. Pengadilan
Negeri
mengarahkan pemeriksaan
Negara
Akibat
4. Putusan
terhadap pengesahan/
keturunan
Tionghoa
dipersidangan.
permohonan
Indonesia
hukum
yang
terpenting dari pengangkatan anak ialah
yang
berkaitan
dengan
penggangkatan anak.
kekuasaan orang tua, hak waris,
3. Putusan dalam hal ini bersifat
hak pemeliharaan dan juga soal
constitutif, yaitu menciiptakan
nama. Akibat hukum yang paling
suatu
pokok dan paling besar adalah apa
status
atau
keadaan
hukum baru.
yang disebutkan dalam pasal 12
Permohonan
pengesahan/
Stbl.
1917
No.
129,
yang
pengangkatan anak merupakan
mengatakan :
“PENETAPAN”
1. Jika suami istri mengangkat
penetapan
berbunyi
anak sebagai
berikut :
seseorang mereka, anak
MENETAPKAN 1. Menyatakan sah
sebagai maka
itu
anak
dianggaplah
dilahirkan
dari
perkawinan mereka. 2. Jika
si
suami
mengankat
pengangkatan anak yang
seorang anak, settelah karena
dilakukan oleh pemohon
kematian isterinya perkawinan
bernama ……., alamat
bubar, maka dianggaplah anak
………, terhadap anak laki-
yang
laki/perempuan bernama
perkawinan laki-laki itu, yang
……., umur/tanggal lahir
bubar karena kematian.
………. 2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya
Sebagai
dilahirkan
akibat
pengangkatan
dari anak,
dari
tindakan peembuat
Undang-undang membuat fiksi,
58
seakan-akan orang yang diangkat
laki-laki, demikian sebagaimana
anak dilahirkan dari perkawinan
ditentukan dalam pasal 6 Sstbl.
suami
1917
istri
yang
mengangkat
anak.
No.
129.
sehubungan Konsekuensi lebih lanjut
Akan
dengan
tetapi per-
kembangan zaman, adopsi anak
adalah, bahwa karena dianggap
perempuan
dilahirkan dari perkawinan orang
kalangan warga Negara Indonesia
yang mengangkat anak, maka
keturunan Tionghoa sedikit demi
ddalam keluarga anak angkat
sedikit
berkedudukan sebagai anak sah.
patrilinial,
Sekarang dengan adopsi itu, pada
lebih bercorak parental. Bahwa
asasnya
pendapat tersebut sesuai dengan
semua
kekeluargaan
hubungan
dengan
keluarga
asas
dibolehkan,
karena
meninggalkan sehingga
persamaan
sifat sekarang
hak,
dengan
pertimbangan
hukum
asalnya menjadi hapus (pasal 14
adanya
Stbl. 1917 No. 129) dan sekarang
dalam putusan terseebut, dapat
timbul hubungan kekeluargaan
dukatakan
dengan
yang
laki-laki dan perempuan sama.
mengangkat anak, yang semula
Demikian juga dengan hak waris
mungkin saja bukan apa-apanya
anak angkat, baik antara laki-laki
(pasal 12 Stbl. 1917 No. 129).
dengan perempuan sama yaitu
Akibat yang paling nyata adalah
dengan
akibat hukum dalam hukum waris.
kekerabatan
Anak angkat tidak lagi mewaris
bersifat parental. Akan tetapi akan
dari keluarga sedarah asalnya,
muncul persoalan yaitu, apakah
sebaliknya ia sekarang mewaris
hak waris anak yang diangkat
dari keluarga ayah dan ibu yang
tersebut sama juga dengan anak
mengangkatnya.
sah, khususnya hak bagian mutlak
keluarga
Mengenai
pengangkatan
anak bagi golongan warga Negara Indonesia keturuna
Tionghoa,
diharuskan pengangkatan anak
pengangkatan
menganut keluarga
anak
system yang
(legitieme portie) yang diatur dalam KUH Perdata. Pasl 913 KUH Perdata menentukan
tentang
bagian
59
mutlak (legitieme portie), yaitu
Tionghoa, dimana mereka tunduk
suatu
pada
bagian
dari
harta
KUH
Perdata
yang
peninggalan yang harus diberikan
menunjuk pada Stbl. 1917 No.
kepada para ahli warris yang
129
berada dalam garis lurus menurut
pengangkatan anak.
Undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan
yang
mengatur
tentang
2. Permohonan
menetapkan
pengesahan/penggangkatan anak
sesuatu, baik selaku pemberian
bagi warga Negara Indonesia
antara yang masih hidup maupun
keturunan Tionghoa harus tetap
selaku wasiat.
mengacu pada SEMA No. 6 tahun
Pasal 12 ayat (1) Stbl. 1917 No. 129, yang mengatakan
1983
tentang
penyempurnaan
SEMA RI No. 2 tahun 1979.
:”Jika suami istri mengangkat
3. Dalam permohonan pengeesahan
seseorang sebagai anak mereka,
pengangkatan anak harus nampak
maka
bahwa
dianggaplah
dilahirkan mereka”.
dari Menurut
penulis,
jika
anak
itu
perkawinan pendapat pengertian
tujuan
utama
untuk
kepentingan calon anak
bersangkutan dan digambarkan kemungkinan
kehidupan
“dianggaplah anak itu dilahirkan
depan
dari
pengangkatan anak terjadi.
perkawinan
mereka”
yang
si
anak
hari setelah
dianalogikan, maka anak angkat
4. Kedudukan anak angkat sama
sebenarnya mempunyai hak yang
seperti anak kandung (anak sah),
sama dengan anak kandung dalam
sebagai
artian memiliki hak atas bagian
pengangkatan anak, seakan-akan
mutlak (legitieme portie).
orang
akibat
yang
dari
tindakan
diangkat
anak
dilahirkan dari perkawinan suami istri yang mengangkat anak. KESIMPULAN DAN SARAN
5. Anak angkat punya hak waris
Kesimpulan : 1. Prosedur
sama seperti anak kandung yang pengangkatan
anak
tunduk pada KUH Perdata.
warga negera Indonesia keturunan
60
Saran :
yang
berkaitan
1. Pengangkatan anak merupakan
pengangkatan anak.
dengan
yang
2. Perlu ppeengkajian dalam hal
keberadaannya sangat dibutuhkan
pewarisan, sehubungan dengan
oleh
perlu
pengaturan legitieme portie dalam
adanya payung hukum yang bisa
KUH Perdata kaitanya dengan
memecahkan persoalan-persoalan
hak waris.
suatu
lembaga
masyarakat,
hukum
maka
DAFTAR PUSTAKA Burhan
Gosifa,
Bungin, 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rajawali Pres, halaman 15-20. Arif, 2004. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hal 42.
J. Satrio, 2005. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan anak Dalam Undang-undang, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 242. Soimin, Soedharjo, 2004. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan anak,
Jakarta, Sinar halaman 78.
Grafika,
Zaini, Muderia, 1999. Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Jakarta; sinar Grafika, halaman4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Statsblad. 1917 Nomor 129 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
61
