PROPOSAL MALAM SAVE LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jakarta Legal Aid Institute Jl. Diponegoro, No. 74 Menteng – Jakarta Pusat Telp : 021-3145518 Fax : 021-3912377 Email : [email protected] http://www.bantuanhukum.or.id

PROPOSAL MALAM “SAVE LBH JAKARTA” I. LATAR BELAKANG Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berdiri sejak tahun 1970 sebagai jawaban atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ketiga pada tahun 1969. Lembaga ini bertujuan memberi bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya. Klien LBH Jakarta antara lain rakyat miskin yang digusur, korban pemutusan hubungan kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. LBH Jakarta tumbuh menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Lembaga ini konsisten membangun dan menjadikan nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum. LBH Jakarta juga mengembangkan bantuan hukum struktural, yaitu bantuan hukum yang tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus per kasus melainkan menciptakan tatanan dan kebijakan yang adil di masyarakat. Hingga tahun lalu, LBH Jakarta telah menerima 41.908 pengaduan. Rata-rata 1.000 pengaduan masuk ke LBH Jakarta setiap tahun. Pada tahun lalu saja terdapat 1.150 kasus dengan 146.478 orang pencari keadilan. Selain memberikan bantuan hukum, LBH Jakarta juga melakukan advokasi kebijakan publik dan edukasi. Saat ini LBH Jakarta memiliki paralegal yang memiliki kemampuan advokasi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lebih dari itu, LBH Jakarta juga menjadi pusat informasi, tempat bertemu dan berkonsolidasi bagi berbagai organisasi rakyat. Banyak pihak mengatakan bahwa belum ada tempat lain yang lebih nyaman, strategis dan kondusif yang dapat menggantikan LBH Jakarta. Dalam melakukan kerja bantuan hukum, LBH Jakarta memerlukan biaya minimum Rp70 juta atau Rp840 juta pertahun untuk keperluan operasional kantor termasuk transportasi, kurir, peralatan kantor, komunikasi, dan gaji untuk 18 staf. Sumber dana berasal dari berbagai pihak, seperti lembaga donor melalui pembiayaan program dan registrasi pengaduan serta sumbangan sukarela dari klien. Kebutuhan pendanaan yang tidak diimbangi dengan donasi yang didapatkan mengantarkan LBH Jakarta pada kondisi krisis keuangan. Kas LBH Jakarta pada 20 Mei 2011 hanya berjumlah Rp27 juta. Dana ini hanya cukup untuk memberikan bantuan hukum selama satu bulan saja. Kesulitan pendanaan bahkan memaksa LBH Jakarta untuk menggunakan tabungan pensiun pegawai. Pengacara Publik LBH Jakarta pun sudah mulai tidak menerima gaji. Kondisi ini tentu mengganggu jalannya pemberian bantuan hukum. Ke depannya, LBH Jakarta harus melepaskan ketergantungan terhadap lembaga donor. Gerakan penguatan donasi publik perlu dimulai guna mengantarkan LBH Jakarta menjadi lembaga yang mandiri, independen, dan sepenuhnya milik rakyat. Titik tolak untuk mewujudkan cita-citu itu akan dimulai dalam malam Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) dengan tema “SAVE LBH JAKARTA”. Gerakan ini diharapkan mampu mengumpulkan dana sebesar Rp210 juta untuk mendanai operasional LBH Jakarta dalam jangka pendek. Momen ini juga menjadi penguatan SIMPUL LBH Jakarta, program keanggotaan untuk


menjadi donatur tetap LBH Jakarta. Pengumpulan dana abadi menjadi tujuan jangka panjang yang akan membebaskan LBH Jakarta dari belitan krisis keuangan saat ini dan pada masa mendatang.

II. Data Pendukung  Jumlah Kasus Dan Jumlah Pencari Keadilan: Grafik 1

Perbandingan Kasus & Orang Terbantu

Kasus Orang

2005

2006

2007

2008

2009

2010

 Penghasilan Pencari Keadilam: Penghasilan Penerima Bantuan Hukum Tahun 2009 (1060 Pengaduan) 2 - 10 juta/bulan 14%

Lebih dari 10jt/bulan 1% Tidak memiliki penghasilan 39%

Kurang dari 1 juta/bulan 21%

1 - 2 juta perbulan 25%

Penghasilan Penerima Bantuan Hukum Tahun 2010 (1150 Pengaduan) 2 - 10 juta/bulan 13%

Kurang dari 1 juta/bulan 20%

1 - 2 juta perbulan 10%

Tidak memiliki penghasilan 55% Tidak tetap, tidak jelas, bervariasi 2%


 ADVOKASI KEBIJAKAN: LBH Jakarta berpendapat bahwa ketidakadilan yang terjadi selama ini disebabkan oleh permasalahan struktural atau kebijakan. Oleh karena itu kerja LBH Jakarta juga tidak terlepas dari advokasi kebijakan. Adapun advokasi kebijakan yang pernah dilakukan LBH Jakarta selama tiga tahun terakhir antara lain adalah: KEBIJAKAN NASIONAL KEBIJAKAN DAERAH Menggugat Perpres No. 112 tahun 2007 tentang Menggugat Perda Ketertiban Umum Penataan Pasar Menolak UU Badan Hukum Pendidikan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menolak Perda Pasar DKI Jakarta Advokasi Tunjangan Kinerja Daerah yang adil bagi guru Advokasi UU Mahkamah Agung Advokasi Raperda Administrasi Kependudukan DKI Jakarta Advokasi UU Mahkamah Konstitusi dan RUU Advokasi Raperda RTRW DKI Jakarta perubahannya. Advokasi UU Pengadilan Tipikor

Perda DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Unggas

Advokasi RUU KUHP Menolak Kebijakan Penggusuran Paksa Advokasi RUU KUHAP Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Advokasi RUU Bantuan Hukum Advokasi Ratifikasi Konfensi Buruh Migran dan Keluarganya, Advokasi RUU Perlindungan Terhadap Pembela HAM Judicial Review UU 4/PNPS/1963 Judicial Review UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Judicial Review UU Pornografi Menggugat Ujian Nasional Mendorong Kebijakan Kebebasan Berserikat

 Keuangan dan Kebutuhan LBH Jakarta   

Saldo per 20 Mei 2011 Biaya per bulan Biaya per tahun

: Rp. 27.000.000,: Rp. 70.000.000,: Rp. 840.000.000,-

Selama ini LBH Jakarta menggunakan dana dengan sangat ketat hingga tak jarang biaya penanganan kasus terpaksa dikurangi. Ketiadaan dana juga membuat LBH Jakarta hanya memiliki 11 pengacara publik. Dari jumlah itu, hanya enam orang yang ditempatkan di bidang penanganan kasus. Jumlah ini sangat timpang jika dibandingkan dengan rata-rata kasus yang mencapai 1.000 pengaduan


pertahun. Ketersediaan dana yang mencukupi tentu akan membuat advokasi menjadi lebih maksimal. LBH Jakarta juga dapat merekrut lebih banyak pengacara publik. III.MALAM SOLIDARITAS MASYARAKAT PEDULI KEADILAN A. TUJUAN KEGIATAN Adapun tujuan dari malam dana ini adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan sejumlah uang untuk mengatasi krisis LBH Jakarta; 2. Mensosialisasikan Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) LBH Jakarta sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam bantuan hukum; 3. Meletakkan pondasi LBH Jakarta menjadi lembaga yang mandiri dalam pendanaan. B. PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan ini akan dilaksanakan pada: - Tanggal : 30 Juni 2011 - Waktu : 19.00 s/d 21.00 WIB - Tempat : Perpustakaan Nasional C. SUSUNAN ACARA (*masih dalam konfirmasi)  Pertunjukan Barongsai dari Komunitas Cina Benteng  Pembukaan acara oleh pemandu acara (Najwa Shihab*)  Pembukaan oleh Direktur LBH Jakarta (Nurkholis Hidayat)  Pemutaran Film LBH Jakarta  Pertunjukan Musik String Ensamble dari Orkestra Mahasiswa Universitas Indonesia  Testimoni Klien LBH Jakarta  Pidato tokoh masyarakat (Franz Magnis Suseno*)  Penggalangan Dana I  Pertunjukan Jubing Kristianto  Pertunjukan SLANK*  Pertunjukan Musik Simphoni10 dan Ras Muhammad  Pengumpulan Dana II  Pengenalan Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL) LBH Jakarta  Penutupan D. UNDANGAN Malam dana ini akan dihadiri oleh ± 300 orang. Dua ratus undangan merupakan orang-orang yang diundang secara khusus untuk menjadi calon donatur, sedangkan 100 orang diberikan secara terbuka kepada masyarakat luas. IV. PENUTUP Demikian proposal Save LBH Jakarta ini kami sampaikan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam perwujudan cita-cita menuju LBH Jakarta, pembela para pencari keadilan, yang lebih mandiri.


Hormat Kami Jakarta, 11 Juni 2011

NURKHOLIS HIDAYAT (DIREKTUR LBH JAKARTA)

RATNA ARIYANTI (KETUA PANITIA/AJI JAKARTA)

PROPOSAL MALAM SAVE LBH JAKARTA

Recommend Documents