Proposal LRCT tentang Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Law Reform Commission of Thailand (LRCT)
Proposal LRCT tentang Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja
Pendahuluan Konstitusi Kerajaan Thailand (BE2550) mengamanatkan pembentukan Komisi Reformasi Hukum (LRC) dalam Bab V, Bagian 5 Pasal 81 (3) sebagai berikut: "Pemerintah harus memberlakukan undang-undang untuk mendirikan sebuah lembaga reformasi hukum independen guna merevisi dan menyusun perundang-undangan negara dan untuk mengubah perundang-undangan agar konsisten dengan Konstitusi, dengan mempertimbangkan pandangan dari semua orang yang terkena dampak perundang-undangan tersebut". Undang-undang untuk mendirikan Komisi Reformasi Hukum diterbitkan di Royal Gazette, Volume 127, Bagian 71A, pada 19 November 2553, dan mulai berlaku dengan judul, “Titah Istana Pembentukan Komisi Hukum Reformasi (BE2553) (2010)"
Di bawah Undang-Undang Komisi Reformasi Hukum Thailand BE 2553 (2010), Reformasi Hukum telah didefinisikan sebagai implikasi dari semua tindakan yang bertujuan untuk merevisi dan mengembangkan hukum dengan cara yang bijaksana dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat dan negara. Ini harus mencakup revisi dan pengembangan hukum yang
berhubungan dengan kata dan makna konstitusi, mesin proses peradilan, proses hukum, penegakan hukum, hukum ajudikatif, penyusunan hukum, yakni merevisi dan pengembangan perundang-undangan di semua proses. Menurut situasi tenaga kerja ASEAN, pekerja ASEAN sekarang menghadapi berbagai masalah yang berdampak pada hak-hak mereka, terlepas dari apakah dia (perempuan/laki-laki) bekerja kontrak sewa atau tidak, apakah dia wirausaha, pekerja pertanian, pekerja kontrak temporer, agen tenaga kerja, pekerja yang bekerja di wilayah negara Anggota ASEAN lain, pekerja perbatasan, serta migran dan pekerja negara ketiga bersama dengan keluarga mereka. Upaya kami di sini akan membawa kita menuju kerjasama yang lebih lanjut untuk melindungi dan mendukung martabat manusia dari semua pekerja di ASEAN melalui pengembangan standar dan mekanisme ASEAN. Ini menuntun dibentuknya subkomite LRCT untuk Reformasi Hukum bagi Masyarakat ASEAN yang telah melakukan studi, penelitian dan mengumpulkan pendapat awal dari semua sektor terkait pembuatan Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak pekerja yang bertujuan untuk menjadi dasar dari konsep perlindungan hak-hak pekerja dan manfaat mereka untuk semua negara anggota ASEAN. LRCT telah menyurvei, mempelajari, menganalisis dan meneliti revisi dan penyusunan rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja dengan partisipasi penuh masyarakat dari semua sektor baik di tingkat nasional dan regional sebagaimana dirinci di bawah:
Konsultasi nasional ke-1 pada 21 Juli 2014 antara LRCT dan semua sektor terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Thailand, Perwakilan dari organisasi pekerja , Serikat Pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), sektor Pengusaha termasuk akademisi dan para ahli yang bekerja pada hak-hak pekerja termasuk pekerja migran.
Konsultasi nasional ke-2 pada 12 September 2014 fokus pada partisipasi sektor pemerintah tentang "Posisi Thailand pada Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja.
Konsultasi regional ke-3 pada 2 Desember 2014 antara perwakilan dari Pertemuan Pejabat Ketenagakerjaan Senior (SLOM) ASEAN, Komite ASEAN pada Pelaksanaan Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran (ACMW), Komisi Hak Asasi Manusia (AICHR) Antarpemerintah ASEAN, Komisi ASEAN untuk Promosi Hak Perempuan dan Anak (ACWC) termasuk Departemen Luar Negeri dan Sekretariat ASEAN pada "Konsultasi Regional Prospek pada Tantangan untuk Mengembangkan Standar dan Mekanisme ASEAN untuk Hak pekerja ".
Konsultasi regional Ke-4 pada 16 Februari 2015 antara LRCT dan Perwakilan dari organisasi pekerja, Serikat Pekerja, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi dan
ahli yang bekerja pada hak-hak pekerja termasuk pekerja migran di "Konsultasi Regional tentang Prospek Tantangan Penyusunan Standar dan Mekanisme ASEAN untuk Hak Pekerja ". . Sesuai dengan survei dan penelitian yang disebutkan di atas, LRCT memiliki proposal Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja kepada pemerintah Thailand yang muncul dalam lampiran ini.
Isi Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Pekerja Bagian I :Definisi dan Prinsip Umum
Halaman
Preambul Pasal 1
Definisi
Pasal 2 Prinsip Umum
Bagian II: Hak Pekerja Pasal 3 Hak atas Kerja dan Pekerjaan yang Layak Pasal 4 Hak atas Perserikatan dan Berunding Bersama Pasal 5 Hak atas Perlindungan Sosial Pasal 6 Kesetaraan Jender dan Hak Pekerja Perempuan Pasal 7 Tenaga kerja/ Pekerja Anak Pasal 8 Hak Kewarganegaraan Pasal 9 Hak Kesehatan Pasal 10 Hak Pelatihan dan Pendidikan Pasal 11 Hak di Muka Hukum Pasal 12 Hak atas Kompensasi Pasal 13 Hak atas Perumahan Pasal 14 Hak untuk Membentuk Keluarga Pasal 15 Hak atas Kebebasan Bergerak Pasal 16 Hak Pekerja Migran
Bagian III: Kewajiban Pasal 17 Pelaksanaan Pasal 18 Pelaporan Pasal 19 Kajian Laporan Pasal 20 Hak dan Tugas Komite Pasal 21 Komunikasi Pasal 22 Ketentuan Umum Pasal 23 Kewajiban Negara Pasal 24 Amandemen Pasal 25 Bahasa Pasal 26 Ketentuan Penutup
Rancangan Perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Hak Pekerja PREAMBLE 1. KAMI, Rakyat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sebagaimana diwakili oleh para kepala negara atau pemerintahan Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand dan Republik Sosialis Viet Nam; 2. MENEGASKAN KEMBALI kepatuhan kita dengan tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN, khususnya, penghormatan terhadap dan promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta menghormati keadilan, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan demokrasi; 3. MENEKANKAN KEMBALI komitmen kita atas Pasal 55 dan 56 Piagam PBB dimana Para Anggota berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah dalam kerjasama
dengan Organisasi tersebut untuk pencapaian penghormatan universal, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa pembedaan apapun; 4. MENEGASKAN KEMBALI komitmen kita atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Piagam PBB dan standar perburuhan inti internasional serta instrumen HAM internasional di mana negara anggota ASEAN adalah para pihak; 5. MENEKANKAN KEMBALI komitmen Negara-Negara Anggota ASEAN atas Deklarasi HAM ASEAN dan Deklarasi ASEAN untuk Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran; 6. MENEKANKAN KEMBALI pernyataan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia; 7. MENGAKUI kontribusi pekerja untuk masyarakat dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. MENGAKUI lebih lanjut bahwa realisasi hak-hak pekerja ASEAN harus secara konkret berefek dan secara efektif ditegakkan melalui undang-undang dan kebijakan nasional dari Negara Anggota ASEAN masing-masing; 9. MENGHENDAKI tercapainya Perjanjian atas Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja yang tidak boleh kurang daripada yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang relevan pada hak-hak pekerja yang negara-negara anggota ASEAN merupakan para pihak; Dengan ini setuju sebagai berikut; PASAL 1 DEFINISI Tenaga Kerja Untuk maksud dari Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja" berarti aktivitas manusia menyediakan barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Tenaga Kerja Paksa atau Wajib 1. Untuk maksud dari Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja paksa atau wajib" berarti semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari setiap orang di bawah ancaman hukuman dan
dimana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. 2. Untuk maksud Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja paksa atau wajib" tidak meliputi: (a) setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut dalam kewajiban hukum dalam rangka wajib militer untuk pekerjaan yang bersifat murni militer. (b) setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban sipil normal warga negara dari pemerintahan yang sepenuhnya memerintah sendiri. (c) kerja atau jasa yang dituntut dari setiap orang sebagai konsekuensi dari vonis di pengadilan, asalkan kerja atau jasa yang demikian dilakukan di bawah pengawasan dan kendali dari otoritas publik. (d) setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut dalam hal darurat. (e) layanan masyarakat kecil yang dilakukan oleh warga masyarakat untuk kepentingan langsung dari masyarakat tersebut.
Tenaga Kerja Anak Untuk maksud Perjanjian ini, istilah “tenaga kerja anak" meliputi: Mempekerjakan (orang) di bawah usia minimum 15.
Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak, termasuk - segala bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan. - penggunaan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran. - kegiatan terlarang. - pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anakanak. - Jasa rumah tangga tidak dibayar yang berbahaya, termasuk pekerjaan rumah tangga yang dilakukan selama berjam-jam, di lingkungan yang tidak sehat, di lokasi berbahaya, dan melibatkan peralatan yang tidak aman atau beban berat. Pekerjaan Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "pekerjaan" berarti pekerjaan atau jasa yang dilakukan untuk upah di bawah kontrak sewa, yang menciptakan hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Baik dalam kontrak tersurat maupun tersirat. Pekerja
Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "pekerja" meliputi semua orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pekerja migran Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "pekerja migran" mengacu pada seorang pekerja yang bukan warga negaranya. Anggota keluarga Untuk maksud Perjanjian ini, istilah '' anggota keluarga "mengacu pada orang yang menikah dengan pekerja atau pekerja migran atau memiliki hubungan yang menurut hukum yang berlaku, menghasilkan efek setara dengan pernikahan, serta anak-anak yang tergantung pada mereka dan tanggungan lainnya yang diakui sebagai anggota keluarga. Perlindungan Sosial Untuk maksud Perjanjian ini, istilah "perlindungan sosial" adalah perlindungan yang masyarakat berikan kepada individu dan rumah tangga untuk memastikan akses ke perawatan kesehatan dan menjamin keamanan penghasilan, terutama dalam kasus-kasus usia tua, pengangguran, sakit, cacat, kecelakaan kerja, maternitas (hamil/melahirkan), paternitas (menjadi ayah atau ibu) atau kehilangan pencari nafkah utama. PASAL 2 PRINSIP UMUM
1. Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpisahkan dan saling tergantung dan saling terkait. Masyarakat internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara yang adil dan setara, pada pijakan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Sedangkan pentingnya kekhasan nasional dan regional dan berbagai latar belakang sejarah, budaya dan agama harus diingat, itu adalah tugas dari Negara Anggota ASEAN, terlepas dari sistem politik, ekonomi dan budaya mereka, untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar. 2. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak; dan dengan demikian mereka sama-sama akan menikmati tanpa pembedaan apapun. 3. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar dari orang lain. 4. Setiap Negara Anggota ASEAN di mana berlaku Perjanjian ini berjanji untuk menghormati, mempromosikan dan melindungi hak-hak setiap dan semua pekerja yang dinyatakan oleh Perjanjian ini.
5. Setiap Negara Anggota ASEAN harus menjamin dan mempromosikan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dari semua pekerja baik dalam hukum dan dalam praktek. 6. Setiap Negara Anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi baik dalam hukum dan dalam praktek terhadap semua pekerja. 7. Pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini harus dilakukan dengan itikad baik melalui peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Negara Anggota ASEAN. 8. Ini adalah tugas dari masing-masing Negara Anggota ASEAN, baik negara asal, tujuan, atau negara ketiga perantara, untuk mencegah dan memperbaiki imigrasi ilegal. 9. Tidak satupun ketentuan Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai untuk memungkinkan setiap Negara Anggota ASEAN untuk campur tangan dalam urusan internal dari Negara Anggota ASEAN lainnya yang bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
10. Mengingat tindakan tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan diskriminasi sewenang-wenang antara atau di antara pekerja, atau penyalahgunaan kekuasaan tersamar, di mana kondisi yang sama berlaku, tidak satupun dalam Perjanjian ini dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak setiap Negara Anggota ASEAN untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi keamanan nasional atau moral publiknya. PASAL 3 HAK ATAS KERJA DAN PEKERJAAN LAYAK 1. Setiap orang memiliki hak atas informasi dan perekrutan yang fair, hak untuk bekerja, untuk pilihan bebas dari pekerjaan, yang adil dan kondisi kerja menguntungkan dan perlindungan terhadap pengangguran. 2. Setiap pekerja, tanpa diskriminasi, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang nilainya sama. 3. Setiap pekerja memiliki hak atas remunerasi yang adil dan menguntungkan yang memastikan eksistensi martabat kemanusiaan yang bernilai untuk dirinya sendiri dan
keluarganya, dan dilengkapi, jika perlu, dengan sarana lain dari perlindungan sosial. 4. Tidak boleh ada yang diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau wajib. 5. Setiap pekerja memiliki hak atas promosi dan peningkatan kerja yang sama. 6. . Setiap pekerja memiliki hak atas keamanan kerja, termasuk penyediaan pekerjaan alternatif, kerja bantuan, pelatihan ulang dan melawan pemutusan hubungan kerja yang kejam 7. Setiap pekerja memiliki hak untuk rekreasi dan waktu istirahat, termasuk hak untuk istirahat mingguan dan cuti tahunan dengan tetap digaji. PASAL 4 HAK ATAS PERSERIKATAN DAN PERUNDINGAN BERSAMA 1. Setiap pekerja memiliki hak untuk kebebasan berserikat dan berunding bersama. Hak ini mencakup hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihannya, dan
dialog sosial, untuk perlindungan kepentingannya, dan tentunya hak berunding. 2. Setiap Negara Anggota ASEAN harus menjamin perlakuan yang sama antara pekerja migran dan warga negara sehubungan dengan semua hak keanggotaan dan anggota komite/pengurus dengan pengambilan keputusan serikat pekerja dan mendapatkan manfaat perundingan bersama PASAL 5 HAK PERLINDUNGAN SOSIAL Setiap pekerja memiliki hak untuk perlindungan sosial. Semua pekerja harus diberikan perlakuan yang sama dalam hal tindakan jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan dan manfaat yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan. PASAL 6 KESETARAAN JENDER DAN HAK PEKERJA PEREMPUAN Tunduk pada ketentuan Perjanjian ini, kesetaraan gender harus dijamin dan hak-hak pekerja perempuan harus dilindungi, diterapkan, dan dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah untuk: menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hubungan kerja;
menghilangkan pelecehan seksual di tempat kerja; keseimbangan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga ; melindungi maternitas (hamil/melahirkan) dan kesehatan perempuan dalam rangka mempromosikan kesetaraan efektif Menyelaraskan perlindungan sosial ibu selama periode yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan dari Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan, termasuk hak untuk cuti dengan gaji dan jaminan sosial yang memadai, dan Menyediakan ibu dan anak, baik yang lahir di dalam atau di luar ikatan perkawinan, dengan perawatan dan bantuan khusus PASAL 7 TENAGA KERJA/PEKERJA ANAK 1. Tidak boleh ada anak atau orang muda yang harus terkena eksploitasi ekonomi dan sosial. Mereka yang menggunakan anak-anak dan orang muda dalam pekerjaan yang merusak moral dan / atau kesehatan mereka, membahayakan kehidupan, atau mungkin akan
menghambat perkembangan normal mereka, termasuk pendidikan mereka akan dihukum berdasarkan undang-undang 2. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib menetapkan batas usia 15 dimana kerja yang dibayar dari anak dilarang dan dihukum berdasarkan undang-undang.
PASAL 8 HAK KEWARGANEGARAAN Setiap dan masing-masing anak berhak untuk mendapatkan nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan. PASAL 9 HAK KESEHATAN 1. Setiap pekerja dan anggota keluarganya berhak untuk mengakses layanan kesehatan dan jaminan kesehatan. 2. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib berusaha untuk menjamin dan melindungi kesehatan dan keselamatan kerja dari setiap pekerja termasuk pencegahan bahaya
kesehatan di tempat kerja dan kecelakaan. 3. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan medis yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau menghindarkan diri dari masalah kesehatan mereka atas dasar persamaan perlakuan dengan warga negara dari Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan. Perawatan medis darurat tersebut tidak boleh ditolak dengan alasan pelanggaran berkaitan dengan persoalan tinggal atau pekerjaan. PASAL 10 HAK ATAS PELATIHAN DAN PENDIDIKAN 1. Setiap pekerja memiliki hak atas pendidikan dan bimbingan kejuruan, termasuk pelatihan kejuruan, kerja dan keterampilan. 2. Setiap dan masing-masing anak seorang pekerja migran harus memiliki hak dasar akses pendidikan atas dasar persamaan perlakuan dengan warga negara dari Negara Anggota ASEAN bersangkutan. Akses ke lembaga pendidikan pra sekolah umum atau sekolah tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi yang tidak teratur sehubungan dengan persoalan tinggal atau pekerjaan dari orang tua atau dengan alasan ketidakteraturan
tinggal anak di Negara Anggota ASEAN tempat pekerjaan. PASAL 11 HAK DI DEPAN HUKUM Setiap pekerja memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi dan memiliki persamaan di depan hukum, akses terhadap keadilan dan pengadilan yang adil termasuk bantuan hukum. PASAL 12 HAK ATAS KOMPENSASI Setiap pekerja dan anggota keluarga mereka berhak atas kompensasi yang adil dan memadai yang mencakup 1.. Kompensasi untuk perampasan aset 2.. Kompensasi karena menjadi korban dari penangkapan dan penahanan yang tidak fair atau sewenang-wenang. 3. Kompensasi atas kematian atau cedera, sakit dan disabilitas (caat) akibat kerja Kecelakaan Dan Kondisi kerja. PASAL 13 HAK ATAS PERUMAHAN
Setiap pekerja memiliki hak atas akomodasi perumahan yang memadai dan layak dan lingkungan hidup yang sesuai yang tersedia bagi semua pekerja dan keluarga mereka. PASAL 14 HAK MEMBENTUK KELUARGA Setiap pekerja memiliki hak untuk membentuk keluarga atas pilihannya sendiri. PASAL 15 HAK ATAS KEBEBASAN BERGERAK Setiap pekerja berhak atas kebebasan bergerak di wilayah Negara tempatnya bekerja dan kebebasan untuk memilih kediamannya di sana. Penyitaan dokumen perjalanan dilarang. PASAL 16 HAK PEKERJA MIGRAN Semua pekerja migran dan keluarga mereka akan menikmati semua hak yang diakui oleh Perjanjian ini, khususnya 1. Pekerja migran berhak atas perlindungan dari praktek-praktek kejam dan penipuan yang mungkin terjadi selama proses perekrutan dan penempatan yang dioperasikan oleh jasa tenaga kerja publik dan agen tenaga kerja swasta. Biaya perekrutan dan penempatan dari yang disebutkan di atas tidak akan ditanggung oleh pekerja migran.
2. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk memindahkan pendapatan dan tabungan mereka dan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku dari negara-negara anggota ASEAN yang bersangkutan, baring-barang dan kepemilikan pribadi mereka. 3. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk diberitahu oleh Negara asal, Negara tempat bekerja atau Negara transit ketika terjadi kasus tentang: a. Hak-hak mereka yang timbul dari Perjanjian ini; b. Kondisi penerimaan kerja mereka, hak dan kewajiban mereka menurut hukum dan praktek dari Negara yang bersangkutan dan seperti hal-hal lain seperti yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi formalitas administratif atau lainnya di Negara tersebut. 4. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib mengambil tindakan untuk menyebarkan informasi yang demikian atau untuk memastikan bahwa itu disediakan oleh pengusaha, serikat pekerja atau badan atau lembaga lainnya yang sesuai. Setiap Negara Anggota ASEAN harus bekerja sama dengan negara lain yang bersangkutan. 5. Informasi yang memadai tersebut akan diberikan atas permintaan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya, gratis, dan, sebisa mungkin, dalam bahasa yang mereka dapat
pahami. 6. Setiap Negara Anggota ASEAN harus memastikan penghormatan terhadap identitas budaya pekerja migran dan anggota keluarganya dan tidak akan mencegah mereka dari menjaga hubungan budaya mereka dengan Negara asal mereka. 7. Setiap Negara Anggota ASEAN, mengakui bahwa keluarga adalah unit mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan Negara, harus mengambil langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan kesatuan keluarga pekerja migran. 8. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib mengambil tindakan yang dianggap layak dan yang berada dalam kewenangannya untuk memfasilitasi penyatuan kembali para pekerja migran dengan pasangan atau orang yang dengan pekerja migran tersebut memiliki hubungan, menurut hukum yang berlaku, menghasilkan efek setara dengan pernikahan, serta sebagaimana dengan anak yang belum kawin yang menjadi tanggungan. 9. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk meminta bantuan kepada peradilan dan sistem peradilan, termasuk hak atas kesetaraan dengan warga negara dari negara
anggota ASEAN yang bersangkutan di muka pengadilan dan tribunal (mahkamah). Dalam penentuan tindak pidana yang dituduhkan mereka atau hak-hak dan kewajiban mereka dalam tuntutan hukum, mereka berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh undangundang. 10. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk mendapatkan persidangan yang fair (adil) dan publik yang dengan semua jaminan proses hukum yang adil. 11. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak untuk disediakan dengan bantuan hukum diperlukan, penerjemah/juru bahasa, dan informasi dalam bahasa yang dimengerti. 12. Pekerja migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan dan bantuan dari konsuler atau otoritas diplomatik dari Negara asal mereka atau dari Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut setiap kali hak yang diakui dalam Persetujuan ini terganggu. Khususnya, dalam kasus pengusiran, orang yang bersangkutan harus diberitahu tentang hak ini tanpa penundaan dan otoritas (pemerintah) dari Negara yang mengusir wajib memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.
PASAL 17 PELAKSANAAN 1. Untuk tujuan pelaksanaan yang efektif dari Perjanjian ini, maka dibentuk suatu Komite Promosi dan Perlindungan Hak-hak Pekerja (selanjutnya disebut "Komite"); Komite terdiri, pada saat berlakunya Perjanjian ini, para ahli dengan kapasitas moral yang tinggi, tidak memihak dan diakui keahliannya di bidang yang dicakup oleh Perjanjian ini dari masing-masing Pihak Negara Anggota ASEAN untuk Perjanjian ini. 2. Anggota Komite akan ditunjuk oleh masing-masing Pihak Negara Anggota ASEAN melalui konsultasi dengan masyarakat sipil dengan pertimbangan yang diberikan kepada jenis kelamin, keahlian dan representasi pemangku kepentingan (stakeholder). 3. Anggota Komite bertugas dalam kapasitas pribadi mereka. 4. Para anggota Komite diangkat untuk masa jabatan empat tahun. Namun, satu-pertiga dari anggota yang ditunjuk dalam pengangkatan pertama akan berakhir pada akhir dari dua tahun dengan sistem pengundian, segera setelah pengangkatan pertama, nama-nama anggota tersebut harus dipilih lewat pengundian oleh Ketua pertemuan dari Para Pihak
Negara Anggota ASEAN; Anggota-anggota Komite akan harus memenuhi syarat untuk bekerja selama masa jabatan jika diangkat kembali. 5. Jika anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan karena alasan lain dia tidak bisa lagi melakukan tugas Komite, Pihak Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan harus mengangkat ahli lain dari warga negaranya sendiri untuk sisa bagian dari masa jabatan. Pengangkatan baru tersebut tunduk pada persetujuan dari Komite. 6. Sekretaris Jenderal ASEAN akan menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan efektif dari fungsi Komite. 7. Para anggota Komite berhak atas fasilitas, hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki para ahli pada misi untuk ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan ASEAN. PASAL 18 PELAPORAN 1. Para Pihak Negara Anggota ASEAN melakukan penyerahan laporan kepada Komite tentang langkah legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan lain yang telah mereka
lakukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini: a. Dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Perjanjian untuk Para Pihak Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan; b. Sesudahnya setiap empat tahun dan ketika Komite juga meminta. 2. Laporan disiapkan, dengan pertimbangan karena partisipasi para pemangku kepentingan dan masyarakat sipil lainnya, menurut pasal ini, juga harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, jika ada, yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian dan harus mencakup informasi mengenai karakteristik arus migrasi di mana Pihak Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan terlibat. 3. Komite harus menetapkan pedoman lebih lanjut yang dapat diterapkan untuk isi laporan. 4. Para Pihak Negara Anggota ASEAN berusaha, dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menyampaikan laporan mereka secara luas tersedia untuk umum di negara mereka sendiri.
PASAL 19 KAJIAN LAPORAN 1. Komite akan memeriksa laporan yang disampaikan oleh masing-masing Para Pihak Negara Anggota ASEAN dan akan mengirimkan komentar seandainya dianggap tepat oleh Pihak Negara Anggota ASEAN bersangkutan. Pihak Negara Anggota ASEAN ini dapat menyerahkan pengamatan Komite pada setiap komentar yang dibuat oleh Komite sesuai dengan pasal ini. Komite dapat meminta informasi tambahan dari Para Pihak Negara Anggota ASEAN ketika mempertimbangkan laporan-laporan ini. 2. Sekretaris Jenderal ASEAN juga, setelah berkonsultasi dengan Komite, mengirimkan ke badan-badan khusus lainnya serta organisasi antar pemerintah, salinan atau bagian dari laporan tersebut yang dianggap masuk dalam kompetensi mereka. 3. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dan organ ASEAN dan PBB, serta organisasi antar pemerintah dan badan-badan terkait lainnya untuk menyerahkan, sebagai pertimbangan oleh Komite, informasi tertulis mengenai hal yang ditangani yang masuk dalam Perjanjian ini sebagai masuk dalam lingkup kegiatan mereka.
4. Kantor Perburuhan Internasional (ILO) akan diundang oleh Komite agar menunjuk seorang wakil untuk berpartisipasi, dalam kapasitas konsultatif, dalam pertemuan Komite. 5. Komite dapat mengundang atau berkonsultasi dengan serikat pekerja, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, organisasi masyarakat sipil dan instansi terkait untuk hadir dan didengar dalam pertemuan tersebut setiap kali ada masalah yang dianggap masuk dalam bidang keahlian mereka. 6. Komite harus menyampaikan laporan tahunan kepada ASEAN atas pelaksanaan Perjanjian ini, yang berisi pertimbangan sendiri dan rekomendasi, berbasis, khususnya, pada pemeriksaan laporan dan pengamatan yang disampaikan oleh Pihak Negara Anggota ASEAN. PASAL 20 HAK DAN TUGAS-TUGAS KOMITE 1. Komite akan mengadopsi aturan prosedurnya sendiri. 2. Komite berhak untuk menerima komunikasi.
3. Komite akan mengadakan dua pertemuan rutin per tahun. Dan bila sesuai, Komite dapat mengadakan pertemuan tambahan di tempat yang akan disepakati oleh Komite. 4. Pertemuan Komite biasanya diadakan di Kantor Pusat ASEAN atau tempat lain yang disepakati oleh Komite. PASAL 21 KOMUNIKASI 1. Para Pihak Negara Anggota ASEAN harus mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi dari atau atas nama individu, tunduk pada yurisdiksi Pihak Negara Anggota ASEAN bersangkutan, yang menyatakan bahwa hak-hak individu mereka sebagaimana ditetapkan oleh Perjanjian ini telah dilanggar oleh Pihak Negara Anggota ASEAN tersebut. 2. Komite akan mempertimbangkan tidak diterimanya komunikasi terkait pasal ini yang anonim atau yang dianggap menjadi penyalahgunaan hak untuk mengajukan komunikasi semacam itu atau tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
3. Komite tidak akan mempertimbangkan komunikasi dari individu berdasarkan pasal ini kecuali telah dipastikan bahwa individu tersebut telah menggunakan semua langkah penyelesaian dalam negeri yang tersedia; ini tidak seharusnya menjadi aturan di mana, dalam pandangan Komite, penerapan langkah perbaikan itu tidak masuk akal lamanya atau tidak mungkin untuk membawakan bantuan efektif atas individu tersebut. 4. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2 pasal ini, Komite akan membawa setiap laporan pengaduan yang diajukan berdasarkan pasal ini ke perhatian Pihak Negara Anggota ASEAN terkait Perjanjian ini dan diduga melanggar ketentuan Perjanjian ini. Dalam waktu enam bulan, Pihak Negara Anggota ASEAN harus menyampaikan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan mengklarifikasi permasalahan dan solusinya, jika ada, yang mungkin telah diambil oleh Pihak Negara Anggota ASEAN tersebut. 5. Komite akan mempertimbangkan komunikasi yang diterima berdasarkan pasal ini sehubungan dengan semua informasi yang tersedia untuk itu oleh atau atas nama individu dan oleh Pihak Negara Anggota ASEAN bersangkutan.
6. Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Pihak Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan dan kepada individu tersebut. PASAL 22 KETENTUAN UMUM 1. Tidak ada hal apapun dalam Perjanjian ini yang akan mempengaruhi hak-hak atau kebebasan yang lebih menguntungkan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan: a. Hukum atau praktek dari satu Pihak Negara Anggota ASEAN; atau b. Perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku untuk Para Pihak Negara Anggota ASEAN yang bersangkutan. 2. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan setiap Pihak Negara Anggota ASEAN, kelompok atau perorangan hak untuk melakukan kegiatan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu hak-hak dan kebebasan yang diatur dalam Perjanjian ini PASAL 23 KEWAJIBAN NEGARA
1. Setiap Pihak Negara Anggota ASEAN pada Perjanjian ini berjanji: a. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang hak atau kebebasannya diakui di sini dilanggar, akan memperoleh upaya penyelesaian yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; b. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang mencari upaya penyelesaian tuntutannya akan dikaji dan diputuskan oleh otoritas peradilan, administratif atau legislatif yang kompeten, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Pihak Negara Anggota ASEAN, dan untuk mengembangkan kemungkinan penyelesaian peradilan; c. Untuk memastikan bahwa otoritas kompeten harus menegakkan penyelesaian ketika yang demikian diberikan. 2. Setiap Pihak Negara Anggota ASEAN berjanji untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif dan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian ini.
PASAL 24 AMANDEMEN 1. Setelah lima tahun dari berlakunya Perjanjian permintaan untuk setiap perubahan (amandemen) Perjanjian dapat dilakukan setiap saat oleh setiap Pihak Negara Anggota ASEAN melalui pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib menyampaikan segera usulan amandemen tersebut ke Pihak Negara Anggota ASEAN. Amandemen tersebut harus diadopsi oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dalam waktu satu tahun setelah pemberitahuan tersebut. 2. . Para Pihak Negara Anggota ASEAN dan Komite harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan pada setiap amandemen yang diusulkan 3. Amandemen tersebut mulai berlaku pada saat diterimanya oleh dua pertiga mayoritas Para Pihak Negara Anggota ASEAN. 4. Ketika amandemen mulai berlaku, Amandement tersebut akan mengikat Para Pihak Negara Anggota ASEAN yang telah menerimanya, Para Pihak Negara Anggota ASEAN lainnya masih terikat pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini dan setiap perubahan
sebelumnya yang mereka telah terima. PASAL 25 BAHASA Perjanjian ini ditulis dalam bahasa Inggris. PASAL 26 KETENTUAN PENUTUP 1. Perjanjian ini akan terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara Anggota ASEAN. Ini merupakan subyek untuk diratifikasi. 2. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal ASEAN 3. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari pertama dari bulan yang ditetapkan setelah jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penyimpanan instrumen kelima ratifikasi dari Negara Anggota ASEAN.
DENGAN MENYAKSIKAN, yang bertandatangan di bawah ini berkuasa penuh, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.
