E. No.
PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Sub Program Pembangunan Bidang Hukum 1.
Perencanaan Hukum
Tersusunnya kegiatan-kegiatan pembangunan hukum secara lebih tepat sasaran dan terkoordinasi sehingga dapat menghasilkan kebijakan hukum untuk kebutuhan saat ini dan masa mendatang, mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan tanggap terhadap pengaruh globalisasi dunia
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM
31.428,6
2.
Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tersedianya masukan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan nasional yang berpijak pada sistem nilai yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat serta rasa keadilan masyarakat
Mahkamah Agung, Dep. Kehakiman dan HAM
669.035,5
3.
Pembentukan Hukum
Tersusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi
Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
48.218,1
4.
Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
Meningkatnya penghargaan dan kepatuhan setiap warga negara kepada hukum. Namun karena kedudukan dan fungsinya, pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum para penyelenggara negara menjadi sangat penting untuk diutamakan
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Dalam Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI
557.430,1
V – 17
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
5.
Pelayanan dan Bantuan Hukum
Terwujudnya pelayanan di bidang hukum secara lebih cepat, murah dan mampu menjangkau segenap lapisan masyarakat, serta terwujudnya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk memperoleh keadilan
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM
127.402,2
6.
Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tumbuhnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum terhadap berbagai kasus pelanggaran hukum dan kejahatan terutama yang mendapat perhatian luas dari masyarakat
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Badan Narkotika Nasional
517.707,4
7.
Pembinaan Peradilan
Terciptanya kembali penghargaan dan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui pelayanan proses peradilan yang transparan dan terbuka serta putusan peradilan yang tidak memihak serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional
480.143,7
8.
Pembinaan Profesi Hukum
Terwujudnya aparatur hukum sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, baik yang berada dilingkungan pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM
67.950,0
9.
Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum
Terpenuhinya dukungan sarana dan prasarana di bidang hukum dan hak asasi manusia agar ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik, sehingga fungsi aparatur hukum sebagai pendorong perubahan pembangunan dapat terpenuhi
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Kehakiman dan HAM
770.950,0
Dep. Perhubungan, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara,
10.126,1
Sub Program Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Negara 10.
Penerapan Kepemerintahan yang Baik
Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik
V – 18
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional 11.
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang efektif akuntabel di lingkungan aparatur negara
V – 19
Badan Pemeriksa Keuangan, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga
627.260,8
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional 12.
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Terciptanya kelembagaan dan manajemen dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif, efisien, luwes, responsive, dan tidak terjadi duplikasi fungsi dan kewenangan
Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Agama, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional
13.
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian, Dep. Perindustrian
V – 20
216.772,4
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab dan Perdagangan, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan, Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Meneg. Komunikasi dan Informasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lainnya
V – 21
Pagu (Juta Rupiah)
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
14.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan pada unitunit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah
Sekretariat Wakil Presiden, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Agama, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional
140.313,1
15.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Keuangan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Riset dan Teknologi, Meneg. Lingkungan Hidup, Meneg. Pendayagunaan Aparatur
2.051.053,7
V – 22
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Meneg. Badan Usaha Milik Negara, Meneg. Komunikasi dan Informasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Meneg. Koperasi dan UKM, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Lainnya 16.
Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan
V – 23
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Negara, Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Kehakiman dan HAM, Dep. Keuangan, Dep. Pertanian , Dep. Kehutanan, Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Dep. Energi dan
6.136.857,3
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab Sumber Daya Mineral, Dep. Perhubungan, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kesehatan , Dep. Sosial, Dep. Agama, Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dep. Kelautan dan Perikanan, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Menko Bidang Perekonomian,Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat, Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata, Meneg. Riset dan Teknologi, Meneg. Lingkungan Hidup, Meneg. Pemberdayaan Perempuan, Meneg. Pendayagunaan Aparatur Negara, Meneg. Ppn/Kepala Bappenas, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI, Meneg. Komunikasi dan Informasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga
V – 24
Pagu (Juta Rupiah)
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab Administrasi Negara, Lembaga Informasi Nasional, Arsip Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Narkotika Nasional, Komisi Nasional Hak Asazi Manusia, Komisi Pemilihan Umum
V – 25
Pagu (Juta Rupiah)
