PROGRAM PUSKESMAS. A. Pengertian Puskesmas

PROGRAM PUSKESMAS A. Pengertian Puskesmas Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan dasar yang amat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesahatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal tentu diperlukan upaya pembangunan system pelayanan kesehatan dasar yang mampu memenuhi kebutuhankebutuhan masyarakat selaku konsumen dari pelayanan kesehatan dasar tersebut (Profil Kesehatan Indonesia, 2007). Kepmenkes RI No. 128/Menkes/SK/II/2004 puskesmas adalah UPTD kesehatan Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah keja. Depkes RI 1991, puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu pada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Puskesmas adalah unit pelaksana pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya. Yang dimaksud dengan unit pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, yakni unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tugas teknis operasional. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Di dalam

pembangunan

kesehatan meliputi pembangunan yang berwawasan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah kerjanya adalah batasan wilayah kerja puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan kesehatan, yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berdasarkan keadaan geografis, demografis, sarana transportasi, masalah kesehatan setempat, keadaan sumber daya, beban kerja puskesmas dan lain-lain, selain itu juga harus memperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi, memperjelas tanggung jawab pembangunan dalam wilayah kecamatan, meningkatkan sinergisme pembangunan dalam wilayah

kecamatan, meningkatkan sinergisme kegiatan dan meningkatkan kinerja. Apabila dalam satu wilayah kecamatan terdapat lebih dan satu Puskesmas maka kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dapat menunjuk salah satu Puskesmas sebagai coordinator pembangunan kesehatan di kecamatan Pusat

Kesehatan

Masyarakat,

disingkat Puskesmas,

adalah

organisasi

fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajad kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Adapun visi dan misi puskesmas yaitu: 1. Visi Tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya indonesia sehat 2010. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 2. Misi a. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya. b. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. c. Memelihara dan meningkatkan mutu pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. d. Memelihara

dan

meningkatkan

kesehatan

perorangan,

keluarga

dan

masyarakat beserta lingkungannya.

B. Fungsi Puskesmas Menurut buku Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar, Puskesmas mempunyai 3 ( tiga ) fungsi sebagai berikut : a. Fungsi pembinaan terhadap Pos UKK dan pembinaan administrative terhadap poliklinik perusahaan.

b. Fungsi pelaksana pelayanan kesehatan dasar c. Fungsi peran serta masyarakat. Sebagai pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas merupakan sarana kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau adil dan merata. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi: 1) Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public goods dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan. Dengan pendekatan kelompok masyarakat serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat melalui upaya pelayanan dalam dan luar gedung di wilayah kerja Puskesmas. 2) Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota.Secara

umum,

mereka

harus

memberikan

pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Hal ini disepakati oleh puskesmas dan dinas kesehatan yang bersangkutan. Perawat memberikan pelayanan di masyarakat, puskesmas biasanya memiliki subunit pelayanan seperti puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, pos kesehatan desa maupun pos bersalin desa (polindes). Fungsi puskesmas itu sendiri meliputi: a. Fungsi Pokok 

Pusat

pengerak

pembangunan

berwawasan

kesehatan

Pusat

pemberdayaan. 

masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan



Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama

b. Peran Puskesmas Sebagai lembaga kesehatan yang menjangkau masyarakat diwilayah terkecil dalam hal pengorganisasian masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan secara mandiri.

c. Cara-cara yang ditempuh 

Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri.



Memberikan

petunjuk

kepada

masyarakat

tentang

bagaimana

menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. 

Memberikan bantuan teknis



Memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat



Kerjasama lintas sector

d. Program Pokok Puskesmas 

KIA



KB



Usaha Kesehatan Gizi



Kesehatan Lingkungan



Pemberantasan dan pencegahan penyakit menular



Pengobatan termasuk penaganan darurat karena kecelakaan



Penyuluhan kesehatan masyarakat



Kesehatan sekolah



Kesehatan olah raga



Perawatan Kesehatan



Masyarakat



Kesehatan kerja



Kesehatan Gigi dan Mulut



Kesehatan jiwa



Kesehatan mata



Laboratorium sederhana



Pencatatan dan pelaporan dalam rangka SIK



Pembinaan pemgobatan tradisional



Kesehatan remaja



Dana sehat

e. Satuan Penunjang 

Puskesmas Pembantu

Pengertian puskesmas pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam rung lingkup wilayah yang lebih kecil. 

Puskesmas Keliling Pengertian puskesmas Keliling yaitu Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasiserta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas.dengan funsi dan tugas yaitu Memberi pelayanan kesehatan daerah terpencil ,Melakukan penyelidikan KLB,Transport rujukan pasien, Penyuluhan kesehatan dengan audiovisual.



Bidan desa Bagi desa yang belum ada fasilitas pelayanan kesehatan ditempatkan seorang bidan yang bertempat tinggal di desa tersebut dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas. Wilayah kerjanya dengan jumlah penduduk 3.000 orang. Adapun Tugas utama bidan desa yaitu : a. Membina PSM b. Memberikan pelayanan c. Menerima rujukan dari masyarakat Jadi, yang harus diketahui adalah bahwa peran puskesmas adalah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesehatan nasional secara komprehensif, tidak sebatas aspek kuratif dan rehabilitative saja seperti di Rumah sakit. Level Pelayanan Kesehatan RS Provinsi RS Kabupaten Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kelurahan Posyandu

C. Tujuan Puskesmas Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat 2010. Wilayah kerja meliputi: 

Kecamatan



Kepadatan penduduk



Luas daerah



Keadaan geografik



Infrastruktur



Sasaran penduduk 30.000 jiwa

D. Program Kegiatan Puskesmas Program Puskesmas merupakan wujud dari pelaksanaan ke tiga fungsi Puskesmas di atas, program tersebut dikelompokan menjadi : 1) Upaya Kesehatan Dasar Upaya kesehatan wajib Puskesmas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan sebagian besar masyarakat

serta mernpunyai daya ungkit yang

tinggi dalam mengatasi permasalahan kesehatan nasional dan intemasional yang berkaitan dengan kesakitan, kecacatan dan kematian. Upaya kesehatan dasar tersebut adalah : 



Upaya Promosi Kesehatan 

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat



Sosialisasi Program Kesehatan



Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

Upaya Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular 

Surveilens Epidemiologi



Pelacakan Kasus : TBC, Kusta, DBD, Malaria, Flu Burung, ISPA, Diare, IMS (Infeksi Menular Seksual), Rabies



Upaya Kesehatan Ibu dan Anak termasuk KB.



ANC (Antenatal Care) , PNC (Post Natal Care), KB (Keluarga Berencana),

 

Upaya Perbaikan Gizi 





Persalinan, Rujukan Bumil Resti, Kemitraan Dukun

Penimbangan, Pelacakan Gizi Buruk, Penyuluhan Gizi

Upaya Pengobatan. 

Rawat Jalan Poli Umum



Rawat Jalan Poli Gigi



Unit Rawat Inap : Keperawatan, Kebidanan



Unit Gawat Darurat (UGD)



Puskesmas Keliling (Puskel)

Kesehatan Lingkungan 

Pengawasan SPAL (saluran pembuangan air limbah), SAMI-JAGA (sumber air minum-jamban keluarga), TTU (tempat-tempat umum), Institusi pemerintah.

 

Survey Jentik Nyamuk

Pencatatan dan Pelaporan 

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)

2) Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan di pilih dari daftar upaya kesehatan pokok di Puskesmas yang telah ada yang termasuk upaya kesehatan pengembangan yaitu : 

Upaya Kesehatan Sekolah: pembinaan sekolah sehat, pelatihan dokter kecil.



Upaya Kesehatan Olah Raga: senam kesegaran jasamani.



Upaya Kesehatan Kerja



Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat



Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut



Upaya Kesehatan Jiwa: pendataan kasus, rujukan kasus.



Upaya Kesehatan Lanjut Usia



Upaya Pengobatan Tradisional



Upaya Kesehatan Mata

Tugas Puskesmas: Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan

kabupaten

/

kota

yang

bertanggungjawab

menyelenggarakan

pembangunankesehatan disuatu wilayah. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu , dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorang (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Puskesmas melakukan kegiatan-kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan. Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan secara mrnyeluruh kepada masyarakat dalam satu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usahausaha kesehatan pokok.Jenis pelayan kesehatan disesuaikandengan kemampuan puskesmas, namun terdapat upaya kesehatan wajib yang harus dilaksanakan oleh puskesmas ditambah dengan upaya kesehatan pengembangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada serta kemampuan puskesmas. E. Manajemen Puskesmas a. Definisi Manajemen Puskesmas Manajemen adalah ilmu atau seni bagaimana menggunakan sumber daya secara efesien, efektif, dan rasional untuk mencapau tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen juga berarti

suatu proses yang terdiri dari

tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Sedangkan menurut kebijakan dasar Puskesmas, yang dimaksud dengan manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan iuaran Puskesmas yang efektif dan efesien

b. Fungsi Manajemen Puskesmas 1) Perencanaan Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana tahunan dibedakan

atas dua macam, pertama rencana tahunan upaya kesehatan wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan . a. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib Jenis upaya kesehatan wajib adalah untuk setiap Puskesmas sama yakni program Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan oleh Puskesmas meliputi: 

Menyususn usulan kegiatan



Mengajukan usulan kegiatan



Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

b. Perencanaa Upaya Kesehatan Pengembangan Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Langkah-lankah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh Puskesmas mencakup sebagai berikut : 

Identifikasi upaya kesehatan pengembangan



Menyususn usulan kegiatan



Mengajukan usulan kegiatan



Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

2) Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan Puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan , dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut: 

Pengorganisasian



Penyelenggaraan



Pemantauan



Penilaian.

3) Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh suatu kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan Puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban yang berlaku. c. Penerapan Manajemen Puskesmas Menurut Muninjaya, untuk dapat melaksanakan usaha pokok Puskesmas secara efisien, efektif, produktif, dan berkualitas, pimpinan Puskesmas harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen bermanfaat untuk membantu pimpinan dan pelaksana program agar kegiatan program Puskes mas dilaks anakan secara efektif dan efisien. Dalam upaya menunjang pengembangan program pokok Puskesmas, Puskesmas juga mempunyai enam subsistem manajemen yaitu : 

Subsistem pelayanan kesehatan (promosi, pencegahan, pengobatan, rehabilitasi medis dan sosial). Sistem ini sudah diuraikan secara umum di depan.



Subsistem keuangan



Subsistem logistic



Subsistem personalia (pengembangan staf)



Subsistem pencatatan dan pelaporan



Subsistem pengembangan peran serta masyarakat ( PKMD)

d. Standar Keberhasilan Program Puskesmas Menurut buku pedoman kerja Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi secara rutin menetapkan target atau standar keberhasilan masingmasing kegiatan program. Standar pelaksanaan program ini juga merupakan standar unjuk kerja (standar performance) pegawai. Standar unjuk kerja merupakan ukuran kualitatif diukur dengan membandingkan target yang sudah ditetapkan dengan output (cakupan pelayanan) kegiatan program. Secara kualitatif keberhasilan program diukur dengan membandingkan standar prosedur kerja untuk masing-masing kegiatan program dengan penampilan (kemampuan) staf dalam melaksanakan kegiatan masing-masing program. Cakupan program dapat dianalisis secara langsung oleh staf Puskesmas dengan menganalisis data harian setap kegiatan program. Perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat (effect program) dan dampak program (impact) seperti

tingkat kematian, kesakitan (termasuk gangguan gizi), tingkat kelahiran, dan kecacatan tidak diukur secara langsung oleh Puskesmas. Impaca program diukur setiap lima tahun melalui Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) atau Surkesnas (Survei Kesehatan Nasional) Depkes. Khusus untuk perkembangan masalah gizi dipantau setiap tiga tahun, tetapi hanya sampai di tingkat kabupaten. Standar pelayanan minimal program kesehatan pokok mulai diterapkan oleh Depkes tahun 2003 untuk menjamin bahwa dilaksanakan tugas utama pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial di daerah. Indikator derajat kesehatan masyarakat yang paling peka untuk menilai dampak (impact) program kesehatan adalah IMR, MMR dan BR (Infant Mortality Rate, Maternal Mortality Rate, Birth Rate). Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, empat program pokok perlu lebih diprioritaskan oleh Puskesmas yaitu KIA, KB, P2M, dan Gizi. Keempat program pokok tersebut juga dilaksanakan secara terpadu di luar gedung Puskesmas melalui Pos kesehatan di tingkat dusun atau Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu). Sejak tahun 1992/1993, pemerintah juga telah menempatkan bidan di desa. Bidan yang bertugas di desa, mengelola pondok bersalin desa (Polindes). Menurut Anwar, pengembangan pelayanan Puskesmas di era desentralisasi sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan masalah kesehatan yang potensial berkembang di masing-masing wilayah kerja Puskesmas Konsep Puskesmas era desentralisasi yang disusun oleh Depkes Pusat dapat digunakan oleh Dinkes Kabupaten/Kota sebagai pedoman kerja pelaksanaan pengembangan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui Puskesmas.

F.

Upaya Kesehatan Kerja Berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan upaya kesehatan kerja di Puskesmas merupakan salah satu kegiatan upaya pengembangan Puskesmas dalammrangka memberikan perlindungan kesehatan kerja bagi masyarakat pekerja di wilayah kerja Puskesmas. Bentuk nyata dari kegiatan tersebut meliputi pelayanan kesehatan pada masyakat pekerja yang berada di wilayah kerja Puskesmas terdiri dari bentuk upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan .

1. Pengertian Upaya Kesehatan Kerja

Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun lingkungan agar diperoleh produktifitas kerja yang optimal. 2. Ruang Lingkup Upaya Kesehatan Kerja Ruang lingkup upaya kesehatan kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerja dan lingkungan kerjanya baik secara fisik maupun psikis dalam cara / metode kerja, proses kerja dan kondisi kerja yang bertujuan untuk : a. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja di semua lapangan pekerjaan yang setinggi tingginya baik secara fisik, mental maupun kesejahteraan sosialnya. b. Mencegah gangguan kesehatan masyarakat pekerja yang diakibatkan oleh keadaan /kondisi lingkungan kerja. c. Memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melakukan pekerjaanya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh

faktor–faktor yang membahayakan

kesehatan. d. Menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjaan 3. Tujuan Upaya Kesehatan Kerja a. Tujuan Umum Meningkatnya kemampuan pekerja untuk menolong dirinya sendiri sehingga terjadi peningkatan status kesehatan dan peningkatan produktifitas kerja melalui upaya kesehatan kerja. b. Tujuan Khusus 

Peningkatan kemampuan masyarakat pekerja dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.



Peningkatan keselamatan

kerja dengan mencegah pemajanan bahan bahan

yang dapat membahayakan lingkungan kerja dan masyarakat serta penerapan prinsif - prinsif ergonomic 

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja informal dan keluarganya yang belum terjangkau pelayanan kesehatan kerja (underserverd)



Meningkatkan kemitraan melalui kerjasama lintas program, lintas sektor dan LSM dalam upaya kesehatan kerja.

4. Sasaran a. Sasaran langsung Sebagai sasaran langsung dari upaya kesehatan kerja di Puskesmas adalah mayarakat pekerja di sektor kesehatan, antara lain : Puskesmas, Balai Pengobatan, Laboratorium Kesehatan, Pos UKK dan Jaringan dokter perusahaan bidang kesehatan kerja. b. Sasaran tidak langsung Sasaran tidak langsung diberikan kepada masyarakat pekerja diberbagai sektor pembangunan, dunia usaha dan LSM. 5. Strategi a. Upaya kesehatan kerja bagi pekerja dan keluarganya dikembangkan secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pelayanan kesehatan Puskesmas dan rujukan. b. Upaya kesehatan kerja dilakukan melalui pelayanan kesehatan paripurna, yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. c. Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dilaksanakan melalui peran serta aktif masyarakat dengan menggunakan pendekatan PKMD.

G. Kesehatan Kerja 1. Visi Kesehatan Kerja Program kesehatan kerja merupakan bagian integral dari upaya untuk mencapai visi “ Indonesia Sehat 2010“ maka visi kesehatan kerja yaitu :“ Masyarakat Pekerja Sehat dan Produktip Tahun 2010 “ Visi tersebut mengandung cita cita bahwa pada tahun 2010 telah terwujud masyarakat pekerja yang bekerja dalam lingkungan kerja yang sehat dan dengan perilaku kerja sehat , memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata , serta memiliki derajat kesehatan dan produktivitas yang setinggi tingginya. 2. Misi Kesehatan Kerja Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi kesehatan kerja adalah :



Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kerja pada institusi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik di pusat , propinsi, dan kabupaten / kota serta mendorong terbentuknya jaringan pelayanan kesehatan kerja dasar dan rujukan yang sadar mutu.



Mendorong upaya terciptanya suasana lingkungan kerja yang sehat .



Mendorong kemandirian masyarakat pekerja untuk hidup sehat dan produktif sesuai norma sehat dalam bekerja.

3. Kebijakan Kesehatan Kerja Sedangkan sebagai kebijakan program kesehatan kerja adalah : 

Menggali sumber daya untuk optimalisasi tugas dan fungsi institusi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pemerintah maupun swasta di bidang pelayanan kesehatan kerja.



Meningkatkan profesionalisme para pelaku dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan kerja di pusat , propinsi, kabupaten / kota.



Mengembangkan jaringan kerjasama pelayanan kesehatan kerja

dan

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kerja bagi angkatan kerja. 

Mengembangkan tenaga ahli kesehatan kerja bagi angkatan kerja dan dokter kesehatan kerja sebagai pemberi pelayanan kesehatan utama dengan pelayanan kesehatan paripurna.



Mengembangkan kerjasama lintas sektor dan kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi.



Mendorong agar setiap angkatan kerja menjadi peserta dana sehat / asuransi kesehatan sebagai perwujudan keikutsertaannya dalam upaya pemeliharaan kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya.



Mengembangkan iklim yang mendorong dunia usaha yang partisipatif dalam kelembagaan K3 di tempat kerja.



Mengembangkan peran serta masyarakat pekerja dengan meningkatkan pembentukan UKBM maupun mengaktifkan kegiatan pos UKK yang sudah ada .



Mengembangkan sistem informasi manajemen K3 sebagai upaya pemantapan survailans epidemiologi penyakit dan kecelakaan akibat kerja.

4. Strategi Kesehatan Kerja



Mengembangkan kebijakan dan pemantapan manajemen program kesehatan Kerja.



Meningkatkan SDM kesehatan kerja.



Mengaktifkan jaringan komunikasi efektif lintas disiplin ilmu , lintas lembaga / Lintas sektoral dan lintas program.



Intensifikasi penatalaksanaan PAK dan PAHK



Survailan epidemiologi PAK dan PAHK



Mengembangkan SIM-KK



Pengembangan model lingkungan kerja sehat berbasis wilayah.



Menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi spesifik daerah.



Menghimpun potensi yang dimiliki para pelaku K3 dalam asas kebersaman dan saling menguntungkan.



Menerapkan dan membangun kemitran sebagai landasan kerja dan promosi kesehatan kerja.



Proaktif terhadap segala perubahan dalam mengantisipasi dampak globalisasi.

5. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas Visi dan misi Puskesmas di Indonesia merujuk pada program Indonesia Sehat 2010. Hal ini dapat kita lihat pula dalam SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan, dasar kepada masyarakat yang mencakup: jenis pelayanan, indicator dan nilai (benchmark). Pelaksanaan urusan wajib dan standar pelayanan minimal (UW-SPM) diatur dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1457/MENKES/SK/X/2003 dibedakan atas: UW-SPM yang wajib diselenggarakan oleh seluruh kabupaten kota diseluruh Indonesia dan UW-SPM spesifik yang hanya diselenggaran oleh kabupaten kota tertentu sesuai keadaan setempat. UW-SPM wajib meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar. Penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat, penyelenggaraan pemberantasan penyakit menular, penyelenggaraan promosi kesehatan,dll. Sedangkan UW-SPM spesifik meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria, dll. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 65 Tanhun 2005 tentang pedoman penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal. Rancangan Kewenangan Wajib dan Standard Pelayanan Minimal

Kewenangan Wajib 1. Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan

Dasar

Jenis Pelayanan 

Pelayanan Kesehatan ibu dan bayi baru lahir



Pelayanan Kesehatan bayi dan anak pra sekolah



Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja

 

Kesehatan

rujukan dan Penunjang

Pelayanan kesehatan usia lanjut



Pelayanan imunisasi



Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat



Pelayanan pengobatan/perawatan



Pelayanan kesehatan dengan 4 kompetensi

2. Penyelenggaraan Pelayanan

Pelayanan kesehatan usia subur

dasar (kebidanan,bedah, penyakit dalam, anak) 

Pelayanan kesehatan darurat



Pelayanan

laboratorium

kesehatan

yang

mendukung upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat 

Penyediaan

pembiayaan

dan

jaminan

kesehatan  3. Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit menular

Penyelenggaraan penyelidikan epidemioligi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)



Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio



Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB paru



Pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

malaria 

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta



Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA



Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIVAIDS



Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD



Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare



Pencegahan

dan

pemberantasan

penyakit

fliariasis 4. Penyelenggaraan perbaikan

gizi

masyarakat

5. Penyelenggaraan promosi Kesehatan



Pemantauan pertumbuhan balita



Pemberian suplemen gizi



Pelayanan gizi



Penyuluhan gizi seimbang



Penyelenggaraan kewaspadaan gizi



Penyuluhan prilaku sehat



Penyuluhan pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan

 6. Penyelenggaraan

biologis

kesehatan lingkungan

7. Pencegahan

Pemeliharaan kualitas lingkungan fisik, kimia,



Pengendalian vector



Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum



Penyuluhan P3 NAPZA (pencegahan dan

dan

penanggulangan

penanggulangan

penyalahgunaan

NAPZA)

yang berbasis masyarakat.

penyalahgunaan narkotika,

psikotropika

dan zat adiktif lain.  8. Penyelenggaraan pelayanan

untuk pelayanan kesehatan dasar

kefarmasian

dan pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan serta

makanan

Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

dan



Penyediaan

dan

pemerataan

pelayanan

kefarmasian disarana pelayanan kesehatan 

Pelayanan pengamanan farmasi alat kesehatan

minuman. Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004

1. Azas pertanggungjawaban 2.

Azas Penyelenggaraan Puskesmas Menurut Kepmenkes No 128 Tahun 2004 1.Azas pertanggungjawaban wilayaha . P u s k e s m a s b e r t a n g g u n g j a w a b m e n i n g k a t k a n d e r a j a t k e s e h a t a n m a s ya r a k a t ya n g bertempat tinggal di wilayah kerjanya. b.Dilakukan kegiatan dalam gedung dan luar gedungc.Ditunjang dengan puskesmas pembantu, Bidan di desa, puskesmas keliling2.Azas pemberdayaan masyarakata.Puskesmas harusmemberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas b.Potensi masyarakat perlu dihimpun3 . A z a s k e t e r p a d u a n Setiap upaya diselenggarakan secara terpaduKeterpaduan lintas program • UKS : keterpaduan Promkes, Pengobatan, Kesehatan Gigi, Kespro, Remaja,Kesehatan JiwaKeterpaduan lintassektoral • Upaya Perbaikan Gizi : keterpaduan sektor kesehatan deng a n c a m a t , lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama, dunia usaha, koperasi, PKK • U p a ya P r o m o s i K e s e h a t a n : k e t e r p a d u a n s e k t o r k e s e h a t a n d e n g a n c a m a t , lurah/kades, pertanian, pendidikan, agama4 . A z a s r u j u k a n Rujukan medis/upaya kesehatan perorangan • rujukan kasus • bahan pemeriksaan

• ilmu pengetahuan Rujukan upaya kesehatan masyarakat • rujukan sarana dan logistik • rujukan tenaga • rujukan operasional 3.3 Masalah-Masalah yang Muncul di Lingkup Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan ujung tombak pelayanank e s e h a t a n b a g i m a s y a r a k a t k a r e n a c u k u p e f e k t i f m e m b a n

t u m a s y a r a k a t d a l a m memberikan pertolongan pertama dengan standar p e l a ya n a n k e s e h a t a n . P e l a ya n a n k e s e h a t a n ya n g d i k e n a l m u r a h s e h a r u s n ya menjadikan Puskesmas sebagai tempat p e l a y a n a n k e s e h a t a n u t a m a b a g i m a s y a r a k a t , n a m u n p a d a k e n y a t a a n n y a b a n y a k masyarakat yang lebih memilih pelayanan kesehatan pada dokter praktek swasta atau petugas kesehatan praktek lainnya. Kondisi ini didasari oleh persepsi awal yang negatif d a r i m a s ya r a k a t t e r h a d a p p e l a ya n a n P u s k e s m a s , m i s a l n ya a n g g a p a n b a h w a m u t u p e l a ya n a n ya n g t e r k e s a n s e a d a n ya , a r t i n ya P u s k e s m a s t i d a k c u k u p m e m a d a i d a l a m memberikan pelayanan kepada mas yarakat, baik dilihat dari sarana dan prasarananya maupun dari tenaga medis atau anggaran yang digunakan untuk menunjang kegiatannyasehari-hari. Sehingga banyak sekali pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Misalnya:s i k a p t i d a k d i s i p l i n p e t u g a s m e d i s p a d a u n i t p e l a y a n a n p u s k e s m a s P e u d a d a , ya n g dikeluhkan masyarakat. Mereka selalu diperlakukan kurang baik oleh para petugas medisya n g d i n i l a i c e n d e r u n g a r o g a n , b e r d a l i h t e r b a t a s n y a p e r s e d i a a n o b a to b a t a n p a d a p u s k e s m a s t e l a h m e n ye b a b k a n b a n ya k d i a n t a r a p a s i e n t e r p a ksa membeli obat padaapotik. Di samping itu, ketika membawa salah se o r a n g w a r g a ya n g j a t u h s a k i t s a a t mengikuti kegiatan perkampungan pemuda, kemudian warga yang lain mengantarnya kePuskesmas Peudada, pasien itu tidak dilayani dengan baik bahkan mereka (perawat-red)mengaku telah kehabisan stok obat. Hal tersebut, tentu telah merusak citra Puskesmassebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat yang dianggap dapat membantud a l a m m e m b e r i k a n p e r t o l o n g a n p e r t a m a y a n g s e s u a i d e n g a n s t a n d a r p e l a y a n a n k e s e h a t a n . S e l a i n i t u , t i d a k b e r j a l a n n ya t u g a s e d u k a t i f d i P u s k e s m a s ya n g b e r k a i t a n dengan penyuluhan kesehatan yang sekaligus berkaitan dengan tugas promotif. Menurutmasyarakat, petugas puskesmas sangat jarang berkunjung, kalaupun ada, yaitu ketika keluarga mempunyai masalah kesehatan seperti anggota keluarga mengalami gizi buruk a t a u p e n d e r i t a T B . B e r a r t i t u g a s i n i l e b i h u n t u k m e m b e r i k a n l a p o r a n d a n k u r a t i f dibanding upaya promotif. Kemudian, perawat puskesmas biasanya aktif dalam BP, puskesmas keliling, dan puskesmas p e m b a n t u . J e l a s d a l a m t u g a s t e r s e b u t , p e r a w a t melakukan pemeriksaan pasien, mendiagnosa pasien, melakukan pengobatan pada pasiendengan membuat resep pada pasien. Namun, ketika melakukan tugas tersebut tidak adasupervisi dari siapapun, khususnya penanggung jawab dalam tindakan pengobatan/medis.Tenaga perawat seolah-olah tidak menghargai kegiatan-kegitan formalnya sendiri, karenam u n g k i n t u g a s k u r a t i f l e b i h p e n t i n g . H a l i n i b e r d a m p a k k e p a d a s t a t u s k e s e h a t a n masyarakat, status gizi, penyakit infeksi menular dan mungkin upaya kesehatan ibu dananak tidak mendapatkan porsi yang sesuai sehingga berdampak pada kondisi kesehatanmasyarakat. Kalaulah memang tugas tenaga kesehatan di Puskesmas lebih banyak ke arahkuratif, maka Puskesmas menjadi unit dari pelayanan Rumah sakit karena Rumah Sakita k a n m e m i l i k i b a n y a k s u m b e r d a y a m a n u s i a d a n f a s i l i t a s m e d i k . T a p i k a l a u l a h Puskesmas ini menjadi lebih dominan dalam tugas promotif dan preventif maka tugaseksekutif bagi perawat haruslah digiatkan, dan puskesmas menjadi bagian dari unit Dinask e s e h a t a n , a t a u b a g i a n t e r s e n d i r i y a n g m e m i l i k i o t o n o m i ya n g k u a t

d a l a m m e n g a t u r program-programnya, sedangkan Dinas kesehatan hanya sebagai regulator, pemberi danad a n p e n g a d a a n p e t u g a s , u n t u k p e l a y a n a n k e s e h a t a n m a s ya r a k a t d i b e r i k a n k e p a d a Puskesmas, atau pelayanan kesehatan dapat ditenderkan kepada pihak swasta. Tidak hanya hal-hal yang telah diungkapkan di atas, lebih dari itu, masih ada permasalahanyang muncul di lingkup puskesmas, misalnya: Jam kerja Puskesmas yang sangat singkathanya sampai jam 14.00 WIB, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, puskesmasyang kurang memiliki otoritas untuk memanfaatkan peluang yang ada, puskesmas belumterbiasa mengelola kegiatannya secara mandiri, serta kurangnya kesejahteraan karyawanyang berpengaruh terhadap motivasi dalam melaksanakan tugas di puskesmas