PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA

PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA

PENDAHULUAN

Program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi yang disalurkan melalui kegiatan kemahasiswaan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa ITB untuk mengenal lebih dekat permasalahan yang ada di masyarakat dan berusaha menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan ini dapat diikuti oleh mahasiswa ITB secara berkelompok dibawah naungan himpunan, unit kegiatan kemahasiswaan atau dikoordinasi oleh Keluarga Mahasiswa ITB. Khusus Mahasiswa Bidik Misi dapat mengajukan kegiatan atas nama Forum Bidik Misi.

Beberapa kelompok mahasiswa dapat mengajukan paket berbeda tetapi sangat disarankan bisa bersinergi mengerjakan daerah yang sama atau satu paket kegiatan dapat dikerjakan oleh beberapa unit atau himpunan. Kelompok kelompok mahasiswa yang tidak dinaungi himpunan atau unit kegiatan boleh mengajukan proposal dengan persetujuan dari Keluarga Mahasiswa ITB dengan syarat kelompok tersebut harus disertai dengan dosen pembimbing. Semua proposal wajib ditandatangani ketua tim dan dosen pembimbing kemahasiswaan. Khusus untuk kelompok yang tidak tergabung dalam unit kegiatan atau himpunan harus disetujui juga oleh Ketua KM ITB atau yang mewakilinya.

Paket pendanaan yang dicantumkan dalam juklak proposal ini adalah nilai maksimum, jika proposal gagal menjustifikasi dana yang akan digunakan, maka dana bisa diberikan sesuai kebutuhan. Proposal dapat dikumpulkan paling lambat tanggal 24 Juni 2016. Pengumuman penerima bantuan kegiatan pengabdian masyarakat akan diumumkan 15 Juli 2016. Pelaksanaan kegiatan harus sudah selesai dan dilaporkan pada tanggal 15 November 2016.

Tahun ini kami menyiapkan 9 paket kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut :

1 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

1.

SOCIAL MAPPING A. Latar Belakang Pemetaan Sosial adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk menemukan dan mengenali kondisi sosial budaya masyarakat lokal atau disebut juga sebagai kegiatan orientasi sosial dan wilayah sasaran program. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses Sosialisasi Awal, dilakukan setelah dan atau bersamaan dengan kegiatan kunjungan informal ke kelompok-kelompok strategis di tingkat desa/kelurahan serta sebelum kegiatan Koordinasi Persiapan Sosialisasi Program di tingkat desa/kelurahan. Kondisi sosial budaya yang perlu dikenali dan atau perlu diorientasi adalah mencakup beberapa kondisi sebagai berikut : 1. Nilai-nilai apakah yang dianut oleh masyarakat secara dominan yang mampu menggerakkan masyarakat. 2. Kekuatan-kekuatan sosial apakah yang mampu mendatangkan perubahan-perubahan sehingga masyarakat dapat berubah dari dalam diri mereka sendiri. 3. Seperti apa karakter dan karakteristik masyarakat, khususnya dalam menyikapi intervensi sosial. 4. Seperti apakah pola informasi, komunikasi yang terjadi di tengah masyarakat, baik penyebaran informasi maupun dalam kerangka pembelajaran. 5. Media-media seperti apakah dan sumber belajar apakah yang digunakan dan diyakini masyarakat sebagai sarana informasi dan pembelajaran. 6. Kekuatan-kekuatan sosial yang dominan di dalam kerangka perubahan social. 7. Faktor-faktor lingkungan apakah yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat.

B. Tujuan Pemetaan Sosial

1. Sebagai langkah awal pengenalan lokasi sasaran program dan pemahaman fasilitator terhadap kondisi masyarakat sasaran program. 2. Mengetahui kondisi sosial masyarakat sasaran program. 3. Sebagai dasar pendekatan dan metoda pelaksanaan program melalui sosialisasi dan pelatihan. 4. Sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat taktis terhadap permasalahan yang dihadapi. 5. Sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat sasaran program.


C. Metodologi Pemetaan Sosial

1. Wilayah Sasaran Pemetaan wilayah pemetaan sosial adalah setiap desa/kelurahan yang menjadi sasaran program. 2. Obyek Pemetaan Obyek yang dipetakan dalam kegiatan pemetaan sosial ini adalah meliputi : a. Tingkat aksesibilitas lokasi desa/kelurahan. b. Letak lokasi desa/kelurahan dari aspek geografis. c. Sarana informasi yang dimiliki masyarakat. d. Penyebaran atau konsentrasi masyarakat miskin. e. Kelompok-kelompok sosial, termasuk di dalamnya kelompok perempuan dan kelompokkelompok rentan (janda, lansia, difabel, anak-anak). f. Kegiatan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. g. Hubungan sosial antar kelompok (relasi-relasi sosial). h. Golongan masyarakat menurut agama, aliran kepercayaan, aliran politik, kepentingan, profesi dan sebagainya. i.

Jenis-jenis profesi di kalangan masyarakat.

j.

Tingkat mobilitas penduduk (baik mobilitas vertikal maupun mobilitas horizontal).

k. Media-media informasi yang digunakan masyarakat, termasuk media-media warga. l.

Tanggapan masyarakat terhadap program-program yang diluncurkan pemerintah/non pemerintah.

m. Keterlibatan masyarakat dalam program-program yang diluncurkan pemerintah/non pemerintah. n. Pemeliharaan terhadap hasil-hasil program yang pernah diluncurkan pemerintah/non pemerintah. o. Forum yang biasa digunakan masyarakat untuk menyikapi intervensi sosial. p. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. q. Cara-cara masyarakat menanggulangi masalah-masalah lingkungan fisik, masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. r. Cara dan kebiasaan masyarakat mengantisipasi dan menanggulangi bencana. 3. Metode Pengumpulan Data a. Mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (dokumentasi) diambil dari kelurahan, kecamatan, kabupaten dan atau sumbersumber lainnya. b. Mengumpulkan data primer dengan cara : 3 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

 Wawancara tersturktur maupun wawancara mendalam terhadap anggota masyarakat yang dianggap mengetahui informasi yang diperlukan (lurah, BPD, dan pimpinan pimpinan lembaga-lembaga lokal, pemuka masyarakat, pemuka agama, dll).  Observasi (pengamatan langsung): terhadap kondisi-kondisi lingkungan fisik, lingkungan sosial, hubungan sosial, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, dll.  Diskusi dengan kelompok-kelompok masyarakat (Focus Group Discussion) 4. Metode Analisa Data a. Analisa dilakukan dengan cara melakukan check dan cross check atas informasi yang diterima untuk melihat persamaan dan keselarasan, dan juga perbedaan. b. Hasil selanjutnya disusun ke dalam suatu rangkuman secara deskriptif, dengan melihat persamaan dan perbedaan pendapat dan pandangan yang ada di masyarakat. c. Setelah deskripsi analisa disusun maka selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi .

D. Instrumen yang diperlukan

Kegiatan pemetaan sosial memerlukan beberapa instrumen sebagai berikut : 1. Panduan Teknis tentang Metode Pengumpulan Data (Wawancara Terstruktur, Wawancara Mendalam, Observasi, dan FGD). 2. Format isian data sesuai kebutuhan dalam proses pemetaan sosial. 3. Format Laporan Hasil Pemetaan Sosial.

E. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk perjalanan, membeli data, souvenir untuk koresponden, pengolahan data, dan laporan pertanggungjawaban (dalam bentuk publikasi, poster, program radio dan televisi).

F. Luaran

Output kegiatan social mapping ini adalah rekomendasi mengenai program pengabdian masyarakat yang strategis untuk diimplementasikan di daerah target. Pemetaan sosial diharapkan menghasilkan data dan informasi mengenai :


1. Data Demografi: jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut usia, gender, mata pencaharian, agama, pendidikan, dll. 2. Data Geografi: topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi, pengaruh lingkungan geografis terhadap kondisi sosial masyarakat, dll. 3. Data psikografi: nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, pola hubungan sosial yang ada, motif yang menggerakkan tindakan masyarakat, pengalaman-pengalaman masyarakat terutama terkait dengan mitigasi bencana, pandangan, sikap, dan perilaku terhadap intervensi luar, kekuatan sosial yang paling berpengaruh, dll. 4. Pola komunikasi: media yang dikenal dan digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, informasi yang biasa dicari, tempat memperoleh informasi

2.

REKASAYA SOSIAL

Pengabdian masyarakat tema rekayasa sosial dapat mencakup pengembangan potensi kelembagaan dan SDM di masyarakat, advokasi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat, dan pendidikan masyarakat.

A. Pengembangan potensi kelembagaan dan SDM di masyarakat

Jenis kegiatan tersebut didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan kelembagaan yang tersedia seperti Karang Taruna, Ikatan Remaja Mesjid, Ibu-ibu PKK, Posyandu, dll. Peran pengabdian dapat disalurkan dengan cara membantu kegiatan-kegiatan kelembagaan dan masyarakat, memberikan ide ataupun mengarahkan potensi warga ke arah yang lebih baik.

B. Advokasi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat

Persebaran fasilitas umum seperti listrik, pdam dan transportasi di Indonesia belum merata di semua daerah. Pengabdian dapat dilakukan dengan cara membantu masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya ke pemerintah dengan tujuan disediakannya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.


C. Pendidikan masyarakat

Hampir serupa dengan penyebaran sarana dan prasarana, pendidikan juga merupakan suatu faktor yang belum merata penyebarannya. Kepentingan pendidikan bukan hanya materi yang dibutuhkan, namun juga berupa motivasi, media pembelajaran dan aplikasi langsung ke lapangan. Hal-hal tersebut yang dapat diberikan selama pengabdian masyarakat.

D. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan

untuk

perjalanan,

administrasi,

penyelenggaraan

kegiatan,

dan

laporan

pertanggungjawaban.

E. Luaran

Luaran kegiatan rekayasa sosial ini adalah pengembangan peranan kelembagaan dan SDM di masyarakat.

3.

PERTANIAN

Pengabdian masyarakat tema pertanian dapat mencakup penyuluhan, pembuatan urban farming, dan infrastruktur pertanian.

A. Penyuluhan

Munculnya berbagai teknologi baru merupakan suatu kemajuan yang diharapkan dapat diaplikasikan pada berbagai lapisan dan profesi masyarakat, termasuk petani. Sehingga penyebaran informasi tentang teknologi baru merupakan hal yang penting sehingga petani dapat menggunakan perkembangan pertanian yang terkini. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat jurang pemisah antara temuan penelitian dan kebutuhan petani. Oleh karena itu, agar teknologi tersebut dapat sukses menyebar di kalangan para petani maka perlu dilakukan kegiatan layanan penyuluhan pertanian kepada para petani. Penyuluhan sendiri dapat dilakukan dengan metode presentasi, demonstrasi ataupun pameran pertanian. Kegiatan penyuluhan dapat meliputi: 6 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

a. Penyuluhan teknik pertanian. b. Penyuluhan bibit unggul. c. Demonstrasi usaha tani. d. Demonstrasi farming. e. Pameran pertanian.

B. Urban farming

Program urban farming merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka dibidang pangan. Program ini juga meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Urbanisasi menciptakan masyarakat yang secara ekonomis memadai bagi berkembangnya berbagai media.

C. Infrastruktur pertanian

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian, seperti antara lain meningkatnya jumlah penduduk, tekanan globalisasi dan liberalsisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, perubahan iklim global, kecilnya status kepemilikan lahan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, dan kurangnya penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga), serta masih rendahnya pemanfaatan potensi alat dan mesin pertanian, maka pembangunan

pertanian khususnya target peningkatan produksi

dan produktivitas pertanian kedepan masih diperlukan adanya dukungan prasarana dan sarana pertanian, melalui pengelolaan lahan dan air, peningkatan akses permodalan bagi petani, penyediaan pupuk pestisida yang memenuhi azas 6 (enam) tepat serta peningkatan pemanfaatan

dan fasilitasi penyediaan alat mesin pertanian. Kegiatan yang tergolong dalam

infrastruktur pertanian meliputi: a. Pengelolaan air. b. Pengelolaan lahan. c. Pengelolaan areal. d. Penyediaan dan penyaluran pupuk. e. Penyediaan alat dan mesin pertanian.


D. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk perjalanan, pembelian alat & bahan, administrasi, workshop dan laporan pertanggungjawaban.

E. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah pendampingan masyarakat yang berkelanjutan dalam memperoleh kemandirian khususnya bidang ketahanan pangan.

4.

PANGAN

Pengabdian masyarakat tema pangan dapat mencakup; sertifikasi produk pangan, desain kemasan produk pangan, dan desain label kemasan produk pangan.

A. Sertifikasi Produk Pangan

Sertifikasi pangan bertujuan untuk menjamin keamanan produk pangan untuk dikonsumsi. Indonesia memiliki beberapa jenis sertifikasi keamanan produk pangan, yang umum diantaranya (a) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT); (b) Sertifikasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM); dan (c) Sertifikasi Halal. Adapun sertifikasi pangan lain seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional atau Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) diterbitkan oleh Sucofindo. Contoh sertifikasi pangan SNI dapat diberikan untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan produk pangan organik. Standar HACCP umumnya digunakan untuk tujuan ekspor contohnya produk kakao, teh, gula, madu, lemak, minyak, buah sayuran, air minum, daging, serelia, biji-bijian, rempah-rempah beserta hasil-hasil olahannya.

Produk pangan yang diproduksi skala mikro atau rumah tangga setidaknya harus memiliki sertifikasi P-IRT, selain untuk menjamin kualitas proses produksi, sertifikasi ini memberikan kesempatan produk pangan untuk dijual ditoko-toko besar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 8 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, kriteria untuk usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dijelaskan sebagai berikut : 1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

B. Sertifikasi P-IRT

Pelaku usaha mikro yang bergerak dalam industri pangan baik makanan atau minuman harus memenuhi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 9 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

Industri Rumah Tangga. Peraturan ini menyatakan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP. Adapun jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT diantaranya : 1. Hasil olahan daging kering. 2. Hasil olahan ikan kering. 3. Hasil olahan unggas kering. 4. Sayur asin dan sayur kering. 5. Hasil olahan kelapa. 6. Tepung dan hasil olahannya. 7. Minyak dan lemak. 8. Selai, jeli dan sejenisnya. 9. Gula, kembang gula dan madu. 10. Kopi, teh, coklat kering atau campurannya. 11. Bumbu. 12. Rempah-rempah. 13. Minuman ringan, minuman serbuk. 14. Hasil olahan buah. 15. Hasil olahan biji-bijian dan umbi.

Secara garis besar tata cara pemberian SPP-IRT menurut Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, yakni: 1. Penerima Pengajuan Permohonan SPP-IRT. 2. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan.

Adapun tahapan pengajuan SPP-IRT yakni sebagai berikut: 10 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

1. Pelaku usaha mengajukan formulir permohonan SPP-IRT kepada Pemerintah Daerah c.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Bagian Farmamin (farmasi, makanan, dan minuman) untuk memperoleh informasi mengenai jadwal penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan. 2. Melengkapi persyaratan dan prosedur pengajuan izin SPP-IRT, yakni: a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 lembar, b. Pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, c. Fotokopi surat pendaftaran industri kecil, d. Menyerahkan contoh label setiap jenis yang diproduksi masing-masing 2 lembar yang siap untuk

dicetak,

label

yang

diserahkan

minimal

mencantumkan

nama

jenis

makanan/minuman, merek dagang, isi/neto/berat bersih, komposisi, nama dan alamat perusahaan, tanggal kadaluarsa, kode produksi, e. Menyerahkan peta lokasi sebanyak 2 lembar, f. Menyerahkan denah bangunan sebanyak 2 lembar, dan g. Menyerahkan contoh produk. 3.

Mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan setempat.

4.

Menghubungi Dinas Kesehatan setempat dan melaporkan bahwa pelaku usaha sudah mengikuti penyuluhan dan meminta untuk secepatnya dilakukan pemeriksaan lapangan (tempat produksi).

5.

Penerbitan nomor P-IRT dan pelaku usaha akan memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

C. Sertifikasi BPOM

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.11.09956 Tahun 2011, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk Pangan Olahan tertentu, Bahan Tambahan Pangan, Pangan produk rekayasa genetika, dan Pangan iradiasi. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Pendaftaran adalah prosedur Penilaian keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan untuk mendapat Surat Persetujuan Pendaftaran. Surat Persetujuan Pendaftaran adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan. 11 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan: 1. Permohonan Pendaftaran diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir Pendaftaran disertai dengan kelengkapan dokumen Pendaftaran. 2. Pendaftar menyerahkan permohonan pendaftaran sebanyak 2 (dua) rangkap (asli dan copy) kepada Kepala Badan CQ Direktur untuk dilakukan pemeriksaan dokumen serta penetapan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran. 3. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen dinyatakan diterima untuk dinilai lebih lanjut, kepada Pendaftar diberikan Surat Pengantar Pembayaran Bank. 4. Surat Pengantar Pembayaran Bank mencantumkan Biaya Evaluasi dan Pendaftaran yang harus dibayar sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Penerbitan Surat Persetujuan Pendaftaran.

D. Sertifikasi Halal

Menurut Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 Nevember 2001, pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemeriksaan pangan halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan tambahan dan bahan penolong serta proses produksi, personalia dan peralatan produksi, sistem menajemen halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi pangan halal. Penetapan pangan halal adalah kegiatan untuk menetapkan status hukum dari hasil pemeriksaan pangan halal sesuai dengan hukum Islam. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksaan. Lembaga Pemeriksa adalah farwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.

Pangan yang diperiksa Lembaga Pemeriksa telah memenuhi persyaratan pangan halal dan telah difatwakan halal, Lembaga Pemeriksa menerbitkan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu yang sama sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Sertifikat Halal dapat dicabut oleh Lembaga Pemeriksa apabila produsen atau importir pemegang Sertifikat tersebut melakukan pelanggaran di bidang pangan halal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Biaya pemrosesan 12 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

sertifikat pangan halal dan biaya pembuatan Label Halal ditanggung oleh produsen atau importir yang mengajukan permohonan.

Prosedur Pemeriksaan Pangan Halal: 1. Setiap produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga Pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dari instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor; b. Sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan; c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong lainnya; d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat halal, asal-usul bahan, dan lain-lain; e. Bagan alur proses produksi. 2. Surat permohonan yang diajukan kepada Lembaga Pemeriksa dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Satu rangkap disampaikan kepada Lembaga Pemeriksa; b. Satu rangkap disampaikan kepada Menteri Agama sebagai tembusan; c. Satu rangkap digunakan sebagai arsip produsen atau importir yang mangajukan permohonan.

E. Desain kemasan produk pangan

Selain sertifikasi produk pangan, keamanan kemasan pangan juga harus diperhatikan. Menurut Peraturan

Kepala

Badan

Pengawas

Obat

dan

Makanan

Republik

Indonesia

Nomor

HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 1. Kemasan Pangan Primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan. 2. Kemasan Pangan Sekunder adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan. 13 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

Adapun jenis kemasan yang digunakan dapat berupa gelas, plastik, karton, kertas, kaleng, aluminium foil atau daun. Kemasan gelas, plastik, dan kaleng tidak diperuntukkan untuk pangan yang disterilisasi atau pasteurisasi.

F. Desain label kemasan produk pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan. Pencantuman Label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca. Bagian utama label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan yang dimaksud dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca. Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label. Bagian utama Label harus ditempatkan pada isi kemasan pangan yang paling mudah dilihat, diamati dan atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya. Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia angka Arab dan huruf lain. Produk pangan yang telah memiliki nomor P-IRT atau BPOM harus mencantumkan nomor tersebut pada label kemasannya.

Label harus berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Keterangan tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. Nama produk

Nama produk pangan harus menunjukkan sifat dan atau keadaan yang sebenarnya. Penggunaan nama selain yang termasuk dalam Standar Nasional Indonesia harus menggunakan nama yang lazim atau umum.

2. Daftar bahan yang digunakan 14 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak, kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses-proses produksi pangan adalah nama yang lazim digunakan.

Untuk pangan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan, pada label wajib dicantumkan golongan Bahan Tambahan Pangan. Dalam hal Bahan Tambahan Pangan yang digunakan memiliki nama Bahan Tambahan Pangan dan atau kode internasional, pada Label dapat dicantumkan nama Bahan Tambahan Pangan dan kode internasional dimaksud, kecuali Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna. Dalam hal Bahan Tambahan Pangan berupa pewarna, selain pencantuman golongan dan nama Bahan Tambahan Pangan, pada Label wajib dicantumkan indeks pewarna yang bersangkutan.

3. Berat bersih atau isi bersih

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan metrik: a. Dengan ukuran isi untuk makanan cair; b. Dengan ukuran berat untuk makanan padat; c. Dengan ukuran isi atau berat untuk makanan semi padat atau kental.

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia

Nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan wajib dicantumkan pada Label. Dalam hal menyangkut pangan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, selain keterangan pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal pihak yang memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia berbeda dari pihak yang mengedarkannya di dalam wilayah Indonesia, maka pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tersebut.


5. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa

Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa wajib dicantumkan secara jelas pada Label. Pencantuman tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik digunakan sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan pangan yang bersangkutan. Dalam hal produk pangan yang kedaluwarsa lebih dari 3 (tiga) bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kedaluwarsa saja.

G. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk transportasi, administrasi, dan laporan pertanggungjawaban.

H. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah pendampingan masyarakat UMKM dalam memperoleh sertifikasi produk pangan serta desain kemasan produk pangan dan desain label kemasan produk pangan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

5.

ENERGI

Pengabdian masyarakat tema energi dapat mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro, dan biogas.

A. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Pembangkit listrik tenaga mikro hidro memiliki kapasitas mulai dari 5 kilowatt hingga 100 kilowatt, biasanya daya dimanfaatkan untuk komunitas kecil atau industri pedesaan pada wilayah terpencil yang jauh dari jaringan listrik. Daya listrik yang berasal dari air bergantung pada kombinasi antara tekanan dan aliran air. Keduanya harus tersedia untuk menghasilkan listrik. Air dialihkan dari sungai ke saluran pipa, dimana kemudian air diarahkan ke daerah yang lebih rendah lalu melewati turbin. Tetesan vertikal (head) menghasilkan tekanan pada bagian bawah saluran pipa. Air bertekanan muncul dari bagian bawah pipa dan menciptakan gaya yang menjalankan turbin. Turbin 16 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

menjalankan generator dimana daya listrik diproduksi. Semakin banyak arus air atau semakin banyaknya head yang dihasilkan maka semakin banyak pula listrik yang diproduksi. Daya listrik yang dihasilkan akan selalu lebih sedikit dibandingkan dengan daya air yang masuk, karena turbin dan sistem yang tidak efisien.

Himpunan Mahasiswa Fisika telah mengaplikasikan teknologi ini di desa Cihurip Garut. Ide pembangunan pembangkit listrik skala kecil ini muncul setelah melihat potensi alam yang dimiliki desa Cihurip. Desa yang jauhnya sekitar dua jam perjalanan dari kota Garut tersebut dialiri sebuah sungai yang tidak pernah kering. Aliran air telah diukur dan dinyatakan berpotensi menjadi penghasil listrik. Selain itu, ketersediaan bambu juga dimanfaatkan sebagai tiang listrik untuk penerangan jalan.

B. Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro

Menurut Maher dan Smith (2001), piko hidro merupakan pembangkit listrik tenaga hidro dengan hasil listrik maksimum sebesar lima kilowatt. Inovasi pada teknologi piko hidro terkini menjadikannya sebagai sumber listrik ekonomis bahkan bagi daerah yang sulit diakses sekalipun. Contoh alat-alat umum yang dapat diberi daya oleh piko hidro seperti lampu bohlam, radio, televisi, lemari pendingin, dan alat pemroses makanan.

Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro ITB angkatan 2005 telah menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Pikohidro sebagai bagian dari proyek pengabdian masyarakat untuk membantu desa yang belum memiliki jaringan listrik. Dikutip dari ITB News, cara kerja dari sistem ini antara lain pembendungan sungai, penyaluran air melalui pipa, melalui nozzle air disalurkan untuk memutar turbin, turbin memutar generator listrik, digital load controller, jaringan transmisi, sampai akhirnya listrik didistribusikan kepada warga. Teknologi ini relatif murah, sederhana dan mudah dikembangkan masyarakat.

Dikutip dari Maher dan Smith (2001), untuk merencakan pembangkit listrik tenaga piko hidro, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Biaya dan ketersediaannya Kalkulasi kebutuhan komponen untuk merakit pembangkit listrik tenaga piko hidro. 2. Peninjauan awal


Menilai kebutuhan listrik masyarakat lokal serta melihat kemampuan masyarakat untuk mengelola fasilitas. 3. Estimasi daya listrik Studi pendahuluan untuk mementukan potensi pembangunan pembangkit listrik tenaga piko hidro. 4. Survey permintaan Estimasi jumlah rumah dalam radius 1 kilometer dari sumber air. Radius 1 kilometer merupakan jarak dimana listrik dapat dengan mudah dan ekonomis untuk ditransmisikan. 5. Pengukuran Estimasi ukuran generator yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan listrik. 6. Rapat dengan perangkat desa Presentasikan hasil survei kepada komunitas yang juga dihadiri oleh staf pemerintahan setempat. 7. Survei mendetil Lakukan survei lokasi secara mendetil. Apakah arusnya dapat tetap sama sepanjang tahun? Atau dibutuhkan penyimpanan? Gunakan informasi dari warga lokal, jika ragu tunggu hingga akhir musim kering lalu periksa arusnya. 8. Finalisasi hasil daya 9. Gambarkan peta lokasi 10. Pemesanan bahan Pesan bahan dan alat lalu lakukan pengiriman ke lokasi. 11. Instalasi 12. Pelatihan bagi operator Fasilitasi pelatihan bagi operator lokal untuk mengoperasikan, memelihara, serta menjaga keamanan sistem. 13. Pelatihan bagi konsumen Berikan informasi dan pelatihan bagi konsumen mengenai keamanan serta penggunaan listrik.

C. Biogas

Pembangunan biogas dapat dilakukan di daerah yang banyak memiliki usaha peternakan, umumnya dengan memanfaatkan kotoran sapi. Gas metan hasil fermentasi kotoran ternak kemudian digunakan untuk kegiatan memasak. Materi sisa fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk.


D. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk transportasi, pembelian alat & bahan, administrasi, serta laporan pertanggungjawaban.

E. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah pendampingan masyarakat yang berkelanjutan dalam memperoleh kemandirian khususnya bidang energi.

6.

FASILITAS UMUM

A. Latar Belakang

Pengabdian masyarakat tema fasilitas umum dapat mencakup: a. Penyediaan fasilitas umum. b. Perbaikan fasilitas umum.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial, termuat definisi akan fasilitas sosial, yaitu: fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukimamn yang meliputi fasilitas: kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi/budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah dan pelayanan umum serta pemakaman umum. Berdasarkan ketentuan Kepmen PU No. 378/KPTS/1987, maka pedoman fasilitas sosial adalah seperti tabel dibawah ini:

No

Jenis Fasilitas Sosial

1

Pendidikan

Min. Penduduk Pendukung

TK

1000

SD

6000

SMP

28000

SMU

42000


2

3

4

5

6

7

8

Kesehatan Puskesmas

30000

Balai Pengobatan

3000

Klinik bersalin

6000

Apotik

10000

Praktek dokter

3000

Perbelanjaan dan Niaga Pusat perbelanjaan

30000

Pertokoan

2500

Kios

250

Pemerintah dan Ply Umum Kantor Pem. Lingkungan

30000

Kantor polisi

30000

Kantor pos pembantu

30000

Pos hansip/gardu jaga + Balai pertemuan

2500

Peribadatan Mesjid

30000

Mushola

2500

Rekreasi dan kebudayaan Gd. Bioskop

30000

Gd. Serbaguna

120000

Olah raga dan Lapangan Gelanggang olah raga

30000

Taman

250

Lapangan olah raga

2500

Pemakaman umum

2%

B. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk transportasi, penyediaan atau perbaikan fasilitas umum, administrasi, serta laporan pertanggungjawaban.


C. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah penyediaan atau perbaikan fasilitas umum yang penting bagi masyarakat.

7.

INDUSTRI KREATIF

Menurut UK DCMS Task Force 1998 industri kreatif adalah: “Creatives Industries as those industries which have their origin in individual creativity, skill & talent, and which have a potential for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property and content”

A. Industri Kreatif Indonesia

Subsektor Industri Kreatif Indonesia yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1. Periklanan Kegiatan kreatif yang berikatan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio). 2. Arsitektur Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, arsitektur taman, desain interior. 3. Pasar Barang Seni Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui internet. 4. Kerajinan Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengerajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal). 5. Desain 21 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. 6. Fesyen Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk fesyen, serta distribusi produk fesyen. 7. Film, Video & Fotografi Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 8. Permainan Interaktif Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan computer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. 9. Musik Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukkan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Seni Pertunjukkan Kegiatan kreatif yang berikatan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukkan, desain dan pembuatan busana pertunjukkan. 11. Penerbitan & Percetakan Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, Koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. 12. Layanan Komputer & Piranti Lunak Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan computer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. 13. Radio & Televisi Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televise dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi. 14. Riset & Pengembangan Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat 22 | Panduan Program Pengabdian Masyarakat Mahasiswa (Lembaga Kemahasiswaan ITB)

memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan Bahasa, sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

B. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan untuk transportasi, pembelian alat & bahan, administrasi, serta laporan pertanggungjawaban.

C. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah pendampingan masyarakat yang berkelanjutan dalam tema-tema industri kreatif.

8.

LINGKUNGAN Tema ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan dengan cara : 1. Reboisasi hutan dan karang laut. 2. Konservasi spesies langka. 3. Pencegahan penjualan spesies langka atau yang dilindungi. 4. Kebersihan lingkungan (sungai, selokan, jalan, dsb). 5. Edukasi gaya hidup sehat (budaya sikat gigi, cuci tangan, makanan bergizi dan halal, olahraga, dsb).

Target tema lingkungan dapat dilakukan di daerah terpencil, kampus atau daerah perkotaan.

A. Pendanaan

Jumlah dana yang disediakan maksimum Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dana ini dapat digunakan

untuk

transportasi,

pembelian

alat

&

bahan,

pertanggungjawaban.


administrasi,

serta

laporan

B. Luaran

Luaran kegiatan ini adalah pendampingan masyarakat yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan.

PENUTUP

Cakupan kegiatan yang akan didanai pada tahun 2016 dalam bentuk paket kegiatan ini, dimaksudkan untuk membentuk sinergi kegiatan kemahasiswaan di bidang pengabdian masyarakat serta memudahkan dalam proses monitoring. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program program ini, sehingga mahasiswa maupun masyarakat dapat merasakan manfaatnya.


PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA

Recommend Documents