IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KESEHATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN NGADA
TESIS Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajad sarajana S-2
Program Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan
diajukan oleh Linus Timoteus Dopo NIM 13.93.0082
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG 2016 TESIS
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM MENJAMIN PEMENUHAN HAK KESEHATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN NGADA
diajukan oleh Linus Timoteus Dopo NIM 13.93.0082
Telah disetujui oleh : Pembimbing Utama
Dr. Endang Widyorini, MSI
Tanggal ...........................
Pembimbing Pendamping
Yovita Indrayati, SH, Mhum.
Tanggal ...........................
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Maha Penyelenggara, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis dengan judul: “Implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Menjamin Hak Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Ngada. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKB) dan Angka Kematian Bayi Di Provinsi NTT, telah melahirkan suatu gerakan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai “Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak” dengan semboyan “semua persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 jam”. Setelah gerakan ini dilancarkan, dampak yang terlihat adalah pada jumlah persalinan di Puskesmas meningkat, AKI menurun meskipun pola penurunan tidak signifikan bila dibandingkan dengan pola penurunan sebelum gerakan ini, sedangkan AKB justru meningkat. Hasil penelitian telah menggambarkan bahwa tujuan akhir dari gerakan ini adalah semua ibu hamil wajib melahirkan di fasilitas kesehatan memadai berupa Puskesmas PONED dan atau Rumah Sakit PONEK. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai penjabaran dari Pasal 28 H UUD 1945. Hambatan utama yang dihadapi Pemerinta Daerah (Pemda) Kabupaten Ngada adalah, Regulasi ini telah membatasi fasilitas kesehatan memadai harus berbentuk Puskesmas PONED. Hal ini berakibat pada langkah Pemerintah Daerah menjadikan sarana kesehatan di desa menjadi fasilitas kesehatan memadai menjadi terhenti. Sarana kesehatan di desa dibiarkan seadanya karena hanya digunakan 4
sebagai tempat pemeriksaan kehamilan. Fokus kegiatannya adalah ibu hamil melahirkan di Puskesmas PONED yang menyebabkan kegiatan lain seakan terabaikan. Tesis ini telah disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan,
Universitas
Katolik
Soegijapranata,
Semarang.
Dalam
menyelesaikan tulisan ini, penulis telah dibantu dengan bimbingan, arahan, masukan informasi dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Magister Hukum Kesehatan. 2. Dr. Ir. Lindayani, MP, selaku Dekan Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. 3. Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 4. Dr. Endang Widyorini, MSi, selaku pembimbing
utama yang telah
memberikan masukan, perbaikan kepada penulis dalam menyelesaikan 5.
tulisan penulisan tesis ini. Yovita Indrayati, SH, MHum, sebagai pembimbing pendamping yang juga telah memberikan masukan, arahan serta perbaikan kepada penulis dalam
6.
menyelesaikan penulisan tesis ini. dr. Edward Kurnia SpPK, MM, MHKes. sebagai penguji yang telah memberikan
masukan
dan
perbaikan,
sehingga
tulisan
ini
dapat
diminimalisir kekurangannya. 5
7.
Seluruh staf pengajar Program Setudi Magister Hukum Kesehatan Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang yang telah membagikan ilmu hukum kesehatan kepada penulis, sehingga memperoleh pemahaman ilmu pengetahuan khususnya ilmu dan pengalaman dalam
8.
bidang hukum kesehatan. Seluruh staf sekretariat Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang yang
dengan sabar
memberikan bantuan fasilitasi selama penulis menempuh pendidikan, dan terima kasih untuk persaudaraan, kekeluargaan dan kebersamaannya. 9. Marianus Sae dan Paulus Soliwoa sebagai Bupati/wakil Bupati Ngada atas berkenannya
memberikan
kesempatan
kepada
penulis
untuk
melaksanakan tugas belajar di Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, serta atas berkenannya kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis ini di Kabupaten Ngada. 10. Drs. Antonius Repu sebagai Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindngan Masyarakat Kabupaten Ngada dan jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam mendapatkan rekomendasi penelitian di Kabupaten Ngada dalam rangka penulisan tesis ini. 11. drg. Emerentiana Reni W, MHlth&IntDev., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada dan jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam penelitian terkait penyelesaian tesis ini. 12. Yohanes Ghae, SH. sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ngada beserta jajarannya yang telah bersedia menjadi salah satu informan dalam penelitian terkait penyelesaian tesis ini
6
13. drg. Maria Wea Betu, MPH, sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dan semua Jajarannya yang telah membantu memfasilitasi penulis dalam melaksanakan penelitian terkait penyelesaian tesis ini. 14. Drs. Paulus Soliwoa sebagai Wakil Bupati Ngada periode 2010-2015/20162021 yang bersedia menjadi informan kepada penulis dalam kegiatan penelitian terkait penyelesaian tesis ini 15. Drs. Thomas Dola Radho dan Don Bosco Ponong, sebagai mentor Puskesmas Revormasi yang telah bersedia menjadi salah satu informan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian terkait penyelesaian tesis ini 16. Para Camat sekabupaten Ngada yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memfasilitasi penulis dalam kegiatan penelitian terkait penyelesaian tesis ini. 17. Para Kepala Puskesmas dan semua tenaga kesehatan di desa sekabupaten Ngada yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan fasilitasi kepada penulis dalam melaksanakan penelitian terkait penyelesaian tesis ini. 18. Para Kepala Desa, tokoh masyarakat, ibu hamil dan ibu nifas sekabupaten Ngada lebih khusus di lokasi penelitian yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu atas partisipasinya memberikan informasi dalam kegiatan penelitian terkait penyelesaian tesis ini. 19. Semua stake holder kesehatan di Kabupaten Ngada yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang baik langsung maupun tidak langsung membantu memfasilitasi penulis serta memberikan informasi dalam penelitian terkait penyelesaian tesis ini. 20. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan XX, atas dukungan baik langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan Magister 7
Hukum Kesehatan ini, terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraannya, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. 21. Dorotea Bate, AMD Keb. Istriku tercinta, Riky, Angel, Andro dan Pepy, anak-anaku terkasih. Kalian telah telah mendukung saya sebagai suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak dalam menempuh pendidikan di Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang hingga penyelesaian tulisan ini. 22. Semua keluarga yang dengan caranya masing-masing baik langsung maupun tidak langsung telah mendukung penulis dalam menempu pendidikan di Magister Hukum Kesehatan Universitas Semarang hingga penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Kritik, saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca serta peneliti lain sebagai referensi. Selain itu penulis juga berharap semoga tulisan ini dapat menjadi informasi berharga bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Umumnya dan Kabupaten Ngada khususnya dalam kebijakan menekan angka kematian ibu dan kematian bayi. Semarang, Maret 2016 Penulis Linus Timoteus Dopo
8
DARTAR ISI Kata Pengantar............................................................................................ Daftar Isi.......................................................................................................
iv x
Pernyataan Keaslian Penelitian ................................................................. xvi Abstrak ....................................................................................................... xvii BAB I : PENDAHULUAN..............................................................................
1
A. Latar Belakang..................................................................................
1
B. Rumusan Masalah............................................................................
9
C. Tujuan Penelitian...............................................................................
10
D. Manfaat Penelitian.............................................................................
11
1. Manfaat Akademik............................................................................
11
2. Manfaat Praktis................................................................................
11
a. Bagi Peneliti................................................................................
11
b. Bagi Institusi Pemerintah Tempat Dilakukan Penelitian.............
11
c. Bagi Masyarakat.........................................................................
12
E. Metodelogi Penelitian........................................................................
12
1. Metode Pendekatan.........................................................................
12
2. Spesifikasi Penelitian.......................................................................
13 9
3. Jenis Data.........................................................................................
14
a. Data Primer.................................................................................
15
b. Data Sekunder............................................................................
15
4. Metode Pengumpulan Data ............................................................
16
a. Studi Lapangan...........................................................................
16
1) Focus Group Discusion .............................................................
16
2) Wawancara Mendalam...............................................................
20
3) Snowballing ................................................................................
22
4) Observasi Lapangan...................................................................
22
b. Studi Pustaka..............................................................................
23
5. Metode Analisa Data........................................................................
24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................
26
A. Kerangka Teori .................................................................................
26
1. Kewenangan ...................................................................................
26
a. Jenis-Jenis Kewenangan............................................................
26
1) Kewenangan Atributif ......................................................
26
2) Kewenangan Mandat.......................................................
27
3) Kewenangan Delegatif.....................................................
28
b. Kewengan Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan................................................
30
1) Kewenangan Atribusi ...........................................................
30
2) Kewenangan Delegatif ........................................................
31
2. Hierarki Hukum ................................................................................
34
a. Statistika Dan Dinamika Sistim Norma.......................................
34
b. Sistim Norma Yang Statik...........................................................
35
c. Sistim Norma Yang Dinamik.......................................................
35
d. Hukum Sebagai Sistim Norma Yang Dinamik............................
36
e. Kekuatan Hukum dan Kekuatan Mengikat Suatu Produk Hukum.........................................................................................
36
1) Kekuatan Hukum ............................................................
36
2) Kekuatan Mengikat .........................................................
38
3. Hukum Sebagai Suatu Sistem ........................................................
42 10
4. Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum..................................................
48
a. Pengertian ..................................................................................
48
b. Hak Kesehatan Reproduksi .......................................................
58
1) Pengertian ...........................................................................
58
2) Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak Asasi Manusia................................................................................
59
3) Hak-Hak Kesehatan Reproduksi .........................................
62
c. Revolusi KIA ...............................................................................
64
1) Pengertian ...........................................................................
64
2) Fasilitas Kesehatan Memadai dan Siap 24 Jam .................
66
3) Hak Ibu dan Bayi Dalam Revolusi KIA.................................
67
4) Kewajiban Pemerintah Dalam Revolusi KIA........................
67
5. Konsep Perilaku Kesehatan ............................................................
69
a. Batasan Perilaku ........................................................................
69
b. Perilaku Kesehatan ....................................................................
71
c. Domain Perilaku .........................................................................
74
1) Pengetahuan .......................................................................
75
2) Sikap ....................................................................................
78
3) Tindakan atau Praktik ..........................................................
82
d. Determinan Perilaku ..................................................................
83
e. Proses Adopsi Perilaku ..............................................................
85
f. Perilaku Tertentu Sebagai Pengkondisian .................................
86
B. Kerangka Konsep .................................................................................
88
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................
89
A. Gambaran Umum Kabupaten Ngada ...................................................
89
1. Letak Geografis ...............................................................................
89
2. Keadaan Penduduk .........................................................................
90
3. Keadaan Sosial Ekonomi ................................................................
90
4. Tingkat Pendidikan...........................................................................
91
5. Sarana Kesehatan ...........................................................................
91
a. Puskesmas dan Jaringannya .....................................................
91
b. Rumah Sakit ..............................................................................
92 11
c. Sarana Kesehatan Swasta ........................................................
92
6. Tenaga Kesehatan ..........................................................................
93
a. Jumlah Tenaga Kesehatan ........................................................
93
b. Rasio Tenaga Kesehatan ...........................................................
94
B. Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT Dalam Menjamin Hak ............. Kesehatan Ibu dan Bayi Di Kabupaten Ngada......................................
94
1. Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA berdasarkan Kewenangan Gubernur Dalam Membentuknya.................................................................................
96
a. Studi Lapangan...........................................................................
96
b. Analisis Normatif ........................................................................
97
1) Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Kepala Daerah .....................................................................
97
2) Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Berdasarkan Muatan Materiilnya...................... 105 a) Hasil Penelusuran........................................................... 105 (1) Penelusuran Muatan Materi Konsideran................... 105 (2) Penelusuran Isi Batang Tubuh .................................. 107 (3) Penelusuran Isi Pedoman Revolusi KIA di Provinsi NTT............................................................................ 119 b) Pembahasan................................................................... 123 (1) Revolusi KIA sebagai sebagai judul Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 tahun 2009........................ 123 (2) Peraturan Gubernur NTT nomor 42 tahun 2009 Berdasarkan Hierarki Hukum..................................... 125 (3) Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Sebagai Suatu Sistim Hukum.................................... 135 (4) Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Dalam Kerangka Hak dan Kewajiban Hukum........... 144 (5) Melahirkan di Puskesmas PONED Sebagai Perilaku Yang Dikondisikan..................................................... 155 12
C. Implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT Dalam Menjamin Hak ............. Kesehatan Ibu dan Bayi Di Kabupaten Ngada ..................................... 158 1. Hasil Penelitian ................................................................................ 158 a. Kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Masyarakat terhadap Regulasi Revolusi KIA ............................ 158 b. Tanggapan Pihak-Pihak Terkait Tentang Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009........................................................ 161 1) Tanggapan Ibu Hamil/Nifas.................................................. 162 2) Tanggapan Tokoh Masyarakat.............................................. 162 3) Tanggapan Bidan/Perawat Di Desa .................................... 165 4) Tanggapan Bidan Koordinator ............................................. 165 5) Tanggapan Kepala Puskesmas ........................................... 166 6) Tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada..... 169 c. Tanggapan Pihak Terkait Mengenai Semboyan Semua Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Memadai.............................. 169 d. Sarana Kesehatan Di Desa ....................................................... 170 e. Strategi Atau Cara Membawa Ibu Hamil Melahirkan Di Puskesmas................................................................................. 171 f. Pembiayaan ............................................................................... 173 g. Paradigma Pembangunan Kabupaten Ngada ........................... 175 h. Puskesmas Sebagai Fasilitas Kesehatan Memadai ................. 175 2. Pembahasan ................................................................................... 178 a. Penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 tahun 2009 Dalam menjamin hak kesehatan ibu dan bayi di kabupaten Ngada.......................................................................................... 178 b. Tanggapan Pihak-Pihak Terkait Tentang Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009........................................................ 184 1) Tanggapan Ibu Hamil/Nifas.................................................. 184 2) Tanggapan Tokoh Masyarakat.............................................. 185 3) Tanggapan Bidan/Perawat Di Desa .................................... 187 4) Tanggapan Bidan Koordinator ............................................. 188 13
5) Tanggapan Kepala Puskesmas ........................................... 189 6) Tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada..... 191 c. Tanggapan Pihak Terkait Mengenai Semboyan Semua Persalinan Di Fasilitas Kesehatan Memadai.............................. 192 d. Sarana Kesehatan Di Desa ....................................................... 193 e. Strategi Atau Cara Membawa Ibu Hamil Melahirkan Di Puskesmas................................................................................. 194 f. Pembiayaan ............................................................................... 197 g. Persamaan dan pertentangan antara masyarakat, tenaga kesehatan dan Pemerintah......................................................... 198 h. Puskesmas Sebagai Fasilitas Kesehatan Memadai.................. 200 D. Hambatan Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Terhadap Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT ............................................................... 201 1. Hasil Penelitian................................................................................. 201 2. Pembahasan.................................................................................... 206 BAB IV : PENUTUP...................................................................................... 211 A. KESIMPULAN........................................................................................ 211 1. Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT Dalam Menjamin Hak Kesehatan dan Ibu Di Kabupaten Ngada ....................................... 211 a. Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT Berdasarkan Kewenangan Gubernur Dalam Pembentuknya.......................... 211 b. Kekuatan Hukum Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Menurut Muatan Materiilnya ............................................. 212 2. Implementasi Peraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT, Dalam Menjamin Hak........ Kesehatan Ibu dan Bayi Di Kabupaten Ngada................................ 213 3. Hambatan PenerapanPeraturan Gubernur NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT Dalam Menjamin....... Hak Kesehatan Ibu Dan Bayi Di Kabupaten Ngada........................ 216 14
a. Hambatan Yuridis ....................................................................... 216 b. Hambatan Teknis........................................................................ 217 B. SARAN................................................................................................... 218 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 223 LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN I
: Pertanyaan Panduan FGD.............................................. 227
LAMPIRAN II
: Panduan Pertanyaan Wawancara .................................. 229
LAMPIRAN III : Panduan Pertanyaan Wawancara Dengan Bupati/Wakil : Bupati Ngada
.............................................................. 230
LAMPIRAN IV : Checklist Observasi Lapangan ...................................... 231
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA Nomor Tanggal Tentang
: 0047/sk.Rek/X/2013 : 07 Oktober 2013 : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI TUGAS AKHIR DAN TESIS
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS*) Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tugas akhir/tesis*) yang berjudul : Implementasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Menjamin Hak Kesehatan Ibu Dan Bayi Di Kabupaten Ngada ini, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
15
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/tugas akhir/tesis*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semarang, 22 Maret 2016 Penulis Linus Timoteus Dopo ABSTRAK Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia berdasarkan amanat UUD 1945, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan yang layak. Terbatasnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakibatkan tingginya persalinan di rumah dan ditolong oleh dukun. Keadaan ini memicu tingginya kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi NTT, hendak menjamin hak ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan yang layak dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) NTT Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Revolusi KIA Di Provinsi NTT. Setelah gerakan ini dilaksanakan, jumlah persalinan di Puskesmas meningkat, kematian ibu menurun, namun pola penurunannya tidak signifikan, sedangkan jumlah kematian bayi justru meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum Peraturan Gubernur tersebut, implementasianya, dan hambatan yang dihadapi di Kabupaten Ngada dalam menjamin hak kesehatan ibu dan anak terutama hak akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi di lapangan menggunakan metode analisis kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Gubernur ini berkekuatan hukum mengikat, namun mengandung materi yang bertentangan dengan 16
peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Pedoman revolusi KIA yang bukan merupakan produk hukum muatan materinya bertentangan dengan hak kemerdekaan ibu hamil dalam memilih fasilitas kesehatan sebagai tempat melahirkan sesuai dengan kehendaknya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk bertentangan dengan Peraturan Gubernur tersebut. Pelaksanaan program revolusi KIA justru didasarkan pada pedoman revolusi KIA ini dengan mewajibkan ibu hamil melahirkan di Puskesmas PONED. Kepala Desa membentuk Perdes yang mewajibkan ibu hamil melahirkan di Puskesmas PONED, Ibu hamil yang tidak melahirkan di Puskesmas dikenai denda dan sanksi sosial. Ketentuan yang mewajibkan atau memaksa ibu hamil untuk melahirkan di Puskesmas PONED bertentangan dengan amanat Pasal 28 H UUD 1945. Dengan demikian pedoman ini harus ditinjau kembali. Materi yang bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang lebih tinggi dicabut, pedoman revolusi KIA harus dibatalkan dan tidak boleh digunakan. Tidak hanya menjadikan Puskesmas dan Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan memadai untuk melahirkan, tetapi ibu hamil bebas memilih fasilitas kesehatan yang dikehendakinya untuk melahirkan. Kata Kunci : Hak, akses, sarana kesehatan, keadilan Abstract Health is a form of human rights based on mandate of UUD 1945 and the government has responsibility to provide a poper health aminites. The limitation of proper health facilities at East Nusa Tenggara (NTT) Province caused high confirment did by the medicaster at their home. This condition created high mortality of mother and baby. Thereforce the local goverment of East Nusa Tenggara Province aimed to ensure the pregnant mother’s rights to give birth with proper health facilities and issued the governor regulation bumber 42, in 2009 concerned to the Revolution of Child and Mother’s Health at NTT Province. After this movement did, the number of confinement at Public Health Center (PHC) increased, while maternal mortaliti declined, howefer the pattern of decline wasn’t significant at the same time the number of infant mortality increased. The research has purpose to analyze the legal force of the governor regulation, the implemetation, and obstacies that faced in Ngada Regency to ensure the health of mother and baby mainly the rights acces to get excellent, fair and equally of health service. The method in this reseach was socio-juridical by means of empirical juridical, to analyze the law operation in area used the qualitative analysis method. Data of research collected by study of field and study of literature. Based on reseached, it resulted that governor regulation was binding legal force but concieved material which was discord with the higher law regulation. The directive revolution of child and mother’s health which wasn’t law product, its material was contrary with the mother pregnant freedom rights to choice health facilities as a place to give birth as they want and this condition was contrary with the governor regulation. The implementation program revolution of 17
child and mother’s health exactly basedon the guidlines of this and required the pregnant mother to give birth at PHC PONED (The Basic Emergency Neonatal Obstetry Service). The head of village formed Village Regulatio to obligate the pregnant mother to give birth at PHC PONED, they who didn’t obey this regulation got fine and social saction. The provision that obligated or forced pregnant mother to give birth at PHC PONED was discover to article 28 H UUD 1945. There force this gidlines must reviewed, the material which discorded to the high law regulation had to withdraw. The guidlines revolution of child and mother’s health must be cenceled and may not used. PHC and Hospital not only provide an adequate health aminities to give birth but also for pregnat mother sypposed to be free to choice the health aminities as they want. Key words: The Rights, Acces, Health Facilities, Justice
18
