PROGRAM DANA PENGUATAN MODAL KABUPATEN SLEMAN
SLEMAN, 30 DESEMBER 2011
DASAR PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL (DPM) 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Dana Penguatan Modal 2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Dana Penguatan
Modal 3. Keputusan Bupati Nomor 129/Kep.KDH/A/2010 tentang Pengelola Dana Penguatan Modal
4. Pedoman Pengelolaan Dana Penguatan Modal
DANA PENGUATAN MODAL (DPM) DPM adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
kepada orang pribadi, kelompok tani, koperasi atau usaha kecil dan menengah yang diperuntukan sebagai modal
tambahan dalam mengembangkan usahanya. Untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
dan
menciptakan peluang usaha masyarakat guna peningkatan
pendapatan masyarakat. Org pribadi, kelompok tani termasuk kel. Lumbung Pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) & gapoktan, IKM, koperasi atau UKM yang berdomisili di Kab. Sleman
JANGKA WAKTU, MASA TENGGANG DAN KONTRIBUSI Jangka waktu pengembalian dana penguatan modal paling
lama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan masa tenggang (grace period) 4 (empat) bulan. Masa tenggang (grace period)
adalah masa pada awal
periode angsuran dimana penerima dana penguatan modal tidak
membayar
angsuran
pokok
tetapi
diwajibkan
membayar kontribusi. Kontribusi adalah imbal jasa atas pemanfaatan dana penguatan modal. Penerima dana penguatan modal wajib memberikan kontribusi sebesar 6% (enam persen) per tahun.
INSTANSI TEKNIS (SKPD TEKNIS) PEMBINA
1. DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN 2. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI
3. DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 4. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5. DINAS PASAR 6. BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
PERSYARATAN UMUM PENGAJUAN DPM
1) Memiliki kegiatan usaha dan beroperasi secara nyata dalam masyarakat 2) Tidak sedang menerima dana dari program yang sejenis (DPM) 3) Mempunyai perencanaan yang terarah dalam hal pemanfaatan dana penguatan modal
PERSYARATAN KHUSUS PENGAJUAN DPM 1. TPH, Perkebunan dan Kehutanan, Perikanan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan sekurang-kurangnya adalah kelompok tani kelas pemula, aktif dan dinamis, kecuali untuk kelompok lumbung pangan, lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) sekurangkurangnya adalah kelompok yang aktif dan dinamis 2. Perindustrian industri kecil dan menengah yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 3. Koperasi koperasi atau usaha kecil dan menengah yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 4. Tenaga Kerja a.Calon TKI : sudah memiliki surat kepastian berangkat ke negara tujuan dari Kepala Dinas Nakersos
PERSYARATAN KHUSUS PENGAJUAN DPM b. c. 5.
Korban PHK : memiliki surat keterangan PHK dari perusahaan yang bersangkutan Lulusan peserta pelatihan atau kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK)
Kesejahteraan Sosial kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain: Kel. Usaha Ekonomi Produktif (USEP) atau Kel. Usaha Bersama (KUBE), termasuk kelompok potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang memiliki kegiatan ekonomi produktif yang aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
6. Badan KB, PP dan PA kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), termasuk Kel. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kel. PKK Padukuhan dan Kel. Kegiatan Perlindungan Anak (kelompok PAUD dan kel. Pendukung ASI) yang memiliki kegiatan usaha aktif dan dinamis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
PERSYARATAN KHUSUS PENGAJUAN DPM 7. Pariwisata usaha kecil dan menengah antara lain: pengelola pondok wisata, rumah makan, salon, hotel melati, dan desa wisata yang memiliki kegiatan usaha aktif, dinamis dan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun
8. Pasar a. kelompok pedagang pasar yang meliputi: • pedagang tetap, yaitu pedagang yang mempunyai Izin Tempat Dasaran berupa kios, los atau bango yang ada di pasar; • pedagang luar dasaran, yaitu pedagang yang tidak mempunyai Izin Tempat Dasaran sehingga aktivitas berjualan di luar kios, los atau bango, bisa di halaman atau gang antar los yang diijinkan b. kelompok pedagang kaki lima (PKL) yang telah berijin dan sudah tertata dalam suatu kawasan khusus atau lokasi tertentu
PENGAJUAN PROPOSAL DANA PENGUATAN MODAL 1)
Proposal dialamatkan kepada Bupati Sleman melalui kepala instansi teknis terkait sesuai bidang dana penguatan modal
2)
Proposal dibuat min. rangkap 3 (tiga) dan dilegalisasi oleh desa dan kecamatan di wilayah tempat usaha/pemohon, 1 untuk KP3M (asli), 1 untuk instansi teknis, dan 1 untuk pemohon
3)
Proposal sekurang-kurangnya memuat: identitas pemohon, latar belakang/pendahuluan, maksud dan tujuan, perkemb. usaha kecuali untuk bidang tenaga kerja dan BLK, rencana pengajuan, penggunaan, dan pengembalian dana penguatan modal 4) Proposal dilampiri: a. fotokopi KTP Sleman dari pemohon (suami / istri / penjamin / pengurus kelompok / koperasi) b. surat pernyataan tanggung renteng ditandatangani oleh ketua dan anggota (bermaterai Rp 6.000,00) c. surat pernyataan tidak sedang menerima dana dari APBD Kab. kesanggupan membayar dana penguatan modal (bermaterai Rp d. fotokopi bukti kepemilikan agunan (sertifikat tanah dan SPPT PBB tahun terakhir atau BPKB dan STNK tahun terakhir) bagi pemohon yang mengajukan dana penguatan modal lebih Rp 5 juta e. fotokopi rekening di Bank BPD DIY a.n. Pemohon f. susunan pengurus dan anggota kelompok atau koperasi g. Izin usaha atau piagam yang dimiliki
JAMINAN / AGUNAN 1. Bagi orang pribadi, koperasi atau UMKM yang menerima
DPM lebih dari Rp.5 juta diwajibkan untuk menyediakan agunan sebagai jaminan, kecuali bagi kelompok tani,
kelompok PMKS dan kelompok UPPKS penerima DPM wajib melampirkan surat pernyataan tanggung renteng yang
ditandatangani oleh semua anggota. 2. Agunan dapat berupa sertifikat tanah dan atau bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), atau penanggung/avalist (bagi koperasi fungsional). 3. Agunan sertifikat lokasi harus DIY, agunan BPKB sebaiknya bernomor plat AB. 4. Nilai agunan minimal 1,25 (satu koma dua lima) kali lipat dari nilai dana penguatan modal yang diterima. 5. Penyimpanan jaminan / agunan dilakukan oleh KP3M.
MEKANISME PENYALURAN DANA PENGUATAN MODAL Informasi DPM (KP3 M)
Tidak Lengkap/ Salah Pengisian
Informasi plafon DPM (KP3 M)
Pemohon (Proposal kepada Bupati)
Verifikasi kelengkapan administratif Seleksi org pribadi, klp tani, koperasi & ukm Pembahasan proposal Penilaian ke lapangan Penilaian agunan Rekomendasi calon penerima & besaran dana
SKPD Teknis
Pemberitahuan/ Penolakan
Paling lambat 30 hari
Pemberitahuan/pembatalan kpd penerima DPM dan pembukaan rekening bagi penerima DPM baru/belum memiliki
90 % Layak Untuk Diberi DPM
Paling lambat 7 hari Tidak Layak utk Diberi DPM
Rakor Tim Pengelola DPM (KP3 M)
SK Penetapan DPM (Ka.KP3M)
Rekomendasi Besaran
Paling lambat 7 hari
Paling lambat 7 hari
Penandatanganan Perjanjian DPM
Paling lambat 7 hari
(KP3 M)
Transfer Pencairan DPM ke Penerima (KP3 M)
Paling lambat 3 hari
MEKANISME PENGEMBALIAN DPM Penerima DPM
Instansi Teknis
Setor ke rek. Giro 005.111.000333 a.n. Penguatan Modal Usaha di Bank BPD DIY
Bukti Setoran dan rek. koran Giro oleh Bank BPD DIY diserahkan ke KP3M
Bend Pengelola DPM KP3M memisahkan dan merekap setoran pokok dan kontribusi
Laporan Pengembalian DPM
Setoran kontribusi oleh Bend Pengelola DPM disetorkan ke rek Kasda
MEKANISME PEMANTAUAN DPM
Pemantauan DPM oleh Tim Pengelolaan DPM ( KP3M )
Evaluasi
Hasil Pemantauan Penggunaan DPM secara teknis oleh Instansi Teknis meliputi: Pembinaan Pendampingan Penagihan
Penerima DPM
CONTOH IDENTITAS PENERIMA DPM
IDENTITAS PENERIMA DANA PENGUATAN MODAL KP3M KABUPATEN SLEMAN TELP/FAX. (0274) 866501
Kode Penerima DPM
: ..................................................
Nama Penerima DPM : ..................................................
No. Rekening BPD
: ..................................................
Alamat
: ..................................................
No. Telp./HP.
: ...................................................
CONTOH SLIP SETORAN BPD
SANKSI
Apabila penerima dana penguatan modal terlambat
membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dikenakan sanksi berupa:
1. Peringatan / teguran tertulis sampai 3 (tiga) kali 2. Denda keterlambatan 0,10% dari angsuran pokok
dan paling banyak sebesar 10% dari pokok angsuran 3. Tidak memperoleh DPM untuk periode berikutnya
REWARDS
1.
Pelunasan DPM sebelum jatuh tempo, besaran kontribusi yang dibayarkan diperhitungkan sampai dengan tanggal pelunasan.
2.
Penerima DPM yang melakukan pembayaran tepat waktu diberikan prioritas dalam memperoleh DPM untuk periode berikutnya.
