IMPLE EMENTASII KEBIJAK KAN PENAT TAAN DAN N PEMERA ATAAN GUR RU PEGAW WAI NEG GERI SIPIL (PNS) PAD DA JENJAN NG SMA NE EGERI DI K KABUPAT TEN KULON N PROGO P
ARTIK KEL JURNA AL
Diaju ukan kepada Fakultas Ilm mu Pendidikaan Universitas Negeri Yoggyakarta untu uk Memenuh hi Sebagian Persyaratann guna Memperoleh M h Gelar Sarjaana Pendidikkan
Oleh M. Praw wiasad Halw wani NIM 091102440330
PROGRA AM STUDI KEBIJAKA K AN PENDID DIKAN JUR RUSAN FIL LSAFAT DAN SOSIO OLOGI PEN NDIDIKAN FA AKULTAS ILMU I PEN NDIDIKAN UNIVE ERSITAS NEGERI N YO OGYAKAR RTA SEPTE EMBER 20015
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 1
IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA JENJANG SMA NEGERI DI KABUPATEN KULON PROGO THE IMPLEMENTATION OF CIVIL SERVANT TEACHER MANAGEMENT AND DENSITY IN STATE SENIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN KULON PROGO Oleh : m. prawiasad halwani, universitas negeri yogyakarta
[email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) jenjang SMA Negeri di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah guru, kepala sekolah, dan staf dinas Kabupaten Kulon Progo. Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, SMA Negeri 1 Galur Kulon Progo, SMA Negeri 1 Lendah Kulon Progo, dan SMA Negeri 1 Kokap Kulon Progo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data yang dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan trianggulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pelaksanaan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil (PNS) pada jenjang SMA Negeri di Kabupaten Kulon Progo terdapat beberapa kekurangan. Mulai dari kurangnya sosialisasi kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS, sehingga pelaksanaan pemindahan guru yang kurang tepat sasaran; 2) Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS bagi sekolah yaitu terpenuhinya kebutuhan guru di setiap mapel walaupun sedikit menimbulkan konflik internal di sekolah. Adapun dampak bagi guru yaitu bertambahnya jarak tempuh ke sekolah, guru kesulitan dalam beradaptasi, guru jadi merasa kurang sejahtera; 3) Faktor-faktor yang dirasa akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS dapat diatasi oleh Dinas Pendidikan Kulon Progo, sehingga dapat dikatakan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru PNS, jenjang SMA Negeri Abstract This research was aimed to describe the implementation of civil servant (PNS) teacher management and density of Senior High School (SMA) level in Kulon Progo regency. This was a descriptive qualitative research. The research subject was teacher, headmaster and staff of Kulon Progo Regency office. This research was conducted in
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 2
Education Office of Kulon Progo Regency, State Senior High School 1 of Galur Kulon Progo, State Senior High School 1 of Lendah Kulon Progo, State Senior High School 1 of Kokap Kulon Progo. Data gethering method used interview and documentation. Data validity was conducted by source and technique triangulations. Data analysis technique used data reduction, data presentation and conclusion drawing. The reseacrh result showed that: 1) there were some disadvantages in the implementation process of civil servant teacher management and density in State Senior High School level in Kulon Progo Regency raged from lack of socialization of civil servant teacher management and density so that the implementation of teacher transfer was less achieved; 2) the effect caused by the implementation of civil servant teacher management and density for school i.e. the fulfilment of teacher needs in every lesson although little caused school internal conflict. The effect for teacher i.e. the addition of distance to school, teacher hard to adapt, teacher less welfare; 3) factors conceived would be obstacles in the implementation of civil servant teacher management and density policy could be overcome by Educational Office of Kulon Progo Regency so that it could be said that there were no obstacles in the omplementation of civil servant teacher management and density policy. Keywords : implementation, civil servant teacher management and density policy, state senior high school
manusia
PENDAHULUAN
dapat
meningkatkan
dan
Manusia tidak akan dapat lepas
mengembangkan seluruh potensi dan
yang
pendidikan.
bakat yang ada pada diri manusia ke
Dimanapun ada kehidupan manusia, di
arah yang positif sehingga menjadi
situ pasti ada pendidikan, karena
manusia yang relatif lebih baik.
dari
pendidikan
namanya
merupakan
hal
yang
Pemerintah terus berusaha agar
terpenting dalam kehidupan manusia.
seluruh
Pendidikan
sendiri
mempunyai
arti
rakyat
Indonesia
dapat
secara
umum
mengenyam pendidikan. Sebagaimana
suatu
proses
yang tertuang dalam Undang Undang
kehidupan dalam mengembangkan diri
Dasar
setiap individu untuk dapat hidup dan
dinyatakan “Setiap
melangsungkan kehidupan. Melalui
berhak mendapat pendidikan.” (DPR,
pendidikan manusia dapat membuka
2009-2014:
pikiran dan juga membuat berwawasan
undang Sisdiknas Bab IV Pasal 5 ayat
luas. Dengan pendidikan, diharapkan
Pasal
23).
31
ayat
warga
Dalam
(1) Negara
Undang-
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 2
(1) menyatakan “Setiap warga Negara
”Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” (Kemendiknas, 2005)
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan
yang
bermutu.” (Kemendiknas, 2010 : 5). Hak warga Negara Indonesia bukan hanya mendapatkan pendidikan yang asal-asalan atau seadanya saja, akan tetapi seluruh warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang
Guru
bermutu. Pastinya untuk mendapatkan pendidikan
yang
bermutu
suatu
adalah
bertanggung
orang
jawab
yang
terhadap
pendidikan harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang menunjang
perkembangan jasmani dan rohani peserta
pendidikan tersebut.
didik
dalam
mencapai
yang
kedewasaan peserta didik, sehingga
dilakukan Heyneman & Loxley pada
menjadi manusia yang lebih berguna.
Dalam
suatu
studi
tahu 1983 di 29 negara menemukan bahwa
diantara
(input)
yang
berbagai
Menjadi hal yang wajib jika seorang
masukan mutu
guru haruslah memiliki kualitas yang
pendidikan (yang ditunjukkan oleh
baik demi tercapainya keberhasilan
menentukan
prestasi belajar siswa) sepertiganya
dalam
penyelenggaraan
pendidikan
ditentukan oleh guru (Dedi Supriadi, 1999: 178). Dalam Undang – Undang
yang bermutu.
Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa:
Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidik atau guru. Salah satu upanya yang
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 3
dicanangkan oleh pemerintah yaitu,
otomatis pendidikan yang berkualitas
seseorang yang ingin menjadi guru
akan tercapai.
haruslah memiliki ijazah kelulusan perguruan
tinggi
minimal
S1.
Sebagaimana diamanatkan UndangUndang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan adanya persyaratan menjadi seorang guru harus memiliki ijazah minimal S1, maka diharapkan mutu pendidik atau seorang guru akan lebih berkualitas. Bukan hanya itu, pemerintah juga melakukan pelatihan atau semacam diklat
kepada
guru-guru
meningkatkan
kualitas
untuk dan
profisonalisme guru. Jika seorang guru tersebut
berkualitas
maka
akan
berdampak positif terhadap peserta didiknya. Peserta didik akan lebih gampang
menyerap
disampaikan
oleh
materi guru,
yang secara
Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah yang favorit memiliki guru yang lebih berkualitas/bermutu dari pada dengan sekolah yang kurang favorit. Faktor keberadaan sekolah dapat mempengaruhi kualitas sekolah tersebut. berada
Misalnya di
kualitasnya
kota
sekolah akan
dengan
yang
berbeda
sekolah
yang
berada di perdesaan. Guru-guru lebih memilih mengajar di daerah perkotaan. Hal
tersebut
terlihat
dari
begitu
banyaknya guru di sekolah kota. Sekolah yang berada di perdesaan masih banyak yang kekurangan guru. Sudah jelas hal tersebut menjadikan suatu
ketimpangan
dalam
dunia
pendidikan. Masalah tersebut langsung direspon
oleh
pemerintah
dengan
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 4
menteri.
pemerataan mutu pendidikan formal
Peraturan tersebut disusun bersama
secara nasional dan pencapaian tujuan
oleh
pendidikan nasional (Kemendikbud,
adanya
SK
5
bersama
menteri
5
yaitu
Menteri
Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,
Menteri
Menteri
Keuangan,
Agama.
05/X/PB/2011,
dan
Nomor Nomor
SPB/03/M.PANRB/10/2011, Nomor 48 Tahun
2011,
Nomor
158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011
Tentang
Pemerataan Sipil (PNS).
Guru
Penataan Pegawai
dan Negeri
Tujuan dirumuskannya
Peraturan Bersama 5 Menteri tersebut adalah untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan, antar kabupaten, antar kota, dan antar provinsi mewujudkan
serta
dalam peningkatan
upaya dan
2011: 4). Kabupaten
Kulon
Progo
merupakan salah satu daerah yang sudah menjalankan kebijakan penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil. Guru-guru yang terkena dampak dari kebijakan tersebut harus dimutasi ke sekolah lain demi berjalannya kebijakan tersebut. Sudah pasti sekolah juga terkena dampak dari kebijakan tersebut karena ada guru yang pergi dan ada guru baru yang datang ke sekolah tersebut. Seperti yang terjadi di sekolah SMA Negeri 1 Kokap, SMA Negeri 1 Lendah, dan SMA Negeri 1 Galur. Dengan
adanya
dikawatirkan
akan
mutasi
guru
mengganggu
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 5
kestabilan proses belajar mengajar di
kebijakan penataan dan pemerataan
sekolah tersebut.
guru PNS di kabupaten Kulon Progo; 2) Guru yang dimutasi atau yang
METODE PENELITIAN
terkena Jenis Penelitian Penelitian pendekatan
langsung
dampak
dari
kebijakan penataan dan pemerataan ini
menggunakan
penelitian
kualitatif
guru PNS; 3) Kepala sekolah
yang
ditinggal dan yang ditempati guru
deskriptif. baru. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian
ini
Teknik Pengumpulan Data
dilaksanakan
pada bulan Januari s.d. Februari di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang beralamat di Jl. Sutijab
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
tiga
teknik
pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Wates Kulon Progo. Peneliti juga melakukan
penelitian
dibeberapa
Teknik Analisis Data
sekolah di kabupaten Kulon Progo, yaitu : 1) SMA Negeri 1 Galur; 2) SMA Negeri 1 Kokap; 3) SMA Negeri 1 Lendah. Subyek Penelitian
Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan
interaktif
dan
model
analisis
berkelanjutan
dari
Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman. Adapun tahap-tahap dalam analisis data tersebut adalah reduksi
Subjek dalam penelitian ini
data,
penyajian
data,
adalah : 1)Kepala dan staf Dinas yang
kesimpulan dan verifikasi.
menangani secara langsung tentang
HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN
penarikan
DAN
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 6
Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Kulon Progo merupakan implementasi dari peraturan bersama lima menteri tentang pentaan dan pemerataan guru PNS. Pemerintah kabuaten Kulon Progo menetapkan bahwa pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS menjadi tugas Dinas Pendidikan. Dalam pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS, Dinas Pendidikan mengacu pada petunjuk teknis peraturan bersama lima menteri yang diterbitkan oleh Kemendikbud.
kebenarannya dan tidak ada perubahan lagi. Pengecekan tentang kebenaran data sangat penting untuk dilakukan untuk agar hasil dari penataan guru sesuai dengan kebetuhan real guru di sekolah. Setelah data tersebut dianggap valid Dinas Pendidikan akan mendata nama, usia, masa kerja, dan alamat rumah untuk selanjutnya data tersebut akan dibahas di internal Dinas Pendidikan untuk ditata. Kemudian hasilnya akan diusulkan ke Bupati untuk penerbitan SK pemindahan dan penempatan yang dibantu BKD.
Mekanisme pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di tingkat Satuan Pendidikan adalah mengumpulkan data tentang kebutuhan, kekurangan dan kelebihan guru. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian pihak sekolah melaporkan data tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, kemudian di Dinas Pendidikan data tersebut akan diolah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk penataan guru.
Penyampaian informasi tentang penataan dan pemerataan guru PNS di Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui sosialisasi. Untuk tingkat Dinas Pendidikan, Dinas pendidikan kabupaten Kulon Progo mendapatkan sosialisasi langsung dari Kemendikbud yang merupakan salah satu policy makers dari kebijakan tersebut. Untuk sosialisasi tingkat Kabupaten Kulon Progo dilakukan Dinas Pendidikan Kulon Progo dengan sasaran sosialisasi adalah kepala sekoalah dan guru. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kulon Progo dirasa tidak maksimal. Hal ini terlihat dari pernyataan para kepala sekolah bahwa mereka mengikuti sosialisasi mengenai penataan dan pemerataan guru hanya sebanyak sekali saja. Bahkan menurut pernyataan para guru yang diwawancarai, mereka tidak
Mekanisme pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dimulai setelah data tentang kekurangan dan kelebihan guru dari sekolah terkumpul. Setelah data kekurangan dan kelebihan guru terkumpul selanjutnya Dinas Pendidikan akan merekapitulasi data tersebut mengecek tentang
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 7
pernah sekalipun mendapatkan sosialisasi mengenai penataan dan pemerataan guru dari Dinas Pendidikan Kulon Progo.Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kulon Progo dapat menyebabkan ketidakpahaman bagi para kepala sekolah dan guru. Hal tersebut juga mengakibatkan kebingungan bagi para guru yang tiba-tiba mendapatkan SK untuk dimutasi ke sekolah lain. Hal yang tak kalah penting dalam implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru, Dinas Pendidikan Kulon Progo memiliki staf yang kompeten dan profesional dalam menangani pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS. Kualitas, kuantitas, dan kemampuan para staf sangat diperhitungkan dalam pelaksanaan penataan dan pemerataan guru karena keberhasilan dan kegagalan dalam pengimplementasian suatu kebijakan ditentukan oleh SDM di dalamnya.
pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis
pendidikan
antar
kabupaten/kota antar provinsi pada satuan
pendidikan
diselenggarakan
yang
oleh
kabupaten/kota
pemerintah
dibebankan
pada
APBD kabupaten/kota sesuai dengan mekanisme
yang
Pengalokasian
dana
berlaku. tetap
harus
dilakukan agar dana yang diberikan oleh pemerintah tersalurkan dengan benar. Dana tersebut dialokasikan untuk
keperluan
pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru seperti rapat
persiapan,
evaluasi,
dan
perjalanan Dinas.Besaran dana yang diberikan oleh pemerintah juga sudah mencukupi
untuk
pelaksanaan pemerataan
keperluan
penataan guru.
Hal
dan tersebut
membawa suatu yang positif, karena Anggaran
juga
merupakan
faktor penting dalam pelaksanaan pentaan dan pemerataan guru. Sesuai dengan juknis Pelaksanaan Perber Menteri
tentang
Penataan
5 dan
Pemerataan Guru PNS disebutkan bahwa
pendanaan
penataan
dan
tidak dapat dihindari jika dana yang diberikan oleh pemerintah kurang akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan
penataan
dan
pemerataan guru. Selain anggaran, fasilitas penting
juga yang
merupakan
faktor
mempengaruhi
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 8
keberhasilan implementasi kebijakan
sejahtera jika dibandingkan dengan
penataan dan pemerataan guru PNS di
sebelumnya.
Kabupaten Kulon Progo. Fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut sudah tersedia di Dinas Pendidikan dengan jumlah yang cukup dan masih layak digunakan. Fasilitas tersebut
terdiri
dari
jaringan
internet
informasi
dan
komputer,
untuk
akses
juga
papan
pengumuman.
Selain
guru,
sekolah
juga
merasakan dampak dari pelaksanaan penataan
dan
pemerataan
guru
tersebut. pelaksanaan penataan dan pemerataan
guru
menimbulkan
beberapa dampak bagi sekolah. Ada dampak positif dan ada juga dampak negatif bagi sekolah dari pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS.
Pelaksanaan
penataan
dan
Guru yang memang wajib mengajar 24
pemerataan guru PNS tentu saja akan
jam
menimbulkan dampak dan guru yang
pelaksanaan penataan dan pemerataan
paling
dari
guru PNS tersebut, dan dampak yang
pelaksanaan kebijakan tersebut. Guru
paling terasa oleh sekolah kebutuhan
yang dipindahkan ke sekolah lain
guru di sekolah dapat terpenuhi.
akibat
merasakan
pelaksanaan
penataan
guru
dampak
penataan
merasa
dan
bingung.
Karena mereka di sekolah yang lama sudah terpenuhi jam mengajarnya. Jarak rumah mereka ke sekolah yang lama juga lebih dekat dibandingkan dengan sekolah mereka yang baru. Mereka juga harus menyesuaiakan diri dengan sekolah baru, dan dapat dikatakan mereka menjadi kurang
dapat
terpenuhi
akibat
Untuk
hambatan
dalam
implementasi
penataan
dan
pemerataan guru PNS, di Kabupaten Kulon
Progo
hambatan
dalam
pelaksanaan penataan dan pemerataan guru dirasa tidak ada. Pelaksanaan penataan dan pemerataan guru dirasa sudah berjalan dengan lacar. Mulai dari sosialisasi, pengumpulan data, pengolahan data, penataan, sehingga
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 9
pemindahan dan penempatan guru
mereka
sudah dilakukan dengan lancar.
mengenai penataan dan pemerataan
diambil
Mekanisme
bahwa
sosialisasi
guru hanya sebanyak sekali saja.
SIMPULAN DAN SARAN Dapat
mengikuti
Bahkan menurut pernyataan para guru
kesimpulan
yang diwawancarai, mereka tidak
pelaksanaan
pernah
sekalipun
mendapatkan
kebijakan penataan dan pemerataan
sosialisasi mengenai penataan dan
guru PNS pada jenjang SMA Negeri
pemerataan
dimulai dari koordinasi oleh Dinas
Pendidikan Kulon Progo.Kurangnya
Pendidikan, pembuatan laporan tetang
sosialisasi
database guru yang dilakukan oleh
Kulon Progo dapat menyebabkan
pihak sekolah, mengirimkan laporan
ketidakpahaman bagi para kepala
tersebut ke Dinas Pendidikan untuk
sekolah dan guru. Hal tersebut juga
rekapitulasi
mengakibatkan
data,
validasi
data,
guru
dari
dari
Dinas
Dinas
Pendidikan
kebingungan
bagi
pengolahan data, dan perencanaan
para guru yang tiba-tiba mendapatkan
penataan dan pemerataan guru yang
SK untuk dimutasi ke sekolah lain.
kemudianbagi guru yang beban jam mengajar masih kurang dari 24 jam akan dilakukan pemindahan. Proses
penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SMA Dinas Pendidikan
dalam
Kabupaten Kulon Progo didukung
implementasi kebijakan penataan dan
dengan sumber daya yang cukup.
pemerataan guru PNS di Kabupaten
Sumber daya manusia yang dimiliki
Kulon Progo dirasa kurang baik. Hal
Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon
ini
Progo sebagai pelaksana kebijakan
terlihat
informasi
komunikasi
Dalam pelaksanaan kebijakan
dari
tentang
penyampaian penataan
dan
penataan dan pemerataan guru cukup
pemerataan guru PNS di Kabupaten
kompeten. Sumber daya dana dalam
Kulon Progo tidak maksimal. Seperti
pelaksanaan penataan dan pemerataan
pernyataan para kepala sekolah bahwa
guru juga mencukupi. Sumber daya
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 10
fasilitas sebagai penunjang kelancaran
mapel walaupun sedikit menimbulkan
proses
masalah salah satunya terjadi konflik
pelaksanaan
pemerataan
penataan
guru
juga
dan sudah
internal di sekolah.
tersedia.Dengan ketersediaan sumber daya yang cukup tersebut diharapkan dapat
menjadikan
pelaksanaan
kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SMA di Kabupaten berjalan
Kulon
maksimal
progo dan
dapat
memnuhi
kebutuhan guru di setiap sekolah. Implementasi
Faktor-faktor yang dirasa akan menjadi
penghambat
dalam
pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SMA Negeri di Kabupaten Kulon Progo
dapat
diatasi
oleh
Dinas
Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, maka dari itu, dapat dikatakan tidak
kebijakan
ada hambatan dalam pelaksanaan
penataan dan pemerataan guru PNS
kebijakan penataan dan pemerataan
pada
guru PNS pada jenjang SMA Negeri
jenjang
SMA
Kabupaten
Negeri
Kulon
menimbulkan
dampak
di
Progo bagi
guru.
Adapun beberapa dampak bagi guru dalam
pelaksanaan
penataan
dan
pemerataan guru PNS pada jenjang SMA yaitu bertambahnya jarak ke sekolah, kesulitan dalam beradaptasi, guru
juga
jadi
merasa
di Kabupaten Kulon Progo.
kurang
sejahtera.
Dari hasil kajian penelitian mengenai
analisis
implementasi
kebijakan penataan dan pemerataan guru PNS pada jenjang SMA dapat diberikan
beberapa
saran
sebagai
berikut: Pemerintah sebaiknya tetap melakukan
penataan
guru,
demi
terpenuhinya kebutuhan guru di setiap
Sementara itu, sekolah juga
sekolah
dan
meratanya
kualitas
terkena dampak dari pelaksanaan
pendidikan dan Pemerintah sebaiknya
penataan
guru.
memonitoring
yaitu
penataan guru, agar kebijakan tersebut
terpenuhinya kebutuhan guru di setiap
tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan
Dampak
dan bagi
pemerataan sekolah
dalam
pelaksanaan
Penataan dan pemerataan guru... (M. Prawiasad Halwani) 11
oleh oknum yang memiliki kepentingan
pelayanan dan kelancaran proses belajar
sendiri. Dinas Pendidikan sebaiknya
siswa. Guru sebaiknya memanage diri
lebih
sendiri, agar mampu beradaptasi serta
banyak
dalam
melakukan
sosialisasi mengenai kebijakan penataan
mengatur
guru,
mungkin.
agar
tidak
terjadi
miscommunication dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pemindahan guru,
Dinas
Pendidikan
memindah
guru
sebaiknya
yang
Percuma jika memindah guru yang beban mengajarnya sudah mencukupi 24 jam sementara masih banyak guru lain yang beban mengajarnya masih kurang dari 24 jam. Kepala sekolah melakukan
pengarahan
kepada guru, agar tidak terjadi konflik internal di sekolah. Kepala sekolah sebaiknya kepada
menyampaikan
guru
setelah
dengan
sebaik
DAFTAR PUSTAKA DPR. (2009). Undang undang dasar 1945. Jakarta. DPR
beban
mengajarnya kurang dari 24 jam.
sebiaknya
waktu
informasi
mendapatkan
sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Guru sebaiknya menerima dengan lapang dada dipindahkan ke sekolah lain, demi
Dedi Supriadi. (1999). Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa Kemendikbud. (2011). Surat Keputusan Bersama 5 Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Kemendikbud. Kemendiknas. (2005). Undangundang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: kemendiknas Miles, B. Matthew & Huberman, Michael A. (2009). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
