DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

LKjIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6 1 20

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kehendak-Nya Kami dapat menuntaskan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016. Pengelolaan pemerintahan saat ini didorong untuk menuju Good Government yang salah satu indikatornya adalah pemerintahan yang akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan rencana strategis, rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 sesuai dengan rencana kerja tahunan yang dibahas/dibuat dalam Forum Musrenbang Tahun 2015 yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2007. Selanjutnya, Laporan ini merupakan pengukuran dan evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan harapan dapat

bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam

urusan/bidang pendidikan secara komprehensif pada tahun yang akan datang, baik bagi pihak internal Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo maupun Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Akhirnya, kepada semua pihak dengan segala kerendahan hati Kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan.

Wates, Januari 2017 Kepala Dinas DIKPORA,

Drs. SUMARSANA, M.Si. Pembina Tingkat I, IV/b NIP 19630901 198303 1 003

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Berdasarkan teori manajemen modern, pelaporan merupakan fase terakhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi manajemen sebagai alat untuk evaluasi dan perbaikan dimasa yang akan datang. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi tertentu dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang telah didelegasikannya. Instansi pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan dilakukan dengan baik, tertib dan teratur sesuai

tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai penyelenggaraan

pemerintahan yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, demokratis, adil, bertanggungjawab, transparan dan akuntabel, adaptif terhadap perubahan yang begitu cepat.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia Kabupaten Kulon Progo yang bertaqwa, terdidik, terampil, berbudi pekerti luhur, disiplin serta profesional yang akan menjadi mesin perubahan wilayah sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan. Visi Dinas Pendidikan: “Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang berkarakter dan berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal“ dan Misi Dinas Pendidikan yaitu: “Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan serta meningkatkan mutu manajemen pendidikan dan SDM pendidik dan tenaga kependidikan”, serta Tujuan pendidikannya yaitu: “Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan dengan sasaran meningkakan akses pendidikan dan mutu pendidikan”.

Capaian indikator sasaran pendidikan yang dicapai tahun 2014 adalah sebagai berikut: angka partisipasi sekolah dari target 98,19% tercapai sebesar 98,19%, angka kelulusan dari target 99,95% tercapai sebesar 99,95%, dan prosentase sekolah terakreditasi A dari target sebesar 77,29% tercapai sebesar 79,14%. Capaian indikator sasaran pendidikan yang dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut: angka partisipasi sekolah dari target 98,40% tercapai sebesar 98,81%, angka kelulusan dari

ii

target 100% tercapai sebesar 99,99% dan prosentase sekolah terakreditasi A dari target sebesar 77,34% tercapai sebesar 79,14%. Capaian indikator sasaran pendidikan yang dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: angka partisipasi sekolah dari target 98,43% tercapai sebesar 97,38%, angka kelulusan dari target 100% tercapai sebesar 99,99% dan prosentase sekolah terakreditasi A dari target sebesar 78,53% tercapai sebesar 79,21%.

Pencapaian indikator sasaran tersebut dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal Informal, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Wates, Januari 2017 Kepala Dinas DIKPORA,


iii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................. ii DAFTAR ISI ................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 1 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan ........................................ 3 1.3. Isu-isu Strategis ....................................................................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................................. 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis ................................................................................................... 7 2.2. Penetapan Kinerja ................................................................................................... 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Sumber Daya Organisasi ........................................................................................ 12 3.2. Kondisi Sarana dan Prasarana (Asset) .................................................................... 15 3.3. Capaian Kinerja Organisasi ..................................................................................... 16 3.4. Realisasi Anggaran ................................................................................................. 22 BAB IV PENUTUP 4.1. Permasalahan ......................................................................................................... 25 4.2. Solusi ...................................................................................................................... 25 LAMPIRAN-LAMPIRAN

iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkan (akuntabilitas)

dapat

kinerjanya

dibedakan

kepada

dalam

tiga

publik. macam

Pertanggungjawaban yaitu

akuntabilitas

(accountability), responsibilitas (responsibility), dan responsivitas (responsiveness). Akuntabilitas (accountability) digunakan untuk mengukur apakah sumber daya publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan dimana sumber daya public tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi kebijakan program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang mekanisme "checks and balance" dalam sistem administrasi. Akuntabilitas berarti menyelenggarakan penghitungan (account) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Akuntabilitas sebagai kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya. Lebih lanjut akuntabilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standard eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara (birokrasi publik). Akuntabilitas sering disebut juga sebagai tanggungjawab yang bersifat objektif (objective responsibility). Responsibilitas objektif (objective responsibility) bersumber kepada adanya pengendalian dari luar (external control) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja keras sehingga tujuan three Es (economy, efficiency, and effectiveness) dari organisasi dapat tercapai. Birokrasi publik dikatakan accountable manakala mereka dinilai secara objektif oleh orang (masyarakat atau melalui wakilnya) dapat mempertanggung jawabkan segala macam perbuatan, sikap, dan

1

sepak terjangnya kepada pihak mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki itu berasal. Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik. Hal ini menunjukan bahwa akuntabilitas juga dapat dipandang sebagai objektivitas respon (objektive responsiveness) individu atau unit organisasi dalam melaksanakan kebijakan yang diemban, sebab melalui pelaksanaan kebijakan tersebut serta adanya pelaporan yang disusun secara periodik, akan memberikan informasi bahwa sejauhmana pemahaman dan kertertarikan pelaku dalam memahami kebijakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilakukan dengan mendasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Pendidikan Kabupaten

Kulon Progo melakukan penyusunan LKjIP tahun 2016. Penyusunan Laporan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

2

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan adanya penilaian kinerja ini, diharapkan dapat melakukan perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. 1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 tahun 2013 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendidikan, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai berikut: 1.2.1. Kedudukan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan. 1.2.2. Tugas Pokok Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang pendidikan. 1.2.3. Fungsi Dinas Pendidikan a. Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar. b. Penyelenggara Pendidikan Menengah Umum. c. Penyelenggara Pendidikan Menengah Kejuruan. d. Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah. e. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan. 1.2.4. Susunan dan Struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 6 bahwa Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

3

a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; dan 4. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari: 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari: 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana. e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, terdiri dari: 1. Seksi Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan; 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan 3. Seksi Sarana dan Prasarana. f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan on Formal Informal, terdiri dari: 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; 2. Seksi Pendidikan Masyarakat Kursus dan Pelatihan; dan 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. (Struktur/Bagan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo terlampir).

1.3. ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan analisis faktor eksternal, internal, potensi, dan permasalahan pendidikan

dapat

diidentifikasi

berbagai

tantangan

yang

dihadapi

dalam

melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan adalah: a. Pencapaian komitmen Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for Sustainable Development (EfSD).

4

b. Mewujudkan pendidikan sepanjang hayat, yang berarti pendidikan dilakukan sejak lahir hingga tiada, pendidikan merupakan kebutuhan selama seseorang hidup. c. Melengkapi peraturan perundang-undangan daerah di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan dilevel nasional. d. Menjamin tingkat kesejahteraan, menambah kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan. e. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) antar wilayah dan mengembangkan tenaga pendidik dan kependidikan dengan meningkatkan profesionalisme f. Mewujudkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan langkah antara mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga pencapaian SNP bertahap dan berproses. g. Meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

pendidikan

kejuruan/vokasi

untuk

memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga dapat menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang relevan untuk pengembangan ekonomi kreatif, serta meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi. h. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat. i. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. j. Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, wawasan kebangsaan, kepedulian kebersihan, lingkungan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan (Kurikulum 2013). k. Meningkatkan kredibilitas dan integritas Sistem Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah berbasis komputer (TIK). l. Mengembangkan penyelenggaraan PAUD non formal dan informal.

5

m. Mewujudkan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabel, diberikan sesuai peruntukkannya serta persentase yang diamanatkan dalam Undang-Undang, sehingga adanya analisis dalam neraca pendidikan yang seimbang dan antara pusat dan daerah, relevan dengan misi dan visi pendidikan di pusat dan daerah, serta peran yang konsisten dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu. n. Sekolah adalah taman, sekolah tempat yang sangat menyenangkan bagi peserta didik, hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar lebih nyaman, interaksi antara pendidik dan peserta didik yang ideal dan seimbang, serta mewujudkan pendidikan sebagai kebutuhan yang utama dalam kehidupan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu strategis) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini menjelaskan tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menjelaskan tentang akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran. BAB IV PENUTUP Bab

ini

menjelaskan

ringkasan

capaian

indikator

kinerja,

faktor-faktor

pendukung/penghambat capaian kinerja, dan solusi yang telah dilakukan. LAMPIRAN-LAMPIRAN0

6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu proses berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahunan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang digunakan SKPD untuk membuat Rencana Kinerja (Renja), Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) SKPD. 2.1.1. Visi dan Misi Pendidikan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo: “Terwujudnya

peningkatan

kualitas

pendidikan

yang

berkarakter

dan

berprestasi berdasarkan budaya dan sumber daya lokal“. Misi Dinas Pendidikan: a. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan. b. Meningkatkan

manajemen

pendidikan

dan

SDM

pendidik

dan

tenaga

kependidikan. 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Tujuan pendidikan: a. Peningkatan pelayanan dan akses pendidikan. b. Peningkatan mutu pendidikan. Sasaran pendidikan: a. Meningkakan akses pendidikan. b. Peningkatan mutu pendidikan. 2.1.3. Sasaran Strategis Sasaran strategis yang akan dicapai bidang pendidikan yaitu : a. Peningkatan akses pendidikan masyarakat. b. Peningkatam mutu pendidikan. 2.1.4. Indikator Kinerja Pendidikan Tolok ukur yang digunakan dalam penilaian kinerja pendidikan ada 3 (tiga) yaitu: a. Angka partisipasi sekolah. b. Angka kelulusan.

7

c. Sekolah terakreditasi A. 2.1.5. Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan ditetapkan dalam upaya peningkatan akses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan berdasarkan budaya dan sumber daya lokal dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut: a. Peningkatan akses/pemerataan layanan PAUD. b. Peningkatan akses/pemerataan pendidikan dasar. c. Peningkatan akses/pemerataan pendidikan menengah. d. Peningkatan akses/pemerataan pendidikan non formal. e. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. f. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. g. Peningkatan peran serta pelajar. 2.1.6. Program dan Kegiatan Pencapaian indikator sasaran pendidikan tersebut dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal Informal, Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Peran Serta Pelajar.

Tabel 2.1.1. Target Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2014 Rencana Anggaran (Rp) No. 1 2 a b c

Uraian Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

%

Jumlah Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2014

8

497.602.010.927 36.171.618.010 8.984.837.500 18.491.711.910 8.695.068.600

93,22 6,78 1,68 3,46 1,63

533.773.628.937

100,00

Tabel 2.1.2. Target Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2015 Jumlah Anggaran (Rp.)

No. Uraian Belanja Belanja Tidak Langsung 1 2

Belanja Langsung a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal


%

533.281.294.802

91,47

49.761.244.055

8,53

10.258.827.000

1,76

30.372.515.391

5,21

9.129.901.664

1,57

583.042.538.857

100,00

Tabel 2.1.3. Target Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016 Jumlah Anggaran (Rp.)

No. Uraian Belanja Belanja Tidak Langsung 1 2

Belanja Langsung

%

515.066.093.398

92,72

40.437.571.670

7,28

a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa

9.493.042.860

1,71

13.365.534.319

2,41

c Belanja Modal

17.578.994.491

3,16

555.503.665.068

100,00


2.2. PENETAPAN KINERJA Berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2016 telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Penetapan kinerja dilakukan setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani

oleh

pimpinan

SKPD.

Penetapan kinerja tersebut

memuat

pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan, dan anggaran. Dengan dasar Dokumen Perencanaan

Anggaran

(DPA)

maka

Pendidikan tahun 2016 sebagai berikut:

9

disusunlah

penetapan

kinerja

Dinas

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2016 No

1

Sasaran Strategis Meningkatnya akses pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Sekolah

Satuan

Target

No

%

98,43

A.

Program/Kegiatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pembinaan Satuan PAUD Pembangunan/rehabilitasi 2 sarana prasarana PAUD 3 Pengadaan sarana PAUD Program Wajib Belajar Pendidikan B. Dasar Pengadaan sarana pendidikan 1 SD Pembangunan/Rehabilitasi 2 bangunan SD Penyediaan Biaya Pendidikan 3 SD Pengembangan potensi siswa 4 SD Peningkatan Mutu Pendidikan 5 SD Pengadaan sarana pendidikan 6 SMP Pembangunan/Rehabilitasi 7 prasarana SMP Penyediaan Biaya Pendidikan 8 SMP Pengembangan potensi siswa 9 SMP Peningkatan Mutu Pendidikan 10 SMP C.

D.

Program Pendidikan Menengah Penyediaan biaya pendidikan 1 SMA dan Kejuruan Pengembangan potensi siswa 2 SMA/MA dan SMK Peningkatan mutu pendidikan 3 SMA/MA dan SMK Pembangunan/Rehab sarana 4 prasarana pendidikan SMA dan Kejuruan Program Pendidikan Non Formal 1 Penyelenggaraan PAUDNI Pemberdayaan Anak Putus 2 Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan 3 Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional

10

Alokasi

734.129.850 192.418.300 361.711.550 180.000.000 23.644.426.845 1.302.451.600 12.044.123.770 1.857.914.025 85.699.825 47.729.875 1.752.778.900 5.000.000.000 1.447.899.850 68.346.400 37.482.600 2.238.262.290 1.649.584.940 149.127.500 22.440.600 417.109.250 737.719.850 192.999.900 60.393.750 484.326.200

2

Meningkatnya mutu pendidikan

Angka Kelulusan Prosentas e Sekolah terakredita si A

%

100

E.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1

%

Peningkatan kompetensi PTK PAUDNI

426.806.750 126.366.950

78,53

F.

G.

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2016

11

Peningkatan kompetensi 2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SD Pemetaan dan pengembangan 3 PTK SD Peningkatan kualitas Pendidik 4 dan Tenaga Kependidikan SMP Pendataan dan pemetaan 5 Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Peningkatan kualitas Pendidik 6 dan Tenaga Pendidikan SMA dan Kejuruan Pendataan dan pemetaan 7 Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Penyediaan dan pengelolaan 1 data pokok pendidikan Pelaksanaan evaluasi mutu 2 pendidikan Penyediaan biaya insentif GTT/ 3 PTT dan GTY/PTY Pemetaan dan penilaian kinerja 4 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Standar 5 Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Program Peningkatan Peran Serta Pelajar Pembinaan karakter, 1 keberbakatan olahraga dan seni bagi pelajar

20.000.000 67.999.850 59.227.400 40.513.450 79.401.700 33.297.400 9.944.503.160 106.000.000 159.626.500 7.846.741.460 80.499.900 1.751.635.300 374.334.950 374.334.950

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. SUMBER DAYA ORGANISASI Jumlah Pegawai Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 4.610 orang. Jumlah tersebut tersebar di Dinas Pendidikan, UPTD PAUD dan DIKDAS, UPTD SKB, TK, SD, SMP, SMA dan Kejuruan. a. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Sekretariat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Pengawas UPTD PAUD & Dikdas TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PNS JFT*) JUMLAH

SD

SLTP SLTA

Diploma DIV/S1 S2/S3 I/II/III

Jumlah

1

2

25

3

7

1

39

-

-

6

-

2

4

12

-

1

8

-

5

1

15

-

2

-

1

6

-

9

-

1

9

-

6

1

17

-

-

-

-

27

16

43

4

9

61

5

33

23 6 5 39

12 31 9 67

67 221 121 75 593

11 427 145 29 621

179 1525 772 644 9 3215

12

112 6 19 26 1 75

257 2214 1094 788 10 4610

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No

Uraian

1 2

Sekretariat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini

3

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Pengawas UPTD PAUD & Dikdas TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PNS JFT*) JUMLAH

4 5 6 7 8 9 10 11 12

I 2 -

Golongan II III 14 22 3 5

IV 1 3

1

6

6

2

15

1

1

9

3

14

-

3

8

1

12

2 13 9 8 36

54 11 205 98 60 455

49 28 480 340 366 10 1323

43 8 218 1516 648 353 2796

43 113 257 2214 1095 787 10 4610

JUMLAH 39 11

c. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural/Fungsional

-

II 1 -

Eselon III IV 4 1 3 1 3

V -

10

-

-

1

3

-

8

-

-

1

3

-

84 39 157 96 448

10 43 6 257 2175 904 677 4072

1

4

23 6 45

31 9 40

No

Uraian

JFU

JFT

1 2 3

Sekretariat Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Penilik Pengawas UPTD PAUD & Dikdas TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA PNS JFT*) JUMLAH

34 9 11

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13

d. Jumlah Pegawai Yang Telah Memenuhi Syarat Kepangkatan

No

Uraian

1 2 3 4 5 6

Sekretariat Bidang SD Bidang SMP Bidang SMA/SMK Bidang PAUDNI UPTD

Pejabat memenuhi syarat kepangkatan 6 4 4 4 4 25

Jumlah jabatan yang ada 5 4 4 4 4 23

e. Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Melaksanakan Diklatpim

No

Uraian

Pejabat memenuhi syarat Diklatpim

1 2 3 4 5 6

Sekretariat Bidang SD Bidang SMP Bidang SMA/SMK Bidang PAUDNI UPTD

6 4 4 4 4 25

Pejabat yang telah melaksanakan Diklatpim 4 4 4 4 4 23

f. Jumlah Pejabat Struktural Yang Ada dan Harus Ada

No 1 2

3

4

5

Uraian Kepala SKPD Sekretariat

Bidang Pendidikan SD

Bidang Pendidikan SMP

Bidang

Nama Jabatan

Nama Pejabat

Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Sub Bagian Umum Kepala Sub Bagian Perencanaan Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Drs. Sumarsana, M.Si. --Suyanto, S.Pd.

Kepala Bidang Pendidikan SD

Eko Teguh Santoso, S.Pd.

Kepala Seksi Kurikulum SD Kepala Seksi Sarpras SD Kepala Seksi Tendik SD Kepala Bidang Pendidikan SMP Kepala Seksi Kurikulum SMP Kepala Seksi Sarpras SMP Kepala Seksi Tendik SMP Kepala Bidang Pendidikan

Dra. Tri Rahayuningsih Ir. Julianto, M.Si. Winarti Pujiastuti, S.Pd.

14

Dian Putera Karana Harjani, S.E. Dra. Rr. Rohyatun Budi Respati

Sarjana, S.E. Sumarni, S.Pd. Eko Suratman, S.IP. R. Edi Martanto, S.Pd., M.Or. Dra. Henry Tatik Widayati

Pendidikan SMA/SMK

6

Bidang PAUDNI

SMA dan Kejuruan Kepala Seksi Kurikulum SMA dan Kejuruan Kepala Seksi Sarpras SMA dan Kejuruan Kepala Seksi Tendik SMA dan Kejuruan Kepala Bidang PAUDNI Kepala Seksi Pembinaan PAUD Kepala Seksi Dikmas, Kursus, dan Pelatihan Kepala Seksi Tendik PAUD

Subardi, S.Pd. Drs. Indriyanto Dra. Siti Bahijatu Royanati Tutik Sriyani, S.Pd., M.Pd. Jujur Santoso, S.Pd., M.Hum. Taryono, S.S., M.Eng. Dra. Tatik Susilowati

g. Jumlah GTT/PTT/GTY/PTY Yang Didanai APBD No 1 2 3 4 5

Status Pegawai Guru Tidak Tetap (GTT) Guru Tetap Yayasan (GTY) Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pegawai Tetap Yayasan (PTY) Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) Kualifikasi Pendidikan PTTD SMA= 1 orang, SPG= 1 orang, D-I/II= 11 orang, S-1/D-IV= 4 orang Jumlah

Jumlah

Satuan

427 138 262 38 18

Orang Orang Orang Orang Orang

883

Orang

3.2. KONDISI SARANA DAN PRASARANA (ASSET) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan urusan pendidikan adalah cukup memadai. Jumlah sarana dan prasarana (Asset) urusan pendidikan Kabupaten Kulon Progo yang digunakan sebanyak 585.088 barang dengan nilai barang sebesar Rp 509.255.994.840,00 terdiri dari sarana dan prasarana urusan pendidikan tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jaringan irigasi, dan jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi. Rincian Sarana dan Prasarana (Asset) urusan pendidikan Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dalam tabel berikut:

15

Tabel 3.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Urusan Pendidikan Tahun 2016 G O L 01

KODE BIDANG BARANG 01

NAMA BIDANG BARANG

JUMLAH BARANG 59

HARGA 7.502.737.775

PERALATAN DAN MESIN 265.695 02 ALAT-ALAT BESAR 1 03 ALAT-ALAT ANGKUTAN 44 04 ALAT-ALAT BENGKAEL DAN ALAT UKUR 2.197 05 ALAT-ALAT PERTANIAN/PETERNAKAN 410 06 ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 196.215 07 ALAT-ALAT STUDIO & KOMUNIKASI 1.628 08 ALAT-ALAT KEDOKTERAN 75 09 ALAT-ALAT LABORATORIUM 65.116 10 ALAT-ALAT KEAMANAN 7 03 GEDUNG DAN BANGUNAN 3.554 11 BANGUNAN GEDUNG 3.485 12 BANGUNAN MONUMEN 69 04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 94 13 JALAN DAN JEMBATAN 27 14 BANGUNAN AIR/IRIGASI 26 15 INSTALASI 31 16 JARINGAN 10 05 ASET TETAP LAINNYA 315.685 17 BUKU PERPUSTAKAAN 302.180 18 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN 13.494 19 HEWAN TERNAK DAN TUMBUHAN 11 06 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 1 TOTAL 585.088 Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2016 (Per 19 Desember 2016)

101.519.984.036 125.000 957.191.500 2.396.855.069 198.966.074 67.135.027.358 3.225.600.823 22.815.980 27.579.737.332 3.500.000 355.647.575.289 352.837.715.963 2.809.859.326 1.102.343.467 160.462.970 830.622.642 95.788.855 15.469.000 43.383.946.573 38.581.475.081 4.792.046.492 10.425.000 99.407.700 509.255.994.840

TANAH

02

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam mengemban tugas mencerdaskan kehidupan masyarakat Kulon Progo pada tahun 2016 berupaya melaksanakan berbagai kegiatan. Pada bagian ini dipaparkan bagaimana pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada, seperti laporan bulanan, triwulan,

16

semesteran, dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo tahun 2016, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2016 indikator input diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator output juga digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan untuk capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2016 terlihat pada capaian indicator Angka Partisipasi Sekolah, Angka Kelulusan dan Prosentase Sekolah Terakredtasi A sebagai berikut:

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didapat dari Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C, dimana dari angka ketiganya direrata (secara detil termuat dalam Lampiran Tabel 3.3., nomor 3, 4 dan 5). IKK

Capaian Kinerja

APM SD/MI/Paket A

100,78%

APM SMP/MTs/Paket B

102,86%

APM SMA/SMK/MA/Paket C

91,87%

APS (Rerata ketiganya)

98,50%

17

Angka Kelulusan (AL) didapat dari Angka Kelulusan (AL) SD/MI, Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs dan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, dimana dari angka ketiganya direrata (secara detil termuat dalam Lampiran Tabel 3.3., nomor 9, 10, dan 11). IKK

Capaian Kinerja

AL SD/MI

100%

AL SMP/MTs

100%

AL SMA/SMK/MA

99,98%

AL (Rerata ketiganya)

99,99%

Persentase Sekolah Terakreditasi A didapat dari Jumlah Satuan Pendidikan (SP) Terakreditasi A dari Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dibagi Jumlah Total Satuan Pendidikan yang terakreditasi/belum pada semua jenjang dan dikalikan 100%. IKK

Jumlah SP Terakreditasi A

Jumlah SP

Capaian Kinerja

Persentase Sekolah Terakreditasi A

678

856

79,21%

Tabel 3.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Tahun Realisasi Tahun 2015 2016 Tahun 2016

1

Meningkatnya akses Angka Partisipasi pendidikan masyarakat Sekolah

%

98,81

98,43

97,38

2

Meningkatnya mutu pendidikan

%

99,98

100

99,99

%

79,37

78,53

79,21

Angka Kelulusan

Persentase sekolah terakreditasi A Sumber: Dinas Pendidikan, 2016

18

Penjelasan: 1. Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah ditentukan oleh pencapaian Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Program Peningkatan Peran Serta Pelajar dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebesar 98,51% dan pada tahun 2015 sebesar 98,81% atau adanya peningkatan sebesar 0,30%. Pada tahun 2016 realisasi capaian sebesar 98,50%, atau melebihi target pada tahun 2016 sebesar 98,43%. Adapun penurunan realisasi capaian dari tahun 2015 dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 0,31%. Penurunan Angka Partisipasi Sekolah disebabkan masih terdapatnya peserta didik yang putus sekolah maupun mengulang, khususnya pada Jenjang SMA/SMK/MA, walaupun sudah adanya daya dukung pemerintah melalui program bantuan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten berupa: BOS Pusat, BOSDA Propinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa retrievel untuk anak putus sekolah,

beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa rawan putus

sekolah, dan beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Namun bantuan-bantuan tersebut belum optimal. Selain itu, perlu adanya peran aktif dari masyarakat dimana semakin sadar dalam mentaati kebijakan dan peraturan yang ada dalam mendidik anak sesuai kelompok usia yang ditentukan, yakni TK/RA (usia 4-6 tahun), SD/MI (7-12 tahun), SMP/MTs (13-15 tahun) dan SMA/SMK (16-18 tahun), serta mendidik anak dengan alternatif Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Namun terdapat pula kendala dalam pencapaian Angka Partisipasi Sekolah tersebut, sehingga angka yang diraih tidak dapat 100%, yakni masih adanya sebagian masyarakat yang mengizinkan anaknya untuk langsung bekerja demi kebutuhan keluarga dan ada sebagian masyarakat memberikan pendidikan kepada anaknya dengan memilih bersekolah ke luar daerah, misalnya ke kabupaten/kota lain, dengan alasan yang bermacam-macam, misalnya: memilih sekolah favorit, memilih sekolah yang sesuai dengan minat/bakat, maupun mengikuti sanak saudaranya. Hal ini dapat menyebabkan angka partisipasi sekolah belum maksimal.

19

2. Angka Kelulusan Angka Kelulusan ditentukan oleh pencapaian Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebesar 99,98%, pada tahun 2015 sebesar 99,99% atau adanya peningkatan sebesar 0,01%. Pada tahun 2016 realisasi capaian sebesar 99,99%, atau tidak melebihi target pada tahun 2016 sebesar 100%, yang berarti sama seperti tahun sebelumnya (tahun 2015). Peningkatan/Penurunan Angka Kelulusan disebabkan oleh tercapainya prestasi siswa secara akademik sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditentukan. Hal ini juga didukung oleh sistem pendidikan yang diterapkan, kurikulum yang diberlakukan serta kualitas pendidik yang baik dalam mengantarkan siswa mengikuti ujian. Namun masih terdapat kendala, yakni masih terdapat 3 orang siswa SMA/SMK

yang

tidak

lulus

pada tahun 2016,

yang

disebabkan karena

ketidaksiapan, baik jasmani maupun rohani, sehingga hasil yang didapat dalam ujian tidak maksimal. Upaya untuk memperbaik hal ini adalah adanya pengawasan kepada seluruh siswa menjelang, saat dan pasca ujian, dan adanya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam proses pendidikan, hingga pelaksanaan ujian kelulusan berlangsung. 3. Persentase Sekolah Terakreditasi A Persentase Sekolah Terakreditasi A ditentukan oleh pencapaian Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sebesar 77,34%, pada tahun 2015 sebesar 79,32% atau adanya peningkatan sebesar 1,98%. Pada tahun 2016 realisasi capaian sebesar 79,21%, atau melebihi target pada tahun 2016 sebesar 78,53%. Adapun penurunan realisasi capaian dari tahun 2015 dengan realisasi capaian tahun 2016 sebesar 0,11%. Peningkatan/Penurunan Persentase Sekolah Terakreditasi A disebabkan oleh bertambah/berkurangnya sekolah yang terakreditasi A, hal ini disebabkan terpenuhi/tidaknya

kriteria

sekolah

sesuai

dengan

standar

dan

instrumen

pencapaian sekolah dengan akreditasi A, yakni berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), antara lain Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian. Namun terdapat pula kendala dalam pencapaian Persentase Sekolah Terakreditasi A tersebut, sehingga angka yang diraih tidak dapat 100%, yakni belum

20

semua sekolah memiliki potensi yang dipersyaratkan dalam standar dan instrumen yang ditetapkan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana sekolah.

Capaian Indikator Kinerja Daerah untuk

Urusan Pendidikan yang

ditergetkan Tahun 2016 pada RPJMD Perubahan Tahun 2014-2016 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.2. Capaian Indikator Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2016

No

Indikator Kinerja Sasaran

1

Angka Rata-rata Lama Sekolah

2 3

Satuan

Capaian Kinerja Program Realisasi Tahun 2016 Tahun Target Realisasi 2015

Tahun

8,23

8,43

8,40

Angka Melek Huruf

%

94,19

93,80

94,30

Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

%

92,80

91,90

92,12

Penjelasan: 1. Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah ditentukan oleh pencapaian Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal dan Program Peningkatan Peran Serta Pelajar dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar “8,23”, pada tahun 2016 sebesar “8,40” atau adanya peningkatan sebesar “0,17”. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendidikan yang mengenyam pendidikan, baik secara formal maupun non formal, hal ini karena adanya daya dukung pemerintah melalui program pendidikan di jalur pendidikan formal, maupun non formal seperti Program Paket A, Paket B, Paket C. Selain itu, adanya kesadaran masyarakat dalam hal keikutsertaan dalam pendidikan, pendidikan sepanjang hayat yang tidak melihat/memandang usia, status, derajat dan lainnya. 2. Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf ditentukan oleh pencapaian Program Pendidikan Non Formal, dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 94,19%, pada tahun 2016 sebesar 94,30% atau adanya peningkatan sebesar 0,11%. Peningkatan Angka Melek Huruf disebabkan oleh tercapainya kegiatan

21

pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang masih buta huruf, dengan dominasi masyarakat yang berusia lebih dari 50 tahun. 3. Persentase Akses dan Mutu Pendidikan Persentase Akses dan Mutu Pendidikan ditentukan oleh pencapaian Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dimana ada peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar 92,80%, pada tahun 2016 sebesar 92,12% atau adanya penurunan sebesar 0,68%. Peningkatan/Penurunan Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

disebabkan

oleh

peningkatan/penurunan

akses

pada

layanan

pendidikan, baik secara geografis, terpenuhi sarana dan prasarana sekolah, maupun adanya

layanan

berbasis

komputer,

sehingga

pendidikan

dapat

dinikmati

masyarakat pada umumnya. Peningkatan mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya layanan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan, sekolah yang terakreditasi maupun sekolah yang memenuhi standar pelayanan minimal.

3.4. REALISASI ANGGARAN Realisasi Belanja Langsung untuk pencapaian Angka Partisipasi Sekolah tahun 2014 sebesar 53,60 %, Angka Kelulusan sebesar 98,16 %, dan Sekolah Terakreditasi A sebesar 91,70 %. Realisasi Belanja Langsung untuk pencapaian Angka Partisipasi Sekolah tahun 2015 sebesar 68,45 %, Angka Kelulusan sebesar 73,26 %, dan Sekolah Terakreditasi A sebesar 71,68 %. Realisasi Belanja Langsung untuk pencapaian Angka Partisipasi Sekolah tahun 2016 sebesar 68,45 %, Angka Kelulusan sebesar 73,26 %, dan Sekolah Terakreditasi A sebesar 71,68 %. Secara rinci Realisasi Anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 3.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung tahun 2014 No 1 a b c

Uraian Belanja Belanja Langsung Angka Partisipasi Sekolah Angka Kelulusan Sekolah Terakreditasi A

Anggaran 2014 (Rp)


22

25.969.153.325 2.610.173.425 211.463.850 28.790.790.600

Realisasi 2014 (Rp) 13.919.927.505 2.562.077.208 193.905.042 16.675.909.755

% 53,60 98,16 91,70 57,92


Uraian Belanja

Anggaran 2015 (Rp)

Belanja Langsung Angka Partisipasi Sekolah Angka Kelulusan Sekolah Terakreditasi A

Realisasi 2015 (Rp)

40.173.531.690 6.084.039.700 1.424.896.050 47.682.467.440


27.499.446.623 4.457.368.742 1.021.379.545 32.978.194.910

% 68,45 73,26 71,68 69,16


Uraian Belanja

Anggaran 2016 (Rp)

Belanja Langsung Angka Partisipasi Sekolah Angka Kelulusan Sekolah Terakreditasi A


Realisasi 2016 (Rp)

%

27.528.170.035

25.044.355.426

90,98

10.734.126.860

9.410.045.716

87,66

38.262.296.895

34.454.401.142

90,05

Alokasi Anggaran Belanja Langsung urusan pendidikan tahun 2014, Alokasi

Anggaran

Belanja

Langsung

urusan

pendidikan

sebesar

Rp

28.790.790.600,00 terealisasi sebesar Rp 16.675.909.755,00 atau sebesar 57,92%. Pada tahun 2015, Alokasi Anggaran Belanja Langsung urusan pendidikan sebesar Rp 47.682.467.440,00 sudah terealisasi sebesar Rp 32.978.194.910,00 atau sebesar 69,16%. Sedangkan pada tahun 2016, Alokasi Anggaran Belanja Langsung urusan pendidikan sebesar Rp 38.262.296.895,00 sudah terealisasi sebesar Rp 34.454.401.142,00 atau sebesar 90,05% (belum termasuk kegiatan ex-BAU). Pelaksanaan program dan kegiatan secara fisik telah selesai dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi anggaran urusan pendidikan per program dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

23

Tabel 3.2.4. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan tahun 2016 No

Program/Kegiatan

Alokasi (Rp)

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

C

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

D

Program Pendidikan Anak Usia Dini

E

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

F

Program Pendidikan Menengah

G

Realisasi (Rp)

%

564.718.525

554.336.111 98,16

1.694.775.580

1.521.936.790 89,80

63.020.250

58.365.075 92,61

980.819.850

967.227.411 98,61

23.644.426.845 21.250.911.760 89,88 2.165.203.490

2.099.685.255 96,97

Program Pendidikan Non Formal

737.719.850

726.531.000 98,48

H

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

426.806.750

419.144.743 98,20

I

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

9.936.585.160

8.628.827.953 86,84

J

Program Peningkatan Peran Serta Pelajar

370.734.950

362.073.020 97,66

Jumlah Anggaran

40.584.811.250 36.589.039.118 90,15

Sumber Data: Dinas Pendidikan, 2016

24

BAB IV PENUTUP Capaian indikator kinerja utama urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2016 secara umum mengalami peningkatan hasil ke arah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian indiktor kinerja utama ini terlihat pada capaian kinerja bidang pendidikan sebagaian besar sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa capaian kinerja yang melebihi target yang tertuang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan. 4.1. PERMASALAHAN a. Kemampuan akademik dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik dan kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan yang ditamatkan oleh guru. b. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya jenjang SD/MI. c. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan belum optimal dan lebih banyak mengharapkan bantuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. d. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan jenjang PAUDNI, pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. 4.2. SOLUSI a. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen penyelenggaraan pendidikan terutama pendidik dan tenaga pendidik baik formal maupun non formal, serta peningkatan mutu akademik pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan teknis. b. Mengoptimalkan penempatan pendidik dan tenaga pendidik pada jenjang, jalur dan jenis sekolah yang sesuai, dan adanya pendataan pendidik baik formal maupun non formal. c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal.

25

d. Peningkatan

kuantitas/kualitas

sarana

dan

prasarana

pendidikan

dan

mengupayakan swadaya dari masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar melalui pembangunan/rehab bangunan sekolah dan sanitasi,

Penambahan

alat

peraga

pendidikan,

dan

sarana

penunjang

pembelajaran jenjang PAUDNI, pendidikan SD, SMP, SMA dan Kejuruan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan ini diharapkan menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran urusan pendidikan pada masa yang akan datang, baik internal Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah.

Wates, Januari 2017 Kepala Dinas Pendidikan,


25 26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.2. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.3. Perhitungan Capaian Kinerja sasaran bidang Pendidikan Tahun 2016 No

Urusan

No

1 1

2 Pendidikan

3 1

IKK

Rumus

Penghitungan

Capaian Kinerja

Sumber Data

6

7

8

4 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5 Jumlah siswa usia sekolah (0-6 tahun) -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah anak usia sekolah (0-6 tahun)

 20.210    x100%  38.283 

52,79 %

Dinas Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/TPA (4-6 tahun) -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun

 11.348    x100%  18.534 

61,23 %

Dinas Pendidikan

2

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis  331.079  --------------------------------------------------------x100%   x100%  351.079  Jumlah penduduk usia 15th ke atas

94,30 %

Dinas Pendidikan

3

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

4

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

5

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A  36.325  ------------------------------------------------------------x 100 %  36.042  x100%   Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 18.710  ----------------------------------------------------- x 100 %   x100%  18.189  Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/ SMK/ MA/ Paket  17.143  C   x100% -------------------------------------------------- x 100 %  18.661  Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI  0  ----------------------------------------------------- x 100 %   x100% 35.295   Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI

100,78 %

Dinas Pendidikan

102,86 %

Dinas Pendidikan

91,87 %

Dinas Pendidikan

0%

Dinas Pendidikan

No

Urusan

No

IKK

1

2

3

4

7

8

9

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Rumus 5 pd tahun ajaran sebelumnya

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ---------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

Penghitungan

Capaian Kinerja

Sumber Data

6

7

8

 0    x100%  18.002 

0%

Dinas Pendidikan

 44    x100%  17.021 

0,26 %

Dinas Pendidikan

 5.770    x100%  5.770 

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----------------------------------------------------- x 100 %  6.005    x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs  6.005  pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA -------------------------------------------------------- x 100 %  5.287    x100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA  5.289  pada tahun ajaran sebelumnya

100 %

100 %

99,96 %

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

No

Urusan

1

2

No

IKK

Rumus

Penghitungan

3 4 12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

5 6 Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs  5.770  ---------------------------------------------------- x 100 %   x100% Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya  5.770 

13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA  6.005  ------------------------------------------------------- x 100 %   x100% Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya  6.005 

14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV --------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

15 Guru yang telah bersertifikat pendidik

Jumlah guru yang sudah bersertifikat pendidik --------------------------------------- x 100 % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

 6.521    x100%  7.557 

 4.927    x100%  7.557 

Capaian Kinerja

Sumber Data

7

8

100 %

Dinas Pendidikan

100 %

Dinas Pendidikan

86,29 %

Dinas Pendidikan

65,20 %

Dinas Pendidikan

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO

Recommend Documents