1 PROFILE DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA
GAMBARAN UMUM Keberadaan Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang, semula hanya merupakan bidang tugas dan fungsi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial (BPMS) Kabupaten Karawang, namun pada tahun 2008 yaitu sejak tanggal 10 Nopember 2008 secara yuridis formal terpisah dari lembaga tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Seiring dengan perjalanan waktu dan tuntutan masyarakat serta keinginan pemerintah maka untuk yang kedua kalinya mengalami perubahan nomenklatur kelembagaan yang signifikan yaitu menjadi Dinas sosial dan Penanggulangan Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang sosial dan penanggulangan bencana dan tugas pembantuan yang ditugaskan dari pemerintah kepada daerah. Pembangunan bidang sosial yang terfokus pada pelayanan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat warga masyarakat. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu pembangunan kesejahteraan sosial memiliki ciri khas dibandingkan dengan pembangunan lainnya, karena berkaitan dengan upaya mengatasi penyandang masalahan kesejahteraan sosial (PMKS) dan meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Alur masing-masing program memiliki tingkat pelaksanaan yang berbeda-beda, dengan tujuan akhir disesuaikan dengan kemampuan sasaran khalayaknya (penyandang masalah). Untuk itu, pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu target group dan proses yang dilakukan secara time series, dalam kurun waktu yang terukur dan terarah. Di sini tidak hanya kebutuhan anggaran yang besar, tetapi juga unsur pelaksananya yang harus mengetahui, memahami dan melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat pekerjaan sosial. Secara praktis program kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang berdasarkan RPJMD Kabupaten Karawang periode 2006-2010 dilaksanakan selama 2 tahun anggaran sesuai dengan Renstra SKPD tahun 2009-2010. Melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang selama tahun 2009-2010, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. VISI DAN MISI Visi Dinas Sosial Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Karawang yang Berkeadilan dan Berkelanjutan. Makna Visi 1. Kesejahteraan Sosial memiliki makna suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 2. Berkeadilan memiliki makna penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk menolong sesama. 3. Berkelanjutan memiliki makna penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian berdasarkan asas kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas dan profesioalisme. Misi Dinas Sosial 1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). 2. Mengembangkan sistem bantuan, perlindungan dan jaminan sosial. 3. Meningkatkan partisipasi dan kesetiakawanan sosial masyarakat. 4. Meningkatkan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan.
1
2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUMBER DAYA MANUSIA. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Karawang berdiri sejak tanggal 10 Nopember 2008 berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang sosial serta melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan dari Pemerintah kepada Daerah, untuk jelasnya lihat lampiran SOTK SKPD. Fungsi Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas sosial sebagai berikut : Kepala Dinas Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang sosial meliputi : partisipasi masyarakat dan pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta melaksanakan tugas pebantuan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas membawahkan satu Sekretariat dan tiga bidang yaitu : 1. Sekretariat. 2. Bidang Partisipasi dan Pengembangan Sosial (Bidang Parpensos). 3. Bidang Pemulihan Sosial (Bidang Pemsos). 4. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial (Bidang Balinsos). 5. UPTD Loka Bina Karya. 6. Kelompok Fungsional. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan urusan program dan pelaporan, umum, kepegawaian serta keuangan, sedangkan fungsinya : 1. Pelaksanaan pengelolaan urusan program dan pelaporan; 2. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian. 3. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan : 4. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administrasi. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan. 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Sub Bagian Keuangan. Bidang Partisipasi dan Pengembangan Sosial Bidang Partisipasi dan Pengembangan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan patisipasi dan pengembangan sosial meliputi : pengembangan anak, remaja dan keluarga, penyuluhan bimbingan dan kelembagaan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan, sedangkan fungsinya : 1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis partisipasi dan pengembangan sosial meliputi : pengembangan anak, remaja dan keluarga, penyuluhan bimbingan dan kelembagaan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. 2. Pelaksanaan kegiatan partisipasi dan pengembangan sosial meliputi : pengembangan anak, remaja dan keluarga, penyuluhan bimbingan dan kelembagaan sosial serta pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan. 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang partisipasi dan pengembangan sosial. Kepala Bidang Partisipasi dan Pengembangan Sosial membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Keluarga. 2. Seksi Penyuluhan Bimbingan dan Kelembagaan Sosial. 3. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Bidang Pemulihan Sosial Bidang Pemulihan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan pemulihan sosial meliputi : pemulihan penyandang cacat, pemulihan tuna sosial, serta pemulihan anak nakal dan korban narkotika, sedangkan fungsinya : 1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis pemulihan sosial meliputi : pemulihan penyandang cacat, pemulihan tuna sosial, pemulihan anak nakal dan korban narkotika; 2. Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial meliputi : pemulihan penyandang cacat, pemulihan tuna sosial, pemulihan anak nakal dan korban narkotika; 3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemulihan sosial.
2
3 Kepala Bidang membawahkan : 1. Seksi Pemulihan Penyandang Cacat. 2. Seksi Pemulihan Tuna Sosial. 3. Seksi Pemulihan Anak Anak Nakal dan Korban Narkotika Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan Bantuan dan Perlindungan Sosial meliputi : bantuan korban bencana, kesejahteraan sosial fakir miskin dan lanjut usia serta bantuan perlindungan korban tindak kekerasan dan orang terlantar, sedangkan fungsinya : 1. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bantuan dan perlindungan sosial meliputi : bantuan korban bencana, kesejahteraan sosial fakir miskin dan lanjut usia serta bantuan perlindungan korban tindak kekerasan dan orang terlantar: 2. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan bantuan dan perlindungan sosial meliputi : bantuan korban bencana, kesejahteraan sosial fakir miskin dan lanjut usia serta bantuan perlindungan korban tindak kekerasan dan orang terlantar: 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bantuan dan perlindungan sosial meliputi : bantuan korban bencana, kesejahteraan sosial fakir miskin dan lanjut usia serta bantuan perlindungan korban tindak kekerasan dan orang terlantar: 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial membawahkan : 1. Seksi Bantuan Korban Bencana; 2. Seksi bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin dan lanjut usia; 3. Seksi bantuan perlindungan korban tindak kekerasan dan orang terlantar. UPTD Loka Bina Karya (LBK) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Loka Bina Karya adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas yang membantu melaksaakan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat fisik agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan terwujudnya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat. Sebagian besar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berada di daerah pedesaan maka UPTD Loka Bina Karya sebagai salah unit pelayanan teknis dinas melakukan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi sosial yang ditekankan pada pemanfaatan potensi/kemampuan yang ada pada wilayah setempat terutama sumber daya maupun dukungan masyarakat. Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang, telah dicantumkan kelompok jabatan fungsional yang sampai saat ini belum terisi sebagaimana harapan dinas, kecuali jabatan fungsional umum seluruhnya sudah terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan, Integritas dan kompetensi sumber daya manusia sebagai penggerak dan pendukung kegiatan kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini tidak terlepas dari dukungan faktor internal dinas dan faktor eksternal dinas dan faktor sarana dan prasarana. Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Faktor internal Kondisi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan golongan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karawang sebanyak 32 orang tersebar di kesekretariatan, tiap bidang dan UPTD LBK, dengan rincian sebagaimana tabel berikut : Tabel Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Golongan I II III IV
Jenis Kelamin L P 3 1 13 11 6 -
Jumlah
22
12
Total 4 24 6 34
3
4
Tabel 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Pendidikan SD SLTP SLTA D III D IV S1 S2 jumlah
Jenis Kelamin L P 2 6 4 1 1 1 1 11 5 2 23 11
Total 2 10 2 2 16 2 34
Faktor Internal. Keberadaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (karang taruna, orsos, PSM, Tagana, dan TKSK dan pendukung lainnya) merupakan pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial mempunyai fungsi memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diharapkan mampu memberikan kontribusi dan berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial disekitar lingkungannya sendiri (masalah sosialnya sendiri, masalah sosial keluarga, dan masalah sosial lingkungannya). Untuk lebih jelasnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana tabel.3 Komposisi PSKS binaan SKPD berikut : Tabel 3 Komposisi PSKS Binaan SKPD No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
PSKS dan Lainnya Orsos Petugas Sosial Masyarakat (PSM). Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Karang Taruna Taruna Siaga Bencana (Tagana). Sarjana Pendamping UPPKH
Banyaknya
Ket
53 Unit 319 org 30 org 340 org 27 org 106 org
SARANA DAN PRASARANA Jumlah sarana dan prasarana pendukung SKPD dalam kondisi sebagian masih layak untuk dipergunakan baik untuk keperluan operasional dinas maupun urusan lainnya anatara lain kendaraan roda empat, roda dua mapun peralatan evakuasi bencana dengan perincian sebagaimana table 4 Komposisi Peralatan Yang Dimiliki SKPD berikut : Tabel 4 Komposisi jenis peralatan yang dimiliki SKPD No. 1. 2. 3.
Jenis peralatan Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Dua Kendaraan Evakuasi Korban Bencana - Kapal Motor/Speedboot - pelampung - Perahu Karet - Tenda - Genset - peralatan dapur umum
Jumlah 9 Unit 10 Unit
Ket. 2 unit tdk jln
1 Unit 8 dolpin 1 (satu) set 1 (satu) set
RENCANA KERJA Rencana kerja tahun 2011-2015 akan dilaksanakan secara time series (berkesinambungan) sesuai dengan potensi populasi PMKS dan PSKS yang ada dengan nomenklatur program yang baru diharapkan dapat menyentuh langsung pada indicator sasaran sebagai berikut : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Peyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
4
5 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Pengadaan Mebeulair 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang dan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor UPTD Loka Bina Karya 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan KIT Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2013 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Jalanan 2. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Jalanan di luar panti 3. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak terlantar di luar panti 4. Pelayanan Sosial Keperintisan dan Kejuangan 5. Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum 6. Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan pelatihan bagi Eks Binaan Lapas 7. Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan pelatihan bagi Wanita Tuna Susila 8. Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan pelatihan bagi Penyandang Cacat melalui UPTD LBK 9. Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan pelatihan bagi anak nakal melalui UPTD LBK 10. Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Keluarga Berumahtangga Tidak Layak Huni 11. Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan pelatihan bagi Korban Napza 12. Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis 13. Bimbingan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan 14. Penangan Orang Terlantar dalam perjalanan 15. Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Tidak Produktif 16. Pengiriman Klien PMKS ke Lembaga Sosial 17. Penunjang Operasional Tim Verifikasi Bantuan Sosial 18. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Pembinaan Organisasi Sosial 2. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat 3. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 4. Pemberdayaan Sosial Karang Taruna 5. Pemberdayaan Sosial Karang Tagana 6. Penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 7. Penyuluhan Sosial 8. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Monumen Sejarah. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1. Penanganan Korban Bencana Alam 2. Penanganan Korban Bencana Sosial 3. Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan 4. Penunjang Operasional Organisasi Lansia
5
6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1. Bimbingan Sosial dan pelatihan bagi Fakir Miskin 2. Bimbingan Sosial dan pelatihan bagi ODHA-HIV/AIDS 3. Pemberdayaan Sosial bagi Fakir Miskin melalui pelatihan dan kewirausahaan 4. Bimbingan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi 5. Pemberdayaan Sosial Cacat Rungu wicara diluar panti 6. Pemberdayaan Sosial Cacat Tubuh diluar panti POTENSI DAERAH Pelayanan bidang sosial tidak terlepas dari konsep dasar indikator sasaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan konsep kemitraan/pastisipasi sosial masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam bentuk organisasi social (Orsos), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna dan Tenaga Sarjana Pendamping PKH. Konsep PMKS merupakan ketetapan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI yang berisi 25 (dua puluh enam) jenis indikator pelayanan yang harus dilayani oleh pemerintah berkaitan dengan masyarakat penerima manfaat stiap program kegiatan yang dilaksanakan agar keberfungsian social bagi masyarakat keseluruhan sebagai subjek dan objek sasaran bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini adalah masalah kemiskinan yang merupakan mata rantai dari permasalahan social lainnya (kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan serta eksploitasi dan diskriminasi). Tujuh isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, korban tindak kekerasan serta eksploitasi dan diskriminasi. Wilayah kecamatan yang mengalami tingkat kemiskinan yang sangat tinggi mencapai 30 % lebih sebanyak 19 wilayah kecamatan, sisanya masuk pada katagori sedang dan tinggi. Berdasarkan hasil kajian Bappeda Kabupaten Karawang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Karawang antara lain sebagai berikut : NO. 1. 2. 3. 4. 5.
KECAMATAN
PERSENTASE
Cibuaya Pedes Batujaya Jayakerta Cilebar
KET.
51,88 47,41 44,15 41.70 40,46
Kabupaten Karawang masih menjadi target pembangunan bidang soSial baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, terbukti dengan program PKH yang secara bertahap diberikan pada 16 wiilayah kecamatan yang menjadi target pelayanan dalam rangka mengurangi kemiskinan di Kabupaten Karawang Data PMKS tahun 2009 menggambarkan bahwa jenis PMKS Keluarga Miskin (Gakin) di Wilayah Kabupten Karawang sebanyak 169,163 orang antara lain : No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Wilayah Kecamatan 2 Batujaya Cikampek Karawang Timur Klari Pakisjaya Pangkalan Pedes Purwasari Rawamerta Tegalwaru Telagasai Telukjambe Barat Telukjambe Timur Tempuran Tirtajya Cibuaya Tirtamulya Majalaya Banyusari Kota Baru Lemah Abang
Jumlah Gakin (0rang) 3 6.146 2.701 4.409 7.207 5.250 1.978 4.878 3.119 15.131 1.130 6.767 1.923 1.929 5.415 6.277 4.490 5.719 4.411 10.993 4.534 5.536
6
7 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jatisari Cilamaya Kiulon Karawang Barat Cilamaya Wetan Ciampel Rengsdengklok Kutawaluya Jayakerta Cilebar Jumlah
4.627 4.492 7.195 11.030 2..070 10.006 6..458 7.388 4.954 169.163
7
