PROFIL LEMBAGA
KETERANGAN UMUM 1. NAMA LEMBAGA Bahasa Indonesia Singkatan Bahasa Inggris
: Yayasan Suara Hati Rakyat : Yayasan Sahara : The Sahara Foundation
2. PIMPINAN LEMBAGA Nama Jabatan No. Hp
: Dahlan : Direktur Eksekutif : 081360064486
3. ALAMAT KANTOR
: Jl. Merdeka Barat, Gg HOP, No. 142 C, Cunda, Lhokseumawe Tel : 0645 – 43713 Fax : 0645 – 43713 E-mail :
[email protected]
4. TANGGAL BERDIRI
: 17 Desember 1992
5. BADAN HUKUM Notaris Akta Notaris No.
: H. Ridwan Usman, SH : 4 Tanggal 24 Januari 2005
6. REKENING BANK No. Rekening
: Yayasan Sahara : 0043-01-010666-50-3 BRI Cabang Lhokseumawe
1
STRUKTUR ORGANISASI 6. DEWAN PEMBINA LEMBAGA Syamsul Bahri Keuchik Rusli Alamsyah Zahara Achirna Muchsin Daud Saifuddin Irhas
7. DEWAN PENGAWAS LEMBAGA Nurlaila Daud Nelly Fridayanti Muhammad Yacob Fathiah Bale
8. PENGURUS LEMBAGA NAMA
JABATAN
1. Dahlan
Direktur Eksekutif
2. Intan Fauziah
Manager Program
3. Dahlan M. Isa
Manager Keuangan
4. Dody Syahril
Divisi Lingkungan Hidup
5. Murdani Bayan 6. Irfansyah 7. Dardia
Divisi Demokrasi dan HAM Divisi Community Development Divisi Indok
2
LATAR BELAKANG LEMBAGA
9. HISTORIS PENDIRIAN LEMBAGA Sahara sebagai satu organisasi non pemerintah (ornop) atau NGO berbentuk yayasan yang didirikan untuk menampung aspirasi dan memajukan partispasi masyarakat. Yayasan Sahara didirikan pada bulan Desember tahun 1992, di Desa Meunasah Pulo, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Berawal dari kesenjangan sosial ekonomi dan dampak lingkungan akibat kehadiran industri berskala besar di Zona Industri Lhokseumawe (ZILs) sepeti Exxon Mobil Inc, PT. Arun NGL Co, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Asean Aceh Fertilizer serta pada tahun 1985 didirikan pula PT. Kertas Kraft Aceh yang merupakan milik kroni Soeharta. PT. Kertas Kraft Aceh secara resmi berproduksi pada 1988. Belum sampai satu tahun beroperasi PT. Kertas Kraft Aceh telah banyak menimbulkan masalah lingkungan bagi masyarakat, terutama Desa Babah Buloh, Mns. Buloh, Punteut, Teupin Reusep, dan Cot Lambideng yang berada dalam Kecamatan Sawang serta Desa Jamuan dalam Kecamatan Nisam. Desa-desa tersebut terkena langsung dampak pencemaran industri penghasil pulp dan paper, mulai dari perembesan air tanah, kebisingan dan polusi udara. Masyarakat lima desa tersebut tidak tahu mencari solusi ke mana. Kepada berbagai instansi terkait mereka telah layangkan surat protes, namun tidak ada tanggapan yang memadai. Pada awal tahun 1992 Yayasan Pelangi Indonesia melakukan studi lingkungan di Zona Industri Lhokseumawe dan sebagai follow up diadakan seminar Sistem Tanggap Darurat (STD) Bahan dan Limbah B3 dan seminar APPEL (Awareness and Preparednenn for Emergencies at Local Level). Peserta terdiri dari wakil masyarakat, perusahaan, pemerintah serta wakil UNEP dan EMDI. Seminar berskala internasional tersebut tidak menghasilkan apapun, bahkan ketika tim perumus meminta satu rekomendasi kerja sama segitiga antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan tersebut, pemerintah daerah tidak memberi tanggapan bahkan cenderung menghindar dari persoalan. Merasa hak-hak masyarakat tempatan dikebiri dan masyarakat sama sekali tidak mendapat perlindungan, tokoh-tokoh masyarakat di lima desa sekitar lingkungan PT. KKA sepakat mengadakan musyawarah masyarakat desa. Hasil musyawarah menyimpulkan bahwa selama ini masyarakat tidak mendapat informasi tentang bahaya limbah B3, polutan, amdal, tata ruang, desa binaan, dan tentang hak-hak kepemilikan atas tanah serta kebebasan mengeluarkan pendapat. Dari latarbelakang inilah Yayasan Suara Hati Rakyat (SAHARA) didirikan.
3
VISI DAN MISI LEMBAGA 10. VISI LEMBAGA Terwujudnya tatanan sosial yang adil dan demokratis terhadap pengelolaan sumber-sumber kehidupan masyarakat yang berperspektif lingkungan.
11. MISI LEMBAGA 1. Menumbuhkembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang kritis dan mandiri. 2. Mendorong transparansi kebijakan publik yang memungkinkan terbukanya akses rakyat atas sumber-sumber kehidupan. 3. Mengembangkan konsep dan model-model pengelolaan sumber daya alam yang berbasis pada masyarakat yang adil dan lestari. 4. Memperkuat basis-basis ekonomi masyarakat
TUJUAN LEMBAGA 12. TUJUAN LEMBAGA DIDIRIKAN Sahara didirikan untuk mendorong tumbuh swadaya dan terciptanya keadilan dalam masyarakat serta memperoleh jaminan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan tanpa merusak lingkungan.
KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI LAIN 13. KEANGGOTAAN a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Jaringan Pemetaan Partisipatif (JKPP). International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (FLSM) Aceh. Koalisi NGO HAM Aceh. Konsorsium Keanekaragaman Hayati (KKH). Konsorsium Sosial Ekonomi Berkelanjutan (Konseb) Aceh Institusi Mitra Agraria Tanoh Aceh (Ie Mata). Aliansi Jaringan Anti Korupsi (AJAK)
4
WILAYAH KERJA 14. WILAYAH KERJA a. Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Sawang Kecamatan Muara Batu Kecamatan Nisam Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Matang Kuli. Kecamatan Baktiya Kecamatan Dewantara Kecamatan Makmur Kecamatan Tanah Jambo Aye b. Kabupaten Aceh Bireuen Kecamatan Samalanga Kecamatan Gandapura Kecamatan Makmur Kecamatan Peusangan Kecamatan Juli Kecamatan Jeunib Kecamatan Peudada c. Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Kecamatan Balang Mangat Kecamatan Muara Dua
BIDANG KEGIATAN LEMBAGA 15. BIDANG KEGIATAN UTAMA a. Lingkungan Hidup b. Demokrasi dan HAM c. Pengembangan Masyarakat
5
BENTUK KEGIATAN LEMBAGA 16. BENTUK KEGIATAN UTAMA a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Studi dan penelitian Investigasi dan monitoring Kampanye dan Publikasi Pengorganisasian rakyat Penguatan kelembagaan organisasi rakyat Pendidikan dan pelatihan Diskusi,seminar,lokakarya dan dialog kebijakan. Pengembangan ekonomi alternatif. Penguatan hak masyarakat adat. Pengembalian hak tanah. Proyek percontohan Pengembangan jaringan kerja.
PUBLIKASI 17. NAMA PUBLIKASI/PENERBITAN BUKU BULETIN
JURNAL
NEWSLETTER
SUMBER PENDANAAN KEGIATAN NO.
JENIS KEGIATAN
SUMBER PENDANAAN
WAKTU KEGIATAN
1.
Pemantauan Lingkungan dan Advokasi Masyarakat Lingkungan Zona Industri..
USAID
1992 – 1999
2.
Pemanfaatan Lahan Kritis
Yafika/ICF
1995
3.
Pengembangan Masyarakat Pinggir Pantai
Swadaya
1996-1997
4.
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Perempuan..
Swadaya
1995 – 1998
5.
Usaha Ekonomi Produktif
USAID
1997 – 1998
6.
Posko Pengaduan Pelanggaran HAM
Swadaya
1998-1999 6
7.
Pelayanan Usaha Pedesaan. Kegiatan di : Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Barat dan Aceh Selatan.
Wold Bank
1999- 2000
8.
Mediasi Konflik PSDA Antara PT. KKA dengan Masyarat Lingkungan
Swadaya
1999-2000
9.
Pelatihan Pemantau HAM.
F – LSM Aceh
1999
10.
Lokarya Gampong tentang SHK.
Kp-SHK
1999
11.
Village Meeting
Walhi Aceh
1999
12.
Pendampingan Pengungsi di Aceh Utara
Swadaya
2000
13.
Pendidikan Alternatif Anak Pengungsi
Diknas
2000
14.
Program Advokasi PSDA
CSSP
2001 – 2002
15.
Strategic Planning
CSSP
2002
16.
Pembinaan Masyarakat Pasca Pengungsi.
PKM
2002 - 2003
17.
Kongres Masyarakat Adat Aceh Utara
DFID
2003
18.
Diskusi: Hak dan Kebebasan Berorganisasi dan Berpendapat dalam Masa Darurat Sipil
Koalisi NGO HAM Danida
2004
19.
Diskusi: Proyek LADIA GALASKA: Dampak Lingkungan Hidup, Masa Depan Perekonomian dan Kehidupan Masyarakat Aceh
JKMA
2004
20.
Pemantauan Pemilu 2004
Yappika
2004
21.
Scool and Public Facilities Clean Up
USAID
2005
7
22.
Cash for Work: Pembersihan Fasilitas Publik di Kec. Seunuddon dan Samudera
Oxfam
2005
23.
Program Penguatan Kapasitas NGO di Aceh
PPKM
2005
24.
Program Respone Cepat bagi Rekonstruksi Aceh berdasarkan Mandat KDLH II Walhi Aceh
Walhi
2005
25.
Pemulihan Matapencaharian Paska Tsunami di Kecamatan Seunuddon dan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
Oxfam
2005
8
9
