PROFIL HIMPUNAN PENDIDIK DAN PENGUJI SELURUH INDONESIA (HIPPSI) Akte Notaris No.15 tertanggal 28 Oktober 2009
dan
PANDUAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN KEPALA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH POLA 300 JAM KERJA SAMA ANTARA HIPPSI DENGAN UNDIP DAN UNNES Sekretariat HIPPSI Gayam Sari IV RT 002 RW 012 Kel.Gemah Kec. Pedurungan, Kota Semarang Telp. (024)6735775 – HP.081390279599 – 085865280129 Email:
[email protected] [email protected] Website: http://hippsi.wordpres.com
01
02
Kata Pengantar
Modal Dasar HIPPSI
TEROBOSAN ALTERNATIF PERCEPATAN PERUBAHAN
Alhamdulilahir rabbil ‘alamin; Pada tanggal 1 November 2015, HIPPSI telah melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) yang pertama dalam memperkokoh AD ART.
Ilmu Pengetahuan merupakan hasil penelitian yang sistimatis berdasarkan pada metode ilmiah. Pada dasarnya, semua Ilmu Pengetahuan, perlu diteliti, ditingkatkan dan dikembangkan fungsi serta pe-ranannya yang pada gilirannya dapat melahirkan perubahan yang positif guna terciptanya kemajuan. Yang kekal didunia ini hanya satu yaitu perubahan Tanpa perubahan kearah kemajuan kehidupan didunia ini tidak ada artinya. Terobosan merupakan alternatif percepatan perubahan yang positif kearah kemajuan yang dituntut oleh Ilmu Pengetahuan itu sendiri. Hal ini menjadi tolok ukur HIPPSI dalam melaksana kan program programnya. Independensi HIPPSI yang non Partai Politik, membuktikan bahwa HIPPSI tidak kemana mana tetapi ada dimana. Semarang, 7 November 2015 Ketua Umum HIPPSI
Dra. DWI HARTI, M.Pd NIR. 143366100900002
Program Kerja masa bhakti 2015 – 2020 menjadi modal dasar HIPPSI selama lima tahun kedepan, dijamin tidak akan mengingkari UUD 1945, UU RI No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan UU RI NO. 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen. Melalui Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Apapun bentuk Undang Undang yang dibuat, tentunya mengacu kepada UUD 1945 yang secara langsung dan tegas memberikan jaminan: a. kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), b. kebebasan berkumpul (freedom of assembly), c. kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression); yang berlaku untuk setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi, dan organisasi profesi guru.
03
04
Tidak dibenarkan jika ada organisasi profesi guru yang menyatakan bahwa organisasinya sebagai satu satunya organisasi profesi guru di Indonesia, karena UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat.
Suatu usaha untuk menciptakan suasana dunia dimana semua orang dapat merasakan keuntungan dari pendidikan, mempelajari nilai-nilai, perilaku dan gaya hidup yang dibutuhkan guna mencapai masa depan yang berkelanjutan dan perubahan transformasi sosial dengan mengkoordinasikan aktifitas regional (Regional adalah sebuah daerah yang diku-asai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan).
Dengan demikian:
Mencermati Pasal 4 Anggaran Dasar HIPPSI Ayat (1) menjelaskan bahwa organisasi profesi khusus (HIPPSI) ini berbentuk Globalisasi di bidang pendidikan. Pengertian Globalisasi Pendidikan a. Adalah sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yangdiperlukan dirinya dan masyarakat secara universal atau menyeluruh. b. Memperkuat kemampuan dalam menciptakan dan penggunaan inovasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Education for Sustainable Development ESD).
Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran pendidikan dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah tantangan dunia pendidikan di Indonesia: Disatu sisi dituntut menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Disisi lain, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan, namun harus kita hadapi dan jalani dengan perjuangan bertahap untuk pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Ayat (2) menjelaskan bahwa Himpunan profesi khusus (HIPPSI) bersifat: a. Indipenden yang berlandaskan pada prinsip kemandirian, mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak.
05 b. Non Partai Politik, bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada Partai Politik. Ayat (3) menegaskan, memiliki semangat kekuatan, daya dorong, dan moral perjuangan bangsa Indonesia dalam pendidikan meliputi: a. .Kekuatan dibidang kehidupan bangsa (CULTURAL FORCE) dengan Membangun Keutuhan Bangsa (NATION BUILDING) melalui pendidikan. b. Kekuatan dibidang Pemikiran Bangsa (INTELEKTUAL FORCE) dengan Membangun watak dan jati diri bangsa (CARACTER BUILDING) melalui pendidikan. c. Kekuatan dibidang Perbaikan/Pemyembuhan (RECOVERY) merupakan semangat Perbaikan/Penyembuhan atas kekurangan dan penyimpangan penyimpangan pendidikan dilapangan, dengan membangun Negara Bangsa (STATE BUILDING) melalui pendidikan. Ayat (4) menegaskan bahwa Himpunan Profesi Khusus ini (HIPPSI) memiliki landasan kegiatan pada semangat Demokrasi, Kekeluargaan, Keterbukaan dan Tanggung jawab Etika, Moral serta Hukum
06 Bab III Tujuan dan Kegiatan Pasal 5 Anggaran Dasar HIPPSI menjelaskan: (1). HIPPSI bertujuan: a. Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 melalui pendidikan. b. Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya. c. Berperan serta mengembangkan sistim dan pelaksanaan pendidikan nasional. d. Mempertinggi kesadaran dan sikap pendidik, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi pendidik. e. Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan pendidik. f. Memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional
07 g. Mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga lembaga pendidikan, dan/atau organisasi kemasyarakatan (Himpunan/Ikatan/ Persatuan/ Asosiasi profesi dan yang mempunyai keahlian dibidang pendidikan) dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan/ atau kebudayaan. (2). HIPPSI mempunyai kegiatan: a. Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar, Penelitian dan Riset. b. Konsultan Pendidikan, Monitoring dan evaluasi program dan membentuk asosiasi Guru Bidang Studi c. Kesekretariatan, Penerbitan, Percetakan d. Serba usaha untuk kesejahteraan guru, dosen dan anggota HIPPSI. e. (1). Melakukan kajian kebijakan publik tentang pendidikan dan memberikan pendapat/ masukan kepada Pemerintah. (2). Melakukan advokasi terhadap anggota HIPPSI (Pendidik).
08 Kegiatan yang telah dilaksanakan: 1). Seminar dan work shop sebanyak 11 kali di 4 kabupayen/Kota se Jawa Tengah dengan jumlah peserta berfariasi antara 300 – 500 peserta tiap seminar/workshop. 2). Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah Pola 300 jam,
HIPPSI
berinisiatif
HIPPSI telah berinisiatif melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratotorium Sekolah/Madrasah karena: Berdasarkan Permendiknas No. 25 dan 26 tahun 2008 menegaskan bahwa Penyelenggara Sekolah/ Madrasah wajib menerapkan standar tenaga Perpustakaan dan standar tenaga Laboratorium Sekolah/ Madrasah selambat lambatnya 5 (lima) tahun setelah Permendiknas ini ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2008. Ternyata sampai Date Line yang ditetapkan (11 Juni 2013) belum ada tindakan pemerintah untuk melaksanakan diklat ini
09 Inisiatif HIPPSI dalam menindak lanjuti Permen Diknas No. 25 dan 26 tahun 2008 tersebut dilaksanakan dengan cara : 1. Bekerja sama dengan UNDIP untuk Diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang ditangani oleh Fakultas yang memiliki jurusan Ilmu Perpustakaan (Implementasi Permendiknas No.25 tahun 2008) 2. Bekerja sama dengan UNNES untuk Diklat Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah karena UNNES lembaga terpercaya untuk melakukan sertifikasi guru, dan seluruh Fakultas memiliki Jurusan yang dibutuhkan lengkap dengan laboratoriumnya. (Implementasi Permendiknas No.26 tahun 2008). HIPPSI, UNDIP, UNNES dan INSTANSI TERKAIT telah berkolaborasi menciptakan DIKLAT yang berkompeten yang menghasilkan perincian dan jumlah jam dengan pola 300 jam yang dapat diistilahkan Kuliah Semester Pendek. Dari hasil Pendidikan dan Pelatihan, peserta memperoleh Sertifikat dan Transkip Nilai yang menjadi hak prerogatif UNDIP dan UNNES.
10 Hasil kerja sama yang dicapai Sampai tgl. 28 Oktober 2015 Berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) HIPPSI dengan UNDIP telah menghasilkan Lulusan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebanyak 16 angkatan = 928 peserta dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Bengkulu, Palembang, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali (12 Provinsi) Berdasarkan Memorandum Of Understanding (MOU) HIPPSI dengan UNNES telah menghasilkan Lulusan Kepala Laboratorium Sekolah Madrasah sebanyak 16 angkatan = 1039 peserta dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Jambi, Bengkulu,Riau Palembang, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi (14 Provinsi) Dalam praktek dilapangan banyak kendala karena berbeda pemahaman. Ada yang meng-istilahkan bahwa disekolah hanya ada Laboratorium IPA dan/ atau BAHASA. Ada yang mengistilahkan Kepala Laboratorium IPA dan lain sebagainya. HIPPSI telah merintis klarifikasinya sesuai Permendiknas No. 25 dan 26 tahun 2008
11
Panduan yang benar UU RI NO. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 44 ayat (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas profesi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan atau memiliki profesi diluar program studinya. Pasal 44 ayat (2): Sertifikat kompetensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikat yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi. Pasal 44 ayat (3): Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Pasal 44 ayat (4): Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberkan sertifikat kompetensi.
12 Berdasarkan UU RI NO. 12 tahun 2012 pasal 44 ayat 1 s.d 4 tersebut, HIPPSI sangat berhati hati dan teliti dalam menterjemahkan kompetensi didalamnya. Perguruan Tinggi yang tidak mempunyai jurusan Ilmu perpustakaan (meskipun mempunyai perpustakaan) tidak berhak melaksanakan Diklat Pengelolaan Perpustakaan karena tidak memiliki Ilmuwan perpustakaan, sehingga tidak kompeten, karena yang ada hanya praktisi dan tenaga administrasi. Untuk perguruan Tinggi tersebut (yang tidak mempunyai Ilmuwan perpustakaan) melaksanakan Diklat Pengelolaan Perpustakaan tanpa bekerja sama dengan Organisasi Profesi, berarti melanggar ketentuan UU RI No.12 tahun 2012 pasal 44 ayat 2), dan tentunya dapat dipidanakan. HIPPSI telah bekerjasama dengan Universitas Brawijaya (UNIBRA) di Malang untuk melaksanakan DIKLAT Pengelolaan Perpustakaan,ternyataUNIBRA tidak berani karena walaupun perpustakaannya besar, tetapi tidak mempunyai Fakultas/Jurusan Ilmu perpustakaan (tidak mempunyai Ilmuwan Perpustakaan), yang ada hanya tenaga praktisi, tenaga administrasi Perpustakaan. Demikian halnya bagi yang melaksanakan Diklat Kepala Laboratorium Kerjasama HIPPSI dengan UNDIP dan UNNES yang berkompeten yang dirintis HIPPSI sejak tahun 2012 tidak melanggar hukum, tentunya perlu terus ditingkatkan.
13 Melalui PP No. 41 tahun 2009, pemerintah memberikan tunjangan profesi guru sebesar satu bulan gaji pokok untuk guru negeri dan swasta. Seiring dengan tunjangan profesi tersebut Pemerintah juga menuntut peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi harus lulus uji sertifikasi, baik melalui porto folio maupun pelatihan guru. Guru wajib mengajar 24 jam pelajaran perminggu atau kegiatan lain yang disetarakan dengan jumlah jam mengajar. Kebijakan wajib mengajar 24 jam pelajaran perminggu bagi para guru penerima tunjangan sertifikasi ternyata tidak selalu berjalan mulus dilapangan. Disejumlah sekolah terdapat kelebihan guru, tetapi di tempat lain kekurangan guru untuk mata pelajaran tertentu. Akibatnya banyak guru yang tidak dapat memenuhi tuntutan mengajar 24 jam pelajaran. Kondisi demikian menimbulkan problema besar dikalangan guru, terutama yang tidak memenuhi 24 jam mengajar Dengan DIKLAT pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah Pola 300 jam ini, merupakan salah satu cara membantu guru agar kekurangan jam mengajar disekolah dapat terpenuhi dengan menjadi Kepala Perpustakaan atau Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah.
14 Manfaat memiliki Sertifikat Pengelola Perpustakaan dan/atau Kepala Laboratorium Sesuai Permendiknas No.39 tahun 2009 Pasal 1 ayat (4): Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu. Pasal 1 ayat (5): Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Laboratoruim, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Materi Diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/ Madrasah Pola 300 jam: 1. Kompetensi Manajerial 16 jam 2. Kompetensi Pendidikan 16 jam 3. Kompetensi Sosial 16 jam 4. Kompetensi Kepribadian . 16 jam 5. Kompetensi Profesional: a. Pengantar Ilmu Perpustakaan 16 jam b. Manjemen Perpustakaan 16 jam c. Pengadaan dan Pengembangan Koleksi 16 jam d. Klasifikasi 44 jam e. Katalogisasi . 48 jam f. Otomasisasi Perpustakaan 48 jam g. Layanan 16 jam h. Preservasi . 16 jam i. Kerjasama . 16 jam Jumlah 300 jam Sudah termasuk Tugas Mandiri
Materi Diklat Kepala Madrasah Pola 300 jam
Laboratorium
15 Sekolah/
1. Kompetensi Manajerial 24 jam 2. Kompetensi Sosial 24 jam 3. Kompetensi Kepribadian 24 jam 4. Kompetensi Profesional: a. Pengelolaan Laboratorium IPA 48 jam b. Pengelolaan Laboratorium IPS 48 jam c. Pengelolaan Laboratorium Matematika 32 jam d. Pengelolaan Laboratorium Bahasa 36 jam e. Pengelalaan Laboratorium Komputer 32 jam f. Pengelolaan Laboratorium Seni &Orkes 32 jam Jumlah 300 jam Sudah termasuk tugas mandiri Tujuan Diklat untuk membekali peserta berkaitan dengan fungsi manajerial yakni perencanaan, penataan, administrasi, pengamanan, perawatan dan pengawasan. Pola Diklat meliputi: a). Tatap Muka yaitu proses pembelajaran didalam kelas, Pre Test dan Post Test/Ujian Akhir. b). Tugas Mandiri yaitu penugasan yang diberikan oleh Narasumber dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan, yang dikerjakan diluar kelas
16 Fasilitas Pelatihan Modul Materi Makan siang, snack dua kali pagi dan sore Kartu HIPPSI Sertifikat 300 jam dan Transkip Nilai serta legalisirnya. Buku Bio Data Peserta lengkap dengan fotonya Tata Tertib Diklat Sebelum memasuki ruang Pendidikan dan Pelatihan peserta wajib menanda tangani daftar kehadiran. Peserta wajib mengerjakan Pre Test untuk setiap Mata Diklat. Peserta wajib mengikuti semua season untuk setiap Mata Diklat. Peserta wajib mengumpulkan Tugas Mandiri dari Instruktur Peserta yang berhalangan hadir, wajib membuat surat ijin resmi. Peserta yang berhalangan hadir (ijin), tetap mengerjakan semua tugas (Pre Test, Tugas Mandiri, Tugas Pengganti Kehadiran/Keaktifan). Peserta wajib mengerjakan Post Test (Ujian Akhir) Peserta wajib mengikuti kunjungan ke Perpustakaan atau ke Laboratorium UNNES
17 Cakupan materi Diklat Perencanaan Penataan Administrasi Pengamanan/K3 Perawatan Pengawasan. Nara Sumber dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan sesuai kompetensi Penilaian untuk Peserta Tugas Awal. Pre Test. Keaktifan (Kehadiran). Pos test (Ujian Akhir) Kunjungan ke Perpustakaan atau ke Laboratorium Tugas Akhir Harapan HIPPSI Pendidikan dan Pelatihan pola 300 jam ini, diharapkan dapat menjadi salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas serta profesionalime guru dalam mengelola Perpustakaan dan atau Laboratorium Sekolah/ Madrasah. Semboyan HIPPSI HIPPSI tidak kemana mana, tetapi ada dimana. (Independen; Non Partai Politik)
18 Kedudukan Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama telah diatur dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi. Pasal 41 ayat (3): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pasal 44 ayat (3): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Maka sudah sewajarnya kalau dalam Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh HIPPSI bekerjasama dengan UNDIP dan UNNES, mendapatkan bantuan, fasilitas dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama setempat dimana Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan.
19
Perlu dicermati 1.
Kemenag dan Dinas Pendidikan tidak boleh kerjasama dengan PerguruanTinggi/lembaga pendi-dikan/ organisasi profesi dalam melaksanakan Diklat Pengelolaan Perpustakaan dan Kepala Laboratorium karena bertentangan dengan UU RI No.12 tahun 2012 pasal 44 ayat 2. Tentang keabsahan sertifikat. Tugas Kemenag dan Dinas Pendidikan telah diatur dalam UU RI No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 11 ayat (1), pasal 41 ayat (3) dan pasal 44 ayat (3)
2. Perguruan tinggi yang tidak memiliki Jurusan Perpustakaan atau tidak memiliki seluruh jurusan lengkap dengan laboratoriumnya serta tidak bekerjasama seperti yang diamanatkan oleh UU RI No.12 tahun 2012 pasal 44 ayat (2),
seyogyanya tidak melaksanakan Diklat dan menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Perpustakaan atau Sertifikat Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah, karena tidak kompeten
20 KOMPOSISI DAN SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT HIMPUNAN PENDIDIK DAN PENGUJI SELURUH INDONESIA MASA BHAKTI 2015 – 2020 ( Anggaran Dasar HIPPSI Bab VI Pasal 10) A. Dewan Paripurna 1. Dewan Kehormatan Ketua : Prof. Dr. Wasino, M.Hum Anggota : Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si. Anggota : Kusmayadi, SE., M.Si, Akt 2. Dewan Pembina Ketua : Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd Anggota : Prof. Singgih Tri Sulistyo, M.Hum. Anggota : Didik Susilo Utomo, SE., M.Si, Akt. B. Dewan Harian Pusat 1. Ketua Umum : Dra. Dwi Harti, M.Pd 2. Sekretaris Umum: Karni, S.Pd, MM 3. Wakil Sekretaris Umum: Nur Oktavia Alriana, S.Hum 4.a. Biro I Pendidikan dan Pelatihan, Workshop, Seminar, Penelitian, Riset: 1. Suliarsi, S.Pd 2. Dra. Endang Hadi Wahyuningsih.
21 b. Biro II Konsultan Pendidikan, Monitoring dan evaluasi program dan membentuk asosiasi Guru Bidang Studi 1. Arief Edyanto, M.Pd 2. Dra. Trisno Wiyati c. Biro III Kesekretariatan, Penerbitan, Percetakan. 1. Murip Slamet, S.Pd, M.Pd 2. Deky Aji Suseno, SE, M.Si. Kinerja Biro yang digabungkan (Biro I dan II) menjadi kenerja Biro yang kolektif disamping tugas Biro masing masing. Untuk pelaksanaan di daerah: Susunan Dewan Pimpinan Daerah (ditingkat Provinsi) dan Dewan Pimpinan Cabang (ditingkat Kabupaten/Kota) materinya disesuaikan dengan tingkat pusat sesuai kebutuhan dengan perubahan: Istilah Pembina (dipusat) untuk DHD dan DHC diganti dengan istilah Penasehat. Istilah Biro (dipusat) untuk DHD (tingkat Provinsi) dan DHC (tingkat Kabupaten/Kota) diganti dengan Istilah Bidang dengan penyesuaian jumlah personalia menurut kebutuhan dan kondisi tingkat daerah masing masing.
22 Anggaran Rumah Tangga HIPPSI BAB II Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa Anggota Luar Biasa ialah para team ahli yang erat kaitannya dengan tujuan dan kegiatan HIPPSI
Team Ahli 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Prof.Dr.Fathur Rahman, M.Hum.(Rektor UNNES) Prof. Dr. Rustono, M.Hum (PR I UNNES) Prof. Dr. Retmono, M.A., Ph.D Prof. Dr. Sudijono Sastroatmojo, M.Si Prof. Dr. Maman Rachman, M.Si Prof. Dr. Samsudi,M.Pd Prof. rer. nat. Wahyu Hardyanto, M.Si., Ph.D Prof. Dr. H. Ari Tri Soegito, S.H., MM Prof. Dr. Rusdarti, M.Si Prof. Dr. Sri Mulyani Endang S, M.Pd Prof. Dr. St. Budi Waluyo, M.Si., Ph.D Prof. Dr. Tri Marheni Puji Astuti, M.Hum Prof. Dr. Muhammad Jazuli, M.Hum. Prof. Dr Singgih Tri Sulistyo, M.Hum Prof. Dr. Sudarmin, M.Si Prof. Dr. Supriyadi, M.Si Prof. Dr. Dewi Yuliati, MA Dr. Noor Achmad, MA. (Rektor Univ. Wahid Hasyim) 19. Dr. Redyanto Noor, M.Hum (Dekan FIB UNDIP) 20. Dr. Agus Irianto, M.Si
23 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd Dr. Cahyo Budi Utomo, M.Pd Dr. Hartono, M.Pd. (FBS) Dr. Indah Sri Utari, SH., M.Hum Dr. Taufiq Hidayat, M.Kes Dr. Sri Untari M.Hum Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd Dr. Edy Purwanto, M.Pd Dr. Hamdan Triadmojo, M.Pd Dr. Agung Pramono, M.Pd Drs. Bunyamin, M.Pd Drs. Sarpan, SH., MM Arif Suryo P, S.Pd., M.Pd Dra Aditya Mariani, M.Si Kuncoro Bayu Prasetyo, S.S0s., MA Amin Taufiq Kurniawan, S.Sos., M.I.Kom Wiji Suwarno, S.Pd.I., S.IP., M.Hum Dwi Surtiawan, SH., M.Hum A. Pramukti Narendra, S.Sos., M.IP Hariyani, S.Sos., M.IP Suwondo, S.Hum., M.Hum Hendro Wicaksono, S.Hum., M.IP Yuli Rohmiyari, S.Sos., M.Si. Putut Suharsono, S.Sos., MA Drs. Sriyono, M.Si. Drs. Jumino, M.Lib., M.Hum Dra. Sri Ati, M.Si. Ika Krismayati, S.IP., M.IP Drs.Tono Suhartono, M.Si.
24 50. Jazimatul Husna, SIP., MM 61. Drs. Adib Suharto, S.IP., M.IP 62. Drs. Anggarjito, M.Si 63. Rahmad Setiawan Syaifullah, S.S., M.IP, M.Si 64. Endang Fatma, M.Si., MA 65. Wiji Suwarno, S.Pd.I., M.Hum 66. Deky Aji Suseno, SE., M.Si. 67. Dra. Emi Pujiastuti, M.Si. 68. Dra. Lina Herlina, M.Si. 69. Muh. Aris Munandar, S.Sos, MM 70. M. Hasan Bisri, S.Sn., M.Sn 71. Drs. Adib Suharto, S.IP., M.IP 72. Mecca Arfa, S.S., S.IP., M.IP 73. Yanuar Yoga Prastyawan, S.Hum., M.Hum.
UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab II Pasal 6 menjelaskan: Kedudukan Guru dan Dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan Sistim Pendidikan Nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
