1. Profil Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah A. Profil Bagian Pembangunan Bagian Pembangunan adalah salah satu sub unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung. Bagian Pembangunan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandungs Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung.Bagian Pembangunan membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian yang meliputi : a. Sub. Bagian Penyusunan Program; b. Sub. Bagian Pengendalian; c. Sub. Bagian Evaluasi & Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2006, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Bagian Pembangunan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas pokok Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis, administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah melalui koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 2. F u n g s i. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bagian Pembangunan memiliki fungsi : 1) Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 2)
Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisasa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 3) Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 4) Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 5) Penyelenggaraan pembinaan adminitratif koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 6) Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidan tugas dan fungsinya. 8) Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi lainnya dibidang koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Bagian Pembangunan, dibantu oleh tiga sub. bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub. bagian yang meliputi : 1) Sub. Bagian Penyusunan Program a. Tugas Pokok. Sub. Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah dibidang koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah. b. F u n g s i. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub. Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah.
2 (2)
2)
3)
Pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah. (3) Penyusunan pedoman petunjuk Pelaksanaan dan teknis pembinaan administratif pelaksanaan pembangunan. (4) Pelaksanaan pembinaan administratif penyusunan pembangunan pada Perangkat Daerah. (5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. (7) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam koordinasi teknis penyusunan program pembangunan daerah. Sub. Bagian Pengendalian. a. Tugas Pokok : Sub. Bagian Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah dibidang pengendalian pembangunan daerah. b. Fungsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub. Bagian Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Penyusunan perencanaan teknis operasional pengendalian pembangunan daerah. (2) Pelaksanaan koordinasi teknis administratif dalam pengendalian pembangunan daerah. (3) Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis pembinaan administratif pengendalian program pembangunan daerah. (4) Pelaksanaan pembinaan administratif dan monitoring program pembangunan daerah pada Perangkat Daerah. (5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas (7) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengendalian pembangunan daerah Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan. a. Tugas Pokok : Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dinas daerah dan lembaga teknis daerah dibidang penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. b. Fungsi. Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut : (1) Penyusunan perencanaan teknis operasional dan pelaporan pembangunan daerah. (2) Pelaksanaan koordinasi teknis dalam penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. (3)
Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. (4) Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. (5) Pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi bagian. (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan pungsinya (7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas (8) Pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat Daerah,DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam Penyusunan evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, memiliki jumlah karyawan sebanyak 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Struktur jabatan Bagian Pembangunan adalah sebagai berikut :
3
3)
1) 1 (satu) orang Kepala Bagian. 2) 3 (tiga) orang Kepala Sub. Bagian. 3) 11 (sebelas) orang jabatan fungsional umum. Struktur Organisasi. Struktur Organisasi Bagian Pembangunan, Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2006, tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Keja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :
C. Visi dan Misi 1. Visi Visi Bagian Pembangunan adalah “ Terwujudnya Tertib Pengelolaan Administrasi Kegiatan Pembangunan Dalam Rangka Menunjang Keberhasilan Kegiatan Pembangunan Di Kabupaten Bandung ” Penjelasan Visi : Visi suatu organisasi adalah arah dan tujuan masa depan yang akan dicapai. Salah satu cara untuk meraih tujuan tersebut adalah berupa komitmen yang harus dipahami dan dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh komponen organisasi. Penjelasan dari visi Bagian Pembangunan adalah sebagai berikut : a. Bahwa visi mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. b. Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas. c. Menjadi perekat dan persatuan berbagai gagasan. d. Memiliki orientasi masa depan yang jelas. e. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. Berdasarkan penjelasan visi diatas, maka makna dari visi tersebut adalah Bagian Pembangunan harus mampu mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan dengan lancar dan tertib, dari sisi kualitas, kuantitas dan tertib administrasi, aspek perwaktuan dan manfaat. 2. Misi : Untuk mendukung terwujudnya misi Bagian Pembangunan, ditetapkan enam misi sebagai berikut : a. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi antar SKPD selaku pengelola dan pelaksana program dan kegiatan pembangunan. b. Meningkatkan kegiatan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan. c. Memfasilitasi pelaksanaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (procurement unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) d. Melaksanakan pembinaan Pengadaan Barang/Jasa bagi pengguna dan penyedia barang/jasa. e. Meningkatkan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik kepada pengguna dan penyedia barang/jasa. f. Meningkatkan kemampuan aparatur, penyediaan sarana dan prasarana kerja Bagian Pembangunan. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Tujuan dari rencana strategis Bagian Pembangunan adalah : a. Tersedianya standar harga satuan barang/jasa (bahan/upah) sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dan pedoman pada proses pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. b. Tersedianya petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. c. Tersedianya pelayanan procurement unit/Unit Layanan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). d. Tersedianya sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan. e. Tersedianya sistem pelaporan yang akurat dan tepat waktu. f. Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan dari dana CSR. 2. Sasaran a. Terwujudnya mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang baku, efektif, efisien dan akuntable sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Terselenggaranya unit pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah (Procurement Unit) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4 c.
Terselenggaranya pengendalian, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan d. Terwujudnya koordinasi antar SKPD yang sinkron dan terpadu. e. Penerapan standar harga satuan barang/jasa pada seluruh program dan kegiatan di Kabupaten Bandung. f. Terlaksananya system pelaporan yang tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. g. Terinventarisirnya perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR di Kabupaten Bandung. 2. Program dan Kegiatan di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah 1. Program Dalam tahun anggaran 2012, program yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : a. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Kegiatan Bagian Pembangunan dalam tahun anggaran 2012 melaksanakan kegiatan yang meliputi : a. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga; b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH; c. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (rencana Pelaksanaan CSR) d. Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. e. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang – undangan (fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melaui ULP/LPSE) Anggaran program dan kegiatan Bagian Pembangunan bersumber dari Belanja Langsung APBD Kabupaten Bandung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.337.500.000,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2012 telah terealisasi sebesar Rp. 1.234.952.205,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) atau sebesar 93 %. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, meliputi : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD: a. Anggaran : Anggaran untuk Kegiatan Penyusunan Standar Belanja Daerah dan petunjuk pelaksanaan APBD sebesar Rp. 175.000.000,00 terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa. Bentuk kegiatan ini adalah Penyusunan Standar Belanja Daerah dan Petunjuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Buku Standar Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2013 dan petunjuk teknis Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. c. Realisasi Realisasi keuangan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 151.843.000,00 atau sebesar 87%. Rincian realisasi sebagimana tercantum dalam tabel I, sebagai berikut : TABEL I RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2012 NO
NARASI
1.
Masukan
TOLOK UKUR
Dana Data harga barang/jasa
TARGET KINERJA
REALISASI
175.000.000,00
151.843.000,00
1 paket
1 paket
5
2.
Keluaran
Penyusunan standar Belanja Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
2 buku/draft
2 buku/draft
3.
Hasil
Tersedianya Buku Standar Belanja Daerah
200 buku
200 buku
75 buku
75 buku
Buku Petunjuk Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
2.
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Kegiatan : 1)
Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan ini adalah pemberian pelayanan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE. a. Kegiatan Kegiatan ini adalah pemberian fasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) dan Pembentukan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana LPSE. b. Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya SKPD dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Uraian hasil kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dapat dilihat pada tabel II dibawah ini. c. Realisasi. Realisasi keuangan pada Kegiatan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi melalui ULP dan Pembentukan dan Penyediaan sarana dan Prasarana LPSE yang dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa dan belanja Modal dengan anggaran sebesar Rp. 670.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 641.360.625,00 (96%)
6
TABEL II RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
3.
Keluaran
Hasil
TARGET KINERJA
REALISASI
Dana
670.500.000,00
641.360.625,00
Data
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP 492 Paket melalui LPSE
Pelaksanaan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
247 Paket melalui ULP
Terfasilitasinya Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP/LPSE
1.791 Paket Kegiatan
TOLOK UKUR
492 Paket melalui LPSE 247 Paket melalui ULP 492 Paket melalui LPSE
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu : 1)
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Bentuk kegiatan ini adalah pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan SKPD dibiayai dari belanja langsung, terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang/jasa dengan anggaran sebesar Rp. 192.500.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.468.080,00 (89%). Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu tersedianya data hasil monitoring dan pengendalian
kegiatan
pembangunan
tahun
2012.
Adapun
pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel III berikut ini :
rincian
hasil
7
TABEL III RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
2)
TARGET KINERJA
REALISASI
Dana, petugas lapangan data program/kegiatan
192.500.000,00
171.468.080,00
Keluaran
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan SKPD
program/kegiata n SKPD
program/kegiat an SKPD
Hasil
Data hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan SKPD program/kegiatan SKPD
1.791 paket Kegiatan
1.791 paket Kegiatan
NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
TOLOK UKUR
Kegiatan Sinergitas Pengendalian Pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota a.
Kegiatan Kegiatan ini berupa kegiatan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.
b.
Anggaran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 149.500.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 124.876.500,00 (84 %)
c.
Hasil Hasil kegiatan ini adalah dapat dilaksanakannya pengendalian, monitoring dan evaluasi serta tersedianya data kegiatan-kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2012.
8
TABEL IV RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
3)
TARGET KINERJA
REALISASI
Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,
149.500.000,00
124.876.500,00
Keluaran
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
Hasil
Terlaksananya monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD Provinsi
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
TOLOK UKUR
Kegiatan Rencana Pelaksanaan Program CSR a.
Kegiatan Kegiatan ini berupa kegiatan memfasilitasi kegiatan pembangunan yang bersumber dari bantuan CSR.
b.
Anggaran Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 145.404.000,00 (97 %).
c.
Hasil Hasil kegiatan ini adalah tersedianya data – data perusahaan yang memberikan bantuan CSR di Kabupaten Bandung.
9
TABEL V RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN SINERGITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA TARGET KINERJA
REALISASI
Dana, SDM, data kegiatan Pelaksanaan monitoring,
150.000.000,00
145.404.000,00
Keluaran
Terlaksananya kegiatan pengendalian, pelaporan dan kegiatan pembangunan dari bantuan CSR
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
Hasil
Terlaksananya kegiatan pembangunan dari dana CSR.
program/kegiat an SKPD
program/kegiat an SKPD
NO
NARASI
1.
Masukan
2.
3.
TOLOK UKUR
Soreang, Maret 2013 Kepala Bagian Pembangunan
Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc Pembina NIP. 19671110 199303 1 012
B. Struktur Organisasi Bagian Pembangunan.
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN Nama NIP Pangkat
: Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc : 19671110 199303 1 012 : Pembina/IV a
.
KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM Nama NIP Pangkat
KASUBAG PENGENDALIAN
: TRESNA K, ST : 19811221 200604 2 012 : Penata Muda Tk. I/III b
Nama NIP Pangkat
: SUTRISNO, S.Sos : 19650909 198603 1 007 : Penata Tk. I /III d
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
1
Nama NIP Pangkat
: AMIR SOFYAN : 19600212 198903 1 001 : Penata Muda Tk. I III/b
Nama NIP Pangkat
: INDRA ANDIKA A,S.Sos : 19800412 201001 1 008 : Penata Muda III/a
1. Nama NIP Pangkat
: ASEP AGUS SAFARI : 19590808 198401 1 001 : Penata Muda Tk. I III/b
2. Nama NIP Pangkat
: EDDY KURNAEDI : 19590906 198608 1 001 : Penata Muda Tk. I III/b
2
3. Nama NIP Pangkat
: DADAN BULDANSAH : 19701010 200701 1 012 : Pengatur Muda Tk. I II/b
3. Nama NIP Pangkat
: ENDANG DACHYAR : 1959127 198204 1 001 : Pengatur Tk. I II/d
4. Nama NIP Pangkat
: SANTI KARYA ENDAH : 19770721 200701 2 010 : Pengatur Muda Tk.I II/b
Nama NIP Pangkat
: Dra. NENENG SUTIAMAH : 19580524 198903 1 002 : Penata III/c
JABATAN FUNGSIONAL UMUM 1. Nama NIP Pangkat
: TOTONG MOHTAR : 19710416 200701 1 009 : Pengatur Muda Tk.I/ II/b
2. Nama NIP Pangkat
: WAWAN SETIAWAN : 19690716 199003 1 004 : Pengatur Muda Tk.I II/b
3. Nama NIP Pangkat
: CUCU SUMPENA : 19741210 200701 1 005 : Juru Muda Tk.I/ I/b
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 1
Nama NIP Pangkat
: EULIS SUATIKAH : 19581220 198403 2 003 : Penata III/c
2
