PROFESSIONAL ETHICS. Etika Profesi

PROFESSIONAL ETHICS Etika Profesi

BIODATA PENGAJAR Nama

RINTO RAIN BARRY, ST., MM.

Tempat/Tgl Lahir

Pangkalpinang, 10 September 1972

Alamat

Binong Permai Blok E27 No. 6, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang

Pendidikan

S1 STMIK BANDUNG

Lulus 2007

S2 Magister Manajemen Universitas Budi Luhur Jakarta

Lulus 2016

Pengajar Komputer LPK KSM (Kelompok Studi Mahasiswa) Bandung

1996 s/d 1997

Pengajar Komputer (TIK) SD/SMP/SMA Kristen Nafiri Sion, Bandung

2001 s/d 2004

Pengajar Matematika SMPK Nafiri Sion, Bandung

2004 s/d 2006

Kepala Sekolah SMPK Pelita Bangsa, Bandung

2005 s/d 2008

Kepala Sekolah Lentera Harapan Koja, Jakarta Utara

2010 s/d 2012

Kepala Sekolah SMAK Kanaan Tangerang

2014 s/d 2015

Total Quality Management, Jakarta

12 Juni 2010

Leadership Training, UPH

14 – 18 Maret 2011

Pengalaman Kerja

Training

Email

[email protected]

HP/WA

0853 1915 1533

Twitter

@RainRinto

myBlog

rintorainbarrynainggolan.simplesite.com

Rinto Nainggolan

SISTEM PENILAIAN NO

NILAI

BOBOT

1.

Kehadiran

10%

Mengisi Daftar Hadir

2.

Tugas + Quiz

30%

Presentasi Kelompok

3.

UTS

30%

Essay

4.

UAS

30%

Uraian/Essay

TOTAL

KETERANGAN

100% KRITERIA NILAI

NILAI

GRADE

BOBOT

NILAI

GRADE

BOBOT

86 – 100

A

4,0

56,00 – 63,49

C

2,0

78,50 – 85,99

AB

3,5

48,50 – 55,99

CD

1,5

71,00 – 78,49

B

3,0

41,00 – 48,49

D

1,0

63,50 – 70,99

BC

2,5

0 – 40,99

E

0

ATURAN MAIN KETIDAKHADIRAN  Total pertemuan dalam satu semester adalah 13 pertemuan. Mahasiswa diperkenankan 2 kali alfa. Lebih dari 2 kali alfa, mahasiswa akan dikenakan tilang absen. Bagi mahasiswa yang terkena tilang absen tidak diperkenankan mengikuti UAS dan nilai UAS tidak diproses.  Mahasiswa diperkenankan ijin dengan alasan : sakit, kegiatan kampus atau institusi lain, serta keluarga terdekat meninggal dengan melampirkan bukti tertulis (dilampirkan di Daftar Hadir Mahasiswa). - (BAA Surya University)

MATERI PROFESSIONAL ETHICS

REFERENSI  Baase, Sara (2013). A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing Technology, 4th Edition. Boston, MA: Pearson Education.  I Putu Agus Eka Pratama (2014). Komputer dan Masyarakat. Bandung : Informatika.  Naagarazan, R.S. (2006). A textbook on Professional Ethics and Human Values. New Delhi : New Age International (P) Ltd., Publishers.  Northcutt, Stephen (2004). IT Ethics Handbook : Right and Wrong for IT Professionals. USA: Syngress Publishing, Inc.  Reynolds, W. George (2015). Ethics in Information Technology, 5th edition. USA: Cengage Learning.

ETIKA PROFESI

Etika Profesi – 1.0

ETIKA berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau ADAT

ISTIADAT (kebiasaan).


What is Ethics? Menurut Socrates (filsuf Yunani, 477-399 SM ) :  Pengetahuan memiliki pengaruh pada kehidupan manusia.  Orang secara alami akan melakukan apa yang baik, jika mereka tahu apa yang benar.

 Tindakan jahat atau buruk adalah hasil dari ketidaktahuan.  Jadi, jika penjahat yang benar-benar menyadari konsekuensi mental dan spiritual dari tindakannya, dia tidak akan melakukan atau bahkan mempertimbangkan melakukannya.

 Oleh karena itu, setiap orang yang tahu apa yang benar dengan tepat secara otomatis akan melakukannya.


DEFINISI ETIKA  Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). http://kbbi.web.id/  Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok di dalam mengatur tingkah lakunya. Kees Bertens

 Etika adalah seperangkat keyakinan tentang perilaku yang benar dan salah dalam masyarakat. Reynolds, W. George (2015) Etika Profesi – 1.3

PANDANGAN MENGENAI ETIKA

Immanuel Kant (1724-1804) seorang filsuf besar Jerman abad ke-18 mengatakan :

“Dalam HUKUM seorang pria bersalah ketika ia MELANGGAR HAK orang lain. Dalam ETIKA dia bersalah jika ia hanya

BERPIKIR untuk melakukannya.” Etika Profesi – 1.4

MORAL 1) (Ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila. 2) Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan. 3) Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.

http://kbbi.web.id/


NORMA 1) Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; 2) Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;

― agama aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya yang bersumber pada ajaran agamanya; ― sosial aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya;

― susila aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dan wanita. http://kbbi.web.id/


HUKUM 1) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; 2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;

3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; 4) Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;

http://kbbi.web.id/


DEFINISI PROFESI  PROFESI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.  PROFESIONAL adalah : 1) bersangkutan dengan profesi; 2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir).  PROFESIONALISME adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.  Sebuah profesi adalah panggilan yang memerlukan pengetahuan khusus dan persiapan akademik yang seringkali panjang dan intensif.


CIRI-CIRI PROFESI a) Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman bertahun-tahun. b) Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. c) Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. d) Izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. (menurut Michael 542 HCI Surya University, tidak wajib) e) Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Etika Profesi – 1.9

SYARAT SUATU PROFESI a. Melibatkan kegiatan intelektual. b. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. c. Memerlukan persiapan yang profesional dan bukan sekedar latihan.

d. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. e. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. f. Mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi.

g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. h. Menentukan standarnya sendiri, dalam hal ini adalah kode etik. Etika Profesi – 1.10

DEFINISI ETIKA PROFESI  Etika Profesi Dapat didefinisikan sebagai aturan pribadi dan perusahaan yang mengatur perilaku dalam konteks profesi tertentu.  Etika Profesi mencakup standar pribadi, organisasi, dan perusahaan dari perilaku yang diharapkan dari para profesional.

 Etika profesi adalah etika yang harus ditaati bersama oleh komunitas dan organisasi yang mana di dalamnya terdiri dari individu-individu dengan profesinya yang menjadi patokan di dalam menjalankan profesinya pada kehidupan sehari-hari. (I Putu Agus Eka Pratama, 2014)  Etika profesi termasuk hubungan dengan dan tanggung jawab terhadap pelanggan, klien, rekan kerja, karyawan, pengusaha, orang lain yang menggunakan produk seseorang dan jasa, dan lain-lain yang mereka mempengaruhi. Etika Profesi – 1.11

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI 1) Tanggung Jawab  Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Maksudnya, menuntut dirinya untuk bekerja sebaik mungkin dengan standar di atas rata-rata, dengan hasil yang maksimum dan dengan moto yang terbaik. Ia bertanggung jawab menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin dan dengan hasil yang memuaskan.  Bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain khususnya kepentingan orang-orang yang dilayaninya. Pada tingkat dimana profesinya itu membawa kerugian tertentu secara disengaja atau tidak disengaja, maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Bentuknya bisa macam-macam, seperti : mengganti kerugian; pengakuan jujur dan tulus secara moral karena telah melakukan kesalahan; mundur dari jabatannya; dan sebagainya. Etika Profesi – 1.12.1

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI 2) Keadilan  Tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun, termasuk orang yang mungkin tidak bisa membayar jasa profesionalnya.  Siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama merupakan perwujudan yang sangat konkret prinsip keadilan dalam arti yang seluas-luasnya.  Tidak boleh membeda-bedakan pelayanannya dan juga kadar dan mutu pelayanannya termasuk dalam melayani orang yang tidak mampu.

 Penyimpangan seperti di atas sangat tidak sesuai dengan etika profesi, profesional dan profesionalisme, karena keprofesionalan ditujukan untuk kepentingan orang banyak (melayani masyarakat) tanpa membedakan status atau tingkat kekayaan orang tersebut. Etika Profesi – 1.12.2

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI 3) Integritas Moral  Ia mempunyai komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran profesinya, nama baiknya dan juga kepentingan orang lain dan masyarakat.  Ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau melakukan tindakan yang melanggar.

 Ia tidak akan mudah menyerah terhadap bujukan uang, bahkan terhadap ancaman teror, fitnah, kekuasaan dan semacamnya demi mempertahankan dan menegakkan keadilan.  Ia rela mati hanya demi mempertahankan kebenaran nilai yang dijunjungnya itu. Dengan kata lain, prinsip integritas moral menunjukan bahwa orang tersebut punya pendirian yang teguh, khususnya dalam memperjuangkan nilai yang dianut profesinya.

Etika Profesi – 1.12.3

PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI 4) Otonomi  Memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya dan dengan rambu-rambu atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk membatasi dan meminimalisir adanya pelanggaran atau malpraktek.

 Tidak boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan atau intervensi di dalam pelaksanaan profesi tersebut. Otonomi ini juga penting agar kaum profesional itu bisa secara bebas mengembangkan profesinya, bisa melakukan inovasi, dan kreasi tertentu yang kiranya berguna bagi perkembangan profesi itu dan kepentingan masyarakat luas.

Etika Profesi – 1.12.4

MENGAPA PARA PROFESIONAL MEMERLUKAN ETIKA ???

QUIZ Etika Profesi – 1.13

TUGAS PRESENTASI KELOMPOK  Tugas presentasi kelompok adalah tugas membuat presentasi materi kuliah dengan powerpoint yang berisi materi yang ditentukan dan dipresentasikan mulai pertemuan kuliah yang ketiga dan seterusnya. Kelompok sebelumnya akan mengajukan pertanyaan (diberikan penilaian), serta diskusi yang dipimpin oleh ketua kelompok.  Jumlah slide presentasi adalah minimal 12 slide selama kurang lebih 30 menit yang merupakan kombinasi teks dan gambar dan disesuaikan dengan materi masing-masing.  Slide yang dipresentasikan, cara mempresentasikan, serta mahasiswa di luar kelompok tersebut memberikan tanggapan akan diberikan penilaian.  Jumlah anggota kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang dan penentuan anggotanya dilakukan secara acak di pertemuan kuliah yang pertama.  Satu hari sebelum presentasi, slide harus dikirim ke email pengajar : [email protected]

ETIKA DALAM MASYARAKAT  Masyarakat merupakan bentuk dari interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk pribadi. (definisi bebas)  Ini berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka terjadi interaksi dan komunikasi di dalamnya.  Etika masyarakat terkadang dibentuk dari kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun atau sudah dilakukan oleh nenek moyang. Etika bisa berasal dari nilai-nilai keagamaan yang dipercayai masyarakat, sehingga etika masyarakat adalah segala jenis hukum yang mengatur moral, adat dan kesopanan dalam bermasyarakat.

Etika Dalam Masyarakat – 2.0

ETIKA DALAM MASYARAKAT  Dalam bersosialisasi di masyarakat, manusia memerlukan etika sebagai pedoman dalam berkata, berpikir dan melakukan suatu kebiasaan yang baik untuk dianut. Maka dari itu, pemahaman akan etika dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.  Etika menjadi tolak ukur dalam menghadapi berbagai perbedaan moral yang ada di masyarakat.


DEFINISI ETIKA MASYARAKAT  Etika Masyarakat adalah segala hal yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan, adatistiadat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir.


PENTINGNYA ETIKA DALAM MASYARAKAT a. Etika dapat membuat seorang manusia bersikap empati. b. Etika membuat seorang manusia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan menghargai kehidupannya. c. Etika memberikan self control bagi manusia agar dapat menyadari apa yang sedang ia lakukan dan tahu apa yang seharusnya dilakukan. d. Etika mengajarkan agar manusia dapat mawas diri artinya manusia memperhitungkan apa yang akan dilakukannya dan bagaimana pandangan orang lain terhadap perilakunya.


CONTOH ETIKA DALAM MASYARAKAT a) Membungkuk badan ketika kita sedang lewat atau sedang berjalan kaki ketika berjalan di depan orang lain, terutama kepada yang lebih tua. b) Bertamu tidak boleh sampai larut malam.

c) Ketika makan, orang yang lebih tua dipersilahkan terlebih dahulu mengambil makanan. d) Makan tidak boleh berdecap dan bersendawa. e) Saling menghormati antar umat beragama. f) …. (komentar dari mahasiswa).


KONDISI MENTAL BANGSA INDONESIA SAAT INI Tulisan begawan Antropologi Koentjaraningrat berjudul : "Apakah kelemahan mentalitet kita sesudah revolusi?“ (Kompas, 9 Februari 1974), menyebutkan bahwa : Kelemahan mentalitas bangsa sesudah revolusi, antara lain :

 Meremehkan mutu,  Menerabas,  Tidak percaya diri,  Tidak berdisiplin, dan

 Kurang bertanggung jawab. Antropologi adalah ilmu tentang manusia, masa lalu dan kini, yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati (alam), dan juga humaniora.


KODE ETIK PROFESI  Kode Etik Profesi yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.  Menurut UU No. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN), Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.  Kode etik menunjukkan hak, tugas, dan kewajiban anggota profesi dan masyarakat profesional.  Kode etik ini mengikat semua anggota organisasi lembaga profesi yang bersangkutan.  Tujuan umum kode etik yaitu supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai. Dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Kode Etik Profesi – 3.0

PERAN PENTING KODE ETIK 1. Inspirasi dan pedoman. Kode etik mengungkapkan komitmen kolektif dari profesi untuk perilaku etis dan baik di depan publik dan dengan demikian menginspirasi individu. Mereka mengidentifikasi tanggung jawab utama dan memberikan pernyataan dan pedoman untuk para profesional dan masyarakat profesional. 2. Dukungan untuk Professional. Kode etik memberikan dukungan positif untuk profesional untuk berpihak pada isu-isu moral. Selanjutnya mereka memberi bantuan sesuai potensinya untuk melaksanakan kewajiban profesional.

Kode Etik Profesi – 3.1.1

PERAN PENTING KODE ETIK 3. Pencegahan (mencegah bertindak bermoral) dan disiplin (mengatur untuk bertindak secara moral). Kode etik berfungsi sebagai dasar untuk menyelidiki tindakan tidak etis. Masyarakat profesional kadang-kadang mencabut keanggotaan atau menghentikan / mengusir para anggota, ketika terbukti telah bertindak tidak etis. Sanksi ini bersama dengan hilangnya rasa hormat dari rekan-rekan dan masyarakat terikat untuk bertindak sebagai pencegah. 4. Mempertahankan seperti keadaan sebelumnya. Mereka menciptakan tingkat minimum perilaku etis dan mempromosikan kesepakatan dalam profesi. Kewajiban utama yaitu keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dinyatakan oleh kode etik melayani dan melindungi masyarakat.

Kode Etik Profesi – 3.1.2

PERAN PENTING KODE ETIK 5. Meningkatkan kepentingan bisnis. Kode etik menawarkan inspirasi bagi pengusaha, menetapkan standar bersama, persaingan sehat, dan memaksimalkan keuntungan bagi investor, karyawan, dan konsumen. 6. Mempertahankan seperti keadaan sebelumnya. Mereka menciptakan tingkat minimum perilaku etis dan mempromosikan kesepakatan dalam profesi. Kewajiban utama yaitu keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dinyatakan oleh kode etik melayani dan melindungi masyarakat. 7. Meningkatkan kepentingan bisnis. Kode etik menawarkan inspirasi bagi pengusaha, menetapkan standar bersama, persaingan sehat, dan memaksimalkan keuntungan bagi investor, karyawan, dan konsumen. Kode Etik Profesi – 3.1.3

TUJUAN KODE ETIK PROFESI 1. Menjunjung tinggi martabat profesi.

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Meningkatkan mutu profesi.

5. Meningkatkan mutu organisasi profesi. 6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

8. Menentukan baku/pokok standarnya sendiri.

Kode Etik Profesi – 3.2

FUNGSI KODE ETIK PROFESI 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Kode Etik Profesi – 3.3

KODE ETIK DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Kode Etik Di Bidang TI – 4.0

check

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

 Kelompok pertama, yang bergelut di dunia perangkat lunak (software), seperti merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi. Pekerjaannya adalah : 1) Sistem Analisis, orang yang bertugas menganalisa sistem yang diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. 2) Programmer, orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program (baik aplikasi maupun system operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.

3) Web Designer, orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Kode Etik Di Bidang TI – 4.1.1

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI  Kelompok kedua, yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware). Pekerjaannya adalah: 1) Technical Engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.

2) Networking Engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshootingnya.

Kode Etik Di Bidang TI – 4.1.2

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI  Kelompok ketiga, yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pekerjaannya adalah : 1) EDP Operator, adalah orang yang bertugas mengoperasikan program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan perusahaan/organisasi lainnya.

2) System Administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap system, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap system, serta hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. 3) MIS Director, merupakan orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah system informasi, melakukan manajemen terhadap system tersebut secara keseluruhan baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Kode Etik Di Bidang TI – 4.1.3

Professional Relationships IT Workers


FUNGSI ORGANISASI PROFESI 1. Mengatur keanggotaan organisasi Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan sebuah profesi dan kemudahan lebih lanjut lagi menentukan aturan-aturan yang lebih jelas dalam anggaran. 2. Membantu anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuan sesuai perkembangan teknologi Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. 3. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya

Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Dengan kepemilikan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional maka orang akan melihat tingkat profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikasi tersebut. Kode Etik Di Bidang TI – 4.3.1

FUNGSI ORGANISASI PROFESI 4. Membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota Etika profesi merupakan aturan yang diberlakukan untuk seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun tidak serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. 5. Memberi sangsi bagi anggota yang melanggar etika profesi

Sangsi yang diterapkan bagi pelanggaran kode etik profesi tentunya mengikat semua anggota. Sangsi bervariasi, tergantung jenis pelanggaran dan bias bersifat internal organisasi seperti misalnya Black list atau bahkan sampai dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut.


Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN)  IPKIN adalah sebuah organisasi yang berdiri pada tahun 1974.  Pada dasarnya IPKIN adalah organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesional dalam bidang Komputer dan Informatika.

 Bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembanan teknologi Komputer dan Informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional.


Prinsip Etika Profesi IPKIN 1) Prinsip Standar Teknis - melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan bidang profesinya. 2) Prinsip Kompetensi - mengembangkan pengetahuan dan gunakan teknologi mutakhir untuk berkompetensi. 3) Prinsip Tanggung Jawab Profesi. 4) Prinsip Kepentingan Publik. 5) Prinsip Integritas - untuk meningkatkan kepercayaan public. 6) Prinsip Objektivitas - menyampingkan hal pribadi jalankan tugas. 7) Prinsip Kerahasiaan. 8) Prinsip perilaku profesional - reputasi baik. Kode Etik Di Bidang TI – 4.4.2

SEARCC  South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profiesional IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara.

 SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara : Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapora dan Thailand.


Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)  Cikal bakalnya sudah dimulai sejak tahun 1884. Himpunan profesi ini dirancang untuk memberikan pelayanan kepada para profesional dari semua bidang ilmu kelistrikan, elektronik dan komputer dan area ilmu dan teknologi yang terkait.  IEEE Computer Society adalah organisasi keanggotaan terkemuka di dunia yang didedikasikan untuk ilmu komputer dan teknologi. Melayani lebih dari 60.000 anggota, IEEE Computer Society adalah informasi yang dipercaya, jaringan, dan sumber pengembangan karir untuk komunitas global pemimpin teknologi yang mencakup peneliti, pendidik, insinyur perangkat lunak, profesional TI, pengusaha, dan mahasiswa.


KODE ETIK IEEE 

Kami, anggota IEEE, dalam pengenalan akan pentingnya teknologi kami dalam mempengaruhi kualitas kehidupan di seluruh dunia dan dalam penerimaan kewajiban kami pada profesi kami, anggota-anggotanya dan masyarakat yang kami layani, dengan ini kami menyatakan diri terikat pada perilaku etis dan profesional tertinggi dan setuju :

1) Menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka fatktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. 2) Menghindari konflik interes nyata atau yang terperkirakan sedapat mungkin, dan membukakannya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul. 3) Akan jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia. 4) Menolak sogokan dalam segala bentuknya. 5) Mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan konsekuensinya. Kode Etik Di Bidang TI – 4.6.1.1

KODE ETIK IEEE 6) Menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman, atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan relevansi kami. 7) Mencari, menerima, dan menawarkan kritik perkerjaan teknis, mengakui dan memperbaiki kesalahan, dan menghargai selayaknya kontribusi orang lain. 8) Memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktorfaktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur dan asal kebangsaan. 9) Berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau maksud jahat. 10) Membatu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Kode Etik Di Bidang TI – 4.6.1.2

Association for Computer Machinery (ACM)  Didirikan pada tahun 1947 dengan menciptakan the first stored-program digital computer. Lembaga ini memiliki beberapa cabang di beberapa belahan dunia.  Kode etik ACM terdiri dari kewajiban moral, tanggungjawab profesional khusus, kepemimpinan organisasi dan elemen kepatuhan.


Kewajiban Moral Umum Sebagai Anggota ACM 1) Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan umat manusia. 2) Menghindari perbuatan menyakiti orang lain. 3) Jujur dan dapat dipercaya. 4) Bijaksana dan tidak melakukan tindakan diskriminasi. 5) Menghormati hak dan kekayaan intelektual termasuk copy right dan hak paten. 6) Memberikan penghormatan yang tepat bagi kekayaan intelektual. 7) Menghargai privasi orang lain. 8) Menghormati kerahasiaan.


Tanggungjawab Professional Yang Lebih Spesifik Sebagai Seorang Profesional Komputer ACM 1) Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kualitas terbaik dalam proses maupun hasil pekerjaan profesi saya. 2) Memiliki dan menjaga kompetensi professional. 3) Mengetahui dan menghormati hukum yang ada sehubungan dengan tugas professional. 4) Mendapatkan dan memberikan pandangan professional yang pantas. 5) Memberikan evaluasi yang lengkap dan menyeluruh dari sistem komputer dan dampaknya termasuk analisis resiko yang mungkin ada. 6) Menghormati kontrak, persetujuan dan bertanggung jawab. 7) Meningkatkan pengertian masyarakat umum akan komputer dan konsekuensinya. 8) Mengakses komputer dan sumber daya komunikasi hanya jika memiliki izin untuk melakukannya. Kode Etik Di Bidang TI – 4.7.3

Tanggungjawab Kepemimpinan Organisasi Sebagai Anggota Dan Pemimpin Organisasi ACM 1) Menyampaikan tanggung jawab sosial anggota unit organisasi dan mendukung penerimaan penuh dari tanggung jawab tersebut. 2) Mengatur personil dan sumber daya untuk merancang dan membangun sistem informasi yang meningkatkan kualitas, efektifitas dan harga diri dalam dunia kerja. 3) Mengakui dan mendukung penggunaan yang tepat dan telah di otoritasi dari sumber daya computer dan komunikasi milik organisasi. 4) Memastikan bahwa pengguna dan orang-orang yang akan dipengaruhi oleh sistem komputer, dapat menyampaikan kebutuhannya selama penilaian dan perancangan kebutuhan. Selanjutnya, system tersebut harus divalidasi agar sesuai dengan kebutuhan tadi. 5) Menyampaikan dan mendukung kebijakan yang melindungi harga diri pengguna dan orang-orang yang dipengaruhi oleh sistem komputer. 6) Menciptakan kesempatan pada anggota organisasi untuk mempelajari prinsipprinsip dan batasan-batasan dari sistem computer. Kode Etik Di Bidang TI – 4.7.4

Kepatuhan Terhadap Kode Etik Sebagai Anggota ACM  Menjunjung tinggi dan menyebarluaskan prinsip-prinsip kode etik itu.  Menganggap pelanggaran dari kode etik ini sebagai ketidakkonsistenan keanggotaan ACM.


KODE ETIK PROGRAMMER  Berkontribusi untuk kehidupan masyarakat yang baik. Programmer harus mengembangkan sistem komputer yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat seperti ancaman sosial dan keamanan, dan dapat membuat aktifitas dan pekerjaan yang lebih mudah. Programmer sebaiknya membangun sesuatu dengan standar yang tinggi.  Menghindari hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Sistem komputer memilki dampak tidak langsung kepada pihak ketiga. Sistem dapat menyebabkan kehilangan informasi dan sumber daya, dan itu berbahaya untuk pengguna, masyarakat, atau pekerja. Oleh karena itu software developer harus meminimalisir resiko tersebut dengan mengikuti desain standar dan testing yang baik.  Jujur dan dapat dipercaya. Prinsip ini mendorong programmer untuk lebih jujur serta sadar akan keterbatasan pengetahuan mereka saat menuliskan sistem komputer. Jika programmer mengetahui ada kesalahan dalam sistem, dia dapat melaporkan segera untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kode Etik Di Bidang TI – 4.8.1

KODE ETIK PROGRAMMER  Memberikan penghargaan untuk aset intelektual. Software developer dilarang keras untuk mengakui hasil karya orang lain, bahkan juga ketika program tersebut tidak terlindungi oleh "copyright" atau "patent". Mereka harus mengenali dan mengakui pekerjaan/karya orang lain, dan mereka harus menggunakan ide mereka sendiri untuk mengembangkan software.  Menghormati privasi orang lain. Sistem komputer bisa saja disalahgunakan oleh beberapa orang dalam pelanggaran privasi orang lain. Software developer harus menuliskan program yang dapat melindungi informasi pengguna yang dapat menangkal orang tidak dikenal (tidak berizin) mengakses informasi tersebut.  Menghormati Kerahasiaan. Software developer harus bersedia menjaga rahasia informasi terkait pekerjaannya dan segala informasi terkait proyek yang sedang dikerjakannya jika client atau perusahaan menginginkan hal tersebut. Kode Etik Di Bidang TI – 4.8.2

PELANGGARAN KODE ETIK

Pelanggaran Kode Etik – 5.0

PRIVASI  Kerahasiaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Privasi kadang dihubungkan dengan anonimitas walaupun anonimitas terutama lebih dihargai oleh orang yang dikenal publik. Privasi dapat dianggap sebagai suatu aspek dari keamanan.  Hak pelanggaran privasi oleh pemerintah, perusahaan, atau individual menjadi bagian di dalam hukum di banyak negara, dan kadang konstitusi atau hukum privasi. Hampir semua Negara memiliki hukum, yang dengan berbagai cara membatasi privasi. Contoh : aturan pajak umumnya mengharuskan pemberian informasi mengenai pendapatan. Privasi individu dapat bertentangan dengan aturan kebebasan berbicara dan beberapa aturan hukum mengharuskan pemaparan informasi publik yang dapat dianggap pribadi di negara atau ”budaya” lain. Pelanggaran Kode Etik – 5.1

PRIVASI  Privasi dapat secara sukarela dikorbankan, umumnya demi keuntungan tertentu, dengan risiko hanya menghasilkan sedikit keuntungan dan dapat disertai bahaya tertentu atau bahkan kerugian.  Contohnya adalah pengorbanan privasi untuk mengikut suatu undian atau kompetisi; Seseorang memberikan detail personalnya (sering untuk kepentingan periklanan) untuk mendapatkan kesempatan memenangkan suatu hadiah.  Contoh lainnya adalah jika informasi yang secara sukarela diberikan tersebut dicuri atau disalahgunakan seperti pada pencurian identitas. Pelanggaran Kode Etik – 5.2

PELANGGARAN PRIVASI  Salah satu dampak negatif dari era informasi adalah pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat diartikan sebagai pembeberan informasi tanpa memperhatikan kode etik. Salah satu contoh kasusnya adalah mempublikasikan dokumen elektronik seperti gambar, video, tulisan, dll.  Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran privasi antara lain :

a) Mengirim dan mendistribusikan dokumen yang bersifat pornografi, menghina, mencemarkan nama baik, dll. Contohnya pernah terjadi pada Prita Mulyasari yang menurut pihak tertentu telah mencemarkan nama baik karena surat elektronik yang dibuat olehnya. b) Melakukan penyadapan informasi. Seperti halnya menyadap transmisi data orang lain. Pelanggaran Kode Etik – 5.3.1

PELANGGARAN PRIVASI c) Melakukan penggadaan tanpa ijin pihak yang berwenang. Bisa juga disebut dengan hijacking. Contoh yang sering terjadi yaitu pembajakan perangkat lunak (Software Piracy). d) Melakukan pembobolan secara sengaja ke dalam sistem komputer. Hal ini juga dikenal dengan istilah Unauthorized Access.

e) Memasuki/menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Contoh kejahatan ini adalah probing dan port. f) Memanipulasi, mengubah atau menghilangkan informasi yang sebenarnya. Misalnya data forgery atau memalsukan data pada dokumen penting yang ada di internet. Pelanggaran Kode Etik – 5.3.2

KEBEBASAN BEREKSPRESI  Secara normatif dalam konstitusi negara, kebebasan berekspresi dilindungi dan dijamin.

 Harus diakui kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia dewasa ini belum berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Masih kita temukan penyimpangan di sana sini.  Kebebasan berekspresi tidak boleh merugikan orang lain.  Sebagai contoh : Hate speech Dalam arti hukum, Hate speech adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku yang membuat pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Pelanggaran Kode Etik – 5.4

UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2008 INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)  Pasal 27 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,000 (satu miliar rupiah)“.  Pasal 36 UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain“. Pelanggaran Kode Etik – 5.5

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELANGGARAN ETIKA 1) Kebutuhan individu 2) Korupsi dengan alasan ekonomi 3) Tidak ada pedoman  Area “abu-abu”, sehingga tak ada panduan.

4) Perilaku dan kebiasaan individu  Kebiasaan yang terakumulasi tak dikoreksi. 5) Lingkungan tidak etis  Pengaruh dari komunitas.

6) Perilaku orang yang ditiru  Efek primordialisme (perasaan kesukuan yang berlebihan) yang kebablasan. Pelanggaran Kode Etik – 5.6

SANKSI UNTUK PELANGGARAN ETIKA 1) Sanksi Sosial Skala relatif kecil, dipahami sebagai kesalahan yang dapat “dimaafkan”.

2) Sanksi Hukum Skala besar, merugikan hak pihak lain. Hukum pidana menempati prioritas utama, bisa diikuti oleh hukum perdata.

Pelanggaran Kode Etik – 5.7

ALASAN MENGABAIKAN KODE ETIK 1) Pengaruh sifat kekeluargaan Misalnya yang melakukan pelanggaran adalah keluarga atau dekat hubungan kekerabatannya dengan pihak yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada suatu profesi, maka mereka akan cenderung untuk tidak memberikan sanksi kepada kerabatnya yang telah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. 2) Pengaruh jabatan Misalnya yang melakukan pelanggaran kode etik profesi itu adalah pimpinan atau orang yang memiliki kekuasaan yang tinggi pada profesi tersebut, maka bisa jadi orang lain yang posisi dan kedudukannya berada di bawah orang tersebut akan untuk enggan melaporkan kepada pihak yang berwenang yang memberikan sanksi, karena kekawatiran akan berpengaruh terhadap jabatan dan posisinya pada profesi tersebut. Pelanggaran Kode Etik – 5.8.1

ALASAN MENGABAIKAN KODE ETIK 3) Pengaruh masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyebabkan pelaku pelanggaran kode etik profesi tidak merasa khawatir melakukan pelanggaran. 4) Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat 5) Organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan

6) Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri

Pelanggaran Kode Etik – 5.8.2

UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI  Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berperilaku secara etis.  Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya.  Perusahan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya.  Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Pelanggaran Kode Etik – 5.9

QUIZ 1) Sulitkah menentukan tindakan seseorang adalah kebebasan berekspresi, pelanggaran kode etik atau hukum? Apa batasannya kebebasan berekspresi? Berikan pendapatmu. 2) Apa batasan sehingga “meme” itu tidak melanggar kode etik? 3) Apa alasan seseorang mengabaikan kode etik?

ETIKA UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA TI

Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.0

Lihat Referensi

ETIKA UMUM UNTUK PENGGUNA TI IT Ethics Handbook: Right and Wrong for IT Professionals, chapter 12

a) Pembajakan Software: pelanggaran umum terjadi ketika karyawan menyalin perangkat lunak dari komputer kerja mereka untuk digunakan di rumah.

b) Menggunakan sumber daya komputasi secara pantas : beberapa karyawan menggunakan komputer kerja mereka untuk “surfing” situs web populer yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan mereka.  "Setengah dari 500 perusahaan telah berurusan dengan setidaknya satu insiden yang terkait dengan pornografi di tempat kerja selama 12 bulan terakhir, menurut sebuah survey yang dirilis.  Korporasi telah mengambil masalah serius dan menghukum pelaku 44% dari kasus tersebut dan mendisiplinkan mereka yang bertanggung jawab sebesar 41%. Survey: pornografi di komputer tetap menjadi masalah di perusahaan AS, Computer-world, June 21, 2005 Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.1.1

ETIKA UMUM UNTUK PENGGUNA TI c) Berbagi Informasi dengan semestinya :  Organisasi disimpan sejumlah besar informasi yang dapat diklasifikasikan sebagai pribadi atau rahasia.  Data pribadi menggambarkan individu karyawan - misalnya, gaji, absensi, penilaian kinerja, catatan kesehatan.  Informasi rahasia menggambarkan perusahaan dan operasinya: penjualan, rencana promosi, penelitian dan pengembangan.  Berbagi informasi ini dengan pihak yang tidak sah, bahkan secara tidak sengaja, telah melanggar privasi seseorang atau menciptakan potensi bahwa informasi perusahaan bisa jatuh ke tangan pesaing. Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.1.2

PENDUKUNG PRAKTEK ETIS PENGGUNA IT 1) Mendefinisikan dan membatasi penggunaan yang tepat terhadap sumber daya IT

 Perusahaan harus mengembangkan, mengkomunikasikan dan menegakkan pedoman tertulis yang mendorong karyawan untuk menghormati sumber daya perusahaan IT dan menggunakannya untuk meningkatkan kinerja pekerjaan mereka.  Pedoman yang efektif memungkinkan beberapa tingkat penggunaan pribadi sementara melarang karyawan untuk mengunjungi situs Web, objek atau menggunakan e-mail perusahaan untuk mengirim pesan menyinggung atau melecehkan. Lihat: Widener University Prosedur ITS: http://www.widener.edu/Administration/Information_Technology_Services/Information/Procedu res/6662/

Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.2.1

PENDUKUNG PRAKTEK ETIS PENGGUNA IT 2) Menetapkan Pedoman Penggunaan Software Perusahaan  Manajer perusahaan IT harus memberikan aturan yang jelas yang mengatur penggunaan komputer dan perangkat lunak terkait.  Tujuannya harus untuk memastikan bahwa karyawan memiliki salinan hukum (lisensi) semua perangkat lunak.

3) Penataan Sistem Informasi untuk Melindungi Data dan Informasi  Menerapkan sistem dan prosedur yang membatasi akses data kepada karyawan yang membutuhkannya.  Karyawan harus dilarang mengakses data tentang hasil penelitian dan pengembangan, formula produk, dan proyeksi staf jika mereka tidak perlu untuk melakukan pekerjaan mereka. Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.2.2

PENDUKUNG PRAKTEK ETIS PENGGUNA IT 4) Instalasi dan Mempertahankan Firewall Perusahaan  Firewall adalah sebuah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai penghalang antara perusahaan dan dunia luar dan batas akses ke jaringan perusahaan berdasarkan kebijakan penggunaan Internet.  Firewall dapat dikonfigurasi untuk melayani sebagai “deterjen” yang efektif berselancar Web yang tidak sah dengan memblokir akses ke situs Web tertentu.  Firewall dapat berfungsi sebagai penghalang yang efektif untuk e-mail masuk dari Web : situs tertentu, perusahaan atau pengguna.  Dapat diprogram untuk memblokir e-mail dengan jenis tertentu, yang mengurangi risiko virus komputer berbahaya. Lihat : IntroCompEthics Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.2.3

ETIKA PROFESIONALISME IT  Ciri-ciri Profesionalime yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1) Memiliki kemampuan / keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. 2) Punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software, aplikasi, atau pemrograman. 3) Bekerja di bawah disiplin kerja. 4) Mampu melakukan pendekatan disipliner. 5) Mampu bekerja sama (team work).

6) Cepat tanggap terhadap masalah client. Etika untuk Pekerja IT dan Pengguna (users) – 6.3

ETIKA BAGI PROFESIONAL IT selengkapnya bisa dibaca di …

IT Ethics Handbook Right and Wrong for IT Professionals



Northcutt, Stephen (2004). IT Ethics Handbook : Right and Wrong for IT Professionals. USA: Syngress Publishing, Inc.

ETIKA DI INTERNET (CYBER ETHICS)

TERMINOLOGI CYBER ETHICS  CYBER ETHICS adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia Teknologi Informasi.  CYBER ETHICS adalah suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi khususnya teknologi informasi.  Tidak adanya batas yang jelas secara fisik serta luasnya penggunaan IT di berbagai bidang membuat setiap orang yang menggunakan teknologi informasi diharapkan mau mematuhi cyber ethics yang ada.

PERKEMBANGAN INTERNET  Sejarah Internet dimulai dengan perkembangan komputer elektronik di tahun 1950-an.  Konsep awal jaringan paket berasal dari beberapa laboratorium ilmu komputer di Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Departemen Pertahanan AS memberikan kontrak pada awal tahun 1960-an untuk sistem jaringan paket, termasuk pengembangan ARPANET.  Pesan pertama dikirim melalui ARPANET dari laboratorium ilmu komputer Profesor Leonard Kleinrock di University of California, Los Angeles (UCLA) ke node jaringan kedua di Stanford Research Institute (SRI).  Pada Agustus 1962, Licklider dan Weldon Clark menerbitkan makalah "OnLine Man- Computer Communication" yang merupakan salah satu deskripsi pertama dari masa depan jaringan (internet).

PERKEMBANGAN INTERNET

KARAKTERISTIK INTERNET 1) Saling berinteraksi namun tidak secara fisik. 2) Internet beroperasi secara virtual/maya. 3) Informasi yang ada didalamnya itu bersifat publik. 4) Dunia maya selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. 5) Dunia maya tidak mengenal batas-batas territorial.

PENTINGNYA ETIKA DI INTERNET  Perlu diingat : internet dibuat untuk memudahkan dan membantu banyak orang dengan saling terhubung satu dengan yang lain!

 Semua orang bebas mengakses internet, dan dengan baik buruk konten yang ada didalamnya maka perlu pedoman (etika) sehingga diharapkan tindakan yang buruk dapat dihindari, jika memungkinkan dinihilkan. a) Mencegah pengguna mengganggu dan merugikan orang lain.

b) Mencegah pengguna saling menghina atau menjelekkan antara pengguna (mencegah hate speech). c) Mencegah melakukan tindakan kejahatan dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan.

d) Setidaknya memangkas hal-hal buruk dan upaya buruk yang dilakukan pengguna internet, meskipun ini merupakan tantangan yang tersulit.

Kode Etik Pengguna INTERNET a) Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. b) Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama dan ras (SARA), termasuk didalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok/ lembaga/ institusi lain. c) Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum (illegal) positif di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya.

Kode Etik Pengguna INTERNET d) Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur.

e) Tidak mempergunakan, mempublikasikan dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking dan cracking. f) Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, maka harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya.

Kode Etik Pengguna INTERNET g) Tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya (resource) dan peralatan yang dimiliki pihak lain.

h) Menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala muatan/isi situsnya. i) Untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung.

PELANGGARAN ETIKA DI INTERNET 1) Netiket atau Nettiquette, adalah etika dalam berkomunikasi menggunakan internet yang ditetapkan oleh IETF (The internet Engineering Task Force). IEFT adalah sebuah komunitas masyarakat internasional yang terdiri dari para perancang jaringan, operator, penjual dan peneliti yang terkait dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet. 2) SPAMMING Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (email) yang tak dikehendaki. Spam sering disebut juga sebagai bulk email atau junk e-mail alias “sampah”. Meski demikian, banyak yang terkena dan menjadi korbannya. Yang paling banyak adalah pengiriman e-mail yang berisi tentang iming-iming hadiah atau lotere. Kemudian korban diminta nomor rekeningnya, dan pelaku menguras isi rekening.

PELANGGARAN ETIKA DI INTERNET 3) PHISING Phising adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya (password) pada suatu website yang sudah di-deface. Phising biasanya diarahkan kepada pengguna online banking. Isian data pemakai dan password vital yang telah dikirim akhirnya akan menjadi milik penjahat tersebut dan digunakan untuk belanja dengan kartu kredit atau uang rekening korbannya. 4) CARDING Carding adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah Carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfroud alias penipuan di dunia maya.

PELANGGARAN ETIKA DI INTERNET 5) HACKING Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang/pihak lain atau orang yang gemar menerobos komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, dan terobsesi mengamati keamanannya. Hacker “yang baik” memberi tahu kepada programer yang komputernya diterobos, akan adanya kelemahan-kelemahan pada program yang dibuat, sehingga bisa “bocor”, agar segera diperbaiki, sedangkan, hacker pencoleng, menerobos program orang lain untuk merusak dan mencuri datanya. 6) CRACKING Cracking adalah hacking untuk tujuan jahat. Sebutan untuk cracker adalah hacker bertopi hitam (black hat hacker). Berbeda dengan carder yang hanya mengintip kartu kredit, cracker mengintip simpanan para nasabah di berbagai bank atau pusat data sensitif lainnya untuk keuntungan diri sendiri. Meski sama-sama menerobos keamanan komputer orang lain, hacker lebih fokus pada prosesnya, sedangkan cracker lebih fokus untuk menikmati hasilnya.

CYBERCRIME

DEFINISI CyberCrime  CyberCrime adalah bentuk kejahatan yang terjadi di Internet (dunia maya) dan yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan, yaitu mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer.  CyberCrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet.  CyberCrime sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

CyberCrime … Kejahatan model lama dengan alat baru. Esensi dari kejahatan tetap sama.

Karakteristik CyberCrime 1) Ruang lingkup kejahatan

2) Sifat kejahatan 3) Pelaku kejahatan 4) Modus kejahatan 5) Jenis kerugian yang ditimbulkan

Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Cybercrime 1) Faktor Politik 2) Faktor Ekonomi 3) Faktor Sosial Budaya, ada beberapa aspek, yaitu : a) Kemajuan Teknologi Informasi b) Sumber Daya Manusia

c) Komunitas Baru

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang A. Berdasarkan Jenis Aktivitasnya : 1) Unauthorized Access Terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Probing dan Port Scanning merupakan contoh dari kejahatan ini.

Aktivitas “Port scanning” atau “probing” dilakukan untuk melihat servisservis apa saja yang tersedia di server target. 2) Ilegal Contents Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang 3) Penyebaran Virus Secara Sengaja Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Contoh kasus : Virus Mellisa, I Love You, dan Sircam. 4) Data Forgery

Kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumendokumen penting yang ada di Internet. 5) Cyber Espionage, Sabotage and Extortion Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran.

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang 6) Cyberstalking Dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan e-mail dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai terror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. 7) Carding

Merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang 8) Hacking dan Cracking Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari system computer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Besarnya minat yang dimiliki seorang hacker dapat mendorongnya untuk memiliki kemampuan penguasaan sistem di atas rata-rata pengguna. Jadi, hacker memiliki konotasi yang netral. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkungan yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran. 9) Hijacking Merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah Software Piracy (pembajakan perangkat lunak).

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang 10) Cybersquatting and Typosquatting Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain yang mirip dengan nama domain orang lain.

11) Cyber Terorism Suatu tindakan xybercrime termasuk cyber terorism jika mengancam pemerintah atau warganegara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer.

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang B. Berdasarkan Motif Kegiatannya : 1) Sebagai tindakan murni kriminal Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding.

2) Cybercrime sebagai kejahatan “abu-abu” Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam “wilayah abu-abu” cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindakan kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Contohnya adalah probing atau portscanning.

Berbagai Jenis Cybercrime yang Berkembang C. Berdasarkan Sasaran Kejahatannya : 1) Menyerang Individu (Against Person) Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau criteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain : Pornografi, Cyberstalking, Cyber Tresspass.

2) Menyerang Hak Milik (Against Property) Cybercrime yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contoh: carding, cybersquatting, hijacking, data forgery 3) Menyerang Pemerintah (Against Government)

Cybercrime Against Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah.

JENIS CYBERCRIME BERDASARKAN KARAKTERISTIK 1) Cyberpiracy adalah penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi dan mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan komputer. 2) Cybertrespass adalah penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer sebuah organisasi atau individu dan website yang di-protect dengan password. 3) Cybervandalism adalah penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi informasi elektronik dan menghancurkan data di komputer.

DAMPAK CYBERCRIME 1. Dampak Cybercrime terhadap Keamanan Negara a) Kurangnya kepercayaan dunia terhadap suatu negara b) Berpotensi menghancurkan negara 2. Dampak Cybercrime terhadap Keamanan Dalam Negeri a) Kerawanan sosial dan politik yang ditimbulkan dari Cybercrime antara lain isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan agar tercipta suasana yang tidak kondusif. b) Munculnya pengaruh negatif dari maraknya situs-situs porno yang dapat diakses bebas tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa.

STRATEGI PENANGGULANGAN CYBERCRIME 1) Strategi Jangka Pendek : a) Penegakan Hukum Pidana b) Mengoptimalkan UU Khusus lainnya c) Rekruitment Aparat Penegak Hukum 2) Strategi Jangka Menengah :

a) Cyber Police b) Kerja sama Internasional 3) Strategi Jangka Panjang : a) Membuat UU CyberCrime

b) Membuat Perjanjian Bilateral

UPAYA PENCEGAHAN CYBERCRIME     

Peraturan (Undang-Undang) Pidana (memberlakukan Hukum dengan tegas) Cyber Security Pembatasan Akses Sosialisasi bahaya dari cybercrime

Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age By: David S. Wall 1) Memahami kejahatan di era informasi : apa kejahatan dunia maya dan apa yang kita tahu?

5) Kejahatan konten komputer : pornografi, kekerasan, komunikasi ofensif/menyerang.

2) Cyberspace dan transformasi kegiatan kriminal : bagaimana teknologi jaringan merubah peluang untuk kegiatan kriminal?

6) Cybercrime masa depan: otomatisasi keterlibatan pelakukorban.

3) Kejahatan integritas komputer : hacking, cracking dan penolakan layanan. 4) Komputer membantu kejahatan : perampokan virtual, penipuan dan pencurian.

7) Menjaga perilaku online : tata tertib dan hukum. 8) Mengontrol dan mencegah cybercrime.

time to 1) Bagaimana teknologi jaringan “merubah” peluang untuk kegiatan kriminal?

2) Ungkapan “Cybercrime masa depan: otomatisasi keterlibatan pelaku-korban”. Bagaimana tanggapan Anda. Mengapa demikian? 3) Bagaimana mengontrol dan mencegah cybercrime yang paling ampuh? Mengapa demikian? Jelaskan pendapat Anda.

Etika Dalam Organisasi (Perusahaan) Teknologi Informasi

Isu Etika terhadap Organisasi (Perusahaan) TI  Pemanasan global (bahasa Inggris: Global warming) adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi.

 Penghematan energi  Limbah pabrik perusahaan hardware  Green Computing  … (pendapat mahasiswa)

penggunaan kembali pengurangan pemakaian daur ulang

Perangkat elektronik seperti komputer pribadi dan ponsel berisi ratusan atau bahkan ribuan komponen. Komponen, terdiri dari banyak bahan yang berbeda, termasuk beberapa yang diketahui berpotensi berbahaya bagi manusia dan lingkungan, seperti berilium, kadmium, timah, merkuri, brominated flame retardants (BFR), selenium, dan polyvinyl chloride.

GREEN COMPUTING  Green Computing atau Komputasi Hijau adalah suatu penerapan tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya komputer atau perangkat elektronik yang kita miliki secara efisien dan ramah lingkungan.  Sasaran utama green computing adalah bumi, manusia, serta laba atau keuntungan.

Jenis GREEN COMPUTING 1. Green use : meminimalkan konsumsi listrik pada perangkat komputer dengan cara yang ramah lingkungan.

2. Green disposal : membuat kembali komputer yang sudah ada atau mendaur ulang perangkat elektronik yang tidak digunakan. 3. Green design : merancang perangkat komputer dan perangkat digital lainnya yang hemat energi. 4. Green manufactur : meminimalkan limbah selama proses pembuatan komputer dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan.

Langkah sederhana agar penggunaan komputer lebih ramah lingkungan dan efisien energi, diantaranya :  Menggunakan mode tidur atau hibernasi ketika tidak menggunakan komputer dalam jangka waktu lama.

 Mematikan komputer pada akhir penggunaan.  Menggunakan monitor layar datar atau LCD, bukan monitor tabung sinar katoda konvensional CRT.  Membeli komputer notebook hemat energi, bukan komputer desktop.  Mengisi ulang cartridge printer, bukan membeli lagi yang baru.  Gunakan power saving setting pada laptop.

ELECTRONIC INDUSTRY CITIZENSHIP COALITION (EICC)  Kode Etik EICC adalah seperangkat standar pada isu-isu sosial, lingkungan dan etika dalam rantai pasokan industri elektronik.

Bidang Tanggung Jawab Sosial EICC 1) Sistem Manajemen Harus mengadopsi atau membangun sistem manajemen yang ruang lingkup terkait dengan Kode Etik. Sistem manajemen harus dirancang untuk memastikan : a) sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan dan persyaratan pelanggan terkait dengan operasi peserta dan produk; b) memenuhi standar; dan c) identifikasi dan mitigasi risiko operasional yang terkait dengan Kode Etik. Hal ini juga harus memfasilitasi perbaikan yang berkesinambungan. 2) Tenaga Kerja Berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia pekerja, dan memperlakukan mereka dengan bermartabat dan hormat sebagaimana dipahami oleh internasional masyarakat.

Bidang Tanggung Jawab Sosial EICC 3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Mengakui bahwa selain meminimalkan insiden cedera yang berhubungan dengan pekerjaan dan penyakit, lingkungan kerja yang aman dan sehat meningkatkan kualitas produk dan layanan, konsistensi produksi dan retensi pekerja dan moral. Juga mengakui bahwa masukan pekerja yang sedang berlangsung dan pendidikan adalah penting untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. 4) Lingkungan (Environmental) Mengakui bahwa tanggung jawab lingkungan merupakan bagian integral memproduksi produk kelas dunia. Dalam operasi manufaktur, efek buruk pada masyarakat, lingkungan, dan sumber daya alam harus diminimalkan sementara menjaga kesehatan dan keselamatan publik.

Bidang Tanggung Jawab Sosial EICC E. Etika Untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan untuk mencapai sukses di pasar, perlu menegakkan standar tertinggi etika termasuk: integritas bisnis; ada keuntungan yang tidak benar; pengungkapan informasi; hak milik intelektual; usaha, iklan, dan persaingan yang sehat; perlindungan terhadap identitas; bertanggung jawab terhadap sumber daya; dan privasi.

E-COMMERCE : Era Baru Bisnis TI dan Tantangannya

Definisi E-commerce  Perdagangan elektronik (electronic commerce atau e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet, tv cabel, dll.

Faktor Pendukung E-Commerce 1) Pertumbuhan penduduk yang banyak. Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan kelas menengah terbanyak di dunia, di mana semuanya bersifat konsumtif dan suka berbelanja. 2) Pengguna internet yang cukup tinggi. Di Indonesia sendiri diperkirakan lebih 40 persen dari masyarakat Indonesia sudah familiar dengan internet. 3) Penggunaan smartphone (gadget) yang cukup banyak, dibarengi harganya yang cukup murah. 4) Negara-Negara (termasuk di Asia) sedang berlomba-lomba mengembangkan teknologi berbasis Teknologi Informasi dan jaringan. 5) Sistem pembayaran pembayaran non-tunai atau elektronik.

Layanan Pada E-commerce  Layanan berupa : 1) Barang 2) Jasa  E-commerce dapat dilakukan antar … a) Bisnis - Bisnis b) Bisnis - Konsumen c) Konsumen - Bisnis d) Konsumen - Konsumen

Permasalahan Pada E-commerce 1) Infrastruktur internet dan jaringan yang masih kurang memadai. 2) Nama Domain Internet. Nama domain (misalnya .com) yang digunakan sebagai alamat dan identitas di Internet juga memiliki permasalahan sendiri. Penamaan domain berkaitan erat dengan nama perusahaan dan/atau produk (servis) yang dimilikinya. Seringkali produk/service ini didaftarkan sebagai trademark atau servicemark. Bagaimana aturan pengunaan trademark milik orang lain dalam nama domain? Ada lebih dari dua ratus pengelola domain yang berbasis teritori (country code Top Level Domain/ccTLD). Kasus pertikaian sudah terjadi seperti contohnya adalah kasus mustikaratu.com yang diduga didaftarkan oleh kompetitor dari perusahaan Mustika Ratu.

Permasalahan Pada E-commerce 3) Masalah Perijinan. Di Indonesia sendiri, untuk layanan Internet membutuhkan ijin khusus. Internet Service Provider (ISP) atau Penyedia Jasa Internet (PJI) harus mendapatkan lisensi dari Dirjen Postel, Departemen Perhubungan. Telekomunikasi di Indonesia masih dimonopoli. Pelanggaran monopoli ini melalui teknologi sudah terjadi melalui penyediaan jasa Voice over IP (VoIP) oleh beberapa orang dan perusahaan. Layanan VoIP pada prinsipnya adalah mengubah suara (voice) menjadi data dan mengirimkan data ini melalui saluran Internet.

Permasalahan Pada E-commerce 4) Masalah Privasi. Di Indonesia masalah privasi masih belum menjadi masalah yang besar. Di luar negeri, masalah privasi ini menjadi perhatian utama. Seringkali kita mengisi formulir yang menanyakan data-data pribadi (nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, status, dan sebagainya) tanpa informasi yang jelas mengenai penggunaan data-data ini. Bagaimana jika data-data ini diperjual belikan??? Mengingat perniagaan secara elektronis (e-commerce) mencakup seluruh dunia, maka kebijakan privasi menjadi salah satu kendala perniagaan antar negara. Jika pelaku bisnis di Indonesia tidak menerapkan kebijakan privasi maka mitra bisnis di luar negeri tersebut tidak bersedia melakukan transaksi bisnis. Mereka berkewajiban menjaga privasi dari konsumen. Masalah lain yang berkaitan akan tetapi mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda adalah masalah confidentiality dan trade secrets.

Permasalahan Pada E-commerce 5) Masalah Keamanan. Yang sering menjadi pertanyaan adalah tingkat keamanan dari teknologi Internet. Keamanan di sini mencakup keamanan internal dan eksternal, termasuk dalam hal pencurian, penipuan, dan upaya kriminal. Dalam hal ini perlu kepastian hukum yang jelas, baik bagi penyedia layanan ecommerce maupun bagi konsumen.

Keamanan Pada E-commerce

Model-Model E-Commerce di Indonesia 1) Iklan Baris, merupakan salah satu bentuk e-commerce yang tergolong sederhana, bisa dianggap sebagai evolusi dari iklan baris yang biasanya ditemui di koran-koran ke dalam dunia online. Penjual yang menggunakan sosial media atau forum untuk beriklan, biasanya tidak bisa langsung menyelesaikan transaksi pada website yang bersangkutan. Namun penjual dan pembeli harus berkomunikasi secara langsung untuk bertransaksi. Contoh iklan baris : Tokobagus, Berniaga, dan sebagainya.

2) Retail, merupakan jenis e-commerce yang dimana semua proses jual-beli dilakukan melalui sistem yang sudah diterapkan oleh situs retail. Oleh karena itu, kegiatan jual-beli di retail relatif aman, namun biasanya pilihan produk yang tersedia tidak terlalu banyak, atau hanya fokus ke satu-dua kategori produk. Contoh retail : Zalora dan Lazada.

Model-Model E-Commerce di Indonesia 3) Marketplace, bisa dianggap sebagai penyedia jasa mall online, namun yang berjualan bukan penyedia website, melainkan anggota-anggota yang mendaftar untuk berjualan di website marketplace yang bersangkutan. Marketplace umumnya menyediakan lapisan keamanan tambahan untuk setiap transaksi yang terjadi, seperti sistem pembayaran escrow atau lebih umum dikenal sebagai rekening bersama. Jadi setiap terjadi transaksi di dalam sistem marketplace tersebut, pihak marketplace akan menjadi pihak ketiga yang menerima pembayaran dan menjaganya hingga produk sudah dikirimkan oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Setelah proses pengiriman selesai, barulah uang pembayaran diteruskan ke pihak penjual.

Dampak Positif E-Commerce terhadap Perusahaan  Toko bisa diakses selama 24 jam.  Pengunjung tidak perlu datang langsung.  Pasar tidak lagi dibatasi wilayah regional.  Biaya pembuatan toko online yang murah.  Mengurangi biaya operasional kantor (misalnya kertas, biaya pos, pencetakan, laporan keuangan, dll.)  Transaksi relatif lebih cepat terjadi.  Volume transaksi bisa berlipat-lipat.  Mudah melakukan pemeriksaan atau validasi pembayaran dan pengiriman barang.

Dampak Positif E-Commerce terhadap Konsumen 1) Dapat dengan mudah untuk memilih produk yang diinginkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama.

2) Bisa berbelanja tanpa harus datang ke pusat perbelanjaan. 3) Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berbelanja dan menghindari antrian pada waktu membayar.

Dampak Negatif E-Commerce  Terhadap Perusahaan : 1) Persaingan sangat ketat, karena untuk membuat toko online biayanya murah dengan tingkat kesulitan yang tidak terlalu tinggi.  Terhadap Konsumen : 1) Sangat mungkin terjadi kecurangan atau tindakan penipuan. 2) Ada kemungkinan pencurian informasi penting seperti password/akun. 3) Tidak bisa secara fisik mengecek barang yang akan dibeli. 4) Jarang ada penyediaan e-commerce yang mau menerima pengembalian barang komplain pelanggan.

UNDANG-UNDANG Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Pemberlakuan UU ITE no. 11 Tahun 2008 tersebut memang menitik beratkan kepada prilaku atau tentang aktivitas masyarakat dalam ranah media sosial. Terutama dalam penyebaran atau pembuatan informasi yang kerap dilakukan masyarakat di ranah sosial.  UU ITE no. 11 Tahun 2008 yang resmi dibelakukan ini mengatur bagaimana masyarakat agar lebih bersifat hati-hati, terutama dalam membuat atau menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian personal di ranah media sosial.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  UU No. 11 Tahun 2008 atau Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Klik untuk melihat UU ITE

Asas  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Tujuan a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Konten  Secara umum, materi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.  Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrument internasional, seperti uncitral model law on ecommerce dan uncitral model law on esignature.  Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

Materi Yang Diatur Dalam UU ITE 1) Pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (pasal 5 & pasal 6 UU ITE);

2) Tanda tangan elektronik (pasal 11 & pasal 12 UU ITE); 3) Penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, pasal 13 & pasal 14 UU ITE); dan 4) Penyelenggaraan sistem elektronik (pasal 15 & pasal 16 UU ITE) 5) Perbuatan yang dilarang (cybercrimes).

Cybercrimes Yang Diatur Dalam UU ITE 1. Konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 UU ITE). 2. Akses ilegal (pasal 30). 3. Intersepsi ilegal (pasal 31). 4. Gangguan terhadap data (data interference, pasal 32 UU ITE).

5. Gangguan terhadap sistem (system interference, pasal 33 UU ITE). 6. Penyalahgunaan alat dan perangkat (misuse of device, pasal 34 UU ITE).

Peraturan Pelaksana Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah :  Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2).  Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2).  Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6).  Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2).  Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3).

 Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2).  Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24).  Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4).

 Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40).

Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Pemberlakuan revisi Undang Undang Informasi dan Traksaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 telah diresmikan kemarin (28/11/2016). Dari pengesahan tersebut, ada 7 poin UU ITE yang harus diperhatikan masyarakat.  Bukan hanya bersifat personal, poin tersebut juga mengatur dan diberlakukan kepada pembuat dan penyebar informasi.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 1) Poin pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut : a. Menambahkan penjelasan terkait istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses”. b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan delik pencemaran nama baik dan delik fitnah yang diatur dalam KUHP.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) Kedua, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni : a. Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi Rp750 juta. b. Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 3) Ketiga, pelaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut :

a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang. b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4) Keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut : a. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP. b. Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1×24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5) Kelima, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5) :

a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6) Keenam, menambahkan ketentuan mengenai “right to be forgotten” alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni : a. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus konten informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. b. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

7 Point Revisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 7) Ketujuh, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40 : a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang; b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

QUIZ 1) Sebutkan pasal UU ITE yang berhubungan dengan pencemaran nama baik dan ancaman hukumannya. Apakah pasal tersebut sudah ideal? Mengapa demikian? 2) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA. (Pasal 28 UU ITE) a) sengaja di atas kira-kira mempunyai makna apa? Jelaskan ukuran sengaja di sini. b) tanpa hak di kira-kira atas mempunyai makna apa? Jelaskan.

HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL  Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni maupun di bidang sastra.  Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh suatu“produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.  Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu : 1) Hak Cipta 2) Hak Kekayaan Industri

1. HAK CIPTA  Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Hak Cipta diatur di dalam UU No.19 tahun 2002.

RUANG LINGKUP HAK CIPTA a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

g. Arsitektur.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.

h. Peta. i.

Seni batik.

j.

Fotografi.

k. Sinematografi. l.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan.

2. HAK KEKAYAAN INDUSTRI  Hak Kekayaan Industri merupakan suatu hak atas kepemilikan aset-aset industri, meliputi :

a) Hak Paten, diatur dalam UU tentang Paten No.14 tahun 2001 b) Hak Merek, diatur dalam UU No.15 tahun 2001 c) Hak Desain Industri d) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu e) Hak Rahasia Dagang f) Hak Indikasi Geografi

a) Hak Paten  Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.  Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.  Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

b) Hak Merek  Menurut UU No.15 tahun 2001 pasal 1 ayat 1, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.  Merek meliputi : 1) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Hak Merek 3) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.  Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

c) Hak Desain Industri  Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri.  Rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

d) Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampun mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya.

e) Hak Rahasia Dagang  Hak rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

f) Hak Indikasi Geografi  Indikasi geografi adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).

LATAR BELAKANG Adanya HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL 1) Untuk mencegah pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, contohnya : copyright, piracy, dll.

2) Menghapus persaingan bisnis. 3) Mengakomodasi hak dan kewajiban setiap orang berkenaan dengan kekayaan intelektual. 4) … (tanggapan dari mahasiswa).

TUJUAN DAN MANFAAT HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL 1) Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum.

2) Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. 3) Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain. 4) Pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan/penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights PREAMBLE to the Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights PART I General Provisions and Basic Principles PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights 1. Copyright and Related Rights 2. Trademarks 3. Geographical Indications 4. Industrial Designs 5. Patents 6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits 7. Protection of Undisclosed Information 8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences

PART III Enforcement of Intellectual Property Rights 1. General Obligations 2. Civil and Administrative Procedures and Remedies 3. Provisional Measures 4. Special Requirements Related to Border Measures 5. Criminal Procedures PART IV Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related Inter-Partes Procedures PART V Dispute Prevention and Settlement PART VI Transitional Arrangements PART VII Institutional Arrangements; Final Provisions

Ruang Lingkup Aspek-aspek Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) 1. Hak Cipta dan Hak Terkait 2. Merek Dagang 3. Indikasi Geografis 4. Desain Industri 5. Paten

6. Desain Tata Letak (atau topografi) dari Sirkuit Terpadu 7. Perlindungan dari Informasi yang dirahasiakan 8. Pengendalian Praktek Anti Kompetitif di Lisensi Kontraktual

Klik TRIPs

MORALS DAN VALUES

DEFINISI MORAL  Definisi Moral … (http://kbbi.web.id/) 1) (Ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila. 2) Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan.

3) Ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.  Moral adalah prinsip kesejahteraan atau keselamatan yang dimunculkan oleh kebijaksanaan manusia, didasarkan pada pengalaman dan kebijaksanaan atau kearifannya. (Naagarazan, 2006)

MORAL & ETIKA  Secara etimologi (asal-usul kata), etika dapat disamakan dengan moral, moral berasal dari bahasa latin “mos” yang berarti adat kebiasaan.  Moral lebih kepada rasa dan karsa (kekuatan jiwa) manusia untuk melakukan segala hal di kehidupannya. Jadi moral lebih kepada dorongan untuk mentaati etika.

MORALITAS  Moralitas adalah sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun. http://kbbi.web.id/

 Moralitas terkait dengan prinsip dan praktek dari moral, seperti : a) Apa yang seharusnya dilakukan atau tidak yang diambil dalam situasi tertentu; b) Apa yang benar atau salah tentang menangani suatu situasi;

c) Apa yang baik dan buruk tentang orang, kebijakan, dan hal ideal yang bersangkutan.

PERBEDAAN MORALITAS

ETIKA

1. Lebih umum dan memberikan petunjuk berdasarkan adat (kebiasaan) dan tradisi.

1. Spesifik (khusus) dan deskriptif. Pemikiran kritis tentang moral.

2. Lebih terkait dengan hasil dari tindakan yang salah, ketika hal itu sudah terjadi.

2. Lebih terkait dengan hasil dari tindakan yang benar, ketika hal itu belum terjadi.

3. Percaya kepada pertimbangan dan hukuman atas nama Tuhan dan hukum yang berlaku.

3. Percaya pada pengaruh, pendidikan, pelatihan melalui kode etik, petunjuk dan koreksi.

4. Perkara konfik, moralitas diberikan tempat utama karena kerusakannya lebih banyak.

4. Kurang menguatirkan, karenanya hanya merupakan prioritas kedua. Lebih umum, tetapi relevan sekarang, karena terjadi interaksi yang kompleks di dalam masyarakat modern.

5. Contoh : Kerusakan karakter, korupsi, pemerasan, dan kejahatan.

5. Contoh : keyakinan tentang tatakrama, selera, adat (kebiasaan), dan ke arah hukum. (Naagarazan, 2006)

VALUES (NILAI-NILAI)  Values (nilai-nilai) adalah sebuah prinsip yang mempertimbangkan sesuatu menjadi baik atau mencegah : kerugian, kejahatan, kerusakan atau kesalahan (yang membahayakan, mencelakai dan melukai).  Values (nilai-nilai) adalah pedoman untuk keberhasilan kita – contoh tentang apa yang dapat diterima.

 Values adalah pertimbangan yang kita gunakan memilih tindakan kita, apa langkah maju (kedepan atau lebih jauh) untuk sesuatu hal.  Personal Values adalah kepercayaan emosional dalam prinsipprinsip menghormati yang baik (menguntungkan, menyenangkan) dan bermanfaat bagi individu (diri sendiri).

Tipe-Tipe VALUES 1) Values yang berhubungan dengan Tingkah Laku yang Benar a. Kecakapan untuk Menolong Diri Sendiri : pemeliharaan barang milik, diet, kesehatan, kesederhanaan (kerendahan hati), sikap, kepercayaan diri, penampilan yang rapi. b. Kecakapan Sosial : kelakukan baik, tatakrama yang baik, hubungan baik, bantuan bermanfaat, tidak membuangbuang/boros, lingkungan yang baik. c. Kecakapan Etika : Kode etik, keteguhan hati, dapat dipercayai, kewajiban, efisiensi, kepintaran, inisiatif, ketekunan, tepat waktu, kepanjangan daya akal, rasa hormat (respek) kepada siapapun, tanggung jawab.

Tipe-Tipe VALUES 2) Values yang berhubungan dengan Perdamaian : perhatian, ketenangan, pemusatan konsentrasi, kepuasan hati, martabat, disiplin, persamaan hak, ketenangan hati, kesetiaan, bersyukur, kebahagiaan, keselarasan, kerendahan hati, toleransi, memahami. 3) Values yang berhubungan dengan Kebenaran : keseksamaan, ketajaman, kejujuran, keberanian, kelurusan hati, integritas, intuisi, keadilan sosial, harapan baik, kemurnian, pertimbangan yang sehat, keikhlasan, kepercayaan, kebulatan tekad.

Tipe-Tipe VALUES

4) Values yang berhubungan dengan Kasih Sayang : penerimaan, peduli, perasaan kasihan/terharu, perhatian, pengabdian, kesetiaan, empati, tahan nafsu, kemauan mengampuni, persahabatan, kedermawanan, kelemah-lembutan, kesabaran, patriotisme, pengorbanan, berbagi, simpati, keprihatinan, toleransi, kepercayaan. 5) Values yang berhubungan dengan Non-Kekerasan :

a) Psikologis (kejiwaan) : perbuatan baik, keharuan, perhatian kepada orang lain, pertimbangan, kesabaran, tindakan memaafkan, tatakrama, kebahagiaan, kesusilaan. b) Sosial : penghargaan kepada kebudayaan dan agama orang lain, persaudaraan, peduli lingkungan, kesadaran nasional, respek terhadap hak milik, keadilan sosial.

Perhatikan TAYANGAN VIDEO ini :

KOMENTAR TERHADAP TAYANGAN VIDEO 1) Setelah melihat tayangan video tersebut, karakter (manusia) apa saja yang Anda lihat?

 Gotong royong  ………………………………………………  ……………………………………………… 2) Point-point apa saja yang bisa dihubungkan dengan Values (nilainilai) ?  ………………………………………………  ………………………………………………  ……………………………………………… 3) Mengapa hal-hal tersebut begitu penting?

KONTEMPLASI

Perlakukanlah orang lain seperti kalian

________________

ingin diperlakukan

oleh mereka.

____

MATERI UAS Professional Ethics

TERIMA KASIH

Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Horas

PROFESSIONAL ETHICS. Etika Profesi

Recommend Documents