PROFESIONALISME MANAJEMEN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK. Oleh. Nunun Nurhajati

Nunun Nurhayati, Profesionalisme Manajemen Birokrasi Dalam Pelayanan Publik

107

PROFESIONALISME MANAJEMEN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Oleh Nunun Nurhajati

ABSTRAKSI Kegagalan birokrasi terjadi karena manajemen pemerintahan itu sendiri sering menjadi sarang bagi beberapa oknum yang berupaya memanfaatkan sistem otoritarian. Birokrasi telah menjadi terali besi yang mendominasi bangsa sebagai akibat ulah para birokrat. Untuk itu perlu adanya perubahan menuju ke arah birokrasi yang profesional, karena hal ini merupakan salah satu kualitas sumberdaya birokrasi yang dituntut oleh good governance. Sikap rasionalitas, impartialitas dan impersonal mendasari kemampuan profesional ini. Dengan pendekatan manajemen profesional ini telah merubah orientasi fokus peran dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang semula lebih mementingkan “process” menuju ke “product”, atau dari “ rule governance” menuju ke “goal governance”. Sehingga akan tercipta pelayanan publik seperti yang diharapkan. Kata kunci : birokrasi, profesional, manajemen birokrasi


108

PENDAHULUAN Birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan berdasar pada aturan yang ketat. Pejabat yang bertindak secara birokrasi disebut sebagai birokrat. Sedangkan birokratisasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang tidak dipilih oleh rakyat. Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin menggejalanya dan berkembangnya praktekpraktek birokrasi yang paling rasionalpun, tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar

menggembirakan,

melainkan

justru

merupakan

pertanda

malapetaka dan bencana baru yang menakutkan (Blau dan Meyer, 2000: 3). Cita-cita

memiliki

birokrasi

pemerintahan

yang

profesional

merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi bila kita bandingkan dengan apa yang ditampilkan oleh birokrasi yang dijalankan selama ini yang cenderung mendapatkan berbagai keluhan masyarakat dibandingkan dengan pujian yang didapat. Dalam kaitannya profesionalisme birokrasi pemerintahan dengan pelayanan publik didukung hal ini seperti pendapat Pamudji yang mengemukakan bahwa: Seseorang tergolong profesional, yang berarti memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatankegiatan

(pekerjaan)

diantaranya

pelayanan

publik

dengan

mempergunakan keahliannya itu sehingga menghasilkan pelayanan publik


109

yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada masyarakat” (Pamudji, 1994:22). Demikian pula dengan Rasyid ( 1997:18) dalam “Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru” mengemukakan bahwa tujuan

pokok

dari

profesionalisme

birokrasi

adalah

terciptanya

pemerintahan yang baik dan efektif dalam arti mampu melayani kebutuhan

masyarakat

secara

optimal.

PERMASALAHAN Berbicara masalah birokrasi tak lepas dari masalah patologi birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal. Menurut memiliki

Kartasasmita

kecenderungan

(1995)

menyebutkan,

mengutamakan

bahwa

kepentingan

birokrasi

sendiri

(self

serving), mempertahankan statusquo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kesan bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur daripada substansi, lamban dan menghambat kemajuan. Sedangkan menurut Islamy (1998:8), birokrasi di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi


110

telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritatif dan represif. PEMBAHASAN Birokrasi dengan berbagai peran yang dimilikinya memiliki posisi yang strategis guna meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan rakyat. Birokrasi dan masyarakat mempunyai hubungan yang filosofis yaitu birokrasi merupakan bagian dari rakyat yang mempunyai hubungan sistemik, organik, fungsional dan ideal. Ini berarti birokrasi dalam menjalankan hubungannya harus memperhatikan kepentingan rakyat. Syukur Abdullah seperti yang dikutip oleh Priyo Budi Santoso mengemukakan pendapatnya mengenai hubungan birokrasi dengan masyarakat Indonesia, sebagai berikut : 1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu birokrasi yang berkenaan dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan keamanan, hukum dan ketertiban, perpajakan, dan intelejen. Birokrasi menjalankan fungsi dan peranan mereka dengan orientasi pengaturan (regulative orientations) yang cukup ketat, luas, dan efektif. 2. Birokrasi pembangunan, yaitu birokrasi yang menjalankan fungsi dan peranan untuk mendorong perubahan dan pertumbuhan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya, birokrasi diharapkan mampu berperan dalam aspek pengaturan dan pelayanan secara bersamaan. 3. Birokrasi pelayanan, yaitu birokrasi yang menjalankan peranan pelayanan secara langsung kepada masyarakat (Santoso, 1993:21). Dari beberapa hasil penelitian mengutarakan bahwa birokrasi di Indonesia ada kecenderungan berkembang kearah “parkinsonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi


111

tuntutan struktur. Disamping itu, terdapat pula kecenderungann 2 terjadinya birokrasi “orwellian” yakni proses pertumbuhan kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan tidak efesien. Pada kondisi yang demikian, sangat sulit diharapkan birokrasi siap dan mampu melaksanakan kewenangan-kewenangan barunya secara optimal. Meskipun sudah menjadi gejala yang sangat umum, ternyata pada setiap konteks sistem budaya masyarakat, secara empirik birokrasi dan birokratisasi terlihat dalam pola perilaku yang beragam. Gejala demikian menunjukkan bahwa birokrasi dan birokratisasi tidak pernah tampil dalam bentuk idealnya. Beberapa alasan, mengapa bentuk ideal birokrasi tidak nampak dalam praktek kerjanya antara lain: Pertama, manusia birokrasi tidak selalu berada (exist) hanya untuk organisasi. Kedua, birokrasi sendiri tidak kebal terhadap perubahan sosial. Ketiga,birokrasi dirancang untuk semua orang. Keempat, dalam kehidupan keseharian manusia birokrasi berbeda-beda dalam kecerdasan, kekuatan, pengabdian dan sebagainya, Sehingga mereka tidak dapat saling dipertukarkan untuk peran dan fungsinya dalam kinerja organisasi birokrasi. Bagi

masyarakat

yang

sedang

berkembang

tidak

semua

kemanfaatan birokrasi rasional dapat dipetik dan dirasakan. Apalagi birokrasi menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat, maka kecaman


112

dan pesimisme semakin muncul karena banyak anggota masyarakat merasakan bahwa berbagai pola tingkah laku yang telah merupakan kebiasaan dalam birokrasi tidak dapat mengikuti dan memenuhi tuntutan pembangunan dan perkembangan masyarakatnya. Sebagai contoh, adanya keadaan birokrasi publik di sektor pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya berada dalam suatu kondisi yang dikenal dengan istilah organizational slack yang ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanan yang diberikannya. Masyarakat pengguna pelayanan banyak mengeluhkan akan lambannya penanganan pemerintah atas masalah yang dihadapi dan bahkan mereka telah memberikan semacam public alarm agar pemerintah sebagai instansi yang paling berwenang, responsif terhadap semakin menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat segera mengambil inisiatif yang cepat dan tepat untuk menanggulanginya. Menurut Islamy (1998 : 7 ) terdapat berbagai faktor yang menyebabkan birokrasi publik mengalami organizational slack yaitu antara lain : 1. Pendekatan atau orientasi pelayanan yang kaku, 2. Visi pelayanan yang sempit, 3. Penguasaan terhadap administrative engineering yang tidak memadai, dan 4. Semakin bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan 3P (personalia, peralatan dan penganggaran) yang cukup dan handal (viable bureaucratic infrastructure). Akibat dari keadaan di atas, aparat birokrasi publik menjadi lamban dan sering terjebak ke dalam kegiatan rutin, tidak responsif terhadap aspirasi dan kepentingan publik serta lemah beradaptasi terhadap


113

perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sebagai konsekuensinya, perlu dipertanyakan mengenai posisi aparat pelayanan ketika berhadapan dengan masyarakat atau kliennya. Guna merespon kesan buruk birokrasi seperti itu, birokrasi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain : (a) birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan kewenangan; (b) birokrasi

perlu

melakukan

penyempurnaan

organisasi

yang

bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efesien yang mampu membedakan antara tugas-tugas yang perlu ditangani dan yang tidak perlu ditangani (termasuk membagi tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada masyarakat); (c) birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni : pelayanan cepat, tepat, akurat, terbuka dengan tetap mempertahankan kualitas, efesiensi biaya dan ketepatan waktu; (d) birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayan publik dari pada sebagai agen pembaharu pembangunan; (e) birokrasi harus mampu dan mau melakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kaku (rigid) menjadi organisasi birokrasi yang

strukturnya

responsif.

lebih

desentralistis,

inovatif,

fleksibel

dan


114

Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa organisasi birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara efektif dan efesien kepada masyarakat, salah satunya jika strukturnya lebih terdesentralisasi daripada tersentralisasi. Sebab, dengan struktur yang terdesentralisasi diharapkan akan lebih mudah mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga dengan cepat birokrasi dapat menyediakan

pelayanannya

sesuai

yang

diharapkan

masyarakat

pelanggannya. Sedangkan dalam konteks persyaratan budaya organisasi birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga kerja atau aparat yang benar-benar memiliki

kemampuan

(capabelity),

memiliki

loyalitas

kepentingan

(competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency). BIROKRASI YANG PROFESIONAL Pengertian Birokrasi Birokrasi telah menjadi kata yang populer di mata pemerhati masalah pemerintahan bahkan masyarakat pada umumnya, sehingga menjadi kata populer yang dipergunakan dengan luas dalam aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu bureau (meja) dan cracy (diartikan aturan/kekuasaan). Taliziduhu Ndraha dalam bukunya Kybernologi mengungkapkan tiga macam arti birokrasi, yaitu: Pertama, birokrasi diartikan sebagai “government by bureus” yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan,


115

pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.(Ndraha, 2003 : 513) Pengertian Profesional Profesional artinya menurut pada keahlian jabatannya. Sedangkan Profesionalisme adalah aliran yang menerapkan profesi sebagai asas pokok perbuatan manusia (Kartono,1996:157). Pendapat lain tentang profesionalisme dikemukakan oleh Robert G. Murdick dan Joel Ross (dalam Silalahi, 1989 : 5) didasarkan pada kriteria: 1. Knowledge (pengetahuan) 2. Competent application (aplikasi kecakapan) 3. Social responsibility (tanggung jawab sosial) , 4. Self-control (pengendalian diri) 5. Community sanction (sanksi masyarakat atau sosial) Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankan

suatu

sistem,

yang

didasarkan

pada

aspek-aspek

pengetahuan, aplikasi kecakapan, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, serta sanksi masyarakat atau sosial. Selain itu profesional berarti pula suatu hal yang didasarkan dengan bidang lapangan pekerjaan yang dijalankan dengan baik dimana biasanya memerlukan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi sedikitnya sampai


116

gelar sarjana, serta di dalamnya terdapat jenjang karier bagi para pegawai secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan kriteria aparat yang memiliki kemampuan (capabelity), memiliki loyalitas kepentingan (competency), dan memiliki keterkaitan kepentingan (consistency atau coherency). Maka pemerintah sudah seharusnya segera menyediakan dan mempersiapkan tenaga kerja birokrasi professional yang mampu menguasai teknik-teknik manajemen pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada peraturan (rule oriented) tetapi juga pada pencapaian tujuan (goal oriented). Menurut Johnson (1991:16) istilah professional dan professionalisasi :Pertama, dipergunakan untuk menunjuk pada perubahan besar dalam struktur pekerjaan, dengan jumlah pekerjaan-pekerjaan professional, atau bahkan pekerjaan-pekerjaan halus (white collar jobs) yang meningkat secara relative dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, baik sebagai akibat perluasan kelompok pekerjaan yang sudah ada ataupun sebagai akibat munculnya pekerjaanpekerjaan baru di bidang jasa. Kedua, dipergunakan dalam arti yang hampir sama dengan peningkatan jumlah asosiasi pekerjaan yang mengupayakan adanya pengaturan rekrutmen dan praktek dalam bidang pekerjaan tertentu. Ketiga, memandang professionalisasi sebagai suatu proses yang jauh lebih rumit yang menunjuk pada suatu pekerjaan dengan sejumlah atribut prinsip-prinsip profesionalisme.

professional

yang

merupakan

unsur-unsur

pokok


117

Keempat, menunjuk pada suatu proses dengan urutan yang tetap, yaitu suatu pekerjaan dengan tahap-tahap perubahan organisatoris yang dapat diramalkan menuju bentuk akhir profesionalisme. Terlepas dari berbagai permasalahan yang mewarnai birokrasi itu, harus diyakini

bahwa untuk menjadikan birokrasi profesional itu tidak

mudah. Tetapi, bagaimana ide ini harus dilakukan. Jika birokrasi tidak mereformasi dirinya untuk tampil sebagai sosok profesional, maka ia akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Birokrasi bisa jadi akan sampai kondisi tidak berdaya dan tidak berguna. Oleh karena itu, birokrasi harus mampu mereformasi diri, menjadi sosok profesional dengan pelayanan prima dan berlaku sebagai abdi negara dan masyarakat, siap atau tidak siap. Untuk mewujudkan birokrasi profesional yang mampu memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat memang tidak

mudah.

Untuk

menuju birokrasi profesional, birokrasi harus menjadi profesi mandiri. Dengan demikian, peluang kemampuan birokrasi semakin terbuka lebar sehingga

tercipta birokrasi profesional. Kemandirian profesi bisa

menciptakan panggilan tugas. Profesi juga mengajarkan untuk berbakti kepada masyarakat, mengurangi

proseduralisme

melakukan sesuatu pada

atau

formalisme,

mendorong

orang

organisasi. Dengan kemandirian profesi

birokrasi juga akan memperkecil kesenjangan antara teori dan praktik. Pengembangan praktik harus didukung teori

keilmuan dan dapat


memperkecil informasi kesenjangan terhadap masyarakat,

118

sehingga

masyarakat tidak dapat ditipu. Di samping perlunya birokrasi menjadi profesi mandiri, menjaga netralitas birokrasi juga perlu dipertimbangkan dalam rangka mewujudkan birokrasi profesional. Alternatif lain yang dapat ditempuh dalam upaya mewujudkan birokrasi profesional adalah menempatkan dan mengembangkan peran media massa sebagai

sarana pengawasan publik terhadap kinerja

birokrasi. Media massa mempunyai

kemampuan dan peluang sangat

besar untuk melakukan investigasi dan pelaporan terhadap pelanggaran yang dilakukan birokrasi. Keluhan, kritik dan masukan masyarakat melalui media akan sangat memengaruhi birokrasi untuk menjadi sosok

yang

lebih baik, karena ada rasa malu kekurangannya diekpose secara luas oleh media massa. Dalam rangka mendorong terciptanya birokrasi profesional, juga perlu ditekankan adanya mekanisme punish and reward serta insentif dan disintensif. Penghargaan diberikan kepada yang berprestasi dan sanksi kepada yang melanggar norma hukum.

Selama ini, sistem penilaian

terhadap birokrasi masih mengandalkan DP3 yang dibuat setahun sekali. Pola ini, perlu ditinjau ulang dalam kondisi saat ini. Begitu pula sistem penggajian yang kurang memperhatikan sosok birokrasi

bekerja. Semua disamaratakan antara yang berprestasi dan

tidak, antara yang

rajin dan malas, antara yang beban pekerjaannya

banyak dan kurang. Semestinya hal ini juga dijadikan parameter utama


dalam sistem penggajian maupun karier.

119

Hal itu akan mendorong

birokrasi menjadi lebih profesional dalam melakukan tugasnya. Alternatif tersebut tidak akan ada artinya, kalau tidak ada upaya mereformasi

atau memperbaharui mental birokrasi itu sendiri. Perlu

disadari, tugas yang

diemban birokrasi adalah amanah yang harus

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat, bangsa dan negara. Sayang sekali jika sebagai bangsa yang sering mengklaim diri sebagai bangsa yang religius, mengakui adanya Ketuhanan Yang

Maha Esa,

tetapi tidak bisa menjaga amanah tersebut dengan baik. Bagaimana pun susahnya mewujudkan birokrasi profesional, ide mulia ini harus tetap didukung. Birokrasi bagian dari pemerintah yang merupakan salah satu dari tiga pilar dalam good governance. Slogan tentang good governance juga bertebaran menghiasi berbagai instansi dan

kantor

pemerintahan.

Mampukah

kita

mewujudkan

birokrasi

profesional seperti yang diharapkan banyak kalangan? MANAJEMEN STRATEGI PELAYANAN PUBLIK Saat ini pelayanan yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang berkualitas tinggi. Adapun pelayanan yang berkualitas tinggi menurut Boediono dalam buku Pelayanan Prima adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan umum. 2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. 3. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas (1996:63)


120

Dari uraian di atas maka manajemen strategi pelayanan publik yang profesional harus lebih berorientasi pada paradigma goal governance yang didasarkan pada pendekatan manajemen baru baik secara teoritis maupun praktis. Sekaligus, paradigma goal governance ini diharapkan mampu menghilangkan praktekpraktek birokrasi Weberian yang negative seperti struktur birokrasi yang hierarkhikal yang menghasilkan biaya operasional lebih mahal (high cost economy) daripada keuntungan yang diperolehnya, merajalelanya red tape, rendahnya inisiatif dan kreativitas aparat, tumbuhnya budaya mediokratis (sebagai lawan dari budaya meritokratis) dan in-efesiensi. Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki keaneka ragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrasi pemerintahan

merupakan

organisasi

garis

terdepan

(street

level

bureaucracy) yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dan jika nonpemerintah, maka dapat berbentuk organisasi partai politik, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Siapapun bentuk institusi pelayanananya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan


121

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagai ujung tombak pelaksana pelayanan publik mencakup berbagai program-program

pembangunan

dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan

pemerintah. Tetapi dalam kenyataannya, birokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan tersebut, seringkali diartikulasikan berbeda oleh masyarakat. Birokrasi di dalam

menyelenggarakan

tugas

pemerintahan

dan

pembangunan

(termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik) diberi kesan adanya

proses

menyelesaikan

panjang urusannya

dan

berbelit-belit

berkaitan

dengan

apabila

masyarakat

pelayanan

aparatur

pemerintahan. Akibatnya, birokrasi selalu mendapatkan citra negatif yang tidak menguntungkan bagi perkembangan birokrasi itu sendiri (khususnya dalam hal pelayanan publik). Strategi manajemen birokrasi profesional dalam pelayanan publik ini ditandai dengan beberapa karakteristik antara lain: Pertama, perubahan yang besar pada orientasi administrasi negara tradisional menuju ke perhatian yang lebih besar pada pencapaian hasil dan pertanggung jawaban pribadi pimpinan. Kedua, keinginan untuk keluar dari birokrasi klasik dan menjadikan organisasi, pegawai, masa pengabdian dan kondisi pekerjaan yang lebih luwes.


122

Ketiga, tujuan organisasi dan individu pegawai disusun secara jelas sehingga memungkinkan dibuatkannya tolok ukur prestasi lewat indikator kinerjanya masing-masing, termasuk pula sistem evaluasi programprogramnya. Keempat, staf pimpinan yang senior dapat memiliki komitmen politik kepada pemerintah yang ada, dan dapat pula bersikap non partisan dan netral. Kelima, fungsi-fungsi pemerintah bisa dinilai lewat uji pasar (market test) seperti misalnya dikontrakkan pada pihak ketiga tanpa harus disediakan atau ditangani sendiri oleh pemerintah. Keenam, mengurangi peran-peran pemerintah misalnya lewat kegiatan privatisasi. Ketujuh, birokrasi harus steril dari akomodasi politik yang menghambat efektivitas pemerintahan. Kedelapan, rekruitmen dan penempatan pejabat birokrasi yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotism. Penerapan pendekatan manajemen profesional pada sektor publik ini telah

banyak disuarakan

oleh

para pakar. Apapun

nama

yang

dipergunakan oleh para pakar, yang jelas pendekatan manajemen profesional ini telah merubah orientasi fokus peran dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang semula lebih mementingkan “process” menuju ke “product”, atau dari “ rule governance” menuju ke “goal governance”. Namun demikian perlu diingat, bahwa dalam perdebatan teoritis dari kedua kutub orientasi ini, baik rule governance maupun goal governance memiliki segi kelemahan dan kelebihannya masing-masing.


1.

123

Kelemahan rule governance, misalnya, dianggap mempunyai penerapan peraturan yang kaku, bercirikan struktural hierarkhikal, pengawasan yang ketat, bersifat impersonal,dan sebagainya, sehingga menjadikan birokrasi sebagai “mesin rasional” yang menciptakan perilaku aparat yang formal dan robotic yang kurang peka terhadap terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan sosialnya. Akibat dari struktur birokrasi yang terlalu rasional bisa menimbulkan hal-hal yang sifatnya disfungsional, in-efesiensi dan bahkan konflik dengan masyarakat yang dilayani karena sifat impersonal aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Demikian pula, aturan-aturan (rules) sebagai sarana untuk mencapai tujuan seringkali berubah menjadi tujuan itu sendiri. Segi kelebihannya, menunjukkan semakin tingginya tertib administrasi yang dicapai oleh birokrasi publik.

2. Adapun kelebihan goal governance yaitu meletakkan fokus utamanya pada “the achievement of result and taking individual responsibility for their achievement”. Tetapi ia juga memiliki kelemahan apabila prinsipprinsip manajemen baru itu hendak diterapkan di sektor publik. Misalnya, sampai sekarang masih terjadi diskursus yang seru terhadap 10 prinsip dalam entrepreneurial government-nya Osborn dan Gaebler (1992) yang mereka kemukakan dalam uraian yang sangat provokatif yaitu Reinventing Government.. Bentuk NPM karya David Osborne dan Ted Gaebler (1992) : Reinventing Government : How The entrepreneurial Spirit is Transforming


124

the Public Sector. Intinya bahwa pemerintah kini dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai wirausaha tepatnya mengelola birokrasi secara wirausaha antara lain : 1. Pemerintahan katalisator : mengarahkan ketimbang mendayung. 2. Pemerintahan milik masyarakat : memberi wewenang ketimbang melayani. 3. Pemerintahan yang kompetitif: menyuntikan persaingan kedalam pemberian pelayanan. 4. Pemerintahan yang digerakan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakan oleh peraturan. 5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil. 6. Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan: memenuhi pelanggan bukan birokrasi. 7. Pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang belanja. 8. Pemerintahan antisipatif: mencegah dari pada mengobati. 9. Pemerintahan desentralisasi: mempermudah pelanggan, mempercepat pengambilan tindakan, mengabaikan tuntutan tanpa harus menunggu proses panjang. 10. Pemerintahan yang berorientasi pada pasar: mendongkrak perubahan pada pasar Lebih lanjut David Orbone dan Peter Plastrik (1997) dalam bukunya Banishing Bureaucracy (pemangkasan birokrasi) : The Five Strategies for Reinventing Government, menjelaskan lima strategi untuk menghidupkan birokrasi yang harus dikelola dengan baik sehingga menjadi satu kekuatan. Kelima strategi itu adalah : (1) Strategi inti: menciptakan tujuan yang jelas; (2) strategi konsekuensi; (3) strategi pelanggan; (4) strategi pengendalian; (5) Strategi budaya. Teori

yang

telah

dipaparkan

diatas

dengan

menerapkan

pemerintahan wirausaha akan berjalan dengan baik jika sistem birokrasi sudah jelas-jelas memisahkan antara kekayaan pribadi dan kekayaan publik dan harta milik publik tidak dapat digunakan untuk kepentingan


125

pribadi dan kroninya. Oleh karena itu harus ada keterbukaan dan pembelajaran, serta landasan moral dan integritas pada birokrat kita, terutama

pada

jajaran

Pemasyarakatan.

Untuk

kearah

reformasi

pendekatan kajiannya mengenai tata pemerintahan yang baik (good governance) yang sejalan dengan iklim keterbukaan (globalisasi) Menurut Business Harvard Essensial 2005 ada 7 langkah manajemen yang harus dilakukan yaitu : 1. Memobilisasi energi dan komitmen para anggota organisasi melalui penentuan cita-cita, tantangan dan solusinya oleh semua anggota organisasi. 2. Mengembangkan visi bersama,. 3. Menentukan kepemimpinan: memastikan yang kompeten dan jujur. 4. Fokus pada hasil kerja: buat mekanisme assessment yang dapat mengukur hasil kerja tiap pegawai. 5. Mulai mengubah unit-unit kecil di instansi kemudian mendorong agar perubahan itu menyebar ke unit-unit lain di seluruh instansi. 6. Membuat peraturan formal, sistem, maupun struktur untuk mengukuhkan perubahan, termasuk cara untuk mengukur perubahan yang terjadi. 7. Mengawasi dan menyesuaikan strategi untuk merespons permasalahan yang timbul selama proses perubahan berlangsung.. Jeff Davidson menyebut empat pendekatan change management yaitu: (1) pendekatan rasional-empiris; (2) pendekatan normative-redukatif; (3) pendekatan kekuasaan-koersif; dan (4) pendekatan lingkungan –adiftif. Pendekatan rasional-empiris, asumsinya, orang-orang yang menjadi sasaran pelaksanaan manajemen akan menerima perubahan ketika menerima pertimbangan untuk merubah. Perlu dilakukan komunikasi yang baik dan efektif mengenai insentif atau hasil yang akan menguntungkan mereka jika perubahan itu berhasil, mereka akan melakukan perubahan


126

bukan karena terpaksa, bukan karena takut atau sekedar ikut-ikutan tanpa pertimbangan dan apatis. Pendekatan normative-reedukatif, ide dasarnya adalah memberi pendidikan ulang mengenai nilai dan norma dari perlunya perubahan. Proses redukasi bahwa untuk survive, apalagi untuk berprestasi dan bisa memberi manfaat kepada pihak lain, mereka harus mengikuti perubahan yang dituntut itu. Pendekatan rasionalitas menempuh proses yang lebih cepat dari pada redukasi yang memerlukan waktu panjang. Namun hasil reedukasi jelas akan jauh lebih membekas karena pemahamannya lebih mendalam dari pada sekadar rasional. Pendekatan mengasumsikan

kekuasaan-koersif, bahwa

orang-orang

untuk pada

manajemen dasarnya

perubahan patuh

akan

melakukan apa uang diperintahkan dengan sedikit atau tanpa upaya untuk meyakinkan. Menjadikan staf bertindak secara patuh didasarkan pada pelaksanaan kewenangan dan ancaman atau pemberlakuan sanksi bagi kinerja buruk. Pendekatan kekuasaan bisa lebih efektif ketika para target perubahan mengakui kepakaran dan keabsahan pihak yang menjalankan kekuasaan, bersikap adil, memberikan arahan kepada staf hendaknya jelas, tepat waktu. Pendekatan

lingkungan-adiptif,

bahwa

setiap

orang

punya

kemampuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan atau situasi terbaru sekalipun.


Selanjutnya

menurut

Tanri

Abeng

dalam

bukunya

127

(profesi

manajemen, 2006) . Pemerintahan setidak-tidaknya harus mempunyai : 1. Standar kinerja yaitu “peristiwa atau kriteria apa yang dapat memberikan bukti yang menunjukan bahwa pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan tingkat kepuasan yang diinginkan” 2. Pengukuran kinerja yaitu “ informasi apa yang dibutuhkan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang ditetapkan” 3. Evaluasi kinerja yaitu: bagaimana kinerja aktual diukur dengan standar yang menghasilkan perbedaan” 4. Koreksi dan perbaikan kinerja adalah “ apa yang harus dilakukan agar hasil pekerjaan itu dapat ditingkatkan menjadi lebih baik”. KESIMPULAN Pada akhirnya kesimpulan yang dapat diambil bahwa untuk mengatasi persoalan kemunduran birokrasi dalam hal pelayanan publik sebagai solusi strateginya perlu memperhatikan beberapa hal yang antara lain adalah : (1)

merubah persepsi dan paradigma birokrasi mengenai konsep pelayanan;

(2)

adanya upaya pembaharuan dibidang sistem administrasi publik (administrative reform);

(3)

adanya kepemimpinan yang kuat (strong leadership) dalam melaksanakan komitmen pelayanan publik;

(4)

adanya kebijakan publik yang lebih mengutamakan kepentingan publik dan pelayanan publik dibanding dengan kepentingan penguasa atau elit tertentu;

(5)

unsur pemerintah, privat dan masyarakat harus merupakan all together yang sinergi;


(6)

128

adanya peraturan daerah yang mampu menjelaskan mengenai standart minimal pelayanan publik dan sanksi yang diberikan bagi yang melanggarnya;

(7)

adanya mekanisme pengawasan sosial yang jelas mengenai pelayanan publik antara birokrat danmasyarakat yang dilayani;

(8)

adanya

upaya

untuk

memberdayakan

masyarakat

(empowerment) secara terus menerus dan demokratis.


129

DAFTAR PUSTAKA

Abeng, Tanri. 2006. Profesi Manajemen. Jakarta: Gramedia. Albrow, Martin, 1996, Birokrasi,Yogyakarta, Tiara Wacana. Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, Prestasi Pustakaraya. Buchori, Mochtar, 1982, Pola Tingkah Laku Birokrasi sebagai Akibat Pengaruh Kebudayaan, dalam Prisma, 6 Juni 1982: 70-85. Castles, Lance, 1986, Birokrasi : Kepemimpinan dan Perubahan Sosial di Indonesia, Surakarta, Hapsara. Hariandja, Denny, BC, 1999, Birokrasi Nan Pongah : Belajar dari Kegagalan Orde Baru, Yogyakarta, Kanisius. Islamy, Muh.Irfan, 1998, Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya. Johnson, Terence.J, 1991, Profesi Dan Kekuasaan: Merosotnya Peran Kaum Profesional dalam Masyarakat, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti. Kaisiepo, Manuel, 1987, Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara: Birokrasi dan Politik Indonesia, Jurnal Politik 2, Jakarta, Gramedia. Kartasasmita, Ginanjar, 1995, Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju Dan Mandiri, Pidato Ilmiah penerimaan gelar Dr.HC dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, 15 April 1995. Michels, Robert, 1984, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkhis dalam Birokrasi, Jakarta, Rajawali Press. Muhaimin, Yahya, 1980, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia, Prisma No.10, Jakarta, LP3ES. Ndraha, Taliziduhu, 1986, Birokrasi Pembangunan : Dominasi atau Alat Demokratisasi, Jurnal Ilmu Politik 1, Jakarta, Gramedia. Osborn, David and Gaebler,Ted, 1996, Mewirausahakan Birokrasi: Reinventing Government, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor publik, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.


130

Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta, PPM. Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik Reinventing Government Osborne Gaebler, Yogyakarta, LKiS. Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Cakung Payangan Bekasi, Gugus Press. Siagian, SP, 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi Dan Terapinya, Jakarta, Ghalia Indonesia. Steinberg, Sheldon.S dan Austern, David T, Government, Ethics And Managers: Penyelewengan Aparat Pemerintahan, Bandung, Remaja Rosda Karya. Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Peradaban. Surbakti, Ramlan, 1994, Karakteristik Dan Penampilan Birokrasi Perkotaan, Surabaya, Program Pasca sarjana Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Airlangga. Tjokrowinoto, Moeljarto,2001, Birokrasi dalam Polemik, Saiful Arif (editor), Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta, Balai Pustaka.

PROFESIONALISME MANAJEMEN BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK. Oleh. Nunun Nurhajati

Recommend Documents