Arah Kebijakan dan Prioritas Karantina 2015
Musrenbangtan, Jakarta , 13 Mei 2014 1
Analisis Dukungan • Salah satu prioritas 2015 bidang pertanian adalah implementasi konsep kawasan • Pengembangannya memerlukan perlindungan/ pencegahan introdusi resiko (teknis maupun ekonomi) • Konsep kawasan pertanian akan berdampak pada meningkatnya lalu lintas atau keluar/ masuknya sumberdaya atau sarana produksi berupa benih, bibit, obat, pestisida sampai pada hasil produksi. • Dlm operasional karantina juga mengenal Area dan Kawasan namun tidak selalu identik dengan Kawasan Pengembangan Pertanian (Area/Kawasan karantina berbasis pada status dan situasi penyakit) • Fungsi Karantina (selain aspek pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit) akan lebih efektif mendukung apabila 2 diamanatkan dalam mekanisme kebijakan (peraturan).
Isu Strategis Tahun 2015 1. Ancaman krisis pangan dunia penguasaan sumberdaya alam hayati strategi Pengembangan Biosecurity 2. Dukungan Terhadap Ren-Aksi Bukit Tinggi Manajemen Resiko 3. Penyelundupan bahan pangan 4. Pelaksanaan MEA 2015 Harmonisasi kebijakan proteksi sumberdaya hayati dan efisiensi pelayanan karantina 5. Penanganan Outbreak HPHK/OPTK 6. Kebijakan ekspor produk pertanian belum sinergis 7. Reformasi Kebijakan dan Kelembagaan
3
Prioritas/Fokus Program Perkarantinaan 2015 1. 2. 3. 4.
Pengembangan kebijakan biosecurity Peningkatan jumlah dan integritas sertifikasi karantina Peningkatan pengawasan produk impor Konsolidasi dan advokasi kebijakan sumberdaya hayati dan harmonisasi standarisasi ALOP 5. Penyempurnaan SOP, peningkatan koordinasi penanganan outbreak HPHK/OPTK 6. Peningkatan kebijakan, koordinasi dan diplomasi SPS mendukung ekspor produk pertanian 7. Penyusunan kebijakan perkarantinaan nasional dan kelembagaan karantina 4
1. Pengembangan Kebijakan Biosecurity • Menggunakan prinsip perlindungan terintegrasi dan berkesinambungan (biosecurity continuum) • Penilaian status dan situasi Negara Asal; • Konfirmasi kesesuaian terhadap ALOP • Penetapan protocol dan persyaratan teknis (preClearance, PSI, Border inspection, Monitoring) • Surveilans / Pemantauan
5
2. Jumlah dan Integritas Sertifikasi Karantina • Membangun sistem ‘analyzing point’ yang efektif melalui kerjasama pemanfaatan manifest; • Implementasi standar pelayanan publik dibidang perkarantinaan; • Berperan dalam dukungan penurunan dwelling time ; • Peningkatan kemampuan Lab Uji dan membangun jaringan kerjasama lab nasional ;
6
3. Peningkatan Pengawasan Produk Impor Menata kembali tempat pemasukan dan pengeluaran (untuk meningkatkan rentang kendali pengawasan). Penetapan negara sumber bibit/benih Koordinasi pengawasan dan operasional terpadu. MOU Barantan dengan Polri merupakan wadah yg telah digunakan dalam rangka khususnya pengawasan tempat-tempat yang belum/tidak ditetapkan sebagai tempat pemasukan, koordinasi dan kerjasama yg telah dilakukan mencakup tingkat Pusat (Bareskrim) dan tingkat lapangan, disamping tentunya koordinasi dengan dinas teknis setempat. Memanfaatkan profiling pengguna jasa. Meningkatkan kapasitas SDM PPNS. Mengoptimalkan koordinasi dan pemanfaatan tempat pemeriksaan terpadu (TPFT) dan perbaikan bisnis proses di 5 Pelabuhan utama. Penguatan pengawasan di wilayah perbatasan 7
4. Konsolidasi dan advokasi kebijakan sumberdaya hayati dan harmonisasi standarisasi sesuai ALOP Wujud kinerja MEA 2015 dari sisi Karantina adalah fasilitasi kelancaran arus barang. Salah satu fokus yang diperlukan adalah kesetaraan Manajemen Resiko antar negara di lingkungan MEA. Hal ini memerlukan harmonisasi standard setting yang dalam implementasinya berkaitan dengan ALOP setiap negara. Berperan aktif dalam verifikasi dan penyempurnaan standar persyaratan (larangan dan pembatasan) di lingkup Pemda yang bertentangan atau belum sinkron dengan kebijakan nasional 8
5. Penyempurnaan SOP, peningkatan koordinasi penanganan outbreak HPHK/OPTK Meningkatkan peran implementasi Permentan No. 51 Tahun 2006, tentang PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA FUNGSIONAL PEMERIKSAAN, PENGAMATAN DAN PERLAKUAN PENYAKIT HEWAN KARANTINA Tindakan dan koordinasi yang diperlukan apabila terdapat kejadian penyakit baik didalam Instalasi Karantina maupun di luar Instalasi karantina (Dinas Teknis, BBV/BPPV, Karantina, Laboratorium, dan Es I terkait) Meng efektifkan Implementasi Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional (Permentan 688/2002) Dukungan justifikasi ilmiah dalam penyelenggaraan karantina hewan Jaringan kerjasama Lab, dan Koordinasi pelaksanaan Surveilans Meningkatkan peran Focal Point NPPO (PMP 264/2006) dalam pengelolaan kejadian/eksplosi Hama dan Penyakit (OPTK), dan penetapan status area / produksi
PRSV pada Pepaya di Sumut dan NAD Nematoda Sista Kuning pada kentang, di Sulsel Hama Tungau Merah, pada kelapa, di Sulut Peny Layu pada Jagung, di Sulsel, Jatim dan Sumbar
9
6. Peningkatan kebijakan, koordinasi dan diplomasi SPS mendukung ekspor produk pertanian Mengawal penyusunan standard ekspor oleh negara tujuan Berperan aktif dalam forum-forum standard setting baik multilateral maupun regional. Melakukan verifikasi terjadinya NNC dari negara pengimpor agar tidak merugikan/mengurangi potensi ekspor. Harmonisasi kegiatan in-Line Inspection dan keterpaduan dalam verifikasi status ‘Pest Free Area’ dan best practice dibidang produksi. Pemanfaatan Sistem Layanan Elektronik (E-Services) 10 Perizinan Terintegrasi dalam Kerangka INSW”
7. Penyusunan kebijakan perkarantinaan nasional dan kelembagaan karantina Melestarikan sumberdaya alam hayati dengan efektif perlu Otoritas perlindungan (biosecurity) yang terintegrasi dalam operasionalnya (Quarantine and Inspection) Fungsi Karantina merupakan fungsi yang sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya, mulai dari tingkat kebijakan sampai pada operasional. Fungsi perlindungan ”seperti” sudah tidak terpisahkan dengan fungsi pelayanan karantina; Fungsi manajemen resiko di negara asal dan di tempat pemasukan terkait sejak dari kewajiban pengguna jasa dan alat angkut melaporkan barang yang dilalu lintaskan, sampai kepada referensi uji Lab di tingkat internasional; Fungsi Penetapan Kawasan karantina tidak mungkin dapat berjalan dengan baik tanpa peran otoritas K/L dan Pemda. Demikian pula dengan tempat pemeriksaan/perlakuan karantina terkait dengan fungsi K/L lainnya ; Rancangan Strategi Perkarantinaan Pertanian di Indonesia dan alternatif kelembagaan yang sesuai akan dirumuskan melalui kajian yang komprehensif dan akan di tuangkan dalam Renstra Barantan 2015 -2019. 11
PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015
• PROGRAM – Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
• KEGIATAN – Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan – Peningkatan Sistem KH dan Keamanan Hayati Hewani – Peningkatan Sistem KT dan Keamanan Hayati Nabati – Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Barantan – Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Lab Uji Std dan Uji Terap Teknik dan Metoda KP – Peningkatan Kualitas Pelayanan KP dan Pengawasan Keamanan Hayati 12
Terima Kasih
13
