1
PRESS RELEASE HASIL PEMANTAUAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA POLITIK UANG MARAK JELANG PUNGUT HITUNG, DISTRIBUSI LOGISTIK RELATIF BERJALAN BAIK Kemitraan sebagai pemantau pemilu terakreditas KPU melakukan pemantauan pada tanggal 8 April yakni 1 hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Fokus pemantauan pada H-1 ini adalah distribusi logistik, persiapan TPS dan praktek politik uang. Peantauan dilakukan di 5 Propinsi meliputi 49 Kabupaten/Kota yakni di Papua (Kota Jayapura, Wamena dan Yahokimo), Maluku (Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur), NTB (Kota Mataram, Lombok Timur, Kota Bima, Sumbawa), Jawa Tengah (semua Kabupaten/Kota), dan Sumatera Utara (Kota Medan dan Semua Kabupaten/Kota di Pulau Nias). Untuk pemantauan H-1, Kemitraan mengerahkan 1062 pemantau yang tersebat di 1062 TPS. Berdasarkan hasil pemantauan kami, berikut beberapa temuan dan catatan yang bisa kami rangkum sbb: Distribusi Logistik, Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berjalan relatif baik dan lancar. Logistik telah tiba pada H-1 di 94,10 % TPS di Maluku, 95 % TPS di NTB, 88,50 % TPS di Jateng, 83,70 % TPS di Sumut. Untuk sisa logistik yang belum sampai hingga H-1, distribusinya dilakukan diatas jam 00.00 hingga subuh sebelum jam 06.00 sebelum pembukaan pemungutan suara di TPS Sebagaimana pengalaman pada pemilu yang lalu, kondisi geografis dan cuaca kembali membuat distribusi kembali terkendala di Papua dimana pada H-1 baru 52,60 % TPS yang telah menerima logistik berarti terdapat 47,40 % TPS yang logistiknya belum sampai. Khusus untuk Yahukimo, laporan dari pemantau kami disana perjam 20.00 WIB terdapat 20 Distrik yang kotak suaranya masih tertahan di Bandara Dekay ibukota Yahukimo karena faktor cuaca dan baru pagi tanggal 9 April bisa diterbangkan sehingga pemungutan dan penghitungan suara tidak bisa berjalan sesuai jadwal Politik uang, sebagaimana yang marak diperbincangkan dan dikhawatirkan oleh banyak kalangan, politik uang terjadi jelang pungut hitung, di Maluku terdapat 28, 40 % pemantau kami yang melaporkan bahwa melihat sendiri terjadinya praktek politik uang, di Papua 15,80 %, di NTB 4 % dan di Sumut 4 %. Menurut laporan pemantau kami, mereka memperkirakan praktek politik uang yang terjadi jauh lebih besar dari angka-angka tersebut berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan masyarakat. Bukan rahasia umum lagi bahwa politik uang dijadikan senjata pamungkas untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Namun formulir yang kami siapkan meminta para pemantau untuk melaporkan praktek politik uang yang pemantau saksikan sendiri, bukan berdasarkan informasi dari pihak lain atau sekedar desas desus sehingga prosentasenya laporan pelanggarannya tentu lebih sedikit dari fakta yang ada. Pemilih belum terdaftar di DPT dan DPK Terkait dengan akurasisi data pemilih, terdapat 79,20 persen pemanatau kami di Jateng yang melaporkan bahwa dilingkup TPS yang mereka pantau, terdapat warga yang memiliki hak pilih tapi belum terdaftar di DPT dan DPK, di Papua 67,10 %, di Maluku 61,80 %, NTB 45 % dan di Sumut 39,20 % pemantau melaporkan hal yang sama bahwa dilingkungan TPS yang dipantau, terdapat warga negara yang punya hak pilih tapi belum terdaftar di DPT dan DPK. Selain 3 hal tersebut diatas, kami memantau juga distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C-6) kepada pemilih serta kondisi kotak suara saat sampai di TPS apakah tergembok dan tersegel
2
Rekomendasi : Dari paparan diatas dan hasil pemantauan yang kami lampirkan, kami menyampaikan kesimpulan masukan dan rekomendasi sebagai berikut : 1. Mengapresiasi kerja keras KPU dan jajarannya yang telah menyiapkan dan mendistribusikan logistik secara relatif baik, namun kekurangan yang ada agar menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan bagi penyiapan logistik untuk tahapan berikutnya yakni Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPS dan PPK 2. Terkait tertundanya Pemungutan dan Penghitungan Suara di sebagian distrik di Yahukimo, agar KPU lebih mengoptimalkan koordinasi dengan jajaran KPU setempat serta pihak/lembaga lain yang bisa membantu sehingga penundaan pemungutan suara tidak terlalu lama agar tidak menggangu jadwal tahapan rekapitulasi di PPS dan ditingkatan berikutnya. 3. Terkait maraknya politik uang, agar ini menjadi perhatian serius jajaran Bawaslu. Bawaslu harus menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran serta proaktif melakukan pencegahan praktik politik uang pada tahapan berikutnya. ***
3 LAMPIRAN - PERS RELEASE HASIL PEMANTAUAN KEMITRAAN TERHADAP PROSES PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA Jakarta, Rabu 9 April 2014
Partnership for Governance Reform (Kemitraan) pada Pemilu legislatif 2014 ini melakukan pemantauan secara sistematis di 5 Propinsi melipti 49 Kabupaten/Kota yakni di Papua (Kota Jayapura, Wamena dan Yahokimo), Maluku (Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Timur), NTB (Kota Mataram, Lombok Timur, Kota Bima, Sumbawa), Jawa Tengah (semua Kabupaten/Kota), dan Sumatera Utara (Kota Medan dan Semua Kabupaten/Kota di Pulau Nias). Pada pemantauan di TPS kali ini, Kemitraan mengerahkan 1062 pemantau. Fokus pemantauan yang dilakukan oleh pemantau ini adalah pada hari H-1 yang meliputi kesiapan logistik di PPS, TPS, dan juga politik uang, hari H yang meliputi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan hari H+1 yang meliputi seluruh proses di PPS. Data pemantauan H-1 yang sudah masuk sampai dengan tanggal 9 April 2014, pukul 2:30 WIB adalah sebagai berikut: No 1
Propinsi PAPUA
2
MALUKU
3
NTB
4 5
JATENG SUMUT TOTAL
Kab/Kota Jayawjaya Yahukimo Kota Jayapura Seram Bagian Timur Ambon Kota Bima Sumbawa Lombok Timur Mataram Semua (35) Kab/Kota Medan Seluruh Nias 49 Kab/Kota
Jumlah TPS dipantau 140 TPS
Sample data yang masuk 75 TPS (53%)
104 TPS
102 TPS (97%)
80 TPS
80 TPS (100%)
458 TPS 280 TPS
408 TPS (86%) 227 TPS (80%)
1062 TPS
892 TPS (84%)
DISCLAIMER: 1. DATA DI TIAP PROPINSI TIDAK MENGGAMBARKAN KONDISI PROPINSI SECARA KESELURUHAN, KECUALI UNTUK JAWA TENGAH 2. DATA DI TIAP PROPINSI ADALAH AGREGAT DARI DATA KABUPATEN/KOTA YANG DIPANTAU SAJA. 3. KEMITRAAN DAPAT MEMBERIKAN DATA RINCI PER KABUPATEN/KOTA YANG DIPANTAU APABILA DIBUTUHKAN 4. DATA PEMANTAU MASUK SECARA SEQUENCE SBB: a. Dibawah jam 13.00 = 4% b. Antara jam 13.01 – 18.00 = 31% c. Antara jam 18.01 – 00.00 = 59% d. Diatas jam 00:00 wib = 7%
Berikut adalah sebagian hasil pemantauan H-1 (tanggal 8 April 2014) di masing-masing propinsi: 1. PAPUA (75 TPS, 53% sample)
2. MALUKU (102 TPS, 97% sample)
3. NTB (80 TPS, 100% sample)
4
4. JATENG (408 TPS, 86% sample)
5. SUMUT (227 TPS, 80% sample)
5
6
Dari data ke-5 propinsi tersebut, apabila diperbandingkan masing-masing propinsi terhadap fokus pemantauan adalah sebagai berikut:
7
*** Informasi lebih lanjut hubungi: Agung Wasono Program Manager & Koordinator Pemantau Kemitraan
[email protected] HP. 08562896394 M. Hendro Prabowo Officer Pemantauan Kemitraan
[email protected] HP. 081291000134
Wahidah Suaib Election Specialist & Penasehat Pemantauan Kemitraan
[email protected] HP. 081281111871 Annas Syaroni Data Coordinator Pemantauan Kemitraan
[email protected]
