PRE S IDE N R E PU B LIK IND O NE S IA
PERATURAN PRE SIDEN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 4 9 TA HUN 2016 TENTA NG BADAN OTORITA PE NG ELOLA KAWA SA N PAR IWI SATA DANAU TOBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES A PRE SIDEN RE PUB LIK IN DONESIA,
Menim ban g
a.
bahwa
d alam
rangka
optimalisasi
pen gelo laan ,
pengembangan, dan pembangu nan Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisat a nasi onal, perlu dilakukan
langkah -Iangkah
terkoor dinasi,
s istema tis ,
tera rah, dan terpadu; b.
bahwa
untuk
pembangunan
mempercepat Kawas an
pengembangan
Pariwi sata
dan
Danau
Toba ,
khusus,
guna
diperlukan
pengaturan
s ecar a
menyatukan
pela ksanaan
kewe nangan
pengelolaan
kawasan terse but melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Dan au Toba ; c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
se bagaimana
d imak su d dalam huruf a d a n huruf b , di p a n d a ng perlu
menetapkan Peraturan Presiden ten tang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisat a Danau Toba ;
Mengin gat
J.
Pa sal 4 ayat (1) Un d a ng- Un d a n g Da sar Negara Repu blik
Indonesia Tahun 1945 ; 2.
Undang-Unda ng ...
bphn.go.id
PR ES ID EN REPU BLIK INDONE S IA
-2 2.
Unda ng-U n dan g
Nom or
10
Ta h u n
2009
te ntang
Kep ariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2009 Nomor 1 1, Ta mbah an Le m ba ra n Negara Re publik Indonesi a Nomo r 4966) ; 3.
Unda ng-U n dang
Pemerintah an
Nom or
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
20 14
Nega ra
te ntang
Repub lik
Indon es ia Ta h un 2014 Nom or 24 4 , Tambahan Lembaran Negara RepubIik In d ones ia Nomor 5 58 7 ) sebagaimana teIah diub ah beberapa ka Ii te rakhir dengan UndangUndang
Nomor
9
Tahun
20 15
(Lembaran
Negara
RepubIik Indonesia Ta h u n 20 15 Nomor 58, Ta m ba h an Lembaran Negara Repu blik Indon esi a Nomor 5679);
4.
Peraturan Pem erint ah Nomor 50 Tahun 20 1 1 ten tang Renca na Induk Pengemban gan Kep ariwis ataan Nasional 2 0 10-2 015 (Lem baran Negara Repu b lik Indones ia Tahun 2 0 1 I Nomor 125, Ta m ba h a n Lembara n Negara Repu blik
Indonesia Neme r 52621; 5.
Peratur an Presiden Ren ca na
Tata
No mor
Ru ang
8 1 Tahu n 2014 tentang
Kawasan
Danau
Toba
dan
Sek itamya (Lembaran Nega ra Rep u blik Indonesia Tahun 201 4 Nomo r 191); MEMUTUSKAN :
Men etapk an
PERATU RAN
PRE SIDE N
TENTANG
BADAN
OTORITA
PE NGELO LA KAWASAN PARIWISATA DANAU TO BA. BAB I ...
bphn.go.id
PRE SlDEN REPU8L1K IN DO N ES IA
-3 BAB I PEM BENTUKAN DAN KE DUDUKAN
Pa s a l 1
(1)
Untuk
melaksanakan
Pariwisata
Danau
Toba
pengembangan sebagai
Pariwisata Nasional, de ngan
Kawasan
Kawasan
Pera tu ran
Strategis
Presiden ini
dibentuk Badan Otorite Pen gelola Kawasan Pariwisa ta Danau Toba, yang selanju tnya disebut Otorita Danau Toba. (2)
Otorita Danau Toba sebagaimana d im aksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepad a
Presiden. BAB II CAKUPAN KAWASAN PARIWI SATA DANAU TOBA
Pasal 2
(1)
Cakupan
Kawasan
Kawasan
Danau
Peratu ran Presiden Rencana
'Tata
Pariwisata Danau Toba meliputi Toba
sebagaimana
diatur
dalam
Nomor 8 1 Tahun 2014 tentang
Ruang
Kawa san
Dan au
Toba
da n
Sekitarnya.
(2)
Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba seb agaim an a dimaksud pada ayat (1) termasuk kawa san s elu as paling sedi k it 500 (lima ratus) h e ktar, yang akan diberikan hak
pengelolaannya ke pada Badan Otorita Dan au Toba yang digambarkan pada pe ta sebagaimana tercantu m dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpis ah kan dari Peraturan Presiden ini. (3)
Perubahan .. .
bphn.go.id
,
PRE SIDEN REPUBLIK INDONES IA
4 -
(3)
Perubahan caku pan Kawasan Pariwis a ta Danau To ba sebagai mana
dimaksud
pada
ayat
(2)
ditetapkan
Presiden berdasar kan pengaj u an Dewa n Pengarah. (4)
Tata
~
cara
perubahan
cakupan
Kawasan
Pariwisata
. Danau Toba seba ga ima n a di maksud pada ayat (31 diatur lebih
lanjut dengan
Pera tura n
Men ter i Koordinator
Bidang Kemaritim an sela ku Ketua Dewa n Pengarah. BAB III SU SU NA N ORGANI SASI
Bagian Pertam a
Umum PasaI3 Susunan Organi sa si Otori ta Dana u Toba terdiri atas : a.
Dew an Pen garah ; dan
b.
Ba d an Pelaksana. Ba gian Kedua Dewa n Penga r a h
Pa sa l 4 Dewan Pe n garah se bagaimana dimaksud dalam Pa sa l 3 huruf a, mempunyai tugas:
a.
mene ta pkan mela ku kan
kebijakan
umum ,
pengendali an
d an
memberi kan pemb ina a n
arahan, ter h ada p
pelaksanaan k ebij aka n pengel ola an , pe n gem bangan , dan pembangu nan Ka wa sa n Pariw isa ta Da n a u Toba; b . mensinkro n ka n Pemerintah
ke bija ka n Da erah
Ke m e n te ria n / Lem ba ga mengenai
dan
pengelolaan,
pengembangan, d an pembangu nan Ka wa sa n Pa riwis a ta Da n a u To ba; c.
m emberikan ...
bphn.go.id
PRE SIDE N REPUBLI K IND O N E S IA
-5-
c.
memberikan petunjuk pelaksana an kepad a Bad a n Pelaksana me ngenai pengelolaan , pe ngembangan, d an pembangu nan Kawasan Pariwisa ta Danau Toba sesuai d engan
kebijaka n
umum
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah Daerah; dan d. melakukan kebijakan
pengawasan pengelolaan,
terha d ap
pel a ksanaan
pengemban ga n ,
dan
pembangunan Kawasan Pariwis ata Da na u Toba yang dilakukan oleh Badan Pelaksana . Pa s a l 5 (1)
Dewan Pengarah sebagaimana dimaksu d dalam Pa sa l 3 huruf a , terd iri a ta s: a.
Ketu a
merangkap
an ggota b.
Ketu a
Menteri
Koordinator
Bidang
Kemaritim an ; Pelaksana
Menteri Pariwis a ta ;
Ha rian meran gkap anggota c.
Anggota
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Men teri Perencanaan Pem bangunan Nasional / Kepa la Bappena s ; 3 . Menteri Keuangan; 4 . Men teri Lingku ngan Hid u p dan Keh utanan; 5 . Men teri Agraria dan Tata Ru a ng( Kepala Ba da n Pertanaha n Nasional; 6 . Men teri ...
bphn.go.id
PRE S IDE N REPUBLI K IND O NE S IA
-6 -
6 . Menteri Pe kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Perhubungan ; 8 . Menteri Kelautan dan
Perikanan ;
9 . Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 10 . Menteri Ketenagakerjaan; 11. Men teri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 12. Kepala Badan Koordinas i
Penanaman Modal; 13 . Se kretaris Kabinet; dan 14 . Gubernur Sumatera Uta ra.
(2)
Ketentuan lebih lanju t mengen a i tugas dan tata kerja Dewan
Pengarah
diatur
dengan
Peratu ran
Menteri
Koordinator Bidan g Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pen garah .
Pasal 6 ...
bphn.go.id
PRE S IDE N REPUBLI K IN DON ESIA
- 7 -
Pasal 6 (I)
Dal am
mendukung
kelanearan
pelaksanaan
tugas
Dewan Pengarah seb agaimana dima ksud da lam Pasal 4
dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris . (2)
Sekretaris sebagaimana dim ak sud pad a ayat (11 d ija ba t oleh
Sekretaris
Kementerian
Koordin ator
Bidang
Kema ritiman .
(31
Sekretariat sebagaimana d imaksud pa da ayat (I) seeara ex-offici o dilaksan akan oleh
Sek retariat Kementerian
Koordinator Bidan g Kemaritim an.
Pasal7
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewa n Pengarah sebagaimana dim ak sud dalam Pa sal 5 ayat (I) h u ruf a d apat dibantu oleh Kelompok Ahli .
Pasa1 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susu na n organisasi, da n ta ta kerja Sekretariat serta tugas , keanggotaan, dan tata
kerja Kelompok Ahli sebaga im a na dimaksud dal am Pa sa! 6 dan Pasal 7 diarur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritim an selaku Ketua Dewan Pengarah. Bagian ...
bphn.go.id
PRE SlDE N REPU8L1 K IN DONES IA
8 -
Bagian Ketiga Ba d an Pela ksa n a Pasal9 (I )
Badan Pelaksana sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 huruf b merup akan sa tuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata .
(2 )
Menter i Pariwisata membentu k susunan organisasi dan ta ta kerja Badan Pelak sana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling lamba t 3 (tiga) bulan s ejak Per aturan Presiden irri diund an gkan.
(3)
Susunan
organisasi
Badan
Pela ks ana
sebagaimana
dimaksud pada aya t (2), terdiri atas: a.
Kepala ;
b.
P~aba tKeua ngan ;dan
c.
Pejabat Teknis yan g jumlah dan j enisnya ditetap kan ole h Menteri
Pariwisata atas persetujuan Dewan
Pengarah. (4)
Kepala, Pejabat Keuangan, dan Peja ba t Teknis Bada n Pelaksana sebagaimana di maksud pada aya t (3) diangkat dan
diberhentikan
oleh
Menteri
Pariwisata
atas
persetujuan Dewan Pengarah. (5) Badan .. .
bphn.go.id
PRE SIOEN REPU8L1 K INDONESI A
9-
(5)
Badan Pela k s a n a sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sesuai
ketentuan
pe raturan
perundang-
undangan . Pasal 10 (II
Badan Pe la k sa n a sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3
huruf b berkedudukan di Kawasan Pariwisata Danau Toba. (2)
Dalam hal d iper-lukan, Bad a n Pelaksa n a dapat membuka
pe rwaki la n di J akarta atau di tempat lain . Pa s al I I (1)
Kepa la
Badan
Pelaksan a ,
pejab at, dan
pegawai
di
lingku ngan Bad an Pelaksana , dapat berasal dari u nsu r Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ( atau te naga profesional
non PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana . (2)
PNS se bagaimana di maksud pada ayat (I) d ibe rhenti k a n
dari
jabatan
organik
di
ins tansi
indu knya
tanpa
ke h ila ngan status sebagai PNS. (3)
Proses kepangkatan PNS seb agairnan a dirnaksud pada ayat
(I J
d ilakuka n
oleh
instansi
induk
yang
bersangkutan sesuai keten tuan peraturan perundangundangan. (41
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (II yang berhenti
atau telah berakhir masa baktinya, ke rnbali kepada instansi
induknya
apabila
belurn
mencapai
masa
(51
PNS...
pensiun .
bphn.go.id
PRE SID E N RE P U8 L1K IN DO N ES IA
10(5)
PNS sebagaimana d imaksud p a da ayat (1) dibe rhentikan
dengan hormat se bagai PNS apabila telah men capai batas usia pensiun dan diberi hak -h ak k ep egawa ia n scsua i ketentu an peraturan perundan g-u ndan gan .
Pa sa l 12 (1)
Kepala Bad a n Pe la ksana diangka t untu k masa jabatan 5 (lima) tah u n d a n dapat diangkat ke m ba li untuk paling lama 1 (sa tu) kali masa jabatan .
(2)
Kepa la
Bad a n
jabatan nya
Pelaksan a
seb elum
dap at
masa
di berhentikan
jaba tan
dari
sebagaimana
dima ksu d pada ayat (1) berakhir apa b ila :
a.
berhalang an teta p;
b.
berdasarkan
penilaian
kin erja
mampu
tidak
menjalankan tugas den gan baik;
(3)
c.
menjad i terdakwa; dan
d.
mengund urkan diri .
Masa jabata n pejabat lain se baga im ana d im aksu d dalam Pa s al 9 ayat (3) h uruf b dan huruf c , ditetapka n oleh
Men teri
Pariwis ata
berdasarkan
persetujuan
Dewan
Pen ga rah . Pasal 13
Se te lah penetapan sebagai Bad an Layanan Um um, ke tentu an mengenai kepe gawai an,
remunerasi , hak
keuan gan
dan
fas ilitas lain nya, penganggaran , pengelolaan Barang Milik Negara, serta Pelaksana
pengadaan
dilaksanakan
barang dan jasa oleh seauai
ke tentuan
Badan
peraturan
perundang-unda ngan di bidang Badan Laya nan Um um. Pasal 14 ,..
bphn.go.id
PR E SI DE N REPUBLI K IND O NE S I A
- 11Pasal 14 Ba d an Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tuga s: a . m elakukan
ko ordinasi,
perencana an, pen ge n d a lia n
si nkronis asi,
pengembangan, di
Ka wa sa n
dan
fasilitasi
pemba n guna n ,
Pa riwisa ta
dan
Danau
Toba
s eb a ga im a n a dimaksud dal a m Pa sa l 2 aya t (1). b . m e la k u kan pere nca naan , pengemba n ga n , pembangunan , p engelolaan, dan pengendalian di Kawa s an Pariwis a ta Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 ayat (2) .
Pasal 15 Da lam melaksanakan tu ga s se bagaiman a di maksu d d a lam Pasal 14 , Bad an Pelaksana m enyel enggara k a n fungs i: a.
penyusu nan Re n can a Indu k di Ka wa s a n Pariwisata Danau Toba sebagaimana di maksud da larn Pasal 2 ayat (1);
b . penyusunan Pembangunan
Rencana di
De tail
Kawasan
Pengemb anga n
Pariwisa ta
Da n a u
dan Te ba
sebagaimana d imaksud daJam Pasa! 2 ayat (2); c . pela k sa n a a n pe rencanaan , pe nge ndalia n
koordinasi,
sin kronisasi, d an
pe ngembangan , di
Kawasan
fa silitasi
pembangunan,
Pariwisa ta
Danau
dan Toba
seb a ga im a n a d imaksud dalam Pa sa l 2 ayat (11; d . pe nyus u n a n
perenca n a an,
pe ngembangan,
pe m ban gun an, pengelolaan, d an penge nda lia n di Kawa san Pariwisa ta Dana u Toba sebagaim a na di maksud dalam Pasal 2 a ya t (21 ; e. perum u san strategi ope ras ion a l pengembangan Kawa san Pariwisata Danau Toba; f. penyelenggaraan ...
bphn.go.id
PRE SID EN R EP UBLI K IND O NE S I A
- 12 -
f.
penyelenggaraan pelayan an perizinan dan nonperizinan pu sat dan daerah di Kawasan Pariwis ata Danau Toba seb a gaim a na dimaksud dal am Pasal 2 ayat (2);
g.
pene ta pan langkah strategis penyelesaian perrnasalahan dalarn
pela ksanaan
peren canaan,
pengernbangan,
pe rnba ngu na n, pengelolaan , dan pengendalian Kawasan Pariwisata Danau Toba ; dan
h. pelaksanaan tugas lain terkait pengernban gan Kawas an Pariwisata Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah. Pasal 16
Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pelak sana ditetap k a n ole h Kepala Badan Pela k s a n a se te la h terleb ih
dahulu dikonsultasika n dengan Dewan Pengarah rnelalui Men teri Pariwisata. Pasa l l7
Dalarn
rnelaksanakan
tugas
dan
fungsi
sebagai rnana
di mak su d dalam Pasal 14 dan Pasal 15 , Badan Pelaks a n a
mernperhatikan
aspirasi,
budaya ,
dan
rnasu kan
dari
ma syarakat yang ada di Kawasan Pariwis ata Da nau Toba . Pasa l 18 (I )
Dalam melaksanakan tu ga s dan fungsi se bagaimana di maksu d
dalam
Pasal
14
da n
Pasal
15 ,
Bad a n
Pelaksana dapat bekerja sarna dengan badan usaha dan lembaga jpihak
terkait
sesuai
keten tuan
peratura n
peru ndang-unda ngan . (2) Dal a m ...
bphn.go.id
PRE SIDEN REP UBLIK IN DO N ESIA
- 13-
(2)
Dala m ha l kerja sarna se bagairnana dirnaksud pad a ayat
(1) merniliki nilai st rategis tertentu, kerja sarna dimaksud waj ib
rnenda patka n
pe rsetujuan
Dewan
Pengarah
rnelalut Menteri Pariwisata . (3) . Tata
cara
pemberian
perset ujuan
kerja
sarna dan
ketentuan rnenge nai nilai strategis tertentu sebagairnana dimaksud pada ayat (2) d iatu r le bih
Peraturan
Men teri
Koordinator
Bidang
lanjut dengan
Kernaritirnan
s ela ku Ketu a Dew an Pen garah . BABI V RE NCANA I ND UK DAN RE NCANA D ETA I L PENG E M BAN GAN DAN PEMB ANGU NA N KAWASAN PAR IWI SATA DANAU T OBA
Pas al 19
Da larn me laksana kan tugas dan fun gs i, Badan Pelaksana berpedo rnan pad a Rencan a Tata Ruang sebagaimana diatur dal am Peratu ran Presiden Nornor 8 1 Tahun 2014 ten tang Ren cana Tata Ruang Kawa san Da nau Toba da n Sekitarnya. Pas al 20
(1)
Ba dan Pelaks ana wajib rneriyusun : a . Rencana In du k Pen gernbangan dan Pembangunan Kawas an
Pariwisat a
Danau
Toba
sebagairnana
d imaksu d dalam Pas al 2 aya t (I) u ntuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) ta hu n untuk periode 20 16-2041 ;
b . Rencana Detail Pen gernbangan dan Pem ban gu nan 5 (lima) tah u na n Kawasan Pariwis a ta Da nau Toba s ebagaimana d imaksud d a lam Pas al 2 ayat (2) . (2) Re n cana ...
bphn.go.id
PR E SIDEN R EP U8L1K IN DONE S IA
14 -
(2)
Rencana Induk dan Ren cana Detail Pengembangan dan Pemban gu nan
Kawasan
Pa riwi sa t a
Danau
Toba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh
Badan
Pelaksana melalui
Menteri Pariwisata untuk
ditetapka n oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman se la ku Ketua Dewa n Pengara h paling la m ba t 3 (tiga) bulan sejak Badan Pel aksana terbentuk.
(3)
Untuk pertama kali Ren cana Detail Pengembangan dan Pemban gu nan
Kawa san
Pa riwis ata
Danau
Toba
sebagaima na dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk
pe riode
20 16-20 19
dengan
target
kinerja
ditetapkan oleh Menteri Koord inator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah . Pasal 2 1
Dalam penyusuna n Ren can a Indu k dan Rencana Detail sebagaima na dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana Keme nterianf Lembaga,
me libatkan
Pemerintah
Daerah
Provinsi Sumatera Utara, dan Pem erintah Daerah Kabu paten yang
be rada
di Kawasan
Pariwisata
Danau
Toba
dan
lembaga/ p ihak te r kait. Pasal22
Dalam
melakukan
pembangunan,
pere ncanaan,
pengelolaan,
dan
pengembangan,
pengendalian
Kawasan
Pariwisata Dan au Toba, Kem entert a n r Le m b a ga , Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemeri ntah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwis ata Danau Toba mengacu
pada
Rencana
Induk
dan
Rencana
Detail
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 20. BABV ...
bphn.go.id
P R E SIDE N REPUB LI K IN DON ES IA
- 15 -
BAB V PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH Dl KAWASAN PARIWISATA DA NAU TOBA
Pasal23 (I)
Peruntu kan dan penggunaan ta nah dalam Kawa san Pariwisata Dan au Toba untuk kep erlu an bangunanba nguna n, usaha, dan fasilitas-Iasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, penge mbangan, dan pem bangunan Kaw asan Pariwis ata Dan au Toba mengacu pad a Peraturan Presid en Nom or 8 1 Tah u n 2014 te ntang Rencan a
Tata
Ruang
Kawasan
Danau
Toba
dan
Sekitarnya .
(2)
Dalam
rangka
penyelenggaraan
pengelolaan
sa rana
dan
pengusahaan
kegiatan
usaha
lainnya
Kawas an
pad a
seba ga ima na
pembangunan ,
prasarana ,
d an j atau
dan / a tau
operas ional
Pariwis ata
d ima ksud
dalam
Dan au
Pasal
2
Toba
ayat (2),
kepada Badan Pela ksan a diberi kan hak pengelola a n sesuai ket entuan peraturan perundan g-undan gan .
(3)
Hak pengelola an s eba ga imana dimaksud pada ayat (2), memberi kewenan gan kep ada Badan Pelaksana untuk: a . merencan akan peruntukan da n penggunaan tanah ; b. menggunak an
tan ah
Kawasan
Pariwisata
Danau
Toba u ntuk keperluan pen gelolaan , pe ngembangan, dan pem bangunan Kawasan Pariwis ata Dan au Toba ;
dan
c. men yewakan d an j a tau
mengad akan
kerja
sarna
pen ggunaan , pem an faatan, dan pengelolaan tanah de ngan
pihak
ketiga
s erta
menerima
uang
pe mbaya ran .. .
bphn.go.id
P RE SIDE N RE PU B LIK IND O N E S I A
- 16 -
p ernbayaran se wa darr/ atau uan g keun tungan h a sil u s a ha kerja sarna. (4)
Hak Pengelolaan seb aga im ana d im aksud pada ayat (3) d ilaksa nakan s esua i k etentuan pera tura n perundangunda ngan . Pa sal 24
Dalarn
ra ngka
perolehan
h ak
pe n gelolaan
seba gairnana
di m a k su d d al am Pa sal 23 ayat (2): a.
a p a b ila ka wa s an h a k p engelola a n dirnaksud rnerupakan kawasan peru ntukan hu tan rnaka dilakukan perubah a n peruntukan dan fu ngsi kawasan hut a n s esuai ketentuan pe ratu ran perundang-undangan; dan
b.
a pa b ila k a wasa n h ak pe ngelola a n d irnak su d dikuasai piha k keti ga , Badan Pela k sana rnernberikan ganti rugi k epada
pihak
ketiga
sesuai
k ete n tu an
pe ratu ran
pe ru nd a ng-un da ngan . Pa s a1 2 5 Da larn ran gk a pe rubaha n peru ntu ka n d an fu ngs i k aw asan h utan rnenjad i buka n ka wa sa n h utan dan proses perolehan h ak penge lolaan pa da Ka wasa n
Pa riwisa ta
Danau Tob a
seba gaimana d im a ksud da lam Pa sal 2 ayat (2): a . Menteri Lingkungan Hid up dan Kehutanan , Perne rintah Daerah Provinsi Su rnate ra Utara, d a n Pernerin tah Daerah Ka bu p a ten Toba Sarnosir m ernpercepa t p roses perubah a n peruntukan dan fu ngsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan se suai kete ntuan p era turan perundangundangan;dan b . Menteri Agra ri a da n 'Tata Ru a n g, Pemeri ntah Daerah Pr ovinsi
Surnatera
Uta ra,
dan
Pemerintah
Daera h
Kabupaten Toba Sarnosir rnernpe rcepat proses pe rolehan h ak pe n gelolaa n sesuai ketentuan pera turan peru ndangundangan. BAB VI ...
bphn.go.id
PRE SIDEN REPU8 L1K IN DO N ES IA
17 BAB VI
PERI ZINAN DAN NONPERIZlNAN Pasal 26 (I)
Kemuda han di be rikan ke pada peru saha a n yang akan pengusa haan
melakukan
pada
Kawas an
Pa riwisa ta
Danau Toba sebagai ma na dimak s ud da lam Pa sal 2 ayat (2) .
(21
Kemudahan
sebaga imana
di m aksu d
pada
ayat
(II
meliputi pelayan an perizinan dan non perizinan pusat dan d aerah. (3)
Perizin an seba ga imana di maksu d pa d a ayat (21 mel iputi persetujuan
ya ng dikelu arkan oleh
Pemerintah dan
Pemerin tah Dae rah yang mcmi liki kewe nan gan sesuai kete ntuan peraturan perundang-undangan . (4 )
Nonpe rizinan
s eba ga im a na
me liputi ke mudahan in forrna si
sesu ai
d imaksud
pada
ayat
(21
pelayanan, fa silitas fisk al, dan
ketentuan
peratur an
perun dan g-
undanga n. (5)
Pelayan an
perizinan
dan
nonperiz inan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dil akukan m elal ui Pe!ayanan Terpadu Satu Pin tu . Pa sa ! 27 (1)
Badan Pelak san a men yelenggarakan pelayanan perizinan dan
non perizinan
pu sat
da n
daerah
di
Kawasan
Pariwisata Dan au Toba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (21 . (2)
Penyele nggaraan pelayana n penzman dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) , meliputi bidang: a. b.
pek erjaan u rnu rn: perumaha n dan kawasan pemukiman; c . ketenagakerjaan .. ..
bphn.go.id
PRE SIDE N RE PU B LI K IN DON ES IA
- 18
c. ketenagakerjaan ; d . lingkungan hidup; e . pe rhubungan ; f. penanaman modal; g. perdagangan; h . pertanahan dan tata rua ng; I. pariwisata; j . kehutanan; k. kelautan dan perikanan; dan 1. ene rgi dan sumber daya mineral. (3)
Peru bahan
bidang
perizinan
dan
nonperizinan
sebagaimana dimaks ud pada ayat (2) diatu r den gan Peraturan Kepala Badan Pelaks ana . (4)
Pelaya nan
perizinan
d imaksud
pada
dan
aya t
nonperizinan
(1)
sebaga imana
d iselen ggarakan
de nga n
menempat kan peja bat yang melaku kan fungsi Pelaya nan Terpadu Sa tu Pintu pusat dan daerah pada kantor Bada n Pelaksana . (5)
Pelayanan
perizinan
d im a ks u d
pada
dan
aya t
nonperizin an
(4)
sebagaimana
diselen gga rakan
dengan
menggu nakan sistem pelayan an secara elek tronik. (6)
Pelayanan
periz inan
dan
nonperizin an
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) juga dapa t diselengga rakan dengan mene mpatk an pejabat Satuan Kerja Peran gkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang melakukan fung si Pelay anan Terpadu
Satu
Pin tu
yang
me neri ma
pelimpahan atau pendele gasian kewenangan Pemeri ntah , Pemerintah
Daerah
Provinsi
Su matera
Uta ra,
dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, sesuai ket entu an peraturan perundang-unda ngan . BAB VII .. .
bphn.go.id
P R E SIDE N REPUB LI K IN DO N ES IA
- 19 BAB VII PENDANAA N
Pa sal 2 8
Pendanaan penyelenggaraan Otorita Danau Toba bersu mbe r dad Anggaran Pend apatan dan Belanja Negara, Angga ran Pen dap atan dan Belanja Daerah , dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-unda ngan. Pasal 29
(I)
Kepala Badan Pelaksana merupakan Kua sa Pen ggu na Anggaran
s es uai
ketentuan
peraturan
perundan g-
u ndangan. (2)
Rencana
Kerja
dan
Angga ran
Badan
Pelak san a
dituangkan ke dalam Rencana Kerja da n Anggaran Kementerian Pariwisata. BAB VIII PELAPORAN
Pasal 3 0
Dewan Pen garah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana di maksu d d al a m Pasal 4 kepada Preside n setiap 6 [enarn]
bulan sekali atau sew aktu -waktu apa bila diperlukan.
Pasal31
(1)
Badan
Pelak san a
me nyusun
laporan
pertanggung-
jawa ban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana d im ak su d dalam Pasa l 14 dan Pa sa l 15 . (2)
Laporan ...
bphn.go.id
•
P R ES ID EN R EPU8L1 K IN D ONE SI A
- 20 -
(2)
Laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud
pacta ayat ( 1) pa ling sedikit memu at lap oran kegiatan,
realisasi
anggaran,
neraca,
lapor an
arus
kas , dan
catatan atas lapo ran kcuangan serta lap oran kinerja . (3 )
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat
Pengarah
(21
disampaikan
kepada
Ketua
Dewan
Mcn teri Pariwisata dalarn be ntu k
me lalui
laporan scmesteran, tahunan, dan / atau laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan. (4)
Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi.
(5)
Badan
Pelaksana
Pemerintah,
dan
diaudit juga
olch
dapat
unsur
diaudit
pengawas
oleh
au ditor
in depen de n. (6)
Masyarakat dapat memperoleh akse s terhadap laporan
kegiatan,
laporan
keuangan,
laporan
kinerja,
dan
laporan audit me ngenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana. BAB IX KETENTUAN PENUTU P
Pasa132
Otorita Danau Toba meleksaneken tugas selama 25 (dua puluh lim a ] tahun dan berakhir pada ta n gga l 3 I Desember 2041 dan dapat dipe r panjang.
Pasa133
Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan . Agar .. .
bphn.go.id
PRE SIDE N REPUBLIK INDONESI A
21 -
Agar
setia p
ora ng
pe ngunda ngan
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Presiden
ini
dengan
pe nempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indo nesia. Ditetapkan di Jaka rta pad a ta nggal 1 .Ju ni- 20 16 PRESlDEN REPUBLIK INDONESIA ,
ttd. JOKO WlDODO
Diundangkan di Jakarta pada tan ggal 13 Juni 20 16 MENTERI HUKU M DAN HAK ASASI MANUSIA RE PUB LI K I NDONESIA,
ttd . YASONNA H . LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUB LI K I NDONESIA TAHUN 20 16 NO MOR 108
Salinan sesuai dengan asl inya SEKRETARIAT KA B IN ET RI -~-":.:-
~~
~~
liJ
,I ~ 11J,
~dflng Kemaritiman,
~\
""' ,,;11
'\~~ Nurdiati
~
bphn.go.id
