KONTRIBUSI PENGEMBANGAN PARIWISATA DANAU TOBA MELALUI SKEMA BOP (BADAN OTORITA PARIWISATA) BAGI MASYARAKAT DI SEKITAR DANAU TOBA

KONTRIBUSI PENGEMBANGAN PARIWISATA DANAU TOBA MELALUI SKEMA BOP (BADAN OTORITA PARIWISATA) BAGI MASYARAKAT DI SEKITAR DANAU TOBA Mentari Puspa Wardani1*) dan Nur Azizah Nasution2 1

Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Sudi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika 2 Mahasiswa Pasca Sarjana, Program Studi Teknologi Hasil Perairan Institut Pertanian Bogor Jl. Raya Darmaga, Bogor 16680, Indonesia

E-mail: [email protected] Abstrak Pariwisata bagi banyak negara telah ditetapkan sebagai leading sector untuk meningkatkan destinasi dan investasi pariwisata. Pariwisata bahari, salah satu sektor dalam bidang kelautan yang menjadi tumpuan pembangunan kemaritiman adalah yang paling favorit oleh pemerintah Indonesia saat ini dengan nilai ICOR sebesar 3,01 di tahun 2005 yang artinya paling efektif. Kabupaten Toba Samosir adalah salah satu contoh daerah yang mengandalkan sektor Pariwisata menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Makalah ini dibuat dengan maksud mengangkat potensi bidang kelautan Indonesia di sektor pariwisata yaitu pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai bahan kajian. Sedangkan secara khusus, makalah ini bertujuan untuk untuk mengulas lebih jauh tentang bagaimana pembangunan dan kontribusi pengembanagn pariwisata melalui pembentukan Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal (nelayan). Penulisan makalah ini didasarkan pada metode kajian pustaka. Data-data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian/kajian dalam bentuk jurnal-jurnal yang telah terpublikasi, bahan-bahan berupa tulisantulisan di media masa serta juga bahan-bahan lain yang relevan dengan bahasan dalam makalah ini. Hasil pembangunan infrastruktur pariwisata Danau Toba membutuhkan dana 726,09 M yang langsung memberikan implikasi terhadap nelayan masyarakat lokal di Danau Toba. Skema yang dibangun dalam membangun pariwisata ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sinkronisasi kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata diturunkan melalui sinkronisasi kelembagaan dengan membuat suatu lembaga yang bernama BOP (Badan Otorita Pariwisata) ditingkat pusat dan daerah yang didukung beberapa kementerian dan diketuai oleh Menko Kemaritiman dan dipimpin langsung oleh Presiden. Perlunya kerjasama yang baik antara pemerintah, pemilik modal dan masyarakat lokal. Manfaat BOP memiliki batasan, adanya batasan terhadap daya dukung lingkungan yang merupakan salah syarat untuk kelancaran pengembangan pariwisata Danau Toba kedepan. Keywords: pariwisata, BOP, nelayan, peningkatan kesejahteraan

I.

Pendahuluan Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia meskipun krisis global terjadi beberapa kali. Dari data UNWTO (The United Nations World Tourism Organization) Tourism Highlights (2014), jumlah perjalanan wisatawan internasional tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu 25 juta orang (tahun 1950), 278 juta orang (tahun 1980), 528 juta orang (tahun 1995) dan 1,1 milyar orang (tahun 2014). Pariwisata bagi banyak negara

telah ditetapkan sebagai leading sector untuk meningkatkan destinasi dan investasi pariwisata, menjadikan pariwisata sebagai faktor kunci dalam pendapatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan infrastruktur. Negara-negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Philipina telah mampu mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak pembangunan ekonominya. Apabila dibandingkan dengan negara-negara pesisir di kawasan Asia Timur, devisa Indonesia yang berasal dari sektor pariwisata lebih rendah, padahal Indonesia memiliki lebih banyak destinasi wisata namun belum dikembangkan secara optimal. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bagaimana mengembangkan sektor pariwisata agar mampu menjadi leading sector dalam pengembangan ekonomi bidang kelautan Indonesia. Sektor pariwisata di Indonesia menurut Santoso (2008) adalah salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan perekenomian Indonesia. Jika mendapatkan pengelolaan yang baik dan benar, pembangunan pariwisata sebagai salah satu industri akan menciptakan kemakmuran melalui perkembangan transportasi, akomodasi dan komunikasi yang menciptakan peluang kerja yang relatif besar. Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Pariwisata bahari, salah satu sektor dalam bidang kelautan yang menjadi tumpuan pembangunan kemaritiman adalah yang paling favorit oleh pemerintah saat ini. Beberapa daerah pesisir yang tengah melakukan perbaikan sektor pariwisatanya juga menjadi perhatian. Pembangunan sektor ini secara langsung dan tidak langsung juga mendapat dukungan sektor lain untuk tumbuh. Sektor ini yang menurut Dekin (2012) sektor pariwisata bahari merupakan sektor kelautan yang paling efektif dengan nilai ICOR sebesar 3,01 di tahun 2005. ICOR (Incremental Capital Output Ratio) merpakan indikator untuk mengukur sejauh mana efisiensi dari suatu investasi. Makin rendah angka ICOR, maka investasi yang dilakukan semakin efisien. ICOR dihitung sebagai rasio investasi terhadap PDB yang dibagi tingkat pertumbuhan PDB, semuanya dengan harga konstan (tahun dasar). Lebih lanjut, dengan kebijakan pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah dalam kurun waktu dua tahun terakhir dengan membuka akses terhadap pembentukan 10 destinasi wisata baru sangat menarik untuk dikaji. Konektivitas sebagai isu penting dalam pariwisata maka membutuhkan perangkat pendukung berupa pelabuhan, bandara, pembuatan jalur dan jadwal pelayaran kapal dan lain-lain serta pembangunan infrastruktur pendukung adalah sebuah kemajuan yang tidak bisa dipungkiri di sektor kelautan. Baik perikanan maupun pariwisata keduanya secara makro telah memberikan kontribusi dalam bentuk PDB. Secara rill kedua sektor ini telah memainkan peran yang cukup signifikan dalam pembangunan bidang kelautan. Jumlah lapangan kerja yang tersedia, terjadinya aliran barang dan jasa yang besar baik dari produsen ke konsumen

maupun adanya perbaikan infrastruktur pendukung telah menggerakkan ekonomi rill. Keberpihakan pemerintah dalam menata perikanan dengan penguatan terhadap nelayan kecil melalui skema-skema terukur akan dapat mendorong peningkatan PDB sektor ini. Sedangkan segi pariwisata bahari, penentuan pengelolaan pariwisata bahari dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai pemain utama dalam mendorong perbaikan sistem pariwisata bahari akan menciptkan lapangan kerja dan mendorong keberlanjutan usaha yang dibangun oleh masyarakat. Pembangunan dari kedua sektor harus juga dapat memperhatikan daya dukung lingkungan sebagai faktor pembatas pembangunnya agar dapat berkelanjutan untuk masa depan. Daerah Toba adalah salah satu contoh daerah yang mengandalkan sektor Pariwisata menjadi tulang punggung pendapatan daerah. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya wisatawan yang datang mengunjungi kawasan danau Toba dan pulau Samosir. Kesadaran akan hal tersebut kurang disertai dengan usaha-usaha peningkatan sarana penunjang kegiatan wisata akibatnya kondisi pariwisata sulit berkembang. Keberadaan Danau Toba dengan keindahan alamnya menjadikan daerah di sekitarnya sebagai prioritas obyek dan daya Tarik Wisata (ODTW) di Sumatera Utara. Saat ini kawasan Danau Toba ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Destinasi Pariwisata Unggul (DPU) di provinsi Sumatera Utara. Menyadari hal tersebut, pemerintah menetapkan Kawasan Danau Toba (KDT) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang pariwisata yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba diperlukan pengaturan secara khusus untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan guna mempercepat pengembangan dan pembangunan sehingga pemerintah memandang perlu pembentukan BOP Danau Toba (Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam Perpres ini disebutkan, untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dengan membentuk Badan Otoritas Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Bila dikaitkan dengan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, pariwisata dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lainnya, karena tidak hanya perusahaan-perusahaan yang dapat menyediakan penginapan (hotel), makanan dan minuman (bar dan restaurant), perencanaan perjalanan (tour operator), pramuwisata (tourist guide), tetapi pariwisata juga memerlukan pula prasarana ekonomi seperti jalan-jalan, jembatan, terminal, lapangan udara, fasilitas olah raga, kantor pos dan telekomunikasi, bank, money changer. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya pariwisata akan dapat menimbulkan dampak

yang positif dari pembangunan bidang lainnya. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat lokal menjadi penting bila dikaitkan dengan upaya keberlanjutan pariwisata itu sendiri dalam hal perlindungan terhadap lingkungan maupun manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting agar upaya pengembangan pariwisata tidak hanya demi meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga betul-betul memberikan manfaat terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar obyek pariwisata yang bersangkutan. Obyek wisata bahari juga tempat nelayan beraktivitas, maka pengembangan wisatanya juga memberikan manfaat bagi nelayan, jangan sampai para nelayan yang secara umum masih mengalami kemiskinan dan ketinggalan justru tersingkir karena berkembangnya pariwisata. Pembangunan pariwisata alam bertujuan mengelola dan mengembangkan sumber daya alami dan hayati bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Pembangunan pariwisata harus memiliki peran dalam pembangunan ekonomi lokal masyarakat. Terlaksananya pembangunan pariwisata dapat membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat dari sektor perdagangan maupun jasa. Sehebat apapun perkembangan suatu tempat wisata tidaklah ada artinya bagi masyarakat jika tidak dapat mendongkrak sektor ekonomi lokal dari tempat wisata. Masyarakat lokal (nelayan) memiliki peranan penting dalam pariwisata, jika pariwisata diletakkan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ekonomi dan memakmurkan masyarakat. Makalah ini dibuat dengan maksud mengangkat potensi bidang kelautan Indonesia di sektor pariwisata, pengembangan pariwisata Danau Toba sebagai bahan kajian. Sedangkan secara khusus, makalah ini bertujuan untuk untuk mengulas lebih jauh tentang bagaimana pembangunan dan kontribusi pengembangan pariwisata melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal (nelayan). Bidang kelautan Indonesia, sejauh mana bidang ini dapat memberikan implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana kebijakan yang dibangun untuk tetap menjaga keberlanjutan bidang kelautan Indonesia di masa yang akan datang. II.

Metode Penelitian Penulisan makalah ini didasarkan pada metode kajian pustaka. Data-data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian/kajian dalam bentuk jurnal-jurnal yang telah terpublikasi, bahan-bahan berupa buku-buku ilmiah dan tulisan-tulisan di media masa serta juga bahanbahan lain yang relevan dengan bahasan dalam makalah ini. Sebagai bahan data sekunder diperoleh dari data Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata tahun 2016, UNWTO Tourism Highlights tahun 2014, Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir tahun 2015 dan BPS Sumatra Utara tahun 2015. Studi pustaka yang digunakan menurut Dekin (Dewan Kelautan Indonesia) tahun 2012 tentang efektivitas

investasi sektor pariwisata dilihat dari nilai ICOR, Humas Sekertariat Kabinet RI tahun 2016 tentang struktur organisasi Otorita Danau Toba, jurnal terkait sektor pariwisata di Indonesia menurut Santoso tahun 2008 dan berita Kompas bulan Agustus 2016 terkait pengembangan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata unggulan. Bahan-bahan yang diperoleh ini dielaborasi dengan pendekatan deskriptif dalam menampilkan formasi gagasan dalam menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam makalah ini. Makalah ini dimulai dengan adanya pendahuluan yang berisi latar belakang, pedekatan pemecahan permasalahan yang terkait dengan judul, alasan yang mendasari permasalahan itu penting dan perlu diteliti, tujuan penulisan makalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penarikan kesimpulan. Metode diskusi merupakan pokok-pokok permasalahan kajian yang diperkuat oleh datadata berupa kualitatif dan kuantitatif untuk memperkaya kajian. Lokasi penelitian dilakukan di Danau Toba, Sumatera Utara. Penarikan kesimpulan dilakukan di akhir makalah ini yang merupakan representasi simpulan pemecahan masalah dari gagasan yang diangkat dalam makalah ini. III.

Hasil dan Pembahasan Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagai salah satu program kerja yang diturunkan dari Nawa Cita adalah pengembangan sektor pariwisata yang dipelopori oleh Menteri Koordinator Maritim. Pengembangan pariwisata ini didukung oleh beberapa kementerian lain antara lain; Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria/Kepala BPN, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri ESDM, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB. Pembangunan destinasi pariwisata fokus pada 10 destinasi wisata unggulan, salah satunya adalah Danau Toba. Penetapan Surat Keputusan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam Perpres ini disebutkan untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba maka dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Susunan organisasi Otorita Danau Toba menurut Perpres ini terdiri atas: a. Dewan Pengarah; dan b. Badan Pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas: a. Menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba; b. Mensinkronkan kebijakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba. Selain itu c. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai

pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba; dan d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Danau Toba yang dilakukan oleh Badan Pelaksana. Pasal 5 Perpres ini menyebutkan, Dewan Pengarah terdiri atas: a. Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman; b. Ketua Pelaksana Harian merangkap Anggota: Menteri Pariwisata; c. Anggota: 1. Mendagri, 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas, 3. Menteri Keuangan, 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 5. Menteri Agraria/Kepala BPN, 6.Menteri PUPR, 7. Menteri Perhubungan, 8 Menteri Kelautan dan Perikanan, 9. Menteri ESDM, 10. Menteri Ketenagakerjaan, 11. Menteri PANRB, 12. Kepala BKPM, 13. Sekretaris Kabinet, dan 14. Gubernur Sumatera Utara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Danau Toba. Menurut Perpres ini, Badan Pelaksana wajib menyusun: a. Rencana Induk Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk jangka waktu 25 tahun, yaitu tahun 2016-2041; dan b. Rencana Deatil Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Untuk pertama kali Rencana Detil Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba disusun untuk periode 2016-2019 dengan target kinerja ditetapkan oleh Menko Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah. Otorita Danau Toba melaksanakan selama 25 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2041 dan dapat diperpanjang (Humas Sekertariat Kabinet RI, 2016).

Gambar 1. Destinasi Pariwisata Prioritas (Sumber: Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, 2016) Skema yang dibangun dalam membangun pariwisata ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sinkronisasi kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata diturunkan melalui sinkronisasi kelembagaan dengan membuat suatu lembaga yang bernama BOP (Badan Otorita Pariwisata) ditingkat pusat dan daerah yang

didukung beberapa kementerian dan diketuai oleh Menko Kemaritiman dan dipimpin langsung oleh Presiden. Selain itu, di tingkat daerah pembangunan pariwisata ini membutuhkan anggaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN selama tahun 2016-2019 sebesar 726,09 miliyar untuk dukungan infrastruktur Danau Toba yang bertujuan untuk membangun aksesibilitas di tingkat daerah (Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, 2016). Danau Toba sebagai salah satu pilot project pemerintahan Jokowi-JK untuk pengembangan bidang maritim di Indonesia fokus kepada sektor pariwisata dengan diwadahi langsung oleh Kementrian Koordinator Maritim dengan membuat suatu BOP di tingkat pusat dan di daerah. Kebijakan yang dimaksud adalah sinkronisasi undang-undang atau peraturan dan kebijakan anggaran dana pembangunan pariwisata. Berdasarkan data analisis yang diperoleh dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata tahun (2016), selama tahun 2016-2019 dukungan Pembangunan Infrastruktur Danau Toba berikut alokasi anggaran: 1. Pengembangan, pengelolaan sarana air (jaringan irigasi, rawa, waduk, embung, situ, dan penampungan air lainnya) dan penyediaan air baku di kabupaten Tapanuli Utara sebesar 76,7 milyar, kabupaten Samosir sebesar 13 milyar, kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 10,69 milyar, kabupaten Karo sebesar 25,13 milyar, kabupaten Simalungun sebesar 14,52 milyar, kabupaten Toba Samosir sebesar 3 milyar; 2. Pengendalian banjir lahar gunung berapi dan pengamanan pantai di kabupaten Asahan sebesar 165,7 milyar, kabupaten Karo sebesar 10 milyar; 3. Pembangunan jalan baru di Kabupaten Karo sebesar 18,8 milyar pemeliharaan, pelebaran, rekontruksi dan rehabilitasi jalan, kabupaten Asahan 180,18 milyar, kabupaten Tapanuli Utara 98,17 milyar; 4. Pengembangan kawasan pemukiman, sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan, kota Tanjung Balai 10 milyar, kab. Karo 63,9 milyar, kab. Tapanuli Utara 14 milyar, kab. Pakpak Barat 7,8 milyar, kab. Humbang Hasundutan 5,8 milyar, kab. Toba Samosir 6,8 milyar dan kab. Asahan 2,7 milyar; 5. Pembangunan fasilitas bandara Sibisa sebesar 200 juta. Danau Toba menjadi destinasi wisata melalui skema BOP, alokasi anggaran diatas yang berkaitan dengan batasan infrastruktur sudah mulai berjalan proyeknya pada bulan September 2016. Dengan nilai ICOR dari pengembangan sumberdaya adalah sektor pariwisata sebesar 3,01 artinya sektor tersebut paling efektif dan efisien sehingga dengan investasi yang kecil dapat mendapatkan keuntungan besar. Dengan begitu kita melihat bahwa potensi pariwisata yang ada di daerah bisa menjadi salah satu alternatif pencarian lapangan kerja, penurunan pengangguran, pemanfaatan sumberdaya dengan tidak merusak salah satunya wisata alam. Disisi lain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, PDRB akan naik, pembangunan infrastruktur akan merata dan tingkat pendidikan masyarakat akan semakin meningkat. Di satu sisi untuk menciptakan pembangunan yang semakin merata

karena salah satu yang menjadi destinasi pariwisata adalah aksesibilitas, artinya apabila wisatawan mengunjungi suatu destinasi wisata maka pemerintah akan membangun infrastruktur agar wisatawan merasa nyaman. Tidak hanya untuk wisatawan tetapi masyarakat lokal sekitar Danau Toba juga memanfaatkan aksesibilitas tersebut, misalnya agar dapat dicapai kurang dari 3 jam dari Medan, perlu adanya pembangunan jalan tol sampai ke Pematang Siantar serta peningkatan jalan dari Kabanjahe ke Prapat. Demikian juga peningkatan jalan dari Bandar Udara Silangit ke Danau. Amenitas, perlu menciptakan rasa aman serta kenyamanan dan menjaga dengan menjaga kebersihan daerah air dan kawasan wisata Danau Toba. Atraksi, misalnya pembangunan Geopark Danau Toba, untuk menghidupkan kawasan maka perlu atraksi yang dapat digunakan menerus yakni watersport dengan power boating sebagai andalan. Fasilitas entertainment kelas dunia perlu dihadirkan untuk melengkapi. Key success factors strategi pengembangan pariwisata Danau Toba antara lain terciptanya aksesibilitas, amenitas, atraksi dan pendirian suatu Badan Pengelola. Sekian banyak infrastruktur yang akan dibangun masih pada skala makro untuk tingkat kabupaten sehingga perlu dikaji seberapa besar seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk nelayan dan masyarakat lokal di sekitar Danau Toba. Sebaiknya terdapat kebijakan yang fokus pada nelayan misalnya infrastruktur untuk nelayan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan, perbaikan pasar nelayan dan pengembangan yang berkaitan dengan infrastruktur lainnya untuk mengetahui seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap tingkat pendapatan nelayan. Perlu adanya perubahan pola pikir nelayan, tingkat kesadaran nelayan dan tingkat pengetahuan nelayan yang berkaitan dengan penangkapan. Secara skenario, anggaplah nelayan menangkap budidaya secara tradisional kemudian dilakukan secara tidak teratur untuk kebutuhan pasar lokal. Adanya BOP danau Toba maka secara lebih modern akan meningkatkan kualitas bahan baku sehingga harga akan naik, akan lebih teratur mengenai kualitas dan kuantitas untuk kebutuhan hotel dan rumah makan sehingga ada kemitraan antara hotel dan nelayan. Artinya hotel tidak lagi belanja bahan baku ikan di pasar tradisonal melainkan membeli bahan baku ke nelayan secara langsung sehingga nelayan bisa mensupply ikan ke pihak hotel. Uang yang berasal dari wisatawan akan dibayar ke pihak hotel kemudian pihak hotel mebeli bahan baku ikan kepada nelayan, sehingga rantai jual beli bahan baku menjadi lebih pendek. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan memberikan signifikansi kepada nelayan selain kemitraan perlu mendirikan koperasi dan jaminan pasar serta diversifikasi produk hasil perikanan untuk souvenir atau sejeninsya. Sehingga ketika menghitung nilai pariwisata (Nilai Pariwisata=Rata-rata jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara×lama inap×{belanja+biaya perjalanan}) secara langsung uang yang masuk akan memberikan implikasi terhadap peningkatan PDRB. Disatu sisi dari PDRB ini, setelah dilihat lebih dalam maka ia akan memberikan sumbangsih terhadap nelayan. Jika dimisalkan constraint atau batasan yang digunakan hanya

infrastruktur. Sebagai contoh atraksi dilakukan dalam setaun 3-4 kali atraksi maka dibutuhkan atraksinya lebih banyak ke kegiatan air misalnya melalui festival danau Ttoba berupa kegiatan lomba dayung, watersport dengan power boating, geopark, jajanan dari hasil produk perikanan rumah tangga nelayan, penyewaan alat pancing dan lain sebaginya. Jadi atraksi ini lebih banyak ke masyarakat artinya penyediaan fasilitas atau perlengkapan kegiatan lomba disediakan oleh nelayan sehingga uang sewa dan lain sebagainya secara langsung memberikan dampak positif kepada masyarakat lokal dan nelayan. Jumlah kegiatan yang berada di kawasan Danau Toba akan signifikan memberikan dampak kepada nelayan karena uang yang diperoleh tidak keluar dan akan berputar hanya untuk masyarakat lokal sekitar danau Toba sehingga secara langsung tingkat kesejahteraan meningkat. Manfaat BOP dengan skenario diatas memiliki batasan, batasannya adalah harus ada aturan lokal yang mewajibkan setiap event atau kegiatan ekonomi yang harus menggunakakn sumberdaya lokal baik makhluk hidup, bahan pangan maupun tenaga kerja. Yang kedua, yaitu aktivitas ekonomi harus menghitung daya dukung lingkungan (carrying capacity) contoh misalnya untuk pariwista adalah jumlah wisatawan maksimal yang dapat ditampung oleh kawasan Danau Toba. Berapa banyak bahwa kiranya pemerintah harus melakukan perhitungan secara hati-hati terhadap jumlah maksimal yag seharusnya diperhitungkan untuk datang ke danau sehingga tidak memberikan dampak terhadap penurunan nilai fungsi-fungsi kawasan danau. Yang ketiga, perbaikan sistem pelayanan informasi dan komunikasi dan promosi harus diperbaiki dan harus satu atap sehingga wisatawan dapat mengakses segala informasi lebih detail. Keempat, pengembangan kawasan pariwisata diprioritaskan untuk keamanan yaitu kriminalitas dan pelanggaran harus dikelola dengan baik. Jadi skema BOP dapat memberikan kontribusi terhadap nelayan dan masyarakat lokal melaui sektor pariwisata. Nelayan sebagai masyarakat yang ada di sekitar danau Toba kiranya mendapatkan perhatian dari pengembangan pariwisata ini. Pengembangan pariwisata ini akan merujuk kepada peningkatan kesejahteraan mereka jika dikelola dengan baik. Danau toba sebagai danau terbesar di Indonesia memiliki potensi perikanan. Potensi perikanan di kawasan Danau Toba merupakan jenis perikanan budidaya. Usaha perikanan pada umumnya juga dikelola sebagai rumah tangga, baik sebagai kegiatan budidaya maupun kegiatan penangkapan ikan. Budidaya perikanan dilakukan di kolam, sawah, jaring apung, kolam air deras dan pembenihan, sedangkan usaha penangkapan dilakukan di danau sungai dan rawa. Potensi perikanan, jumlah nelayan, jenis produk perikanan membutuhkan kebijakan pemerintah untuk mengawal sehingga bisa disinkronkan dengan pertumbuhan pariwisata misalnya hasil-hasil produksi perikanan disana kiranya dapat diterima oleh hotel-hotel dan memberikan amenitas di tingkat lokal. Selain itu, kiranya dapat bermitra secara menguntungkan dengan para pemilik modal sehingga masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai pekerja tapi dijadikan sebagai

partner kerja. Semua ini harus tertuang dalam kebijakan pemerintah untuk kedepannya misalnya pada saat kunjungan wisatawan ke hotel meningkat maka membutuhkan konsumsi ikan yang banyak pula dan produk-produk perikanan yang otomatis nelayan sebagai peyedia bahan baku. Nelayan dan masyarakat lokal mensupply untuk kebutuhan hotel sehingga secara tidak langsung jika kunjungan hotel naik makan akan meningkatkan jumlah pendapatan nelayan. Diasumsikan dalam dua taun pariwisata Danau Toba ini akan berkembang, wisatawan akan datang dan sudah ada promosi dan sebagainya pasti memberikan implikasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, masyarakat siapakah yang akan diuntungkan dari pengembangan sektor pariwisata ini melalui berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir diperoleh data kunjungan wisatawan ke Samosir tahun 2008-2014 sebagai berikut; diketahui rata-rata jumlah wisatawan nusantara sebesar 107.094.29 orang, rata-rata jumlah wisatawan mancanegara sebesar 25. 648 orang. Berdasarkan data BPS Sumatra Utara (2015), diperoleh data rata-rata lama inap wisatawan nusantara dan mancanegara di hotel dari tahun 2011-2015 antara lain; rata-rata lama menginap wisatawan nusantara 2 hari dan rata-rata lama menginap wisatawan mancanegara 3 hari. Diasumsikan rata-rata biaya perjalanan wisatawan nusantara melalui paket tour sebesar 3 juta rupiah dan rata-rata biaya perjalanan wisatawan mancanegara melalui paket tour sebesar 12 juta rupiah per individu dengan biaya yang dikeluarkan untuk belanja (souvenir, buah tangan dan lain lain) oleh wisatawan nusantara sebesar 300 ribu rupiah dan wisatawan mancanegara sebesar 800 ribu rupiah. Menghitung total nilai pariwisata di Danau Toba dengan cara (Nilai Pariwisata=Rata-rata jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara ×lama inap×{belanja+biaya perjalanan}). Dari perhitungan rumus diatas maka diperoleh keuntungan pariwisata dari aktivitas dan jumlah kunjungan wisatawan dosmetik maupun mancanegara yaitu sebesar 934 milyar. Modal investasi berupa anggaran dana yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN selama tahun 2016-2019 untuk dukungan infrastruktur Danau Toba yang bertujuan membangun aksesibilitas di tingkat daerah sebesar 726,09 miliyar. Maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan pariwisata dari tahun 2016-2019 sebesar 207,91 milyar. Nilai keuntungan yang begitu besar ini sebaiknya terdapat kebijakan yang fokus pada nelayan, sehingga distribusi manfaat dan keuntungan dapat langsung dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan misalnya dengan adanya infrastruktur untuk nelayan berupa alat tangkap yang ramah lingkungan, perbaikan pasar nelayan dan pengembangan yang berkaitan dengan infrastruktur lainnya. Nilai manfaat pariwisata tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh nelayan dan masyarakat lokal sekitar Danau Toba. Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara maka akan memperbesar pendapatan

dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat. Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) selama tinggal di daerah destinasi wisata yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi dan olahraga, belanja, dan lain-lain. IV.

Kesimpulan Potensi pariwisata suatu daerah dengan beragam mulai dari keindahan alam dan adat istiadat atau budaya dan keramah tamahan penduduknya hingga kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya hal ini sangat ideal sekali dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata suatu destinasi pariwisata kedepannya dan dapat dijadikan sebagai mesin penghasil devisa bagi suatu daerah dimana pariwisata itu berkembang. Danau Toba memiliki ukuran yang sangat luas dan dinobatkan sebagai danau terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria di Afrika. Danau ini juga menjadi salah satu danau terdalam di dunia dengan kedalaman sekitar 450 meter. Danau Toba merupakan salah satu keajaiban alam yang menakjubkan di Pulau Sumatra. Danau toba telah menjadi destinasi wisata masa depan Indonesia maka secara langsung dan tidak langsung memberikan implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat siapa yang diuntungkan kiranya adalah nelayan dan masyarakat lokal yang ada di sekitar Danau Toba. Kebijakan pemerintah yang tepat dan aturan-aturan yang sesuai akan memberikan kepastian terhadap perbaikan ekonomi masyarakat di Danau Toba. Key success factors strategi pengembangan pariwisata Danau Toba antara lain terciptanya aksesibilitas, amenitas, atraksi dan pendirian suatu Badan Pengelola melalui Badan Otorita Pariwisata. Daftar Pustaka Badan Pusat Statistik Sumatra Utara. 2015. Data Rata-rata Lama Inap Wisatawan Nusantara dan Mancanegara di Hotel menurut Kota/Kabupaten (hari) tahun 2011-2015. Berita Kompas 26 Agustus. 2016. Rencana Jokowi Kembangkan Danau Toba sebagai Destinasi Wisata Unggulan.. Pada http://travel.kompas.com/read/2016/08/26/180300427/ini.rencana.jokowi .kembangkan.danau.toba.sebagai.destinasi.wisata.unggulan. Diakses tanggal 26 November 2016 pukul 11.11 WIB.

Dekin [Dewan Kelautan Indonesia]. 2012. Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Jenderal Satuan kerja Dewan Kelautan Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata. 2016. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas 20162019. Jakarta, 27 Januari. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Samosir. 2015. Kunjungan Wisatawan ke Samosir tahun 2008-2014. Humas Sekertariat Kabinet RI. 2016. Struktur Organisasi Otorita Danau Toba. Santoso S. 2008. Strategi Pengelolaan Candi Mendut sebagai Objek Wisata di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Denpasar: Program Studi D4 Pariwisata. Universitas Udayana. UNWTO [The United Nations World Tourism Organization] Tourism Highlights. 2014. Jumlah Perjalanan Wisatawan Internasional. Januari, 2014.