KEMENTERIAN KE UANGAN REPUBLIK INDONE SIA SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDE RAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-44 jBCj20 14 TENTA NG TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MEN DAPATKAN FAS ILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI , Menimbang
Mengin gat
a.
b ahwa dalam rangka m engatur p emotongan kuot a barang impor yang mendapatkan fa s ilit a s pembebasan atau keringanan b ea m asu k d a n mem berikan ke s er a gaman d a lam p elaksana an p emot ongan kuota;
b.
bahwa d alam rangka meningkatk an t ertib administrasi , pengawasa n d an kepa s tia n huku m terhadap b arang imp or y ang di b e ri k an fas ilitas pembebasan ata u k eringanan bea m asu k ;
c.
b ahwa bcrdasarkan p ertim bangan sebagaimana huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Direktur Jendera l Bea Dan Cu k a i tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk ; 1. L'ndang-Undang Nom or 10 Tahun 19 9 5 tent ang Kep abeanan (Lembaran Neg a ra Republik Indone sia Tahun 1995 Nomor 75, Tamb a han Lembaran Nega r a Repu b lik Indone si a Norno r 36 12 ) s eb a gaimana te lah di u bah d engan Undang-Undang Nom or 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2 . Ke putusan Men teri Keuangan Nom or 239 jKMK.O ljl996 tentang Pel aksanaan Pe ratu ran Pe merin t ah Nomor 42 Tahun 19 95 tentang Bea Masu k, Bea Masu k Tambahan , Paj ak Pertambahan Nilai d an Pajak Penjuala n Ata s Bara n g Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksan aan Proyek Pemerintah ya ng Dibiayai Dengan Hibah ata u Dana Pinjaman Luar Negeri s ebagaimana telah diu bah beberapa k ali terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 jKMK.04 j2000 ; 3 . Pe raturan Men teri Keu a ngan Nornor 20 j PM K. OI0j2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipun gu t Ata s Impor Bara n g Berda s a rka n Kontrak Bagi Hasil (Pro du ction Sharing Contracts) Min yak Dan Gas Bu mi; 4 . Peraturan Menteri Keuangan No m or 78 jPMK.OI0 j2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Un tuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berd a s arkan Kontrak Sebelum Be rlaku nya Un dang-U n dang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi; 5 . Peraturan Menteri Keu angan Nomor 1l0/PMK.O I0/2005 ten tang Pembebasan Sea mas u k d an Pe mbebasan d an Zatau Pe n u n daan Paj ak Pertambahan Nilai ata s Im por Barang Dalam Rangka Kon tra k Ka ry a Dan Pe rjanjian Karya Pengu sahaan Pe rtambangan Batubara; 6 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK .O11 /2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bu mi serta Panas Bumi; 7.
Pe raturan Menteri Keuan gan Nom or 154 /PMK Oll / 2 0 08 tent ang Pembeb asan Bea Masuk Ata s Impor Barang Modal Dalam Rangka Pem ba n gun an Industri Pembangkit Te naga Listrik Un tuk Kepentingan U m urn sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMKOll/2012;
8 . Peratu ran Menteri Keuangan Nomor 10 7 / PMK 04 / 20 0 9 tentang Pembe basan Bea Ma suk Atas Impor Persenj ata an , Amunisi, Pe rlengka pan Militer d an Kepolisian, Te r masu k Suku Cadan g ser ta Barang d an Bahan Yang Dip ergunakan Un tu k Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Kepe rlu an Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMKOll/2011; dan 9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 6 / PMK.Ol l / 2 0 0 9 tentang Pe mbebasan Bea m a suk atas Impor Mesin Se r ta Barang dan Bah an u n tu k Pembangun an atau Pengembangan In d u s tr i Da lam Rangka Penan ama n Modal sebagai m ana te lah diubah dengan Peraturan Me n te ri Keuanga n Nomor 76/PMK.Oll /2012;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN DIREKTUR JENDE RAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MEND APATKAN FASILITAS PEMB EBASAN ATAU KER INGANAN BEA MASU K Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan : I " Pemotongan Kuota adalah proses a tau kegiatan mengurangkan jumlah dan je nis ba r a n g impor yang te lah diberikan fas ilitas pembebasan a tau keri n ganan bea masuk de ngan realisasi impornya. 2 . Menteri a dalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 3. Direktur Jenderal adalah Direktu r Jenderal Bea dan Cukai. 4. Pejabat Yang Menangani Fasilitas Kepabeanan adalah Pejabat di Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Pejabat di Se ksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai p a d a Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cu kai.
5 . Kan tor Pabean a dala h kantor dalam lingk ungan Direktorat Jenderal Sea d an Cu kai tempat dipenuhi kewajiban pabean sesuai den gan Un dang-U n d a n g Kepabeanan , yaitu : a. Kantor Pelayan an Ut ama S ea d a n Cukai (KPU); a tau b . Kantor Pengawasan dan Pelayanan Sea d an Cu kai (KPPSC) . Pa sal 2 (I) Pejabat Sea dan Cu kai m elakukan pemoto ngan kuota tcrhadap pcmbcrian fas ilitas p embeba s a n atau keringanan bea masuk be rdasarkan: a . Kepu tusan Menteri Keuangan Nomor 239/ KMK.Ol jl996 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerinta h Nomor 42 Tahun 1995 tentang Sea Masuk, Sea Masu k Tambahan, Paj ak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Sarang Mewah d an Paj ak Penghasilan Da lam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Hibah atau Da n a Pinj aman Lu ar Negeri sebagaimana tel ah diubah beberapa k ali terakhir d engan Keputusan Menteri Keu a ngan Nomor 486/KMK04/ 2000 serta perubahan a tau p enggantinya; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/ PMK OI O/ 2 0 0 5 ten tan g Pembebasan Sea Masuk dan Pajak Da la m Rangka Impor Tid ak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Sagi Hasil (Production Sh aring Co nt racts ) Minyak Dan Ga s Burni serta p erubahan atau penggantinya ; c. Pe ra turan Men teri Keuangan Nomor 78 /PMK.0 1O/ 2 0 0 5 tentang Pe rnbe basan Bea Ma suk Ata s Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Burni Berdasarka n Kontrak Sebelum Berlakunya Un d ang-Un dan g Nornor 27 Tahun 2 0 03 ten tang Pana s Burni serta pe rubahan atau p enggantinya ; d . Pera tu ran Menteri Keuangan Nomor 1 1O/PMKOIO / 200 5 ten tang Pembebasan S ea m a suk dan Pembebas an danj a tau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai a tas Im por Barang Dalam Rangka Kontrak Karya Dan Pe rjanj ian Ka rya Pengusahaan Pe rtam bangan Batubara ; e . Peratu ran Men te ri Keuangan Nomor 177 / PMK.OI I /20 07 tentang Pem be basan S ea Masu k Ata s Im p or Sarang Untu k Kegiatan Usaha Hulu Minyak d an Gas Bumi s erta peru b ahan a ta u pengga n tinya; f. Pe ratu ran Mc n te ri Keuangan Nom or 154 / PMKOII /2008
tentang Pcmbebas an Sea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Un tu k Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMKOll / 2009 serta perubahan a tau penggantinya; g. Peraturan Men te r i Keuangan Nomor 107/PMK04 /2009 tentang Pembebasan Sea Masuk Atas Impor Persenj ataan , Amunisi, Pe rlengkapan Militer dan Kepolis ian, Termasuk Su ku Cadang serta S arang dan Bahan Yang Dipergunakan Untu k Menghasilka n Sarang Yang Dipergu nakan S agi Keperluan Per tahan an d an Keamanan Negara serta
p erubahan a tau penggantinya ; a tau h . Pera turan Men te ri Keuangan Nom or 176/PMK.OII / 2009 tentang Pemb eb a s an Bea masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Baha n untuk Pembangunan atau Pe n ge mbangan Industri Dala m Ra ngka Penan aman Modal sebagaimana te lah d iubah dengan Pe ratu ran Menteri Keuangan Nomor 76 /PM K.OI 1/ 2 0 12 . (2) Pe motongan Ku ota a tas b aran g impor yang m en d a p a tkan p embebasan bea masuk sebagaimana dimak sud pada ayat (1) huruf g hanya dil akukan terhadap barang impor yang mendapat fas ilitas pembebasan bea masuk yang diterbitkan atas nama Menteri oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan . Pasal 3 (1) Import ir ya n g m endapatkan fa silitas pembebasan a t au keringanan bea m asuk sebagaimana dimaksud dalam p asal 2 m engajukan Pemotongan Kuota k epada Pejabat Yang Me n anga n i Fa s ilit as Kepabeanan di Kantor Pabean tempat pelabuhan p em a su k a n . (2 ) Pe n gajuan Pemotongan Ku ota sebaga imana dimaksud pada ay at (1) dilakukan setelah Pemberitahuan Pabean Impor ya n g diajukan olc h im p ortir mendapatkan nomor pendaftaran . Pasal4 (1) Pejabat Yang Menangani Fasilitas Kepabeanan m eneliti k e sesuaian antara p engisian yang diberitahuka n d alam Pe m beri ta h u an Pabean Im p or d engan keputusan fasilitas p emb ebasan atau keringanan bea masuk, meliputi: a. nomor dan ta n gga l keputusan fa s ilit a s pembebas an atau keringanan bea m asuk; b . Kantor Pa b ean tempat pelabuhan pemasu kan; e. m asa berlaku keputusan k eringanan be a masuk;
fa s ilit a s
pembebasan
atau
d . jen is barang, termasuk spesifikasi barang (merk, tipe, darr / a ta u ukuran) ; e . jumlah dan satu an b arang; dan f. n ega ra
a s al tem pat dipe rsyaratkan .
pela buhan
muat
dalam
hal
(2) Dalam hal pen eliti an sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) sesu ai, Pejabat Yang Menangan i Fasilitas Kep abeanan melakukan Pemoton gan Kuota d engan : a . meneatat jumla h barang y a ng diim por dan sis a kuota yang masih ada; b. m eneatat jumlah barang yang diimpor s ebagian d a n m emberi keterangan atau tanda partial s hip ment (PS) pada k eputusan Men teri m engenai pembebasan atau keringanan bea m asuk d alam h al barang imp or yang m endapat fa silitas p emb ebasan a tau keringanan b ea m asuk diimp or seeara b crtahap (pa rtial s hipment); d an
c. m emberi pa r af, s te m pel n ama d an Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Yang Menan gani Fasi lita s Kepabeanan , pada asli kc putu san Men teri m engenai pcmbeba s an keringan a n bea masuk.
atau
(3) Dalam h al kcpu tusan Mcntc ri m en gcn ai pc mbebasan atau k crin ga n a n bea masuk tidak mencukupi untuk d ilakukan Pemotongan Kuota sebagaimana d im aks u d pada ayat (2), Pej abat Yang Mcnangan i Fasilitas Kepabeanan m embua t lembar ko ntrol untu k m el akukan Pe motongan Kuota. (4) Pemoto ngan Ku ota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaku kan pa d a lembar kontrol den gan te rlebih d ahulu m encantumkan n omor lembar kontrol Pemotongan Kuota pada kolom dalam lembar lampiran Keputu s an Menteri m engenai p embeb a san atau keringanan bea m asuk. (5 ) Se lai n melaku kan Pem oton gan Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pej aba t Yang Menangan i Fa silita s Kepabeanan d apat m elakukan Pemotongan Kuota s ecara elek tron ik m el alui sistem a plikasi Pemotongan Kuota. (6) Terhadap Pem otongan Kuota s ebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejab at Yang Menangani Fa silita s Kepabeanan m cmbcritahukan kepada pejabat pemeriks a d okumen secar a elc k t ro nik. (7 ) Dalam hal penelitian s ebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak sesuai, Pej a ba t Yang Menangani Fa silita s Kepa beanan tidak melaku kan Pemotongan Kuota d an mcm be ritahu kan k epada pej a ba t p emerik sa d okumen s ecara elektron ik. (8) Pem beri tahu a n seb agaimana dimaksu d pada ayat (6) dan ayat (7) d ilakukan secara manu al dengan mengisi Lem bar Ca ta tan Pe motongan Kuota, dalam h al : a. lerjadi gangguan sistem elektronik; atau b . Kanto r Pabean belum m emiliki sistem ele ktr on ik u ntuk melakukan pemberitahuan dim aks u d . (9) Lembar kontro l Pcmoto ngan Ku ota sebagai m a na d imaksu d p ad a ayat (3) m en gguna kan form a t sebagaimana d itetapkan dalam Lampiran I yang m erupakan ba gian ti dak te rpisahkan d ari Pe raturan Dire k tu r Jen der al in i. (10 ) Lemb ar catatan Pemotongan Ku ota sebagaimana dimaksud p ada ayat (8) menggu nakan form a t s eba gaimana d it etapkan d al a m Lampiran II yang merupakan b agian tidak ter pisahkan d ari Peratu ran Direktur Jenderal ini. Pasal5 (I) Dalam h al pej a bat pemeriksa dokumcn m enemukan ad anya kelebihan jumlah d an j atau ketidaksesuai an jenis barang Impor, a tas kclebihan j u m la h dan j atau ketidaksesuaian j enis ba rang tc rs c but tid a k d ibcr ikan pembeba san a tau keringan an bea m a su k d an dila kukan p cnelitian lebih lanjut s es u ai p eratu ra n pe rundang-undangan di b id a n g kepabeanan . (2) Terhadap kelebihan atau kekurangan jumlah danjatau ketidaksesuaian jenis barang Impor, pej a b at pemeriks a
d akumen mcmberilah u kan k epada Pej aba t Yang Men a ngan i Fasilitas Kcp abe a n an. (3) Co n tah k a s u s pcnanganan a ta s perb edaan jumla h d a rr/ atau jcnis scbagaimana dimaksud p a d a ayat (1) dan (2) dilakukan scsuai denga n lata cara s cb a gaimana disimu lasikan p ada La m p iran III ya n g m crupa k an b a gian tidak lerpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Pa s al 6 (1) Pejabat Yang Menangani Fasilitas Kepabe anan di Kantor Pabean pelabuhan pemasu k a n ya ng m el akukan Pe motongan Kuota harus : a . mengadmi nisl rasik an k eputu san p embeb a san atau k eringanan b e a kontrol Pemotongan Ku ola; dan
Me n leri m engenai m a suk d an lembar
b . m emb u a l d an m engirim laporan Pemotongan Ku a la barang yang mendapat p embeb asan atau k eringanan b ea masuk k epad a Direktur Fasilitas Kepabeanan dalam j angka waktu paling lama 30 ( ti ga puluh ) hari s ejak b era khirnya jangka waktu Keputusan fasilitas pembebasan a lau keringanan b ea m a suk secara elek tr on ik. (2) Lapora n pcmolo ngan kuota sebagaimana dimaksud pada aya t (1) huruf b menggunak an format seba gaimana d itctapkan dalam Lamp iran IV yang merupakan b a gian tidak te rpis ahk an d ari Pe ratu ran Di rektur Jen d era l in i. Pa s al 7 (1) !mporl ir yang tcl ah m erealisasikan selu ruh impor a tas b arang yang m enda p a l Iasilitas pembe basan atau keringanan b ea m asuk s cbagaimana di m aksud dalam Pasal 2 , haru s menyampa ikan la p oran realis a si impor secara manual (ha rdcopy) dan elek tron ik m elalui email kepada Direktur Fasilitas Kepa beanan d alam j angka wakt u p aling lama 3 0 ( tiga pu lu h ) hari sejak bera khirnya jangka waktu Keputu san fa silit a s pembebasan a tau k eringanan b ea m a suk. (2) La p a ran realisas i impor s ebagaim ana dimaksud p ada ayat (1) m enggunakan format s eb a gaimana di t etapk an d alam La m pi ra n V yang m erupakan b agian ti d ak t erpisahkan d a ri Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal8 Importir yang tidak menyampaikan la p or a n r ealisasi impar sebaga imana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (1) dikenakan sanksi bcrupa p cnunda an p ela yanan pernberian fasilitas p embebasan atau keringanan bea masuk ya ng diterbitkan oleh Direktur Fasilita s Kepabcanan a tas nama Menteri terhadap permohonan y a n g diajukan kernu d ian oleh importir s ampai dengan diserahkannya lapor an ters ebut.
Pasal9 . La p ora n yang dis ampa ik an scbagairnana di rnaks u d d al arn Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (1) digunakan scbagai bahan evaluasi oleh Dircktur Fasilitas Kcpa bc anan . Pasal 10 Ata s irnpor barang yan g rnendapat fa silitas pcrnbcba san atau keringanan bca rnasuk seb a ga irn a na dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (1) huruf d d an huru f h , dikecualikan d ari : a. Pc rnotongan Ku ot a dengan rnen ggunakan Pernot ongan Kuota s ecara clc k tr onik rne la lui s is tern a p likas i Pe rnoto ngan Kuota sebagairnana dirnaksu d d alam Pa s a l 4 ayat (5) ; b. Kewajiban Pcjabat Yang Menangani F asilita s Kepa be anan u n tu k rneny ampa ik a n la p oran sebaga irnana d irn aksu d dalarn Pasal6 ayat (1 ) huru fb; d an e . kewajiban irn porti r untuk rnenyampaikan sebaga irnana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1).
laporan
Pasal 11 (1) Dalarn h a l sis tern a p lik a s i Pernotongan Kuota oleh Ba d an
Koo rdinas i Penanarnan Modal (BKPM) t elah diter apkan , tat a laksana Pernot ongan Ku ot a atas b a rang irnpor yang d iberi k an fa s ilitas pernbeba san atau k eringanan bea rna suk s eba gaimana dirnaksud dalam Pasal 2 aya t ( 1) huruf d d an h uruf h rnenggunakan s istern aplikasi Pe rnotongan Kuota ole h Badan Koordinasi Penanarnan Modal (BKPM). (2) Dalam hal Pernotongan Ku ota secara online rnel alui Sistern Oto rnasi Fasilita s Kep abeanan tel ah di t erapkan , tata eara Pe rno lo ngan Kuola dengan rnenggunakan Pernotongan Ku ota s ceara el ektronik rnel a lui sistern aplika si Pernotongan Kuota sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (5) tidak digunakan. Pas a l 12 Ketentuan dalarn Pcra turan Direktur Jen deral in i dikecualikan terha dap Keputus an Menteri Keuangan rnengenai fasilitas pernbebasan atau k eri n ganan bea rnasuk yang diterbitkan sebelurn Pe ratu ran Direktur J en deral ini berlaku. Pa sal 13 Peralu r an Di rektur J enderal ini mulai berlaku s e telah 6 0 (enam puluh) h ari s ej ak t anggal dilctapkan. S alinan s e s u ai d engan as linya, S ekretaris Direktorat J ende ral u. b j\~'ij:}l;~.a.g ian Umum
i". ,Sr ,)\:;;. il.Cl f$ .;., -'(c,"",,> ;..::!'/ '\.,
$ "
~.
;~
..
"
.
.
(.;,\ <"" '~~ ~. Ih~jatj.~~rtini
-e_- : > .......
- -,.,
Dite tapkan di Jakarta Pada tangga l 17 Desember 2 0 14 DIREKTUR J E ND E RAL BEA DAN CUKAl, ttd . AGUNG KUSWANDONO
LAMPI RAN II PERATURAN DlREKTUR JENDERAL NOM OR PER-44 /BC /20 14 TENTANG TATA LAK SANA PEMO TONGAN KUOTA BARA NG IMPOR YANG ME NDAPATKAN FASIUTAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN B EA MASUK.
LEMBAR CATATAN PEMOTONGAN KUOTA Data Perusahaan
Na m a Pe rusahaan
... .... ..... .. . ... ...... ... .... (a)
.
NPWP
... ...... ... ..... . ..... . ..... ..(b)
.
Data S kep Fasilit a s
Nomor
........ ............... ........(e)
'"
.
Tanggal
... ... ... ..... . .. . ...... .. ....(d)
.
Nomor Penda ftar an PIE
.. .... ... .... ...... ..... ...... .(e)
.
Ta n gga l Pendaftaran PIE
...............................(Q
.
Data Im p o rtas i
No
No. Pos PIB
II I
(21
No. Item Skep -
(31
Uraian Catatan 14)
... ..... .. ..(g)
,
(h)
.
Pejabat Pem ot ong Kuota
... .... .. .... ....... . .(i)
..
NIP .. · .. ·, ·· .. ··· ·.. UJ ···.. ·.. ····.. ·..
PETUN J U K PENGISIAN LEMBAR CATA T A N PEMOTON GAN KUOTA
Huruf (a)
Diisi nama lengkap perusaha a n atau p enerima fasilitas p embeba san ata u keri n ga n an bea m a suk sebagai m a na yang ter ea n tu m d alam S u rat Kep utu san Menteri Keu angan tentang Pe m b ebasan atau Keringanan Bea Mas u k.
Huruf (b )
Diisi Nomor Po kok Wajib Paj ak (NPWPj p eru s aha an atau penerima fa silitas pembebasan atau keringanan b ea masu k.
Huruf (e)
Diisi n omor Su ra t Keputusan Menteri Keuanga n tentang Pe mbebasan atau Keringanan Bea Masuk. Diisi tanggal, bulan, dan tahu n dikeluarkannya Su r at Keputusan Menter i Keuanga n ten tang Pe mbebas a n atau Keringanan Be a Ma s u k.
Huruf (d) Hu ruf (e)
Diisi n om or p endaftaran Pe mberit ahuan lm por Barang (PIB) a tas realisasi imp or dari ba rang impor yang tercantum d alam Surat Keputusan Menteri Keuangan t entang Pembebasan atau Kerin ganan Bea Masuk.
Huruf (fj
Diisi tanggal , bulan dan tahun Pe m b eri t ahuan Impor Barang (PIB) atas realisasi impor d ari barang impor yan g tercantum d a lam Surat Keputusan Mentcri Ke uangan ten t ang Pe mbebasan a tau Ke ringanan Bea Ma s u k.
No. (1)
Diisi nomor urut Lcmbar Catatan Pemotongan Kuota Barang im p or fasilitas yang diberikan catatan .
No. (2 )
Diisi n omor p os d alam Pe mberit ahu an Impor Barang (PIB) terha d ap Bara n g im p or fa s ilit a s y ang diberikan c atatan.
No . (3)
Dii s i nomor item dalam Surat Kep u tu san Menteri Keuangan tentang Pembeb asan a tau Keringanan Bea Masuk terhadap Barang im p or fasilitas yang diberikan catatan .
No. (4)
Diisi uraian c a t a t an atau ke simpulan hasil p enelitian yang diperlukan untu k m en ginformasik an tent ang h asil p enelitian a tau p ermasalahan mengenai pemoto ngan k u ot a terhad a p Barang impor fasilitas yang d iberikan catat a n .
terh a d a p
Co ntoh : • Hasil penelitia n s esuai, maka dalam Ura ian Catatan ditulis : Sesu a i •
Hasil penelitian tidak sesuai, maka dalam Uraian Catatan dapat d itulis : Berda sarkan p enelitian a tas Skep fa silitas , PIB, dan dokumen pelengka p , terhadap item A.1 3 (Hot rolled steel in co il) telah dilakukan p emotongan kuota dalam importa si s ebelumnya dengan PIB No tanggal.. (diisi dengan npmor dan tanggal PIB sebelumn ya yang t elah dilakukan p emotongan kuota) . Berd a sarkan h al ter s ebut PIB irn ti d ak dapat dila kukan p emoton gan kuota.
H uruf (g)
Diisi te rnpa t dibu atnya Lernbar Catatan Pernotongan Ku ota barang yang rncndapa tkan pernbcbasan a tau keringanan bea rna suk.
H u ruf(h)
Diis i tanggal , bulan d an tahun dibuatnya Lernbar Catatan Pern oton gan Kuota barang yang rnendapatkan pernbebasan atau keringanan be a rnasuk.
Huruf (il
Diisi nama lengkap Pejabat Pe rno tong Kuota barang rnendapatkan pernbebasan be a atau keringanan rnasuk.
Huruf
til
ya n g
Diisi Nornor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Pernoton g Ku ota barang yang rnendapatkan pernbebasan bea atau keringanan rnasuk.
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Salinan sesuai dengan aslinya, Sekreta ris Direktorat Jcnderal .. :~....:«: ff " '\; ' ~ " I'l .u .b ... 7.;,./ '~··'Ke-p-a~i;3a:g·ian Urn urn •-c
\
.,
;" - --?l- j- 'j~,~i ':q III : : i~ F~ \\~~ Inaraj ati •.0 a!tin i ,\,':.'.":>-A : " - fj7 , "". ..f
', r
~
,:,:,:_.;
~, \ ,
Ttd .
AGU NG KUSWANDONO
LAMPIRAN III PERATURAN D1REKTUR JENDERAL NOMO R PER-44 /BC/2014 TENTANG TATA LAKSANA PEM OTONGAN KUOTA BARA NG IMPOR YANG ME NDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK.
S imulasi Tindak Lanjut Pe m o t o n gan Kuota Te rh ada p Perbedaan Jumlah Barang
Dalam hal Pejabat Pemerik s a Dokumen m enemukan a danya p er bedaan ju mlah dan jatau jen is barang atas im p or b arang yang m endapat fasilitas p embebasan atau keringanan b ea rnasu k , m a k a Pejaba t Pe meriksa Dokumen m enerbitkan Surat Pe n etapan Tarif d an j atau Nilai Pabean (SPTNP) da nj atau memberitahukan ke Pejabat Yang Menangani Fasilitas , Ada bebcrapa eo n toh k a sus tindak lanjut atas t emuan p erbedaan j u m lah d a n jatau j cnis bar ang t ers ebut s cba gai pcdom an da lam melakukan penanganan a tas te muan p erbedaan tersebut s cbagaimana diuraikan dibawah ini :
Contoh Kasus I : • • •
Kuota J umlah Barang yang cIiberikan fasilita s p emb e b a s an a tau Keringanan b ea m a s u k adalah 100 p es; lmportir m engajuk an PIB dengan jumlah barang sebesar 50 pes; Dal a m pcmcr iksaan fisik a tau h a sil penelitian Pej a b at Pe meri ksa d okumen kcdapatan jumlah b a r a n g sebenarnya adal ah 60 p e s ;
Tind a k Lanju t : 1. Terhadap k clebihan jumlah barang sebesar 10 pes ( 60 p es - 50 pes) dikenakan tambah bayar dan sanks i a d m in is tr a s i b erupa denda oleh Pejabat pemeriksa dokumen d engan m e n erbi tkan Sura t Penetapan Tarif dan jatau Nilai Pabean (SPTNP), meskip u n jumla h kel ebihannya m a s ih dibawah kuot a.
2 . Terhadap k elebih an j umlah b arang tersebut dilakukan p eneliti an atau pen yelid ik an le bih lanj u t sesuai peraturan p erundang-undangan d i bi dang kepabeanan .
Co ntoh Kas us II : • • •
Kuota J u mlah B a r ang yang diberi kan fa s ilita s p embeba san atau Keringanan b ea m a suk a dalah 50 pes; Importir m engajukan PIB d engan jumlah barang seb esa r 3 0 p es; Dalam p emeriksaan fis ik atau hasil p enclitian Pejaba t Pemeri ksa dokumen kcdapatan jumlah b a r ang scbcnarnya ada lah 2 5 p es;
Tindak Lanjut: 1. Te rhadap kekurangan ju m lah barang scbcsar 5 p es ( 3 0 p es - 25 p es ). Pcjabat pemcriksa d okumen m emb eri t ahukan kepada Pejaba t Yang Menangani Fa si lita s Kepabeanan untuk dilakukan kore k si terhadap Pemotongan Kuotanya
2 . Pejabat p emeriks a doku mcn m emb critahu k an kepada Pejabat Yang Mcnangani Fas ilitas Kep abeanan d engan m emberik an eatatan atau k eterangan m enggunakan Lem bar Catatan Pc motongan Kuota yang dari Pej a b a t Yang Menangani Fasilitas Kcpabeanan sebelu m nya . 3 . Pcjabat Ya n g Men angani Fas ilitas Kepabeanan setelah m cnerima pemberitahuan kek urangan ju mlah tersebut, m elakukan koreksi Pemoto n gan Kuota d engan m cn gubah jumlah h a sil Pcmotongan Kuota seb elu m nya d engan j u m lah sesuai dc ngan p emberitahuan d ari Peja b a t p emcriks a dokumen. 4 . Set elah dilakukan k oreksi , Pcjabat Yang Menangani Fa silitas Kepabeanan m engirimkan k emba li Lembar Catatan Pemotonga n Kuota kepada Pej a b a t p emeriks a dokumen. Contoh Kasus III :
• • •
Ku ota J u m lah Barang yang diberikan fa sil it as p embebasan a tau Kerin ganan b ea masu k adalah 70 p es; Import ir m engajukan PIB d cngan jumlah b arang sebesa r 50 p es; Dalam pemeriksaan fisik atau h asil penelitian Pejabat Pemerik s a dokumen kcdapatan j umlah barang yang sesuai p emberitahuan a dalah 5 0 p es d an kedapatan j uga jcnis barang la in n ya sebanyak 2 0 p es yang tid a k d iberi tahu kan serta terkena a tu ran Larangan pembatasan (Lartas).
Tindak lanjut : I . Te rhadap kelebihan jumlah barang sebesar 20 p e s dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi b eru p a denda oleh Pejabat p em eriks a doku men dengan menerbitkan Surat Pe netapan Tarif dari / a tau Nilai Pabe an (SPTNP). 2 . Tcrhadap kelebihan jumlah barang tcrseb ut dilakukan penelitian atau pcnyelidikan lebih lanjut scsuai p era turan perundang-un d anga n di b idang kepabeanan serta pemen u han persyaratan La r anga n dan p emba ta sannya harus terpenuhi. 3 . Terhadap jum lah b ara n g sebesar 5 0 p es d apat d ikeluarkan terlebih dah u lu melalu i m ek anisme p engcluaran p arsial yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan p eraturan k epabeanan di bid ang im p or y ang berla ku . Co n t oh Ka s u s IV :
• • •
Kuota J umlah Barang ya ng dibcrikan fa silita s p em b cb a san atau k eringanan b ea m asuk a d a la h 7 0 pes; Impor tir m engajukan PIB d engan ju m lah barang sebesar 80 p es; Dal am pemerik s a a n fisik a tau h asil penelitian Pejabat Pemeriksa d okumen kcdapatan jumlah b arang a d alah 8 0 p es .
Tindak La njut : 1. Pejabat Yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memoton g s elu ruh kuota yang ada dalam Surat Keputu san p embebasan a t au kcringanan b c a masuk, y a itu sebcsar 7 0 pes; 2 . Peja b a t Yang Mcnangan i Fasilitas Kepabeanan m emberitahuk an kepada Pejabat pemeri ksa d okumen dengan memberi kan ea ta tan atau ketcrangan bahwa te rdapat kelebihan jumlah b a rang melcbihi kuota (over quota) sebcsar 10 pes ( 80 pes - 70 pes); 3 . Te rhadap kelebihan j umla h barang m elebi h i kuota (over quota) sebesar 10 p es ( 80 pes - 7 0 pes), imp or t ir harus m emb a ya r bea m asuk d an Pajak Dalam Rangka Impor atau Pejabat p emeriksa dokumen m engenakan t ambah b a ya r dengan men erbitkan Surat Peneta p a n Tarif dan y ata u Nilai Pabean (SPTNP). 4 . Atas kel ebihan j u m lah b arang sebesar 10 p es tersebut tidak d ikenakan sanksi a dm in is trasi b erupa d enda . Contoh Kas u s V:
• • •
Importir m endapatkan s urat Kep u tusan pembebasan a tau keringanan bea m asuk a tas barang im par beru pa 200 p e s Tclevisi 25". im p ortir mengajukan PIB d engan m cmb erit ahukan jumlah d an jen is b a rang berupa 100 pes Televisi 25". Dalam pemeriksaan fisik ata u h a sil penelitian Pejabat Pc merik sa dakumen k ed a p a t a n jumlah barang yang s e s u a i p emberitah uan adalah 75 p es televisi 25" dan 25 p es tel evi s i 29".
Tindak lanj u t : 1. Terha d ap ketidak ses uaian jen is barang ant a ra b arang impar yang m endapat pembebasan atau keringanan b ea masuk ( tclevisi 25") den gan hasil pemeriksaan fisik a tau hasil penelitian Pej a bat Pcmcriksa dokumen (tel evisi 29") , maka a tas barang yang tidak scsuai s cbesar 2 5 pes dikenakan tambah bayar oleh Pcjabat p cmcriksa d akumen d cngan mcnerbitkan Sura t Penetapan Tarif d arr / a tau Nilai Pabean (S PTNP); 2 . Pcj a b a t pemeriksa d a kumcn m cmbcritahukan kepada Pcjabat Yang Menangan i Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan kareksi te rhadap Pematangan Ku ata n ya 3 . Pejabat pemeri ksa dakumen member itahukan k epada Pejabat Yang Menangani Fasilit a s Kcpabeanan dcngan m cmb erik an ea ta ta n a tau k etcrangan menggunakan Lemba r Catatan Pcrnotongan Ku a ta yang d a ri Pcjabat Yang Mc n angani Fasilitas Kepa b ca n a n scbclu mnya . 4 . Pejabat Ya n g Menangan i Fa s ilitas Kcpabcanan setclah m cnerirna pembcritahu an tersebut , m el akukan k oreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah ju m la h h a sil Pematon gan Kuata sebclumnya dengan jumlah scsuai dengan p cmberitahuan d ari Pejabat p emeriksa dakumen .
5 . Sctelah dilakukan koreksi, Pejabat Yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali Lembar Catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat pemeriksa dokumen.
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Salinan scsuai dengan aslinya, Sekrctaris Direktorat Jenderal
-
~ -
. . u.b
/ ~:,,~ep---.. _ ~~~B~gian Umum
(,',' r: ...-. . - ..
~ - "-
, '/
' '. I' , : :- :':'Irtdraj~ti 'M l r tin i \'.-"\ - ..._ , .r \ -;:.
":~7.[ ::;~;:,' :; :-.... , c'.. : .
\ .'''
.
~" ~
I
Ttd. AGUNG KUSWANDONO
LAM PIRAN IV PERATURAN DIREKT UR JENDERAL NOM OR PER-44/ BC/ 20 14 T ENTANG TATA LAKSANA PEM OTONGAN KUOTA BARAK G IMPOR YANG MENDAPATKAN FA SIUTAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MA SUK.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA (a) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .. •. .. .. ...... . .. . .... . (b) LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
Nama Importir Nomo r Skep F asilitas Tanggal Skep Fasilitas J enis fasilitas
•••••••••. .••••••..•. . .•..•..•.(c) ••••.•..• •.• ••.•..• •.. ••.•••• •••••••.•••••.•••.. .•. .••..•.•.(d) •....•••.. ••.. ••••.• ••. •••••• ••.•.•• •.•.• ••..• ••. •. .••. .•.•. (e).•..••. ••••• ••.•• •••.••.. •••• ••••••••••.•. . .••..••.•.. ..• .•.(f) •. .••. .••••.•. .•.•••••••.•••• JUMLAH
PIB NO {I I
NO
TGL
(21
(3)
JENIS BARANG ("I
QTY (SKEPI
QTY (PIB)
SATUAN
SIS A
REALISASI IMPOR
IS)
(61
{71
(81
(91
....... .....(g)
.-----...
KETERANGAN (101
,
(i)
(h)
.
.
Stem pel
kantor
ttd
········ ····· G)······ ........... .. ..........(k)
. .
PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PEMOT ONGAN KU OTA BARANG IMP OR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
Huruf (a) Huruf (b ) Huruf (e)
Diisi nama Kanlor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ata u n ama d an tipe Kantor Pelayanan U tama Bea dan Cukai. Diisi nama kanlor dan tipe Kantor Pengawasan d an Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu d iisi dalam h al No. (1) adalah Kantor Pe layanan Uta m a . Diisi n ama len gka p lmporlir alau perusaha a n penerima fasilitas pembebasan a tau keringanan bea masuk sebagaimana yang tercanturn dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan te n tang Pe mbebasan a ta u Keringanan Bea Masuk.
Huruf(d )
Diisi no mor Sural Keputusan Menteri Keuangan ten tang Pembebasan atau Keringanan Bea Ma suk.
Huruf (e)
Diis i tanggal, bu lan , da n ta hu n d ike luarka n nya Surat Keputusan Men teri Keuangan ten tang Pembeba s an a tau Keri nganan Bea Masu k.
Huruf (ij
Dii s i j enis Iasilita s pembebasan a tau keringanan bea masuk yan g d ib erikan kepada Perus ahaan . Contoh : Jenis fasilitas : PMK 20/PMK.OI0/2005
No. (1)
Diisi nomor u r u l Laporan Pemolongan Kuo ta Barang Yang Mendapatkan Pcrnbebasan a ta u Keringanan Be a Masuk.
No. (2)
Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan lm po r Barang (PIB) dari barang im p or yang te rean tu m dalam Surat Keputu s an Menteri Keuangan tentang Pembeba s an atau Keringanan Bea Masuk.
No. (3)
Diisi tanggal, bulan d an tahu n Pe m be ri tah uan Im po r Barang (PIB) d ari barang impo r yang lereantu m d a lam Sura l Keputu s an Me n te ri Keuangan tentang Pembeb a s an a lau Keri n ga n an Bea Ma s u k .
No. (4 )
Diisi uraian barang dalam Pemberitahuan lmpor Baran g (PIB) yang te rm a su k dal am Surat Keputu san Menteri Keuangan tentang Pembeba san a tau Keringanan Bea Masuk.
No. (5)
Diisi jumlah b a rang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan ten ta n g Pembebasan atau Keringanan Bca Masuk yang belum d ila kuk a n realisasi impornya .
No. (6)
Diisi jum lah barang dalam Pcmbcrita huan lmpor Barang (PIB) yang tc rmasuk dala m Surat Kcputu sa n Menleri Kcuangan tentang Pembeba s an a ta u Keringa nan Bea Ma su k sebagai bukti tel ah d ilakuka n realis a s i impornya.
No. (7 )
Diisi satuan barang dalam Pemberitahuan lmpor Barang (PIB) yang te rmasuk d al a m Su rat Keputu s a n Menteri Keu anga n tentang Pembeba s an a tau Keringanan Bea Ma s u k . Diisi sis a jumla h barang d alam S urat Keputusan Menteri Keu angan tentang Pernbeba san atau Kcringanan Be a Masuk yang belum d irealisasikan impornya .
No. (8 )
No . (9)
Diisi ju m lah tolal r ea lisasi impor b arang d a lam Surat Keputu san Menteri Kcuangan lenlang Pembebasan atau Keringanan Be a Masuk. Conloh : Barang "easing" diimpor dengan 3 (tiga) PIB, yailu PIB Nomor 001 seban yak 2 0 pes, PIB Nomor 002 seb anyak 3 0 pes , da n PIB Nomor 003 sejum lah 40 pes , m aka re alis a s i impornya ada lah 90.
No. (10)
Diis i inform a si a lau data-data yang di perlukan. Da lam h al diternu kan pel anggaran sebagaimana diatur pada Pas al 25 ayat (4), Pa s al 26 ayat (4), Pa s a l 102 darr/atau Pas aI 10 3 Un dang-U n dang nomor 10 tahun 1995 sebagaiman a tel ah di u bah dengan Un dan g- Un dang no mor 17 tahun 2006 alas p elaks ana a n Surat Keputusa n Me nteri Keuanga n
mengcnai fasilitas pembcbasan atau keringanan bea masuk, dapat d iisikan dctail pe langgarannya. Huruf (g)
Diisi tc m pa t dibuatnya Laporan Pcrnotongan Kuota Mendapatkan Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
Barang
Yang
Huruf(h)
Diisi ta n gga l, bula n dan tahun dibuatnya Laporan Pemotongan Kuota Barang Yang Mendapatkan Pembebasan a tau Keringanan Bea Ma suk.
Huruf (i)
Diisi jabatan Pejabat yang berhak menandatangani La p a ra n Pematangan Kuata Barang Yang Mendapatkan Pembebasan Bea atau Keringanan Masuk.
Huruf Ul
Diis i nama lengkap Pejabat yang berhak menandatangani La p a ra n Pematangan Kuala Barang Yang Mendapatkan Pembebasan Bea atau Keringanan Masuk.
Huruf(k)
Diisi Nomor Induk Pega wa i (NIP) Pejabat yang berhak menandatangani Laparan Pematangan Kuata Barang Yang Mendapatkan Pembebasan Bea atau Keringanan Masuk.
DIREKTUR J E NDE RAL BEA DAN CUKAI,
~,S~linan ses~ai dengan aslinya,
/~: -Sekretaiis' Di~eklaral Jenderal
l " u b '· " '· :; ; . Kep~la ~~gi';'~:\JmUm
f\', '. ;_. '\>.' .'/\ ,
(7 , .. :...... }::
i
~
\<;:) n dr aj a ti ¥ Krtini . :":. .~
......; ..
Ttd.
AGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN V JENDE RAL NO ;\!OR PERATURAN DIREKTUR PER-44 /0C/2014 TE NTANG TATA LAKSANA PEMO TONGAN KUOT A BARANG I M POR YA:'-l"G MENDAPATKAN FASILI TAS PEM BEBASAN ATAU KERINGANAN SE A MASUK.
LAPORAN REALISASI IMPOR BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
Nama Perusahaan
... .. .. ... ........ .. ... ...... ... .(a) .... ... .. ....... ..... .. .. .. .. ..(b) .. ............ ............ ... ..(c) ........................... ....(d)
NPWP
Nomor Skep Fasilitas Tanggal Skep Fasilitas J enis Fasilitas
. .
:
....................... ........(e)
. .
.
REALISASI IMPOR (PIB) KETERANGAN
NO
(I)
NO
TGL
JENIS BARANG
(2J
(3)
(4)
I
JUMLAH
SATUAN
NILAI CIF (USD)
(5)
(6)
(7 )
POS TARIF
KPU! KPPBC
BM (Rp)
PPN
PPh
IRp)
(Rp)
(8)
(9)
(10)
(11 )
(12 1
STATUS (14)
(13)
I
I
I .. . .. . .. .. .. (f)
,
.. .. . .. .. . ... .(h)
(g) .
ttd '-..../"
(i)
.
.
PETUNJUK PENGISIAN LAPORA N REALISASI IMPOR BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK
Huruf(a)
Oiisi nama len gk a p perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk sebaga imana yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan a tau Keringanan Bea Masuk.
Hu ru f (b )
Oiisi Nomor Pokok Waji b Pajak (NPWP) perusahaan a tau penerima fa s ilita s pembebasan atau keringanan bea masuk. Oiisi nomor Surat Kcputusan Menteri Keuangan ten tang Pembcbasan atau Keringanan Bea Masuk.
Huruf (c) Huruf (d)
Oiisi tanggal , bulan , dan tahun di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan te n tang Pembebasan atau Ker inga n an Bea Masuk.
Huruf (e)
Oiisi jenis fasilitas pembebasan a tau k erin ga n a n bea masuk yang diterima oleh Perusahaan. Contoh: Jenis fasilitas : PMK 177 j PMK. 0 11 j 20 07
No. (1)
Oiisi nomor u ru t Laporan Realisasi lm por Barang Yang Mendapatkan Pembebasan a tau Keringanan Bea Masuk.
No . (2)
Oiisi nomor Pemberitahuan Im p or Barang (PIB) dari barang impor yan g tercantu m dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan atau Keringanan Be a Masuk.
No. (3)
Oiisi tanggal, bulan dan tahun Pernberitahuan Impor Barang (PIB ) da ri barang irnpor yan g t c rca n tu m dalam Surat Keputusan Mcnteri Kcuangan tentang Pembebasan a tau Ker inganan Bea Masuk.
No. (4 )
Oiisi uraia n barang dalam Pe mber itahuan Impor Barang (PIB) yang tc rm a s u k dalam Surat Kep utusan Menteri Keuangan ten ta n g Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk.
No. (5)
Oiisi jumlah barang dalam Pem beritahuan Impor Barang (PIB) yang termasuk dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pem b eb a s a n atau Keringanan Bea Masuk sebagai bukt i telah dilakukan rea lis asi impornya.
No. (6)
Oiisi satuan barang dalam Pemberitahuan Im p or Barang (PIB) yang te rmasuk dalam Surat Keputusan Menteri Keua ngan tentang Pem beba s a n atau Keringanan Bea Masuk.
No. (7)
Oiisi n ila i m a s in g-rna s in g b ara n g d al a m bentuk CIF (Cos t, Insurance, and Freight) dan d en gan valuta asing US Dollar (USO ).
No. (8)
Oiisi nornor pas tarif atau k lasifikasi barang d alam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang tcrmasuk dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan ten tang Pc mbcbasan atau Kcringanan Bea Masuk.
No. (9)
Oiisi nama Kantor Pabcan (KPU j KPPBC) yang membawahi pelabuhan pemasukan barang impar yang mcndapat fasilit as pembebasan atau k eri n ga n a n b ea m a su k.
No. (10)
Oiisi jumlah bea masuk yang dibebaskan d a la m bentuk rupiah scbagaimana yang tcrcantum dalam kolom "Dibebaskan" d al a m PIB.
No. (11 )
Oiisi jumlah Pajak Per ta m b a h a n Nilai (PP N) yang dib eb a s k a n dalam b en tuk rupiah sebagaimana yang terca n tu m dalam ko lom "Dibebaskan" dalam PIB .
No. (12)
Oiisi j u m la h Pajak Penghas ilan Pasal 22 (PPh) ya n g d ib ebaskan d a la m bentuk rupiah sebagaimana ya n g ter ca nt u m dalam kolom "Dibcbaskan" da la m PIB .
No. (13)
Oiis i status barang impor yang m endap at fasilitas pembebasan atau keri nganan bea masuk, yaitu Sewa atau Non-sewa
No. (14 )
Oiisi infa r m a s i atau data-data yang diperlukan.
Huruf (f)
0 11s1 tempat dibuatnya Laporan Re a lisasi Im p or Barang Yang Me n dapatkan Pcmbebasan atau Kcringanan Bea Masuk.
Hu ru f (g)
Diis i ta n ggal, bula n d an ta hun dibuatnya La por a n Realisasi Impor Barang Yang Mendapatkan Pembeba s an atau Keri n ganan Sea Masuk.
Huruf (h)
Diisi ja batan Pimpin an perusaha an ya n g b er h a k menanda ta n ga ni Laporan Realisasi Impor Sarang Yang Mendapatkan Pembebasan S ea a tau Keringanan Masuk.
Huruf (i)
Diisi n ama lengkap pimpinan perusa h aan ya ng b erh ak m enandata n gani Laporan Rea lisa si Impor Barang Yang Mendapatkan Pe mbeb a san S ea a tau Keringa n a n Masu k.
DIREKTUR JENDERAL SEA DAN CUKAI, . alinan . --.. sesuai dengan aslinya, r::::.:.._Sekretaris .---.. . "',Direktorat J enderal
Ttd.
'\:.~.
'/~~.. -:
u .b",
(f/i;'Y Kepa la ,S)igiik Umum {~~ - . 'I 1;';'1 >.~" " I·; ' ~ ....i.·:J " \, ..a~.-
' - /
.: ,
~i: Indrajay;t1 ; /' ,{rtin i ~..~.7: ~:0l ~.' · "'·
""~~:~" ~~
.
AGUNG KUSWANDONO
