Draf tanggal 17/3/2016 Otorita Danau Toba
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR .....TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLAKAWASANPARIWISATADANAU TOBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka percepatan danoptimalisasi pengelolaan kawasan pariwisata Danau Toba sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu
melakukan
sistematis, pembentukan
langkah-langkah
terkoordinasi,
terarah
dan
terpadu
melalui
Badan
Otorita
Pengelola
Kawasan
Pariwisata Danau Toba; dan untuk melaksanakan Undang-Undang 23 per b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang
Badan
Otorita
Pengelola
KawasanPariwisata Danau Toba; Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang
Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
-
2 -
Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1966); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang
Nomor
9
Tahun
2015
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Nasional
Induk
Pengembangan
2010-2015
(Lembaran
Kepariwisataan Negara
Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 5262); 5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147); 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor191); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN PRESIDEN
TENTANG BADANOTORITA
PENGELOLA KAWASAN PARIWISATADANAU TOBA.
-
3 -
BAB I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 1 (1)
Untuk
melaksanakan
KawasanPariwisata
Danau
Strategis
Pariwisata
Presiden
ini
Toba
Nasional,
pengembangan sebagai
Kawasan
dengan
Peraturan Pengelola
dibentuk
Badan
Otorita
KawasanPariwisataDanau
Toba,
yang
selanjutnya
disebut Otorita Danau Toba. (2)
Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba meliputi kawasan
Danau
Toba
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata
Ruang
Kawasan
Danau
Toba
dan
Sekitarnya (3)
Cakupan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula kawasan seluas kurang lebihpaling sedikit500 Ha, yang akan diberikan hak pengelolaannya kepada Badan Pelaksana yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(4)
Otorita Danau Toba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
4 -
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Struktur OtoritaDanau Toba Pasal 2 Otorita Danau Toba terdiri atas: a.
Dewan Pengarah; dan
b.
Badan Pelaksana. Bagian Kedua Dewan Pengarah Pasal 3
Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas: a. memberikan
arahan
danmenetapkan
kebijakan
pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba; b. mensinkronkan
kebijakan
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah Daerah;dan c. mengevaluasi
dan
menyelenggarakan
pengawasan
pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba. Pasal 4 Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2huruf a, terdiri atas:
a. Ketuamerangkap
5 :
anggota b. Ketua Pelaksana
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
:
Menteri Pariwisata;
:
1. Sekretaris Kementerian
Harian c. Sekretaris
Koordinator Bidang Kemaritiman; 2. Sekretaris Kementerian Pariwisata; d. Anggota
:
1. Menteri Keuangan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas; 5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; 7. Menteri Perhubungan; 8. Menteri
Kehutanan
dan
Lingkungan Hidup; 9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 10. Menteri
Kelautan
dan
Koperasi
dan
Perikanan; 11. Menteri
-
6 Usaha Kecil Menengah; 12. Menteri Ketenagakerjaan; 13. Menteri Komunikasi dan Informatika; 14. Menteri Kesehatan; 15. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 16. Sekretaris Kabinet; dan 17. Gubernur Sumatera Utara.
Pasal 5 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan
Pengarah
dapatdibentuk
Sekretariat
dan
Kelompok Ahli. (2) Sekretariat
sebagaimana
dilaksanakan
secara
dimaksud
ex-officio
oleh
pada unit
ayat kerja
(1), di
lingkungan Kementerian Pariwisata. (3) Rincian tugas, susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Harian Dewan Pengarah. Pasal 6 Pendanaan pelaksanaan tugas Dewan Pengarah bersumber dari APBN dan sumberyang lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengarah berwenang meminta: a. penjelasan kepada Badan Pelaksana terhadap hal yang berkaitan
dengan
pelaksanaan
pengelolaan,
-
7 -
pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba; b. masukan
dan/atau
mengadakan
konsultasi
dengan
pihak lain yang dipandang perlu. Bagian Ketiga Badan Pelaksana Pasal 8 (1)
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarahmelalui Menteri Pariwisata.
(2)
Menteri
Pariwisata
membentuk
organisasi
Pelaksana sebagaimana dimaksud Kementerian Pariwisata sejak
Peraturan
Badan
pada ayat (1) pada
paling lambat 3 (tiga) bulan
Presiden
ini
diundangkan
sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. (3)
Badan Pelaksanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 9
(1)
Badan Pelaksana berkedudukan di Kawasan Pariwisata Danau Toba.
(2)
Dalam
hal
diperlukan,
Badan
Pelaksana
dapat
membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain. Pasal 10 Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b
mempunyai
sinkronisasi
dan
tugas
fasilitasi
melaksanakan
koordinasi,
perencanaan,pengembangan,
pembangunan,
8 -
pengelolaan,
dan
pengendalian
kawasan
pariwisata Danau Toba. Pasal 11 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisataan Kawasan Pariwisata Danau Toba; b. pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan
perencanaan,pengembangan,
pembangunan,
pengelolaan,
dan
pengendalian
kawasan pariwisata Danau Toba; c.
kerja sama pengelolaan kawasan pariwisata Danau Toba;
d. perumusan
strategi
operasional
pengembangan
kepariwisataan kawasan Danau Toba; e. pendampingan
terhadap
pengembangan
kepariwisataan di kawasan Danau Toba; f.
fasilitasi
dan
stimulasi
percepatan
pertumbuhan
pariwisata di kawasan pariwisata Danau Toba; g. penyelenggaraan urusan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah di kawasan kurang lebih 500 Ha pada Kawasan Pariwisata Danau Toba; h. penetapan
langkah
strategis
penyelesaian
permasalahandalam pelaksanaanperencanaan,pengembangan, pembangunan,
pengelolaan,
kawasan pariwisata Danau Toba;
dan
pengendalian
i.
pelaksanaan
9 tugas
lain
terkait
pengembangan
kawasan pariwisata Danau Toba yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah. Pasal 11A (1)Rencana
Induk
Pengembangan
Kawasan
Pariwisata
Danau Toba dengan membuat rencana Tataruang Danau Toba dan sekitarnya (2) Rencana
Induk
Pengembangan
Kawasan
Pariwisata
Danau Toba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau
Toba
dan
Sekitarnya
serta
kebijakan
Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah terkait bidang pariwisata paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk. (3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penyusunan
dan
pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Pariwisata
Danau
Tobadiatur
oleh
Kepala
Badan
Pelaksana. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemimpin Badan Pelaksana: a. Melakukan Lembaga Pemerintah
koordinasi Pemerintah Daerah
dengan Non
Menteri,
Pimpinan
Departemen,
Pimpinan
Provinsi,
Pimpinan
Daerah
Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait; b. memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat.
-
10 Pasal 13
(1) Badan
Pelaksana
detailpengembangan
wajib dan
menyusun
pembangunandi
rencana kawasan
seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar padaKawasan Pariwisata
Danau Tobapaling lambat 3 bulan sejak
Badan Pelaksana terbentuk. (2) Rencana
detil
pengembangan
dan
pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan target capaian sebagai berikut: a. Tahun 2016 sebesar10% (sepuluh per seratus); b. Tahun 2017 sebesar 20% (duapuluh per seratus); c. Tahun 2018 sebesar30% (tigapuluh per seratus);dan d. Tahun 2019 sebesar 40% (empatpuluh per seratus). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana detail pengembangan wisata kawasan Danau Toba sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan Badan Pelaksana. Pasal 14 (1) Susunan
organisasi
Badan
Pelaksana
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas: a. Pejabat Pengelola; dan b. Dewan Pengawas. (2) Pejabat Pengelola sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pemimpin; b. Pejabat Keuangan; dan c. Pejabat Teknis; (3) Susunan organisasi dan tata kerja pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri Pariwisataatas hasil uji kemampuan
-
11 -
dan kepatutan yang dilaksanakanatas usulan Dewan Pengarah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan. (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk oleh Menteri Pariwisatasetelah Badan Pelaksana beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15 (1) Ketentuan
mengenai
kepegawaian,
penganggaran,
pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan Pelaksana dilaksanakan sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan di bidang Badan Layanan Umum. BAB III PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN Pasal 16 (1) Badan
Pelaksana
menyusun
laporan
pertanggung-
jawaban pelaksanaan tugas. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) paling
kurang
memuat
laporan
realisasi
anggaran,
neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja. (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat
Pengarah
(2)
disampaikan
melalui
Menteri
kepada
Ketua
Dewan
Pariwisatadalam
bentuk
laporan semesteran, tahunan dan laporan akhir atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Penyusunan
laporan
keuangan
didasarkan
kepada
-
12 -
standar akutansi. (5) Apabila diperlukan Badan Pelaksana dapat diaudit oleh auditor independen. (6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan audit mengenai pelaksanaan tugas Otorita Danau Toba. BAB IV PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA Pasal 17 (1) Peruntukan dan penggunaan tanah dalam Kawasan Pariwisata Danau Toba untuk keperluan bangunanbangunan, usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bersangkutan dengan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Danau Toba mengacu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya. (2) Dalam
rangka
penyelenggaraan
pembangunan,
pengelolaan
sarana
dan
prasarana
dan/atau
pengusahaan
kegiatan
usaha
dan/atau
operasional
lainnya pada kawasan kurang lebih 500 Ha, kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan
kewenangan
kepada
Badan
Pelaksana
untuk: a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
-
13 -
b. menggunakan
tanah
pengelolaan,
tersebut
pengembangan
untuk dan
keperluan
pembangunan
Kawasan Pariwisata Danau Toba; c. menyewakan
dan/atau
mengadakan
kerjasama
penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah tersebut dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerjasama. (4) Dalam rangka perolehan hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. apabila
kawasan
merupakan dilakukan
hak
kawasan
pengelolaan
peruntukan
perubahan
dimaksud
hutan
maka
dan
fungsi
peruntukan
kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. apabila
kawasan
hak
pengelolaan
dimaksud
dikuasai pihak ketiga, Badan Pelaksana memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau penyertaan saham (share saham) pihak
ketiga
dalam
pengusahaan
oleh
Badan
Pelaksana yang tata cara dan pelaksanaannya di bawah koordinasi Dewan Pengarah. Pasal 18 Dalam rangka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan
menjadi
bukan
kawasan
hutan
dan
proses
perolehan Hak Pengelolaan Lahan pada kawasan kurang lebih
500
Ha
di
kawasan
pariwisata
Danau
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) :
Toba
a. Menteri
14 -
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten
Toba
Samosir
mempercepat
proses
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan; dan b. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir
mempercepat
proses
perolehan
Hak
Pengelolaan Lahan. Bagian Pertama Kemudahan Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 19 (1) Fasilitas dan kemudahan diberikan kepada pihak ketiga yang melakukan pengusahaan pada kawasan kurang lebih 500 Ha di Kawasan Pariwisata Danau Toba. (2) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bidang pengurusan perizinan dan non perizinan. (3) Fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada kawasan kurang lebih 500 Ha di Kawasan Pariwisata Danau Toba oleh Badan Pelaksana. Pasal 20 (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan Pusat dan Daerah untuk kawasan kurang lebihpaling sedikit500 Ha di Kawasan Pariwisata Danau Toba.
-
(2)
15 -
Penyelenggaraan
perizinan
dan
non-perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang: a.
pekerjaan umum; b. perumahan dan kawasan pemukiman; c. ketenagakerjaan; d. lingkungan hidup e. perhubungan; d. penanaman modal f.
perdagangan;
g. pertanahan dan tata ruang; h. pariwisata; i. kehutanan; j. Kelautan dan Perikanan; dan k. energi dan sumber daya mineral. (3)
Rincian
perizinan
dan
non
perizinansebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (4) Tata cara penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penyerahan
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Pemerintah dengan
Provinsi
persetujuan
dan
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah BABV
PENDANAAN Pasal 22 (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan
-
16 -
fungsi Otorita Danau Toba bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Otorita Danau Toba dapat bekerjasama dengan badan usaha dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masukan Kementerian Keuangan: (1) Dalam
hal
Badan
Pelaksana
melakukan
kerjasama
pengelolaan
kawasan dengan mitra dengan batasan transaksi tertentu luas lebih .... ha perlu diketahui/disetujui Dewan Pengarah. (2) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengarah. (3) Pemberian persetujuan tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pengarah. Pasal 23 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana dikelola oleh Kepala selaku KuasaPengguna Anggaran di lingkungan Badan Pelaksana. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu
berkonsultasi
mendapat
persetujuan
dengan tertulis
Dewan dari
Pengarah
dan
menteri
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
-
17 BAB VI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Otorita Danau Toba melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2041 dan dapat diperpanjang. Pasal 26 Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
ditetapkan.
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
memerintahkan
Presiden
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
-
18 -
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...... NOMOR ......
