PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftru· Bidang Usaha yru1.g Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; b.

bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk

percepatan

pembangunan

dengan

tetap

meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis

nasional

ekonomi

dalam

serta

meningkatkan

menghadapi

daya

Masyarakat

samg

Ekonomi

ASEAN dru1 dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan n1engenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b eli atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usal1a yang Terbuka Dengan Persyaratan eli J?idang Penanaman Modal; Mengingat ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONES IA

-2Mengingat

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2007

tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUK.A DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang

dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal. 3. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal. 4. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan persyaratan, yaitu dicadangkan ...


-3 dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menenga h serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanarn modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). 5. Pena.naman

Modal

adalah

sega.la

bentuk

kegiatan

mena.nam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah nega.ra Republik Indonesia. 6. Penanarn Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakuka.n penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman

modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, a.tas dasar

prinsip

memperkuat,

saling

dan

memerlukan,

menguntungkan

mempercayai,

yang

melibatkan

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usal1a besar. 8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah a.dalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 9. Koperasi adalah koperasi sebagain1ana diatur dalam

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

1992

tentang

Perkoperasian. BAB II

BIDANG USAHA Pasal2 (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanan1.an Modal terdiri

.. .

atas:

a. Bidang ...

PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA

- 4-

a. Bidang Usaha Yang Terbuka; b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan c.

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

(2) Bidang

Usaha

Yang

Terbuka

Dengan

Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan terten tu yai tu: 1) batasan kepemilikan modal asing; 2) lokasi tertentu; 3) perizinan khusus; 4) modal

dalam

negeri

100%

(seratus

kepemilikan

modal

dalam

persen);

dan jatau 5) batasan

kerangka

kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Pasal 3 Bidang Usaha yang tidak tercanturn dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang UsE).ha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka. Pasal 4 Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ffil.

Pasal 5 ...

PR ESIDEN REPUBLIK INDONES IA

-5Pasal5 (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, clan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud d alam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lamp iran II

dan

merupak an

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan Presiden ini. (2) Kemitraan

sebagaimana

dimaksud

pacta

ayat

(1)

dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma,

subkontrak ,

keagenan,

waralaba,

dan

pola

Kemitraan lainnya. Pasal6 Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Larnpiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PADA BIDANG USAHA Pasal 7 (1) Bidang

Usaha

Yang

Terbuka

Dengan

Persyaratan

se bagaimana dima ksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana d iatur dalam peraturan

perundang-undangan

di

bidang

penataan

ruang dan perat.uran perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam ...

PRES! DEN REPUBLIK INDONESIA

- 6-

(2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha Yang

Terbuka

Dengan

Persyaratan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan

Penanam Modal bermaksud memperluas usaha

dengan melakukan k.egiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal

tersebut,

Penanam

Modal

harus

memenuhi

persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk

memenuhi

persyaratan

lokasi

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidal< diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 8 ( 1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanarnan Modal pad a Bidang

Usaha

Yang

Terbuka

Dengan

Persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan

melalui pasar modal dalam

negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka. (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang

Usaha

Yang

Terbuka

Dengan

Persyaratan

st:: bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut

menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang

dicadangkan

untuk

Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah serta Koperasi.

Pasal9 ...


-7Pasal 9 Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan ,

pengambilalihan,

perusahaan Penanaman Modal

atau

peleburan

dalam

yang bergerak eli Bidang

Usaha yang sama, b erlaku ketentuan sebagai berikut: a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan

Penanaman

penggabungan

adalah

Modal

yang

sebagaimana yang

dalam izin Penanaman Modal dan/ a tau

menerima tercantum izin usaha

perusal1.aan terse but; b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Moda l dan/ a tau izin usaha perusahaan tersebut; dan/ a tau c.

b atasan kepemilikan modal Penanam-Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan a dalah sebagaimana ketentuan

yang

berlaku

pada

saat

terbentuknya

perusahaan baru hasil pelebu.ran dimaksud.

Pasal 10 {1) Dalam h al Penanaman Modal asing melakukan perluasan

k egia tan us aha dalam Bicla n g Usaha yang sama dan perluasan

kegiatan

usal1a

tersebut

membutuhkan

penambahan modal melalui p enerbitan saham dengan h ak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam Moda l dala m negeri tidak dapat berpartisipasi dalam

penambahan

modal

tersebut,

maka

berlaku

ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Moda l

asmg,

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Dalarn ...


-8(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan mal<simum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan I a tau izin usaha, maka dalam jangka

waktu

2

(dua)

tahun,

kelebihan

jumlah

kepemilikan modal asrng tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam 1zm penanaman modal dan/ a tau izin usaha, melalui cara: a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri; b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui

penawaran

umum

yang

dilakukan

oleh

perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; a tau c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b membeli

kelebihan jumlah

saham yang dimiliki

Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai

treasury

stocks, dengan

memperhatikan

ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 11 Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh: a. kementerianjlembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/ atau ;

.

b. pemerintah daerah.

BAB IV ...


-9BAB IV PEMANTAUAN, EVALUAS I, DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal12 (1) Menteri

yang

Pemerintahan

menyelenggara kan di

bidang

urusan

perekonomian

koordinasi melakukan

pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalaha n dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dala m Peraturan Presiden. (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagairnana dimaksud

pada ayat (1)

dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13 Ketentu an pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang U saha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanarnan Modal yang telah disetujui pada bidang usaha diundangkan,

tertentu sebelum Peraturan Presiden ini sebagaimana yang

tercantum dalam izin

Penanaman Modal dan/ a tau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.

BAB VI ...

PR E SIDEN REPUBLIK INDONE S I A

- 10-

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14 S emua

peratur an pelaksanaan dari

Peraturan

Presiden

Nomor 39 Tahun 20 14 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup

dan

Bidang

Usaha

yang

Terbuka

dengan

Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanj ang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai

dengan

d ikeluarkannya

peraturan

pelaksanaan

berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15 Dengan

berlakunya

Peraturan

Presiden

1111,

Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 20 14 Nomor 93} dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16 Peraturan

Presiden

m1

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.

Agar ...


- 11 -

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

.

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran·Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Mei 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. JOKO WIDODO

piundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Mei 2016 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd. YASONNA H LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Rl

Deputi Bidang Perekonomian,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.

LAMPIRAN

JUDUL

¥LAMAN

1.

LAMPIRAN I

Daftar Bid ang Usaha yang Tertutup Untuk Penanaman Modal

1

2.

LAMPIRAN TI

Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu: 1. Sektor Pertanian 2. Sektor Kehu tanan 3. Sektor Kelautan dan Perikanan 4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Sektor Perindustrian 6. Sektor Pertahanan dan Keamanan 7. Sektor Pek erjaan Umum 8. Sektor Perdagangan 9. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 10. Sektor Perhubungan 11. Sekt.o r Komunikasi dan Informatika 12. Sektor Keuangan 13. Sektor Perbankan 14. Sektor Tenaga Kerja .. 15. Sektor Pendidikan 16. Sektor Kesehatan

1

3.

LAMPIRAN HI

, · "'!

!

1 11

13 14 17 19 20 21 25 28 32 34 36 37 38 39


LAMPIRAN I PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DAFTAR BlDANG USAHA YANG TERTUTUP

···NO.~.,.::~~~~ .·.:·:...:.:~:-,lf~:!,. :_ . ::·~_._;:~; /-

·z;;.=·

..

5~~·:;.~ p~~~~y~~ ·.

-{,!~::_

_.,

~-:·: ~: :~:_. .~·._.:·.:;·~

1.

Budidaya Ganja

2.

Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam Pemanfaatan (Pengambilan) Koral/Karang dari Alam Untuk: Bahan Bangunan/Kapur/Kalsium, Akuarium, dan Souvenir I Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (recent death coraij dari Alam. Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri

3. 4. 5. 6. 7.

Industri Bahan Aktif Pestisida: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor Mirex, dan Toxaphene Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO): Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene; dan Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trijluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane (CFC-113), Dichloro TetraFluoroEthane (CFC-114}, Chloro Pentajluoro Ethane (CFC-115), Chloro Trijluoro Methane (CFC-13}, Tetrachloro Dijluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111), Chloro Heptajluoro Propane (OFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216), Trichloro

··...

g~1-·_ , .

:. .

~;~#j.PR

'· ~ ..

0 1289

Pertanian

10719

Kehutanan

52229 03117

Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan

20 111

Perindustrian

20211

Perindustrian

201 19

Perindustrian

_ Propane ...

PRE SIDEN REPUBLIK INDONE S IA

2 BI:OANG US AHA

NO.

KBLI

SEKTOR

20119

Perindustrian

9.

Propane (CFC-213), Hexachloro Dijluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Dijluoro Methane (Halon1211),_Bromo Trijluoro Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrajluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R502. Industri Bahan Kirnia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kirnia lndustri Minuman Keras Mengandung Alkohol

11010

Perindustrian

10.

lndustri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur

11020

Perindustrian

11.

Industri Minuman Mengandung Malt

11031

Perindustrian

12.

Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat

52211

Perhubungan

13.

Penyelenggaraan dan Pengop erasian Penimbangan Kendaraan Bermotor

522 19

Perhubungan

14.

Telekomunikasi/Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information Sys tem (VTIS)

52221

Perhubungan

15.

Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan

52230

Perhubuogan

16.

Peoyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

71203

Perhubungan

17.

Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

61300

18.

Museum Pemerintah

9 1021

19.

Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keraton, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb)

91023

20.

Pexjudian/Kasino

92000

Komunikasi dan Informatika Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Catatan ...

8.

--------------

- -

PRE SIDEN REPUBLIK IN DONES IA

3 Catatan: 1. Bidang Usaha yang tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaba terse but.

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana te rmaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha terse but. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKOWIDODO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Rl Deputi Bidang Perekonomian,

Agus~~sih

PRESIDEN ·REPUBLIK INDONES IA

LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 44 TAHUN 20 16 TENTANG D AFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA D ENGAN PERSYARATAN Dl BIDANG PENANAMAN MOD AL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN ATAU KEMlTRAAN DENGAN USAHA M.I KRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

··:

t;~·

:. ~ ~~-: .

~~~~,:-

... -'

· ·-;~

.; .·.

,;;,};;,·. ;;_ ::.. '

. ..fe.#y~~~~n...

' .,.

~~~an..~ -V.~~~~~·<, <..

~Ll :~

. . ~.~·

1.

"' :. . Usaha budidaya t a naman pangan pokok d e ngan luas kurang dari 25 Ha: I Pacli

2.

I

Jagung

01121 0 1122 01111

3.

I

Kedelai

01113

4.

I Kacan g T anah

01114

5.

I

Kacang Hijau

01 115

6.

I Tanaman pangan lainnya (ubi k ayu dan ubijalar)

01135

7.

Usaha perbeniha n perkebunan dengan luas kurang dari 25Ha: I Tanaman Jarak Pagar

01299

8.

I

·:,, •· n

,,

;

Tanaman Pemanis Lainnya

~:-

'

01137

:· '

.. . ··.·.

'Pii;lo~~#~~:JJi~p . · .~~*'1/wa~.. . .•.., .. , :· .UM.lltlU~~.

., :·-··

;:.;:....

.

.•

"

~

\:·.·

1

Pertanian

"" "

Pertanian

"'

Pertanian

"' "'

Pertanian

-;r

s~~·or

Pertanian Pertanian Pertanian_

Pertanian t 9. Tanaman ...

PRE S! D EN REPUBLI K IND ON E S I A

2 ..

Pe rs yai'at:fln No.

Bidang Usahfl

KBJ.I

Dicadangka11 untlik . UMKMK

-

Pertanian

-

Pertanian

" ""

-

Pertanian

-

Pertanian

""

-

Pertanian

...J

-

Pertanian

"

-

Pertanian

"

-

Pertanian Pertanian

"

-

Pertanian

9.

Tanaman Tebu

0 1140

...J

10.

Tanaman Tembakau

01150

11.

Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaroan Kapas

01160

12.

Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat

01299

" "

Lain

13.

Tanaman Jambu Mete

0 1220

14.

Tanaman Kelapa

01261

15 .

Tanaman Kelapa Sawit

01262

16.

Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)

0127 0

17.

Tanaman Lada

0 1281

18 .

Tanaman Ce ngkeh

0 1282

19.

Tanaman Minyak Atsiri

0 1284

20.

Tanaman Ob at/Bahan Farmasi (di luar hortikultura)

21.

Tanaman Rempah Lainnya

01285 0 128 6 01289

22.

Tana man Karet dan. Penghasil Getah Lainnya

0129 1

Se ktor

Kemitraan

...J

" ...J

Pertanian

l

Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian

Us aha perkebunan deng an luas lrurang dari 25 Ha:

23.

Perkebunan Pemanis Lainnya

0 1 137

24.

Perkebunan Tebu

0 1140

...J

-

Pertanian -·-·-

,.

2 5. Perkebunan ...


3

I. No.

P.e~~aratan

Bidang

I

Usah~

KBLI

25. 26. 27. 28.

Perkebunan Tembakau

01150

Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Ta naman Kapas Perkebunan Jambu Mete

0 1160 01220

Perkebunan Ke lapa

01261

29. 30.

Perkebunan Kelapa Sawit

01 262 01270

Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kaka o)

Dicadangka n untuk UMKMK

Sektor

Kemitraan

""

-

Pertanian

..J

-

Pertanian

"

-

Pertanian

-

Pertanian

-

Pertanian

-

Pertanian

..J

-

Pertanian

"

-

Pertanian

" ""

-

Pertanian

" " "

-

Pertanian

-

Pertanian

-

Pertanian

..J

v

Pertanian

I

Pertani an

I

31.

Perkebunan Lada

01281

32.

Perkebunan Cen gkeh

0 1282

33.

Perkebunan Minyak Atsiri

01284

34.

Perkebunan ObatjBahan Farmasi (di luar hortikultura)

35.

Perkebunan Rempah Lainnya

01285 0 1286 0 1289

36.

Perkebunan Karet dan Pen ghas il Getah Lainnya

0129 1

37.

Perkebunan Lainnya Us aha dengan kapas itas tertentu:

01299

38.

Industri Bunga Cengkeh Kering

01630

39.

Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Na bati dan Hewani

10490

40.

lndustri Kopra, Ser at (fiber), Arang Tempurung, Debu

1042 1

""

Pertanian Pertanian

(dust) ...

.· PRESIDEN REPUBLI K IND O NES IA

4 Persyarata~

Bidan~

No .

Usaha

KBLI

Dicada n gkan,

u~tu.k

UMKMK-

S e kt.o r

Kemitraan

(dust), Nata de Coco 41.

lndustri Minyak Kelapa

10422

42.

Industri Minyak Kelapa Sawit

10431

43.

lndustri Serat Kapas

01630

44 .

Industri Biji Kapas

10490

45.

Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan {kakao dan kopi)

10399

46.

Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)

10614

47.

Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering

106 14

48.

lndus tri Gula Pasir, Pucuk Tebu dan Ba gas

10721

49.

lndustri Teh Hitamj Teh Hijau

10763

50.

Industri Daun Tembakau Kering (Krosok)

12091

5 1.

Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat

22122

52.

Industri Minyak Jarak Kasar

2029 4

Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Kurang Atau Sarna dengan 125 Ekor Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta Persilangannya

53. 54.

" " "..J " " ",,

-

Pert.an.ian

-

Pertani an Pertanian Pertanian Pertanian

-

Pertanian

-

Pertanian

-

Pertanian Pertanian

-

Pertanian

...,

-

Pertanian

01450

" " " "

-

01463

..J

-

Pertanian

!

Pertanian Pertanian

55. Pengusahaan ...

I


5 ..

No.

•,=-: ..

~ ·-. ~! ·

,.··

55.

..

..

BfdaAg: "Qsaha

..

•

,

..

::

~

Dicada:gg~~ untuk

KBLI ..

~

Persyarataii ...-: . . .

liM:KMx ·-·. · · .

Kemitraan

Sektor

0211 9

...J

-

Kehutanan

56.

Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri Biji Asaro, B ahan Baku Arang, Kayu Manis) Industri Primer Pen golahan Hasil Hutan: Getah Pinus

02303

...J

-

Kehutanan

5 7.

Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu

02308

...J

-

Kehutanan

58.

Pengusahaan Sarang Bumng Walet di Alam

01469

...J

-

Kehutanan

59.

16101

--1

-

Kehutanan

60.

Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000 m 3 I tahun) Industri Primer Pengolahan Rotan

16104

...J

-

Kehutanan

61.

Pengusaha an Rutan: Rotan

02131

-

-v

Kehutanan

62.

Pengusahaan Hutan: Getah Pinus

02132

-

...J

Kehutanan

63.

Pengusahaan Rutan: Bambu

02134

-

64.

Pengusahaan Hutan: Damar

021 35

-

"

Kehutanan

...J

Kehutanan

65.

Pengusahaan Hutan: Gaharu

021 36

-v

Kehutanan

66.

02139

...J

Kehutanan

01492

-

-v

Kehutanan

68.

Pengusahaan Shella.k, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Pe rlebahan Pengusahaan KokonfKepompong Ulat Sutra (persutraan alam) Pembenihan Ikan Laut

-

03212

-v

Kelautan dan Perikanan

69.

Pembenihan Ikan Air Payau

03525

-

-v


70.

Pembenihan Ikan Air Tawar

03226

-.

...J


71.

Pembesara n Ikan Laut

-

...J


67.

..........

03211 -

--

----

·-

72. Pembesaran ...

PRE SIDEN REPUBLI K IN D ONE S IA

6 . No;· .. ·

.

~'

"

~

.,

.... . .

•. .. ·. ...;:....;,•." .. '1.;

~:

~· ~.-;~ ·· _.,.

.

.

Bid~g~·U~' ~..,.l1~ . . : ·: ~.

.

..

. .

KBLI

Pe~y~r~~~n. ' ......

~i¢~dang.kaii

untuk

: . ,: UM:!Wk .

.,._·. .

K~Jn.'itraan

Sekto~

72.

Pem besaran Ikan Air Payau

0325 1

-

....)


73.

Pembesaran Ikan Air Tawar

03221

-

-.J


7 4.

1021 1

-

-v


10212

-

-J

Kelautan dan Petikanan

10215 10779

-

-v


102 16

-

-J

Kelau tan dan Perikanan

46206

-

....)

Kelau tan dan Perikanan

79.

U saha Pen golahan Hasil Perikanan (UPI) : lndustri Penggaramanj Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) : lndustri Pengasapan Ikan dan Biota perairan Lainnya U saha Pengol~an Hasil Perikanan (UPI): lndustri Peragian/ Fermentasi lkan dan Produk Masak Lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan) Usaha Pen golahan Hasil Perikanan (UPI) : lndustri berbasis Daging Lumatan dan Surimi Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan Industri Pemindangan Ikan

10214

-

Perindustrian

80.

Industri Tempe Kedelai

10391

-J -J

-

Perindustrian

8 1.

lndustri Tahu Kedelai

10392 .

Industri Ku e Basah

10792

Perind ustrian

83.

10793

84.

Industri Makanan dari Kedelai dan Kacang-Kacangan Selain Keca_p__, Tempe dan Tahu lndustri Krupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

-

Perindustrian

82.

-J -J -J

10794

-J

-

Perindustrian

85.

lndustri Gula Merah

10722

-.J

-

Perindustrian

86 .

lndustri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian

01630

-J

-

Perindustrian

75. 76.

77 . 78.

L__

' .

.·..

Perindustrian

------·-

:•'\

87. lndustri ...

PRESID EN REP UBLIK INDONES IA

7 .. ·~··.

.

...

!

!'fo.•

...

Bida~ _Y,:s;:iba

..

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

-~~rsya.rat~:m

KBLI

·-D~c~daiig~_a.n uiiii~~ . .,. .. ~

.•

.. .

.

Industri Pewarnaan Benang dari Serat Alam Maupun Serat Buatan Menjadi Benang BermotifjCelup, !kat, dengan Alat yang Digerakkan Tangan Industri Percetakan Kain lndustri Batik Tulis Industri Kain Rajut Khususnya Renda Industri Bordir/Sulaman lndustri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu Industri Anyam-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu Industri Kerajinan Ukir- ukiran dari Kayu Kecuali Mebeler Industri Alat-alat dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu Industri dari Kayu, Rotan, Gabus yang Tidak Diklasifikasikan Ditempat Lain Industri Alat-alat Musik Tradisional Industri Mukena, Selendang, Kerudung, dan Pakaian Tradisional Lainnya Industri Pengasapan Karet Industri Barang dari Tanah Liat Untuk Keperluan Rumah Tangga Khusus Gerabah Industri Perkakas Tangan Untuk Pertanian yang Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi, Pemanenan, Pasca Panen, dan Pengolahan Kecuali

UMK¥K.

J{emitraan

Sektor.

13122

.J

-

Perindustrian

13133 13134 13911 13912 16291 16292

.J .J

-

Perindustrian

-

Perindustrian

-.J

-

Perindustrian

-.J

-

Perindustrian

" " "

-

Perindustrian

-

Perindustrian

-

Perindustrian

-

Perindustrian

-

Perindustrian

-

Perindus trian

16293 16294 16299 32201 14111 22121 23932 25931

-.J

-.J

.J

.J

" -.J

I

Perindustrian

-

Perindustrian

-

Perindustrian

Perindustrian

Cangkul ...


8 .Persya~:atan

Bid~g. JJ.~aha

imLI

102.

lndustri Perkakas Tangan yang Diproses Secara Manual Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan dan Pemotongan

103.

Industri Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Sepeda Motor Kecuali yang Terintegrasi dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor (agen/ distributor) Industri Reparasi Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga

25932 25933 25934 45407

No.

Picad~ngiiitn ~1;ti.~

.

uMKMK

Ke.in,itraail

Sektor

Cangkul dan Sekop

104.

105.

Industri Kopra

95220 95240 95290 10421

106.

Industri Asinan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran

10311

107.

Industri Kecap

10771

108.

Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Manis

10520

109.

Industri Batik Cap

13134

110.

Industri Pengolahan Rotan

111. 112.

" " "

Perindustrian Perindustrian Perindustrian

16104

"" " ""

Perindustrian

Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya

16103

~

Perind u~trian

16221

113.

Industri Barang dari Kayu (Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan) Industri Minyak Atsiri

20294

114.

lndustri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau

1209 1

115.

Industri Batu Bata dan Tanah LiatjKeramik

2392 1

Perindustrian Perind u strian Perindustrian Perindustrian

"

Perindustrian

" ""

Perindustrian

~

Perindustrian Perindustrian Perindustrian 116. Industri ...

PRE SI DEN REPUB LIK IN D ONES IA

9 ·.

Bidang Usaha

No.

Persy,a ratan

KBLI

Dicadan_g kan untuk UMKMK

Kemitra an

S e ktor

116.

Indu stri Barang Lainnya dari Tanah LiatjKeramik

23939

-

--./

Perindustrian

117.

Industri Kapur

23942

-..J

Perindustrian

118.

lndustri Barang-barang dari Semen

23951

-

--./

Perindustrian

119.

Industri Barang-barang dari Kapur

23952

-

-...;

Perindustrian

120 .

lndustri Barang-barang dari Semen dan Kapur Lainnya

23959

Industri Paku, Mur, dan Bau t

25952

"

Perind ustrian

12 1.

-

--./

Perindustrian

122.

lndustri Komponen dan Suku Cadang Motor Pengger ak Mula lndustri Pompa dan Kompre s or

281 13

-

-...;

Perindustrian

281.30

-

Perindu strian

lndustri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan Tiga lndu stri Perlengkapan Sepecia dan Becak

309 12

-

" -...;

Perindustrian

30922

-

--./

Perindustrian

28210

-

...J

Perindustrian

30111 30120 30113

-

-...;

Perindustrian

-

..J

Perindustrian

32112

-

-...;

Perindustrian

32 113

-

--./

Perindustrian

123. 124. 125. 126. 12 7. 128. 129. 13 0 .

Industri Alat Mesin Pertanian yang Menggunakan Teknologi Madya Seperti Perontok Padi, Pemipil Jagung, dan Traktor Tangan lndustri Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan Indu stri Perala.tan dan Perlengkapan Kapal Kayu Untuk Wis a ta Bahari dan Untuk Penangk a pan Ikan Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia In dustri Barang Perhiasan Ber harga Bukan Untuk Keperluan Pribadi d ari Logam Mulia

131. Industri ...

P R E SIDEN REPUBLI K IN D ON ESIA

10 Pers yarata n

No.

Bidang Usaha

KBLl

Dicada ngkan . untuk . < .; \ .· UMKMK. ·

lndustri Barang Perhiasan Bukan untuk Kepeduan Pribadi dari Bukan Logam Mulia Ind ustri Pennata

32120

-

32111

lndustri Kerajinan yang Tidak Diklasifi.kasikan di Tempat Lain lndustri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam

32903

-

38302

-

10721

-

:

131. 132. 133. 134.

lndustri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafmasi, dan gula krista l mentah) Berba sis Tebu dengan Kemitraan Dalam Bentuk Inti Plasma 20% dari Luas Laban 136. Jasa Kons truksi (J asa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya dan/ atau Risiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekeljaan Sampai den gan Rp 5 0.000.000. 000 00 137. Jasa BisnisfJasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi SederhanajMadya danjatau Risiko KecilfSedang danfatau Nilai Pek erjaan kurang dari RI>_10.000.000.000,00 138. Per dagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet 135.

Kemitraan

"

"v

Se)ctqr

Perindustrian Perindustrian Perindustrian

""

Perindustrian

Peke:rjaan Umum

Perindustrian

0 0000

"

-

00000

..J

-

Peke:rjaan Umum

-

..J

Perdagangan

v

-

~

-

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

139 .

Agen Pe:rjalanan Wisata

47911 4791 2 47913 47914 791 11

140.

Pondok Wisata (Homestay)

55130

--

--

··-

----

141. Sanggar ...

PRESIDE N REPUBLI K IN D ONE S IA

11 P ersraratan No.

Bidang Usaha

..

.... ..

KBLI

Dicadangpn untuk UMKMK

Remitraa_n

141

Sanggar $eni

90001

-.J

-

142.

Usaha Jasa Pramuwisata

79921

-.J

-

143.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi

-.J

-

144.

lnstalasi Kabel ke Rumah dan Gedung

60 102 60202 43212

-.J

-

145.

Warung Internet

61994

-.J

-

-

-----------

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan lnformatika Komunikasi dan Informatika

Catatan:

1.

...J =

Mengikuti persyaratan kolom tersebut.

2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha terse but. 3. Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) adalah orang perorangan atau badan usaha yang memen uhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Kemitraan ...

PRE SI DEN REPUBLIK INDONESIA

12

4. Kemitraan adalah sebagaimana d.iatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, d an Menengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABlNET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

Agus~}f.~~sili •

PRE SIDEN REPUBLIK IND O N ES IA

LAMPIRAN III PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI B I DANG PENANAMAN MODAL

4jo .

DAFTAR BIDANG USAHA Y ANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTE NTU

A. Sekto r P e rta n ian

:~it..l~~?7~·-.-. .· ~:_"::•~'-·:- =:; .· --~- -~;;;_t;~_;~~~~_:.··:·-.·B~:~,~~~:~tJ;~~;- ··_ .~-

·,··:. . .~ :.·?~::: ·:. · ... ·· . .-.

! ••· -

._:.:-·~~f.,:;- F.--:·;.:·' -;r~~~ ;:,·:·_~~~<{:··::~-~:-:·:?~~~~~~~~--

;'f. :{:::··;·; ~.£

,:{;·,}=;:~i;~

Usaha P erbenihan/ P embibitan T ana.man P a n gan Poko k deng an Luas lebih dari 25 1ia:

1.

IPadi

01121

Penanaman Modal Asing Maksimal 49% Pena:naman Modal Asing Maksimal 49%

2.

Jagung

01122 0 1111

3.

Kedelai

01113

Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

4.

Kacang Tanah

01114


5.

Kacang Hijau

01115


6.

Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)

01135


0 1 121 0 1 122


Usaha Budidaya T a n a m a n P angan Pokok d engan Lu as lebih dari 2 5 Ha: 7.

Padi

8. Jagung ···

PRESIOEN REPUBLIK INDONES IA

2 · Bida:ng Usah a

No.

1

J{BLI

Persyaratan

8.

Jagung

01111


9.

Kedelai

0111 3

Penanaman Modal Asing Maksi.mal 49%

10.

Kacang Tanah

01114

Pena naman Modal Asing Maksimal 49%

11.

Kacang Hijau

01115


12.

Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar)

01135

Penanaman Modal Asing Ma.ksimal 49%

a

Usaha Industri Perbenihan Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih: 13.

Tanaman Jarak Pagar

01299

14.

Tanaman Pemanis Lainnya

01137

15.

Tanaman Tebu

01140

16.

Tanaman Tembakau

01150

17.

Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas

01160

18.

Tanaman Jambu Mete

01252

19.

Tanaman Kelapa

01261

20.

Tanaman Kelapa Sawit

01262

21.

Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao)

01270

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a. Pe nanaman Modal Asing Maksi.mal95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a . Penanaman Modal Asing Maksimal 9 5% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a Penanaman Modal Asing Maksimal95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a. P~nanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% a.

Penanaman Modal Asing Ma ksimal 95% --··---

----···-

b. kewajiban ...

'

1

I

PRE SIDE N REPUBLI K IND ONE SIA

3 ..

No.

Bidang Usaha

KBLI

Persyaratan

b. Kewajiban Perkebunart Plasma Sebesar 20% 22.

Tanaman Lada

01281

23.

Tanaman Cengkeh

01282

24.

Tanaman Minyak Atsiri

01284

25.

Tanaman Obat/ Bahan Farmasi

26.

Tanaman Rempah Lainnya

01285 01286 01289

27.

Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya

01291

28.

Tanaman Lainnya yang 1'idak Diklasifikasikan di Tempat Lain

01299

a. b. a. b. a. b. a. b. a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Scbesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

a. b. a. b. a. b. a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewaj iban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewa,jiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

a. b. a. b.

1

.

Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampai Luasan Tertentu Tanpa Unit Pengolahan:

29.

Perkebunan Jarak Pagar

01299

30.

Perkebunan Pemanis Lainnya

01137

31.

Perkebunan Tebu

01140

32.

Perkebunan Tembakau

01150

-

33. Perkebunan ...

-

PRESIDEN REPUB LIK IND ONE SIA

4 :

:~,Q~.

..

.

.

....

.

I(B~·

Bidang V.l?aha

33.

Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas

01160

34.

Perkebunan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Ternpat Lain

01299

.35.

Perkebunan Jambu Mete

36.

Perkebunan Kelapa

01261

37.

Perkebunan Kelapa Sawit

01262

38.

Perkebunan Untuk Bahan Minuman ('feh, Kopi dan Kakao)

01270

39.

Perkebunan Lada

01281

40.

Perkebunan Cengkeh

01282

41.

Perkebunan Minyak Atsiri

01284

42.

Perkebunan Obat/Bahan Farmasi

43.

Perkebunan Rempah Lainnya

01285 01286 01289

44.

Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya

01291

-

..

01252

:

a. b. a. b. a.

b. a. b. a. b. a. b. a. b. a. b. a b. a. b. a. b. a. b.

Pe·rsyarat;ul

Penanarnan Modal Asing Maksirnal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% KewajibRD. Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Pla sma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasm a Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksirnal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksirnal 95% Kewajiban Perkebunan Plasm a Sebesar 20%

Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih yang Terintegrasi d engan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapa~itas Te rtentu :

45. Perkebunan...

P R E S IDEN RE P UB LI K IN D ON E SIA

5

-

No.

'

-~id<,l~g U~ab,a

·KBLI

47.

Perkebunan Jambu Mete dan lndustri Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) Perkebunan Lada dan lndustri Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering Perkebunan Jar!Ak dan Industri Minyak Jarak Pagar

48.

Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas

49.

Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering

50.

Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas

01252 10399 01281 10399 01299 20294 01140 10721 01150 12091 01 160

51.

Perkebunan Kelapa dan lndustri Minyak Kelapa

52.

Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (fiber}, Arang Tempurun g, Debu (dust), Nata de Coco

53.

Perkebunan Kelapa Sawit dan lndustri Minyak Kelapa Sawit {CPO)

54.

Perkebunan Kopi dan lndustri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi

55. 56.

Perkebunan Kakao dan lndustri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao Perkebunan Teh dan Industri Teb HitamfTeh Hijau

57.

Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering

...:

45. 46.

Persyaratan

.

01261 10423 01261 10421 10773 01262 10432 01270 10399 01270 10399 01 270 10763 01 282 10772

a. b. a b. a.. b. a. b. a. b. a. b. a b. a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% ?enanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 2 0% Penanaman Modal Asing Maksimal95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20%

a. b. a. b. a. b. a. b. a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Ma.ksima195% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Ma.ksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% 58. Perkebunan ...


6 •,.

'

Bida~~ Usa!l~·

No.

. .·... ·. ,

00

o

.

:

. KB;LI

Pe.r syaratan

0 1284 20294 01291 22121 22122 10399

a. b. a. b.

Industri Minyak Ment ah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani

10411

62.

Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Ternp urung, Debu (dust), Nata de Coco

10421

63.

Industri Minyak Kelapa

10423

64.

Industri Minyak Kela pa Sawit

10432

a Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b . Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri a. Penanaman Modal Asing Maksirnal95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal da ri Kebun Sendiri a. Pe nanarnan Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri

65.

Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi)

10399

6 6.

Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu , d an Bagas

10721

58.

Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Indu s tri Minyak Atsiri

59.

Perkebunan Karet dan lndustri Sheet, Lateks Pekat

6 0.

Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan lndustri Pengupasan da.'1 Pembers ihan Biji-Bijiao Selain Kopi dan Kakao Usaha d e ngan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu:

61.

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plas ma Sebesar 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 95% Kewajiban Perkebunan Plasma Sebes ar 20%

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b . Kewajiban Perkebunan Plasma Sebes ar 20%

a . Penanaman Modal Asing Maksimal95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri a. Penanaman Modal Asipg Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri 67. Indus tri ...

PRE S IOEN REPUBL IK IND O NESIA

7 .-

~~·

Bidang·Usaba

Persyaratan

KBLI

67.

Industri Teh Hitam/Teh Hijau

10763

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri

68.

Industri Tern bakau Kering (Krosok)

12091

a. Penanaman Modal Asing Maksimal95% b . Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri

69.

Industri Minyak Jarak Kasar

20294

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Ke bun Sendiri

70.

Industri Serat Kapas dan Biji Kapas

01630 10490

a. Penanaman Modal Asing Maksirnal95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri

·71.

Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat

22121 22122


72.

lndustri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL)

10614

a. Penanaman Modal Asing Maksima195% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri

73.

Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering

10614


74.

-----······----

Industri Bunga Cengkeh Kering -

01630

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri --···-

--

75. Perbenihan ...

-

PRESI DEN REPUBLIK INDONES IA

8 :

~q .

Bidan g Usaha

..

-

'· Persyara~

KBLI ..

-·

75.

Perbenihan Tanaman Buah Semusim

01139


76.

Perbenihan Anggur

01 2 10


77.

Perbenihan Buah Tropis

01220


78.

Perbenihan J eruk

01230

Penan_a man Modal Asing Maksimal 30%

79.

Perbenihan Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruit)

01240


80.

Perbenihan Buah B eri

01251


81.

Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim

01139


82.

Per benihan Tanaman Sayuran Tahunan

01253

Penanaman Modal Asing Maksimal 3 0%

83.

Per benihan Tanaman Obat


84.

Perbenihan J amur

01285 01286 01139

85.

Perbenihan Tanaman Florikultura


86.

Budidaya Buah Semusim

01194 01302 01132

87.

Budidaya Anggur

01210

Penanarnan Modal Asing Maksimal 30%

88.

Budidaya Buah Tropis

01220


89.

Buclidaya Jeruk

01230


Budidaya Apel dan Buah Batu (Pome and Stone FnLit)

01240


90. '--

'-



I

-

-

I

- - ·

91. Budidaya ...

PRE SIDEN REPUBLI K INDONES IA

9 ..

No.

Bidang. Usaha

·'

KBLI

Per5yaratan

91.

Budidaya Buah Beri

01251


92 .

Bud.idaya Sayuran Daun (antara lain.: kubis, sawi, bawang daun, seledri)

01131


93.

01134


94.

Budidaya Sayuran Urn bi (antara lain: bawang merah, bawang putih, kentang, wortel) Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun)

01133


95.

Budidaya Cabe, Paprika

01283


96.

Budidaya Jamur

01136

Penanaman Modal Asing Maksirnal 30%

97.

Budidaya Tanaman Hias

01193

Pcnanaman Modal Asing Maksimal 30%

98.

Budidaya Tanaman Hias Non Bunga

01301

Pena:naman Modal Asing Maksimal 30%

99.

Industri Pengolahan Hortikultura: Usaha Pasca Panen Buab dan Sayuran


100.

Usaha Penelitian Hortikultura dan Usaha Laboratorium Uji Mutu Hortikultura Pengusahaan Wisata Agro Hortikultura

10311 10320 10313 10314 10330 72102 93231


102. Usaha Jasa Pascapanen Hortikultura

01630


103. U saha Perangkaian Bunga/ Florist/ Dekorator

47761


104. Konsultan Pengembangan Hortikultura

70209

Penanarnan Modal Asi_ng Maksimal 30%

101.


-

105. Landscaping ...

PRE S IDEN REPUBLI K IND ONE S IA

10 ..

• ':',

No.

Bidang Usaba

IQJU

,•

.

·

~ersyari'!-tan


106. Jasa Kursus Hortikultura

43305 71101 81300 85499

107.

72102

Penanaman Modal A.sing Maksimal 49%

72104


01450

Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian

105. Landscaping Hortikultura

Penelitian dan Pengem bangan ·Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian 108. Penelitian dan Pengernbangan Ilmu Tekno1ogi dan Rekayasa Produk GMO (Rekayasa Genetika) 109. Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Lebih dari 125 ekor

i I

I Penanaman Modal Asing Maksimal 30%

B . Sektor ...

PRE SIDEN REPUBLIK INDONESIA

11 B . Sektor Kehutanan

'-&~. --.. .. . ·'

... -

· .·

......

-

.

: ··

..

..

-·~id~Jig. U~aha

-.

'

KBLI

110. Pengusahaan Perburua:n di Taman .Buru dan Blok Buru 111. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lerobaga K9nservasi 112. Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, dan Wisata Gua.

113.

Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar

I

-.

Pet'S~ta~ t'

..

•.

:.


93241 93242 93243 93249 93223 93222 72102

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 51% b. Penanaman Modal Asing Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

16101

115. Industri Kayu Veneer

16214

116. Industri Kayu Lapis

16211 ..

..

.. '

93193 93229 0172

114. Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 m3jtahun

117. Industri Kayu Laminated Veneer Lumber (LVL)

'

16212

Penanaroan Modal Asing Maksimal 49% - ·-

Pemyataan keijasama dengan lerobaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutat'l dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 118. Industri ...

PRE SIDEN REPUBLIK INDONESI A

12 ;

No.

;

..

-:

-

:JUclap.g "Q'saha

KBLI

Persyaratan

118. lndustri Kayu Industri Serpih Kayu (wood chip)

16299

119. Industri Pelet Kayu (wood pellet)

16295

120 . Usaha Pemanfaatan Hasil Rutan Kayu pacta Rutan Alam

02120

Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Riduo dan Kehutanan Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Ridup dan Kehutanan Modal dalam negeri 100%

121. Pengadaan dan Per edaran Benih dan Bibit Tanaman Rutan (ekspor dan imoor benih dan bibit tanaman hutan) 122. Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan

46207

Modal dalam negeri 100%

02209


123. Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam

01711 01712 01713 01714 01715

a. Modal dalam negeri 100% b. Rekomend asi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

C. Sektor .. .


13 C. Sektor Kelautan dan Perikana.n

..

. .

rfo.

Bi~flilg

Usa,ha

.

~LI

124. Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Perairan Indonesia dan Laut Lepas

03111

125. Penggalian Pasir Laut

08995

126. Budidaya Koral/Karang Hias

01727

Persyaratan ,

!

Modal dalam negeri 100% dan Izin Khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat daerah penangl
D . Sektor ...

!

PRE SIDEN REPUBLI K IN D ONE S IA

14

D. Sektor Energi dan Sumber Daya 'Mineral ..

No.

.· ..

..

..

B.i-d~ng U.sa:~a

. KBLI :

P~~}'.~~tan

127. J asa Konstruksi Migas: Platform

09100


128. J asa Konstruksi Migas: Tangki Spherical

09100


129. Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat

09100


130. Jasa Konstruksi Migas: lnstalasi Pipa Penyalur di Darat

42219


131. Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur d i Laut

42219


132. Jasa Konstruksi Migas: Tangki HorisontaljVertikal, Instalasi Penyimpanan, dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat 133. Jasa Survei Migas, Geologi,dan Geofisika

42914


71102


134. Jasa Survei Panas Bumi

71102


135. Jasa Pemboran Migas di Darat

09100


136. Jasa Pemboran Migas di Laut

09100


137. Jasa Pemboran Panas Bumi

06202


138. Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan

09100


139. Jasa Penunjang Migas: Jasa Desain dan Engineering Migas

71102


140. Jasa Penunjang Migas: Jasa Inspeksi Teknis

71204


06202


141. Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi -

-·-----

-

142. Pembangkit ...

I

PRE S ID E N R EPU BLIK INDONESIA

15 ..

.. . . . .

;ltDlA

Persya~tan

142. Pembangkit Listrik < 1MW

35101


143. Pembangkit Listrik Skala Kecil (1 - 10 MW)

35101


35101

Penanaman Modal Asing Maksimal67%

145. Pembangkit Listrik > 10 MW

35101

Penanaman Modal Asing MaksL-n.a195% {Maksimal100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi)

146. Transmisi Tenaga Listrik

35102

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (MaksirnallOO% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)

147. Distribusi Ten aga Listrik

35103

Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka KPS selama masa konsesi)

148. Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik

71102


149. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

42213


150. Pembangu n an dan Pemasangan Instalasi Ten aga Listrlk a tas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tinggi

43211


151. Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/Menengah

43211


152. Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik

43211


153. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaap. Tenaga Listrik atau Pemanfa atan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra ,Ting.W

71204


No . .

Bid·a ~g ..

Usaha.

144. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas

~

10 MW

--

154. Pemeriksaan ...


16 ..

··No.

...

;

_B_icl~D.~~:ll'~ciha

154. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik a tas lnstalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendab/ Menengah

KBLl

Persyaratan

7 1204


E. Sektor ...


17 E . Sektor Perindustrian ... - ·. .

:::N'b~--_: ·:

..

•.•

~-

.

.·

' ... .. ~

Bidang U:salia ·

.· .

..

~Ll

Pefsyara:tan, ·

155. Pemeliharaan dan Reparasi Mobil

45201


156. Industri Rokok Kretek

12011

157. lndustri Rokok Putih

12012

158. lndustri Rokok Lainnya

12019

Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Tndustri (lUI) pada bidang usaha sejenis; atau b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki lUI pada bidang usaha sejenis Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian: a. Untuk perluasan usal1a, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin U saba lndustri (lUI) pada bidang usaha sejenis; atau b . Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki lUI pada bidang usaha sejenis

159. Industri Bubur Kertas Pulp (dari kayu)

17011

Bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi

160. Industri Kertas Berharga (antara lain: bank notes paper. cheque paper, watermark paper)

17013

a Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian

---

-

161. Industri ...

PRESIDEN REPUBLIK IN DONES IA

18 ~

:No.

-

Bidang U$aha ...

..

'

- -

KBq

•,

})er_ !;y~tap .; ..

161. Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan KhususjDokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor, dokumen kependudukan dan hologram) 162. lndustri Sik1amat dan Sakarin

18112

a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian

20119

Sesucoi dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan

163. lndustri Tinta Khusus

20293

a. lzin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan b. Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian

164. Industri Peleburan Timah Hitam

24202

Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku accu bekas

165. Industri Crumb Rubber

22123

Izin khusus dari Menteri Perindustrian dengan

ketentuan terpadu dengan pengembangan perkebunan karet: a. pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun karet sendiri; dan b. Pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit dari luas kebun 20% merupakan kebun plasma F. Sektor ...

PRE S IDEN REPUBL IK IN D ONE SIA

19 F . Sektor Pertahanan dan Keamanan .,

No.

~ida.ng_' Usaha

-·

Persyaratan .

KaLI

166." Industri Bahan Baku Untuk Baban Peledak

20114

a. b.

167. Industri Komponen Utama dan/ a tau Penunjang

20292

a.

b. 168. Industri Komponen dan/ atau Pendukung (Perbekalan)

20292

169. Industri Alat Utama

25 200 25934 30300 30400 74909

170. Jasa Konsultasi Keamanan

a

Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN Rekomendasi dari Kcm ~nterian Pertabanan Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 5 1% untuk BUMN Rekomendasi dari Kementerian Pertabanan

b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan

a. b.

Modal dalam negeri 100% Rekomendasi dari Kementerian Pertabanan

a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 49% Izin Operasional dari Mabes Polri

171. Jasa Penyediaan Tena ga Keamanan, Kawai Angkut Uang dan Barang Berbarga, Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewanj Satwa

80100

a b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 49% lzin Operasional dari Mabes Polri

172. J asa Penerapan Peralatan Keamanan

80200

a. b.


85499

a. b.


173. Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan

.,

G. Sektor ...

PRESIDEN REPU B LIK INDONESIA

20 G. Sektor Pekerjaan Umum

l'lo·· .. . ~

'

• '·

·.

Bid~.n~ Usa:b;1'(~ ,',

~

'

... "•

174. Jasa Kon truksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/ a tau Risiko Tinggi dan/ a tau Nilai Pekerjaan Lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (CPC 511, 512, 513, 514, 5 15, 516, 517, dan 518) 175. Jasa Bisnisf Jasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tin.ggi danjatau Risiko Tinggi danjatau Nilai Pekexjaan Lebih dari Rp 10.000.000.000 ,00 (CPC 867 1, 8672, 8673 , 8674, dan 9403) 176. Pengusahaan Air Minum

..

KBLI

Persyaratan

00000

a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal67% Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

00000

a. b.

Penanaman Modal Asing Maksimal 67% Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

36001


H . Sektor ...

I


21 H . Sektor Pe rdagangan <

No.

·.

•

~iclan~ u~ha

177. Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga l

I

178. Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga 179. Supermarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 1.200 m 2 180. Minimarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 400 m 2 Termasuk Convenience Store dan Co1T111W.Ttity Store 181. Departement Store dengan Luas Lantai Penjualan 400m2 - 2.000 m 2

$LI

45103 45104 45403 45404 45302 45406 47111 47111 47 191

Pe~yaratan


Modal dalam negeri 100% Modal dalam n egeri 100% Modal dalam n egeri 100% a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67%; dan b. lzin Khusus dari Kementerian Perdagangan

182. 183. 184. 185. 186. 187.

Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan Perdagangan

Eceran Eceran Eceran Eceran Eceran Eceran

Barang Perhiasan Barang Antik Alat Transportasi Air dan Pe rlengkapannya Bukan di Supermarket atau Minimarket Bukan di Toserbaj Departement Store Tekstil

188. Perdagangan Eceran .Kbusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko 189. Perdagangan Eceran Kosmetik

47735 47746 47795 47112 47192 47511 47512 47640 47725

dengan persyaratan: 1. Bertempat di dalam mal dan tidak stand alone; 2. Penambahan outlet store berdasarkan ekspor p erformance (pay perfomwnce) Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam n egeri 100% -

190. Perdagangan . ..

PRE S IDEN REPUBLI K IN D ONE S IA

22 ..

.·.

No• -

JQJLJ

B.id*n g Usaha

'

47712 47861 4722 4724 47 919

190. Perdagangan Eceran Alas Kaki 191. Perdagangan Eceran Elektronik 192. Perdagangan Eceran Makanan dan Min urn an 193. Perdagangan Eceran Melalui Sistem Elektronik Untuk Berbagai Barang Lainnya (MisaJnya: Minuman Beralkohol) 194. J asa Keagenan (Commision Agent)

. "-

Per~~a,~atan

Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100% . Modal dalam negeri 100% 1

46100


195. Broker Propertif Real Estate

68200


196. Perdagangan Distributor yang Tidak Terafiliasi dengan Produksi

00000


197. Pergudangan

52101


198. Jasa Survei Keadaan Barang Muatan (Cargo Condition Survey)

00000


199. Jasa Survei Sarana Angkutan Darat, Laut, dan Udara Beserta Kelengka pannya 200. Jasa Survei Sarana Keteknikan dan l ndustri Termasuk Rekayasa teknik

00000


00000


00000


00000


00000


00000


00000


(Technical and Industry Survey)

201. Jasa Survei Lingkungan Hidup (Ecologica.l Survey)

-

202. Jasa Survei Terhadap Obyek-Obyek Pembiayaan atau Pengawasan Persediaan Barang dan Pergudangan (Warehousing Supervision) 203. Jasa Survei dengan atau Tanpa Merusak Obyek (Destructive/Nondestructive Testing)

204 . Jasa Sur\rei Kuantitas (Quantity Survey) 205. Jasa Survei Kualitas (Quality Survey) --·--

-

-

206. Jasa ...

PRE SIDEN REPUBLI K INDONES IA

23 ..

:No.

'

··· ·· :

Bid~ng Usa~a:

..

KBLI

-

· Pe~yaratan

..

206. Jasa Survei Pengawasan (Supervision Survey) atas Suatu Proses Kegiatan Sesuai Standar yang Berlaku atau yang Disepakati _ 207. Jasa Surveil Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar

00000


73200

208. Persewaan Alat Transportasi Darat (Rental Without Operator)

77100

a. Modal dalam negeri 100% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara {'\~~AN Modal dalam negeri 100%

209. Persewaan Mesin Pertanian dan Peralatannya

77305


210. Persewaan Mesin Konstruksi dan Tek:nik Sipil dan Peralatannya

77306

Modal dalam negeri l 00%

211. Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer)

77307


212. Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifi.kasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahanfpengeijaan logamfkayu, percetakan, dan las listrik)

77309


213. Jasa Kebersihan Gedung

81210


214. JasaBinatu

96200


215. Pangkas Rambu t

96111


216. Salon Kecantikan

96112


217. Penjahitan

96991


2 18. Jasa Foto Kopi, Penyiapan Dokuroen, dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya 219. Perdagangan Besar Minuman KerasjBeralkohol (importir, distributor, dan subdistributor)

82190


46333

Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

..

.,

220. Perdagangan ...

PRESI DEN REPUBLIK INDONESIA

24 ..

No .

:·;·

.

•'

B.idang·tJsaha

.

.,

·'

..

.. KBLI

:

220. Perdagangan Eceran Minuman KerasfBeralkohol

47221

221. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minurnan Keras/Beralkohol

47826

·,

. ...

.. Persyaratan

222. Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Altematif

00000

Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB) b. Jaringan clistribusi dan tempatnya khusus Memiliki: a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuru.aD Beralkohol (SIUP- MB) b. Jaringan clistribusi dan tempatnya khusus Modal dalam negeri 100%

223 . Peserta Sistem Perdagangan Altematif

00000


-

-

I . Sektor ...

I


25 l. Sektor Pa riwisata dan Ekonomi Kreatif •.

No.

.

.

.

Bi_d~g

Usaba

.

_.ipJLf ,:,."·

..

..

Pe~yaratan.

,.•

224. Pengelolaan Museum (CPC 96321 )

91022

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b . Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

225. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Berupa Candi, Keraton, Prasasti, Petilasan, d an Bangunan Kuno 226. Biro Perjalanan Wisata (CPC 7471)

91024


79120

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

227. Jasa B ogaf Catering

562 10

a. Penana.man Modal Asing Maksimal 67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari n egara-negara ASEAN

228. Hotel Bintang Dua

55114


229. Hotel Bintang Satu

55115


230. Hotel Non Bintang

55120


231. Motel

55199


232. Rumah B iliar (CPC964)

93111

a. Penanaman Modal Asing Maksimal67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

.

--

233. Gelanggang ...

PRE SIDEN REPUBLI K IND ONE S IA

26 .

~0~

.

..

-

...

B idang ·Usah~

.

::

. ..

...

Per~y~r.~t~li

KBLI -.

..

.

233. Gelanggang Bowling (CPC964)

93113


234. Lapangan Golf (CPC 96413)

93112


235. Galeri Seni

90006


236. Gedung Pertunjukan Seni

90006


237. J asa Impresariat (CPC 96191)

90004

a. b.

238. Karaoke

93292


239. Ketangkasan

93293

Penanaman Moda l Asing Maksimal67%

240. Pen yelenggaraan Pertemuan, Petjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE) (CPC 87909)

82301


241. SPA (Sante Par Aqua)

96122

Penanaman 1v1t>dal Asing Maksimal 51%

91034


2 4 2. Pengusahaan Obyek Wisata Alam di Luar Kawasan Konservasi -

-

·-

Penanaman Modal Asing Maksimal 67% Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

---

243. Pembuatan ...

PRE SI DEN REPUB.LI K IN D ON ES IA

27 • ·:

No. ,....,..-·

.. ..

;' :

.

__,

-

.

··r

.....

Bida~ifiqsa:l)a .

··.

•

.

243. Pembuatan Sarana Promosi Film, Ik.lan, Poster, S till, Photo, Slide, Klise, Banner, Pamflet, Baliho, Folder, dll (CPC 871)

IqjLI 73100

•

t

•

P~r~yara·tan

a. Penanaman Modal Dalam Negeri 100% b. Maksimal 51% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN

J. Sektor ...


28 J. Sektor Perhubungan ..

N9,_

..

Bidan· ·.tlsalia . ··. '· .& ......., .

, J{BLI

Persyarat a;n

244. Angkutan Barang Umum dengan Moda Darat

49431

Penan.aman Modal Asing Maksimal 49%

245. Angkutan Barang Khusus dengan Moda Darat

49432


246. Angkutan Orang dengan Moda Darat Dalam Trayek (Angkutan Antarkota Antar Provinsi, Angkutan Pedesaan, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan PerkotaanjPerdesaan, dan Angkutan Lintas Batas Negara)

49211 49414 492 13 49214 49215

Penanaman Modal Asing Maksimal-49%

247. Angkutan Orang dengan Moda Darat Tidak Dalam Trayek (Taksi, Angkutan Pariwisata, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Kawasan Tertentu)

49421 49221


248. Angkutan Moda Laut Dalam Negeri


252. Angkutan. Penyeberangan Umum An tar Provinsi

50 11 5013 5012 5014 50121 5 0122 50123 50141 50142 50143 502 14

253. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi

502 15

249. Angkutan Moda Laut Luar Negeri 250. Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Penumpang (tidak tennasuk cabotage) (CPC 7211) 251. Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Barang (tidak termasuk cabotage) (CPC7212)

.

Pen anaman Modal Asing Maksimal 49% Maksimal 70% bagi penanam modal dari negaranegara ASEAN Maksimal 70% bagi penanam modal dari negaranegara ASEAN Penanaman Modal Asing Maksimal 49% Penanaman Modal Asing Maksimal 49% --·-··--

254. Angkutan ...

PRE S IDEN R E P UBLIK IN D ONE SIA

29 h

·:...-

.

'• ,; •

...

. .

'fofq.

-·

Bidang Us~·P.~

:-'• •·'·=

..

. . ·.

.

•'.

. . ::s ..::· · :.

~);I

'

.

-I

P.etsya.ratan

. -

254. Angkutan Penyeberangan Umum An tar Kabupaten/Kota

50216


255. Angkutan Penyeberangan Perintis Antar KabupatenJKota

50217


256. Angkutan Penyeberangan Umum Dalam KabupatenjKota

50218


257. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur 258. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

50211


50212


259 . Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata 260. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/ a tau Hewan

50213


50221

Penanaman Modal Asing Maksi.mal 49%

261. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus

50222


262. Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya

50223


263. Penyediaan Fasilitas Pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal C'Llrah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro)

52221 52222 52223 52109

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan terkait dengan persyaratan modal minimum Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

52229

I:iin Khusus dari Kementerian Perhubungan

52211


52230


51102


i

264. Penyediaan Fasilitas Pelabuhan Berupa Penampungan Limbah (reception facilities) 265. Jasa Salvage dan/ a tau Peketjaan Bawah Air {PBA) 266. Usaha Penunjang pada Terminal 267. J asa Kebandarudaraan

..

268. Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer,

·pelayanan ..·:

I

PRE SI DEN REPUBLI K INDO N E SIA

30

T~~·: ·.

-

'

.

..

..

.....

B~dang V$~ha

..

.

~ ~

pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ ground handling, dan penyewaan pesawat udaraf aircraft leasing)

p~~~y~ta,n ·•

51202 52240 77304 52230

269 . Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara 270. Jaso. Bongkar Muat Barang (mari.t ime cargo handling services dengan CPC 7412)

- .

. . .

~::::"

.:


52240

a . Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b . Maksimal 70% bagi penanam modal d ari

c.

negara-negara ASEAN Hanya berlaku pada 4 (empat) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur yaitu: Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kupang, dan Pelabuhan Sarong khusus Negara-negara anggota ASEAN

271. Jasa Pengurusan 'I'ransportasi

52291


272. Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara

52294

Penanaman Modal Asing Maksimal 67% !

273. Agen Penjualan Umum (GSA) Perus ahan Angkutan Udara Asing

79112


274. Penyediaan dan Pengusahaan Pela buhan Penyeberangan

52223


275. Penyedia an dan Pengu s ahaan Pelabuhan Sungai dan Dana u

52222


'

I

I

276. Pelayaran Rakyat

50135


277. Angkutan Moda Udara Niaga Betjadwal Dalam Negeri

51101 5 1102

a

5 1101

a. J?enanal!lan Modal Asing Maksimal 49%

b.

..

Penanaman Modal Asing Maksimal 49% Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)

278. Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Luar

N~geri

----

-----

-------

51102 ...


31 ,

..

-

·No ·:\ :.,· "

....

~i~ang Usa~

KBiil .

-·

51102 51103

.

.

P'ersyaratap

..

:

b.

Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority)

279. Angkutan Udara Niaga Tidak Betjadwal

51104 51105

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b . Pemilik modal nasional barus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik m odal asing (single m ajority)

I

51109

a Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemili.k modal asing (single

281. Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

71203


282. Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Darat (ter batas hanya fasilitas umum dan terminal barang untuk umum)

52211


283. Angkutan Multimoda

52295


280. Angkutan Udara Bukan Niaga

majority)

K. Sektor ...

l


32 K. Sektor Ko munikas i dan In.fo rmatika .;;·

:IJb,;

:•.

'B,fdang P's·a~a ,:·

:Knp .

':::

:

284. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap

.;

Pe~yatatan

61100


61200 61300 61921 61922 61923 61929 61911


61919


289. I Jasa Akses Intemet (Internet service provider)

61921


290. I Jasa Sistem Komuni.kasi Data

6 1922


291. I Jasa Intemet Teleponi Untuk Keperluan Publik

61923


292. I Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya

6 1929

Penanaman Moda l Asing Maksirnal 67%

293. I Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio

60101

1

285. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak 286. I Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikas1 yang Terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi

287.1Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Content (ring tone, sms premium, dsb) 288.1Pusat Layanan Informasi (call center) dan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya

I294. jLembaga Penyiaran Publik (LPP): Televisi 295.1Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi

I

60201 42217


Penanaman Modal Asing Maksim.al 67%

Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio. Republik Indonesia (RRI), Te levisi Republik !Indonesia (TVRJ), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Modal dalam negeri 100%

296. Penerbitan ...

PRE SI D EN R EPUBLI K INDON E SIA

33 ~--:-

=~Nb;;

. '" .• -.r,.~ ·:·-. :., ·.. -

'

'• •

:

-

.,

-

..

"

.... ;

-

Bidan:g Us~~~·:·;;~· .

·.

-

...

. .

~

•.

-.. . :.: ,_

.

KiJiJ' . _._,.

~

... ~:

.. . ..

,.

--·~;·:_

·:('

·~ '!.

..

._-

"':"

.

.

.

.

Pe~y~ata~

.

296. Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (pers)

58130


297. Lembaga Penyiaran Swa sta (LPS)

60102

a

298. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)

60202

299. Penyelenggaraan Pos

53101 53102 53202 00000

Hanya untuk penambahan dan pengembangan usaha. b. Penanaman Modal Asing Maksimal 20% Penanaman Modal Asing Maksimal 49%

~--

300. Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (market place berbasis platform, daily deals, price grabber, iklan baris online) dengan Nilai Investasi kurang dari RplOO.OOO.OOO.OOO,OO ---

--------

-------

Penanaman Modal Asing ----

··-· L _ _ _

-·

Maksim~

49%

·-···-

L. Sektor ... l

l''l ·-


34 L. Se ktor Ke uangan >

N<J.• 'I;:,'' · .:/

..!/.'. ',.": .f,.\~-: .

:. :·e

• ... ,.

.·,

:

. ·.1.

:•.

-~id~:qg .JJsab~ ..

" . ..

-(· = ~J;I

·.•·

301. 1Perusahaan Pembiayaan Investasi ~92.

I Perusahaan Pembiayaan Modal Kelja

:

64929 64910 -54992

.

'pe.11>~.3.-(~~n ...... '' ~:..;. ' ·,',\ ;:· .

Penanaman Modal Asing Maksimal 85% Penanaman Modal Asing Maksimal 85%

303. I Perusahaan Pembiayaan Multiguna

64922 64923


304. 1Modal Ventura

6 4991


305. I Perusahaan Asuransi Kerugian

64991


306. I Perusahaan Asuransi Jiwa

651 11 65112


307. I Perusahaan Reasuransi

65121 65122


308. I Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi

66210


309. I Perusahaan Agen Asuransi

66221


310.1Perusahaan Pialang Asuransi

66222


311. I Perusahaan Pialang Reasuransi

66225


312.1Perusahaan Konsultan Aktuaria

66291


313. I Perusahaan Penjaminan

64993

Penanaman Modal Asing Maksimal 30% 314. Pedagang ...


35 · ;···

· :No. I

..,.....

. . "·.

....::~.::-· :;... .

...

~-

Bl~ang u~;iJla. •

, .

... ~·._t.J_!.

·.. ~ ;

..

"'. ·-:·

imlii

Pe.tsyara'tan·

314. 1Pedagang Valuta Asing NonBank

66197

Modal dalam negeri 1 00%

315. 1Perusahaan Pialang Pasar Uang

64190

Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan

M. Sektor ...

PRE SID EN REPUBLIK INDONESIA

36 M. Sektor Perbankan ::, .-

,::~~;·,·'.

:·•

',..',· •.

. .;;..,.,:.·or..

·;:"B..l$l~P:g::' . __. t)'~a~~ . :·:~._.

••

, ,,!,

·:: ·~~~.""'·:_ i

•,

. .:: ·.. :.'i ........ ) .:··.

-).·

1

~

. .. •. ·..;:- c<:J:~··.r.;..-"!. :.-.:. . .

!,,~·~:~. ·. ? .. t;·.. -- . .~~

...

JPJP:.

:' P~~y~at~n ··.

'•'


317. 1Bank Syariah

64125 64126 641 31

3 18. I B ank Perkreditan Rakyat Konvensional 3 19. I Bank Perkreditan Rak:yat Syariah

64127 64133

Modal dalam negeri 100% Modal dalam negeri 100%

316. I Bank Konvensional


N. Sektor ...


37 N. Sektor Ketenagakerjaan

..

.·

"·lffl:;;~.

,.

4

-

o

NO

O

·. ·.

~

.. , ,·:•·:1, ..... ·' !

. .. . :. •; : :;

..,...,. ..

. . .-

:

.·.

:;.

BieiaJ:ig·'usaha

.· :.. .~: ~

. ..

.

'\o•

..

..

.·.

-

...-.

_..

..

~·::.;'}' ·: .. r

J

320. Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penamptj.uga n orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja)

.

. ...

'l

t

.•

. :·...u·· ' .. -· ........

· tmLI ' . .

'·

...

78101

·.

...... ... :

··:·.:. ·.:

. .

'

.. .....·; ,;

...

-

Pe~y.ci~.atan

..

..

Penanaman Modal Asing Maksimal 49% ·.

321. Penyediaan Jasa PekeijajBuruh !proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lam pe.rjanjian keija), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi ke.rja, mempekeljakan pekerjajburuh, sepe.r ti pekerjaan jasa cleaning service, satpam, catering dan jasa penunjang lainnya]

78200


322. Pelatihan Keija (memberi, .memperoleh, menihgkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos keija an tara lain meliputi bidang kejuruan telmik dan engineering, tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan keija memasuki dunia keija)

85499 85492 85493 85494


323. Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ CTKI)

78102

Modal dalam negeri 100% ·

--

0. Sektor .. .

PRE S I DE N REPUBLI K IND O NES I A

38 0. S e ktor Pe ndidika n ..

·.

,·-.·· ·

-

' -.

N:'o.

Bidang Usall.a

'·

... -

.

.

KBLI

..

.

...

Persyaratan "

..

'··

.324. Pendidikan Anak Usia Dini ! .

85132 85133

325. Jasa Pendidikan Sekolab Dasar Swasta

8512 1

326. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta

85122

327. Jasa P endidikan Sekolah Menengah Umum Swasta

85220

328. J asa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta

85240

3 29 . J a sa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta

85321

330. Jasa Pendidikan Tinggi NonGelar Swasta

85322

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdilmas) serta Peratur an Pelaksanaannya

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pera turan Pelaksanaannya --

----

- -

P. S ektor .. .

PR E S IDEN REPUBLI K IND O NES IA

39 P. Sektor Kesehatan

.. }19;

•

.

-

: :

,. .- . 331. Industri Farmasi Obat Jadi

-

BJ4a.n g .:Us~ ,· .·

~

.'

..

..

'

..

' KB.~l

fersyaratan

21012


71205

Penanaman Modal Asing Ma ksimal 67%

333. Fa.silitas Pelayanan Akupuntur

86901


334. Pelayanan Pest Control/ Fumigasi

86903

Penanaman Modal Asing Mak:simal 67%

335. Pelayanan Evakuasi Medik dan Ambulantory

86904

Penanaman Modal Asing Maksimal 6_7 %

336. Produsen Narkotika (lndustri Farmasi)

2 1012

lzin Khusus dari Kementerian Kesehatan

337. Pedagang Besar Farmasi Narkotika

46693

Izin Khusus dari Kementerian Kesebatan

338. Pengolahan Obat Tradisional

2 1022


339. IndustrijUsaha Obat Tradisional/ Ekstrak Bahan Alam

21022


340. Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi

46693


341. Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik

47722 47723 47733


332. Institusi

Pengtlj~an

Alat Kesehatan

----

342. Klinik ...

PRE S IDEN REPUBLIK INDONES IA

40 '.

-No.

. .;··.i : •

..

.•

. . : .- ··- ·. :Bida~g:·'t.rsaha

..

·~. {

. . ,: ::\

.:,.:._.•:"

...

. . -~.

:_ .- -!;·_

..

!

Persyarata n

·K.BLI ..

342. Klinik Pratama: Rumah Bersalin Swasta, Clinic General Medical, Seruices/Klinik Pengobatan Umum, Jasa Kesehatan Pemuki.man (Residential Health Services), dan Saran a Pelayanan Keseha tan Dasar

86103 86104 86109


343. Rumah Sakit

86103

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% b . Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; dan c. Dapat dilakukan diselurub Ibukota Provinsi Indonesia Timur, kecuali Makassar dan Manado

3 44 . Klinik Utama: Klinik Kedokteran Spesialis (Clinic Specialised Medical Services) (CPC 9312), Klinik Kedokter an Gigi Spesialis (CPC 93 12), Jasa Keperawatan Spesialis (Nursing Services dengan CPC93191), dan J asa Rumah Sakit Lainnya (klinik rehabilitasi medik)

86109 86202 86203 86901

a. Penanaman Modal Asing Maksimal67% b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN; dan c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Manado

345. PenyaJur Alat Keseha tan

46693

a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b. Izin Khu sus dari Kementerian Kesehatan

3 46. lndustri Alat Kesehatan: Kelas A {Kapas, pembalut, kasa, tongkat, tiang infus, pembalut wanita, popok dewasa, tempat tidur pasien, kurs i roda)

2 1012

a Penanaman Modal Asing Maksimal 33% b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

347. lndustri Alat Kesehatan: Kelas B {Masker bedah, jarum suntik, p a sien monitor, kondom, surgical gloves, cairan hemodialisa, PACS , surgical knives)

2 1012

Izin Khusus dari Kement erian Kesehatan

348. Industri Alat Kesehatan: Kelas C (IV Catheter, X Ray, ECG, Patient Monito r,

21012

Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

Inplan Orthopedy, Contact Lens, Oxymeter, D ensitometer)

' I

-----

349. Kelas ...

PRE SIDEN REPUBLIK INDONESIA

41 No.

IPJLI

Bidang Usaha

349. Kelas D (CTScan, MRl , Catheter Jantung, Stent Jan tung, HIV Test, Pacemaker, Dormal Filler, Ablation Catheter)

350. Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel

Pers;ra~~tan

2101 2

Izin Khusus dari Kementerian Keseh atan

86903

Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan

.·

Catatan: Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebib dari satu bidang usaha, maka p-;rsyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaba tersebut. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET Rl Deputi Bidang Perekonomian,

•

Agustin~~~tsib

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents