Presiden Jokowi didesak, agar dapat mensinergikan tiga. Jokowi Didesak Lakukan Sinergi Dalam Pengelolaan Dana Desa. DesaUtama TABLOID DESA

16

TABLOID DESA Edisi 21 - Periode 7 Desember - 20 Desember 2016

DesaUtama

Jokowi Didesak Lakukan Sinergi Dalam Pengelolaan Dana Desa

P

residen Jokowi didesak, agar dapat mensinergikan tiga lembaga kementrian yakni kementerian desa, kementerian dalam negeri, dan kementerian keuangan, agar proyek dana desa bisa terwujud sesuai dengan target undang-undang.

Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto kepada Tabloid Desa kemarin. Menurut Yenni, keberadaan tiga lembaga tersebut saat ini belum tersinergi dengan baik. Hingga menimbulkan implementasi imparsial dalam programnya masingmasing. “Jokowi harus bisa mensinergikan tiga lembaga ini, kalau tidak maka progress dana desa akan jadi sia-sia,” tegas Yenni. Dia mengungkapkan, jika dalam waktu dekat pemerintahan Jokowi tidak segera melakukan perubahan dan mensinergikan dengan maksimal, maka dana desa yang di gelontorkan dari uang rakyat tersebut hanya akan menjadi proyek pencitraan semata tanpa hasil yang jelas. “Jangan-jangan hal ini sengaja dilakukan, hingga proyek ini hanya akan menjadi proyek pencitraan semata. Ini yang sangat kita khawatirkan,” kata dia. Kondisi tiga kementerian tersebut, lanjut dia, masing-masing memiliki formulasi yang berbeda. Alokasi dan prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud. Dana desa yang dibagikan bahkan dinilai sama rata, antara satu daerah dengan lainnya, ”Karena alokasinya dan implementasinya dalam prinsip keadilan bagi semua daerah belum terwujud, bahkan kesan yang timbul jawa sentris. Karena dana yang digelontorkan

dengan tolok ukur jumlah penduduk dan luas wilayah seperti halnya penduduk di jawa,” ungkap dia. Padahal, untuk membangun desa pinggiran dan pesisir, mungkin membutuhkan dana yang lebih besar. Dengan fasilitas penunjang yang lebih baik, bahkan harus memperbaiki kemampuan pemahaman masyarakat ditempat tersebut. “ini tahun ketiga dilaksanakannya program dana desa tersebut. Dan ternyata persoalan masih pada tahapan formulasi yang belum juga selesai,” katanya. Seperti Kementerian dalam negeri,

mereka memiliki kewenangan dalam rangka penyelenggaraan birokrasi dan pemerintahan desa. Kementrian dalam negeri kemudian mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas para kepala desa, yang kemudian diarahkan pada persoalan tekhnis administrasi dan proses laporan pertanggungjawaban. “Ini berbeda dengan program kementrian desa yang mencoba menegakkan kapasitas pemberdayaan demokrasi didesa,” kata dia. Padahal seharusnya, program kementerian dalam negeri harus beriringan dengan program kementerian desa dalam proses pelaksanaan demokrasi. “Dalam program kementerian desa, kewenangananya yakni mengawal alokasi dana desa untuk pemberdayaan infrastruktur. Artinya implementasi parsial terjadi

dimasing-masing lembaga. “Jika presiden tidak mendudukkan sinerginatas antar tiga lembaga tesebut maka implementasi program dana desa akan carut-marut dan tidak akan mencapai tujuan awalnya,” ungkapnya. Yenny juga menyayangkan, pemerintah sampai saat ini belum juga melakukan evaluasi terhadap program dana desa. Padahal sudah dua tahun bergulir dan dana yang dikucurkan mencapai puluhan triliun rupiah. Akibatnya, masih muncul ego sektoral. “Kami tunggu tiga kementerian duduk bersama (Kemendagri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Keuangan) melakukan monitoring evaluasi terhadap kesepakatan yang diatur dalam surat keputusan bersama,” kata dia. n

Untuk Berlangganan dan Pengaduan hubungi:

SMS/WA : +62 811 789 6354 Telepon : 0711 - 5710845 #tabloiddesa Redaksi Tabloid Desa tabloiddesa Edisi

22

Periode 21 Desember 2016 - 6 Januari 2017

P

ara pendamping desa diharapkan mampu menjadikan desa mandiri, ebih sejahtera dan makmur. Karena keberdaan pendamping desa mampu membangun pemberdayaan masyarakat, melakukan pembinaan aparatur desa, dan pembentukan BUMDes yang dilaksanakan secara swakelola. Hingga potensi desa tersebut dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakatnya, dalam kemakmuran pemerintahan desa.

2

BerandaDesa

TABLOID DESA Edisi 22 - Periode 21 Desember 2016 - 6 Januari 2017

SalamDesa

Membakar Semangat Mengukur Perubahan Bushido yang artinya semangat pantang menyerah hingga titik darah penghabisan, menjadi slogan para ksatria bangsa Jepang. Hal itu kemudian menjadi semangat yang tidak terpisahkan dalam segala hal dalam membangun kehidupan mereka. Para karateka, judokai, dan para ahli bela diri asal jepang lainnya tetap menggunakan kata Bushido tersebut dalam setiap kegiatannya. Belajar dari semangat bushido, bangsa Indonesia jauh sebelumnya telah menjadi bangsa-bangsa yang besar. Peradaban tinggi kerajaan Sriwijaya, Majapahit, bahkan kerajaan Islam yang menyebar se-Nusantara memiliki semangat yang tinggi. Merdeka!, kemudian menjadi kata wajib bagi bangsa Indonesia sejak bersatu dan berdaulat tahun 1945 silam. Ghirah atau diartikan sebagai rasa cemburu, hampir nyaris terlupakan dalam sebutan oleh setiap muslim di Indonesia. Kata Ghirah sendiri sering kali disebut oleh tokoh pejuang, Buya Hamka. Ghirah disini, lebih pada konteks beragama, dimana dirinya akan terhina dan tersinggung ketika agamanya dihina. Namun dalam artian luas, Ghirah, harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia dalam artian, merasa cemburu dan terhina ketika dirinya, masyarakatnya, bahkan bangsanya lebih rendah dari bangsa lain. Setidaknya, kini para pendamping desa harus memiliki Ghirah untuk membangun desa, yang menjadi tanggungjawabnya. Bagaimana dirinya selaku profesional pendamping desa, mulai dari tingkatan tenaga ahli provinsi, tenaga ahli kabupaten /kota, pendamping desa tingkat kecamatan, bahkan pendamping lokal desa yang langsung terjun kemasyarakat. Ghirah untuk membangun desa, agar desa di seluruh Indonesia bisa lebih baik tata kelola pemerintahannya, tata kelola keuangan desa,memiliki badan usaha milik desa atau BUMDes, dan akhirnya desa tersebut menjadi desa mandiri yang masyarakatnya sejahtera. Apakah masyarakat kita sudah kehilangan ghirahnya untuk membangun masyarakat dan peradaban Indonesia hingga lebih baik? Tidak perlu memprovokasi terlalu dalam hingga memperdebatkan kata-kata yang harusnya bisa menyulut semangat, kemudian berakhir dengan front-front perbedaan. Peradaban atau bahasa kerennya civil society harusnya sudah terbangun sejak Indonesia dilahirkan. Beruntunglah kita masyarakat yang hidup dalam pemerintahan yang dipimpin oleh orang dari bangsa sendiri. Para utusan-utusan didatangkan untuk membangun desa, yang dengan sengaja “mengintervensi” para penguasa desa atau kades dan jajarannya untuk meluruskan dan membenahi keadaan desa tersebut. Tidak ada kata terlambat untuk membangun desa, karena para pemimpin bangsa telah pula dengan sengaja menggelontorkan dana triliunan yang bersumber langsung dari APBN, yang asalnya juga dari uang rakyat. Kesempatan memperbaiki diri, membenahi masyarakat desa agar lebih cerdas, mapan, dan sejahtera kini terbuka lebar. Ghirah untuk membangun desa lebih baik harus terus tumbuh dan berkembang. Semangat membawa desa menjadi mandiri dan lebih mapan kini telah didengungkan. Para kades, sekdes, bendes, harus “membakar” diri mereka dengan ghirah yang kuat. Lewat sebuah pertanyaan, kenapa desa kita belum maju? Haruskah kita berbenah dan menjadi sejahtera saat ini? Kerupuk kempelang yang menjadi industri utama desa sudah seharusnya dikenal masyarakat Palembang, masyarakat Sumsel, bahkan harus menjadi produk dunia! Ini saatnya berbenah, tumbuhkan rasa cemburu atau ghirah, yang membawa desa pada perubahan yang lebih baik dan sejahtera. Ghirah melihat keadaan desa yang semakin miskin dan terbelakang, ghirah melihat desa lain lebih maju. Mari membakar ghirah, dalam semangat kebersamaan membangun desa yang sejahtera dan mandiri. (Ronald)

Anggota DPR RI, Ahmad Hafidz Tohir

Pendamping Desa

Pahlawan Perubahan

Keberadaan para pendamping desa, dari tingkatan tenaga ahli hingga ke pendamping lokal desa, harus bisa membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan pemerintahan desa dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Sebab, diharapkan melalui kerja mereka akan terbangun desa yang sejahtera dan mandiri.

Anggota DPR RI, Ahmad Hafidz Tohir mengatakan, para pendamping desa merupakan tenaga profesional yang mampu membangun desa, hingga desa tersebut bisa lebih maju dalam pemerintahannya, hingga perekonomian masyarakatnya lebih baik dan sejahtera. “Sesuai undang-undang desa, mereka diutus untuk menjadi tenaga profesional yang mendampingi masyarakat desa agar lebih cerdas dan mampu membawa desanya lebih baik,”kata Hafidz kemarin, di sela acara Workshop dan rakorwil serta Sosialisasi Amnesti Pajak, Peluang dan tantangan PAN dalam menyongsong pemilu 2019 di hotel Emilia Palembang kemarin

sudah cukup tinggi, tetapi sistem yang digunakan belum sesuai standarisasi,”kata dia.

Apalagi, jelas Hafidz, jika para perangkat desa kemudian harus membangun desanya dengan menggunakan dana dari negara yang berasal dari APBN, yang notabene adalah uang rakyat. “Kalau tidak didampingi maka bisa saja salah guna. Sudah banyak kades yang jadi masuk bui, lantaran salah menggunakan anggaran,”ujar dia. Para pendamping desa, tambah Hafidz, harus mampu menciptakan sistem demokrasi lewat pemberdayaan masyarakat desa. Mereka tidak hanya memiliki kemampuan yang dinamis, tetapi harus memiliki strategi yang akurat agar dapat turut serta berpartisipasi dan melaksanakan hak mereka dalam demokrasi. “Banyak yang belum paham, ini juga bagian tugas para pendamping,”tambah Hafidz. Belum lagi ketika berbicara

mengenai pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki desa, agar masyarakatnya lebih sejahtera. Penggalian potensi desa yang bisa membangun ekonomi masyarakat desa, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Mungkin sebagian desa sudah memiliki koperasi, tetapi pengelolaannya belum maksimal. “Nah tugas lainnya para pendamping harus bisa membangun BUMDes, dengan dana APBDes yang nantinya tidak lagi berasal dari APBN negara. Tetapi pengelolaan keuangan itu dari dan oleh desa itu sendiri,”tegas dia. Hafidz mengingatkan, bahwa proyek perjuangan pendamping desa profesional lebih mulia, dari upah yang diterima oleh mereka perbulannya. “Mungkin tidak cukup, tetapi hasil kerja mereka para pendamping desa untuk membawa kemajuan secara ekonomi dan politik, akan membawa kesejahteraan secara utuh bagi seluruh desa di Indonesia,” pungkas dia. n (Ronald)

Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah sudah sejak lama melaksanakan program ini, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat desa masih buruk dalam mengelola pemerintahan desa. karena sebagian besar kepala desa, belum memiliki pendidikan tinggi. “Meski ada yang

Setiap wartawan TABLOID DESA dilengkapi dengan kartu pers dan tidak diperkenankan meminta imbalan dalam bentuk apapun.

Diterbitkan oleh PT. Cipta Desa Mandiri Pemimpin Umum: Abdul Aziz Kamis, Wakil Pemimpin Umum: Joncik Muhammad, Pemimpin Redaksi: Abdul Aziz Kamis, Redaktur: Guntur Gunawan, Sekretaris Redaksi / Litbang: Devi Irwan, Koresponden Palembang: Rino Dwi CP, Prabumulih: Chandra Wahyudi, Pagar Alam: Rina Santoso, Muara Enim: Edwar Pusra, OKU: Kadin Kumala, Musi Banyuasin: Edi Setiawan Design Grafis: PADIStudio, Pemimpin Perusahaan: M. Nasir, Staf Keuangan: Dedek, Marketing & Sirkulasi: Marto Ali.

Diterbitkan pertama kali pada 10 Oktober 2004 sebagai usaha untuk membuka isolasi informasi pedesaan. Merupakan satu-satunya media di Sumatera Selatan yang mengupas tuntas tentang dan untuk masyarakat desa. Alamat Redaksi: Jl. Kolonel Sulaiman Amin Perum Pemda Blok I-1 No. 4-B Km 7 Palembang. Telp 0711-5710845, - eMail: [email protected] Dicetak Oleh: Surya Mas (Isi diluar tanggung jawab percetakan)

DesaUtama

P

TABLOID DESA

Edisi 22 - Periode 21 Desember 2016 - 6 Januari 2017

3

Menanti Hasil Kerja Para Profesional Pendamping Desa

ara pendamping desa diharapkan mampu menjadikan desa mandiri, ebih sejahtera dan makmur. Karena keberdaan pendamping desa mampu membangun pemberdayaan masyarakat, melakukan pembinaan aparatur desa, dan pembentukan BUMDes yang dilaksanakan secara swakelola. Hingga potensi desa tersebut dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakatnya, dalam kemakmuran pemerintahan desa.

Ujung Tombak Pembangunan Desa Seratusan orang lebih pendamping desa, dari Tenaga ahli pendamping desa tingkat kabupaten, tenaga ahli tingkat kecamatan, dan pendamping lokal desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat, berkumpul di hotel Sanjaya. Mereka mendapat pelatihan dan penataran langkah-langkah strategis dalam program pendampingan desa.

dipahami secara awam sebagai seorang sarjana yang memiliki ilmu dan pengetahuan luas, yang bertugas untuk mendampingi para perangkat desa dalam membangun fisik dan fasilitas desa. Padahal, tugas seorang pendamping desa khususnya pendamping lokal desa sebenarnya lebih berat lagi. Tujuh peran yang disebutkan diatas, adalah bagian dari progress penilaian dalam tahapan pembangunan. Sebagaimana disebutkan dalam buku “Kewenangan Desa dan Regulasi Desa”. Pendampingan desa bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa.

Para pendamping desa, meski dalam strata dan tingkatan yang berbeda. Masing-masing mereka bertanggungjawab agar bisa membangun desa. Meski jabatan mereka sebagai tenaga ahli tingkat provinsi, TA tingkat kabupaten, tingkat kecamatan bahkan pendamping lokal desa. Harus sama-sama satu visi dan misi, bagaimana menyusun strategi dalam pengelolaan managemen pembangunan desa. Kabid Pengembangan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD) Sumsel, Juharmansyah mengatakan, sebenarnya dalam struktur pendamping desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat yakni pendamping lokal desa. “Inilah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, karena mereka langsung bertemu dengan perangkat desa, dan masyarakatnya,”kata Juharmansyah. Dia menjelaskan, hingga kini total keseluruhan pendamping desa hingga November 2016 berjumlah 700 orang lebih. Pendamping lokal desa ini, kata dia, harus mendampingi sedikitnya empat desa. “artinya satu orang PLD mendampingi empat desa. Dan dari 2.800 desa lebih di Sumsel, seluruh desa masuk dalam cakupan program pendamping desa,”tegas dia. Progress pendamping desa ini sendiri, tambah dia, sudah terealisasi hingga 79 persen, dari total dana proyek pendamping desa yang sudah terealiasi senilai Rp1,7miliar lebih yang dananya langsung dari APBN. “Jadi hingga oktober kemarin progres realisasi dana desa di Sumsel sudah mencapai 1,7triliun. Dan dana yang sudah masuk ke dalam kas desa rata-rata Rp650juta perdesa,”kata dia. Dana yang sudah dicairkan tersebut, akan dikelola langsung oleh perangkat desa. Yang dipimpin oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, dalam pengeleolaan anggaran desa. Penyusunan

managemen keuangan sendiri, tambah dia, juga harus didampingi oleh PLD. Pendamping desa sendiri, tambah dia, memiliki sedikitnya tujuh peran dalam mengawal menuju desa mandiri. Yakni pengembangan kapasitas pemerintah, Memperkuat organisasi-organisasi warga, Memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa, Memfasilitasi pembangunan partisipatif, Merajut jejaring dan kerjasama Desa, menjebatani antara pemerintah dan masyarakat, dan mengorganisasi serta membangun kesadaran kritis warga desa. ”Tujuh peran itu pada prinsipnya mengarahkan, agar aparat desa mampu merealiasikan program desa sesuai SOP yang ada dari program pembangunan desa sesuai undangundang desa,” tambah dia.

Peran Pendamping Lokal Desa Pendamping desa, sering kali

“Seharusnya secara utuh, jadi dia harus mendampingi secara total bukan hanya pengawalan jalannya sistem pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan fasilitas desa saja. Tetapi lebih jauh lagi, bagaimana membangun desa bisa lebih mandiri dan berkembang agar desa tersebut sejahtera,” kata Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumsel, Rusdi Tahar kepada Tabloid Desa.

Dia mengungkapkan, para pendamping desa memiliki misi besar untuk memberdayakan desa hingga mampu menjadikan desa sebagai komunitas mandiri yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis. ”Artinya, pendamping ini harus dapat membawa desa tersebut menjadi komunitas yang mampu mengatur sistem pemerintahannya, membangun kesejahteraannya, dan mandiri,” kata Rusdi.

Kegiatan pendampingan, kata dia, mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasiorganisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. “Pendamping desa harus bekerja penuh, hingga terbangun sistem pemerintahan yang utuh dan demokratis di desa, ditengah kesejahteraan ekonomi warganya. Ini tujuan utamanya,”ujar dia.

“Mengukur” kemampuan Para Pendamping Desa Meski program pendamping desa baru dimulai, namun progress tersebut beberapa diantaranya telah menampakkan hasil. Beberapa pendamping desa, telah melakukan kerja langsung memberi pemahaman bagaimana mengatur dan memperkuat struktur organisasi pemerintahan desa. Tenaga ahli Pendamping desa Kabupaten Muratara, Anwar sadat mengatakan, para pendamping desa sebenarnya merupakan suatu kesatuan, mulai dari TA Kabupaten, Pendamping desa tingkat kecamatan, hingga pendamping lokal desa. “Ini satu kesatuan dan tidak ada yang saling andalkan satu sama lainnya. Karena progress berhasil-tidaknya program pembangunan desa, tergantung hasil dari para pendamping ini,” kata Sadat. Mantan Direktur Walhi Sumsel ini mengungkapkan, para pendamping desa merupakan para sarjana yang memiliki pengetahuan dibidangnya. Selain harus memahami pengetahuan umum, harus juga memahami managemen pengelolaan desa dengan berbagai persoalannya. “Jadi memang tidak mudah, tapi inilah bentuk pengabdian yang luar biasa. Karena efek dari proses pendampingan ini kita harapkan dapat men jadikan desa lebih mandiri dan mampu berdikari membangun

4

DesaUtama

TABLOID DESA Edisi 22 - Periode 21 Desember 2016 - 6 Januari 2017 melakukan penggalian potensi peningkatan ekonomi desa meski belum terealisasi, “tambah dia.

desanya,”tegas Sadat. Selain memiliki kemampuan pengelolaan managemen pemerintahan desa, pengelolaan keuangan, dan mampu memfasilitasi pendampingan pembangunan proyek fisik didesa. Para pendamping juga harus memiliki kemampuan membangun ideologi dan demokratisasi bagi masyarakat desa. “Memang tidak mudah, pendekatan emosional juga harus dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat desa,”tambah dia. Semangat pengabdian inilah, jelas Anwar Sadat, menjadi modal utama para pendamping desa untuk mewujudkan cita-cita desa yang mandiri. “Kita terus menerus membangun basis-basis desa, dengan memberi motivasi agar desa tersebut sejahtera dan mandiri,”kata dia. Pendamping Desa disalah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, Evan mengatakan, para pendamping desa setidaknya memiliki pengetahuan managemen pemberdayaan desa. Para pendamping desa dan pendamping lokal desa, secara terus menerus dan berkala mendapat berbagai pelatihan pengelolaan managemen pemerintahan desa. “Tidak saja itu, para pendamping dan PLD harus mampu mengarahkan dan membangun kader-kader pemberdayaan di desa tersebut,”kata dia. Persoalan lainnya, tambah Evan, kemampuan tekhnis juga harus dimiliki pendamping kareena sebagian besar perangkat desa tidak memahami administrasi, dan perangkat yang digunakan untuk pelaporan dana keuangan desa. Dan pedamping lokal desa, kata dia, telah memberi arahan dan membantu para perangkat desa agar dapat menjalankan tertib administrasi keuangan desa. “Ini salah satu progress yang dilakukan langsung para pendamping lokal desa. Kini kami tengah merealisasikan bagaimana para perangkat desa ini memahami dan dapat menggunakan komputer untuk sistem administrasi dan keuangannya,”kata Evan. Dia mengungkapkan, di kecamatan Pemulutan para pendamping lokal desa harus bekerja lebih keras untuk memberi pemahaman kepada para perangkat pemerintahan desa, agar dapat menggunakan sistem komputer tersebut. “perangkat desa ini kuasa pemegang anggaran desa, dan 60 persen saja yang paham. Kita sadari hal ini,”ujar dia. Kabar baiknya, kata Evan, para perangkat desa merealisasikan pembangunan infrastruktur untuk desanya. Baik membangun jalan desa, jembatan, ataupun kantor kades. “ Ada juga yang sudah

Yang jadi kendala utama, ujar Evan, sebagian besar perangkat desa memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. “Tiba-tiba mereka wajib membuat pelaporan digital dan online. Mereka terkejut, ketika berhadapan dengan sistem komputer. Dan para pendamping lokal desa ini tugas mereka hanya mendampingi dan memfasilitasi bukan membuatkan,”jelas dia. Selain itu, tambah dia, mereka juga membantu menyusun anggaran APBDes, pembangunan fasilitas jalan desa, dan berbagai fasilitas bangunan penunjang pemerintahan desa. “Jadi, ada beberapa desa yang tidak memiliki balai desa untuk rapat. Jadi sebagian dana itu dianggarakan kesana,”tambah dia. Pemerintah menyelenggarakan pendampingan desa yang sesuai dengan UU Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping. Mulai dari pendamping nasional hingga pendamping lokal desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa.

Mengasah Semangat Pengabdian Sejak awal memutuskan menjadi pendamping desa, mereka

sebenarnya sudah memahami tugasnya dan merelakan separuh hidup mereka demi membangun desa. Semangat membangun perubahan bangsa mulai dari desa ini, sudah dirasakan oleh mereka. Hingga tidak sulit mengukur berbagai tantangan yang akan ditemui di medan kerja, hingga jauhnya jarak tempuh antara satu desa dengan lainnya. “Semangat pengabdian ini sudah muncul sejak mereka mendaftarkan diri sebagai pendamping desa. Karena tanpa semangat tersebut, mungkin rata-rata pendamping sudah mengundurkan diri sebelum waktunya,” tegas Juharmansyah. Semangat membangun desa itu, jelas dia, bukan sebuah retorika politik belaka. Sebab, para pendamping yang rata-rata lulusan S1, sejak awal membulatkan tekad untuk menjadi tenaga profesional mendampingi desa, agar lebih maju dan mandiri. “Semangat ini terus kita asah dan tanamkan. Sebab mereka merupakan calon-calon pahlawan desa yang akan membawa perubahan bagi kemajuan desa,”kata dia. Hal senada dikatakan Anwar Sadat. Menurut dia, spirit pengabdian membangun desa itu lebih besar daripada tantangan yang dihadapi oleh para pendamping desa. Sebab, jelas dia, para pendamping sudah sangat memahami berbagai tantangan dan hambatan yang akan dijumpai dilapangan. “Karena tidak mudah mengajak dan membina masyarakat desa, yang memiliki adat dan tipikal yang berbeda satu dengan lainnya,”jelas dia. Jika bukan karena semangat pengabdian yang besar, tambah dia,

mungkin para pendamping sudah “menyerah” lantaran upah mereka yang nilainya tidak terlalu besar. “Kalau berhitung mungkin tidak sesuai. Tetapi semangat membangun desa, lebih besar nilainya dari jumlah yang harus kami terima,”ujar dia. Para pendamping desa memiliki misi besar, yakni membangun demokrasi didesa. Dengan membentuk pemerintahan desa yang bersih, semangat akuntabilitas keuangan desa, dan membangun kesejahteraan desa lewat BUMDes dengan berbagai potensi yang dimiliki desa tersebut. “Kita membangun desa secara total, tugas ini sepenuhnya untuk pengabdian membangun kemajuan desa,”kata dia. Tokoh masyarakat Palembang, Abdul Aziz Kamis mengatakan, sudah seharusnya para pendamping desa memiliki semangat yang tinggi, agar terjadi perubahan yang signifikan didesa. “Orang jepang itu kenapa lebih maju, karena mereka punya semangat Bushido yakni berjuang hingga titik darah penghabisan. Bangsa kita harusnya lebih dari itu, karena semangat kemerdekaan telah terbukti,”ujar dia. Asa membangun desa itu, jelas Aziz, tidak harus diukur dengan nilai salary atau upah yang diterima oleh para pendamping desa setiap bulannya. Tetapi hasil yang akan dicapai untuk membangun desa, lebih tinggi nilainya. “Apalagi, jika desa tersebut telah sejahtera, mandiri, memiliki penghasilan yang tetap dan terukur. Kesejahteraan akan merata keseluruh masyarakat desa,”jelas Aziz. n (Ronald)

KolomDesa

TABLOID DESA


D

esa merupakan tulang punggung birokrasi pemerintahan paling bawah. Besarnya peran serta desa dalam pelayanan publik karena desa berhadapan langsung dengan masyarakatnya. Kebutuhan akan pelayanan prima sebagaimana spirit good governance dalam tata kelola pemerintahan khususnya pemerintah desa harus diterapkan oleh semua Pemerintah Desa.

desa, desa mandiri energi, pasar desa, air bersih, usaha bersama melalui UEP, lembaga simpan pinjam juga merupakan prioritas kegiatan dalam rangka pengembangan Lumbung Ekonomi Desa.

dukungan ekonomi rakyat di Desa.

Oleh: Lendy W Wibowo

Desa Mandiri itu mencerminkan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/ karya Desa yang membanggakan dan kemampuan Desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, Desa mandiri bertumpu pada trisakti Desa yaitu; karsa, karya, sembada. Jika Trisakti Desa dapat dicapai maka Desa itu disebut sebagai Desa berdikari. Karsa, karya, sembada Desa mencakup bidang ekonomi, budaya dan sosial yang bertumpu pada tiga daya yakni berkembangnya kegiatan ekonomi Desa dan antar Desa, makin kuatnya sistem partisipatif Desa, serta terbangunnya masyarakat di Desa yang kuat secara ekonomi dan sosial-budaya serta punya kepedulian tinggi terhadap pembangunan serta pemberdayaan Desa. Tiga daya tersebut selaras dengan Konsep yang disampaikan Prof. Ahmad Erani Yustika selaku Dirjen PPMD Kemendes PDTT pada beberapa kesempatan, bahwa membangun Desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Konsep tersebut dikenal dengan istilah “Lumbung Ekonomi Desa, Lingkar Budaya Desa, dan Jaring Wira Desa”. Lumbung Ekonomi Desa tidak cukup hanya menyediakan basis dukungan finansial terhadap rakyat miskin, tetapi juga mendorong usaha ekonomi Desa dalam arti luas. Penciptaan kegiatan-kegiatan yang membuka akses produksi, distribusi, dan pasar (access to finance, access to production, access to distribution and access to market) bagi rakyat Desa dalam pengelolaan kolektif dan individu mesti berkembang dan berlanjut. Pembangunan dan pemberdayaan Desa diharapkan mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah konsep mengenai perkuatan dan kontribusi yang disumbangkan oleh sektor ekonomi riil. Sektor ekonomi riil yang tumbuh dan berkembang dari bawah karena

Pertumbuhan ekonomi dari bawah bertumpu pada 2 hal pokok yakni memberikan kesempatan seluasluasnya kepada pelaku ekonomi lokal untuk memanfaatkan sumberdaya milik lokal dalam rangka kesejahteraan bersama dan memperbanyak pelaku ekonomi untuk mengurangi faktor produksi yang tidak terpakai.

Jaring Wira Desa adalah upaya menumbuhkan kapasitas manusia Desa yang mencerminkan sosok manusia Desa yang cerdas, berkarakter dan mandiri. Jaring wira Desa menempatkan manusia sebagai aktor utama sekaligus mampu menggerakkan dinamika sosial ekonomi serta kebudayaan di Desa dengan kesadaran, pengetahuan serta ketrampilan sehingga Desa juga

5

melestarikan keteladanan sebagai soko guru kearifan lokal. Lingkar Budaya Desa mengangkat kembali nilai-nilai kolektif desa dan budaya bangsa mengenai musyawarah mufakat dan gotong royong serta nilai-nilai manusia (desa) Indonesia yang tekun, bekerja keras, sederhana, serta punya daya tahan. Selain itu lingkar budaya Desa bertumpu pada bentuk dan pola komunalisme, kearifan lokal, keswadayaan sosial, teknologi tepat guna, kelestarian lingkungan, serta ketahanan dan kedaulatan lokal, hal ini mencerminkan kolektivitas masyarakat di Desa. n

Desa Mandiri adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak semata-mata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. Adalah desa yang mampu mengatur dan membangun seadanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.

Karena pasar tidak bisa membentuk bahkan menstimulasi kesempatan dan pelaku dalam keadaan ketidakseimbangan modal, informasi, dan akses lain yang dimiliki para pelaku, maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk fasilitasi dan regulasi. Kurang adanya intervensi yang pantas dari pemerintah dalam daya ekonomi bawah ini telah menyebabkan permasalahan antara lain kegagalan pasar, terjadinya monopoli, misalokasi sumberdaya, dan adanya sumberdaya yang tidak terpakai. Pemberian kesempatan yang seluasluasnya tidak cukup hanya melalui treatment membuka akses permodalan, akan tetapi juga akses produksi, akses distribusi dan akses pasar. Akses permodalan dibuka dan dikembangkan melalui pemberian kredit yang terjangkau dan fleksible, akses produksi dikembangkan melalui dorongan dan dukungan sektor industri lokal yang berbasis sumberdaya lokal, dan akses pasar dikembangkan melalui regulasi dan kebijakan yang memastikan terbentuk dan berkembangnya kondisi yang optimum dari perekonomian di perdesaan. Pertumbuhan ekonomi dari bawah menitikberatkan pada tumbuh dan berkembangnya sektor usaha dan industri lokal, yang mempunyai basis produksi bertumpu pada sumberdaya lokal. Bentuk-bentuk usaha yang telah berkembang seperti kerajian, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, industri kecil, makanan olahan sehat, adalah sektor ekonomi strategis yang harusnya digarap Desa dan Kerjasama Desa. Lumbung Ekonomi Desa juga harus mengembangkan sektor usaha dan produksi rakyat yang mendeskripsikan kepemilikan kolektif lebih konkrit. Bentuk-bentuk yang telah dinaungi peraturan perundangan semacam BKAD, BUMDes, Koperasi, maupun badan usaha milik masyarakat lain perlu diprioritaskan. Pilihan-pilihan usaha berbasis kegiatan yang telah dibentuk dan dikembangkan masyarakat Desa misalnya listrik

Desa menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area perdesaan (rural). Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri adalah : potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli (pasar) serta kelembagaan dan budaya lokalnya. Konsep desa mandiri adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system). Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri adalah : Pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa; Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa; Pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa; serta Pengembangan jejaring dan kemitraan. Desa yang akan menuju desa mandiri harus melihat beberapa hal dibawah ini : • Mempunyai potensi sumber daya alam, • Mempunyai potensi sumber daya manusia, • Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar, • Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa, • Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa, • Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa, • Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata, • Besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi, • Banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan, • Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat, dan • Tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Manfaat dari desa yang telah mandiri adalah : Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota. Alangkah Indahnya apabila di negara Republik Indonesia ini desa-desanya dapat mandirinya, tentunya negara kita akan semakin maju dan kuat, masyarakatnya sejahtera serta sumberdaya alamnya dapat terjaga dengan bijaksana. n

6

LapsusDesa


M

omentum penting yang perlu mendapat perhatian adalah peringatan Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Hari Anti Korupsi Sedunia dirayakan tiap tahun sejak PBB mengeluarkan United Nations Convention Against Corruption (UNAC) pada 31 Oktober 2003.

Kejaksaan sebagai bagian dari instrumen pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Korps Adhyaksa untuk mendukung pemerintah memajukan Indonesia. Peran hukum sebagai sarana pembaharuan sosial sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpers tersebut lebih menitik beratkan pada strategi pencegahan (23 butir) dibanding dengan strategi penegakan hukum/pemberatasan (8 butir).

“Tindakan pencegahan tidaklah populer dibanding dengan penegakan hukum secara represif, karena pendekatan pencegahan bekerja dalam senyap sehingga tidak diketahui oleh banyak orang,” kata Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Bogor, pekan lalu. Untuk mendukung Pemerintahan Jokowi-JK mencegah tindak kejahatan korupsi, Kejaksaan memiliki beberapa program unggulan antara lain Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4P/ TP4D). Tim ini dibentuk sebagai implementasi dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. TP4P maupun TP4D berperan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan cara memberikan pendampingan hukum pada proyek strategis nasional. Diusianya yang masih seumur jagung, TP4P dan TP4D telah mencetak prestasi gemilang. TP4P mendampingi pengadaan penyewaan pembangkit listrik terapung “Leasing Marine Vessel Power Plant” (LMVPP) oleh PT. PLN (Persero) untuk menanggulangi krisis listrik di 5 wilayah di Indonesia. Sistem pembangkit listrik terapung membuat PLN berhemat Rp1,5 triliun per tahun. TP4P berperan pula pada pembebasan jalur 2 Jalan By Pass Kota Padang dengan melibatkan seluruh SKPD terkait. TP4P juga mempercepat pembangunan Transmisi Tanjung Uban – Sri Bintan – Air Raja – Kijang dan Gardu Induk Sri Bintan dari dua tahun menjadi tiga bulan dan membuat PLN berhemat Rp11,26 miliar per bulan. Bila keseluruhan

beban sudah beralih pada sistem interkoneksi, penghematan biaya operasional mencapai Rp24,7 miliar per bulan. Terkait percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun melakukan tindakan preventif terhadap potensi penyimpangan dengan memberikan pertimbangan hukum. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) Kejaksaan RI, Datun dapat memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) dengan Surat Kuasa Khusus (SKK). Hingga Oktober 2016, Bidang Datun Kejaksaan telah melakukan penyelamatan keuangan negara Rp20.3 T dan tanah seluas 7902 m². catatan gemilang lain yang berhasil dicetak Datun selama 2016 ini adalah memberikan pendapat dan pendampingan hukum terhadap proyek-proyek/aset yang bernilai Rp232,4 triliun dan U$264,8 ribu. Pencapaian lain dari Datun yang tak boleh dipandang sebelah mata adalah pemulihan keuangan/ kekayaan negara senilai Rp49.2 miliar. “Datun bisa menjadi ujung tombak penyelamatan keuangan negara,” ujar Jaksa Agung.

Untuk menciptakan generasi antikorupsi, Kejaksaan memiliki program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, kegiatan penyuluhan hukum terhadap anak-anak usia sekolah mulai dari SD hingga SMA. Program yang merupakan perwujudan Nawa Cita ke-8 ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang hukum sejak dini sehingga tercipta generasi sadar hukum. Korps Adhyaksa juga melakukan

Tabloid-DESA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, kasus pungutan liar dana desa yang mengemuka di sejumlah daerah terjadi karena adanya peluang. Sistem belum dibangun dengan baik untuk menutup celah praktik koruptif. “Pungli dana desa bukan hanya di Sampang, Madura. Kemarin juga ada di Bangkalan dan sejumlah daerah lain. Umumnya di level kabupaten. Kami melihat ini bukan persoalan aktornya, lebih pada persoalan sistem yang dibangun dalam mendorong tata kelola dana desa,” ujar Yenny, seperti dilansir Indopos.com, Kamis (15/12) pekan lalu. Menurut Yenny, untuk menutup peluang oknum melakukan pungli maupun korupsi dana desa, perlu ada transparansi dalam sistem tata kelola.

pencegahan korupsi melalui inovasi. Sejumlah Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri telah membuat terobosan berbasis teknologi untuk melayani publik. Dari Aceh sampai Papua bergiat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik memanfaatkan kemajuan teknologi seperti aplikasi manajemen online yang dikembangkan Kejati Jawa Barat, sistem izin jenguk online yang dibuat Kejari Sleman hingga

“Sekian juta yang diterima, harus diimplementasikan sekian, ini kan transparansi belum terbangun. Akhirnya pungli berjamuran. Pungli ada karena elite-elite di atas otoritas desa memanfaatkan peluang itu,” tutur Yenny. Oknum-oknum tersebut kata Yenny, masih menganggap kapasitas masyarakat maupun pejabat di tingkat desa masih rendah. “Jadi karena tidak adanya transparansi, akuntabilitas di tingkat desa. Ini pekerjaan rumah yang harus dilakukan, punglinya lebih banyak di area kabupaten,” ucap Yenny. Polisi sebelumnya menahan Camat Kedundung, Sampang, Madura, Jawa Timur, setelah ditetapkan kasuspungli dana desa sebesar Rp 1,5 miliar. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) tim sapu bersih pungli Polda Jatim di halaman kantor Bank Jatim cabang Sampang pada 5 Desember lalu. Kepolisian mengamankan tujuh orang, berikut barang bukti uang senilai Rp 1,5 miliar. n

LapsusDesa

TABLOID DESA


7

pelayanan tilang drive- thru oleh Kejari Surabaya. “Kepercayaan masyarakat tidak semata dibangun melalui peningkatan kinerja, tetapi juga dengan memperbaiki kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang harus senantiasa dipelihara sehingga masyarakat dan pencari keadilan merasakan kehadiran negara melalui Kejaksaan,” kata Jaksa Agung. Tentu saja sederet upaya pencegahan yang dilakukan tidak boleh mendegradasi tugas dan kewenangan melalui pendekatan penindakan. Manakala ditemukan fakta dan bukti tentang praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara, penindakan harus dilakukan. Bidang Pidana Khusus memiliki SATGASSUS P3TPK yang dibentuk sejak 08 Januari 2015, berperan mengoptimalisasi upaya pemberantasan korupsi sekaligus untuk menuntaskan perkara yang menjadi tunggakan. Sampai Oktober 2016, Kejaksaan telah menyelamatkan uang negara senilai Rp275,6 miliar. Tak berhenti sampai disana, Bidang Pidsus Kejaksaan juga berhasil mengeksekusi uang pengganti Rp.212,2 miliar dan pidana denda: Rp41,6 miliar. Prestasi membanggakan lain yang berhasil dicapai Bidang Pidsus Kejaksaan adalah hasil pengoperasian barang rampasan senilai Rp1,1 triliun. Dalam memerangi korupsi, Kejaksaan bersinergi dengan penegak hukum lain serta terus meningkatkan peran serta masyarakat. Dengan bahu membahu, korupsi akan lebih mudah diberantas dari bumi pertiwi. AYO KAWAL UANG RAKYAT, karena korupsi merupakan musuh bersama. n

Tabloid-DESA - Belum semua desa di Kabupaten Merangin mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) 2015 tahap pertama, beredar isu pemotongan dengan alasan sebagai “uang lelah” oleh oknum pegawai kantor camat. Seorang kepala desa (kades) di Kecamatan Sungai Manau mengakui adanya pemotongan itu. Hal itu terjadi di kantor camat dan BPMD Merangin. Besarnya pemotongan bervariasi, antara Rp500 ribu sampai Rp2,5 juta, dilansir infojambi.com. Kades yang minta namanya dirahasiakan itu mengungkapkan, dalam persiapan, pengurusan dan pengetikan APBDes, semuanya dikerjakan oleh kades. Jika semua berkas disiapkan oleh pihak kecamatan, kades harus mengeluarkan “uang lelah”. "Pemotongan itu memang ada. Saya rasa berlaku untuk semua desa. Kalau berkasnya kami yang

Tabloid-DESA - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa ia selalu berupaya memastikan agar dana desa bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya. Ia tidak ingin dana desa tidak tersalurkan karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. "Awas kalau ada siapa pun yang motong, saya kejar pasti," kata Jokowi saat berpidato dalam acara penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2016). Untuk memastikan dana desa tersalurkan dengan baik, Jokowi mengaku kerap bicara langsung dengan para kepala desa.

sempat bertanya kepada salah satu penerima Adhikarya, Umbu, yang merupakan kepala desa dari salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur. Umbu juga mengaku tidak ada pemotongan dana desa yang disalurkan ke wilayahnya. Dana desa yang diterima bisa dimanfaatkan dengan baik untuk membangun berbagai infrastruktur, seperti irigasi dan embung. "Akan saya cek, akan saya kontrol terus penggunaan dana desa ini agar bisa masuk pada yang berkaitan dan produksi pangan," ucap Jokowi.

Misalnya, saat berkunjung ke Desa Sumurgeneng, Tuban, Jawa Tengah, pada Senin kemarin, Jokowi sudah bisikbisik dengan kepala desa setempat. Jokowi bertanya apakah ada pemotongan saat penyaluran dana desa. Kepala desa memastikan tidak ada pemotongan. Dana desa yang diterima utuh sebanyak Rp 608 juta. "Ternyata enggak ada (pemotongan). Alhamdulillah itu yang saya harapkan," kata Jokowi. Lalu pada hari ini, sebelum acara dimulai, Jokowi juga

buat, paling dipotong Rp500 ribu. Tapi kalau bayar Rp2,5 juta, tinggal terima bersih saja, bahkan tidak perlu datang ke Bangko. Semua urusan pencairan diurus kecamatan. Kami cuma kena Rp500 ribu,karena LPJ dan APBDes buat sendiri,” kata kades tersebut. Watak culas koruptor di negeri ini tidak mudah dibendung. Meski diancam hukuman berat sekalipun, perilaku korup tetaplah merajalela. Tak ayal, dari 168 negara, Indonesia masih berada pada deret menengah ke bawah negara bersih koruspi. Peringkat buruk itu tentu makin sulit diperbaiki manakala kita tidak pandai-pandai menutup celah korupsi. Terlebih, uang rakyat yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus bertambah. Salah satunya adalah aliran dana desa. Dana desa bergulir atas amanat Undang-Undang No. 6/2014 tentang

Dengan penyaluran dana desa yang sudah efektif ini, Jokowi terus bertekad untuk menaikkan anggaran untuk dana desa setiap tahunnya. Pada tahun 2015 lalu, dana desa hanya Rp 20,5 triliun. Jumlah itu sudah dinaikkan pada tahun ini, yakni Rp 47 triliun. Sementara itu, pada tahun 2018, Jokowi sudah menginstruksikan kepada menterinya untuk meningkatkan dana desa hingga Rp 120 triliun. n

Desa. Anggaran tersebut terbilang besar. Berdasar data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlahnya untuk tahun ini saja mencapai Rp21 triliun. Anggaran tersebut tersebar pada 72 ribu desa di seluruh Indonesia. Bayangkan jika desa tersebut terjangkit virus korupsi. Alih-alih kian sukses meningkatkan indeks persepsi korupsi, bangsa ini tentu akan makin terpuruk. Karena itulah, mulai tahun ini BPK mengaudit pengelolaan dana desa. Pemerintah Pusat menganggarkan dana desa (DD) 2016 sebesar Rp1,536 triliun untuk 2.435 desa yang tersebar di kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Anggaran terbilang melimpah itu idealnya diperuntukkan membangun desa. Faktanya, di beberapa daerah di Lampung tersiar kabar pengelolaan dana desa justru menuai masalah. Mulai dari dugaan penyimpangan, penggunaan tidak sesuai aturan, hingga perencanan yang tak menyertakan aspirasi warga.

Di Desa Canti, Lampung Selatan, dana desa Rp105 juta digunakan membeli seperangkat organ tunggal. Di Desa Bangunrejo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah, kepala kampung setempat diduga menyimpangkan dana desa. Senada dengan BPK, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga mengambil langkah tegas. Perpanjangan tangan Pemerintah Pusat itu merekomendasikan penyetopan dana bagi desa yang mempergunakan tidak sesuai peruntukannya. Kita sangat mendukung langkah Pemprov mengevaluasi dengan memantau penggunaan dana desa. BPK juga harus mengauditnya. Jangan sampai dana yang mengalir ke Lampung disalahgunakan. Sikap itu dapat menjadi solusi jitu mengamankan dana desa dari jemaahan koruptor. Jika tidak, ribuan aparat desa menjadi pesakitan lantaran terjerat kasus korupsi. n

8

Desa


Akses Jalan Desa Jejawi OKI Berlumpur Tabloid-DESA - Akses jalan Desa Jejawi, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), semakin memprihatinkan. Sepanjang jalan alternatif tersebut dipenuhi genangan air hujan dan mengeluarkan lumpur, sehingga kendaraan yang melintas kerap kali terjebak dilubang. Berdasarkan pantauan dilapangan, Sabtu (10/12/2016), jalan alternatif Desa Celikah, Kayuagung menuju simpang tiga sate Desa Terate, Kecamatan SP Padang, kondisinya sangat baik. Sepanjang jalan yang dilewati pengendara, tidak ditemukan jalan berlubang maupun yang rusak. Namun ketika melewati jalan desa Bupati OKI, jalan Provinsi SP Padang menuju Kecamatan Jejawi, akses jalan sudah mulai berlubang dan dipenuhi oleh genangan air hujan. Kerusakan jalan ini, bukan tak beralasan. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan pembawa tanah timbunan yang melintas untuk mengisi jalan tol Kayuagung-Palembang yang melebihi tonase. Jalan Jejawi ini tak kunjung baik, jalan setiap tahun selalu rusak. Lama kelamaan jalan Desa Bupati OKI, H. Iskandar, SE, akan putus dengan sendirinya kalau lama diperbaiki,” kata Rusyadi (40), warga Kayuagung ketika istrirahat di salah satu warung dipinggir Jalan Jejawi. Menurutnya, ada perbaikan yang dikerjakan oleh pihak provinsi, namun pekerjaan sepertinya didahulukan jalan yang masih bagus dikerjakan dan jalan yang rusak berlubang sama sekali tidak tersentuh seperti jalan di Jejawi ini. “Seharusnya akses Jalan Jejawi ini diprioritaskan, karena kerusakannya cukup parah,” ungkap Rusyadi saat berbincang dengan wartawan di sebuah warung. Kadis PU BM OKI, Ir. H. Hapis, MM mengatakan, Jalan Celikah sampai ke simpang tiga sate SP Padang itu jalan Kabupaten OKI, yang bertanggungjawab penuh Pemda OKI, dimana kondisi jalan sekarang sangat baik. “Jalan Raya SP Padang-Jejawi-Banyuasin hingga sampai Jakabaring, Jalan Provinsi Sumsel. Dan sekarang masih dalam pekerjaan secara bertahap,” ujar Hapis semnbari menyebutkan jika kerusakan akses Jalan Jejawi sudah dilaporkan ke provinsi untuk segera diperhatikan dan diperbaiki. n Sumber: sripoku.com

Penetapan Pjs Kades Sungai Sonor sudah Sesuai Aturan Tabloid-DESA - Desakan masyarakat Desa Sungai Somor, Kecamatan Cengal, OKI yang mendesak pejabat sementara kepala desa segera dilantik disikapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) OKI. Kepala BPMPD OKI, H Fahrul Rozi SSos menegaskan kalau kebijakan pelantikan itu menjadi wewenang pihak kecamatan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Apalagi penentuan Pjs kades telah sesuai dengan aturan berlaku, seiring dengan habisnya masa jabatan Kades Sungai Somor Daniat Damhar. “Kami rasa apa yang menjadi putusan Ketua BPD dan anggota serta tokoh masyarakat lainnya sudah mendasar dan sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi telah ditandatangani. Desakan warga agar penentuan Pjs ditinjau ulang sudah dilakukan. Tapi sampai sekarang belum ada nama yang diusulkan dari kecamatan. Hanya ada pengajuan dari BPD desa dan itu dianggap sudah sah,” kata Kepala BPMPD OKI, H Fahrul Rozi SSos. Disinggung apakah Pjs yang diusulkan BPD desa itu tidak memenuhi syarat, Fahrul hanya menyebutkan kalau ada warga yang meminta di tinjau ulang karena Pjs yang dipilih diduga tidak mampu melaksanakan tugas. Sementara itu, Sekda OKI H Husin SPd MSi mengatakan, apa yang dilaksanakan rapat pertama oleh pihak BPD Desa Sungai Somor itu sudah benar sesuai dengan aturan dan perintah dari pemerintah. “Untuk rapat kedua, ada sanggahan dari warga. Namun hingga kini belum ada laporan masuk ke kami (sekda),”tutur Husin. Dia menegaskan bahwa rapat pertama yang dilakukan oleh BPD dianggap sudah benar dan sah sehingga tidak perlu lagi peninjauan ulang. Ketua BPD Desa Sungai Somor, Wilius Peri menyebutkan penunjukan Pjs desa berdasar musyawarah BPD dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan ini berdasarkan perintah dari kecamatan untuk melaksanakan penentuan pjs kades berdasarkan 140/35/BPMPD/Pemdes/2016 tentang pejabat kepala desa. “BPD hanya menindaklanjuti surat bupati melalui sekda. Apabila kepala desa atau pejabat kades berhenti dikarenakan meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, baik itu habis masa jabatan atau dikarenakan hal lainnya, maka bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai pejabat kades, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintah, sampai terpilihnya kades yang baru,” kata Wilius. n

B

upati OKI H Iskandar, SE mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian menekan ketergantungan impor daging dengan menggalakkan program Gertak Birahi yakni penyerentakan birahi. Gertak birahi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sekelompok ternak yang mengalami birahi dalam waktu yang bersamaan sehingga memudahkan dalam proses perkawinan yang dilakukan dengan teknik inseminasi buatan (IB).

“Beberapa waktu lalu, kami disibukkan dengan kekurangan pasokan daging hingga harus impor dari luar. Ini artinya swasembada daging belum siap. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan produktivitas peternakan di OKI,”kata H Iskandar, SE pada acara gertak birahi sapi, panen pedet dan gudel di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing, Selasa (6/12). Iskandar menjelaskan bahwa Kabupaten OKI ini memiliki potensi tinggi dibidang pertanian dan peternakan, baik dari segi lahan maupun pakan. Bupati OKI berkeinginan

mengintegrasikan pertanian dan peternakan melalui program tiada tani tanpa ternak. Artinya, petani juga harus memiliki satu hewan ternak agar dapat meningkatkan pendapatan. “Ada tiga kecamatan yang menerapkan program gertak birahi antara lain Lempuing, Lempuing Jaya dan Mesuji. Ya, seyogyanya petani memiliki satu hewan ternak dan itu bisa menambah pendapatan, disamping bercocok tanam padi,” jelas Iskandar. Sementara itu, Kasubdid Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Pertanian RI, Drh Irvansyah Batubara mengatakan, ke depan Kementan akan meningkatkan produktivitas sapi di dalam negeri dengan Gertak Birahi. Hanya saja, lanjut dia, yang perlu diperhatikan dalam program ini adalah kondisi sapi betina.

Dia menuturkan, untuk program ini dibutuhkan impor sapi indukan 30.000 ekor, dan sapi bibit 1.200 ekor. Dengan tingkat keberhasilan 20 persen diharapkan dalam setahun mendatang bisa diproduksi 1,6 juta ekor sapi. “Dalam 3-4 tahun impor (sapi) bisa diselesaikan (dapat dikurangi),” kata Irvansyah. Terpisah, Kepala Dinas Peternakan OKI, Aris Panani SP, M. Si mengatakan populasi ternak sapi di Kabupaten OKI hingga 2015 sebanyak 26.246 ekor dan kerbau sebanyak 10.337 ekor. Untuk mewujudkan pembangunan peternakan ke arah yang diharapkan Pemkab OKI, lanjut dia, dilakukan upaya distribusi bibit ternak dan mengopti malkan kawin suntik. “Kita memiliki Paguyuban Inseminasi buatan atau paguyuban kawin suntik yang beranggotakan 34 inseminator dengan demikian kita berharap populasi sapid an kerbau di OKI dapat meningkat,” tuturnya. Pada acara ini dilaksanakan panen 150 ekor pedet (anak sapi) dan 25 ekor gudel (anak kerbau) hasil gertak birahi dan kawin suntik tahun 2015. Pedet dan gudel ini berasal dari Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji dan Mesuji raya. Tidak hanya itu peternak yang berhasil memanen hewan peliharaan juga dilombakan serta mendapat hadiah uang jutaan rupiah, hewan mereka pun di asuransi oleh kementerian pertanian dengan kuota 1.000 ekor sapi. Sekaligus penyerahan polis asuransi usaha ternah sapi untuk 175 ekor sapi betina Kecamatan Mesuji Raya dan lainnya. n (mos)

Desa

TABLOID DESA


9

Sebagian besar lokasi tersebut tersebar di Sumatera dan Kalimantan.

Hari Bhakti Transmigrasi ke-66

P

embangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

pengembangan kawasan transmigrasi. Ketiga, program ini juga telah mendorong pembentukan ibukota kabupaten/ kota dan kecamatan. Tercatat, terdapat 104 permukiman transmigrasi yang berkembang menjadi ibukota kabupaten/ kota. Selain itu, 385 permukiman transmigrasi telah menjadi ibukota kecamatan. Keempat, kontribusi positif transmigrasi yakni mendorong terbentuknya desa-desa baru. Dari 3.055 desa baru yang terbentuk dari permukiman transmigrasi, 1.183

telah menjadi desa definitif yang diakui oleh pemerintah. Kelima, transmigrasi juga mendorong swasembada pangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penambahan luas areal pertanian pangan berupa ekstensifikasi (lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II) seluas 8.081.969 hektar. Keenam, mendukung upaya ekspor non migas. Wujud nyata dari kontribusi tersebut yaitu melalui pembukaan lahan perkebunan seluas 391.559 hektar dan berkembangnya pusat produksi baru yang berbasis pertanian yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet.

Sejumlah kontribusi positif dari program transmigrasi yakni, pertama, membuka keterisolasian daerah terpencil. Data mencatat, program transmigrasi telah berkontribusi pada pembangunan jalan penghubung/ poros dan jalan desa sepanjang 68.002 kilometer serta jembatan dan gorong-gorong sepanjang 142.021,97 M2 di kawasan-kawasan transmigrasi. Kedua, program transmigrasi telah mendorong pembentukan 2 ibukota provinsi baru. Mamuju, yang kini menjadi ibukota Sulawesi Barat, merupakan pengembangan dari kawasan transmigrasi. Selain itu, ibukota Kalimantan Utara, yakni Bulungan, juga lahir dari

Secara historis, permulaan penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Transmigrasi pertama pada tahun 1950 saat itu memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa. Lokasi awal saat itu yakni ke Lampung (23 KK) dan ke Lubuk Linggau (2 KK). Istilah transmigrasi pertama kali dikemukakan oleh Bung Karno tahun 1927 dalam Harian Soeloeh Indonesia. Kemudian dalam Konferensi Ekonomi di Kaliurang, Yogyakarta, 3 Februari 1946, Wakil Presiden Bung Hatta menyebutkan pentingnya transmigrasi untuk mendukung pembangunan industrialisasi di luar Jawa. n

Saat ini pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Program tersebut diprioritaskan untuk mendukung pembangunan wilayah perbatasan negara melalui pembangunan satuan permukiman baru, satuan permukiman pugar, dan satuan permukiman tempatan dengan berbagai pola usaha yang dikembangkan. Upaya pengembangan ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan daya saing daerah juga terus dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014, hingga saat ini sudah terbentuk 23 kawasan transmigrasi yang telah ditetapkan oleh menteri. Lokasi tersebut diantaranya, Kawasan Salor, Kabupaten Merauke; Kawasan Kobisonta, Kabupaten Maluku Tengah; Kawasan Air Terang, Kabupaten Buol; Kawasan Bungku, Kabupaten Morowali; Kawasan Pawonsari, Kabupaten Boalemo; Kawasan Subah, Kabupaten Sambas; Kawasan Gerbang Kayong, Kabupaten Kayong Utara; dan Kawasan Telang, Kabupaten Banyuasin. Sebelum terbentuk menjadi kawasan transmigrasi, pemerintah telah menetapkan 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM merupakan embrio dari kawasan transmigrasi. Pada tahun 2016 ini, pemerintah telah memberangkatkan 1.658 Kepala Keluarga (per Desember 2016).

Upacara peringatan HBT digelar serentak di Kemendesa PDTT dan di setiap dinas yang membidangi ketransmigrasian pada 13 Desember. Tema yang diusung adalah “Transmigrasi Mendukung Terwujudnya Desa Mandiri dan Percepatan Pertumbuhan Wilayah serta Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa.”

Pionir Transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu

42 tahun silam atau tepatnya pada 11 Maret 1974, sebuah kecelakaan menimpa rombongan para transmigran asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Salah satu bus yang mereka tumpangi menuju lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Rumbiya, Sumatera Selatan, tergelincir dan masuk ke sungai Kali Sewo, Desa Sukra, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 67 orang meninggal dunia. Mereka terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Para korban meninggal dunia lantas dimakamkan di dekat pemakaman umum yang terletak di lokasi kejadian. Lokasi tersebut lalu dikenal dengan Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi. Diantara rombongan yang mengalami musibah kala itu, terdapat tiga orang anak yang selamat. Mereka adalah Djaelani, Suyanto, dan Sangidu. Seiring waktu berjalan, mereka kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Departemen Transmigrasi dan PPH, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peristiwa tersebut kini terus dikenang dalam Peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT). ”Mereka yang meninggal di tempat ini merupakan kelompok warga pertama yang akan diberangkatkan ke lokasi transmigrasi pertama kali di Indonesia. Mereka adalah pionir pembangunan transmigrasi,” ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans), Ratna Dewi Andriati, saat berziarah di Makam Pionir Pembangunan Transmigrasi dalam rangkaian HBT 2016, di Indramayu, Rabu (07/12). Turut hadir pada ziarah ini Dirjen Penyiapan Kawasan Transmigrasi, Roosari Tyas Wardani. Ratna menambahkan, ziarah ini dilakukan untuk kembali mengingat peristiwa penting dalam sejarah pembangunan transmigrasi di Indonesia. Selain ziarah, santunan sosial juga disampaikan kepada tiga korban selamat. Hal tersebut dilaksanakan sebagai rangkaian Hari Bakti Transmigrasi (HBT) ke-66 yang diperingati setiap tanggal 12 Desember. Wakil Bupati Indramayu, Supendi, turut hadir dalam ziarah yang merupakan kegiatan tahunan ini. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan, terutama di kawasan yang masih terisolasi atau tertinggal. Tujuan yang diharapkan yakni meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. n

10

RagamDesa


Implementasi UU Desa Butuh Kerja Sinergis mesti diimplementasikan secara utuh, sehingga amanat UU Desa dapat terlaksana secara komprehensif,” tegasnya.

Plt Bupati Muba Serahkan DIPA Tahun Anggaran 2017 Tabloid-DESA - Untuk tahun anggaran 2017, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerima 24 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diperuntukkan bagi 23 satuan kerja kantor daerah dan 1 satuan kerja urusan bersama di wilayah Kabupaten Muba. Demikian di utarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muba David BJ Siregar usai menyerahkan DIPA Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Muba secara simbolis bagi Kementerian/ Lembaga/ instansi dan SKPD di ruang Auditorium Pemkab Muba, Selasa (20/12/2016) diantaranya kepada Kantor Pelayan Pajak Pratama Sekayu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Polres, Pengadilan Agama, MTS Negeri Sekayu dan MTS Bumi Ayu. Dibandingkan dengan tahun 2016 yang lalu lanjut David, penerimaan DIPA tahun anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar 31,89%. "Ini dikarenakan adanya perubahan dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat ke daerah. Untuk itu di harapakan kepada instansi atau lembaga yang menerima DIPA untuk segera mempercepat pelaksanaan pembangunan dan membatasi belanja yang kurang perlu seperti perjalanan dinas dan penganggaran mobil dinas," tukasnya. Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sekayu Suharno SE MSi, penyerahan DIPA Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat waktu. “Pencairan DIPA dilakukan lebih awal untuk memudahkan Satuan Kerja mengeksekusi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Penyerahan DIPA ini juga menandai dimulainya pelaksanaan kegiatan," ujar Kepala KPPN Sekayu. n

Kementan Bantah Padi Hibrida Tak Mengandung Bakteri Burkholderia Tabloid Desa - Kementerian Pertanian (Kementan) membantah pernyataan Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB Dr. Suryo Wiyono, bahwa padi Hibrida yang dimasukkan oleh pemerintah melalui Kementan mengandung bakteri Burkholderia Glumae. Bahkan, Suryo menyatakan bakteri ini sudah menyebar hampir di seluruh persawahan di Pulau Jawa dan membuat padi tidak berisi dan membusuk. Dari pernyataan tersebut, Kepala Biro Humas dan Informasi Kementan, Agung Hendriadi menegaskan bahwa pernyataan di atas sangat keliru. Alasannya, karena penelitian yang dilakukan pakar IPB Dr. Suryo Wiyono itu, hanya dilakukan pada dua lokasi yakni Kabupaten Tegal dan Blitar. “Artinya hasil penelitiannya Dr Suryo Wiyono tidak mewakili. Karena padi Hibrida ditanam dibanyak tempat, ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, NTB dan Sulawesi yang mempunyai produktivitas tinggi hingga 13 ton/hektare ,” tegasnya, pada konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Senin (19/12). Kemudian, jelas Agung, total pertanaman hibrida hanya nol koma sekian persen, dari total pertanaman padi Indonesia. Selanjutnya, dalam buku juknis organisme pengganggu tanaman (OPT) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, bakteri Burkholderia Glumae bukan merupakan Major Desease padi di Indonesia, sehingga belum pernah ada puso akibat bakteri tersebut. “Jadi, pernyataan Dr Suryo Wiyono bahwa bakteri itu menyebar di seluruh Pulau Jawa sangat tidak tepat, sehingga meresahkan masyarakat,” ujarnya. Kepala Balai Besar Penelitian Padi Muhamad Ismail mengakui, bakteri Burkholderia Glumae memang sudah lama ada di Indonesia sejak tahun 1987 dan merupakan bakteri tipe A2 yang dapat dikendalikan. Sudah 30 tahun dan tidak berpengaruh terhadap produktivitas. Jadi, bukan baru ditemukan berdaasarkan hasil penelitian Dr. Suryo Wiyono. “Selama rentang waktu tersebut, keberadaan bakteri Burkholderia Glumae belum pernah ada kejadian yang mengakibatkan gagal panen (puso). Walau ada serangan, tapi tidak ganggu produksi,” katanya. Sementara, Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Ibrahim Saragih menuturkan, pengembangan benih padi Hibrida di Indonesia telah memberikan hasil bagus, yakni 14 ton/hektare. Namun, dari kebijakan dan sesuai arahan Dirjen Tanaman Pangan, untuk ke depan impor benih padi Hibrida sementara disetop. “Ini untuk dorong produksi dan pemanfaatan benih Hibrida nasional seperti HIPA dan benih asal impor yang sudah diprodiksi di dalam Negeri,” tuturnya. sumber www.pertanian.go.id

M

embangun kemandirian desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional merupakan amanat penting dari UU No.6/2014 tentang Desa. Banyak hambatan dan rintangan dihadapi, sehingga butuh kerja sinergis antar semua elemen bangsa agar amanat UU Desa bisa terealisasi secara utuh dan hakiki. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat itu dijabat oleh Marwan Jafar mengatakan, pihaknya telah mengerahkan berbagai daya upaya agar UU Desa dapat terimplementasikan dengan maksimal. Bahakn lima aturan teknis berupa peraturan menteri desa (Permen Desa) telah diterbitkan sebagai panduan dalam mengawal implementasi UU Desa. Masing-masing Permen Desa No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Permen Desa No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Permen Desa No.3/2015 tentang Pendampingan Desa; Permen Desa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; dan Permen Desa No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Berbagai upaya ini, kata Menteri Marwan, hanyalah bagian dari proses panjang untuk memajukan desa secara hakiki. Butuh kerja bersama dan sinergis antar elemen Pemerintah, perguruan tinggi, jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat sipil. Gerakan nasional Desa Membangun bisa terjebak pada jalan buntu jika

program untuk desa dijalankan dengan pendekatan yang parsial, apalagi jika semua pihak bekerja sendiri-sendiri dengan mengedepankan ego sektoral masing-masing. “Kita harus menyadari bahwa implementasi UU Desa merupakan agenda besar yang kompleks dan penuh tantangan. Kita membutuhkan kerja sama yang sinergis antar berbagai elemen Pemerintah, perguruan tinggi, jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan organisasi masyarakat sipil,” tegas Menteri Marwan. Kementerian desa, lanjut Menteri Marwan, telah memetakan berbagai problem yang harus diatasi dalam implementasi UU Desa. Sedikitnya ada enam tantangan besar dalam implementasi UU Desa. Pertama, adanya fragmentasi penafsiran UU Desa di tingkat elit yang berimplikasi pada proses implementasi dan pencapaian mandat yang tidak utuh, bahkan mengarah pada pembelokan terhadap mandat UU Desa. “UU Desa tidak hanya mengamanatkan pengaturan tentang keuangan Desa yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Dana Desa. Tetapi juga meliputi pengakuan terhadap kewenangan Desa, kerja sama antar Desa, penguatan lembaga kemasyarakatan Desa, penetapan dan pemberdayaan Desa adat, partisipasi masyarakat Desa, dan lain-lain. Semua ini

Kedua, di tingkat pemerintahan Desa terjadi pragmatisme yang mengarah pada hilangnya kreativitas dalam menggali sumber daya lokal di desa. Di satu sisi Dana Desa menjadi berkah bagi Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Namun di sisi lain Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk menggali sumber pendapatan baru melalui investasi produktif yang dijalankan oleh masyarakat. “Akibat itu semua, Dana Desa terkesan menimbulkan ketergantungan baru, karena belum digunakan untuk kegiatan yang dapat menopang perekonomian masyarakat setempat serta meningkatkan pendapatan asli Desa. Dan yang lebih parah lagi adalah penggunaan Dana Desa masih melakukan replikasi atas “village project” sebelumnya yang bias pembangunan infrastruktur. Ketiga, demokratisasi Desa masih menghadapi kendala praktek serba administratif. Aparatus Pemerintah Daerah cenderung melakukan tindakan kepatuhan dari “Pusat” untuk mengendalikan Pemerintah Desa, termasuk dalam hal penggunaan Dana Desa. Padahal UU Desa telah mengakui kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya secara demokratis dan partisipatif. “Di sisi lain, demokratisasi Desa juga masih terkendala oleh lemahnya tingkat partisipasi yang substantif dan konstruksif dari masyarakat Desa. Pada dimensi inilah pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya berperan aktif untuk membina dan memberdayakan masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kualitas partisipasi mereka.” Keempat, proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa berhadapan dengan realitas masyarakat perdesaan yang didominasi oleh masyarakat miskin yang

RagamDesa salah satu penyebabnya karena struktur penguasaan dan pemilikan sumbersumber agraria yang timpang. Masalah penguasaan rakyat atas tanah dan sumber daya alam belum terintegrasi dan menjadi basis dari proses pembangunan dan pemberdayaan desa. Masalah-masalah struktural seperti konflik agraria,

TABLOID DESA 11


kepastian hak Desa atas wilayahnya dan kedaulatan dalam mengatur ruang Desa belum tercermin dalam kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Desa. Kelima, partisipasi perempuan dalam musyawarah Desa belum tersebar luas di Desa. Praktek pelaksanaan Musyawarah Desa cenderung

patriarki, peran perempuan mengalami marjinalisasi ketika mereka menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kepentingan tubuh, nalar, dan keberlangsungan hidupnya. Keenam, tata ruang kawasan perdesaan yang harus tunduk dengan tata ruang ala “Pemda/Dinas PU”

cenderung tidak sebangun dengan aspirasi Desa-desa. Agregat dari pembangunan Desa skala lokal terkendala dengan pola kebijakan Tata Ruang Perdesaan yang berpola “top-down”. Hal ini tidak jarang menyebabkan Desa kehilangan akses sumber daya akibat kebijakan tata ruang yang belum mengakomodir aspirasi Desa.

“Kompleksitas masalah dan tantangan itu mengharuskan kita semua segera berbenah diri dan mengambil tindakan konkrit untuk menyelesaikannya. Dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi nasional guna menyatukan berbagai aspirasi pihak yang ikut mengimplementasikan UU Desa,” tuntas Menteri Marwan. n (ronald)

Bupati OKU Akan Mengganti Sebagian Besar Pejabat Pemkab Tabloid-DESA - Bupati Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Kuryana Azis menyatakan akan mengganti sebagian besar para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten setempat pada akhir Desember 2016. “Saya masih menunggu tanggal yang baik, kemungkinan akhir bulan ini pelantikan, karena banyak agenda dimulai dari pelantikan kepala desa terpilih hingga tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) yang baru saja kita laksanakan di taman Kota Baturaja,” kata Kuryana Azis di Baturaja, Minggu. Menurut dia, jika saat ini para pejabat mengajukan untuk menduduki jabatan yang dilelang

barus selesai melaksanakan tes di Jawa, nantinya hasil tes akan diterima serta dilakukan pertimbangan oleh bupati di dampingi wakilnya Johan Anuar. Sebelumnya, sebanyak 42 peserta mengikuti uji kompetensi manajerial di Surabaya, Jawa Timur, pada 13-15 Desember untuk memperebutkan sembilan kursi jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Ogan Komering Ulu. Ia menjelaskan kemungkinan akan melantik para pejabat eselon sama seperti halnya ketika melantik para kades terpilih. “Dengan adanya nomeklatur ditetapkan pemerintah pusat, maka kita harus melakukan rolling secara

besar-besaran, karena banyak SKPD bergabung menjadi satu, sehingga pejabat yang lama otomatis

dipindahkan atau dibangku panjangkan,” katanya. n sumber: sumsel.anatarnews.com

Mahasiswa Tanam Pohon Pisang di Jalintim

Tabloid-DESA - Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Baturaja Kabupaten Ogan Komering, Ulu Sumatera Selatan menanam pohon pisang di jalan lintas timur dalam kota yang mengalami rusak parah, sebagai aksi protes kepada pemerintah setempat belum melakukan perbaikan. Sejumlah ruas jalan kabupaten di dalam Kota Baturaja Kabupaten

Ogan Komering Ulu (OKU) sejumlah titik banyak mengalami rusak parah, seolah dibiarkan saja oleh pemerintah daerah setempat, kata Ketua Umum Komisariat Pertanian Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Baturaja, Bayu Pratama, Senin.

Kondisi ini mengakibatkan beberapa pengendara kecelakaan, seperti halnya di jalan kawasan Kemiling,

Tanjung Baru arah kantor Dinas Pendidikan setempat kondisinya mengalami rusak parah, katanya.

Menurut dia, sebagai wujud protes, HMI cabang Baturaja menanam pohon pisang di jalanan dalam kota yang banyak berlubang dan lumpur. “Kami selaku mahasiswa kesal lantaran jalan yang melintasi depan Sekretariat HMI rusak, tak juga

kunjung mendapat perbaikan,” kata Bayu. Menurut dia, dalam waktu sebulan terakhir sudah 10 korban akibat kondisi jalan rusak ini, mulai yang mengalami luka ringan sampai luka parah. “Jika hal ini tidak ditanggapi secepatnya maka kami akan segera turunkan massa dengan gelombang besar,” katanya. n Sumber : sumsel.

antaranews.com

Mendes PDTT Minta Tiap Desa Fokus pada Satu Komoditas Tertentu

Tabloid-DESA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyatakan, desa yang sukses adalah desa yang fokus pada satu komoditas tertentu. Hasil komoditas tersebut juga harus memiliki skala produksi yang besar. “Jika skala produksinya cukup, biaya produksi murah, maka investor dapat terpancing untuk masuk mengembangkan sarana pascapanen. Kita ingin agar harga produk tidak jatuh,” ujarnya, saat menggelar Roadshow Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, di Medan, Sumatera Utara, Jumat (16/12). Eko menjelaskan, setiap desa memiliki keunikan masing-masing. Oleh karena

itu, pemerintah dan aparat desa harus jeli melihat dan memetakan business model yang akan digunakan dalam membangun desa. Hal tersebut dinilai penting untuk mengoptimalisasikan keunggulan dan keunikan suatu desa.

Selain itu, Mendes PDTT Eko Sandjojo juga menekankan pentingnya bagi desa membangun embung air dan juga membesarkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Keduanya diyakini akan menjadi daya ungkit ekonomi masyarakat desa dan mendorong kemandirian desa. “BUMDesa di Desa Gudang Garam, Sumatera Utara, bisa menjadi contoh. Mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih dari Rp 6 milyar. Kita ingin desa menjadikan pendapatan asli desa sebagai penghasilan utama. Dana desa hanyalah stimulan,” jelasnya.

Sementara, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, mengatakan, Dana Desa di wilayahnya diarahkan untuk empat hal. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Kedua, didorong untuk membangun sarana dan prasaran dasar. Ketiga, pembangunan dilaksanakan secara swakelola oleh warga desa setempat. Empat, pengelolaan keuangan yang handal. “Perlu ada peningkatan kapasitas dan etos kerja secara terus menerus. Selain bagi aparat desa, juga untuk tenaga pendamping profesional. Sinergi pelaku pembangunan di desa sangat penting. Semua unsur terkait harus mampu memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi,” ujar Tengku Erry. Dia melanjutkan pada tahun 2016 ini Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Rp

3,29 triliun. Secara keseluruhan, pencairan pada 216 ini telah mencapai 92,67%. Jumlah desa di provinsi ini mencapai 5.418 desa. Mayoritas dana desa digunakan untuk pembangunan fisik yang mencapai 92,7%. “Tahun 2017 mendatang kami akan mendapatkan Rp 4,19 trilyun. Jadi setiap desa kira-kira akan mendapatkan Rp 750 juta. Itu belum termasuk dari sumber-sumber lain, salah satunya Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD,” ujarnya. Roadshow di Medana ini, merupakan rangkaian kedua setelah di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, roadshow akan berlangsung di sejumlah provinsi lain, diantaranya Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. sumber www.kemendesa.go.id

12

RagamDesa


Mendes PDTT: Embung Bisa Jadi Daya Ungkit Ekonomi Desa

Workshop dan Rakorwil PAN 2016

PAN Maksimalkan KonsolIdasi dan Kekuatan Kader

Tabloid-DESA - Pembangunan embung desa akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian masyarakat desa. Pasokan air di desa akan tersedia sepanjang waktu. Dalam setahun, setidaknya masyarakat akan menikmati hasil panen selama tiga kali. “Embung desa bisa meningkatkan produksi pertanian kita sebanyak dua kali lipat. Belum lagi bonusnya, yakni peningkatan kegiatan perikanan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lainnya. Itu akan menjadi daya ungkit ekonomi desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Eko Putro Sanjoyo dalam acara Rapat Koordinasi Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES), di kantor Kemendesa PDTT, Jakarta, Kamis (15/12). Menteri Eko menambahkan, pihaknya akan membuat peraturan agar dana desa dapat digunakan untuk membangun embung. Selain itu, desa juga dapat bekerjasama dengan desa lain di wilayahnya untuk membuat embung air antardesa. Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), M. Nasir, mengatakan, dirinya akan mendorong perguruan tinggi melalui Forum PERTIDES untuk membantu masyarakat desa dalam hal riset. Masyarakat juga perlu diedukasi mengenai kapasitas dan teknologi apa yang dapat digunakan. Kemudian juga perlu diteliti apa yang dapat diberdayakan dan dibudiyakan di dalam embung tersebut. “Teman-teman perguruan tinggi punya teknik sipil, teknik pengairan, dan lainnya. Kita bisa mendampingi masyarakat desa agar dapat mengelola air atau sawah dengan baik. Seperti apa keuntungan yang didapat dan bagaimana cost sharing-nya antar desa,” ujar Nasir. Nasir menambahkan, selain dengan perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) di bawah Kemenristekdikti juga didorong untuk berkontribusi, diantaranya adalah LIPI, LAPAN, BPPT, dan BATAN. Hal paling mendasar yang perlu diingat yaitu bagaimana teknologi yang diberikan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat desa. Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum PERTIDES, Kadarsyah Suryadi, mengatakan forum yang dipimpinnya berkomitmen untuk bersinergi dengan Kemendesa PDTT dalam membangun desa. Melalui riset dan juga program KKN Tematik, perguruan tinggi siap berkontribusi memandirikan desa. “Jumlah anggota saat ini adalah embrio. Kita akan membuat forum ini menjadi lebih besar, baik PTN maupun PTS. Sudah saatnya kita bersama-sama membangun desa,” pungkas Kadarsyah. Selain pengurus, juga terdapat 79 (tujuh puluh sembilan) anggota Forum PERTIDES yang tersebar di seluruh Indonesia. Puluhan Perguruan Tinggi tersebut telah menjalin kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kemendesa PDTT. n sumber www.kemendesa.go.id

Pemkab OKI Gelar Diskusi Komunikasi Publik Tabloid-DESA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) menggelar diskusi komunikasi public dengan menghadirkan nara sumber Effendi Gozali Ph.D,MPS ID yang digelar di aulah pendopo Kabupaten OKI, Kamis (15/12) pekan lalu. Acara Diskusi Komunikasi Publik yang mengambil tema “Urgensi Pembangunan Informasi dan Dokumentasi di Era Digital untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan Terhadap Pelayan Publik” diikuti oleh kepala SKPD OKI, Camat dan kades se-Kabupaten OKI. Dalam kata sambutannya Bupati OKI mengatakan perlunya komunikasi publik dalam keterbukaan publik,”Informasi publik perlu disampaikan kepada masyarakat secara benar agar tidak terjadi kesipang siuran informasi,” ujarnya. Bupati OKI dikesempatan ini juga berharap agar penyampaian informasi harus transparan, “Saya berharap dalam penyampaian keterbukaan informasi publik jangan sapai saling menjatukan antara satu sama lainnya,” tuturnya. Di kesempatan yang sama Effendi Gozali selaku narasumber mengatakan keterbukaan informasi publik musti kita pelajari agar penyampaian ke publik tidak merugikan orang lain, “Kalau kita mau pasti kita bisa, keterbukaan publik yang sebenarnya sama dengan senang melihat orang lain bahagia,” ucapnya. Dikatakan dia, tidak ada negara maju tanpa ekonomi yang baik, ”Mari kita sama-sama berjuang menjaga negara kesatuan RI, nikmatilah informasi publik dengan kesenangan jangan sampai, informasi publik terutama media sosial dijadikan sarana dalam menjatukan nama baik sesorang dan juga jangan gampang untuk beranggapan negatif dari apa yang disampaikan oleh media sosial karena itu belum tentu benar adanya,” ajaknya. n

P

artai Amanat Nasional (PAN) akan memaksimalkan kemenangan pemilu 2019, dengan memaksimalkan kekuatan kader dari jajaran sub rayon hingga ke DPW. Agar PAN dapat mencapai target kemenangan yang lebih besar.

satunya dengan menyusun kekuatan yang terkoordinasi maksimal, dari tingkat paling bawah hingga ke atas. Hingga perolehan suara dapat maksimal,”ujar dia.

Hal itu dikatakan Fungsionaris DPP PAN, Ahmad Hafidz Tohir kepada wartawan kemarin dalam acara Workshop dan rakorwil serta Sosialisasi Amnesti Pajak, Peluang dan tantangan PAN dalam menyongsong pemilu 2019 di hotel Emilia Palembang kemarin. Menurut Hafidz, peluang PAN untuk mendapat kemenangan tetap terbuka lebar, namun tantangan juga semakin lebar.

Senada dikatakan Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar. Dia menilai, PAN mentargetkan kemenangan di seluruh wilayah di Sumsel, minimal satu dapil satu kursi. “Ini target minimal, dan harus lebih dari itu,”kata dia.

“Ini yang perlu di perhatikan, karena tantangan akan semakin tajam. Apalagi saat ini beberapa partai baru juga sudah muncul,” kata dia. Hafidz menjelaskan, keberadaan beberapa partai

politik baru, memiliki kekuatan kader dan konsolidasi yang tinggi antar pengurus. Hal ini, kata Hafidz, memberi peluang kepada partai-partai tersebut untuk merebut kemenangan pada pemilu. “Nah, partai baru ini memiliki keahlian dan kekuatan tekhnologi informasi. Mereka bisa konsolidasi secara terus menerus dengan menggunakan teleconference. Artinya penguatan struktur partai bisa terus terjadi,” kata dia. PAN sendiri, tambah dia, harus memiliki strategi yang lebih maksimal. Agar mampu meraih kemenangan pada pemilu legislatif akan datang. “Caranya ya, salah

Iskandar mengungkapkan, PAN terus menyusun kekuatan dan strategi yang lebih maksimal, dengan pembentukan dan penguatan kader PAN, baik internal ataupun eksternal. “Kita akan memaksimalkan komite pemenangan pemilu wilayah (KPPW) dan komite pemenangan pemilu daerah (DPPD). Serta kekuatan lainnya agar kemenangan PAN lebih maksimal,” pungkas dia. n (ronald)

Warga Desa Bumi Makmur Pantau Langsung Pendirian BUMDes Tabloid-DESA - Wakil Bupati Musi Rawas (Mura) Hj Suwarti mengapresiasi Pemerintah Desa Bumi Makmur, Kecamatan Muara Lakitan, yang rela datang jauh- jauh demi mengikuti sosialisasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada Sabtu (10/12) pekan lalu.

PDT No 4 Tahun 2015.

“Pemkab Mura mendukung penuh dan mengapresiasi Pemerintah Desa Bumi Makmur, tentu kami akan memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah tertinggal di Mura. Apalagi ini sesuai dengan visi Mura Sempurna,” ujarnya.

Sementara, TA Kredit Mikro KPP P3MD Sumsel, Eka Subakti menuturkan, kegiatan sosialisasi pendirian BUMDesa ini yang pertama di Sumsel yang di hadiri oleh Pemkab, dan melibatkan partisipasi rakyat. Baik bagi proses selanjutnya yaitu Musyawarah Desa Pendirian BUMDesa. “Dalam sosialisasi ini di identifikasi potensi ekonomi desa, seperti pertanian, perkebunan, kebutuhan sembako dan ketersediaan SDM yang akan mengelola BUMDesa,” tuturnya.

Suwarti melanjutkan, sosialisasi yang diikuti ratusan warga, tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan Desa Bumi Makmur ini, untuk memberi informasi dan pemahaman tentang tujuan BUMDes, tata cara pendirian, seperti amanat UU No 6 Tahun 2014 dan Permendesa

Kades Bumi Makmur, Sugiyarto, menyatakan, Pemerintah Desa merencanakan mengalokasikan anggaran DD dalam APBDesa tahun 2017 untuk memperkuat modal usaha BUMDesa. Rencana BUMDesa akan mengembangkan pertanian padi gogo.(mos)

RagamDesa

TABLOID DESA 13


Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Sematang Borang

daerah untuk membangun fasilitas pendukung guna mempercepat berkembangnya Kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan sangat perlu bagi Negara Agraris seperti Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

K

awasan Agropolitan adalah kawasan kota pertanian yang tumbuh dan berkembang mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan agribisnis di wilayah sekitarnya. Pada kawasan tersebut terdapat komoditas unggulan, yang dikembangkan dalam berbagai sentra kegiatan agribisnis, serta usaha penunjang lainnya, sehingga mendorong kawasan tersebut berkembang menjadi Kawasan Agropolitan.

Agribisnis adalah berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian dari hulu hingga ke hilir, termasuk kegiatan penunjangnya sedangkan agropolitan adalah kawasan dimana kegiatan agribisnis tersebut berkembang. Kawasan Agropolitan merupakan kota pertanian mandiri, yang mencukupi sendiri semua kebutuhan agribisnis dalam kawasan yang bersangkutan pada skala terbatas. Kehidupan masyarakatnya seperti di kota, meskipun terbatas dan dalam lingkungan agribisnis dengan kehidupan ekonomi

yang bergairah. Pada kawasan tersebut terdapat komoditas unggulan, yang dikembangkan dalam berbagai sentra kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan usaha agribisnis, serta usaha penunjang lainnya, sehingga mendorong kawasan tersebut berkembang menjadi Kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan sebaiknya berbasis pada peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan yang dikembangkan dalam kegiatan agribisnis. Perlu komitmen kuat pemerintah

Hal inilah yang melandasi Drs. Furwadie selaku Camat Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang untuk mewujudkannya secara bertahap. Furwadie mendelegasikan kepada Sekretaris Camat M. Irman, S. STP., M, Si untuk segera merealisasikan tugas tersebut. Tentunya persoalan tanah di kota Palembang sangatlah sulit untuk dapat mewujudkan hal tersebut, namun bagi M. Irman ini merupakan suatu tantangan tersendiri, dengan melakukan pendekatan kepada warga Sematang Borang untuk mewujudkan kawasan agropolitan dengan cara memanfaatkan lahan tidur yang dimiliki oleh warga Sematang Borang untuk dikelola. Dengan mengajak kader dan kelompok tani yang ada di wilayah Sematang Borang, M. Irman serta Pak Samid memulai sosialisasi beberapa program yaitu pemanfaatan lahan tidur, pengembangan kampung sayuran yang berwawasan lingkungan, dan pengelolaan sampah rumah tangga (Bank Sampah). n

Pelatihan Menjahit dan Las Solusi Atasi Pengangguran

Tabloid-DESA - Pelatihan tehnik menjahit dan tehnik las di desa Muara Baru Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) salah satu solusi mengatasi penganggurang bagi masyarakat di desa. Pelatihan ini diadakan di kediaman kepala desa Muara Baru dihadiri langsung camat kota Kayuagung, Dedi Kurniawan S.STP, kasi PMD Kecamatan Kota Kayuagung Solahuddin,S Sos, Kasubag pengelolaan Dana Desa BPMPD Kabupaten OKI H Septariadi, beserta masyarakat desa Muara Baru, Senin (19/12) seperti dikutip oganpost.com. “Untuk menciptakan lapangan pekerjaan tahun 2016 ini Pemerintah Desa Muara Baru memanfaatkan Dana Desa (DD) dengan mengadakan Pemberdayaan pelatihan tehnik menjahit dan tehnik las,” ujar Samiun Kepala Desa Muara Baru. Menurutnya, dengan adakannya pelatihan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat sehingga di desa Muara Baru jumlah pengangguran berkurang. ”Sementara ini yang mengikuti pelatihan teknik menjahit sepuluh (10) orang dan tehnik las sepuluh 10 orang, sedangkan peralatan yang disediakan mesin jahit 4, obras 4 dan mesin las satu paket beserta peralatan secukupnya,” tuturnya. Dalam kesempatan yang sama Solahuddin Kasi PMD Kecamatan Kota Kayuagung juga mengatakan kegiatan seperti ini jarang dilakukan di desa-desa untuk meningkatkan prekonomian masyarakat, ”Saya berharap pelatihan ini jangan sampai disini saja, tekunilah di bidang masing-masing sesuai dengan pelatihan seperti menjahit dan mengelas sampai membuahkan hasil dan menciptakan lapangan pekerjaan,” ucapnya. Sedangkan Dedi Kurniawan S.STP Camat Kota Kayuagung dikesempatan tersebut menyampaikan harapannya kepada pemerintah desa agar bantuan DD digunakan sebaik mungkin dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Bupati OKI membangun OKI dari desa, ”Tentu harapan kita kepada kepala desa agar DD di gunakan sesuai juknis dan dapat bermanfaat bagi masyarakat desa,” ungkapnya. n

Pajak Reklame Kecamatan Talang Kelapa Over Target Tabloid-DESA – Upaya Pemkab Banyuasin dalal hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Banyuasin, dalam mengumpulkan pajak dari sektor reklame sudah berjalan baik. Ini terbukti dari target pajak reklame di Kecamatan Talang Kelapa, Rp.112 juta yang sudah tembus mencapai Rp.140 juta. “Kalau pajak reklame khusus di Kecamatan Talang Kelapa, sudah over target. Tahun 2016, kita targetkan Rp.112 juta, dan sampai akhir tahun ini sudah terkumpul Rp.140 juta,” ungkap Kepala UPTD Dispenda Talang Kelapa, Sumanto, kemarin (9/12). Dikatakannya, pencapaian ini tidak terlepas dari peran Pemkab Banyuasin yang gencar mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak, serta tumbuhnya kesadaran para pemilik usaha ‎ dalam membayar pajak. “Sekarang para pemilik usaha pertokoan di Banyuasin, khususnya di Talang Kelapa, sudah banyak yang mau membayar pajak. Apalagi, kita juga rutin mendata dan mengingatkan kepada mereka, kita jemput bola‎ ,” ujarnya. Pihaknya optimis, jika pencapaian Rp.140 juta tersebut masih bisa bertambah. Mengingat akhir tahun ini, masih dalam bulan (Desember) berjalan. “Di bulan Desember ini, baru masuk minggu ke dua. Jadi masih ada jeda waktu sekitar satu minggu lagi sebelum tutup buku, mudah-mudahan jumlah pajak reklame kita masih bisa bertambah,” kata Sumanto. Melihat pencapaian pajak reklame 2016 yang over target ini, pihaknya berencana pada 2017 nanti akan menaikkan jumlah target pajak reklame ‎ di Talang Kelapa. “Ya, tahun depan kita berencana akan menaikkan targetnya. Tapi besaran jumlahnya belum bisa kita pastikan, karena masih akan di bahas terlebuh dahulu,” ujarnya. Dia juga menghimbau, supaya semua pemilik usaha pertokoan di Kecamatan Talang Kelapa, dapat membantu Pemkab Banyuasin dengan rutin membayar pajak, khususnya pajak reklame. “Mudah-mudahan target kita tahun depan juga bisa tercapai dan over target seperti tahun ini. Untuk itulah, kita menghimbau agar pengusaha di Talang Kelapa, dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak reklame ke UPTD Dispenda Talang Kelapa,” pungkasnya. n sumber: banyuasinkabgo.id

14

ReligiDesa


P

eringatan hari wafat atau haul kyai besar KH. Abdullah Zawawi Izhom. Seorang ulama yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Kota Palembang akan digelar 24 Desember 2016. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyambut baik dan mendukung penuh rencana kegiatan Haul Akbar ke-IV KH. Abdullah Zawawi Izhom, yang rencananya akan didelar di lingkungan Masjid Sultan Agung, Kelurahan 1 Ilir Palembang.

Menurut Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, acara ini haul ini akan memberikan warna tersendiri khususnya bagi masyarakat Kota Palembang. Pasalnya, KH Abdullah Zawawi merupakan tokoh ulama besar yang berperan penting menyebarkan Islam di Palembang. Selai itu, Abdullah Zawawi merupakn figur yang dikagumi masyarakat Kota Palembang.

acara haul ini dimulai dengan sunatan masal untuk 50 orang anak yatim, khatam Al-Qur'an dan salat Isya berjama'ah.

Hal ini disampaikan Ishak Mekki saat menerima audensi RHM. Nasir Aminudin selaku ketua panitia, H. Hari Madona selaku sekertaris, Ust. KH. Abdul Majid Dahlan, dan Al-Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz M. Thamrin Rusdie di ruang rapat Gubernur Sumsel, Selasa (6/12).

Kilas Balik Haul ke-III

Dalam kesempatan ini, Ishak Mekki menyampaikan terimakasih atas kehadiran panitia haul selain melaporkan rencana kegiatan ini, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Pemprov Sumsel dengan para ulama khusunya di Kota Palembang. Dijelaskan Ishak Mekki, pada prinsipnya Pemprov Sumsel mendukung penuh kegiatan yang digelar setiap tahun ini. Selain, dimaskudkan untuk mempertebal iman dan ketaqwa'an, tentunya akan memberikan dampak positif di masyarakat. "Semoga haul ini tambah tahun tambah antusias masyarakat mengikutinya, sehingga jadi warna tersendiri di Sumsel," ucap Ishak Mekki. Sementara, RHM. Nasir Aminudin mengungkapkan, melalu pertemuan ini, pihaknya sangat mengharapkan Wakil Gubernur Ishak Mekki dapat hadir langsung sekaligus membuka kegiatan ini. Menurutnya, Rangkaian

“Kita sangat berterimakasih atas dukungan yang di berikan Pemerintah Sumatera Selatan, dan harapan kita bapak Ishak Mekki bisa hadir langsung,” tandasnya.

Pada peringatan Haul ke-III Syekh KH. Abdullah Zawawi Izhom tahun 2015 lalu, yayasan masjid Sultan Agung 1 Ilir sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah, berlangsung meriah, Senin (4/1) di Kelurahaan 1 Ilir Kecamatan IT II Palembang. Turut hadir saat itu Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki, Pangdam II Sriwijaya yang saat itu dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Purwadi Mukson, S.I.P yang sekarang menjabat sebagai komandan Pusterad ke-30, serta beberapa pejabat Pemerintah Kota Palembang. Ribuan jamaah menghadiri acara tersebut dan memenuhi seluruh ruang halaman dan masjid. Puluhan unit tenda yang disediakan sesak dengan jemaah. Belum lagi di dalam Masjid Sultan Agung juga diperuntukkan khusus untuk kaum perempuan juga dipenuhi jemaah yang hadir.

dengan marhaban sebanyak lima orang bayi. Kemudian tausyiah yang disampaikan oleh Yahya Al Mutamakkin..

kain sal (sajadah) dari panitia Haul ke III Syekh Zawawi Idzhom pada acara peringatan tersebut.

Ketua Pelaksana Haul III, Ari Madona mengatakan, pihaknya telah menyediakan tempat lebih luas dari tahun sebelumnya, namun jemaah yang hadir jauh lebih banyak. “Selain dari Palembang ada juga dari negara Yaman yang hadir,” ujarnya.

Menurut Jendral bintang dua tersebut, dirinya terkesan dengan oleh-oleh yang diberikan ulama kepadanya. Sebagai pengingat dirinya kepada sang pencipta untuk senantiasa melaksanakan salat.

Pihaknya berterima kasih kepada jajaran pemerintah Kota Palembang, Sumsel dan jajaran Kodam II

“Sal ini menjadi komitmen saya untuk tidak melupakan salat,” ujar Purwadi saat memberikan sambutan. Purwadi mengatakan, suatu

Wakil Gubernur Sumsel, Ishak Mekki, mengapresiasi terselengarannya acara haul tersebut. Mengingat daya tariknya yang luar biasa untuk melaksankan zdikir dan salawat secara bersamaan menjadi Palembang menjadi kota yang nyaman dan aman. “Kita harap kegiatan seperti ini setiap tahun dilaksanakan,” katanya. Tidak lupa ia mengajak seluruh masyarakat Palembang untuk turut serta mensukseskan pesta olahraga terbesar di Asia

Acara sendiri mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI karena jemaah yang hadir tidak hanya berasal dari Palembang, namun juga dari berbagai pulau lainnya seperti Jawa, Sumatera bahkan Internasional. Acara dimulai dengan zikir memanjatkan kebesaran Allah dan salawat Nabi Muhammad. Dilanjutkan

Sosok KH. Abdullah Zawawi Izhom adalah orang yang berperan penting serta berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Palembang. Hal ini didukung oleh bukti, baik dari lokasi belajar dan ajaran yang diajarkannya. Dirinya mulai mengajar dari tahun 1952 di Mesjid Sultan Agung, 1 Ilir Palembang. Hingga akhir hayatnya perjuangan beliau masih menjadi pedoman oleh jamaah dan santrinya.

Sriwijaya yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Haul ke-III Syekh Zawawi Idzhom. “Semua pihak yang mendukung kami banyak berterima kasih,” katanya. Momen haru juga dirasakan oleh Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Purwadi Mukson, S.I.P, ketika mendapatkan hadiah berupa

kehormatan bagi dirinya bisa hadir pada acara haul salah seorang ulama besar di Kota Palembang yakni Syekh Zawawi Idzhom, yang memiliki banyak santri dan berpengaruh besar bagi penyebaran agama Islam di Palembang. ”Ini suatu kehormatan luar biasa bagi saya, sekaligus hidayah bagi saya yang hadir,” katanya.

yakni Asian Games 2018 di Palembang. “Mari kita sukseskan kegiatan Asian Games 2018 mendatang,” katanya. Sementara itu, Penceramah Yahya Al Mutamakkin mengatakan, mengajak para jemaah u-ntuk senantiasa menghadiri acara disertakan dengan niat. Bukan karena faktor yang lain. Supaya

ReligiDesa kegiatan yang diikuti berganjar pahala. Ia juga mengajak menetauladani nabi Muhammad seluruh tindak tanduknya. Supaya Allah senantiasa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat, dan aktifitas lainnya yang bisa menjerumuskan manusia berbuat dosa. “Allah saja memuliahkan nabi Muhammad kita sebagai pengikutnya juga memuliahkann-ya,” tandasnya.

Haul Akbar ke-II Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Ishak Mekki menghadiri peringatan Haul Akbar ke-2 Syekh Abdullah Zawawi Izhom dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H, Rabu malam (14/01/2015) di Masjid Sultan Agung Kel 1 Ilir Palembang. Hadir dalam Haul Akbar ini para tokohtokoh agama Palembang, ulama dan para santri yang tergabung dalam Majelis Sultan Agung, Syekh Abdullah Zawawi Izhom merupakan ulama besar di Kota Palembang yang semasa hidupnya dikenal sebagai pemimpin yang perhatian oleh para santrinya. Sosok Abdullah Zawawi Izhom sendiri merupakan salah seorang yang berperan penting serta berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Palembang. Hal ini didukung oleh bukti, baik dari lokasi belajar dan ajaran yang

n Al-Ustadz Ahmad Fauzi

TABLOID DESA 15


diajarkannya. KH. Abdullah Zawawi Izhom mulai mengajar dari tahun 1952 di Mesjid Sultan Agung Palembang. Hingga saat ini perjuangan beliau masih menjadi pedoman oleh jamaah dan santrinya. Sebelumnya, pada Haul Akbar Syekh Abdullah Zawawi Izhom yang pertama dilaksanakan tahun lalu dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Untuk Haul akbar ke-II kali ini dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki. H Ishak Mekki dalam sambutannya mengatakan, melalui Haul Akbar yang berisikan pelajaran berupa ceramah agama ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk dapat melanjutkan perjuangan dalam wujud mengisi pembangunan keagamaan di Sumsel. "Selain itu, kegiatan seperti ini sangat potensial dalam upaya menyebarkan kebaikan bagi seluruh umat. Mudahmudahan dengan ini dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita semua," ungkapnya. Menurut Panitia Haul ke-II KH Abdullah Zawawi Izhom, Ruda Ermansyah menerangkan, peringatan Haul ke-II KH Abdullah Zawawi Izhom ini telah berlangsung sejak kemarin 13 Januari yang diisi dengan berbagai lomba. Seperti rebana, bersanji, syarafol anam, dan lomba lainnya.

"Malam ini adalah puncak peringatan Haul Akbar yang diisi dengan ceramah agama dan Zikir Akbar bersama," terangnya. Lanjutnya Ruda Haul ke-2 ini tidak hanya digelar dengan berbagai lomba, namun panitia haul juga sengaja memasukkan adat istiadat Palembang dan budaya Islam dalam peringatan haul. Menurutnya, selama ini adat istiadat Palembang dan

budaya Islam sudah jarang diterapkan masyarakat dalam berbagai syukuran ataupun marhabah. "Dalam akikah atau cukuran anak yang baru lahir, bersanji dalam Islam sudah jarang dimasukkan dalam acara oleh masyarakat. Karena itu melalui haul ke-II ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan makna bersanji dalam Islam," pungkasnya.

Di Haul Akbar ini ribuan jamaah tumpah ruah, sebagian besar para jamaah sangat antusias hingga memadati jalan dan halaman di sekitar Masjid Sultan Agung Palembang. Acara berlangsung hikmat berjalan lancar dan khusyuk. Rangkaian Haul Akbar diisi dengan ceramah agama oleh KH. Gerentam Bumi dan KH M Dainawi Boenyamin, serta ditutup dengan Zikir Akbar bersama. Diolah dari berbagai sumber

Presiden Jokowi didesak, agar dapat mensinergikan tiga. Jokowi Didesak Lakukan Sinergi Dalam Pengelolaan Dana Desa. DesaUtama TABLOID DESA

Recommend Documents